ANGGARAN DASAR PT ASTRA GRAPHIA Tbk
THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF PT ASTRA GRAPHIA Tbk
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PASAL 1
NAME AND DOMICILIE ARTICLE 1
1. Perseroan Terbatas ini bernama: PT ASTRA GRAPHIA Tbk (selanjutnya cukup disingkat dengan Perseroan), berkedudukan di Jakarta Pusat.
1. This limited liability company bear the name: PT ASTRA GRAPHIA Tbk (hereinafter referred as the Company), domiciled in Central Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. The Company may open any branch or representative office in other places either within or outside the territory of the Republic Indonesia, as may be determined by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN PASAL 2
DURATION OF THE EXISTANCE OF THE COMPANY ARTICLE 2
Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober 1975 (seribu sembilanratus tujuh puluh lima) dan memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sejak tanggal 12 (duabelas) Pebruari 1976 (seribu sembilanratus tujuhpuluh enam) Nomor : Y.A.5/33/14, serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
This Company was established for an indefinite period as of 31 (thirty-first) October 1975 (one thousand nine hundred and seventy-five) and obtain legal entity status by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on 12 (twelve) February 1976 (one thousand nine hundred and seventy-six) Number: Y.A.5/33/14.
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3
OBJECTIVES, PURPOSES AND BUSINESS ACTIVITIES ARTICLE 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: a. Berusaha dalam bidang perdagangan; b. Berusaha dalam bidang Jasa dan Konsultasi; c. Berusaha dalam bidang kontraktor; d. Berusaha dalam bidang perindustrian. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan ekspor, impor, lokal dan antar pulau, antara lain berdagang barang-barang
1. The objectives and purposes of the Company are: a. To conduct businesses in the field of trade; b. To conduct businesses in the field of Services and Consulting; c. To conduct businesses in the field of contractor; d. To conduct businesses in the field of Industry. 2. In order to achieve the objectives and purposes referred to above, the Company may exercise the following business activities: a. To carry on business in the field of general trading, including export, import, local and inter islands trading activities, among others engage in trading
elektronik keperluan industri, kantor, rumah tangga, peralatan teknologi informasi baik perangkat keras maupun perangkat lunak, serta barang keperluan sehari-hari, bertindak sebagai grosir, agen, distributor, perwakilan, pengecer, pemasok, waralaba dan komisioner dari perusahaan dan/atau badan hukum lain, di dalam dan di luar negeri. b. Menjalankan usaha di bidang jasa konsultasi, perencanaan dan implementasi serta penyewaan peralatan dalam bidang teknologi informasi, pelayanan dokumen dan telekomunikasi, termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan. c. Menjalankan usaha di bidang kontraktor peralatan dan mesin kantor, teknologi informasi, telekomunikasi serta sarana pelengkap dan pendukungnya d. Menjalankan usaha di bidang industri pembuatan dan perakitan pada umumnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada industri barang elektronik, industri peralatan dan mesin kantor, industri teknologi informasi, industri telekomunikasi, industri kulit dan produk kulit, industri sepatu dan industri pakaian, perbaikan, dan perbengkelan peralatan dan mesin kantor, perangkat keras dan lunak teknologi informasi serta peralatan telekomunikasi.
electronic goods for industries, offices and home, information technology equipments both hardware and software, as well as daily consumer goods, acting as wholesalers, agents, distributors, representative offices, retailers, suppliers, franchisees and broker of other companies and/or legal entities, domestic or abroad. b. To engage in providing services in consultancy, planning and implementing as well as rent of equipments of information technology, document and telecommunication, including maintenance and repair. c. To conduct as contractor office equiments and machines, information technology, telecommunication and their complementary facilities and supports. d. To engage in industry of manufacture and general assembly, including but not limited to industrial sectors of electronics, office equipment, information technology, telecommunication, leather products, footwear and apparel, repair, and overhaul equipment office and computing machinery, hardware and software information technology and telecommunications equipment.
MODAL PASAL 4
CAPITAL ARTICLE 4
1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).
1. The authorized capital of the Company is amounted to Rp.250,000,000,000,- (two hundred and fifty billion Rupiah), divided into 2.500.000.000 (two billion and five hundred million) shares, each share having a nominal value of Rp.100,- (one hundred Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 1.348.780.500 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.134.878.050.000,- (seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh ribu Rupiah) oleh para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Out of such authorized capital, 1,348,780,500 (one billion three hundred and forty eight million seven hundred eighty thousand five hundred) shares, with a total nominal value of Rp.134,878,050,000,- (one hundred and thirty four billion, eight hundred and seventy eight million fifty thousand Rupiah), have been subscribed and fully paid by the shareholders whose names are listed in the Register of Shareholdes.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal serta
3. Shares in portfolio will be issued by the Board of Directors subject to the Company’s capital needs at a time, price and terms determined by the Board of Directors meeting and with the approval of General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as GMS) with due observance to the provisions of the Articles of Association and the prevailing laws and regulations on the Capital
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.
