APAKAH HUKUM KITA MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER?

APAKAH HUKUM KITA MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER? BUKU PEGANGAN UNTUK TINJAUAN HUKUM BERBASIS CEDAW

UN Women adalah Badan Perserikatan Bangsa Bangsa yang berdedikasi untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sebagai organisasi terdepan untuk perempuan dan anak perempuan di tingkat global, UN Women didirikan untuk mempercepat kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak perempuan di seluruh Indonesia. Pandangan yang diungkapkan dalam penerbitan ini adalah pandangan para penulis, dan tidak harus mewakili pandangan UN WOMEN, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi terafiliasi lainnya.

Apakah Hukum Kita Meningkatkan Kesetaraan Gender? Buku Pegangan untuk Tinjauan Hukum berbasis CEDAW Do our Laws Promote Gender Equality? A Handbook for CEDAW-based Legal Reviews Copyright © United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women Tanggal Penerbitan: Juni 2010

UN WOMEN East and Southeast Asia Regional Office UN Building 5th Floor, Rajdamnern Nok Ave. Bangkok 10200 Thailand Tel: +662-288-2093 Fax: +662-280-6030 Website: http://unwomen-eseasia.org Ditulis oleh Rea Abada Chiongson Disunting oleh Sarah Fortuna Penerjemah ke Bahasa Indonesia Sonya Sondakh Editor Penerjemahan Lily Puspasari

APAKAH HUKUM KITA MENINGKATKAN do our LAWs PromotE KESETARAAN GENDER? gEndEr EquALity?

BUKU PEGANGAN UNTUK TINJAUAN HUKUM BERBASIS CEDAW A HAndbook for CEdAW-bAsEd LEgAL rEviEWs

PENGANTAR Dalam tiga dasawarsa terakhir – sejak Sidang Umum PBB mengadopsi Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) – negara-negara di wilayah Asia Tenggara telah mengesahkan banyak UU yang menetapkan standar kesetaraan gender dan menjamin kesetaraan gender dan non-diskriminasi. Banyak penetapan dalam UU yang diskriminatif terhadap perempuan telah dihilangkan, dan UU baru yang memajukan hak-hak perempuan dan memerangi pelbagai kekerasan berbasis gender, sering kali dengan cara-cara terobosan, telah diadopsi di semua wilayah. Di seluruh dunia, UN WOMEN telah mendukung advokasi kesetaraan gender dalam Pemerintahan dan organisasi-organisasi masyarakat madani dalam melakukan tinjauan hukum atas hukum nasional agar sejalan dengan CEDAW dan mengupayakan reformasi hukum yang memajukan kesetaraan gender. Di Asia Tenggara saja, pada lima tahun terakhir, tinjauan semacam itu didukung melalui Program CEDAW Asia Tenggara di Kamboja, Indonesia, Filipina,Thailand, dan Viet Nam. Pengalaman-pengalaman ini telah menyumbang pengembangan badan pengetahuan tentang keadaan de jure kesetaran gender. Bahkan jauh lebih penting lagi, pengalaman-pengalaman itu juga telah mengarah, di antara banyak langkah lainnya, ke adopsi UU Kesetaraan Gender di Vietnam, Magna Carta Perempuan di Filipina, dan amandemen UU tentang Partai Politik dan UU tentang Pemilihan Umum di Indonesia dan UU Pidana dan Perdata Thailand. Masih tersisa cukup contoh UU yang secara eksplisit melakukan diskriminasi terhadap perempuan karena jenis kelamin mereka. Banyak Pemerintah percaya bahwa UU yang netral gender memberi keuntungan yang setara bagi laki-laki dan perempuan, sementara sebenarnya – karena halangan struktural, institusional, sosial, dan budaya yang berakar dalam bagi perempuan – hal sebaliknya kerap kali justru yang merupakan kebenaran. Kegagalan mempertimbangkan dan menangani perbedaan-perbedaan gender dalam UU bertanggung jawab atas ketidaksetaraan gender. Karena itu, pelaku advokasi untuk kesetaraan gender harus gigih dalam mengupayakan usaha identifikasi peraturan/perundang-undangan yang tidak konsisten terhadap CEDAW, mengusulkan perbaikan yang diperlukan, dan membantu menciptakan kerangka hukum untuk kesetaraan gender. Untuk mendukung berbagai tugas ini, UN WOMEN telah menyusun sebuah buku pegangan – Apakah UU kita mempromosikan kesetaraan gender? ‘Do Our Laws Promote Gender Equality? – untuk tinjauan hukum berbasis CEDAW, menyediakan pedoman praktis, langkah demi langkah mengenai tinjauan kritis UU negara, dan mengikutsertakan seperangkat indikator yang dikembangkan dan diuji melalui tinjauan hukum sesungguhnya Dengan tulus saya berharap bahwa buku pegangan ini akan bermanfaat bagi pelaku advokasi hak-hak perempuan dalam upaya mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan baik dalam hukum maupun hidup keseharian.

Moni Pizani Regional Programme Director UN WOMEN East and Southeast Asia Regional Office

Apakah Hukum Kita Meningkatkan Kesetaraan Gender? B u k u Pe g a n g a n u n t u k T i n j a u a n H u k u m B e r b a s i s C E DA W

i

UCAPAN TERIMA KASIH Penulis sangat berterima kasih kepada UN WOMEN karena telah memberi kesempatan untuk menjadi bagian dalam penyusunan buku pegangan ini. Secara khusus, terima kasih untuk Shoko Ishikawa, Amarsanaa Darisuren, Vu Ngoc Binh, Vanny Prok, Syafirah Hardani, dan Pannin Laptaweesath untuk bantuan dan arahan yang tidak ada hentinya. Sebagai penilaian, kerangka dalam buku pegangan ini sudah diujikan dalam empat lokakarya percontohan yang diselenggarakan di Indonesia dan Kamboja, penulis sangat berterima kasih kepada para penyelenggara dan peserta lokakarya, terutama Yang Mulia Chan Sotheavy, Menteri Negara Kementerian Kehakiman Kamboja dan staf-nya; Ly Vichuta; Musdah Mulia; Rena Herdiyani; dan para anggota Prakarsa Gelompok Kerja CEDAW. Penulis juga berterima kasih kepada staf UN WOMEN Cina dan para peserta “Training on Assessing Compliance of National laws with CEDAW” yang diselenggarakan pada 28-30 April 2009, Beijing, Cina, yang komentarnya telah memberi sumbangan untuk lebih mempertegas kerangka penilaian. Penghargaan juga harus disampaikan kepada mereka yang telah memberi komentar berharga terhadap naskah buku pegangan ini, khususnya Usa Lerdsrisuntad, Direktur Program Foundation for Women. Pengarang juga berterima kasih kepada Sarah Fortuna untuk pekerjaan penyuntingan dan tata letak yang cermat untuk terbitan ini. Terakhir, terima kasih khusus kepada Ricardo, Erlinda, Richelle dan Rolica Chiongson, serta Emmett Cunningham untuk semua dorongan dan dukungan.

Rea Abada Chiongson, Februari 2010

TENTANG PENULIS Rea Abada Chiongson adalah pengacara dan bekerja untuk Fakultas Hukum Universitas Ateneo de Manila, Filipina. Ia memperoleh gelar sarjana dalam ilmu politik dan hukum (B.A dan J.D) dari Universitas Ateneo de Manila, Filipina dan mendapat gelar master hukum (LLM) dalam bidang Hukum Internasional dari Universitas Columbia, New York, AS. Rea adalah pakar terkenal dalam bidang Konvensi untuk Penghapusan atas Segenap Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (CEDAW) dan standar internasional lain yang menyangkut kesetaraan gender dan hak asasi manusia, serta implementasinya pada tingkat negara. Ia bekerja sebagai konsultan di sejumlah negara, termasuk persiapan UU kesetaraan gender, menyusun laporan Negara dan ORNOP untuk CEDAW, menyusun strategi nasional tentang kesetaraan gender, melakukan penilaian gender atas UU dan kebijakan, memasukkan gender ke dalam litigasi dan bantuan hukum, dan program-program pelatihan tentang kesetaraan gender untuk pemerintah, pakar, ORNOP, dan pelaku advokasi. Saat ini, ia bekerja sebagai konsultan untuk UN WOMEN untuk memberi bantuan teknis dalam menilai kepatuhan UU nasional terhadap CEDAW, menyiapkan UU kesetaraan gender, dan mengembangkan kemampuan nasional dalam hal kesetaraan gender di wilayah Asia Tenggara.

ii


DAFTAR ISI Pengantar

i

Ucapan Terima Kasih

ii

Tentang Pengarang

ii

Pendahuluan

1

BAGIAN SATU CEDAW dan tinjauan hukum

3

Tinjauan Hukum

3

CEDAW sebagai kerangka dalam tinjauan hukum

3

Pentingnya menggunakan CEDAW sebagai kerangka tinjauan hukum

3

BAGIAN DUA Apa yang perlu Anda ketahui sebelum membuat tinjauan hukum berbasis CEDAW CEDAW dan prinsip-prinsip kunci-nya

7 7

Pasal-pasal CEDAW 1-30

10

Situasi de facto perempuan dan kesetaraan gender

15

UU dan pembuatan UU

16

Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan tentang hukum dan 19

pembuatan hukum BAGIAN TIGA Merencanakan tinjauan hukum berbasis CEDAW

23

BAGIAN EMPAT Kerangka kerja untuk tinjauan hukum berbasis CEDAW

27

Kerangka tinjauan hukum berbasis CEDAW (kerangka penilaian)

28

Mengembangkan indikator hukum CEDAW

30

Menentukan kepatuhan/kesesuaian dan rekomendasi

45

BAGIAN LIMA Menggunakan tinjauan hukum berbasis CEDAW

57

Dari tinjauan ke reformasi

57

Menggunakan tinjauan hukum berbasis CEDAW

58


iii

LAMPIRAN I Daftar indikator hukum CEDAW

61

LAMPIRAN II Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 71 LAMPIRAN III Sumber daya CEDAW yang disarankan

81

Acuan 84

iv


PENDAHULUAN Dasar Pemikiran Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) merayakan 30 tahun kehadiarannya pada tahun 2009, setelah diadopsi oleh Sidang Umum pada 18 Desember 1979. Terhitung 1 Agustus 2009, 186 Negara telah meratifikasi CEDAW, yang mencerminkan konsensus global dari Negara-Negara untuk mengambil langkah konkret demi mencapai kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi dalam segala bentuknya. CEDAW memberikan kerangka menyeluruh untuk peningkatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan. Khususnya, prakarsa ini mewajibkan Negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang, tanpa penundaan, dan dengan semua cara yang sesuai, termasuk peraturan/perundangan. Akan tetapi, meskipun ada kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh CEDAW, diskriminasi terus ada di semua bidang, termasuk bidang hukum. UU yang diskriminatif terus membatasi, melarang, atau menafikan hak-hak perempuan, dan menimbulkan pembebasan dari hukuman untuk sejumlah pelanggaran. UU ini menghalangi perempuan untuk menikmati HAM mereka dan perkembangan penuh sebagai manusia. Komite CEDAW, dalam Pengamatan Akhir mereka baru-baru ini, mendesak Pihak-pihak Negara untuk membuat UU mereka sesuai dan patuh pada Konvensi. Negara-negara sangat didorong untuk memastikan bahwa CEDAW dapat diterapkan dalam sistem hukum dan penetapannya sepenuhnya digabungkan dengan UU nasional. Tujuan Buku pegangan ini disusun untuk memandu para praktisi dalam pemerintahan, ORNOP, lembaga akademik, badan pengembangan, dan kelompok-kelompok perempuan untuk menilai kepatuhan UU negara terhadap CEDAW dan memberi rekomendasi yang tepat untuk kesesuaian melalui tinjauan hukum berbasis CEDAW. Pedoman ini melakukan hal ini dengan mengajukan kerangka untuk menilai kepatuhan/kesesuaian hukum (kerangka penialian). Kerangka penilaian membangun kapasitas praktisi untuk mengidentifikasi kewajiban-kewajiban menurut CEDAW, menyusun indikator-indikator hukum, mengidentifikasi pengaturan hukum yang diskriminatif, mengusulkan UU, revisi atau amandemen yang mempromosikan kesetaraan gender, dan memberi rekomendasi lainnya untuk memastikan kesesuaian hukum dengan Konvensi. Buku pegangan ini terutama ditujukan untuk para praktisi di Asia Tenggara. Akan tetapi, pedoman ini juga dapat dipakai di wilayah lainnya. Metodologi Kerangka penilaian disusun pada 2007 dan digunakan untuk meninjau UU Vietnam. Tinjauan hukum Vietnam mengidentifikasi sejumlah 117 indikator dan 34 sub-indikator yang dibagi menjadi bidang-bidang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Penjaminan kesetaraan dan diskriminasi Pelarangan diskriminasi Perlindungan hukum untuk perempuan Lembaga-lembaga untuk implementasi dan pemantauan/monitoring Penggabungan dan penerapan perjanjian-perjanjian Kekerasan berbasis gender Langkah-langkah khusus sementara Pola perilaku sosial dan budaya Perdagangan dan eksploitasi prostitusi Kehidupan politik dan publik


1

11. Kewarganegaraan 12. Pendidikan 13. Ketenagakerjaan 14. Kesehatan 15. Kehidupan ekonomi dan sosial 16. Perempuan pedesaan 17. Kesetaraan di hadapan hukum 18. Perkawinan dan keluarga Kerangka penilaian dipertajam sejak Juni 2008 hingga Februari 2009 melalui penggunaannya dalam tinjauan hukum Indonesia dan Kamboja yang mencakup empat lokakarya1 guna memberikan bantuan pakar kepada kelompok-kelompok lokal dalam menyusun tinjauan hukum nasional. Bantuan teknis berkesinambungan dan diskusi yang terus terjadi untuk memfasilitasi penyusunan tinjauan hukum juga disediakan. Tinjauan Indonesia menilai UU Perkawinan (UU No.1 tahun 1974) Indonesia. Kelompok kerja antar-sektor yang dipimpin oleh Prakarsa Kelompok Kerja CEDAW (CEDAW Working Group Initiative-CWGI) sedang menulis tinjauan tersebut. Tinjauan hukum Kamboja mengevaluasi kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan dan eksploitasi seksual, ketenagakerjaan dan pekerja rumah tangga, serta perkawinan. Kementerian Kehakiman Kamboja sedang memimpin prakarsa ini. Kedua tinjauan hukum itu masih sedang difinalisasikan. Kerangka penilaian juga semakin dipertajam selama “Pelatihan untuk Menilai Kepatuhan/Kesesuaian UU Nasional pada CEDAW” yang diselenggarakan pada 28-30 April 2009 di Beijing, Cina yang diadakan oleh Fasilitas Gender PBB Cina. Buku pegangan ini juga memakai sejumlah prakarsa berkaitan dengan CEDAW dan peraturan/perundangan sebelumnya termasuk: a) Kajian bersama UN WOMEN dan UNDP-Pasifik sejak 2007 – Menerjemahkan CEDAW ke dalam Hukum: Kepatuhan Hukum CEDAW di Sembilan Negara Kepulauan Pasifik – yang mengidentifikasi sejumlah 113 indikator legislatif khusus yang merangkum persyaratan untuk UU negara agar sepenuhnya sesuai dengan CEDAW; 2 b) Publikasi UN WOMEN Asia Tenggara dan Pusat untuk Penelitian Perempuan (CENWOR) berjudul CEDAW Indicators for South Asia: An Initiative ‘Indikator-indikator CEDAW untuk Asia Selatan: Sebuah Prakarasa’3 – yang mendaftar indikator-indikator yang diusulkan dalam bidang hukum, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perempuan di sektor pedesaan; dan c) Buku pedoman UNDP yang disebut Menyusun Legislasi Sadar Gender: Bagaimana Mempromosikan dan Melindungi Kesetaraan Gender di Eropa Tengah dan Timur dan di Negara-Negara Persemakmuran Merdeka4 yang menyediakan pedoman tentang memasukkan standar nasional ke dalam UU negara. Meskipun dipersiapkan secara khusus untuk wilayahnya masing-masing, prakarsa-prakarsa ini memberi sumbangan kepada penyusunan buku pegangan ini. 1 Keempat lokakarya adalah sebagai berikut: 1) Lokakarya tentang Menilai Kesesuaian UU Indonesia untuk Perkawinan dan Keluarga dengan Konvensi untuk Penghapusan Segenap bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Jakarta, Indonesia, 30 Juni-3 Juli 2008; (b) Lokakarya Validasi tentang Tinjauan Hukum atas UU Perkawinan No.1/1974, Jakarta, Indonesia, 16-17 September 2008; (c) Menilai Kepatuhan UU Kamboja pada CEDAW, 8012 September 2008. Siem Reap, Kamboja; (d) Lokakarya tentang Penyebarluasan Hasil penelitian tentang Kepatuhan UU Nasional kepada CEDAW, Phnom Penh, Kamboja, 5 Februari 2009. Lokakarya di Kamboja ini diselenggarakan oleh Kementerian Kehakiman, sementara yang di Indonesia diselenggarakan oleh CWGI (Prakarsa Kelompok Kerja CEDAW). 2 UN WOMEN dan UNDP Pusat Pasifik. nd UNDP Pacific Centre. Menerjemahkan CEDAW ke dalam Hukum: Kepatuhan Legislatif CEDAW di Sembilan Negara Kepulauan Pasifik. Suva, 2007. 3 CENWOR and UN WOMEN. Indikator-indikator CEDAW untuk Asia Selatan: Sebuah Prakarasa. Sri Lanka. 2004. 4 UNDP. Drafting Gender-Aware Legislation: How to Promote and Protect Gender Equality in Central and Eastern Europe and in the Commonwealth of Independent States (CIS), Bratislava, UNDP, 2003.

2


BAGIAN SATU

CEDAW DAN TINJAUAN HUKUM

1

1

BAGIAN SATU: CEDAW DAN TINJAUAN HUKUM Dalam bagian ini:  Apakah tinjauan hukum?  CEDAW sebagai kerangka untuk tinjauan hukum

TINJAUAN HUKUM Tinjauan-tinjauan hukum mengungkap kesenjangan dalam UU tertentu dan mengusulkan caracara bagaimana kesenjangan ini dapat dijembatani. Tinjauan hukum memberi rekomendasi untuk kemungkinan solusi hukum seperti amandemen, revisi, atau penundaan UU yang ada atau penciptaan UU baru.

CEDAW SEBAGAI KERANGKA DALAM TINJAUAN HUKUM Sebuah tinjauan hukum yang menggunakan kerangka CEDAW mengevaluasi UU melalui lensa standar kesetaraan gender yang diterima secara internasional. CEDAW menawarkan beberapa keuntungan sebagai kerangka untuk tinjauan hukum. Sebagai perjanjian hak asasi manusia HAM), konvensi ini sangat memajukan pendekatan berbasis hak demi menuntut hak-hak. Ia menekankan dinikmatinya HAM. Ia juga menyoroti antar-keterkaitan dan status setara semua hak asasi manusia (apakah hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya), seperti dijamin oleh perjanjian HAM lainnya. Sebagai perjanjian kesetaraan, CEDAW: • mempertimbangkan konstruksi sosial gender; • memberi jaminan kesetaraan yang menyeluruh dalam semua bidang – sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain; • memandatkan tidak hanya kesetaraan dalam hukum tetapi juga , lebih penting lagi, kesetaraan dalam hasil-hasil (kesetaraan de facto atau yang sesungguhnya); • menyediakan sebuah definisi diskriminasi yang menangani semua bentuk, khususnya diskriminasi tidak langsung; dan • berfokus pada kewajiban Negara-negara untuk memastikan hak asasi perempuan dan kesetaraan.

PENTINGNYA MENGGUNAKAN CEDAW SEBAGAI KERANGKA TINJAUAN HUKUM Hukum menerjemahkan prinsip-prinsip CEDAW ke dalam pelayanan hukum konkret yang dapat dengan mudah diakses dan dinikmati pada tingkat negara. Tinjauan hukum yang menggunakan kerangka CEDAW memfasilitasi proses ini. Secara khusus, kerangka CEDAW: • mengidentifikasi diskriminasi gender dalam UU; • menyoroti kewajiban Negara pada bidang-bdang hukum tertentu; • mengungkap kesenjangan atau kelemahan dalam hukum dalam mencapai kesetaraan gender; • menunjukkan perubahan-perubahan yang perlu terjadi untuk membuat UU yang pekagender dan tanggap; dan • memberi rekomendasi tentang bagaimana diskriminasi dapat ditangani.


3

1

BAGIAN SATU:


Tujuan Tinjauan Hukum Berbasis CEDAW Dalam sebagian besar kasus, tinjauan hukum yang menggunakan kerangka CEDAW dilakukan sebagai langkah awal menuju reformasi hukum. Tujuan langsung melaksanakan tinjauan tersebut kemungkinan adalah untuk: • Menyoroti dimensi gender dalam bidang-bidang hukum tertentu; • Mendokumentasi kemajuan ke arah kesetaraan gender (termasuk menyusun daftarnya); • Menyelaraskan ketidakajegan (inkonsistensi) dalam berbagai bidang hukum melalui penerapan standar kesetaraan gender (misalnya, di Vietnam, menyusul adopsi Hukum tentang Kesetaraan Gender pada 29 November 2006, Petunjuk untuk UU Kesetaraan Gender yang dikeluarkan pada 3 Mei 2007. Petunjuk tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus membuat tinjauan atas dokumen-dokumen hukum normatif yang ada untuk mengevaluasi kebutuhan untuk amandemen, revisi, atau pencabutan, atau diundangkannya UU baru. Untuk membantu pemerintah, dilakukanlah tinjauan hukum independen); 5 • Mengidentifikasi apakah UU, peraturan administratif atau praktik-praktik sosial-budaya mengurangi kekuatan jaminan atas kesetaraan dan non-diskriminasi; • Meminta pertanggungjawaban Negara untuk memastikan kesetaraan; • Mengidentifikasi rekomendasi untuk UU yang peka-gender dan tanggap; • Membandingkan kemajuan antar-Negara dan di antara Negara-negara (misalnya, di Pasifik, tinjauan dua meja didukung oleh UN WOMEN Pasifik dan UNDP Pusat Pasifik untuk menilai kepatuhan legislatif pada CEDAW dari sembilan negara Pasifik:6 negaranegara Federasi Mikronesia, Fiji, Kiribati, Kepualauan Marshall, Papua New Guinea, Samoa, Kepulauan Solomon, Tuvalu, dan Vanuatu. Tinjauan menggunakan indikator yang sama dan memfasilitasi perbandingan Sembilan negara yang ditinjau); • Menilai kesesuaian UU dengan komitmen internasional, termasuk CEDAW; • Memulai pelaksanaan rekomendasi dari badan-badan internasional tentang kesetaraan gender, termasuk Komite CEDAW.

5

Tinjauan hukum diberi judul CEDAW and the Law: A Gendered and Rights-based Review of Vietnamese Legal Documents through the Lens of CEDAW. UN WOMEN CEDAW SEAP, 2009. Laporan tinjauan tertulis dipublikasikan sebagai Translating CEDAW into Law: CEDAW Legislative Compliance in Nine Pacific Island Countries (Menerjemahkan CEDAW ke dalam Hukum: Kepatuhan Legislatif CEDAW di Sembilan Negara Kepulauan Pasifik)

6

4


11

PArt OnE: BAGIAN SATU: CEDAW AnD lEgAl rEviEWs

The CEDAW Committee and Legal Reviews


Komite CEDAW dan Tinjauan Hukum

The CEDAW Committee recognizes legal reviews as an important tool for CEDAW compliance. Komite CEDAW mengakui tinjauan hukum sebagai perangkat penting untuk kepatuhan pada ItCEDAW. strongly Komite encourages reviewmendorong of legislation in all countries to facilitate law reform the ini sangat tinjauan legislasi di semua negara untukand memfasilitasi implementation of CEDAW. The image below presents some examples of the CEDAW reformasi hukum dan implementasi CEDAW. Gambar di bawah memberi contoh-contoh Committee’s relating to legaldengan reviews. rekomendasirecommendations Komite CEDAW yang berkaitan tinjauan hukum. Thailand Thailand “Komite mengkhawatirkan bahwa semua UU “The committee is concerned that tidak not all diskriminatif telah untuk memastikan discriminatory lawsdiamandemen have been amended to ensure bahwa danand ketetapannya menjadi that theKonvensi Convention its provisions become fully sepenuhnya dalamlegal sistem hukum(CEDAW domestik.” applicable in berlaku the domestic system” (Komentar akhir CEDAWon tentang Thailand, Concluding Comments Thailand, 2006,2006, par. 13) ayat 13) “The Committee recommendsbahwa that the State “Komite merekomendasikan Pihak Negara Party systematically review all legislation so as to secara sistematis meninjau semua legislasi untuk achieve fullkepatuhan compliance with the provisions of the mencapai penuh pada ketetapan Convention The Committee points out thatadalah it is Konvensi. Komite memperlihatkan bahwa the obligation of the Stateuntuk partymemastikan to ensure that the kewajiban pihak Negara bahwa Convention becomes fully applicable in dalam the domestic Konvensi menjadi sepenuhnya berlaku legal system” on sistem hukum(CEDAW domestik”Concluding (KomentarComments Akhir CEDAW Thailand, 2006, par. 14) ayat 14). tentang Thailand, 2006,

Cambodia Kamboja “(The CEDAW Committee) encourages “[Komite CEDAW] mendorong Pihak the Stateuntuk Partymemanfaatkan to take advantage Negara proses of the ongoing legal reform process reformasi hukum yang sedang to achieve the full compatibility berjalan untuk mencapai kesesuaian and kepatuhan compliancepenuh of all laws with the dan semua UU provisions of the Convention” (CEDAW pada ketetapan-ketetapan Konvensi” ConcludingAkhir Comments ontentang Cambodia, (Komentar CEDAW 2006, par.2006, 12) ayat 12). Kamboja,

Filipina Philippines “Komite merekomendasikan “The Committee recommends bahwa melakukan that thePihak State Negara Party undertake a peninjauan sistematis semua systematic review of allatas legislation legislasi danallmemprakarsai semua and initiate necessary revisions revisi diperlukan untuk so as yang to achieve full compliance mencapai kepatuhan pada with the provisions of penuh the ketetapan Konvensi”. Convention” (CEDAW(Komentar Concluding Akhir CEDAW Filipina, Comments on tentang Philippines, 2006, 2006, ayat 12). par. 12)

Indonesia Indonesia “The Committee welcomes the Government’s efforts to identify gender“Komite menyambut upaya Pemerintah untuk mengidentifikasi UU biased laws dan and untuk to initiate revisions those laws….The Committee bias gender memulai revisitopada UU itu… Namun, Komite is concerned, however, thatrevisi revisions have not been undertaken on all of the mengkhawatirkan bahwa belum dilakukan pada 21 UU semuanya yang 21 laws that the Government identified as discriminatory, that some telah diidentifikasi Pemerintah has sebagai diskriminatif, dan bahwaand beberapa of the amendments, while demonstratingkemajuan progress menuju towardskesetaraan, equality, are amandemen, meskipun memperlihatkan still discriminatory wards women” (CEDAW Concluding Comments on masih diskriminatif to terhadap perempuan”. (Komentar Akhir CEDAW tentang Indonesia, 2007, 2007,ayat par. 10). 10) Indonesia, “Komite mendesak pihak negara untuk memberi prioritas tinggi kepada “The Committee State party to give high priority topenundaan its law proses reformasi urges hukumthe dan untuk mengamandemen, tanpa dan reform process andwaktu to amend, without and within clear time di dalam kerangka yang jelas, UUdelay diskriminatif danan membuat semua frame, discriminatory and regulations bring themtentang in line with the UU itu sejalan denganlaws Konvensi.” (Komentarand Akhir CEDAW Indonesia, Convention” (CEDAW Concluding Comments on Indonesia, 2007, par. 11) 2007, ayat 11).

ü See Part 2. what You should know Before Doing a cEDAw-based Legal review for more  information Lihat Bagian 2. Apa yangCommittee Perlu Anda Ketahui Sebelum Melakukan Tinjauan Hukum on the CEDAW Berbasis CEDAW untuk informasi lebih lanjut tentang Komite CEDAW.

55

Do Our Laws Kesetaraan Promote Gender Equality? Apakah Hukum Kita Meningkatkan Gender? Ai nHandbook CEDAW-Based Legal B u k u Pe g a n g a n u n t u k T j a u a n H ufor kum Berbasis CE DA WReviews

11

PArt OnE:

CEDAW AnD lEgAl rEviEWs

BAGIAN SATU:


CATATAN: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

6 6

Do Our Laws Promote Gender Equality? A Handbook for CEDAW-Based Legal Reviews


BAGIAN DUA

APA YANG PERLU ANDA KETAHUI SEBELUM MELAKUKAN TINJAUAN HUKUM BERBASIS CEDAW

2

2

BAGIAN DUA: APA YANG PERLU ANDA KETAHUI SEBELUM MELAKUKAN TINJAUAN HUKUM BERBASIS CEDAW Dalam bagian ini:  CEDAW dan prinsip-prinsip kuncinya  Pasal 1-30 CEDAW  Situasi de facto perempuan dan kesetaraan gender  Hukum dan pembuatan hukum  Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan tentang hukum dan pembuatan hukum Tinjauan hukum berbasis CEDAW dibangun di atas pengetahuan dan pemahaman yang rinci tentang: 1. CEDAW; 2. Situasi de facto perempuan dan kesetaraan gender; dan 3. UU dan pembuatan UU. Perlu diingat bahwa tiga hal ini sangat penting.

CEDAW DAN PRINSIP-PRINSIP KUNCINYA CEDAW berupaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk dan perwujudannya – kerap diacu sebagai peraturan internasional untuk hak-hak asasi perempuan. Konvensi ini diadopsi oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 Desember 1979 dan diberlakukan pada 3 September 1981. CEDAW memiliki 186 Negara dan membuat konvensi ini salah satu dari perjanjian hak asasi manusia internasional yang paling banyak diratifikasi. Konvensi ini tersusun atas Preambul dan 30 pasal. Prinsip-prinsip CEDAW CEDAW memiliki tiga prinsip kunci: • Kesetaraan substantif; • Non-diskriminasi; dan • Kewajiban Negara. Prinsip-prinsip ini membungkus kerangka konseptual di balik CEDAW. Tanpa memahami prinsip-prinsip ini, CEDAW tidak dapat diterapkan dengan benar. Ketiga prinsip CEDAW ini menekankan bahwa kesetaraan harus dinikmati dalam kenyataan, bukan hanya “di atas kertas.” Tidaklah cukup hanya menyiapkan UU dan kebijakan jika perempuan tidak merasakan kesetaraan itu hari per hari. Kesetaraan Substantif Standar kesetaraan CEDAW adalah kesetaraan substantif. Ditafsirkan oleh Komite CEDAW untuk bermakna kesetaraan de facto (kesetaraan sebagai fakta atau kesetaraan sesungguhnya) atau kesetaraan dalam hasil. Namun, pencapaian kesetaraan substantif mensyaratkan bahwa perempuan diberi kesempatan yang sama, akses yang sama terhadap kesempatan, dan lingkungan yang memberi kemungkinan pada pencapaian hasi-hasil yang setara.


7

2

BAGIAN DUA:


Kesetaraan substantif mencari lebih jauh dari sekadar jaminan hukum untuk perlakuan yang setara, dan mencermati ke dalam dampak intervensi. Sebagai contoh, sebuah UU mungkin memberi kesempatan setara untuk perempuan dan laki-laki untuk mengakses kredit jika mereka dapat menyediakan jaminan (garansi atau keamanan). Akan tetapi, jika dalam kenyataan, perempuan tidak dapat mengendalikan, mengelola, atau mewarisi properti, maka besar kemungkinan mereka tidak akan mampu menyediakan jaminan dan karena itu tidak dapat mengakses kredit. Tanpa langkahlangkah mengamankan realisasi kesetaraan yang praktis, tidak akan ada kesetaraan substantif. UU harus menciptakan kesetaraan substantif untuk sejalan dengan CEDAW. Tantangan terhadap Kesetaraan Substantif Kendati prinsip kesetaraan diakui secara luas dalam UUD dan UU, ada banyak contoh penafsiran kesetaraan yang tidak menghasilkan kesetaraan substantif.

Komite CEDAW menyatakan Rekomendasi Umum 25 bahwa:

dalam

”…pendekatan yang murni hukum formal atau programatis tidak cukup untuk mencapai kesetaraan de facto perempuan terhadap laki-laki, yang oleh Komite ditafsirkan sebagai kesetaran substantif. Selain itu, Konvensi menuntut bahwa perempuan diberi awal yang setara dan bahwa mereka diberdayakan oleh lingkungan yang memberi kesempatan untuk mencapai kesetaraan hasil. Tidak cukup menjamin perlakuan terhadap perempuan yang identik dengan perlakuan terhadap laki-laki saja, tetapi juga perbedaan yang terbangun secara sosial dan budaya antara perempuan dan laki-laki harus dipertimbangkan. Dalam situasi tertentu, perlakuan non-identik pada perempuan dan laki-laki akan diperlukan untuk menangani perbedaan-perbedaan seperti itu. Mencapai tujuan kesetaraan substantif menyerukan strategi efektif yang ditujukan untuk mengatasi kurang keterwakilan perempuan dan distribusi kembali sumber daya dan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.”

(a) Kesetaraan formal. Kesetaraan kerap dipahami sebagai memberi perlakuan yang sama kepada setiap orang. Ini adalah kesetaraan formal. Dalam pendekatan ini, laki-laki dan perempuan dilihat sebagai serupa dan karena itu mereka akan diberi perlakuan yang sama. Akibatnya, perbedaan-perbedaan berdasarkan biologi, seperti kehamilan atau menjadi ibu, tidak diperhatikan. Perbedaan-perbedaan sosial dan budaya – persepsi sosial tentang perempuan yang lemah, bergantung secara ekonomi, dan terikat di rumah – dan dampak mereka terhadap perempuan juga tidak diabaikan. Dengan mengabaikan perbedaanperbedaan ini, kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan tidak ditangani. (b) Pendekatan proteksionis/melindungi. Pendekatan proteksionis terhadap kesetaraan berasumsi bahwa perempuan lebih lemah dari laki-laki dan oleh sebab itu memerlukan perlindungan. Pilihan-pilihan perempuan dibatasi dan hak-hak mereka diabaikan untuk membuat mereka aman. Contoh-contoh pendekatan proteksionis mencakup larangan tentang perempuan bekerja malam hari (misalnya, Pasal 130 UU Perburuhan Filipina), atau larangan perempuan bekerja untuk pekerjaan berbahaya (misalnya, Pasal 113 UU Perburuhan Vietnam dan ketetapan hukum tambahan). Dalam semua kasus ini, perempuan dilihat sebagai masalah dan bukan lingkungan yang tidak aman, yang tetap tidak mendapat penanganan. Perempuan dipersalahkan lebih karena seharusnya mereka tidak mampu untuk melindungi diri sendiri ketimbang karena kegagalan aturan publik dan langkah-langkah keamanan atau kurangnya langkah kesehatan dan keamanan terkait pekerjaan yang tepat. Namun demikian, laki-laki dilihat sebagai tidak menuntut perlindungan dari bahaya atau pekerjaan berbahaya. Dalam kebanyakan kasus, lingkungan itu berbahaya baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pendekatan yang proteksionis menghukum perempuan untuk kelemahan mereka yang sudah dibayangkan sebelumnya. Alih-alih menangani lingkungan berbahaya dan memudahkan

8


BAGIAN DUA:


gerakan menuju kesetaraan, pendekatan proteksionis mempertegas inferioritas perempuan dan dengan demikian gagal memberikan kesetaraan sesungguhnya.

2

Ketetapan Netral-Gender Satu perwujudan bersama pendekatan kesetaraan formal adalah ketetapan netralgender. Ini adalah ketetapan yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan,yang memberi persepsi netralitas. Namun, mungkin diskriminatif jika perempuan dan laki-laki tidak sama menikmati keuntungannya.

Non-diskriminasi Non-diskriminasi adalah prinsip kunci CEDAW. Hal ini secara khusus ditekankan dalam Pasal 1 CEDAW, yang mendefinisikan pengertian diskriminasi. Dinyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan “akan berarti pembedaan, eksklusi, atau pembatasan apa pun yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berpengaruh atau bertujuan merusak atau menafikan pengakuan, pemenuhan, atau pelaksanaan oleh perempuan, tidak terkait dengan status perkawinan, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, berdasarkan HAM dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, sipil, atau bidang lainnya.” Hal ini menekankan bahwa aksi atau penghilangan besifat diskriminatif jika hal itu memiliki “pengaruh atau tujuan” mendiskirimasikan perempuan. CEDAW melarang bentukbentuk diskriminasi ini: (a) Diskriminasi langsung. Hal ini mengacu pada aksi atau penghapusan yang memiliki “tujuan” mendiskriminasi perempuan, misalnya usia pensiun yang tidak setara, hak-hak waris yang tidak setara, penghentian pekerjaan berdasarkan perkawinan atau kehamilan dan laki-laki dan anak perempuan.

Sebagai contoh, UU Tata Laksana Perdata di Vietnam mensyaratkan bahwa seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk menerapkan langkah sementara (mengikatkan properti pada pihak lain sebelum keputusan) harus memberi sejumlah uang atau properti atau surat berharga. Ketetapan ini, kendati netral gender, dapat memiliki dampak tidak seimbang terhadap perempuan karena perempuan umumnya lebih miskin daripada laki-laki (yakni, mereka menerima upah kurang ketimbang laki-laki untuk memegang kepemilikan, kendali atau pengelolaan properti). Karena itu, perlakuan setara, tidak dapat dikatakan menghasilkan kesetaraan. Langkah-langkah lain untuk memungkinkan akses yang lebih baik oleh perempuan harus disediakan. Kesetaraan formal mengabaikan dampak ketetapan netral gender dan karena itu, gagal mencitakan kesetaraan de facto.

perbedaan usia untuk menikah bagi anak

(b) Diskriminasi tidak langsung. Hal ini mengacu pada aksi atau penghilangan yang memiliki “pengaruh” pada diskriminasi terhadap perempuan, bahkan jika tidak ada maksud untuk melakukannya. Perempuan dapat menghadapi banyak hambatan sebagai sanki praktik budaya dan agama, serikat dagang, lembaga agama, dan pengadilan. Karena semua ini, tindakan tau penghapusan dapat tampak netral atau bahkan menguntungkan bagi perempuan, tetapi efek atau dampaknya bersifat diskriminatif. (c) Diksriminasi berganda. Diskriminasi gender dapat terjadi dengan alasan diskriminasi lainnya, seperti karena ras, status ekonomi atau sosial, agama, kecacatan, atau usia. Intervensi sebaiknya mempertimbangkan semua bentuk kerugian agar dapat menanganinya dengan tepat. Komite CEDAW menekankan bahwa “kelompok perempuan tertentu, selain menderita karena diskriminasi yang diarahkan kepada mereka sebagai perempuan, mungkin pula menderita dari banyak diskriminasi berdasarkan alasan-alasan lain seperti ras, identitas etnis atau agama, kecacatan, usia, kelas sosial, kasta, atau faktor-faktor lain. Diskriminasi sebanyak itu terutama dapat mempengaruhi kelompok-kelompok perempuan ini, atau dengan derajat berbeda atau cara-cara berbeda dibandingkan laki-laki.”7 Contoh-contoh perempuan 7

Rekomendasi Umum CEDAW 25, ayat 12


9

2

BAGIAN DUA:


mengalami diskriminasi selain diskriminasi gender meliputi perempuan pedesaan, perempuan dengan kecacatan, perempuan pribumi, perempuan migran, dan perempuan lanjut usia. Dengan definisi “diskriminasi” CEDAW, jelas bahwa pemantauan dampak dan pengaruh sangat penting. Menyiapkan langkah-langkah, apakah netral-gender atau pro-perempuan, tidak cukup jika tidak menghasilkan kesetaraan substantif. Kewajiban Negara Prinsip ketiga CEDAW menekankan bahwa penanggung jawab tugas menurut Konvensi adalah Negara. Hal ini berarti bahwa meskipun tanggung jawab untuk memastikan kesetaraan dan menghapus diskriminasi harus dilakukan oleh negara dan pelaku non-negara, hanya Negara yang secara langsung bertanggung jawab untuk CEDAW. Negara mengacu pada semua perangkat atau badan pemerintah dan mencakup struktur eksekutif, legislatif, dan administratif maupun unit-unit pemerintahan lokal. Kewajiban Negara secara umum didasarkan pada Pasal 1-5 CEDAW, sementara kewajiban Pihak Negara secara khusus dinyatakan dalam Pasal 6-16 CEDAW. CEDAW menyediakan kewajiban cara dan hasil. Sebuah Negara berupaya untuk sesuai dengan cara-cara implementasi tertentu dalam CEDAW (kewajiban cara). Juga diwajibkan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang dipilih menghasilkan penghapusan diskriminasi (kewajiban hasil).

CEDAW DARI PASAL 1 SAMPAI 30 Kewajiban substantif menurut CEDAW (Pasal 1-16) Pasal 1-5 berisi kewajiban Negara secara umum menurut CEDAW berikut ini: (a) Pasal 1 memberi definisi diskriminasi. (b) Pasal 2 mensyaratkan Negara untuk: • • • • •

Mewujudkan prinsip-prinsip kesetaraan dalam konstitusi dan UU negara (Pasal 2a); Melarang diskriminasi melalui legislasi dan cara-cara lain (Pasal 2b); Menetapkan perlindungan hukum untuk perempuan (Pasal 2c); Menghentikan diskriminasi (Pasal 2d); Menghapus diskriminasi oleh sektor swasta apa pun, misalnya individu, organisasi, dan perusahaan (Pasal 2e); dan • Mengubah atau menghapus UU, peraturan, adat kebiasaan, dan praktik-praktik diskriminatif (Pasal 2f). (c) Pasal 3 mewajibkan Negara menyiapkan semua langkah untuk pengembangan perempuan secara penuh. (d) Pasal 4 memperlihatkan bahwa langkah-langkah khusus sementara untuk mempercepat pencapaian kesetaraan de facto (Pasal 4.1) dan langkah-langkah yang mendukung situasi menjadi ibu (Pasal 4.2) tidak akan dianggap diskriminasi. (e) Pasal 5 mensyaratkan Negara untuk mengubah pola-pola bersikap secara sosial dan budaya yang didasarkan pada inferioritas dan superioritas jenis kelamin dan peran-peran stereotipe. Pasal 6-16 mengacu pada kewajiban Pihak Negara dalam bidang-bidang tertentu berikut ini:

10


BAGIAN DUA:


(a) Perdagangan dan Eksploitasi Prostitusi. Pasal 6 mensyaratkan Negara-Negara untuk mengambil langkah yang tepat untuk menghapus perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan. (b) Kehidupan politik dan publik. Pasal 7 menuntut Negara-Negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang kehidupan politik dan publik. Pasal ini menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk memberi suara, untuk dalam Pemilu, ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, untuk menjadi pejabat negara, untuk melakukan semua fungsi publik, dan untuk ikut serta dalam ORNOP dan organisasi politik. Pasal 8 menyatakan bahwa perempuan juga memiliki hak sama untuk mewakili pemerintah di tingkat internasional dan berpartisipasi dalam organisasi internasional.

2

Perbedaan antara Langkah Khusus Sementara (Pasal 4.1) dan Langkah Khusus yang Mendukung Keadaan Menjadi Ibu (Maternitas) (Pasal 4.2) Rekomendasi Umum 25 menyatakan bahwa Ayat 15: Ada perbedaan jelas antara tujuan “langkah khusus” menurut Pasal 4, ayat 1, dan yang ada dalam pasal 2. Tujuan pasal 4, ayat 1, adalah untuk mempercepat perbaikan posisi perempuan untuk mencapai kesetaraan de facto atau substantif dengan laki-laki, dan untuk mempengaruhi perubahan struktural, sosial, dan kultural yang diperlukan untuk memperbaiki bentuk-bentuk masa lalu dan sekarang dan efek diskriminasi terhadap perempuan, maupun untuk memberi mereka kompsensasi. Langkah-langkah ini bersifat sementara. Ayat 16: Pasal 4, ayat 2, mengatur perlakuan

(c) Kewarganegaraan. Pasal 9 mengatur atas perempuan dan laki-laki yang tidak identik akibat perbedaan biologis mereka. bahwa seorang perempuan memiliki Langkah-langkah ini bersifat menetap, paling hak untuk memperoleh, mengubah, atau tidak sampai saat pengetahuan ilmiah dan mempertahankan kewarganegaraannya. teknologi yang diacu pada pasal 11, ayat 3, Kewarganegaraan seorang isteri akan memerlukan tinjauan. secara otomatis berubah karena perkawinan dengan warga asing atau perubahan kewarganegaraan oleh seorang suami. Seorang perempuan juga dapat meneruskan kewarganegaraannya kepada anaknya sama besarnya seperti laki-laki. (d) Pendidikan. Pasal 10 mengatur bahwa Negara harus memastikan hak-hak setara di bidang pendidikan. Pasal ini mengatur bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki kondisi yang sama dalam mengakses studi dan mendapat diploma. Hal ini harus dipastikan dalam pendidikan pra-sekolah, umum, alternatif, teknis, profesional, pendidikan teknis tinggi, dan pelatihan keterampilan.

Pasal ini juga menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap kurikulum, ujian, staf pengajar, tempat dan peralatan sekolah yang sama. Perempuan dan anak perempuan harus diberi kesempatan yang sama dalam mendapat manfaat dari beasiswa dan program-program melanjutkan pendidikan. Pasal ini juga mendesak upayaupaya untuk mengurangi angka keluar sekolah siswa perempuan dan untuk menangani anak perempuan yang telah meninggalkan sekolah sebelum waktunya. Pasal 10 juga menyoroti kebutuhan untuk menghapus konsep-konsep penstereotipean dalam pendidikan, khususnya dengan memperbaiki buku-buku teks dan program-program sekolah.

(e) Ketenagakerjaan. Pasal 11 menyatakan bahwa Negara-Negara harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi dalam ketenagakerjaan. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk bekerja dan hak untuk menikmati kesempatan pekerjaan yang sama. Pasal ini menjamin upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai


11

2

BAGIAN DUA:


setara dan kesetaraan perlakuan dalam evaluasi kerja. Pasal 11 juga menjamin hak-hak untuk bebas memilih pekerjaan, untuk promosi dan keamanan kerja, keamanan sosial (dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, dan usia tua), dan untuk lingkungan kerja yang sehat dan aman.

Diskriminasi dengan dasar status perkawinan dan maternitas dilarang. Pasal 11 menuntut sanksi pemecatan dengan dasar status perkawinan, kehamilan, atau cuti melahirkan. Pasal ini juga mensyaratkan cuti melahirkan dibayar tanpa kehilangan tunjangan atau senioritas dan layanan bantuan untuk perawatan anak. Perlindungan khusus dari kerja yang membahayakan perempuan hamil harus diberikan. Legislasi perlindungan harus secara berkala ditinjau.

(f) Perawatan Kesehatan. Pasal 12 menyatakan bahwa Negara harus memastikan akses setara terhadap layanan perawatan kesehatan baik bagi laki-laki dan perempuan. Negara harus menyediakan layanan yang pantas untuk perempuan dalam hubungan dengan kehamilan dan gizi cukup selama kehamilan dan masa menyusui. (g) Kehidupan Ekonomi dan Sosial. Pasal 13 menuntut kesetaraan di semua bidang kehidupan ekonomi dan sosial, termasuk hak setara atas tunjangan keluarga dan pinjaman atau kredit. Juga disyaratkan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi, olah raga, dan kehidupan budaya. (h) Perempuan Pedesaan. Pasal 14 menekankan kebutuhan untuk memastikan penerapan CEDAW pada perempuan pedesaan. Pasal ini menuntut Negara-negara untuk memastikan hak perempuan pedesaan untuk berpartisipasi dalam dan mendapat manfaat dari pembangunan pedesaan. Hal ini mencakup partisipasi dalam penjabaran dan pelaksanaan rencana pembangunan maupun dalam kegiatan komunitas. Hal ini juga berarti akses terhadap fasilitas perawatan kesehatan yang memadai, pendidikan, kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran dan teknologi. Pasal 14 mensyaratkan perlakuan setara dalam reformasi tanah dan pertanian dan skema pemukiman kembali. Perempuan pedesaan harus menikmati kondisi hidup yang memadai. (i) Kesetaraan di hadapan Hukum. Pasal 15 menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Perempuan memiliki kapasitas hukum yang sama seperti laki-laki. Mereka memiliki hak yang sama untuk mengakhiri kontrak, mengatur properti, kebebasan bergerak, dan memilih tempat tinggal atau domisili. Mereka akan diperlakukan sama di pengadilan dan pengadilan khusus. Kontrak-kontrak yang membatasi kapasitas hukum perempuan tidak sah. (j) Perkawinan dan Kehidupan keluarga. Pasal 16 mensyaratkan Negara untuk memastikan kesetaraan dan perkawinan dan hubungan keluarga. Pasal ini menjamin hak yang sama untuk memasuki perkawinan, untuk bebas memilih pasangan, dan memasuki perkawinan hanya dengan persetujuannya. Pasal ini melarang perkawinan dan pertunangan anakanak. Perempuan dan laki-laki menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan saat mengakhirinya. Mereka memiliki hak yang sama sebagai orang tua. Mereka juga memiliki hak yang sama atas perwalian (guardianship, wardship, trusteeship) dan adopsi anak-anak.

Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk memutuskan jumlah dan jarah kelahiran anak mereka. Pasangan memiliki hak yang sama untuk memilih nama keluarga, profesi, atau pekerjaan. Mereka melaksanakan hak-hak yang sama berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, administrasi, menikmati, dan pengaturan properti.

12


BAGIAN DUA:


Komite CEDAW, fungsi dan prosedurnya (Pasal 17-22)

2

Pelaksanaan CEDAW dipantau oleh Komite untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW). Terdiri atas 23 pakar dari berbagai wilayah yang dinominasikan oleh masing-masing pemerintah dan dipilih oleh PIhak-pihak Negara untuk empat tahun. Pakarpakar bertugas secara mandiri dan dalam kapasitas pribadi mereka. Komite:  Menuntut Pihak-pihak Negara untuk menyampaikan laporan;  Terlibat dalam dialog konstruktif dengan PIhak-pihak Negara;  Mengeluarkan Pengamatan Akhir; dan  Menyusun Rekomendasi Umum. (a) Proses Pelaporan. Pihak-pihak Negara kepada CEDAW dituntut untuk menyerahkan laporan awal satu tahun sesudah ratifikasi atau kesepakatan dan laporan berkala setiap empat tahun sesudahnya. Dalam menilai laporan Negara, informasi seperti laporan dari ORNOP (juga dikenal sebagai laporan bayangan atau alternatif), badan-badan khusus dan komisi hak asasi nasional yang independen, diterima baik oleh Komite. (b) Dialog dengan Pihak negara. Sesudah laporan diserahkan, delegasi Pihak Negara diundang untuk terlibat dalam dialog konstruktif dengan Komite CEDAW untuk menyajikan laporan, membahas isi, bertukar pandangan tentang tantangan dalam melaksanakan dan memberi rekomendasi. (c) Pengamatan Akhir. Pengamatan Akhir adalah komentar dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komite CEDAW sesudah pertimbangannya atas laporan Pihak Negara dan dialog konstruktif dengan delegasi Pihak Negara. Pengamatan ini dikeluarkan khusus untuk sebuah negara. Sebelum pertengahan 2008, Pengamatan Akhir disebut Komentar Akhir. (d) Rekomendasi Umum. Rekomendasi Umum adalah interpretasi otoritatif yang dikeluarkan oleh Komite CEDAW tentang pasal-pasal tertentu perjanjian atau isu-isu kontemporer atau yang sedang muncul.


13

2

BAGIAN DUA:


Administrasi, Interpretasi, dan Masalah Lain (Pasal 23-30) Pasal-pasal terakhir CEDAW mengatur hal-hal menyangkut administrasi dan interpretasi, termasuk: (a) Standar minimum. CEDAW menyatakan dalam Pasal 23 bahwa Konvensi tidak mempengaruhi hukum Pihak Negara atau perjanjian yang berlaku di Negara yang lebih kondusif untuk mencapai kesetaraan. Hal ini menekankan bahwa CEDAW mengatur standar minimum kesetaraan gender. (b) Reservasi. Pasal 28 menyatakan bahwa reservasi yang tidak sesuai dengan obyek dan tujuan CEDAW tidak akan diizinkan. Reservasi adalah pernyataan Pihak-Pihak Negara yang membatasi efek atau penerapan hukum dari perjanjian di Negara yang membuat pernyataan. (c) Arbitrasi. Diatur dalam Pasal 29 bahwa sengketa apa pun antara PIhak-Pihak negara atas penafsiran atau penerapan perjanjian tersebut dapat diserahkan kepada Pengadilan Internasional untuk arbitrasi.

14

Komite CEDAW dan Rekomendasi Umum Komite CEDAW saat ini telah mengeluarkan 26 Rekomendasi Umum: 1. Pelaporan oleh Pihak-Pihak Negara-Negara (1986) 2. Pelaporan oleh Pihak-Pihak Negara-Negara (1987) 3. Kampanye Pendidikan dan Informasi Publik (1987) 4. Reservasi (1987) 5. Langkah-Langkah Khusus Sementara (1988) 6. Effective National Machinery and Publicity (1988) 7. Sumber Daya (1988) 8. Implementasi Pasal 8 Konvensi (1988) 9. Data Statistik tentang Situasi Perempuan (1989) 10. HUT Ke-10 Adopsi CEDAW (1989) 11. Layanan Nasihat Teknis untuk Kewajiban Pelaporan (1989) 12. Kekerasan terhadap Perempuan ((1989) 13. Upah Setara untuk Pekerja dengan Nilai Setara (1989) 14. Sunat perempuan (1990) 15. AIDS (1990) 16. Pekerja perempuan Tidak Dibayar dan Usaha Keluarga Perkotaan (1991) 17. Kegiatan Ruman Tangga Perempuan Tak Berupah (1991) 18. Perempuan Cacat (1991) 19. Kekerasan dalam Rumah Tangga-KDRT (1992) 20. Persyaratan (1992) 21. Kesetaraan dalam Perkawinan dan Hubungan Keluarga (1994) 22. Mengamandemen Pasal 20 (Pertemuan Komite CEDAW) (1995) 23. Kehidupan Politik dan Publik (1997) 24. Perempuan dan Kesehatan (1999) 25. Langkah Khusus Sementara (2004) 26. Pekerja Migran Perempuan (2008) Naskah lengkap Rekomendasi Umum; http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/comments.htm


BAGIAN DUA:


2

Daftar Periksa Meningkatkan Pemahaman Anda tentang CEDAW  Mengenal dokumen CEDAW. Membaca teks CEDAW, Rekomendasi Umum dan Observasi Penutup untuk negara Anda sendiri.  Mengenal orang atau organisasi yang bekerja dengan CEDAW. Hal ini termasuk mereka yang memperoleh pelatihan tentang CEDAW, berpartisipasi dalam proses pelaporan CEDAW, atau memantau pelaksanaan CEDAW. Mendorong mereka untuk berbagi pengetahuan dan belajar dari pengalaman mereka.  Menemukan sumber daya pada CEDAW, khususnya pengalaman tentang bagaimana CEDAW dipakai untuk memajukan kesetaraan gender di negara Anda dan di luar negeri. Membaca semua. (Lihat Lampiran III untuk Dokumen Sumber Daya yang Disarankan)  Menghadiri sesi-sesi atau program pelatihan CEDAW untuk memperoleh pemahaman lebih dalam tentang CEDAW, fitur-fitur, prinsip-prinsip, dan penerapan dalam negerinya.  Memohon dimasukkannya CEDAW dalam program lokakarya atau pelatihan tentang hak asasi perempuan, kesetaraan gender, HAM, dan isu-isu lain yang terkait perempuan, seperti kesehatan, perumahan, atau pendidikan.  Mengidentifikasi kegiatan atau pekerjaan terkait CEDAW lainnya di negara Anda. Berpartisipasilah ke dalam kegiatan itu.  Berkonsultasi pada pakar CEDAW nasional dan internasional.

SITUASI DE FACTO CEDAW menuntut Negara untuk mengundangkan UU untuk memastikan realisasi praktis dari prinsip kesetaraan. Dengan demikian, pemahaman situasi de facto perempuan dan kesetaraan gender sangat penting bagi tinjauan hukum berbasis CEDAW. Hal ini berarti mengetahui yang berikut ini: (a) Bentuk-bentuk dan perwujudan diskriminasi. Diskriminasi dapat diwujudkan dan dialami dalam banyak cara. Diskriminasi dapat melibatkan kesenjangan, kekurangan, pembatasan, eksklusi, eksploitasi, dan bahan kekerasan terhadap perempuan. Bahkan dapat pula mewujudkan diri dalam kegagalan untuk mengakui, melakukan, menuntut atau mempertahankan hak-hak. (b) Siapa yang didiskriminasi? Hal ini melibatkan mengidentifikasi korban diskriminasi. Dengan melakukan hal itu, tidak cukup hanya mengidentifikasi perempuan sebagai kelompok yang didiskriminasi. Penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan identitas lain yang menyumbang atau memperparah pengalaman diskriminasi. Perhatian khusus harus selalu diberikan pada apakah kelompok perempuan yang kekurangan secara khusus dijadikan sasaran oleh UU, kebijakan, program, dan praktik diskriminatif. (c) Efek diskriminasi. Hal ini mensyaratkan pengidentifikasian hak-hak yang telah dilanggar dan dampak pelanggaran itu. Juga berarti mengetahui efek-efek diskriminasi di semua bidang yang bermacam-macam (misalnya perempuan yang hak-hak warisnya diambil bukan saja didiskriminasi di bidang properti, hal ini juga bisa mengarah pada kesulitan mengakses kredit, memulai bisnis, berpartisipasi dalam kehidupan politik atau mengejar pendidikan


15

2

BAGIAN DUA:


tinggi) maupun lembaga (perempuan yang didiskriminasi dalam keluarga juga didiskriminasi berdasarkan konstruksi sosial di tempat kerja dan komunitas). (d) Sebab-sebab dan faktor-faktor penyumbang. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan atau menyumbang diskriminasi terhadap perempuan. Dalam banyak hal, faktor-faktor diidentifikasi secara luas, seperti properti, pengangguran atau globalisasi. Kapan pun dimungkinkan, faktor-faktor harus se-spesifik mungkin untuk memungkinkan analisis yang lebih baik. (e) Intervensi Negara. Ini termasuk UU, kebijakan, program, layanan, dan aktivitas Negara dan efektivitasnya. (f) Intervensi Non-Negara. Hal ini mengacu pada intervensi oleh aktor-aktor bukan negara dan efektivitasnya.

HUKUM DAN PEMBUATAN HUKUM Definisi Hukum Hukum didefinisikan sebagai perangkat aturan, sifatnya wajib, disahkan oleh otoritas resmi untuk pengamatan dan keuntungan bersama.8 Dalam arti umum, UU dapat mengacu pada: • Konstitusi (UUD); • Disahkannya badan-badan pembuat UU negara (Parlemen, MPR atau Kongres) dan badanbadan pembuat UU setempat; • Pengesahan oleh cabang eksekutif (termasuk Presiden, Perdana Menteri, dan menterimenteri); dan • Keputusan pengadilan. Akan tetapi, di sebagian besar wilayah hukum istilah “hukum” hanya mengacu pada legislasi, yakni pengesahan dilakukan oleh pembuat undang-undang negara. Legislasi dapat pula disebut statuta, kode, UU atau keputusan legislatif. Setiap negara menentukan apa yang dianggapnya UU. Sebagai contoh, adalam UU Vietnam atau “dokumen hukum” didefinisikan dalam Pasal 1 UU tentang Dokumen Hukum dan mencakup: (a) Dokumen-dokumen yang diumumkan oleh Majelis Nasional dan Komite Tetap. (b) Konstitusi, UU, dan resolusi Majelis Nasional dan ordinansi dan resolusi Majelis Nasional dan ordinansi serta resolusi Komite Tetap. (c) Dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh badan-badan Negara yang kompeten lainnya di tingkat pusat. Seperti surat perintah dan keputusan Presiden Negara, keputusan dan surat perintah Perdana Menteri, Resolusi dan surat keputusan Pemerintah, keputusan, perintah, dan edaran Perdana Menteri dan kepala badan, resolusi Dewan Kehakiman Mahkamah Agung, dan keputusan, perintah, dan edaran Ketua Kejaksaan Agung. (d) Dokumen-dokumen yang diumumkan oleh Dewan Rakyat dan Komite Rakyat. Seperti Resolusi Dewan Rakyat serta keputusan dan perintah Komite Rakyat.

8

Rufus Rodriguez, Introduction to Law, Manila, Rex Book Store, 2001. p.2

16


BAGIAN DUA:


Hierarki Hukum

2

Sejumlah yurisdiksi memiliki aturan tertentu untuk mengatur hierarki hukum, sementara yang lainnya tidak. Akan tetapi, apapun itu, semua itu umumnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur hierarki berikut dalam hubungan dengan hukum: (a) UUD (Konstitusi) adalah hukum tertinggi suatu negara. Konstitusi memberi kerangka umum pengaturan Negara, kekuasaan dan fungsi pemerintah, dan dalam banyak hal hak-hak mendasar warga negaranya. Tidak ada hukum dalam negara yang dapat bertentangan dengan Konstitusi (UUD). Dengan kata lain, ia adalah standar untuk mengukur hukum lainnya. (b) Legislasi (yakni, UU yang disahkan oleh pembuat UU negara) yang dijabarkan di dalam Konstitusi.9 Semua UU ini harus senantiasa tunduk pada Konstitusi, jika tidak UU itu dapat dinyatakan tidak konstitusional. (c) Dikeluarkan oleh departemen pelaksana, apakah diacu sebagai keputusan administratif, aturan kementerian atau departemen, peraturan atau surat keputusan, memberi rincian pada legislasi. Semua ini harus selalu tunduk pada Konstitusi dan legislasi. (d) Pengesahan oleh pembuat UU setempat, kadang diacu sebagai ordinansi, memberi rincian tentang penerapan legislasi di dalam wilayah yang ditunjuk. Semua itu disahkan dalam kendali kekuasaan dan otoritas yang diberikan kepada mereka oleh Konstitusi atau legislasi. Dengan demikian, semua itu harus sesudai dengan standar yang ditetapkan oleh Konstitusi dan oleh legislasi. (e) Keputusan pengadilan, di sejumlah negara, dianggap bagian dari UU negara itu. Karena keputusan ini adalah penafsiran atas hukum, keputusan itu dibaca dalam kaitan dengan pengaturan hukum yang ditafsirkan. (f) Perjanjian, kesepakatan internasional secara tertulis antara Negara-Negara, memiliki beragam hubungan dengan UU negara. Penempatan yang tepat dalam hierarki UU negara bervariasi dari yang setinggi Konstitusi, setinggi legislasi, atau sederajat dengan legislasi. Namun, dalam banyak kasus perjanjian tidak langsung dapat diterapkan kecuali sudah diterjemahkan atau dimasukkan dalam legislasi. Dengan demikian, status mereka dalam hierarki UU sekadar bersifat teoretis jika tidak dapat secara langsung dituntut dan ditegakkan. Segera setelah dimasukkan, semua itu dianggap sebagai legislasi dan ditegakkan seperti itu. Struktur dan Isi UU Umumnya, sebuah UU dapat berisi bagian-bagian berikut: (a) Keterangan. Hal ini mencerminkan otoritas yang mensahkan dan sesi tempat UU diadopsi. (b) Nomor UU. Ini adalah nomor yang diberikan kepada UU oleh otoritas yang mensahkannya. (c) Judul. Judul mengungkapkan pokok UU. (d) Catatan Penjelasan atau Preambul. Bagian ini membahas dasar pemikiran UU dan tujuannya. (e) Kalimat Pengesahan. Hal ini menyatakan pengesahan dan juga mengidentifikasi oleh otoritas mana UU itu disahkan. 9

Catat juga bahwa dalam kasus-kasus tertentu Presiden atau cabang Eksekutif dapat diberi kekuasaan untuk mensahkan peraturan pada keadaan khusus, seperti situasi darurat atau situasi peralihan.


17

2

BAGIAN DUA:


(f) Batang tubuh. Hal ini merupakan bagian utama UU yang berisi substansi, prosedur, dan persyaratan lain. (g) Kalimat Pembatalan. Bagian UU ini mengungkapkan UU yang berlaku yang mana yang akan dibatalkan. (h) Kalimat Pemberlakuan. Hal ini mengumumkan tanggal UU mulai berlaku. Yang dapat menjadi pokok yang absah dari UU dapat bervariasi dari negara yang satu ke negara lainnya. Akan tetapi, kecuali dilarang oleh UUD atau UU lebih tinggi, UU dapat mengambil pokok apa saja. UU dapat menyediakan deklarasi Kebijakan Negara. Uu dapat menjamin hakhak substantif. UU dapat menetapkan prosedur dan proses. UU dapat menciptakan mekanisme dan badan dan mengalokasikan tanggung jawab. UU dapat memberi obat untuk ketidakdilan. UU dapat memberi sanksi. Adopsi UU Negara yang berbeda memiliki prosedur pengadopsian UU-nya sendiri. Untuk melakukan tinjauan hukum, Anda sebaiknya mengenal dengan baik proses bagaimana berbagai UU tersebut diadopsi. Mengadopsi UU di Filipina Di Filipina, UU yang diadopsi oleh badan pembuat UU negara biasanya mengalami tiga kali pembacaan pada hari-hari berlainan di dua kamar legislatif: Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Gambaran ringkas tentang proses legislatif adalah sebagai berikut: Pengarsipan. UU diarsip dan diberi nomor oleh Sekretariat. Diberi tanggal untuk pembacaan pertamanya. Pembacaan pertama. Pada pembacaan pertama UU dibacakan menurut nomor, judul, dan penulis. Rujukan pada komite yang tepat. Sesudah pembacaan pertama UU dirujuk ke komite yang tepat untuk dipertimbangkan. Komite yang ditugasi dapat menjadwal pertemuan dengar pendapat dan konsultasi publik. Komite dapat memilih untuk menyetujui UU dengan atau tanpa amandemen, mengganti dengan versi berbeda, mengonsolidasikan ke dalam draf UU serupa, atau tidak menyetujui draf tersebut. Draf UU yang sudah disetujui oleh komite disampaikan kepada Komite untuk Peraturan, yang menjadwalkannya untuk pembacaan kedua. Pembacaan kedua. UU ini mengalami perdebatan dan amandemen umum. Pencetakan dan pendistribusian. UU yang disetujui dicetak dalam bentuk finalnya dan didistribusikan kepada semua anggota majelis tiga haris sebelum pembacaan ketiga. Pembacaan ketiga. Pada pembacaan ketiga, suara yang tidak menentukan dimasukkan dalam draf UU. Rujukan kepada majelis lain. UU yang disetujui dikirim kepada majelis legislatif lain untuk mengalami proses serupa. Penyerahan ke komite dua kamar. Dalam hal ketetapan yang bertentangan, komite konferensi dua kamar yang tersusun atas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat dibentuk untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan. Persetujuan. UU yang disetujui dikirim kembali ke kedua kamar itu untuk persetujuan. Penyerahan kepada Presiden. The bill is then sent to the president to sign it into law. Draf UU kemudian dikirim kepada presiden untuk menandatanganinya menjadi UU. Kecuali presiden menggunakan kekuatan hak vetonya, draf UU menjadi UU pada saat penandatanganan. Publikasi. Agar efektif, harus dipublikasikan di dua surat kabar yang beredar luas. Sumber: Konstitusi Filipina, Bagian 26-27 dan De Leon, Hector, Textbook on the Philippine Constitution (2005), pp. 191-192.

18


BAGIAN DUA:


2

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN TENTANG HUKUM DAN PEMBUATAN HUKUM

Anda tidak perlu menjadi pakar hukum untuk melakukan tinjauan hukum berbasis CEDAW, tetapi Anda perlu memahami dasar-dasar pembuatan hukum di negara Anda. Jika Anda tidak mengenal dengan baik proses pembuatan UU, Anda mungkin menyimpan sejumlah pertanyaan yang jelas bagi para ahli hukum tetapi tidak selalu jelas untuk pihak lain. Di bawah ini ada sejumlah pertanyaan yang sering diajukan oleh yang bukan ahli hukum tentang tinjauan hukum. P. Benarkah legislasi yang dibuat kemudian harus selalu sesuai dengan legislasi yang sudah ada? Ini tidak benar. Badan pembuat UU tidak dapat menyetujui UU yang tidak dapat dibatalkan atau diamandemen. Karena itu artinya badan tersebut membatasi kekuasaan pembuat UU dari badan pembuat UU berikutnya. Karena itu, UU yang dibuat kemudian dapat mengamandemen, merevisi, atau membatalkan UU yang telah ada. Hal itu hanya harus sesuai dengan konstitusi. Akan tetapi, legislasi berikutnya dapat mempertimbangkan legislasi yang ada untuk memastikan konsistensi. Sebagai contoh, di Vietnam, UU Buruh dan UU Keamanan Sosial memberi usia pensiun tidak sama untuk perempuan dan laki-laki, yang perempuan mendapat usia pensiun lima tahun lebih awal daripada laki-laki. Naskah UU tentang Kesetaraan Gender mengusulkan usia pensiun yang sama untuk perempuan dan laki-laki. Salah satu penolakan yang diangkat adalah bahwa UU tentang Kesetaraan Gender harus sesuai dengan standar UU Perburuhan dan UU Keamanan Sosial untuk memastikan keselarasan UU. Namun demikian, UU tentang Kesetaraan Gender, segera setelah diadopsi, dapat mengamandemen atau merevisi standar yang ditentukan dalam kedua UU tersebut. P. Jika dua UU dengan hierarki yang sama menangani pokok yang sama, UU yang mana yang akan menang? Pertanyaan ini dicakup oleh cabang hukum yang disebut penafsiran dan konstruksi statutori. Aturan-aturan umum yang berkaitan dengan hukum yang bertentangan (atau ketetapan hukum yang bertentangan dalam UU berbeda) tempat tidak ada pembatalan ekspres adalah bahwa kapan pun mungkin, UU harus pertama-tama dipersatukan untuk memberi pengaruh pada keduanya. Misalnya, ketika satu UU menangani sebuah permasalahan secara umum dan UU lain menanganinya dengan cara khusus, yang belakangan dapat berlaku sebagai spesifikasi, penjabaran, atau pengecualian dari UU yang umum. Jika hal ini tidak dimungkinkan, maka ada sejumlah cara untuk memutuskan UU mana yang akan berlaku. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:  UU terakhir lah yang berlaku dan bukan UU sebelumnya;  UU khusus mengalahkan UU umum; 10  Pengaturan khusus mengalahkan pengaturan umum (apakah pengaturan ditemukan atau tidak dalam UU umum atau UU khusus dan tanpa memperhatikan tanggal diadopsinya); dan  Hukum yang substantif tidak bisa diamandemen dengan hukum yang prosedural.

10 UU umum adalah yang mempengaruhi masyarakat luas, atau yang terkait dengan suatu subyek yang sifatnya umum, misalnya UU Perburuhan. UU khusus adalah yang ditujukan untuk tujuan khusus (misalnya UU pelecehan seksual), atau kelompok orang tertentu.


19

2

BAGIAN DUA:


P. Apakah pembatalan ekspres? Apakah selalu diperlukan? Pembatalan ekspres adalah pembatalan UU yang ada sebelumnya dengan disahkannya UU baru yang menyatakan UU yang ada sebelumnya tidak berlaku lagi. Pencabutan tersirat terjadi ketika UU yang kemudian mengandung pengaturan yang berlawanan dan tidak dapat didamaikan dengan yang sebelumnya sehingga hanya satu UU yang dapat berlaku. Aturan umum biasanya berlawanan dengan pencabutan tersirat sehingga ambiguitas apa pun yang terjadi kemudian dapat dihindarkan. Selalu lebih disarankan untuk melakukan pembatalan ekspres atas ketetapan hukum atau UU. Sebuah contoh pencabutan ekspres dapat ditemukan pada Pasal 50 UU Kamboja tentang Penghentian Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual (2008) yang menyatakan: “Pasal 50: Pembatalan UU. UU tentang Penghentian Penculikan, Perdagangan Manusia/Penjualan Manusia dan Eksploitasi Manusia, yang telah disebarkan oleh Kram Kerajaan No:cs/rkm/0296/01 akan dibatalkan oleh UU ini P. Apakah UU yang telah sangat lama disahkan, masih berlaku? UU berlaku kecuali jika sudah dibatalkan oleh UU lain atau dinyatakan tidak berlaku oleh otoritas yang berwenang (misalnya, pengadilan). Karena itu, bahkan UU yang sangat tua pun akan tetap berlaku. P. Jika UU tidak ditegakkan, apakah masih tetap UU? Ya, tidak adanya penegakan hukum tidak membuat UU tidak berlaku. Seperti ditunjukkan di atas, UU itu berlaku kecuali jika dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh otoritas yang berwenang. P. Dalam reformasi dan advokasi hukum, apakah sebaiknya saya menjadikan reformasi konstitusi, reformasi legislatif, reformasi pengesahan eksekutif, atau reformasi ordinansi sebagai sasaran? Jawaban terbaik adalah menjadikan semua UU diskriminatif sebagai sasaran, apakah Konstitusi, legislasi, pengesahan eksekutif atau ordinansi. Namun, berdasarkan kesempatan, penting untuk merencanakan dan membuat keputusan pada apa advokasi lebih mendesak, dan cenderung lebih berfungsi dan mencapai dampak yang dituntut.

20


BAGIAN DUA:


2

Daftar Periksa Memahami bagaimana UU dibuat Gunakan daftar periksa ini untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang tantangan dan hambatan dalam mengadopsi dan mengamandemen UU.  Periksa ketetapan konstitusional dan legislatif tentang pengadopsian UU  Berkonsultasi dengan pembuat UU tentang proses pengesahan UU  Kenali dengan baik struktur dan isi UU  Hadiri sesi badan pembuat UU atau ikut serta dalam dengar pendapat dan konsultasi tentang naskah UU atau UU yang diusulkan  Pahami poin-poin intervensi dalam proses pembuatan hukum (yakni, bagaimana dan kapan Anda dapat ikut campur dalam proses)  Ketahui agenda pembuatan keputusan yang sedang berjalan (biasanya agenda atau program kerja disusun oleh badan pembuat UU dan menteri-menteri)  Ketahui kapan UU yang terkait dengan tinjauan hukum anda sudah diadopsi (jika UU terkait baru saja disahkan, kecil kemungkinannya akan dijadwalkan untuk amandemen atau pembatalan)


21

12

PArt OnE:


BAGIAN DUA:


CATATAN: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

6 22



BAGIAN TIGA

MERENCANAKAN TINJAUAN HUKUM BERBASIS CEDAW

3

3

BAGIAN TIGA: MERENCANAKAN TINJAUAN HUKUM BERBASIS CEDAW

BAGIAN TIGA: MERENCANAKAN TINJAUAN HUKUM BERBASIS CEDAW Dalam bagian ini:  Mengidentifikasi tujuan, cakupan, sasaran, dan pengaturan waktu tinjauan hukum berbasis CEDAW  Siapa yang paling tepat untuk melakukan tinjauan hukum berbasis CEDAW?

Dalam proses melakukan tinjauan hukum, ada baiknya menyusun rencana yang jelas sebelum memulai. Pertimbangkan butir-butir berikut ketika merencanakan tinjauan hukum Anda: (a) Tujuan. Mengidentifikasi tujuan spesifik dari tinjauan hukum Anda. Semakin jelas tujuan itu, semakin baik. Penting untuk mengetahui apa yang sedang Anda coba capai dengan tinjauan hukum Anda. Lihat Bagian 1: Tujuan Tinjauan Hukum berbasis CEDAW untuk tujuan-tujuan yang dimungkinkan. (b) Cakupan (Bidang atau Pokok Cakupan). Anda perlu memutuskan apakah tinjauan hukum Anda bersifat komprehensif atau terfokus. Cakupan komprehensif atau menyeluruh berarti menilai kepatuhan semua bidang yang mempengaruhi kesetaraan gender, apakah bidang apakah secara kewarganegaraan, politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Artinya, memeriksa semua ketetapan substantif CEDAW (Pasal 1-16). Cakupan terfokus berarti menilai kepatuhan/kesesuaian di dalam topik/bidang terpilih (misalnya, ketenagakerjaan, perkawinan dan keluarga, atau partisipasi politik) atau pasal-pasal CEDAW (misalnya, Pasal 12 tentang kesehatan). (c) Cakupan (UU Terkait). Anda juga perlu memutuskan UU mana yang akan dinilai dalam tinjauan hukum Anda. Apakah tinjauan itu akan hanya menilai UU yang dikeluarkan oleh pembuat UU, atau semua hukum (misalnya UU yang dikeluarkan badan legislatif, eksekutif, yudikatif?) Apakah hal itu akan mencakup UU pada semua tingkatan atau hanya yang di tingkat nasional? (See Determining Scope of a Legal Review (Relevant Laws) below for further guidance on this matter). (Lihat Menentukan Cakupan Tinjauan Hukum (Hukum Terkait) di bawah ini untuk pedoman lebih lanjut mengenai hal ini). (d) Khalayak Sasaran. Kenali khalayak sasaran dari tinjauan hukum Anda. Apakah untuk pelaku advokasi perempuan, akademik, spesialis, pejabat pemerintah, pembuat UU, atau masyarakat umum? Mengidentifiaksi khalayak sasaran membantu Anda untuk memutuskan bahasa dan format tinjauan itu (misalnya, apakah Anda akan menggunakan bahasa sederhana atau khusus?). (e) Kerangka Waktu. Tinjauan hukum memerlukan waktu untuk penulisannya. Identifikasi kerangka waktu yang realistis. (f) Para penulis dan pemrakarsa.Tinjauan hukum berbasis CEDAW dapat dilakukan oleh beragam pihak, sepeerti pemerintah, ORNOP, badan-badan eksternal, atau kelompok orang dari sektorsektor berbeda. Siapa pun yang melakukan tinjauan itu, penting bahwa mereka memiliki kepakaran dalam CEDAW, UU, dan situasi de facto kesetaraan gender dan perempuan. (Lihat Siapa yang Paling Cocok Melakukan Tinjauan Hukum Berbasis CEDAW di bawah ini).


23

3

BAGIAN TIGA


(g) Keterbatasan. UU hanya merupakan satu dari banyak langkah untuk menciptakan kepatuhan pada CEDAW. Sejumlah kewajiban CEDAW dihadapi dengan lebih tepat melalui langkahlangkah kebijakan, intervensi program, atau penegakan legislasi. Dengan demikian, tinjauan hukum dan reformasi hukum hanya menangani satu bentuk intervensi yang diperlukan Negara untuk menyiapkannya untuk dapat menghapus diskriminasi gender. (h) Metodologi. Tinjauan hukum terutama dilakukan sebagai penelitian kepustakaan. Lokakarya dengan orang-orang yang bekerja untuk hak-hak asasi perempuan untuk secara kolektif menentukan indikator hukum kunci dan rekomendasi, dan untuk memvalidasi temuan-temuan dari tinjauan hukum, merupakan tambahan bagus untuk penelitian kepustakaan. Kepakaran dan pengalaman mereka akan memperkaya tinjauan. Konsultasi dengan perempuan, khususnya yang akan dipengaruhi oleh rekomendasi tinjauan tersebut, juga disarankan.

Salah satu tantangan yang perlu dipertimbangkan dalam mengidentifikasi metodologi adalah akses terbatas terhadap UU atau data yang tidak memadai tentang dampak pengaturan hukum. Ketika informasi ditemukan, data mungkin tidak dipilah menurut jenis kelamin atau tidak tersedia analisis gender.

Menentukan Cakupan Tinjauan Hukum (UU Terkait) Kerjakan kuis ini dan pertimbangkan faktor-faktor berikut ketika sedang dalam proses memutuskan cakupan tinjauan hukum Anda. Bidang atau Pokok Cakupan P. Apakah tinjauan hukum merupakan a) cakupan komprehensif, atau b) cakupan terfokus.  Jika Anda menjawab a, semua UU harus dinilai.  Jika Anda menjawab b, hanya UU yang mencakup bidang terbatas akan dimasukkan dalam tinjauan hukum. Contoh: Di Vietnam, tinjauan hukum komprehensif dilakukan. Hasilnya, lebih dari 200 UU yang mencakup 18 bidang yang berkaitan dengan setiap pasal CEDAW telah dievaluasi. Tingkat Cakupan T. Apakah tujuan tinjauan hukum adalah untuk a) menilai UU negara, atau b) hanya menilai UU lokal (misalnya tingkat provinsi atau desa)  Jika Anda menjawab a, hanya UU negara yang dimasukkan dalam tinjauan hukum.  JIka Anda menjawab b, baik UU negara maupun lokal harus dimasukkan dalam tinjauan hukum. Kelengkapan Legislasi T. Apakah legislasi di negara Anda a) memasukkan semua standar sehingga lengkap dalam dirinya, atau b) apakah dilengkapi atau ditambah dengan kinerja eksekutif atau kehakiman.  Jika Anda menjawab a, memusatkan perhatian hanya pada legislasi sudah cukup untuk tinjauan hukum  Jika Anda menjawab b, memasukkan kinerja eksekutif atau kehakiman diperlukan untuk memberi gambar yang menyeluruh. Bobot UU T. Apakah yang dikeluarkan eksekutif memiliki kekuatan dan bobot yang sama seperti yang disahkan legislatif?  Jika Anda menjawab ya, memasukkan semua itu ke dalam tinjauan hukum direkomendasikan.

24


BAGIAN TIGA:


3

Siapa yang Paling Cocok untuk Melakukan Tinjauan Hukum berbasis CEDAW Selalu ada diskusi tentang siapa yang paling cocok untuk melakukan tinjauan hukum berbasis CEDAW. Hal ini tergantung pada konteks di setiap negara. Namun, penting pula untuk mengetahui manfaat dan keterbatasan seorang pelaku atas yang lainnya. Di bawah ini ada daftar ringkas berbagai pelaku yang dapat melakukan tinjauan hukum berbasis CEDAW, keuntungan dan kerugiannya secara umum, dan usulan untuk mengatasi kerugiannya. Pemerintah Tinjauan hukum berbasis CEDAW dapat secara resmi dilakukan oleh pemerintah. Dalam banyak kasus, Kementerian Kehakiman atau perangkat perempuan nasional memimpin atau memenuhi tugas proses itu. Kelebihan Karena merupakan prakarsa pemerintah, ada kepemilikan Negara atas proses itu. Negara cenderung akan mengakui temuantemuan tinjauan hukum dan bekerja untuk melaksanakan rekomendasi.

Kekurangan Kendati disambut, tinjauan hukum ini terkadang dipandang parsial, untuk kepentingan sendiri, atau bersikap ‘lemah’ terhadap pemerintah.

Saran Untuk menangani kerugian, pemerintah dapat mengatur konsultasi dengan para pemangku kepentingan non-pemerintah dan memasukkan pandangan mereka ke dalam tinjauan hukum. Mereka dapat pula membentuk panel penasihat atau pakar multi-sektoral untuk memberikan bantuan dan penelitian teknis. ORNOP ORNOP, dengan prakarsa mereka sendiri, dapat pula melakukan tinjauan hukum berbasis CEDAW. Kelebihan Tinjauan hukum berbasis CEDAW oleh ORNOP dapat menegaskan prakarsa Pemerintah atau dapat memeriksa isu-isu yang mungkin luput dari perhatian pemerintah. Di banyak negara ORNOP lebih dekat dengan situasi de facto dan dapat mencerminkan aspek ini dengan baik. ORNOP juga dapat dengan mudah memasukkan advokasi dalam program mereka untuk rekomendasi dalam tinjauan.

Kekurangan Di negara-negara yang pemerintah dan ORNOP –nya tidak bekerja bersama dengan baik, tinjauan hukum yang dilakukan oleh ORNOP dapat dipandang sebagai bias atau terlalu kritis. Pemerintah dapat menolak mengakui hasil-hasil tinjauan itu. Selain itu, karena pemerintah tidak atau hanya sedikit terlibat dalam proses itu, mungkin tidak akan ada kepemilikan Negara atas tinjauan itu.

Saran Untuk mengatasi kerugian, perwakilan pemerintah dapat diberi tahu tentang proses lebih dulu dan mendorong untuk beragih informasi dengan para peninjau. Mereka juga akan diundang untuk beragih nasihat tentang bagaimana membangun kepemilikan pemerintah. Akan bermanfaat pula untuk memiliki kegiatan bersama menyangkut CEDAW, untuk memungkinkan pemahaman atas standar-standar Konvensi, dan beroperasi sebagai langkah pengembangan kepercayaan diri bagi pemerintah maupun ORNOP. Jika mungkin, ORNOP harus mengamankan komitmen pemerintah sejak awal guna mendukung temuan-temuan tinjauan hukum.


25

3

BAGIAN TIGA


Eksternal Tinjauan hukum berbasis CEDAW dapat pula dilakukan oleh kelompok-kelompok eksternal, seperti PBB dan badan-badan internasional lain. Kelebihan

Kekurangan

Ini berlaku sebagai penilaian eksternal. Pada beberapa negara, karena pembatasan pemerintah, kelompok-kelompok lokal seperti ORNOP tidak boleh memberikan analisis kritis. Jadi, tinjauan mereka dapat berlaku sebagai “mengisi kesenjangan” dengan memberi acuan hukum tentang situasi negara itu

Kecuali ada dukungan kuat oleh mitra lokal, tinjauan ini dapat menghadapi ketiadaan kepemilikan pada pihak pemerintah dan ORNOP atas temuan-temuan tinjauan hukum.

Saran Untuk mengatasi kerugian, atur konsultasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan non-pemerintah mengenai tinjauan hukum berbasis CEDAW. Terima dengan baik usulan dan nasihat mereka. Jika mungkin, pastikan komitmen mereka untuk mendukung temuan-temuan tinjauan itu. Kelompok Campuran Tinjauan hukum berbasis CEDAW dapat merupakan komposisi campuran. Dapat dilakukan oleh tim antarsektoral yang terdiri atas antara lain pemerintah, ORNOP, dan pakar. Kelebihan Hal ini membuka keterlibatan berbagai kelompok yang terwakili dalam tim. Dengan demikian, ada rentang yang luas dalam kepemilikan proses dan temuan-temuan dari tinjauan hukum berbasis CEDAW.

Kekurangan Tergantung pada dinamika di antara para anggota tim, hal ini dapat mengantar pada ketidaksepakatan atau kompromi akibat prioritas yang berbeda. Jika tidak ditangani dengan benar, hal ini akan mengurangi kredibilitas dan standar tinjauan hukum berbasis CEDAW.

Saran Lihat Kekhawatiran tentang Menilai Kepatuhan dan Usulan untuk Menanganinya, dalam Bagian 4, Langkah 6 untuk menangani kerugian-kerugian yang didaftar di sini.

26


BAGIAN EMPAT

KERANGKA UNTUK TINJAUAN HUKUM BERBASIS CEDAW

4

4

BAGIAN EMPAT: KERANGKA UNTUK TINJAUAN HUKUM BERBASIS CEDAW Dalam bagian ini:  Kerangka tinjauan hukum berbasis CEDAW (kerangka penilaian)  Mengembangkan indikator-indikator hukum CEDAW  Menentukan kepatuhan dan rekomendasi Sesudah merencanakan tinjauan hukum Anda secara cermat, Anda dapat mulai melakukan pekerjaan tinjauan hukum itu sendiri. Ada dua komponen penting dari tinjauan hukum berbasis CEDAW: 1. Mengembangkan indikator-indikator hukum CEDAW Langkah 1: Mengidentifikasi Kewajiban CEDAW

Langkah 2: Mengidentifikasi Situasi, Isu, dan Masalah

Langkah 3: Memastikan Butir-butir yang diperlukan dalam UU

Langkah 4: Menentukan Indikator-indikator Hukum CEDAW

2. Menentukan kesesuaian dan rekomendasi

Langkah 5: Mendaftar UU Terkait

Langkah 6: Menganalisis Kesesuaian

Langkah 7: Mendaftar Penjelasan dan Komentar

Langkah 8: Menyusun Rekomendasi

 Dalam bagian ini, setiap langkah akan dijelaskan dan diperlihatkan dengan menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh ini hanya sebagai ilustrasi dan tidak dimaksudkan sebagai peraturan.


27

4

BAGIAN EMPAT


KERANGKA TINJAUAN HUKUM BERBASIS CEDAW (KERANGKA PENILAIAN) Sebelum memulai tinjauan, Anda perlu menentukan bagaimana mengatur informasi yang diperlukan. Sebuah tinjauan hukum dapat ditulis: (a) dalam bentuk naratif; (b) dalam bentuk matriks; atau (c) baik dalam bentuk naratif maupun matriks. Opsi 1: Bentuk Naratif Keuntungan bentuk naratif adalah bahwa bentuk ini memungkinkan dimasukkannya banyak informasi ke dalam tinjauan hukum. Bentuk ini juga memungkinkan penyusun tinjauan hukum untuk secara menyeluruh menunjukkan bagaimana analisis disusun. kekurangan bentuk ini adalah ia bisa sangat panjang dan tidak memungkinkan cara cepat untuk memindai seluruh kerangka penilaian. Opsi 2: Bentuk Matriks Keuntungan bentuk matrik adalah bahwa bentuk ini dengan jelas memperlihatkan bagaimana setiap langkah terkait dengan langkah berikutnya. Bentuk ini juga memaksa penyusun tinjauan hukum untuk ringkas. Bentuk ini memberi pembaca cara mudah menelusuri seluruh kerangka. Satu kekurangan bentuk matriks adalah cenderung kurang rinci dan kurang menjelaskan, yang mungkin sangat penting bagi pembaca untuk memahami penilaian dan rekomendasi. Opsi 3: Bentuk Naratif dan Matriks Kelebihan bentuk campuran ini adalah bahwa ia mengoptimalkan keuntungan bentuk naratif maupun matriks. Kekurangannya adalah bisa terjadi pengulangan. Lazim bagi tinjauan hukum berbasis CEDAW untuk memakai bentuk naratif dengan hasil yang dirangkum dalam bentuk matriks. Ini adalah opsi terbaik jika waktu memungkinkan. Di bawah ini ilustrasi tentang bentuk matriks. Mengembangkan Indikator-indikator Hukum CEDAW Langkah 1 Kewajiban CEDAW

28

Langkah 2 Situasi, Isu, dan Masalah

Langkah 3 Butir-butir yang diperlukan dalam UU

Langkah 4 Indikatorindikator Hukum CEDAW


Menentukan Kesesuaian dan Rekomendasi Langkah 5 UU Terkait

Langkah 6 Kepatuhan

Langkah 7 Penjelasan dan Komentar

Langkah 8 Rekomendasi

BAGIAN EMPAT:


INDIKATOR-INDIKATOR HUKUM CEDAW

4

Apakah indikator? Indikator adalah alat pengukur. Indikator mengukur kesesuaian dengan standar yang dipakai. Hal ini juga mengukur kemajuan ke arah tujuan tertentu. Apakah Indikator Hukum? Indikator hukum adalah indikator yang berfokus pada pengukuran kesesuaian UU dalam suatu kerangka kerja yang telah diidentifikasi. Apakah Indikator CEDAW? Indikator CEDAW adalah indikator-indikator yang langsung mengukur tindakan kepatuhan atau ketidak patuhan Negara pada CEDAW. Indikator-indikator ini menggunakan CEDAW sebagai kerangka untuk menganalisis apakah intervensi Negara melekat kuat pada CEDAW, prinsipprinsip kuncinya (kesetaraan substantif, non-diskriminasi, dan kewajiban Negara), Rekomendasi Umum, dan Pengamatan Akhir-nya. Apakah Indikator Hukum CEDAW? Indikator hukum CEDAW mengukur kepatuhan UU terhadap CEDAW. Indikator-indikator berguna dalam tinjauan hukum karena indikator mengidentifikasi standar yang digunakan untuk mengukur kepatuhan atau kemajuan.


29

4

BAGIAN EMPAT


MENGEMBANGKAN INDIKATOR HUKUM CEDAW Ada empat langkah untuk menyusun indikator hukum CEDAW:

Langkah 1: Mengidentifikasi Kewajibankewajiban CEDAW


Langkah 3: Memastikan Butir-butir yang Diperlukan dalam UU

Langkah 4: Menentukan Indikator Hukum CEDAW

Langkah 1: Mengidentifikasi Kewajiban-kewajiban CEDAW Mengidentifikasi kewajiban-kewajiban atau tugas yang dituntut CEDAW mengenai topik dan atau pasal yang dipilih. Hal ini dilakukan dengan menelusuri tiga dokumen utama:  CEDAW  Rekomendasi Umum  Pengamatan Akhir (atau Komentar Akhir) negara Anda Dokumen-dokumen ini harus dipertimbangkan dalam hubungan dengan prinsip-prinsip kesetaraan substantif, non-diskriminasi, dan kewajiban Negara. Selain itu, Pasal 6-16 CEDAW harus selalu dibaca bersama dengan kewajiban umum Negara dalam Pasal 1-5 dan 24. Menyajikan informasi dengan cara terstruktur Bergantung pada tujuan tinjauan, informasi yang ditambahkan dapat disusun dalam tiga cara: Opsi 1: Teks Lengkap/Penuh Hal ini artinya mengutip teks CEDAW, Rekomendasi Umum, dan Pengamatan akhir secara lengkap.  Kelebihan: Para pembaca dapat segera melihat kewajiban Negara tanpa perlu mengakses bahan lainnya. Juga mudah untuk menunjuk ke susunan kata yang tepat dari ketetapan itu.  Kekurangan: Daftar kewajiban dapat sangat panjang dan berulang. Opsi 2: Kutipan yang disingkat Hal ini artinya mengutip teks-teks CEDAW, Rekomendasi Umum, dan Pengamatan Akhir dalam format yang disingkat. Alih-alih teks penuh, hanya kutipan pasal atau klausa tertentu yang dimasukkan, (misalnya, Pasal 5 CEDAW atau ayat 5 Rekomendasi Umum 24). Dokumen terkait dapat ditambahkan dalam lampiran.  Keuntungan: Pendekatan ini menghindari teks-teks panjang dan mengulang-ulang.  Kerugian: Konten substantif tentang kewajiban CEDAW tidak tersedia pada pembacaan pertama. Bolak-balik antara membaca tinjauan hukum dan lampiran dapat mengganggu kelancaran membaca.

30


BAGIAN EMPAT:


Opsi 3: Rangkuman Bertema

4

Hal ini berarti merangkum butir-butir penting CEDAW, Rekomendasi Umum dan Pengamatan Akhir menjadi tema-tema dan mengutip dokumen terkait.  Keuntungan: Teks-teks panjang dan berulang-ulang dihindari dengan pendekatan ini. Selain itu, para pembaca dapat segera melihat butir-butir utama kewajiban CEDAW.  Kerugian: Pendekatan ini menuntut lebih banyak upaya dan waktu karena teks-teks CEDAW, Rekomendasi Umum, dan Pengamatan Akhir harus disintesiskan. Opsi atau kombinasi opsi yang Anda pilih bergantung pada tujuan tinjauan hukum dan khalayak yang dimaksudkan. Berkonsultasi dengan khalayak yang dimaksud dan pakar-pakar akan membantu memilih opsi yang terbaik. Sebagai contoh, dalam menyusun tinjauan hukum tentang UU Vietnam,11 salah satu diskusi awal adalah opsi mana yang digunakan dalam menyajikan kewajiban-kewajiban CEDAW. Konsultasi dengan penerima dukungan, terutama para penyusun UU dalam kementerian dan parlemen, menyoroti kebutuhan mereka untuk melihat sendiri apa CEDAW itu, Rekomendasi Umumnya, dan Komentar Akhir yang dinyatakan dalam hubungan dengan topik tertentu. Mereka juga menunjukkan bahwa akan mudah bagi mereka untuk memahami kewajiban dan meyakinkan para penyusun UU lainnya jika mereka dapat mengakses teks-teks secara langsung. Karena itu, dari tiga opsi, mereka memiliki Opsi 1. Mengilustrasikan Langkah 1 Menggunakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai bidang tinjauan hukum berbasis CEDAW, berikut ini adalah ilustrasi Langkah 1. Lihat halaman berikutnya untuk Contoh 1.

11

Tinjauan ini diberi judul CEDAW and the Law: A Gendered and Rights-based Review of Vietnamese Legal Documents through the Lens of CEDAW.


31

4

BAGIAN EMPAT


Contoh 1: Ilustrasi Berbagai Opsi Menyajikan Langkah 1 (Mengidentifikasi Kewajiban CEDAW) dengan menggunakan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Bidang Tinjauan Opsi 1: Teks Penuh Pasal 1 Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” akan berarti pembedaan apa pun, eksklusi atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berpengaruh atau bertujuan merusak atau menegasikan pengakuan, pemenuhan, atau pelaksanaan oleh perempuan, tidak terkait status perkawinan mereka, dengan dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, HAM, dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, warga negara, atau bidang lain. Pasal 2 Pihak-pihak Negara mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, sepakat untuk mengupayakan semua cara yang tepat dan tanpa menunda kebijakan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan, untuk tujuan ini, mengambil langkah: (a) memasukkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam konstitusi negara mereka atau legislasi tepat lainnya jika belum dimasukkan di dalamnya dan memastikan, melalui UU dan cara-cara yang tepat, realisasi praktis dari prinsip ini; (b) mengadopsi langkah-langkah legislatif dan lainnya, termasuk sanksi-sanksi di mana tepat, melarang segenap diskriminasi terhadap perempuan; (c) membangun perlindungan hukum atas hak-hak perempuan dengan dasar setara dengan laki-laki dan memastikan perlindungan perempuan terhadap tindak diskriminasi apa pun melalui pengadilan negara yang kompeten dan lembaga publik lainnya; (d) menghindari terlibat dalam tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan apa pun dan memastikan bahwa otoritas dan lembaga pulbik akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini; (e) mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh siapa pun, organisasi apa pun, atau perusahaan apa pun; (f) mengambil semua langkah yang tepat, termasuk legislasi, untuk mengubah atau menghapus UU, peraturan, adat-istiadat, dan praktik-praktik yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan; (g) mencabut semua pengaturan hukuman negara yang mendiskriminasi perempuan. Pasal 5 Pihak-pihak Negara akan mengambil semua langkah yang tepat: (a) Untuk memodifikasi pola-pola sosial dan budaya untuk bertindak bagi laki-laki dan perempuan, dengan tujuan mencapai penghapusan prasangka dan adat kebiasaan serta semua praktik lainnya yang didasarkan pada gagasan inferioritas atau superioritas baik oleh jenis kelamin atau peran-peran stereotipe laki-laki dan perempuan;

32


Opsi 2: Kutipan disingkat

Opsi 3: Rangkuman Bertema

CEDAW, Pasal 1, 2, Definisi dan Cakupan Pasal 1, 2 (b, c, d, e), 5 dan 16; 5 and 16 Rekomendasi Umum 19, pars. 1, 6, and 23; dan Pengamatan Rekomendasi Akhir tentang negara, jika dapat Umum 19, pars. 1,6, 23 dan 24 (b, c, digunakan. f, i, k, r, s, t, u and v) Kekerasan berbasis gender adalah bentuk diskriminasi Pengamatan yang benar-benar menghambat Akhir tentang perempuan untuk mendapatkan negara, jika dapat hak dan kebebasannya secara digunakan adil. Kekerasan berbasis gender mencakup tindakan-tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, mental, atau seksual, ancaman untuk diperlakukan dengan tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan, dan perampasan kebebasan. Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) adalah satu bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk pemukulan, perkosaan, bentuk lain serangan seksual, mental dan bentuk lain dari kekerasan, ketergantungan ekonomi, dan melepaskan tanggung jawab terhadap keluarga. Perlindungan dan Dukungan Pasal 2 (b, c, d, e); Rekomendasi Umum 19, ayat 24 (b, f, i, k, o, q, r, and t); dan Pengamatan Akhir tentang negara, jika dapat dilakukan. CEDAW menuntut Negara untuk: (a) mengadopsi sanksi untuk melarang diskriminasi, termasuk hukuman pidana; (b) menyusun perlindungan hukum dan memastikan perlindungan efektif terhadap diskriminasi; (c) memastikan otoritas publik menghentikan diskriminasi; (d) menghapus diskriminasi oleh siapa pun, organisasi, atau perusahaan apa pun;

BAGIAN EMPAT:

KERANGKA UNTUK TINJAUAN HUKUM BERBASIS CEDAW (b) Untuk memastikan bahwa pendidikan keluarga mencakup pemahaman yang benar tentang kondisi menjadi ibu sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam membesarkan dan memajukan anak-anak mereka, yang dipahami bahwa minat anak-anak merupakan pertimbangan primordial dalam semua kasus. Pasal 16 1. Pihak-pihak Negara akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala hal yang menyangkut perkawinan dan hubungan keluarga dan secara khusus memastikan, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan: Rekomendasi Umum 19 1. Kekerasan berbasis gender adalah bentuk diskriminasi yang secara serius menghambat kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki. 6. Konvensi dalam pasal 1 mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan. Definisi diskriminasi mencakup kekerasan berbasis gender, yakni, kekerasan yang diarahkan kepada seorang perempuan karena ia perempuan atau yang mempengaruhi perempuan secara tidak seimbang. Hal ini mencakup tindakan-tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, mental, atau seksual, ancaman untuk melakukan tindakan semacam itu, penyiksaan, dan tidak memiliki kebebasan. Kekerasan berbasis gender dapat melanggar ketetapan Konvensi, tanpa memperhatikan apakah ketetapan itu secara tersurat menyebut kekerasan 23. Kekerasan dalam keluarga adalah satu dari bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal itu terus terjadi di semua masyarakat. Di dalam hubungan keluarga perempuan pada semua usia dihadapkan pada kekerasan dalam semua bentuk, termasuk pemukulan, pemerkosaan, bentuk-bentuk serangan seksual lainnya, kekerasan mental dan bentuk-bentuk lainnya, yang ditimbulkan oleh sikap-sikap tradisional. Tidak adanya kemandirian ekonomi memaksa banyak perempuan untuk tetap berada dalam hubungan dengan kekerasan. Pencabutan tanggung jawab mereka atas keluarga oleh laki-laki dapat merupakan sebuah bentuk kekerasan, dan kekejaman. Bentuk-bentuk kekerasan membuat kesehatan perempuan berisiko dan merusak kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik berdasarkan kesetaraan. 24.Dengan komentar-komentar ini, Komite untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan merekomendasikan: (b) Pihak-pihak Negara seharusnya memastikan bahwa UU kekerasan keluarga dan penyiksaan, perkosaan, serangan seksual, dan kekerasan berbasis gender lainnya memberi perlindungan cukup kepada semua perempuan, dan menghormati integritas dan martabat mereka. Perlindungan memadai dan layanan bantuan harus diberikan kepada para korban. Pelatihan pejabat kehakiman dan penegakan hukum dan

4

(e) tata laksana keluhan dan perbaikan yang efektif termasuk ganti rugi; (f) memberi perlindungan yang tepat dan mendukung layanan untuk korban, termasuk tempat berlindung atau rumah singgah, khususnya pekerja kesehatan terlatih, rehabilitasi, dan konseling; (g) menyediakan program rehabilitasi untuk para pelaku; dan (h) mendukung layanan untuk keluarga tempat inses dan penyiksaan seksual terjadi; Pengaturan kelembagaan Pasal 2 ( c, d, e) dan 5; Rekomendasi Umum 19, ayat. 24 (b, c, f, s, u dan v); dan Pengamatan Akhir tentang negara tersebut, jika dapat dilakukan CEDAW menuntut Negara untuk: (a) menyusun perlindungan hukum dan memastikan perlindungan efektif terhadap diskriminasi; (b) memastikan otoritas pulibk menghentikan diksriminasi; (c) menghapus diskriminasi oleh siapa pun, organisasi atau perusahaan apa pun; (d) menyelenggarakan pelatihan peka gender untuk pejabat kehakiman dan penegakan hukum serta pejabat publik lainnya dalam hal pelaksanaan CEDAW (e) mengumpulkan statistik dan penelitian tentang kekerasan rumah tangga (f) menyusun langkah untuk mengatasi sikap dan praktik melalui program pendidikan dan informasi publik untuk menghapus diskriminasi.


33

4

BAGIAN EMPAT


pejabat public lainnya penting bagi pelaksanaan Konvensi yang efektif. (c) Pihak-pihak Negara seharusnya mendorong kompilasi statistik dan penelitian, sebab dan efek kekerasan, dan keefektivan langkah-langkah untuk mencegah dan menghadapi kekerasan; (f) Langkah-langkah efektif seharusnya diambil untuk mengatasi sikap dan praktik ini. Negara seharusnya memperkenalkan program pendidikan dan informasi publik untuk membantu menghapuskan prasangka yang menghalangi kesetaraan perempuan (rekomendasi No.3, 1987); (i) Tata laksana penanganan aduan yang efektif dan pencarian jalan keluar, termasuk kompensasi, harus diberikan; (k) Pihak-pihak Negara seharusnya membangun atau mendukung layanan untuk korban-korban KDRT, perkosaan, serangan seks, dan bentuk-bentuk lain kekerasan berbasis gender, termasuk pengungsi, khususnya pekerja kesehatan terlatih, rehabilitasi dan konseling; (o) Pihak-pihak Negara sebaiknya memastikan bahwa layanan untuk korban kekerasan dapat diakses oleh perempuan pedesaan dan bahwa di mana diperlukan layanan khusus disediakan untuk komunitas-komunitas terisolasi; (q) Pihak-pihak Negara seharusnya melaporkan risikorisiko terhadap perempuan pedesaan, cakupan dan sifat kekerasan dan penyiksaan yang mereka hadapi, kebutuhan mereka untuk dan akses terhadap dukungan dan layanan lain dan efektivitas langkah-langkah untuk mengatasi kekerasan; (r) Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kekerasan keluarga sebaiknya mencakup: Hukuman pidana ketika diperlukan dan jalan keluar perdata dalam kasus KDRT; Legislasi untuk menghapus pembelaan kehormatan dalam hal penyerangan atau pembunuhan anggota keluarga perempuan; Layanan untuk memastikan keamanan dan keselamatan korban KDRT, termasuk pengungsi, konseling, dan program-program rehabilitasi; Program-program rehabilitas untuk pelaku KDRT; Mendukung layanan untuk keluarga apabila inses atau penyiksaan seksual terjadi; (s) Pihak-pihak Negara sebaiknya melaporkan tentang sejauh mana KDRT dan penyiksaan seksual, dan tentang langkah-langkah preventif, punitif, dan perbaikan yang sudah diambil; (t) Bahwa Pihak-pihak Negara sebaiknya mengambil semua langkah hukum dan lainnya yang diperlukan untuk memberi perlindungan efektif pada perempuan terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk, di antaranya: Langkah-langkah hukumyang efektif, termasuk sanksi hukuman, ketetapan kompensasi perbaikan sipil untuk melindungi perempuan terhadap kekerasan, termasuk di antaranya, kekerasan dan penyiksaan dalam keluarga, serangan seksual dan pelecehan seksual di tempat kerja; Langkah-langkah preventif, termasuk program informasi publik dan pendidikan untuk mengubah sikap menyangkut peran dan status laki-laki dan perempuan;

34


BAGIAN EMPAT:

KERANGKA UNTUK TINJAUAN HUKUM BERBASIS CEDAW Langkah-langkah protektif, termasuk tempat perlindungan, konseling, rehabilitasi, dan layanan pendukung untuk perempuan yang merupakan korban kekerasan atau mereka yang berisiko menghadapi kekerasan; (u) Bahwa pihak-pihak Negara sebaiknya melaporkan tentang semua bentuk kekerasanberbasis gender, dan bahwa laporan-laporan semacam itu seharusnya mencakup semua data yang tersedia tentang kejadian dari setiap bentuk kekerasan, dan pada efek-efek kekerasan seperti itu pada perempuan yang merupakan korban (v) Bahwa laporan-laporan pihak-pihak Negara sebaiknya memasukkan informasi tentang langkah-langkah hukum, preventif, dan protektif yang sudah diambil untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, dan tentang keefektivan langkah-langkah seperti itu.

4

Pengamatan Akhir tentang negara, jika relevan dapat digunakan

 Lihat Contoh-contoh 3, 5, dan 6 untuk ilustrasi lebih lanjut dari Langkah 1





Setelah mengidentifikasi kewajiban-kewajiban negara sesuai CEDAW, berikutnya adalah menentukan isu-isu dan masalah-masalah perempuan di negara Anda. Untuk melakukan hal ini perlu dilakukan langkah berikut: 1. Meneliti situasi de facto perempuan dan kesetaraan gender Pengetahuan tentang pengalaman nyata perempuan dan kesetaraan gender sangat penting untuk tinjauan hukum berbasis CEDAW. 2. Melakukan curah pendapat menyangkut isu dan kekhawatiran perempuan dan kesetaraan gender di dalam negara. Lakukan hal ini berdasarkan pengetahuan Anda tentang kewajiban-kewajiban CEDAW (Langkah 1) dan situasi de facto. Menentukan dulu isu-isu umum, dan kemudian ke hal-hal yang lebih khusus. 3. Menyusun isu-isu yang sudah Anda identifikasi dalam kalimat yang jelas dan konsisten Ada berbagai opsi tentang bagaimana menyusun isu dan masalah dalam kalimat. Opsi 1: Bahasa Netral Opsi ini berarti menggunakan bahasa netral untuk menyoroti sebuah isu.


35

4

BAGIAN EMPAT


 Kelebihan: Hal ini sangat bermanfaat untuk tujuan inventarisasi. Menggunakan bahasa netral memungkinkan penyusun tinjauan hukum untuk menangani baik kecenderungan positif maupun negatif.  kekurangan: Pendekatan ini mungkin mengganggu penyusun tinjauan dari memfokuskan pada isu-isu prioritas (biasanya diwujudkan dalam kecenderungan negatif). Opsi 2: Bahasa berbasis Masalah Opsi ini berarti bahwa ketika mengidentifikasi sebuah isu, bahasa menekankan masalahnya.  Keuntungan: menggunakan pendekatan ini memungkinkan penyusun tinjauan hukum untuk mengidentifikasi isu-isu yang sulit dan memerlukan perhatian segera.  Kerugian: Pendekatan ini dapat mengarah pada pengabaian perkembangan yang positif. Opsi atau kombinasi opsi untuk dipakai bergantung pada tujuan tinjauan hukum dan pada penerima manfaat yang dituju. Konsultasi dengan para penerima manfaat dan para pakar diperlukan untuk memastikan bahwa opsi terbaik akan diadopsi untuk tinjauan hukum. 4. Memilih dan memprioritaskan isu-isu dan kekhawatiran-kekhawatiran untuk tinjauan hukum Ada banyak isu dan masalah di negara mana pun yang terkait dengan kewajiban-kewajiban CEDAW. Dalam banyak kasus, menentukan prioritas diperlukan untuk memungkinkan tinjauan hukum dan advokasi yang lebih fokus. Dalam kasus-kasus lain, keterbatasan waktu menuntut diprioritaskannya isu dan permasalahan. Mengilustrasikan Langkah 2 Menggunakan ‘Saat memulai Perkawinan’ sebagai bidang tinjauan, berikut ini adalah ilustrasi Langkah 2. Contoh 2: Mengilustrasikan Berbagai Opsi untuk Menyajikan Langkah 2 (Mengidentifikasi isu-isu dan Masalah) Kewajiban CEDAW

OPSI 1: Bahasa Netral *

OPSI 2: Bahasa berbasis Masalah *

Masuk ke Perkawinan Pasal 16.1 (a dan b); Rekomendasi Umum 21, pars. 14-16, 25-39 dan Pengamatan Akhir tentang negara, jika sesuai

1. Persetujuan untuk Menikah

1. Perkawinan tanpa Persetujuan Pribadi

2. Usia Menikah 2. Perkawinan Dini 3. Terikat dalam Pertunangan 3. Terikat pertunangan di bawah 18 4. Pendaftaran Perkawinan 5. Pendaftaran Kelahiran

4. Perkawinan tidak terdaftar Marriages

6. Perkawinan Janda/Duda

5. Kelahiran tidak terdaftar 6. Tidak ada perkawinan kembali untuk janda/duda

*Jawaban data diuraikan lebih lanjut menjadi sub-sub isu.  Lihat Contoh 3, 5, dan 6 untuk ilustrasi lebih lanjut dari Langkah 2.

36


BAGIAN EMPAT:





4


Jika secara de facto situasi, isu dan permasalahan dihadapi perempuan dan kesetaraan gender telah diidentifikasi, berikutnya adalah mempertimbangkan hal-hal yang diperlukan dalam penyusunan hukum. Berikut ini adalah langkah-langkahnya: 1. Mengidentifikasi butir-butir penting untuk hukum yang sesuai dengan kewajibankewajiban CEDAW Berdasarkan situasi, isu-isu dan permasalahan yang didaftar dalam Langkah 2 menentukan butir-butir penting harus ada dalam hukum agar sesuai dengan kewajiban-kewajiban CEDAW (diidentifikasi pada Langkah 1). Sebagai contoh, jika perkawinan dini atau kanak-kanan didaftar sebagai sebuah isu, agar sesuai dengan CEDAW, penting bagi hukum negara untuk:  menyiapkan usia perkawinan minimum tidak kurang dari 18 tahun;  menyiapkan pendaftaran kelahiran dan perkawinan;  memberi sanksi untuk pelanggaran; dan  antara lain memastikan penegasian perkawinan. Langkah 3 seharusnya secara khusus menyangkut hal-hal yang harus ada di dalam UU, dan bukan menyangkut kebijakan, program, dan intervensi lain. Tingkat kekhususan item-item dalam Langkah 3 dapat bervariasi berdasarkan cakupan dan prioritas tinjauan hukum berbasis CEDAW. 2. Memastikan entri yang sesuai Memastikan isu dan permasalahan mendapat entri yang sesuai di Langkah 3. Dalam beberapa kasus, mungkin ada lebih dari satu entri yang sesuai dalam Langkah 3 untuk isu atau masalah yang juga ada dalam Langkah 2. Mengilustrasikan Langkah 3 

Lihat Contoh-contoh 3, 5, dan 6 untuk ilustrasi Langkah 3.


37

4

BAGIAN EMPAT






Mengidentifikasi indikator-indikator untuk mengukur kesesuaian hukum. Untuk melakukan hal ini, Anda perlu untuk: 1. Mempertajam butir-butir yang diidentifikasi dalam Langkah 3 menjadi indikator hukum  Membuat butir-butir itu menjadi pertanyaan yang dapat dijawab dengan ya atau tidak. (jawaban “ya” berarti sesuai sementara “tidak” berarti tidak sesuai/patuh.)  Memastikan bahwa pertanyaan disusun untuk menyelidiki adanya persyaratan dalam UU atau ketetapan UU, dan bukan dalam kebijakan, rencana, atau program. Sebagai contoh: pertanyaan, “Apakah ada rumah singgah untuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?” merupakan penyelidikan yang menjadikan intervensi program sasaran sebagai sasaran dan bukan UU. Lebih baik menyusun ulang seperti “Apakah ada ketetapan hukum yang mensyaratkan pembangunan rumah singgah oleh badan pemerintah yang tepat?” atau “Apakah UU menuntut pembangunan rumah singgah bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?” 2. Upayakan indikator tetapi spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan Indikator-indikator hukum CEDAW harus spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan.  Spesifik. Indikator-indikator spesifik mengarahkan pada jawaban-jawaban langsung. Di sisi lain, indikator yang luask, kabur, atau umum dapat mengantar pada salah penafsiran atau analisis dan rekomendasi yang dipertanyakan. Jika mungkin, pastikan bahwa hanya ada satu cara untuk menjawab indikator, jika indikator menuntut banyak cara untuk menjawab, akan menjadi sulit untuk menilai kepatuhan Jika mungkin, pastikan bahwa hanya ada satu cara untuk menjawab sebuah indikator.

Sebagai contoh, sebuah indikator yang bertanya: “apakah UU mendefinisikan KDRT menurut standar CEDAW” itu luas, umum, dan menuntut banyak cara untuk menjawab. Seseorang dapat menilai kepatuhan dengan memeriksa tindakan-tindakan yang dianggap kekerasan atau pada siapa yang dapat dianggap sebagai korban kekerasan. Dalam hal ini, lebih baik memiliki dua indikator spesifik: “Apakah UU mendefinisikan KDRT sebagai mencakup kerusakan fisik, mental, seksual, dan ekonomi?” dan “Apakah UU mendefinisikan KDRT sebagai mencakup pasangan, mantan pasangan, dan mereka yang memiliki hubungan intim?

 Terukur. Susun indikator sedemikian rupa sehingga mudah untuk mengukur kepatuhan atau kemajuan. Indikator hukum CEDAW sebaiknya dapat dijawab dengan “ya” atau “tidak” alih-alih pertanya yang membawa perbantahan. Indikstor-indikator spesifik lebih muda untuk diukut ketimbang yang umum atau luas. Sebagai contoh, sebuah indikator yang menyatakan: “hak-hak apa yang disediakan bagi perempuan selama kondisi menjadi ibu (maternitas)?” sulit untuk mengukur dibanding dengan “apakah UU membayar cuti maternitas untuk periode yang masuk akal tanpa

38


BAGIAN EMPAT:


4

kehilangan senioritas atau tunjangan?” dan “Apakah UU melarang pemecatan dengan alasan perkawinan, kehamilan, atau cuti maternitas?” Indikator terakhir dapat dijawab dengan “ya” atau “tidak” yang akan membuat lebih mudah untuk mengukur kepatuhan.  Dapat dicapai. Sebagai indikator hukum CEDAW berjuang untuk reformasi hukum, indikator harus mengukur hal-hal yang dapat dicapai oleh UU. Misalnya, UU tidak menghukum pemikiran semata, tetapi hanya bertindak dan menghapus. Jadi, sebuah indikator yang menyatakan:“Apakah UU menghukum pemikiran yang melakukan diskriminasi terhadap perempuan?” bukan indikator yang baik karena tidak mengukur apa yang dicapai oleh UU. Sebagai gantinya, indikator ini dapat disusun ulang menjadi “Apakah ada UU yang menuntut informasi dan pendidikan publik tentang diskriminasi gender?” Indikator yang terakhir menyelidiki langkah khusus untuk memungkinkan perubahan dalam perilaku dan pemikiran. Cara lain untuk menyusun ulang adalah untuk menyelidiki apakah tindakan atau penghapusan diskriminatif dihukum, yakni, “Apakah ada sanksi untuk tindakan atau penghapusan yang menghasilkan diskriminasi gender?”  Relevan. Indikator-indikator harus relevan dengan Negara. Salah satu hal yang dihasilkan dari menyalin indikator yang disusun untuk negara lain adalah bahwa beberapa indikator mungkin tidak relevan untuk Negara tertentu yang UUnya sedang ditinjau. Sebagai contoh, dalam sebuah negara yang mas kawin bukan sesuatu yang dipraktikkan, sebuah indikator tentang apakah UU melarang mas kawin bukan prioritas dan akan membuat pembuat UU bingung tentang kebutuhan pengukuran semacam itu. Namun, catat bahwa Anda sebaiknya berhati-hati atau langsung menghapus indikatorindikator yang tidak relevan. Sebagai contoh, ketika tidak ada informasi tentang pokok persoalan tertentu, penelitian sebaiknya dilakukan untuk mengungkap situasi de facto dulu sebelum menandai sebuah isu sebagai tidak relevan. Untuk diskusi lebih jauh, lihat juga politik memilih indikator ada di bawah ini. 3. Jika diperlukan, susun juga sub-indikator. Untuk membuat indikator se-spefisik mungkin, indikator bawahan dapat dikembangkan. Indikator bawahan mengurai sebuah indikator menjadi berbagai komponen untuk memberi panduan dalam menanggapi indikator. Sebagai contoh, sebuah indikator bertanya: “Apakah UU memberi langkah perlindungan langsung bagi korban KDRT?” dapat dipecah menjadi indikator bawahan sebagai berikut:  Apakah langkah perlindungan langsung menghalangi penyerang dari melakukan tindakantindakan kekerasan selanjutnya?  Apakah langkah perlindungan langsung melarang penyerang untuk berhubungan atau melecehkan korban atau para anggota keluarganya?  Apakah langkah ini memungkinkan pemindahan sementara si penyerang dari tempat tinggal korban, tanpa memperhatikan kepemilikan tempat tinggal?  Apakah perlindungan langsung mengizinkan keputusan menyangkut hak asuh anak sementara?  Apakah langkah perlindungan langsung mengizinkan pembayaran bantuan untuk korban?


39

4

BAGIAN EMPAT


 Apakah langkah itu mengizinkan pembayaran sementara pengeluaran medis yang terjadi akibat kekerasan?  Apakah langkah perlindungan langsung berlaku untuk waktu yang mencukupi untuk mengizinkan korban memastikan keamanan dan perlindungannya sendiri?  Apakah langkah perlindungan langsung dikeluarkan pada hari yang sama seperti tanggal permintaan untuk itu?  Apakah langkah perlindungan langsung dikeluarkan secara ex parte/satu pihak? Keputusan ex parte adalah keputusan yang dilakukan seorang hakim tanpa memerlukan semua pihak yang terlibat kontrovensi itu untuk hadir.)  Apakah langkah perlindungan langsung dikeluarkan oleh otoritas yang mudah diakses?  Apakah UU mengizinkan dikeluarkannya langkah perlindungan langsung yang bebas dari penuntutan kasus? 4. Memilih Jumlah Indikator yang Masuk Akal. Pertanyaan-pertanyaan sering muncul tentang bagaimana banyak indikator hukum CEDAW harus diidentifikasi. Pertimbangkan yang berikut untuk membantu memutuskan:  Cakupan tinjauan. Di satu sisi, ketika tinjauan kepatuhan CEDAW yang komprehensif sedang dilakukan, lebih banyak indikator dipilih. Namun demikian, bahkan jika ada lebih banyak indikator untuk tinjauan komprehensif, lebih sedikit indikator untuk masing-masing isu atau topik. Di sisi lain, tinjauan atas cakupan terfokus dapat mengidentifikasi lebih banyak indikator tentang isu tersebut. Sebagai contoh, tinjauan komprehensi dapat mengidentifikasi 150 indikator, tetapi untuk setiap isu (misalnya, kesehatan, pendidikan, perkawinan, dan keluarga), mungkin hanya ada 10. Bandingkan hal ini dengan tinjauan yang hanya ditujukan pada isu perkawinan dan keluarga, yang dapat dengan mudah mengidentifikasi 50 indikator.  Prioritas diberikan kepada isu atau isu bawahan. Isu-isu prioritas cenderung memiliki lebih banyak indikator dengan sifat khas. Isu-isu dengan prioritas kurang diberi lebih sedikit indikator.  Kendala waktu. Ketika waktu terbatas, untuk membuat tinjauan dapat dilakukan, indikator prioritas lebih diutamakan ketimbang yang prioritasnya kurang. Ada pula kecenderungan untuk membatasi jumlah indikator. 5. Memastikan pasal yang sesuai Memastikan bahwa setiap entri dalam Langkah 3 (Memastikan Titik-titik yang diperlukan dalam UU) memiliki entri yang sesuai dalam Langkah 4 (Menentukan indikator hukum CEDAW). Dalam sejumlah kasus, mungkin ada lebih dari satu entri yang sesuai.

40


BAGIAN EMPAT:


4

Politik untuk Memilih Indikator “Meskipun pengukuran sering kali merupakan urusan teknis, keputusan untuk melakukan pengukuran kemajuan, proses untuk memutuskan aspek-aspek kesetaraan gender yang mana yang diukur lebih bersifat politik.”12 Diskusi tentang indikator mana yang sebaiknya diprioritaskan, dihapus, atau digeneralisasi dihadapkan pada negosiasi dan tawar-menawar. Untuk memastikan bahwa indikator hukum CEDAW mencerminkan prioritas perempuan di negara Anda dan tidak mudah dikurangi oleh tawar-menawar politik, beberapa usulan berguna adalah: Pertautan. Dengan jelas perlihatkan pertautan antara kewajiban CEDAW, isu-isu dan kekhawatiran-kekhawatiran perempuan, dan indikator diidentifikasi. Pengamatan Akhir. Isu-isu yang diangkat dalam Pengamatan Akhir negara Anda adalah sumber pengidentifikasian prioritas yang baik. Selain itu, karena Negara diharapkan untuk melaporkan pelaksanaan isu-isu ini, memasukkan indikator-indikator spesifik yang berhubungan dengan isuisu tersebut menjadi penting. Lokakarya dan Konsultasi. Menyelenggarakan lokakarya dan konsultasi dengan pakar, spesialis, praktisi, pelaku advokasi perempuan, perempuan dan pemangku kepentingan lain mengenai apa yang mereka tentukan sebagai isu prioritas dan indikator-indikator untuk reformasi hukum bermanfaat untuk memasukkan atau mengeluatkan indikator-indikator tertentu. Tulisan dan Presentasi. Tulisan, publikasi, dan presentasi oleh para pakar, khususnya spesialis gender dan UU, dan pelaku advokasi perempuan tentang kebutuhan untuk mereformasi UU tertentu untuk mencapai kesetaraan juga bermanfaat.

Mengilustrasikan Langkah 4 Lihat Contoh-contoh 3, 5, dan 6 untuk ilustrasi Langkah 4. Untuk contoh indikator dari setiap Pasal CEDAW, mengacu pada Lampiran 1.

12

Annalise Moser, Gender and Indicators: Overview Report, Bridge and UNDP, July 2007, page 9


41

42

Apakah Hukum Kita Meningkatkan Kesetaraan Gender?

B u k u Pe g a n g a n u n t u k T i n j a u a n H u k u m B e r b a s i s C E DA W

• Meminang anak perempuan sebelum usia 18 tahun

hak yang sama untuk bebas memilih pasangan

hak yang sama untuk memasuki perkawinan dengan persejuan penuh dan bebas

usia minimum perkawinan dan pertunangan adalah 18 tahun

pendaftaran perkawinan wajib

-

-

-

- • Persetujuan ibu tidak diberi bobot yang sama dalam perkawinan anaknya

• Larangan untuk menikah kembali bagi para janda

• Mas kawin

• Sistem pencatatan kelahiran yang tidak memadai

• Sistem pencatatan perinikahan yang tidak memadai

• Perbedaan usia perkawinan (Laki-laki dan Perempuan tidak memiliki usia perkawinan yang sama)

• Perkawinan Dini/Anak (Minimum usia perkawinan di bawah 18)

• Poligami

• Perkawinan tanpa persetujuan pribadi Marriage without personal consent

Langkah 2 Situasi, Isu, dan Masalah**

CEDAW menuntut Negara untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan: - hak yang sama untuk memasuki perkawinan

Masuk ke Perkawinan Pasal 16.1 (a dan b); Rekomendasi Umum 21, ayat 14-16, 25-39 dan Pengamatan Akhir tentang negara, jika dapat dilakukan

Langkah 1 Kewajiban CEDAW*

• Persetujuan ibu diberi bobot yang sama dalam perkawinan anaknya

• Tidak ada larangan bagi janda untuk menikah kembali

• Pelarangan mas kawin

• Pendaftaran kelahiran, perkawinan, dan perceraian disyaratkan

• Tidak ada ikatan dalam pertunangan sebelum usia 18 tahun

• Usia perkawinan yang sama antara laki-laki dan perempuan

• Tak ada perkawinan sahih di bawah usia 18 tahun

10. Apakah UU mengizinkan perempuan untuk menentukan domisili mereka sendiri tanpa memperhatikan kasus perkawinan?

9. Apakah laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memulai proses hukum tanpa memperhatikan kasus perkawinan?

8. Ketika nasihat atau persetujuan orang tua diperlukan, apakah persetujuan tersebut diberi bobot yang sama?

7. Apakah tidak ada pembatasan apa pun dalam hal janda untuk melakukan perkawinan kembali?

6. Apakah penggunaan mas kawin sebagai syarat perkawinan dilarang?

5. Apakah legislasi menuntut pendaftaran perkawinan di kantor pendaftaran resmi?

4. Apakah pendaftaran kelahiran di kantor pendaftaran resmi disyaratkan?

3. Apakah ada usia minimum 18 tahun yang setara untuk perkawinan?

2. Apakah bigami/poligami dilarang?

• Larangan perkawinan alternatif • Larangan poligami

1. Apakah UU menuntut persetujuan pribadi dari kedua pasangan untuk perkawinan?

Langkah 4 Indikator Hukum CEDAW

• Perkawinan hanya dengan persetujuan pribadi.

Langkah 3 Butir-butir yang Diperlukan dalam UU

Contoh 3: Mengilustrasikan Langkah 1-4 untuk Hak Setara dalam Perkawinan

Menggunakan Perkawinan sebagai subyek di bawah tinjauan hukum berbasis CEDAW, berikut ini adalah contoh bagaimana Langkah 1-4 akan muncul dalam bentuk matriks. Lihat halaman berikut ini untuk Contoh 3.

Mengilustrasikan Langkah 1-4

4 BAGIAN EMPAT


Hak pribadi yang sama sebagai suami dan isteri untuk memilih nama keluarga,

-

Hak yang sama sebagai pasangan dalam hal kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, administrasi, menikmati dan pengaturan propeti.

Kapasitas dan kesempatan hukum yang same untuk melakukan kapasitas itu, termasuk hak atas kontrak, profesi, dan posisi dalam pekerjaan

-

-

CEDAW menuntut Negara untuk mengambil semua langkah tepat untuk memastikan:

Hak-hak Properti

Hak dan tanggung jawab pribadi yang sama pada saat pengakhiran

-

Hak-hak pribadi CEDAW menuntut Negara untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan: - Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan

Hak-hak Selama dan Sesudah Perkawinan Pasal 16.c, g dan h, Pasal 15; Rekomendasi Umum 21, ayat 17-18, 24-29 dan Pengamatan Akhir tentang negara, jika dapat dilakukan



• Perempuan hanya diberi hak terbatas atau dikendalikan untuk properti yang warisan

• Hak-hak yang sama atas properti warisan sebagai penerus

• Bagian warisan yang setara

• Peringkat sama sebagai penerus

• UU pencatatan properti mensyaratkan bahwa properti perkawinan dicatat dengan nama kedua pasangan.

• Kontribusi finansial dan nonfinansial diberi bobot yang sama dalam pembagian properti perkawinan

• Persetujuan kedua pasangan diperlukan untuk pengurusan properti perkawinan

• Kemampuan untuk memperoleh, menggunakan, mengelola, dan mengatur properti tanpa memperhatikan status perkawinan

• Bagian yang sama dalam properti perkawinan

• Hak yang sama untuk memulai proses perceraian

• Landasan yang sama untuk perceraian

20. Apakah UU mengatur pembagian properti dan pendapatan yang diperoleh selama perkawinan tanpa tunjangan perkawinan (perkawinan de facto), memberi bobot yang sama pada kontribusi finansial dan non-finansial yang diberikan?

19. Apakah perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama atas properti yang diwarisi?

18. Apakah perempuan dan laki-laki memiliki bagian warisan yang sama?

17. Apakah perempuan dan laki-laki memiliki peringkat yang sama sebagai penerus?

16. Apakah UU mensyaratkan properti perkawinan untuk didaftarkan atas nama kedua pasangan?

15. Apakah UU mensyaratkan persetujuan kedua pasangan untuk pengaturan properti perkawinan?

14. Apakah para pasangan (suami dan isteri) setara dalam kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, administrasi, menikmati, dan pengaturan properti?

13. Apakah UU mengatur pembagian setara atas properti dan pendapatan yan gdiperoleh selama perkawinan, khususnya memberi bobot yang sama kepada kontribusi finansial dan nonfinansial (misalnya pekerjaan rumah dan perawatan anak) kepada rumah tangga dan keluarga?

12. Apakah pasangan memiliki hak yang sama untuk memilih dan mempraktikkan profesi mereka?

11. Apakah laki-laki dan perempuan memilik hak yang sama untuk menggunakan nama keluarganya?

BAGIAN EMPAT:

• Hak-hak waris yang tidak setara

• UU pendaftara properti hanya menuntut mendaftar nama suami pada properti perkawinan

• Kontribusi non-finansial perempuan tidak dianggap pembangian properti perkawinan

• Persetujuan isteri tidak diperlukan dalam pengaturan properti dalam perkawinan

• Tidak berhak untuk memperoleh, menggunakan, mengelola, atau mengatur properti.

• Bagian yang tidak adil dalam harta selama perkawinan Unequal share in the marital property

• Hak terbatas untuk memulai proses perceraian

• Perbedaan alasan untuk perceraian (laki-laki dan perempuan tidak memiliki alasan yang sama untuk perceraian)

• Ketidakmampuan untuk melakukan profesi tanpa izin pasangan atau keluarga

• Hak yang sama untuk mempraktikkan profesi atau pekerjaan tanpa perlu persetujuan pasangan atau keluarga

• Hak yang sama untuk memilih nama keluarga

• Hak yang sama untuk memilih kediaman

• Kediaman suami secara otomatis dipertimbangkan sebagai kediaman istri. • Penggunaan paksa nama keluarga suami

• Hak yang sama untuk memulai litigasi/proses pengadilan

• Ketidakmampuan untuk memulai litigasi tanpa persetujuan suami


4

43

• sterilisasi paksa

Hak-hak seksual dan reproduksi

44



Hak yang sama untuk mengakses informasi, pendidikan, dan cara-cara melaksanakan hak di atas

• Kurangnya informasi tentang hakhak seksual dan reproduksi

• Kampanye informasi publik tentang hak-hak seksual dan reproduksi

• Informasi penuh tentang hak seksual dan reproduksi dituntut untuk disediakan bagi klien kesehatan

• Sanksi untuk sterilisasi paksa

• Bantuan anak disyaratkan

• Perempuan diizinkan untuk mengadopsi anak tanpa memperhatikan status perkawinan

29. Apakah UU mensyaratkan kampanye informasi publik tentang kontrasepsi untuk diupayakan oleh otoritas publik yang ditunjuk?

28. Apakah UU mensyaratkan layanan kesehatan untuk memberikan informasi komprehensif/memadai tentang hak-hak seksual dan reproduksi?

27. Apakah sterilisasi paksa dilarang dan dihukum?

26. Apakah UU mengatur pembayaran bantuan anak sesudah perceraian?

25. Apakah perempuan diizinkan untuk mengadopsi anak, tanpa memperthatikan status perkawinan?

24. Apakah perempuan dan laki-laki memiliki hak perwalian yang sama?

23. Apakah hak asuh dan akses pada anakanak berdasarkan kepentingan terbaik anak, tanpa memperhatikan status perkawinan orang tua?

22. Apakah UU menuntut kedua orang tua untuk mendukung anak bersama, tanpa memperthatikan status perkawinan mereka?

• Tanggung jawab bersama dalam perawanan, perlindungan, dan pemeliharaan anak • Hak-hak yang sama atas perwalian

21. Apakah UU mengatur pemeliharaan atau bantuan kepada mantan pasangan setelah perceraian berdasarkan kebutuhan, aset, dan kapasitas pendapatan?

• Bobot yang sama diberikan untuk kontribusi finansial dan non-finansial selama pembagian properti yang diperoleh selama perkawinan

*Dalam ilustrasi ini, Opsi 3 (Ringkasan Tematis) untuk Langkah 1 digunakan. **Dalam ilustrasi ini, Opsi 2 (Bahasa berbasis masalah) untuk Langkah 2 digunakan.

-

CEDAW menuntut Negara untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan: - Hak sama sebagai orang tua untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah dan jarak kelahiran anak

Pasal 16.6; Rekomendasi Umum ayat 21-23

Pasal 16.d dan f; Rekomendasi Umum 21, ayat 19-20 dan Pengamatan Akhir tentang negara, • Tidak ada tanggung jawab jika dapat dilakukan bersama dalam perawatan, perlindungan, dan pemeliharaan CEDAW mensyaratkan Negara anak untuk mengambil langkah untuk • Tidak ada perwalian atas anak memastikan: yang sama (Ayah menjadi wali - Hak-hak dan tanggung jawab anak) yang sama sebagai orang tua, tanpa memperhatikan status • Ketidakmampuan untuk perkawinan. mengadopsi anak (Perempuan tidak dapat mengadopsi anak) - Hak-hak dan tanggung jawab yang sama menyangkut • Bantuan anak tidak diberikan perwalian, keperwalianan, sesudah perceraian. adopsi

• Kontribusi non-finansial perempuan sebagai perempuan dalam perkawinan de facto tidak diakui

Hak-hak yang berhubungan dengan Anak-anak

4 BAGIAN EMPAT


BAGIAN EMPAT:


MENENTUKAN TINGKAT KEPATUHAN DAN REKOMENDASI

Langkah 5: Mendaftar UU terkait

Langkah 6: Menganalisis kesesuaian/ kepatuhan

Langkah 7: Menyusun penjelasan dan komentar

4

Langkah 8: Menyusun rekomendasi

Langkah 5: Daftar UU Terkait 1. Mengidentifikasi UU yang relevan dengan setiap indikator Hukum jenis apa yang akan diidentifikasi bergantung pada keputusan yang dilakukan sebelumnya sejauh yang dilakukan dalam tinjauan hukum (lihat Bagian 3). 2. Menyajikan UU dengan cara yang terstruktur Anda boleh memilih untuk menulis (a) teks lengkap/penuh, (b) kutipan singkat, atau (c) kutipan singkat dengan ringkasan isi ketetapan. Opsi 1: Teks Lengkap/Penuh. Hal ini berarti menyajikan teks UU secara lengkap.  Keuntungan: Pembaca dapat langsung melihat apa tepatnya ketetapan UU itu tanpa perlu mengakses bahan lain.  Kerugian: Ketetapan UU mungkin menjadi panjang atau berulang-ulang. Dalam banyak contoh, ba hasa hukum sulit dipahami oleh mereka yang tidak akrab dengan hal tersebut. The provisions of the law may be lengthy or repetitive. In many instances, legal language is difficult to comprehend for those who are not familiar with it. Opsi 2: Kutipan disingkat. Hal ini berarti hanya menyediakan kutipan UU dan pasal atau bagian tertentu, misalnya Pasal 5 UUD/Konstitusi atau Bagian 214 UU Tata Laksana Pidana. Pendukung opsi kedua menunjukkan bahwa dokumen-dokumen terkait dapat ditambahkan ke dalam lampiran.  Keuntungan: Pendekatan ini menghindari ketetapan yang panjang dan berulang-ulang. Pendekatan ini menghemat tempat.  Kerugian: Ketetapan UU tidak tersedia dalam sekejap mata. Hal ini merintangi pembacaan UU dengan lancar. Ini juga membebani pembaca untuk mencari UU yang dikutip. Hal ini mungkin membuat mereka tidak nyaman jika mereka tidak dapat memiliki akses yang mudah terhadap hukum, atau tidak tahu bagaimana mengaksesnya. Opsi 3: Kutipan disingkat dan ringkasan. Hal ini berarti menyediakan kutipan singkat dan ringkasan butir-butir hukum utama. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara: (a) pertama-tama kutipan disingkat dan kemudian ringkasan singkat dari ketetapan yang dikutip atau (b) pertama-tama ringkasan singkat dan kemudian ketetapan yang dikutip.


45

4

BAGIAN EMPAT


 Kerugian: Teks-teks panjang dan berulang dihindari ketika menggunakan pendekatan ini. Selain itu, pembaca dapat langsung melihat butir-butir UU yang utama. Hal ini juga dengan mudah dipahami oleh pembaca yang tidak akrab dengan bahasa hukum.  Keuntungan: Pendekatan ini mensyaratkan lebih banyak upaya dan waktu karena ketetapan hukum harus disintesiskan. Opsi atau kombinasi opsi-opsi yang Anda gunakan tergantung pada tujuan tinjauan hukum dan penerima yang dituju. Berkonsultasi dengan para penerima dan pakar akan membantu proses memilih opsi terbaik untuk tinjauan hukum Anda. 3. Menelisik UU khusus perempuan atau gender dan UU penerapan umum. Ada kecenderungan untuk memusatkan perhatian pada UU khusus perempuan atau gender, dan mengesampingkan UU untuk penerapan umum. Hal ini sebaiknya dihindari. Pada sejumlah kasus, UU yang diterapkan secara umum mungkin sudah mampu memberi perlindungan hukum memadai.13 Di sisi lain, UU ini dapat mengabaikan situasi perempuan yang sesungguhnya.14 Dengan demikian, menganalisis semua UU ini, selain UU khusus perempuan atau gender, adalah penting. Dalam hal-hal ketika tidak ada UU relevan yang berlaku, hal itu sebaiknya dicerminkan dalam Langkah 5.

13 Sebagai contoh, sebuah indikator menyatakan: “Apakah korban KDRT berhak atas ganti rugi?” dapat menuntut jawaban yang tidak ditemukan di dalam UU negara tentang KDRT. Jawabannya mungkin ada di dalam Kitab UU Perdata, UU Pidana, atau UU Tata Laksana Perdata dan Pidana, yang menjabarkan aturan-aturan ganti rugi. 14 Sebagai contoh, sebuah indikator yang mempertanyakan: “Apakah pasangan memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan properti bersama atas nama mereka sendiri?” menuntut seseorang untuk memeriksa UU pendaftaran atau properti, khususnya ketika UU khusus perempuan atau gender tidak mencakup topik seperti itu. Dalam banya kasus, UU pendaftaran atau properti mungkin memiliki ketetapan umum tentang hak-hak untuk mendaftar, tetapi mungkin mengabaikan bagaimana jumlah yang sedikit mengenai pendaftaran properti bersama atas nama kedua pasangan.

46


Pasal 31, Konstitusi Pasal 12, UU Buruh

Opsi 2: Kutipan disingkat

Pasal 12, UU Buruh (Kecuali jika ada UU atau peraturan yang berlawanan, tidak ada majikan akan mempertimbangkan ras, warna, jenis kelamin, kepercayaan, agama, pendapat politik, kelahiran, asal-usul sosial, keanggotaan dalam suatu serikat, dalam pembuatan keputusan tentang mempekerjakan, penugasan, pelatihan keterampilan, kemajuan, promosi, pengupahan, tunjangan sosial, langkah disipliner, atau pengakhiran. Namun, pembedaan, penolakan, atau penerimaan berdasarkan kualifikasi pekerjaan tertentu tidak dianggap diskriminasi.)

Pasal 31, Konstitusi (menjamin hak, kebebasan, dan kewajiban yang sama tanpa memperhatikan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, keyakinan agama, kecenderungan politik, asal kelahiran, status sosial, kekayaan dan status lainnya. Pelaksanaannya tidak akan secara negatif mempengaruhi hak-hak pihak lain.)

Opsi 3: Kutipan Disingkat dan Ringkasan

BAGIAN EMPAT:



 Lihat Contoh 5 dan 6 untuk ilustrasi lebih lanjut dari Langkah 5.

Pasal 12, UU Perburuhan. “Kecuali ketetapan yang sepenuhnya diungkapkan menurut UU ini, atau teks legislatif atau peraturan lain yang melindungi perempuan dan anak-anak, maupun ketetapan yang menyangkut masuk dan tinggalnya orang asing, tidak ada majikan akan membut pertimbangan dengan memperhitungkan: • ras, • warna kulit, • jenis kelamin, • kepercayaan, • agama, • pendapat politik, • kelahiran, • asal sosial, • keanggotaan pada serikat pekerja atau melakukan kegiatan serikat; Untuk permohonan dalam rangka membuat keputusan tentang: • mempekerjakan, • pendefinisian dan penugasan kerja, defining and assigning of work, • pelatihan keterampilan, • kemajuan, • promosi, • pengupahan, • memberikan tunjangan sosial, • disiplin atau pengakhiran kontrak kerja. Pembedaan, penolakan, atau penerimaan berbasis kualifikasi yang dituntut pekerjaan tertentu tidak akan dianggap sebagai diskriminasi.

Pasal 31, Konstitusi. “… Setiap warga negara Khmer sama di hadapan hukum, menikmati hak-hak yang sama, kebebasan, dan memenuhi kewajiban yang sama tanpa memperhatikan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan agama, kecenderungan politik, asal lahir, status sosial, kekayaan, atau status lainnya. Pelaksanaan hak-hak dan kebebasan pribadi oleh individu siapa pun tidak akan secara negative mempengaruhi hak-hak dan kebebasan pihak lain. Pelaksanaan hak seperti itu dan kebebasan harus sejalan dengan UU.”

Opsi: Teks Lengkap

Contoh 4: Mengilustrasikan Pelbagai Opsi Menyajikan Langkah 5 (Daftar UU Terkait) dengan menggunakan UU Kamboja

Mengilustrasikan Langkah 5


4

47

4

BAGIAN EMPAT






1. Menganalisis apakah hukum terkait sesuai dengan indikator. Opsi-opsi untuk menunjukkan tingkat kepatuhan dapat berkisar tentang:  Kepatuhan penuh;  Kepatuhan parsial; hingga  Tidak ada kepatuhan. Berikut ini beberapa pedoman dalam memutuskan apakah kepatuhan itu penuh, parsial, atau tidak sama sekali:  Tidak ada kepatuhan berarti tidak adanya ketetapan hukum yang merespons indikator. Itu juga berarti hadirnya hukum berlawanan dengan indikator atau UU yang tidak tepat.  Kepatuhan parsial berarti bahwa ada ketetapan hukum tetapi tidak memadai. Indikasi ketidakmemadaian dapat berarti ada hukum yang baik yang tidak dilaksanakan secara efektif atau bahwa situasi de facto menuntut jaminan hukum lebih jauh.  Kepatuhan penuh berarti ada ketetapan hukum yang merespons indikator dan tidak ada ketetapan hukum lebih jauh yang diperlukan untuk kepatuhan. 2. Bersiap untuk kemungkinan konflik dan kekhawatiran yang dapat muncul selama pembahasan kepatuhan Kekhawatiran khusus berikut ini biasanya muncul selama pembahasan kepatuhan: Masalah No.1: Ketiadaan kepakaran tentang CEDAW dan situasi de facto perempuan Sejumlah penyusun melakukan tinjauan hukum tanpa memiliki pengetahuan yang baik tentang CEDAW dan situasi de facto perempuan. Akibatnya, analisis mereka tidak mencukupi dan tidak relevan. Sebagai contoh, dalam menjawab indikator, “Apakah UU menjamin hak waris setara?”, ada kecenderungan untuk menjawab “kepatuhan penuh” jika ada pengaturan netral gender yang hanya memberikan jaminan umum atas hak-hak waris yang setara. Penilaian ini mungkin mengabaikan situasi de facto yang tidak memungkinkan perempuan mengakses hak-hak seperti itu akibat tradisi, adat-istiadat, dan kurangnya penegakan Negara. Hal ini memperlihatkan bahwa terjadi kekurangan pemahaman tentang standar-standar CEDAW dan persyaratan tentang kesetaraan substantive, dan ketiadaan pengetahuan tentang situasi de factor. Akan tetapi, jawaban yang benar adalah “kepatuhan parsial” karena sementara ada ketetapan hukum hak-hak setara, sebaliknya tidak ada jaminan hukum untuk memastikan penegakannya di antara tradisi atau adat-istiadat. Masalah No.2: Ketiadaan pengetahuan tentang hukum dan pembuatan hukum Menggunakan indikator-indikator yang sama di atas, kecenderungan lain untuk menjawab

48


BAGIAN EMPAT:


4

“kepatuhan penuh” adalah kurangnya pemahaman tentang UU dan pembuatan UU, khususnya tentang apa yang mungkin menjadi isi UU. Dalam banyak kasus, argumen yang diberikan adalah bahwa UU itu baik, tetapi penegakannya yang menjadi masalah. Dalam hal ini, ada kebutuhan untuk melihat apakah UU cukup untuk menutut penegakan yang efektif. Apakah diberikan rincian yang tepat pada UU itu untuk memastikan dinikmatinya hak-hak warisan yang setara? Jika tidak, maka hanya ada kepatuhan parsial karena ketetapan hukum lebih lanjut diperlukan untuk memungkin dinikmatinya hak secara penuh. Menangani Masalah 1 dan 2: Pastikan bahwa kepakaran dan bahan yang diperlukan tersedia sebelum memulai tinjauan hukum. Kepakaran tentang CEDAW, situasi de facto perempuan, dan UU dan pembuatan UU sangat penting untuk penyusunan tinjauan hukum CEDAW. Ketika kepakaran tidak langsung tersedia, undang para pakar untuk menjadi bagian tim penyusun atau untuk memberi bantuan teknis. Ketika bahan-bahan tidak mudah diakses, lakukan penelitian untuk mendapatkannya. Masalah No.3: Data tidak memadai untuk mengukur penerapan hukum de facto Tanpa data memadai untuk mengukur penerapan hukum secara de facto, menilai dampak dan keefektivannya menjadi sulit. Menangani Masalah No.3: Mencari data yang mengukur penerapan hukum de facto pada awal proses. Di banyak negara, hal ini tidak siap tersedia. Penelitian awal tentang hal ini akan memungkinkan cukup waktu untuk mengungkap informasi yang diperlukan atau memulai pengumpulan atau penggabungan data baru. Masalah No.4: Kebutuhan untuk tampak seimbang Sejumlah penyusun tinjauan hukum percaya bahwa agar sebuah tinjauan hukum diterima secara konstruktif dan mendapat dukungan luas (misalnya, dari pemerintah atau kelompok oposisi), mereka harus menciptakan “tampilan adil”, yakni, memiliki keseimbangan yang baik antara respons kepatuhan penuh dan tidak ada kepatuhan. Masalah No.5: Kecenderungan untuk memperlunak tinjauan hukum atau menghindari jawaban “tidak ada kepatuhan” Dapat terjadi kecenderungan untuk menghindari jawaban “tidak ada kepatuhan” karena memalukan untuk atau kemungkinan untuk membuat pemerintah marah. Misalnya, pejabatpejabat pemerintah di negara tertentu dilibatkan dalam tinjauan hukum. Mereka meminta bahwa penilaian diperlunak karena mungkin penilaian itu tidak dapat diterima dengan baik oleh para atasan dan membawa pada ketidaksenangan terhadap tinjauan hukum dan bukanny a pada kerja sama. Masalah No.6: Kompromi Pada saat tim penyusun tinjauan hukum dibentuk dari individu atau kelompok dengan beragam kepentingan dan advokasi, tiba pada sebuah konsensus mungkin sulit ketika menyangkut isu-isu peka. Karenanya, penilaian kepatuhan menjadi produk kompromi ketimbang analisis.


49

4

BAGIAN EMPAT


Menangani Masalah No.4, 5, dan 6: Tetap setia kepada CEDAW. Pertimbangan dan negosiasi politik cenderung menjadi bagian dari sebagian besar proses peninjauan hukum berbasis CEDAW. Akan tetapi, tampak seimbang dan mengundang dukungan luas sebaiknya tidak menjauhkan anda dari standar-standar yang ditetapkan oleh CEDAW. Agar siap untuk negosiasi dan diskusi politik, langkah-langkah ini bisa bermanfaat:  Mencari dukungan dan kerja sama sektor-sektor terkait sebelum memulai tinjauan hukum.  Menetapkan dengan jelas penggunaan CEDAW sebagai kerangka kerja tinjauan dan apa yang akan dicakupnya. Hal ini harus dijelaskan kepada semua sektor terkait, khususnya mereka yang dukungannya sedang diusahakan. Jelaskan bahwa ada kemungkinan bahwa penilaian mungkin negatif, tetapi rekomendasi akan disediakan untuk memberi panduan untuk kemajuan. Jelaskan pula bahwa memperlunak temuan-temuan dalam penilaian mungkin menjadi kontra-produktif karena akan menimbulkan penurunan kualitas tinjauan dan menjadi di bawah standar CEDAW. Tekankan bahwa lebih baik bagi tinjauan hukum untuk mengidentifikasi masalah-masalah hukum, sehingga prosesproses untuk mengubahnya dapat dimulai.  Lakukan penelitian pada fakta dan UU dengan baik dan buat akses terhadap hal itu mudah. Dalam banyak hal, penolakan atas penilaian Anda akan menyatakan bahwa hal itu gagal mempertimbangkan informasi spesifik atau mengandalkan data lama. Pastikan bahwa semua fakta relevan dipertimbangkan. Buat semua ini jelas dan siap diakses.  Tunjukkan dengan jelas bagaimana penilaian disampaikan dengan memeriksa Langkah 6 kerangka kerja dengan cara yang tepat.  Kembangkan Kapasitas menyangkut CEDAW. Dalam banyak sektor, terjadi kekurantahuan tentang apa yang dituntut CEDAW. Hal ini dapat membuat penilaian dipandang dengan ketidakpercayaan atau perlawanan. Lengkapi tinjauan hukum dengan pengembangan kapasitas tentang CEDAW. Kembangkan kemampuan orang yang bekerja dalam bidang gender dan CEDAW, khususnya dalam sektor-sektor terkait (misalnya pejabat pemerintah) untuk memahami CEDAW dan mempertahankan standarnya di hadapan atasan, konstituensi, dan pihak-pihak lain. Mengilustrasikan Langkah 6  Lihat Contoh 5 dan 6 untuk ilustrasi Langkah 6 (Menganalisis Kepatuhan).

50


BAGIAN EMPAT:





4


Memberi penjelasan tentang mengapa UU yang relevan sesuai atau tidak sesuai dengan indikator. Untuk melakukan hal ini, Anda perlu untuk: 1. Jelaskan jawaban Anda untuk Langkah 6 (Menganalisis Kepatuhan/Kesesuaian) Tergantung pada jawaban Anda pada Langkah 6, isi menurut Langkah 7 dapat bervariasi. • Jika jawaban Anda adalah “tidak ada kepatuhan.” Langkah 7 akan menyatakan tidak adanya ketetapan hukum yang menanggapi indikator, kehadiran UU yang berlawanan dengan indikator, atau UU yang tidak tepat sebagai alasan untuk jawaban tersebut. Harus ada penjelasan selanjutnya tentang mengapa UU yang bersangkutan itu berlawanan atau tidak tepat. • Jika jawaban Anda “patuh sebagian,” Langkah 7 akan memberikan komentar tentang mengapa UU itu tidak memadai, yang mungkin mencakup komentar tentang pelaksanaan yang lemah. • Jika jawaban Anda “patuh penuh,” Langkah 7 akan menyatakan kehadiran suatu ketetapan hukum yang menanggapi indikator dan tidak ada ketetapan hukum lebih lanjut diperlukan untuk kepatuhan. • Dalam beberapa hal, penjelasan itu adalah pembuktian itu sendiri sehingga tidak perlu ada penjelasan atau komentar. 2. Masukkan informasi lain yang mempengaruhi jawaban Anda untuk Langkah 6 (Menganalisis Kepatuhan). Informasi lain yang dapat bermanfaat untuk dimasukkan dalam Langkah 7 adalah: • Analisis dilakukan dalam memutuskan kepatuhan pada indikator; • Data atau informasi konkret untuk mendukung penilaian; • Kesenjangan, keterbatasan, dan tantangan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penegakan; dan • Efek atau dampak hukum terhadap situasi de facto perempuan. Mengilustrasikan Langkah 7  Lihat Contoh 5 dan 6 untuk ilustrasi Langkah 7.


51

4

BAGIAN EMPAT






1. Menawarkan rekomendasi tentang hukum mana yang seharusnya jika tidak ada kepatuhan atau kepatuhan parsial (rekomendasi hukum). Rekomendasi ini sebaiknya berfokus pada reformasi hukum, khususnya:  Mengamandemen ketetapan yang ada;  Menambahkan atau menghapus ketetapan UU;  Membatalkan UU; atau  Mengeluarkan UU baru. 2. Berlaku spesifik. Ketika membuat rekomendasi, Anda harus berlaku spesifik. Misalnya, tidak cukup untuk menunjuk bahwa diperlukan mengamandemen UU atau UU baru. Anda sebaiknya menjelaskan fitur-fitur utama amandemen atau UU. 3. Sebagai opsi, usulkan langkah-langkah pelengkap. Adalah bermanfaat untuk memasukkan rekomendasi yang bersifat melengkapi pelaksanaan ketetapan kesetaraan gender yang tepat. Jika sudah ada kepatuhan, langkah-langkah ini menjamin pelaksanaan dan peneganannya lebih lanjut. Jika kepatuhan hanya sebagian atau tidak ada, langkah-langkah ini tambahan dalam membantu pelaksanaan dan penegakan, juga akan mendukung rekomendasi hukum yang dibuat. Rekomendasi ini harus dikelompokkan secara terpisah dari rekomendasi hukum. Mengilustrasikan Langkah 8  Lihat Contoh 5 dan 6 untuk ilustrasi Langkah 8.

52


Pasal 16.2

-

- Pengamatan Akhir tentang negara, jika dapat dilakukan

- Rekomendasi Umum 21 ayat 36-39

Usia Minimum Perkawinan

-

Langkah 1 Kewajiban CEDAW

Langkah 3 Hal yang dibutuhkan dalam UU • Usia minimum perkawinan yang dipilih tidak di bawah usia 18 • Perempuan dan lakilaki harus memiliki usia perkawinan minimum yang sama


• Usia minimum dapat menikah adalah 16 untuk perempuan

• Usia perkawinan tidak sama untuk perempuan dan laki-laki

Menyusun Indikator Hukum CEDAW

Apakah ada usia perkawinan minimum setara 18 tahun untuk perempuan dan laki-laki?

Langkah 4 Indikator Hukum CEDAW - Pasal 7 UU Perkawinan (laki-laki harus setidaknya berusia 18 tahun dan perempuan 16 tahun untuk masuk dalam ikatan perkawinan)

Langkah 5 UU Terkait Tidak ada kepatuhan

Langkah 6 Kepatuhan

Tidak ada kepatuhan karena (a) usia perkawinan untuk perempuan di bawah 18 dan (b) usia perkawinan untuk laki-laki dan perempu-an tidak sama.


Langkah 8 Rekomendasi Mengamandemen UU untuk menetapkan usia minimum perkawinan 18 baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Menentukan Kepatuhan dan Rekomendasi

Menggunakan Usia Minimum Perkawinan sebagai bidang fokus tinjauan hukum berbasis CEDAW dan satu indikator saja, berikut ini adalah contoh bagaimana kerangka tinjauan hukum bekerja. Daftar ini hanya ilustrasi dan tidak dimaksudkan untuk berlaku sebagai perintah. Tanggapan bisa beragam tergantung pada situasi dan prioritas negara.

Contoh 5: Mengilustrasikan Langkah 1 hingga 8 untuk Usia Perkawinan Minimum

Mengilustrasikan Langkah 1-8


BAGIAN EMPAT:

4



53

54


Mempertahan-kan kewarga-negaraan (Seorang perempuan dapat mempertahankan kewarganegaraannya, meski menikah dengan warga asing atau mengubah kewarganegaraan suaminya)

Langkah 1 Kewajiban CEDAW

Pasal 9, Rekomendasi Umum CEDAW 21, par. 6 Pengamatan Akhir tentang negara jika dapat diterapkan

Perempuan dan Laki-laki dapat mempertahankan kewarganegaraan meskipun menikah atau ada perubahan kewarganega-raan pasangan.

Langkah 3 Hal yang dibutuhkan dalam UU Apakah hukum memungkinkan seorang perempuan untuk mempertahankan kewarganegaraannya, bahkan jika ada perkawinan dengan warga asing atau ada perubahan dalam kewarganegaraan pasangan?

Langkah 4 Indikator Hukum CEDAW

Mengembangkan Indikator Hukum CEDAW Langkah 6 Kepatuhan Kepatuhan penuh

Langkah 5 UU Terkait Pasal 9 dari UU tentang Kewarganegaraan (perkawinan, perceraian, atau pembatalan antara warga negara dan orang asing tidak mengubah kewarganegaraan itu) Pasal 10 UU tentang Kewarganegaraan (kehilangan kewarganegaraan oleh salah seorang pasangan tidak mengubah kewarganegaraan pasangan lain)



UU berdampak tidak seimbang pada perempuan karena: Ada prevalensi hubungan tanpa perkawinan yang seorang ayah yang adalah orang asing meninggalkan negara itu, tidak dapat ditemukan,

UU menuntut penerapan yang seragam apakah warga negara itu adalah laki-laki atau perempuan. Pelaksanaan UU juga seragam. Tidak ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan menikmati hak ini.


Langkah 8 Rekomendasi Tidak ada

Menentukan Kesesuaian dan Rekomendasi

Menggunakan Kewarganegaraan sebagai bidang tinjauan hukum berbasis CEDAW, berikut ini adalah contoh bagaimana kerangka tinjauan hukum bekerja. Daftar ini adalah ilustrasi dan tidak dimaksudkan menjadi pengaturan. Jawaban dapat beragam bergantung pada situasi dan prioritas negara

Contoh 6: Mengilustrasikan Langkah 1 sampai 8 untuk Kewarganegaraan

4 BAGIAN EMPAT


Hak yang sama untuk seorang ibu untuk menurunkan kewarganegaraannya kepa-da anaknya

Perempuan harus memiliki hak yang sama untuk menurunkan kewarganegaraannya kepada anak-anaknya, meskipun terjadi perkawinan.

Apakah perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk menurunkan kewarganegaraan mereka kepada anak-anak mereka?

Pasal 17 UU tentang Kewarganegaraan (seorang anak lahir dari warga negara dan orang asing mungkin mendapat kewarganegaraan warga itu jika disepakati secara tertulis oleh kedua orang tua pada saat pencatatan kelahiran)

Tidak ada Kepatuhan

Perempuan desa tidak tahu hak-hak mereka menurut hukum, dan dengan demikian, mereka lalai mendaftarkan anak mereka sebagai warga negara, bahkan jika ada persetujuan dari si ayah.

Hal ini membuat si anak kehilangan kewarganegaraan. Ada banyak kasus perda-gangan manusia, dengan anak dilahirkan di luar negara dengan ayah orang asing dan ibu warga negara. Dalam hal ini, Pasal 12 dapat membuat seorang anak tanpa warga negara.

atau menolak untuk terlibat dalam perjanjian dalam hal kewarganegaraan si anak.

Kesadaran lebih tinggi terkait pejabat pemerintah tentang hak warga negara untuk menurunkan kewarganega-raan kepada anak yang lahir dari seorang warga negara dan orang asing

Amandemen UU itu sehingga warga negara dapat meneruskan kewarganega-raan mereka kepada anak mereka, tanpa perlu persetujuan orang tua yang lain. Rekomendasi di atas harus ditambahkan dengan: Kesadaran warga negara yang lebih tinggi, khususnya perempuan, tentang hak untuk menurunkan kewarganega-raan kepada anak yang lahir dari seorang warga negara dan warga asing.


BAGIAN EMPAT:

4



55

Hak setara untuk memperoleh kewarganega-raan

Perempuan dan laki-laki memiliki alasan atau kondisi yang sama untuk memperoleh kewarganegaraan.

Apakah perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh kewarganegaraan?

Pasal 35 UU tentang Kewarganegaraan (Pasangan dari orang asing memiliki alasan dan kondisi yang sama untuk memperoleh kewarganegaraan. Keterangan terinci disediakan oleh otoritas imigrasi.)

Kepatuhan parsial

Kendati hukum sesuai dengan indikator, hal itu belum cukup. Pada praktiknya, isteri asing dari negara “berisiko tinggi” tertentu dituntut oleh otoritas imigrasi untuk menyampaikan persyaratan tambahan seperti bukti karakter moral yang baik, residensi panjang dengan suami, dan profesi atau pendapatan yang layak, ketika memohon kewarganegaraan. Hal ini tidak dituntut untuk suami asing. Ketetapan hukum tambahan dibutuhkan sehingga tidak ada kebebasan memilih dberikan kepada otoritas imigrasi dalam pelaksanaan Pasal 35 Tambahkan pada Pasal 35 untuk menyatakan dengan jelas bahwa kewajiban persyaratan tambahan berdasarkan gender seseorang dilarang. Tambahkan pada UU itu untuk menuntut program penyebaran informasi kepada publik dan pemberitahuan kepada pemohon tentang larangan yang disebut di atas

4

56

BAGIAN EMPAT




BAGIAN LIMA

MENGGUNAKAN TINJAUAN HUKUM BERBASIS CEDAW

5

5

BAGIAN LIMA: MENGGUNAKAN TINJAUAN HUKUM BERBASIS CEDAW Dalam bagian ini:  Dari tinjauan ke reformasi  Bagaimana menggunakan tinjauan hukum berbasis CEDAW untuk menghasilkan perubahan

DARI TINJAUAN KE REFORMASI Tinjauan hukum berbasis CEDAW adalah peranti penting untuk mengubah sistem hukum menjadi sebuah sistem yang mengakui dan menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi. Dalam banyak kasus, hal ini tidak terjadi secara otomatis. Advokasi hukum perlu terjadi untuk memastikan bahwa temuan-temuan tinjauan hukum membawa ke reformasi hukum yang sesungguhnya. Hal ini mencakup kombinasi strategi pelengkap termasuk: 15 Aliansi dan Pengembangan Jaringan Mengidentifikasi individu dan kelompok untuk membantu dalam advokasi hukum. Ini penting karena pekerjaan advokasi hukum adalah pekerjaan yang sulit. Strategi ini menuntut banyak waktu, upaya, komitmen, dan keterampilan. Memetakan advokasi hukum Menentukan titik-titik masuk untuk intervensi pada setiap langkah proses penyusunan UU. Mengidentifikasi individu atau kelompok sasaran untuk dipengaruhi dan kemungkinan sekutu atau lawan mereka. Menentukan keterampilan dan tugas yang dituntut untuk keseluruhan tugas maupun peran yang akan dilakukan oleh setiap individu atau kelompok. Mendefinisikan usulan hukum Berdasarkan temuan-temuan tinjauan hukum berbasis CEDAW, susun unsur-unsur penting dari usulan hukum. Tingkatkan kesadaran semua yang setuju dengan unsur-unsur ini. Ketahui unsur mana yang tidak dapat dinegosiasikan. Antisipasi pendapat yang tidak menetima unsur-unsur ini dan siapkan untuk menghadapinya. Informasi dan Penelitian Pembuat UU mencari data, analisis, atau informasi lain untuk meyakinkan diri mereka sendiri dan orang lain mengenai kepantasan usulan hukum tersebut. Mengumpulkan informasi dan menyebarkannhya kepada para pendukung, pembuat UU, dan pemangku kepentingan lain. Jika dilakukan dengan baik, tinjauan hukum berbasis CEDAW, yang merupakan penelitian luas, seharusnya memiliki semua informasi yang dibutuhkan. Jika tidak, pastikan bahwa penelitian tambahan dilakukan untuk melengkapi tinjauan hukum. Melakukan Lobi Dalam advokasi hukum, melakukan lobi adalah proses mempengaruhi para pembuat UU untuk mempromosikan atau menghambat adopsi usulan hukum. Buatlah diri Anda akrab dengan praktik-praktik lobi di negara atau komunitas Anda. Hal ini juga berarti mengidentifikasi 15

Lihat juga Women’s Legal Bureau. Panduan Advokasi Legesilatif untuk Perempuan, Quezon City, 2001.


57

5

BAGIAN LIMA


kelompok-kelompok mana di dalam aliansi atau jaringan Anda telah memiliki pengalaman dan keterampilan dalam melakukan lobi dan memanfaatkan kepakaran mereka sepenuhnya. Pendidikan publik Meningkatkan kesadaran dan kepekaan publik terhadap usulan hukum penting karena pejabat publik dan pembuat UU peka terhadap opini publik dan media. Menggunakan media, termasuk TV, radio, cetak dan internet, dipandang sebagai cara efektif untuk menggapai lebih banyak orang. Pendidikan publik menciptakan sekutu dan pendukung baru untuk advokasi.

MENGGUNAKAN TINJAUAN HUKUM BERBASIS CEDAW Tinjauan hukum berbasis CEDAW digunakan untuk memfasilitasi reformasi hukum. Selain itu, tinjauan hukum tersebut memiliki banyak penggunaan lain, termasuk: Sebagai platform bersama untuk advokasi Tinjauan hukum UU Perkawinan (UU No.1 1974) Indonesia sedang dilakukan oleh Prakarsa Kelompok Kerja CEDAW (CWGI), sebuah koalisi ORNOP yang memantau implementasi CEDAW, dengan bantuan teknis dari UN WOMEN.  Penggunaan: Tinjauan akan dipakai sebagai platform bersama untuk advokasi untuk amandemen UU Perkawinan atau untuk menyusun UU baru. Untuk memfasilitasi hal ini, tinjauan telah mengidentifikasi perangkat indikator hukum CEDAW untuk perkawinan, memberi rekomendasi untuk reformasi, dan teks-teks alternatif untuk UU Perkawinan yang diusulkan. Sebagai cara mengukur kemajuan Pemerintah Kamboja, di bawah kepemimpinan Kementerian Kehakiman dan dengan dukungan dari UN WOMEN, sedang menyusun tinjauan hukum atas UU tentang perkawinan, perkawinan, kekerasan rumah tangga dan mempekerjakan pekerja dalam rumah tangga (domestik), untuk memastikan kepatuhan pada kewajiban yang harus dipenuhi menurut CEDAW.  Penggunaan: Tinjauan ini dilakukan untuk mengukur kemajuan negara ke arah kepatuhan pada CEDAW, khususnya dalam kaitan dengan legislasi baru dan yang akan datang. Pemerintah juga bekerja untuk menangani bidang-bidang yang tidak tunduk pada CEDAW, misalnya untuk segera memperbaiki ketetapan hukum tertentu ketika mungkin dan untuk memasukkan hal-hal lain ke dalam UU –nya atau agenda pembuatan peraturan. Sebagai bantuan untuk pembuatan hukum Survei hukum yang menggunakan CEDAW sebagai kerangka kerja akan dilakukan di Timor Leste oleh Kaukus Perempuan di parlemen dan Pusat Sumber Daya Gender. Survei ini akan menyoroti pencapaian dan kesenjangan dalam legislasi.  Penggunaan: Hasil survei hukum dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam penyusunan UU kesetaraan gender. Hal itu akan membantu para penyusun dalam mengidentifikasi isu-isu untuk diprioritaskan dan disajikan dalam legislasi mendatang. Sebagai bantuan untuk menyusun strategi, rencana, program aksi, dan laporan

58


BAGIAN LIMA:


Sebagai alat untuk menyoroti prioritas

5

Sesudah pengadopsian UU Vietnam tentang Kesetaraan Gender pada 29 November 2006, Instruksi tentang UU Kesetaraan Gender dikeluargkan pada 3 Mei 2007 yang memberi mandat untuk meninjau dokumen-dokumen normatif yang harus dilengkapi pemerintah. Untuk membantu tinjauan pemerintah sejalan dengan Instruksi tentang Kesetaraan Gender, tinjauan hukum berjudul “CEDAW dan UU: Tinjauan Berbasis Gender dan Hak atas Dokumen Hukum Vietnam melalui Lensa CEDAW” diupayakan oleh UN WOMEN Vietnam di 18 bidang tematis dan diperkirakan 200 dokumen normatif hukum.Tinjauan hukum dibahas dengan 55 focal points di antaranya dari berbagai Kementerian, Partai Komunis dan organisasi massa. • Penggunaan: Tinjauan hukum dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam meninjau UU guna mematuhi CEDAW dan UU tentang Kesetaraan Gender. Tinjauan ini dipakai untuk menyoroti bidang-bidang yang memerlukan perhatian segera dari Negara. Badan pelaksana negara menekankan sumbangan tinjauan hukum sebagai sumber daya yang penting untuk: (a) tinjauan Negara mengenai Strategi Nasional untuk Kemajuan Perempuan hingga 2010, (b) pengembangan Strategi Nasional untuk Kesetaraan Gender untuk 2011-2020 dan Program Aksi Sasaran Nasional untuk Kesetaraan Gender untuk 2011-2020, (c) persiapan laporan Negara CEDAW berikutnya pada awal 2011, dan (d) amandemen komprehensif dan revisi UU Buruh, antara lain. Sebagai cara untuk membangun kegiatan serupa atau kolektif Di Pasifik, tinjauan dua meja didanai oleh Kantor regional Pasifik UN WOMEN dan Pusat Pasifik UNDP untuk menilai kepatuhan legislatif CEDAW di Sembilan negara Pasifik: Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Papua New Guinea, Samoa, Kepulauan Solomon, Tuvalu, dan Vanuatu. Tinjauan ini ditujukan untuk melakukan inventarisasi yang cermat tentang UU negara-negara ini. Diterapkan 113 indikator legislatif CEDAW serupa untuk kesembilan negara Pasifik. Laporan tinjauan meja ini diterbitkan sebagai “Translating CEDAW into Las: CEDAW Legislative Compliance in Nine Pacific Island Countries.” • Penggunaan: Sesudah tinjauan dilakukan, pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan agenda legislatif mereka tunduk pada indikator-indikator yang diidentifikasi dalam tinjauantinjauan itu. Berkomitmen pada kegiatan serupa atau kolektif difasilitasi oleh tinjauan hukum karena tinjauan ini menggunakan indikator yang sama untuk sembilan negara.


59

15

PArt OnE:


BAGIAN LIMA


CATATAN: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

6 60



LAMPIRAN

LAMPIRAN

4 LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DAFTAR INDIKATOR HUKUM CEDAW

LAMPIRAN I: DAFTAR INDIKATOR HUKUM CEDAW Berikut ini adalah daftar sampel/contoh indikator hukum CEDAW untuk setiap isu. Setiap indikator harus dievaluasi dalam hal relevansinya dengan situasi aktual kesetaraan gender di negara Anda. Daftar ini bertujuan membantu identifikasi indikator-indikator yang relevan untuk setiap negara. Daftar ini bukan daftar yang lengkap. Untuk isu-isu yang berhubungan dengan Pasal 6-16, kolom Kewajiban CEDAW hanya mengidentifikasi dan memfokuskan pada pasal CEDAW utama. Namun demikian, karena Pasal 1-5 mengacu pada kewajiban umum Negara, pasal-pasal itu dapat dimasukkan sebagai kewajiban CEDAW untuk isu-isu tersebut. Pasal 1-5: Upaya Umum untuk Menghapus Diskriminasi dan Memastikan Kesetaraan Kewajiban CEDAW

Indikator Hukum CEDAW

• Pasal 1-5 • Rekomendasi Umum 19 • Rekomendasi Umum 25 • Pengamatan Akhir tentang negara, jika dapat dilakukan

Menjamin Kesetaraan dan Non-Diskriminasi - Apakah Konstitusi/UUD menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender? - Apakah Konstitusi menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi atas dasar ras, usia, kecacatan, suku bangsa, status ekonomi dan sosial, orientasi seksual dan alasan serupa lainnya? - Apakah ada definisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau kesetaraan gender dan apakah hal itu sesuai dengan kesetaraan substantif? - Apakah ada definisi diskriminasi/non-diskriminasi atas dasar jenis kelamin/gender dan apakah sesuai dengan Pasal 1 CEDAW? Larangan Diskriminasi - Apakah ada UU yang dengan jelas melarang diskriminasi gender oleh otoritas publik? - Apakah ada UU yang melarang diskriminasi gender oleh pribadi, perusahaan, dan organisasi? - Apakah tersedia sanksi untuk aksi atau penghapusan yang menghasilkan diskriminasi? - Apakah sanksi lebih berat jika tindak diskriminatif dilakukan oleh pejabat publik? - Apakah UU melarang dikriminasi oleh orang asing dan entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh pihak asing? Perlindungan Hukum Perempuan - Apakah ada hak untuk mencari kompensasi dalam kasus-kasus diskriminasi? - Apakah ada jaminan bantuan hukum untuk kasus-kasus diskriminasi? - Apakah ada jaminan bantuan hukum untuk perempuan? - Apakah perlindungan terhadap diskriminasi gender juga berlaku untuk orang asing? Lembaga dan Mekanisme untuk Implementasi dan Monitoring - Apakah UU menunjuk badan tertentu untuk bertanggung jawab atas kesetaraan gender? - Apakah badan yang ditunjuk untuk kesetaraan gender itu dilengkapi mandat, kekuasaan, dan sumber daya yang sesuai? - Apakah UU menuntut badan-badan Negara untuk memasukkan kesetaraan gender dalam operasi mereka? - Apakah UU menuntut pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin dan analisis gender yang sistematis? - Apakah UU mensyaratkan strategi dan rencana tersedia untuk memastikan promosi dan perlindungan kesetaraan gender? - Apakah ada komisi independen (misalnya, komisi perempuan, komisi HAM) yang memantau kepatuhan Negara pada kesetaraan gender dan/atau CEDAW?


61

LAMPIRAN I

DAFTAR INDIKATOR HUKUM CEDAW Inkorporasi dan Aplikasi Perjanjian - Apakah CEDAW dianggap UU dalam kerangka hukum negara? - Dapatkah pengaturan CEDAW dipakai langsung dalam proses hukum atau serupa dengan hukum sebagai sumber hak yang dapat menjadi proses hukum? - Dalam hal konflik antara CEDAW dan UU rumah tangga, apakah CEDAW yang menang, kecuali jika UU dalam negeri lebih kondusif untuk mencapai kesetaraan? Langkah-langkah Khusus Sementara - Apakah hukum menuntut dilakukannya langkah khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan de facto? - Apakah ada prosedur untuk melaksanakan langkah-langkah khusus sementara?

Pasal 1 dan 2: Kekerasan Berbasis Gender Kewajiban CEDAW • Pasal 1-2 dan 5 • Rekimendasi Umum 19 • Pengamatan Akhir tentang negara, jika dapat dilakukan

62

Indikator Hukum CEDAW Kekerasan Rumah Tangga - Apakah kekerasan rumah tangga didefinisikan oleh UU untuk mencakup semua bentuk kekerasan (fisik, mental, ekonomi, dan kerusakan dan penyiksaan seksual)? - Apakah definisi kekerasan rumah tangga mencakup pemerkosaan dalam ikatan perkawinan? - Apakah definisi kekerasan rumah tangga mencakup semua bentuk paksaan dan ketiadaan kebebasan? - Apakah perlindungan dari kekerasan rumah tangga berlaku untuk pasangan, mantan pasangan, orang-orang yang memiliki anak bersama, orang-orang yang hidup bersama, dan orang-orang dalam hubungan yang intim lainnya? - Apakah UU menyediakan langkah perlindungan langsung untuk korban kekerasan rumah tangga?  Apakah langkah ini menghentikan pelaku kekerasan untuk melakukan tindak kekerasan lebih jauh?  Apakah langkah ini menghentikan pelaku kekerasan dari menghubungi atau melecehkan korban atau anggota keluarganya?  Apakah langkah ini mengizinkan pemindahan sementara si pelaku kekerasan dari tempat tinggal korban, tanpa memperhatikan kepemilikan tempat tinggal itu?  Apakah langkah ini memungkinkan keputusan untuk hak asuh anak sementara?  Apakah langkah ini memungkinkan pembayaran bantuan untuk korban?  Apakah langkah ini memungkinkan pembayaran pengeluaran medis yang harus dibayar akibat kekerasan? - Apakah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilarang? - Apakah langkah-langkah perlindungan langsung berlaku untuk waktu mencukupi untuk memungkinkan korban memastikan keselamatan dan perlindungannya? - Apakah UU mengizinkan dikeluarkannya langkah perlindungan langsung terlepas dari melaporkan kasus (atau apakah korban mengupayakan litigasi/proses hukum atau tidak)? - Apakah langkah-langkah perlindungan langsung dikeluarkan oleh otoritas yang mudah diakses? - Apakah langkah perlindungan langsung dikeluarkan ex parte/satu pihak? - Apakah langkah-langkah perlindungan langsung pada hari yang sama seperti tanggal permintaan? - Apakah UU menyediakan layanan rehabilitasi untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangan? - Apakah UU menuntut penyediaan layanan konseling bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga mereka? - Apakah UU menuntut penyediaan bantuan hukum gratis atau terjangkau bagi korban-korban kekerasan dalam rumah tangga? - Apakah UU menuntut layanan medis gratis atau terjangkau bagi korban kekerasan dalam rumah tangga? - Apakah UU mengidentifikasi badan-badan yang sesuai untuk memberikan dukungan layanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga? - Apakah UU menuntut dibangunnya tempat berlindung atau rumah singgah bagi korban kekerasan dalam rumah tangga?


LAMPIRAN I

DAFTAR INDIKATOR HUKUM CEDAW - -

- - - - - - - -

Apakah kekerasan dalam rumah tangga dapat dihukum dengan hukuman yang diukur dengan tingkat keparahan pelanggaran? Apakah UU mensyaratkan pelaporan wajib KDRT kepada otoritas setempat oleh penyedia layanan kesehatan, pekerja sosial, pejabat desa, dan pejabat publik yang tepat lainnya? Apakah penghentian oleh korban berlaku untuk menghentikan penuntutan kasus pidana KDRT? Apakah korban KDRT berhak atas ganti rugi? Apakah kasus-kasus KDRT tidak dihadapkan pada mediasi? Apakah UU memberi penunjukan tanggung jawab yang jelas di antara badan-badan Negara dalam menangani KDRT? Apakah UU memandatkan kerja saama antar-badan dalam menangani KDRT? Apakah UU mensyaratkan pelatihan bagi pejabat kehakiman dan penegakan hukum, pekerja sosial, dan penyedia layanan kesehatan untuk KDRT? Apakah UU memandatkan penyebaran informasi tentang KDRT oleh badan tertentu? Apakah UU mensyaratkan pengumpulan data dan penelitian tentang KDRT?

Perkosaan dan Bentuk-bentuk Penyerangan Seksual lainnya - Apakah pemerkosaan dan bentuk-bentuk lain penyerangan seksual dilarang? - Apakah definisi perkosaan atau serangan seksual memasukkan insersi penis ke dalam bukaan oral atau anal dari pihak lain? - Apakah definisi perkosaan atau serangan seksual memasukkan insersi bendabenda ke alat kelamin orang lain? - Apakah UU mengizinkan penuntutan perkosaan bahkan ketika tidak ada persetujuan dari korban? - Apakah penuntutan atas perkosaan dihentikan jika ada penghentian dari korban? - Apakah perkosaan dalam perkawinan sebuah pelanggaran? - Apakah UU mengizinkan dihentikannya proses pidana untuk perkosaan dalam perkawinan jika ada penghentian atau pemberian maaf dari pasangan? - Apakah ada larangan penggunaan perilaku seksual sebelumnya untuk menetapkan persetujuan hubungan seksual? - Apakah tidak ada persyaratan hukum untuk penolakan fisik yang derajatnya tinggi oleh korban untuk menetapkan perkosaan? - Apakah tidak ada persyaratan bukti-bukti yang menguatkan dari kesaksian korban untuk berhasil menuntut perkosaan? - Apakah UU menuntut penyediaan layanan untuk pemulihan secara fisik, psikologis, dan sosial seorang korban? - Apakah UU memberikan bantuan hukum gratis atau terjangkau untuk korbankorban perkosaan? - Apakah korban-korban perkosaan berhak atas ganti rugi/kompensasi? - Apakah UU melindungi identitas dan privasi korban-korban perkosaan dan serangan seksual? - Apakah UU menuntut pengadilan untuk melakukan pengaturan untuk proses bukan tatap buka, seperti konferensi video, dalam kasus-kasus yang keamanan atau kesehatan korbannya berisiko? - Apakah UU mengatur prosedur untuk perlindungan korban perkosaan dan saksi-saksi dari kemungkinan balas dendam atau intimidasi, misalnya program perlindungan korban atau saksi? - Apakah UU menuntut pelatihan pejabat kehakiman dan penegakan hukum, pekerja sosial, penyedia layanan kesehatan menyangkut perkosaan dan serangan seksual, termasuk cara-cara yang peka gender dalam menangani kasus-kasus seperti itu?


63

LAMPIRAN I

DAFTAR INDIKATOR HUKUM CEDAW Pasal 6: Perdagangan dan Eksploitasi Prostitusi Kewajiban CEDAW


• Pasal 6 • Rekomendasi Umum 19, pars. 13-16 dan 24 • Pengamatan Akhir tentang negara, jika dapat dilakukan

Perdagangan - Apakah perdagangan manusia dilarang? - Apakah hukum mendefinisikan perdagangan yang mencakup semua tindakan yang dapat menjadi perdagangan, termasuk rekrutmen, transportasi, pemindahan, melabuhkan atau menerima orang? - Apakah hukum mengidentifikasi semua cara agar komisi untuk kejahatan perdagangan, termasuk ancaman, penggunaan kekuatan, bentuk-bentuk lain pemaksaan, penangkapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rentan, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain? - Apakah UU mendefinisikan tujuan perdagangan mencakup berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi prostitusi dan bentuk lain eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, dan penghilangan organ? - Apakah UU menetapkan yurisdiksi atas pelanggaran perdagangan yang dilakukan di dalam wilayah Negara dan di luar wilayahnya, ketika dilakukan oleh warga negara atau terhadap warga negaranya? - Apakah orang-orang yang diperdagangkan dibebaskan dari penuntutan? - Apakah pengaduan tentang perdagangan manusia secara otomatis dibatalkan jika orang yang diperdagangkan berhenti melanjutkan kasusnya? - Apakah orang yang diperdagangkan berhak menuntut kompensasi untuk kerusakan yang dideritanya? - Apakah UU melindungi identitas dan privasi orang-orang yang diperdagangkan? - Apakah UU menuntut pengadilan untuk membuat pengaturan untuk proses yang bukan langsung bertemu muka, seperti percakapan lewat video, dalam kasus-kasus keamanan atau kesehatan orang yang diperdagangkan bersiko? - Apakah UU mengatur prosedur untuk perlindungan orang yang diperdagangkan dan saksi-saksi dari kemungkinan balas dendam atau intimidasi, misalnya, program perlindungan korban atau saksi? - Apakah perdagangan manusia adalah pelanggaran yang dapat diekstradisi? - Apakah perdagangan manusia dapat dihukum dengan hukumnan yang diukur menurut beratnya pelanggaran? - Apakah UU menuntut layanan rehabilitas/pemulihan dan reintegrasi untuk orangorang yang diperdagangkan? - Apakah UU menuntut tersedianya layanan konseling bagi orang yang diperdagangkan? - Apakah UU menuntut tersedianya bantuan cuma-cuma atau terjangkau untuk orang-orang yang diperdagangkan? - Apakah UU menuntut layanan medis gratis atau terjangkau untuk orang-orang yang diperdagangkan? - Apakah UU mengidentifikasi badan-badan yang sesuai untuk memberi layanan bantuan kepada orang-orang yang diperdagangkan? - Apakah UU mensyaratkan pembangunan tempat berlindung atau rumah singgah bagi orang-orang yang diperdagangkan? - Apakah UU mengatur penetapan tanggung jawab yang jelas di antara badan-badan Negara dalam menangani perdagangan manusia? - Apakah UU menuntut pelatihan pejabat kehakiman dan penegakan hukum, pejabat imigrasi, pekerja sosial, dan penyedia layanan kesehatan untuk kasus perdagangan manusia, termasuk penanganan yang tepat untuk kasus-kasus seperti itu? - Apakah UU memberi mandat penyebaran informasi tentang perdagangan oleh badan tertentu?

64


LAMPIRAN I

DAFTAR INDIKATOR HUKUM CEDAW Eksploitasi Prostitusi - Apakah perempuan dalam prostitusi dikecualikan dari penuntutan apa pun atas penahanan paksa? - Apakah tindakan mengadakan orang untuk prostitusi diancam hukuman? - Apakah tindakan yang dengan sadar mengambil keuntungan dari prostitusi orang lain diancam hukuman? - Apakah UU memberi perlindungan identitas dan privasi korban eksploitasi prostitusi? - Apakah UU mengidentifikasi badan-badan yang tepat untuk memberi layanan bantuan kepada korban-korban eksploitasi prostitusi? - Apakah UU menuntut dibangunnya tempat perlindungan atau rumah singgah bagi korban-korban eksploitasi prostitusi? - Apakah UU dengan jelas memberi mandat tanggung jawab badan-badan negara dalam menangani prostitusi? - Apakah karakter moral yang baik atau keperawanan bukan unsur perkosaan dan bentuk-bentuk lain penyerangan seksual?

Pasal 7-8: Kehidupan Politik dan Publik Kewajiban CEDAW • Pasal 7-8 • Rekomendasi Umum 23 • Pengamatan Akhir tentang negara, jika dapat dilakukan

Indikator Hukum CEDAW - - - - - - - - - -

Apakah hak yang sama untuk memberi suara dijamin oleh Konstitusi atau UU? Apakah ada persyaratan yang sama untuk memenuhi syarat dalam pemilihan bagi semua badan yang dipilih publik? Apakah ada persyaratan hukum untuk langkah khusus sementara untuk memungkinkan perempuan dapat menduduki 30% badan-badan legislatif? Apakah ada persyaratan memenuhi syarat untuk penunjukan jabatan publik? Apakah ada persyaratan hukum untuk langkah khusus sementara untuk memungkinkan perempuan menduduki 30% jabatan publik yang ditunjuk? Apakah tidak ada pembatasan dalam hukum untuk kebebasan bergerak perempuan? Apakah perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam organisasi massa, ORNOP, dan kelompok masyarakat madani lainnya? Apakah ada UU yang mengatur pendaftaran dan mobilisasi ORNOP untuk mempromosikan kemajuan perempuan? Apakah UU menjamin kriteria yang sama dalam perekrutan diplomat perempuan dan laki-laki? Apakah UU menjanji keuntungan dan kesempatan yang sama untuk diplomat perempuan dan laki-laki?

Pasal 9: Kewarganegaraan Kewajiban CEDAW


• Pasal 9

-

• Rekomendasi Umum 21, ayat 6

-

• Pengamatan Akhir tentang negara, jika dapat dilakukan

- -

Apakah perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh atau mengubah kewarganegaraan mereka? Apakah perempuan memiliki hak untuk mempertahankan kewarganegaraannya, bahkan jika ada perkawinan dengan bukan warga negara atau perubahan kewarganegaraan suami? Apakah perempuan memiliki hak yang sama untuk menurunkan kewarganegaraan mereka kepada anak-anak mereka? Apakah perempuan memiliki hak yang sama untuk menurunkan kewarganegaraan kepada suami mereka?


65

LAMPIRAN I

DAFTAR INDIKATOR HUKUM CEDAW Pasal 10: Pendidikan Kewajiban CEDAW • Pasal 10 • Pengamatan Akhir untuk negara, jika dapat dilakukan

Indikator Hukum CEDAW - - - - - -

- - -

Apakah ada jaminan kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pendidikan? Apakah UU melarang diskriminasi dalam rekrutmen, seleksi, dan pendaftaran siswa? Apakah ada larangan hukum terhadap penolakan pendaftaran atau pengeluaran dari sekolah karena kehamilan dan kondisi menjadi ibu (maternitas)? Apakah UU menjamin akses terhadap kurikulum, ujian, staf pengajar, dan peralatan sekolah yang sama? Apakah UU melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin/gender dalam penetapan beasiswa dan hibah belajar? Apakah ada UU yang memastikan akses terhadap pendidikan dari kelompok perempuan miskin, termasuk perempuan anak perempuan pribumi dan perempuan dan anak perempuan dengan kecatatan tertentu? Apakah ada dokumen hukum yang memastikan bahwa administrator sekolah, pegawai, dan guru tidak melakukan diskriminasi berdasar jenis kelamin/gender? Apakah pelecehan seksual oleh administrator sekolah, pegawai, guru, dan teman sekolah dilarang? Apakah definisi pelecehan seksual termasuk pelecehan fisik, mental, verbal, dan bentuk-bantuk pelecehan visual?

Pasal 11: Ketenagakerjaan Kewajiban CEDAW • CEDAW, Pasal 11 • Rekomendasi Umum 13 • Rekomendasi Umum 16 • Rekomendasi Umum 17 • Rekomendasi Umum 19, ayat 17, 18, 24 (j dan p) • Pengamatan Akhir tentang negara, Jika dapat dilakukan

Indikator Hukum CEDAW - - - - - - - - - - -

- - - -

66

Adakah jaminan tersurat tentang kesetaraan dan non-diskriminasi dalam ketenagakerajaan berdasarkan jenis kelamin, ras, suku bangsa, status ekonomi dan sosial, orientasi seksual, dan alasan serupa lainnya? Apakah perempuan memiliki kesempatan pekerjaan yang sama seperti laki-laki? (Apakah tidak ada pembatasan dalam pilihan pekerjaan bagi perempuan?) Apakah UU melarang penggunaan kriteria seleksi dan rekrutmen berbeda untuk perempuan dan laki-laki? Apakah UU melarang iklan pekerjaan yang membatasi pelamar kerja pada jenis kelamin tertentu? (kecuali jika memang sifatnya adalah langkah khusus sementara) Apakah UU menyediakan langkah khusus sementara untuk memastikan masuknya perempuan ke dalam pekerjaan yang didominasi laki-laki? Apakah UU melarang pemecatan dengan alasan gender seseorang? Apakah UU berisi ketetapan dengan persyaratan yang sama dalam mengakhiri pekerjaan? Apakah ada persyaratan hukum tentang pekerjaan yang sama dan untuk pekerjaan dengan nilai yang sama? Apakah UU mensyaratkan kriteria yang sama untuk kenaikan jabatan perempuan dan laki-laki? Apakah UU menyediakan langkah khusus sementara untuk memastikan akses setara oleh perempuan dan laki-laki untuk posisi pemimpin? Apakah UU mensyaratkan kriteria seleksi yang sama untuk perempuan dan laki-laki dalam hubungan dengan akses terhadap pelatihan dan aktivitas pengembangan kemampuan lainnya? Apakah UU menyediakan langkah-langkah khusus sementara untuk memastikan akses yang sama oleh perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan pelatihan dan pengembangan kemampuan? Apakah UU mensyaratkan kriteria yang setara dalam evaluasi pekerjaan? Apakah UU menyediakan usia dan kondisi yang sama untuk pensiun? Apakah UU memberi kondisi yang sama untuk menikmati tunjangan keamanan sosial (seperti sakit, cacat, atau menganggur)?


LAMPIRAN I

DAFTAR INDIKATOR HUKUM CEDAW - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apakah pelecehan seksual oleh atasan dan sesama pekerja dilarang? Apakah definisi pelecehan seksual mencakup pelecehan fisik, mental, verbal, dan bentuk-bentuk pelecehan seksual? Apakah UU memberi perlindungan setara untuk perempuan dan laki-laki terhadap bahaya pekerjaan? Apakah UU memberi hak setara untuk secara kolektif berorganisasi atau bergabung dengan serikat buruh? Apakah UU melarang pembatasan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan perempuan selama ia dipekerjakan? Apakah UU mengizinkan baik laki-laki maupun perempuan untuk bekerja dengan aman pada malam hari? Apakah UU melarang pemecatan dengan alasan status perkatinan, kehamilan, dan kondisi menjadi ibu (maternitas)? Apakah UU menyediakan cuti maternitas dibayar untuk waktu yang masuk akal tanpa kehilangan senioritas atau tunjangan? Apakah UU menuntut penyediaan fasilitas perawatan anak di tempat kerja atau tunjangan perawatan anak? Apakah UU mengizinkan masa menyusui yang masuk akal selama jam-jam kerja? Apakah UU memberi perlindungan bagi perempuan dari melakukan pekerjaan berat atau terbukti membahayakan perempuan dan kesehatan janinnya selama masa kehamilan? Apakah ada cuti paternitas yang dibayar untuk waktu yang masuk akal? Apakah UU menunjuk lembaga untuk memantau kepatuhan pada ketetapan kesetaraan gender dalam ketenagakerjaan? Apakah UU menunjuk lembaga untuk menegakkan kepatuhan pada ketetapan kesetaraan gender dalam ketenagakerjaan? Apakah ada perbaikan yang tersedia terhadap lembaga pemantauan atau penegakan yang ditunjuk atas kegagalan untuk melakukan fungsi-fungsi pemantauan dan penegakan? Apakah ada sanksi untuk diskriminasi gender dalam ketenagakerjaan? Apakah korban-korban diskriminasi ketenagakerjaan memberi ganti rugi untuk kerusakan-kerusakan yang diderita?

Pasal 12: Kesehatan Kewajiban CEDAW • Pasal 12 • Rekomendasi Umum 19, ayat 19-20 • Rekomendasi Umum 24 • Pengamatan Akhir tentang negara, jika dapat dilakukan

Indikator Hukum CEDAW - - -

- - - - - - - -

Apakah hukum menjamin akses yang non-diskriminasi dan setara terhadap kesehatan berdasarkan jenis kelamin/gender? Apakah ada jaminan khusus untuk perawatan kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan? Apakah ada UU yang memastikan akses oleh perempuan terhadap layanan perawatan kesehatan yang berhubungan dengan kehamilan dan kondisi menjadi ibu? Apakah ada UU yang mensyaratkan layanan perawatan kesehatan gratis atau terjangkau bagi perempuan miskin, perempuan pribumi, dan kelompok perempuan yang kekurangan? Apakah aborsi bukan tindak kejahatan? Apakah aborsi atas pilihan jenis kelamin dan pemilihan jenis kelamin pra-kelahiran dilarang? Apakah tidak ada hukum yang membatasi ukuran keluarga? Apakah tidak ada persyaratan untuk otorisasi pasangan atau keluarga untuk perempuan dalam mengakses layanan perawatan kesehatan? Apakah ada UU yang melarang diskriminasi untuk mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan memperhatikan status perkawinan? Apakah ada UU yang menjamin hak atas pilihan bebas dan disadari dalam keluarga berencana? Apakah ada UU yang melarang pemaksaan, intimidasi, atau pengaruh berlebihan dalam program keluarga berencana?


67

LAMPIRAN I

DAFTAR INDIKATOR HUKUM CEDAW - -

- - - - - - - -

Apakah ada UU yang menjamin akses terhadap metode keluarga berencana yang terjangkau, efektif, dan beragam? Apakah ada UU yang mensyaratkan pencegahan dan pengelolaan infeksi saluran reproduksi, termasuk infeksi menular sesual, HIV/AIDS, kanker saluran reproduksi, dan kondisi ginekologis dan kanker lainnya? Apakah ada UU yang melarang diskriminasi terhadap manusia, termasuk perempuan, yang hidup dengan HIV/AIDS dan infeksi menular seksual lainnya? Apakah pelecehan seksual oleh profesional kesehatan dilarang? Apakah definisi pelecehan seksual termasuk pelecehan fisik, mental, verbal, dan bentuk-bentuk visual? Apakah UU melindungi identitas dan privasi pasien? Apakah ada UU yang mensyaratkan penyebaran informasi tentang perawatan kesehatan, termasuk perawatan kesehatan seksual dan reproduksi? Apakah UU mensyaratkan pengajaran tentang hak seksual dan reproduksi untuk anak dan remaja? Apakah UU mensyaratkan kuliah peka gender mengenai kesehatan perempuan dan kekerasan berbasis gender dalam kurikulum pekerja kesehatan? Apakah UU mensyaratkan langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan dukun beranak dan bidan untuk memungkinkan mereka memberi layanan kesehatan yang aman, efisien, dan terjangkau?

Pasal 13: Kehidupan Ekonomi dan Sosial Kewajiban CEDAW • Pasal 13 • Pengamatan Akhir tentang negara, jika dapat dilakukan

Indikator Hukum CEDAW - - - - -

Apakah ada jaminan untuk partisipasi setara perempuan dalam bisnis? Apakah perempuan memiliki hak setara untuk mengakses kredit, pinjaman, dan dana? Apakah ada langkah-langkah khusus sementara untuk memungkinkan perempuan dalam persentase tertentu untuk mengakses kredit, pinjaman, dan dana? Apakah UU menjamin non-diskriminasi dalam beasiswa dan hibah olah raga? Apakah tidak ada pembatasan dalam UU tentang partisipasi perempuan dalam peristiwa dan kompetisi olah raga?

Pasal 14: Perempuan Pedesaan Kewajiban CEDAW


• Pasal 14

-

• Rekomendasi Umum 19, ayat 21

-

• Rekomendasi Umum 24, ayat 28 • Pengamatan Akhir tentang negara, jika dapat dilakukan

- - - -

- -

68

Apakah ada langkah-langkah khusus sementara dalam UU untuk memungkinkan persentase tertentu perempuan desa, pribumi, dan etnis minoritas untuk mengakses semua tingkatan dan jenis pendidikan? Apakah ada langkah khusus sementara dalam UU untuk memungkinkan persentase tertentu perempuan desa, pribumi, dan minoritas etnis untuk mengakses layanan perawatan kesehatan? Apakah UU memungkinkan properti milik perempuan untuk didaftarkan atas nama perempuan itu? Apakah tidak ada keterbatasan pada hak perempuan untuk menggunakan, menghalangi, atau mengatur propertinya, misalnya otorisasi keluarga? Apakah UU mengizinkan perempuan untuk memegang properti/tanah komunitas? Apakah UU memastikan partisipasi perempuan dalam desain, formulasi, dan implementasi kebijakan tanah, pertanian, infrastruktur dan kebijakan pembangunan lainnya? Apakah UU memberi tunjangan keamanan sosial untuk perempuan desa, pribumi, dan minoritas etnik? Apakah UU memastikan representasi perempan pribumi dan minoritas etnik dalam badan-badan yang dipilih publik?


LAMPIRAN I

DAFTAR INDIKATOR HUKUM CEDAW Pasal 15: Kesetaraan di hadapan Hukum Kewajiban CEDAW • Pasal 15 • Rekomendasi Umum 21, ayat. 7-10 • Pengamatan Akhir tentang negara, jika dapat dilakukan

Indikator Hukum CEDAW - - -

- -

- - - - -

Apakah Konstitusi menjamin kesetaraan di hadapan hukum? Apakah perempuan memiliki kapasitas hukum yang sama dan kapasitas untuk bertindak seperti laki-laki dalam urusan sipil? Apakah perempuan (tanpa memperhatikan status perkawinan) memiliki hak yang sama untuk mengakhiri kontrak? (Apakah ada pembatasan hukum untuk perempuan memulai dan mengakhiri kontrak?) Apakah perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi pelaksana atau administrator tanah milik? Apakah perempuan memiliki hak yang sama dalam hal kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, administrasi, pemenuhan, dan pembagian properti, termasuk tanah? (Apakah tidak ada pembatasan hak-hak perempuan untuk memiliki, menguasai, mengelola, mengatur, menikmati, atau menata properti, misalnya otorisasi keluarga?) Apakah hukum memungkinkan properti milik perempuan didaftarkan atas namanya sendiri? Dapatkah perempuan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mewakili dirinya sendiri? Dalam UU, apakah kesaksian perempuan mendapat nilai yang sama seperti kesaksian laki-laki? Apakah perempuan memiliki hak yang sama atas kebebasan bergerak? Apakah perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki untuk memilih tempat tinggal atau kediaman, tanpa memperhatikan status perkawinan?

Pasal 16: Perkawinan dan Keluarga Kewajiban CEDAW • Pasal 16 • Rekomendasi Umum 19, ayat 22-24 • Rekomendasi Umum 21 • Pengamatan Akhir tentang negara, jika dapat dilakukan

Indikator Hukum CEDAW - - - - - - - - - - - - - -

-

- -

Apakah ada jaminan hukum untuk kesetaraan gender dalam keluarga dan perkawinan? Apakah UU menjamin hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk memasuki perkawinan? Apakah ada usia minimum 18 tahun yang setara untuk perkawinan? Apakah pendaftaran kelahiran pada kantor pendaftaran resmi disyaratkan? Apakah UU menuntut persetujuan pribadi dari kedua pasangan untuk perkawinan? Ketika nasihat atau persetujuan orang tua diperlukan, apakah persetujuan dari kedua orang tua sama bobotnya? Apakah bigami/poligami dilarang? Apakah penggunaan mas kawin sebagai syarat untuk perkawinan dilarang? Apakah ada tidak ada pembatasan apa pun bagi janda untuk menikah lagi? Apakah UU mensyaratkan pendaftaran perkawinan dalam pendaftaran resmi? Apakah pasangan (suami dan istri) setara dalam kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, administrasi, menikmati, dan pengaturan properti? Apakah tidak ada pembatasan apa pun yang mensyaratkan otoritasasi otorisasi pasangan untuk kontrasepsi atau aborsi? Apakah pasangan memiliki hak yang sama untuk memilih dan mempraktikkan profesi mereka? Apakah perempuan dan laki-laki memiliki alasan dan persyaratan yang sama untuk mengajukan kasus hukum menyangkut perpisahan, pembatalan, atau penghapusan hukum terkait perkawinan atau perceraian? Apakah UU memberi pembagian properti dan pendapatan yang sama yang diperoleh selama perkawinan, secara khusus dalam memberi bobot yang sama untuk kontribusi finansial maupun non-finansial yang sama (misalnya pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak) untuk rumah tangga dan keluarga? Apakah hukum memberi pembagian yang sama atas properti dan pendapatan yang diperoleh selama perkawinan tanpa tunjangan perkawinan (perkawinan de facto)? Apakah UU mengatur pembayaran dana bantuan anak setelah perceraian?


69

LAMPIRAN I

DAFTAR INDIKATOR HUKUM CEDAW

70

-

Apakah UU mengatur pemeliharaan atau bantuan mantan pasangan sesudah perceraian berdasarkan kebutuhan, aset, dan kemampauan pendapatan?

-

Apakah properti perkawinan didaftarkan atas nama kedua pasangan?

-

Apakah UU menuntut persetujuan kedua pasangan menyangkut semua transaksi yang membebani atau mengatur properti perkawinan?

-

Apakah hak perwalian dan akses didasarkan kepentingan terbaik berbasis anak, tanpa memperhatikan status perkawinan orang tua?

-

Apakah UU menuntut kedua orang tua untuk mendukung, merawat, dan mendidik anak, tanpa memperhatikan status perkawinan mereka?

-

Apakah UU memberi perwakilan yang sama?

-

Apakah UU memberi hak dan persyaratan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mengadopsi anak?

-

Apakah perempuan dan laki-laki memiliki hak waris yang sama?


LAMPIRAN II

KONVENSI UNTUK PENGHAPUSAN SEMUA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW)

LAMPIRAN II: KONVENSI UNTUK PENGHAPUSAN SEMUA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW) Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Diadopsi dan dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi, dan kesepakatan Oleh Resolusi Majelis Umum 34/180 pada 18 Desember 1979, Mulai berlaku 3 September 1981, sejalan dengan pasal 27(1) Pihak-pihak Negara pada Konvensi ini, Memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangasa menegaskan kembali keyakinan pada hak-hak dasar manusia, dalam harkat dan martabat seorang manusia dan dalam hak-hak setara antara laki-laki dan perempuan, Memperhatikan bahwa Deklarasi HAM untuk Semua menegaskan prinsip tidak diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua umat manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-hak dan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan di dalamnya, tanpa pembedaan dalam hal apa pun, termasuk pembedaan berdasarkan jenis kelamin, Memperhatikan bahwa Pihak-pihak Negara pada Kovenan Internasional tentang HAM memiliki kewajiban untuk memastikan hak yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, perdata, dan politik, Mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional yang disusun atas dukungan Perserikatan BangsaBangsa dan badan-badan khusus yang mempromosikan kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, Mencatat pula resolusi, deklarasi, dan rekomendasi yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus yang mempromosikan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, Namun demikian, kekhawatiran bahwa meski ada berbagai instrumen ini, diskriminasi secara luas terhadap perempuan terus terjadi, Mengingat bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar prinsip-prinsip kesetaraan hak dan penghormatan kepada martabat manusia, merupakan hambatan terhadap partisipasi perempuan, dalam hal kesetaraan dengan laki-laki, dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya negara-negara mereka, merintangi pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga dan membuat pembangunan potensi perempuan sepenuhynya lebih sulit dalam melayani negara mereka dan melayani kemanusiaan, Mengkhawatirakan bahwa dalam situasi kemiskinan perempuan memiliki akses paling sedikit terhadap makanan, kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan kesempatan untuk pekerjaan dan kebutuhan lainnya, Meyakini bahwa penetapan tatanan ekonomi yang baru berdasarkan hak menurut keadilan dan keadilan akan secara signifikan menyumbang ke arah peningkatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, Menekankan bahwa penghapusan apartheid, semua bentuk rasisme, diskriminasi rasional, neokolonialisme, agresi, pendudukan dan dominasi asing, serta campur tangan dalam urusan dalam negeri Negara-negara adalah penting untuk terpenuhinya hak-hak laki-laki dan perempuan, Menegaskan bahwa memperkuat perdamaian dan keanaman internasional, mengurangi ketegangan internasional, saling bekerja sama, di antara semua Negara tanpa memperhatikan sistem sosial dan ekonomi mereka, perlucutan senjata umum dan lengkap, khususnya perlucutan senjata nuklir tertentu di bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif, penegasan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling menguntungkan dalam hubungan di antara negara-negara dan perwujudan hak rakyat di bawah dominasi asing dan penjajah serta pendudukan asing untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan, maupun menghormati kedaulatan negara dan kepaduan territorial,


71

LAMPIRAN II


akan meningkatkan kemajuan dan pembangunan sosial dan sebagai akibatnya akan menyumbang pada pencapaian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sepenuhnya, Meyakini bahwa pembangunan penuh dan lengkap dari sebuah negara, kesejahteraan dunia dan sebab perdamaian menuntut partisipasi perempuan secara maksimum pada dalam kesetaraan dengan laki-laki di semua bidang, Mengingat sumbangan besar perempuan untuk kesejahteraan keluarga dan pembangunan sosial, sejauh ini belum diakui, makna sosial maternitas dan peran kedua orang tua dalam keluarga dan membesarkan anak, dan menyadari bahwa peran perempuan dalam prokreasi seharusnya tidak menjadi dasar diskriminasi tetapi bahwa membesarkan anak-anak menuntut pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan, Menyadari bahwa perubahan dalam peran tradisional laki-laki maupun peran perempuan dalam masyarakat dan dalam keluarga diperlukan untuk mencapai kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan, Berketetapan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Deklarasi untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan, untuk tujuan itu, mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk penghapusan diskriminasi semacam itu dalam semua bentuk dan perwujudannya, Telah menyepakati yang berikut ini: BAGIAN I Pasal I Untuk tujuan Konvensi saat ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” akan berarti pembedaan, eksklusi, atau pembatasan apa pun yang dilakukan dengan dasar jenis kelamin yang berpengaruh atau bertujuan merusak atau membatalkan pengakuan, menikmati, pelaksanaan oleh perempuan, tidak terkait dengan status perkawinan, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, HAM, dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, madani, atau bidang lainnya. Pasal 2 Pihak-pihak Negara mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, sepakat untuk mengupayakan dengan segala cara yang tepat dan tanpa menunda sebuah kebijakan menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan, untuk tujuan ini, mengusahakan: (a) Untuk mencakup prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam konstitusi negara atau legislasi tepat lainnya jika belum dimasukkan di dalamnya dan untuk memastikan, melalui UU dan cara tepat lainnya, pelaksanaan praktis prinsip ini; (b) Untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan yang lainnya, termasuk sanksi ketika tepat, dengan melarang semua diskriminasi terhadap perempuan; (c) Untuk menetapkan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan dengan dasar yang setara dengan laki-laki dan untuk memastikan melalui pengadilan khusus negara yang kompeten dan lembaga publik lainnya perlindungan yang efektif bagi perempuan terhadap aksi diskriminasi apa pun; (d) Untuk menghentikan keterlibatan dengan tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan apa pun dan untuk memastikan bahwa otoritas dan lembaga publik akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini; (e) Untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh siapa pun, organisasi atau perusahaan apa pun; (f) Untuk mengambil semua langkah yang tepat, termasuk legislasi, untuk memodifikasi atau menghapus UU, adat-istiadat, dan praktik-praktik yang ada yang merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan;

72


LAMPIRAN II


(g) Untuk membatalkan semua ketetapan pidana negara yang merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 3 Pihak-pihak Negara akan mengambil semua langkah yang tepat di semua bidang, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk legislasi, untuk memastikan pengembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, untuk tujuan menjamin mereka untuk memenuhi dan menikmati HAM dan kebebasan mendasar berdasarkan kesetaraan dengan laki-laki. Pasal 4 1. Adopsi PIhak-pihak Negara atas langkah-langkah khusus sementara yang bertujuan mempercepat kesetaraan de facto antara laki-laki dan perempuan tidak akan dianggap diskriminasi seperti didefinisikan dalam Konvensi ini, tetapi sama sekali, sebagai akibatnya, tidak akan menjadi bentuk pemeliharaan standar tidak setara atau terpisah; langkah-langkah ini akan dihentikan ketika tujuan kesetaraan kesempatan dan perlakuan sudah dicapai. 2. Adopsi oleh Pihak-pihak Negara atas langkah-langkah khusus, termasuk langkah-langkah yang terdapat dalam Konvensi ini, yang ditujukan untuk melindungi maternitas tidak akan dianggap diskriminatif. Pasal 5 Pihak-pihak Negara akan megambil semua langkah yang tepat: (a) Untuk memodifikasi pola-pola sosial dan budaya perilaku laki-laki dan perempuan, dengan maksud mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan dan semua praktik yang didasarkan pada gagasan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau pada peran-peran stereotipe untuk laki-laki dan perempuan; (b) Untuk memastikan bahwa pendidikan keluarga memasukkan pemahaman yang benar tentang maternitas sebagai fungsi sosial dan pengakuan akan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam membesarkan dan mengembangkan anak-anak mereka, dipahami bahwa kepentingan anak-anak adalah pertimbangan primordial dalam semua kasus. Pasal 6 Pihak-pihak Negara akan mengambil semua langkah yang tepat, termasuk legislasi, untuk menghapus semua bentuk lalu lintas perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan. BAGIAN II Pasal 7 Pihak-pihak Negara akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik negara tersebut, dan khususnya, akan memastikan hak perempuan, yang setara dengan laki-laki: (a) Untuk memilih dalam semua pemilihan dan referendum publik dan memenuhi syarat untuk pemilihan untuk semua badan yang dipilih publik; (b) Untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya dan untuk menduduki jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik di semua tingkat pemerintahan; (c) Untuk berpartisipasi dalam organisasi non-pemerintah (ORNOP) dan asosiasi yang berhubungan dengan kehidupan publik dan politik negara. Pasal 8 Pihak-pihak Negara akan mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan kepada perempuan, dengan kesetaraan dengan laki-laki dan tanpa diskriminasi apa pun, kesempatan untuk mewakili Pemerintah mereka di tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam kerja organisasiorganisasi internasional.


73

LAMPIRAN II


Pasal 9 1. Pihak-pihak Negara akan memberi perempuan hak-hak setara dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah, atau mempertahankan kewarganegaraan mereka. Mereka akan memastikan secara khusus bahwa baik perkawinan dengan orang asing atau pengubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan akan secara otomatis mengubah kewarganegaraan isteri, membuatnya tanpa kewarganegaraan, atau memaksakan kewarganegaraan suami. 2. Pihak-pihak Negara akan memberi kepada perempuan hak-hak setara dengan laki-laki dalam hal kewarganegaraan anak-anak mereka. BAGIAN III Pasal 10 Pihak-pihak Negara akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan guna memastikan kepada mereka hak-hak yang sama dengan laki-laki di bidang pendidikan dan secara khusus untuk memastikan, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan: (a) Kondisi yang sama untuk pedoman karier dan keterampilan, untuk mengakses studi dan pemerolehan ijazah di lembaga-lembaga pendidikan untuk semua kategori di wilayah pedesaan maupun perkotaan; kesetaraan ini akan dipastikan di pendidikan pra-sekolah, umum, teknis, profesional, dan pendidikan teknis tinggi, maupun semua jenis pelatihan keterampilan; (b) Akses terhadap kurikulum yang sama, pengujian yang sama, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama serta lokasi dan peralatan sekolah dengan kualitas yang sama; (c) Penghapusan konsep stereotipe apa pun atas peran laki-laki dan perempuan pada semua tataran dan semua bentuk pendidikan dengan mendorong pendidikan bersama dan jenis lain pendidikan yang akan membantu mencapai tujuan ini dan, secara khusus, dengan revisi buku teks dan program sekolah dan adaptasi metode pengajaran; (d) Kesempatan yang sama untuk mendapat manfaat dari beasiswa dan hibah studi lainnya; (e) Kesempatan yang sama untuk mengakses program pendidikan berkelanjutan, termasuk program melek huruf dewasa dan fungsional, khususnya yang ditujukan untuk mengurangi, seawal mungkin, kesenjangan dalam pendidikan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan; (f) Penurunan angka keluar sekolah siswa perempuan dan pengaturan program untuk anak perempuan dan perempuan yang meninggalkan sekolah sebelum waktunya; (g) Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam olah raga dan pendidikan fisik; (h) Akses terhadap informasi pendidikan khusus untuk membantu memastikan kesehatan dan kesejahteraan jiwa keluarga, termasuk informasi dan nasihat tentang keluarga berencana. Pasal 11 1. Pihak-pihak Negara mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang ketenagakerjaan untuk memastikan, dengan dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak yang sama, dan secara khusus: (a) Hak atas pekerjaan sebagai hak mutlak segenap umat manusia; (b) Hak atas kesempatan pekerjaan yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam hal-hal menyangkut ketenagakerjaan; (c) Hak atas pilihan profesi dan pekerjaan yang bebas, hak atas promosi, keamanan pekerjaan dan semua tunjangan dan persyaratan layanan, dan hak untuk memperoleh pelatihan dan pelatihan ulang keterampilan, termasuk magang, pelatihan keterampilan yang maju, dan pelatihan ulangan; (d) Hak atas upah setara, termasuk tunjangan, dan atas perlakuan yang sama dalam hal pekerjaan dengan nilai setara, juga kesetaraan perlakuan dalam evaluasi kualitas pekerjaan;

74


LAMPIRAN II


(e) Hak atas keamanan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, dan lanjut usia, dan ketidakmampuan untuk bekerja lainnya, maupun hak atas cuti yang dibayar; (f) Hak atas perlindungan kesehatan dan keamanan dalam persyaratan kerja, termasuk mempertahankan fungsi reproduksi. 2. Untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan dengan landasan perkawinan atau situasi menjadi ibu dan untuk memastikan hak yang berlaku untuk pekerjaan, Pihak-pihak Negara akan mengambil langkah yang tepat; (a) Untuk melarang, dihadapkan pada kewajiban sanksi, pembebasan dengan alasan kehamilan atau cuti karena menjadi ibu (maternitas) dan diskriminasi dalam pemecatan karena status perkawinan; (b) Mengenalkan cuti kehamilan dibayar atau dengan tunjangan sosial yang sesuai tanpa kehilangan pekerjaan sebelumnya, senioritas, atau tunjangan sosial; (c) Untuk mendorong ketersediaan layanan sosial yang mendukung yang diperlukan guna memungkinkan orang tua memadukan kewajiban keluarga dengan tanggung jawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan publik, khususnya melalui promosi pembentukan dan pengembangan jaringan fasilitas pelayanan anak; (d) Memberi perlindungan khusus kepada perempuan selama kehamilan untuk jenis-jenis pekerjaan yang terbukti merusak bagi mereka. 3. Legislasi yang melindungi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tercakup dalam pasal ini akan ditinjau secara berkala menurut pengetahuan ilmiah dan teknologi dan akan direvisi, dicabut, atau diperluas di mana perlu. Pasal 12 1. Pihak-pihak Negara akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di bidang perawatan kesehatan untuk memastikan, dengan dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, akses terhadap layanan perawatan kesehatan, termasuk yang terkait dengan keluarga berencana. 2. Alihalih ketetapan pada ayat 1 pasal ini, Pihak-pihak Negara akan memastikan layanan perempuan yang memadai dalam hubungan dengan masa kehamilan, melahirkan, dan pasca-kelahiran, memberi layanan cuma-cuma ketika perlu, selain juga gizi mencukupi selama kehamilan dan masa menyusui (pemberian ASI). Pasal 13 Pihak-pihak Negara akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang lain kehidupan ekonomi dan sosial guna memastikan, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak-hak yang sama, khususnya: (a) Hak atas tunjangan keluarga; (b) Hak atas pinjaman bank, hipotek, bentuk-bentuk lain kredit finansial; (c) Hak atas partisipasi dalam kegiatan rekreasional, olah raga, dan semua aspek kehidupan budaya. Pasal 14 1. Pihak-pihak Negara akan mempertimbangkan masalah-masalah khusus yang dihadapi perempuan pedesaan dan peran-peran penting yang dimainkan perempuan pedesaan dalam bertahan secara ekonomi keluarga mereka, termasuk pekerjaan mereka dalam sektor-sektor ekonomi yang tidak menghasilkan uang , dan akan mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan pelayanan Konvensi ini untuk perempuan di wilayah pedesaan. 2. Pihak-pihak Negara akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam wilayah pedesaan untuk memastikan, berdasarkan kesetaraan laki-laki pedesaan, secara khusus, akan memastikan hak perempuan:


75

LAMPIRAN II


(a) Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan pelaksanaan perencanaan pengembangan pada semua tingkatan; (b) Memiliki akses terhadap fasilitas perawatan kesehatan yang memadai, termasuk informasi, konseling, dan layanan keluarga berencana; (c) Mendapat manfaat secara langsung dari program-program keamanan sosial; (d) Untuk memperoleh semua jenis pelatihan dan pendidikan, formal dan non-formal, termasuk yang berhubungan dengan kemelekhurufan fungsional, maupun, antara lain, manfaat semua layanan komunitas dan penyuluhan, untuk meningkatkan kemampuan teknis mereka; (e) Untuk menata kelompok yang membantu diri sendiri dan koperasi guna mendapat akses yang sama terhadap kesempatan melalui ketenagakerjaan atau bekerja mandiri; (f) Untuk berpartisipasi dalam semua aktivitas komunitas; (g) Untuk memiliki akses terhadap kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi yang tepat dan perlakuan yang sama dalam reformasi tanah dan pertanian maupun dalam skema pemukiman kembali lahan; (h) Untuk menikmati persyaratan hidup yang memadai, khususnya dalam hubungan dengan perumahan, sanitasi, listrik, dan pasokan air, transportasi, dan komunikasi. BAGIAN IV Pasal 15 1. Pihak-pihak Negara akan mempercayakan kepada perempuan kesetaraan dengan laki-laki di hadapan hukum. 2. Pihak-pihak Negara akan mempercayakan kepada perempuan, dalam hal-hal perdata, kapasitas hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk melakukan kapasitas itu. Secara khusus, mereka akan memberi kepada perempuan hak-hak yang sama untuk mengakhiri kontrak dan mengatur properti dan akan memperlakukan mereka setara dalam semua tahap prosedur di pengadilan dan pengadilan khusus. 3. Pihak-pihak Negara menyepakati bahwa semua kontrak dan semua instrumen pribadi apa pun yang memiliki efek hukum yang diarahkan untuk membatasi kapasitas hukum perempuan akan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum 4. Pihak-pihak Negara akan mempercayakan kepada laki-laki dan peremuan hak-hak yang sama dalam kaitan dengan UU yang berhubungan dengan bergeraknya orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal atau domisili. Pasal 16 1. Pihak-pihak Negara akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan khususnya akan memastikan, dengan dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan: (a) Hak yang sama untuk memasuki perkawinan; (b) Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan memasukan perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya; (c) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pengakhirannya; (d) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, tidak terkait status perkawinan; dalam urusan yang menyangkut anak-anakmereka; dalam semua kasus kepentingan anak-anak adalah yang paling penting; (e) Hak yang sama untuk secara bebas dan bertanggung jawab untuk memutuskan jumlah dan jarang kelahiran anak dan untuk memiliki akses terhadap informasi, pendidikan, dan cara-cara untuk memungkinkan mereka memenuhi hak-hak ini;

76


LAMPIRAN II


(f) Hak-hak dan tanggung jawab yang sama dalam kaitan dengan perwalian, dan adopsi anak, atau lembaga-lembaga serupa tempat konsep-konsep ini ada dalam legislasi negara; dalam semua kasus kepentingan anak adalah yang paling penting; (g) Hak-hak pribadi yang saama sebagai suami dan isteri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi, dan pekerjaan; (h) Hak-hak yang sama untuk kedua pasangan dalam hal kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, administrasi, menikmati dan mengatur properti, apakah bebas biaya atau untuk pertimbangan berharga. 2. Pertunangan dan perkawinan anak tidak akan memiliki efek hukum, dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk legislasi, akan akan dilakukan untuk menentukan usia minimum untuk perkawinan dan mendaftarkan perkawinan di pencatatan resmi adalah wajib. BAGIAN V Pasal 17 1. Untuk tujuan mempertimbangkan kemajuan yang dibuat dalam pelaksanaan Konvensi, akan dibentuk Komite untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (selanjutnya disebut sebagai Komite) yang pada saat berlakunya Konvensi, terdiri atas, delapan belas (18) dan, setelah ratifikasi atau kesepakatan Konvensi oleh Pihak Negara ketiga puluh lima, dua puluh tiga pakar dengan tingkat moral tinggi serta memiliki kompetensi dalam bidang yang dicakup oleh Konvensi. Para pakar akan dipilih oleh PIhak-pihak Negara di antara warna negara mereka dan akan bekerja dalam kapasitas pribadi mereka, pertimbangan diberikan pada distribusi geografis yang adil dan kepada perwakilan berbagai bentuk peradaban maupun sistem hukum utama. 2. Para anggota Komite akan dipilih dengan kotak suara rahasia dari daftar orang-orang yang dicalonkan Pihak-pihak Negara. Setiap Pihak Negara boleh mencalokan satu orang dari warga negaranya sendiri. 3. Pemilihan awal akan dilakukan enam bulan sesudah tanggal tanggal berlakunya Konvensi ini. Paling tidak tiga bulan sebelum tanggal pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirim surat kepada Pihak-pihak Negara untuk mengundang mereka untuk menyampaikan pencalonan dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal akan menyiapkan daftar dalam urutan alfabetis dari semua orang yang dicalonkan, yang memperlihatkan Pihak-pihak Negara yang mencalonkan mereka, dan akan menyampaikannya kepada Pihak-pihak Negara. 4. Pemilihan para anggota Komite akan dilakukan pada pertemuan Pihak-pihak Negara yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal di Kantor Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada pertemuan itu, di mana dua pertiga Pihak-pihak negara akan membentuk kuorum, orang-orang yang dipilih untuk Komite adalah mereka yang menjadi calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan mayoritas suara mutlak dari perwakilan Pihak-pihak Negara yang hadir dan memberi suara. 5. Para anggota Komite akan dipilih untuk masa empat tahun. Namun, masa kerja sembilan anggota yang dipilih pada pemilihan pertama akan berakhir pada akhir dua tahun; langsung setelah pemilihan pertama nama-nama sembilan anggota ini akan dipilih dengan menggunakan kertas suara oleh Ketua Komite. 6. Pemilihan lima anggota tambahan Komite akan dilakukan sesuai dengan ketetapan ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, menyusul ratifikasi atau kesepakatan ketiga puluh lima. Masa kerja dua anggota tambahan yang dipilih pada kesempatan ini akan berakhir pada akhir dua tahun, nama-nama dua anggota ini telah dipilih dengan metode kertas suara oleh Ketua Komite. 7. Untuk mengisi lowongan tidak resmi, Pihak Negara yang pakarnya berhenti berfungsi sebagai anggota Komite akan menunjuk pakar lain di antara warga negaranya, dan perlu mendapat persetujuan Komite. 8. Para anggota Komite akan, dengan persetujuan Majelis Umum, menerima pembayaran dari sumber daya PBB dengan persyaratan dan ketentuan seperti ditetapkan Majelis, dengan memperhatikan pentingnya tanggung jawab Komite.


77

LAMPIRAN II


9. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan fasilitas yang dibutuhkan untuk kinerja efektif fungsi-fungsi Komite di bawah Konvensi ini. Pasal 18 1. Pihak-pihak Negara mengupayakan untuk menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan pertimbangan Komite, sebuah laporan tentang langkah-langkah legislatif, kehakiman, administratif, atau lainnya yang telah mereka adopsi untuk memberi pengaruh pada ketetapan Konvensi ini dan pada kemajuan yang dibuat dalam hal ini: (a) Dalam satu tahun sesudah berlaku bagi Negara bersangkutan: (b) Sesudah paling sedikit empat tahun dan selanjutnya kapan pun Komite memintanya. 2. Laporan-laporan dapat memperlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban menurut Konvensi ini. Pasal 19 1. Komite akan mengadopsi aturan-aturan prosedurnya sendiri. 2. Komite akan memilih pejabat untuk masa dua tahun. Pasal 20 1. Komite akan bertemu untuk masa tidak lebih dari dua minggu setiap tahun untuk mempertimbangkan laporan-laporan yang disampaikan sesuai Pasal 18 Konvensi ini. 2. Rapat-rapat Komite biasanya akan diselenggarakan di Kantor Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di tempat lain yang memudahkan seperti ditentukan oleh Komite. Pasal 21 1. Komite akan, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, melaporkan setiap tahun kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang aktivitasnya dan dapat membuat usulan dan rekomendasi umum berdasarkan pemeriksaan laporan dan informasi yang diterima dari Pihak-pihak Negara. Usulan-usulan dan rekomendasi umum demikian akan dimasukkan dalam laporan Komite bersama-sama dengan komentar, jika ada, dari Pihak-pihak Negara. 2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyampaikan laporan Komite kepada Komisi tntang Status Perempuan sebagai informasinya. Pasal 22 Badan-badan khusus memiliki hak untuk diwakili pada pertimbangan pelaksanaan ketetapan demikian dari Konvensi ini ketika berada dalam cakupan aktivitas mereka. Komite dapat mengundang badanbadang khusus untuk menyampaikan laporan tentang pelaksanaan Konvensi di bidang-bidang yang berada dalam cakupan kegiatan-kegiatan mereka. BAGIAN VI Pasal 23 Tak ada dalam Konvensi ini akan mempengaruhi ketetapan apa pun yang lebih kondusif untuk pencapaian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang mungkin terkandung: (a) Dalam legislasi Pihak Negara; atau (b) Dalam konvensi, perjanjian, atau kesepakatan internasional lainnya yang berlaku untuk Negara itu Pasal 24 Pihak-pihak Negara berupaya untuk mengadopsi semua langkah-langkah yang diperlukan pada tingkat nasional yang tujuannya mencapai pelaksanaan penuh hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

78


LAMPIRAN II


Pasal 25 1. Konvensi ini akan terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara. 2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditunjuk sebagai yang dipercayakan untuk Konvensi ini. 3. Konvensi ini untuk diratifikasi. Instrumen-instrumen ratifikasi akan dipercayakan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 4. Konvensi ini akan terbuka untuk kesepakatan oleh semua Negara. Kesepakatan akan berlaku dengan penyerahan instrumen kesepakatan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 26 1. Permohonan revisi Konvensi ini dapat dilakukan kapan saja oleh Pihak Negara dengan cara pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memutuskan langkah-langkah, jika ada, yang akan diambil menyangkut permohonan semacam itu. T Pasal 27 1. Konvensi ini akan berlaku pada hari ketiga puluh sesudah mempercayakan instrumen kedua puluh ratifikasi atau kesepakatan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi Konvensi ini atau sepakat dengan hal itu sesudah penyerahan instrumen kedua puluh ratifikasi atau kesepakatan, Konvensi ini akan mulai berlaku pada hari ketiga puluh sesudah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi atau kesepakatannya sendiri. Pasal 28 1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menerima dan mengedarkan kepada semua Negara teks keberatan yang dibuat oleh Negara-negara pada saat ratifikasi atau kesepakatan. 2. Persyaratan yang tidak sesuai dengan obyek dan tujuan Konvensi ini tidak akan diizinkan. 3. Persyaratan dapat ditarik kapan saja dengan pemberitahuan yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian darinya akan menginformasikan semua Negara. Pemberitahuan semacam itu akan berlaku pada tanggal pemberitahuan itu diterima. Pasal 29 1. Perselisihan apa pun antara dua atau lebih Pihak Negara menyangkut penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan dengan negosiasi akan, atas permintaan salah satu dari mereka, diserahkan kepada arbitrasi. Jika dalam waktu enam bulan dari tanggal permohonan arbitrasi, para pihak tidak mampu bersepakat untuk pengaturan arbitrasi, siapa pun dari pihak-pihak tersebut dapat merujuk perselisihan itu kepada Pengadilan Internasional sesuai dengan Statuta Pengadilan itu. 2. Setiap Pihak Negara dapat pada saat penandatanganan atau ratifikasi Konvensi atau kesepakatan ini menyatakan bahwa Pihaknya tidak menganggap dirinya terikat dengan ayat 1 pasal ini. Pihakpihak Negara lain tidak akan terikat dengan ayat itu menyangkut Pihak Negara mana pun yang telah membuat persyaratan demikian. 3. Pihak Negara mana pun yang telah membuat persyaratan sesuai dengan ayat 2 pasal ini kapan pun dapat menarik persyaratan dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa. Pasal 30 Konvensi ini, teks-teks dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol yang sama otentiknya, akan dipercayakan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. DALAM KESAKSIAN INI yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi wewenang sebagaimana mestinya, telah menandatangani Konvensi ini.


79

LAMPIRAN II


LAMPIRAN III: SUMBER DAYA CEDAW YANG DISARANKAN Ada banyak sumber daya menyangkut CEDAW yang tersedia, termasuk sumber daya terpilih di bawah ini. Preferensi diberikan kepada sumber daya yang tersedia secara daring (online) dan karena itu lebih mudah untuk diakses. 1. Dokumen CEDAW • CEDAW Text: Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). http://www2. ohchr.org/english/law/cedaw.htm • CEDAW General Recommendations: Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/comments.htm • CEDAW Concluding Observations/Comments: The United Nations Human Rights Treaties. http://www.bayefsky.com/docs.php/area/conclobs/node/2/treaty/cedaw/opt/0 The Office of the High Commissioner for Human Rights is the secretariat of the CEDAW Committee. Websites listed under 3.1 also contain the CEDAW documents. 2. Publikasi 2.1 Informasi Umum tentang CEDAW dan Penerapannya • American Bar Association, Central and East European Law Initiative (ABA CEELI). CEDAW Assessment Tool, 2002. http://www.abanet.org/rol/publications/cedaw_assessment_tool.shtml • GTZ and United Nations Development Fund for Women (UN WOMEN). Pathway to Gender Equality: CEDAW, Beijing and the MDGs, 2004. http://www.UN Women.org/materials/item_detail.php?ProductID=20 • Partners for Law in Development and UN WOMEN. CEDAW: Restoring Rights to Women. New Delhi, 2004. http://www.UN Women.org.in/CEDAW.pdf • UN WOMEN. Bringing Equality Home: Implementing the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, New York, 1998. http://www.UN Women.org/attachments/products/BringingEqualityHome_eng.pdf • UN WOMEN. CEDAW Briefing Kit, 2008. http://cedaw-seasia.org/docs/general/CEDAW_Briefing_Kit.pdf 2.2 CEDAW, Indikator Hukum, dan Tinjauan Hukum • Cambodian Committee of Women. Violence against Women: How Cambodian Laws Discriminate against Women: A Cambow Report, 2007. http://cedaw-seasia.org/docs/cambodia/ViolenceWomenReport2007_ENG.pdf • CENWOR and UN WOMEN. CEDAW Indicators for South Asia: An Initiative. Sri Lanka, 2004.

80


LAMPIRAN III

SUMBER DAYA CEDAW YANG DISARANKAN

http://www.UN Women.org.in/PDF/CEDAW_Indicators.pdf

• UN WOMEN. CEDAW and the Law: A Gendered and Rights-Based Review of Vietnamese Legal Documents through the Lens of CEDAW. Bangkok, 2009. http://cedaw-seasia.org/docs/general/CEDAWandVietnamese_Law.pdf • UN WOMEN. Domestic Violence Legislation and its Implementation: An Analysis for ASEAN countries based on international standards and good practices. Bangkok, 2009. http://cedaw-seasia.org/docs/DomesticViolenceLegislation.pdf • UN WOMEN. Gender Equality Laws: Global Good Practice and Review of Five Southeast Asian Countries. Bangkok, 2009. http://cedaw-seasia.org/resource_documents.html#gel_global • UNDP Regional Bureau for Europe and the CIS. Drafting Gender-Aware Legislation: How to Promote and Protect Gender Equality in Central and Eastern Europe and in the Commonwealth of Independent States (CIS), Bratislava, 2003. http://europeandcis.undp.org/gender/show/67CA99C8-F203-1EE9-B3D3B9C542E18404 • UN WOMEN and UNDP Pacific Centre. Translating CEDAW into Law: CEDAW Legislative Compliance in Nine Pacific Island Countries, Suva, 2007. http://pacific.UN Women.org/documents/TranslatingCEDAWIntoLaw.pdf 2.3. Penerapan CEDAW pada Isu-isu Khusus • Chiongson, Rea Abada. The Right to Decide If, When and Whom to Marry: Obligations of the State under CEDAW and other International Human Rights Instrument. Kuala Lumpur, IWRAW Asia Pacific, 2005. http://www.iwraw-ap.org/aboutus/pdf/OPS_VI.pdf • Ramaseshan, Geeta. Addressing Rape as a Human Rights Violation: The Role of International Human Rights Norms and Instruments, Kuala Lumpur, IWRAW Asia Pacific, 2007. http://www.iwraw-ap.org/aboutus/pdf/OPS10_Final_Publication_Version_Dec_18.pdf • UN WOMEN. Turning the Tide: CEDAW and the Gender Dimensions of the HIV/AIDS Pandemic, New York, 2001. http://www.UN Women.org/materials/item_detail.php?ProductID=13 • UN WOMEN. Women, Peace and Security: CEDAW and Security Council Resolution 1325: A Quick Guide, 2006. http://www.UN Women.org/attachments/products/CEDAWandUNSCR1325_eng.pdf 2.4. Sumber Daya CEDAW tentang Asia Tenggara • Dairiam, Shanthi. The Status of CEDAW Implementation in ASEAN Countries And Selected Muslim Countries, Kuala Lumpur, IWRAW Asia Pacific, 2004. http://www.iwraw-ap.org/aboutus/pdf/OPSI.pdf • Jurnal Perempuan (in Bahasa Indonesia), No. 45, Jakarta, January 2006. http://cedaw-seasia.org/docs/indonesia/JP45.pdf • UN WOMEN. CEDAW Training Manual (in Lao), 2009. http://cedaw-seasia.org/docs/lao/CEDAW_Training_Manual.pdf


81

LAMPIRAN III

SUMBER DAYA CEDAW YANG DISARANKAN

• UN WOMEN. Going CEDAW in the Philippines, Bangkok, 2009. http://cedaw-seasia.org/philippines_resources.html#goingcedaw • UN WOMEN.The Essentials to Understanding CEDAW, How it Applies to Cambodian Context. http://cedawseasia.org/docs/cambodia/Essentials_to_Understanding_CEDAWCambodian_ Context_Eng.pdf • UN WOMEN. Time for Action: Implementing CEDAW in Southeast Asia, Bangkok, 2009. http:// cedaw-seasia.org/resource_documents.html 3. Laman 3.1 Umum • International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific). http://www.iwraw-ap.org/convention.htm • Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm • United Nations Development Fund for Women (UN WOMEN). http://www.UN Women.org/gender_issues/human_rights/ • United Nations Human Rights Treaties. http://www.bayefsky.com/treaties/cedaw.php • University of Minnesota Human Rights Library. http://www1.umn.edu/humanrts/cedaw/cedaw-page.htm 3.2 Asia Tenggara • Cambodian National Council for Women. http://cncw.gov.kh/page.php?menu=5 • CEDAW in Action in Southeast Asia http://cedaw-seasia.org/resource_documents.html#gel_global • CEDAW-Watch Philippines. http://www.cedaw-watch.org/resources.htm • CEDAW Working Group Initiative (Indonesia). http://cwgi.wordpress.com/ • National Commission for the Advancement of Women in Vietnam. http://www.ubphunu-ncfaw.gov.vn/?lang=E&func=news&catid=191&MN=173 • UN WOMEN CEDAW Southeast Asia Programme. http://www.UN Women-eseasia.org/Cedaw_and_Human_Rights/in_action.html • Women’s Aid Organisation (Malaysia). http://www.wao.org.my/research/cedaw.htm

82


DAFTAR ACUAN PILIHAN Banda, Fareda. Project on a Mechanism to Address Laws that Discriminate against Women, (commissioned by Office of the High Commissioner for Human Rights- Women’s Rights and Gender Unit), http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/Publications.aspx Bernas, Joaquin. The 1987 Philippine Constitution: A Comprehensive Reviewer, Manila, Rex Bookstore, 2006. CENWOR and UN WOMEN. CEDAW Indicators for South Asia: An Initiative. Sri Lanka, 2004 Diaz, Noli. Statutory Construction (3rd ed.), Manila, Rex Bookstore, 2007. IWRAW Asia Pacific. Monitoring Guide: A Model for Monitoring the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Kuala Lumpur. Erturk, Yakin. Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural, Including the Right to Development, Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences, United Nations Human Rights Council, A/ HRC/7/6, 29 January 2008. Moser, Annalise. Gender and Indicators: Overview Report, Bridge and UNDP, July 2007. Rodriguez, Rufus. Introduction to Law, Manila, Rex Book Store, 2001. UNDP. Drafting Gender-Aware Legislation: How to Promote and Protect Gender Equality in Central and Eastern Europe and in the Commonwealth of Independent States (CIS), Bratislava, 2003. UNDP. Programming for Justice: Access for All: A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice, Bangkok, 2005. UN WOMEN. CEDAW and the Law: A Gendered and Rights-Based Review of Vietnamese Legal Documents through the Lens of CEDAW, Bangkok, 2009. UN WOMEN. Indicators to Measure Violence against Women: Expert Group Meeting, (organized by UN Division for the Advancement of Women, UN Economic Commission for Europe and UN Statistical Division), Geneva, 8-10 October 2007. UN WOMEN and UNDP Pacific Centre. Translating CEDAW into Law: CEDAW Legislative Compliance in Nine Pacific Island Countries, Suva, 2007. Women’s Legal Bureau. A Legislative Advocacy Manual for Women, Quezon City, 2001.


83

1

PArt OnE:


CATATAN: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

6


Apakah Hukum Kita Meningkatkan Kesetaraan Gender? Buku Pegangan untuk Tinjauan Hukum berbasis CEDAW merupakan panduan yang mudah dipergunakan dalam melakukan tinjauan hukum untuk mengidentifikasi apakah hukum tersebut mendiskriminasi perempuan. Menggunakan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sebagai kerangka bekerja, buku pegangan ini khusus disusun berdasarkan pengalaman di Asia Tenggara, namun dapat diterapkan secara global, memberikan panduan langkah demi langkah proses pengukuran kepatuhan hukum nasional terhadap CEDAW. Dimulai dari perencanaan tinjauan hukum, dilengkapi saransaran untuk mengupayakan keberhasilan dalam proses tersebut, panduan ini membantu pemerintah, LSM, akademisi dan praktisi yang bekerja membangun kesetaraan gender menyusun indikator tinjauan hukum berbasis CEDAW, mengenali pasal-pasal diskriminasi dan kesenjangan yang ada dengan indikator tersebut, membuat rekomendasi dan menggunakan tinjauan hukum berbasis CEDAW sebagai cara advokasi untuk perubahan hukum demi mencapai kesetaraan gender.

APAKAH HUKUM KITA MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER?

Recommend Documents