Market as well as the rules of the Stock Exchange where the Company's shares are registered, provided that the price of the new issued shares are not less than the nominal value.
4. Kecuali sebagaimana ditentukan ayat 7 Pasal 4 ini, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan "Penawaran Umum Terbatas"), kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Peseroan pada tanggal sebagaimana ditetapkan oleh Direksi berdasarkan RUPS yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).
4. Unless determined in paragraph 7 of this Article 4, if any share in portofolio to be issued by way of limited public offering with pre-emptive right (hereinafter referred to as the “Limited Public Offering”), to the shareholders, then all shareholders whose names are listed in the Register of Shareholders on the date as determined by the Board of Directors based on the resolutions of the GMS which approved the Limited Public Offering, shall have the pre-emptive right upon those shares to be issued (hereinafter referred to as the “Pre-emptive Right/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu” or “HMETD”) proportionally to the number of shares owned by them.
HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
HMETD shall be tradeable and transferable to other parties, subject to the provisions of the Articles of Association and the prevailing Capital Market regulations.
Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran Umum terbatas tersebut sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.
The Board of Directors must announce the resolutions to issue shares through limited public offering, subject to the prevailing laws in at least 1 (one) Indonesian language daily newspaper widely circulated in the territory of the Republic of Indonesia in accordance with the consideration of the Board of Directors.
Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 4 ini. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS tersebut diatas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para pemegang saham lain yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
The shareholders or the HMETD holders shall be entitled to purchase proposed shares to be issued pursuant to the Pre-emptive Right they respectively own at such time and on conditions as determined by the GMS as set forth in paragraph 3 of this article 4. If within the specific period as stated in the resolutions of the GMS above, the shareholders or the HMETD holders do not exercise their rights upon the offering shares according to the number of HMETD they respective own, by making the full payment in cash to the Company for those offered shares, such remaining shares must be allocated to other shareholders or HMETD holders that wish to purchase shares beyond its HMETD portion, each in proportion to the number of HMETD portion they respectively own, subject to the provisions of the Articles of Association, prevailing Capital Market regulations and Stock Exchange regulations
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham : i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan; ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pembeli siaga, dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan daripada yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut; demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. Ketentuan ayat 3 dan 4 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lainnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya (untuk selanjutnya disebut Efek Bersifat Ekuitas) yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 7. Direksi berwenang mengeluarkan saham, obligasi konversi, waran atau efek
where the Company’s shares are listed.
In the event after such allocation, there are remaining shares: i. If the increase of the Company’s capital by way of Limited Public Offering is conducted without specifying its maximum amount and without guarantee from any stand-by purchaser, such remaining shares which are not subscribed for shall not be issued and remain in the portofolio; ii. If the increase of the Company’s capital by way of Limited Public Offering is conducted with specific amount and with guarantee from the stand-by purchaser, such remaining shares must be allocated to certain parties acting as stand-by purchaser, such remaining shares must be allocated to certain parties acting as stand-by purchaser, such remaining shares must be allocated to certain parties acting as stand-by purchaser in such Limited Public Offering, which have expressed their intention to purchase such remaining shares, at the price and on condition which are not more favorable than those of specified in such resolutions of the GMS of shareholders mentioned; as such with due observance of the provisions of the Articles of Association and the prevailing Capital Market regulations. 5. The provision of paragraphs 3 and 4 above shall apply mutatis mutandis in the event that the Company intends to issue convertible bonds, warrants or any other similiar convertible securities that may affect the shareholding composition of the Company, one and the other way subject to the prevailing Capital Market regulations and without perjudice to any permits from the authorities to the extent it is required under the prevailing laws. 6. If the shares in portfolio to be issued by the Company to the holders of convertible bonds, warrants or other convertible securities (hereinafter referred to as Equity) which have been issued by the Company pursuant to the approval of the AGM, the Board of Directors is authorized to perform the issuance of shares without rights to the existing shareholders at the time to buy in advance of the shares to be issued, one and the other way subject to the provisions of the Articles of Association and the prevailing Capital Market regulations
konversi lainnya dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham yang ada dalam hal pengeluaran tersebut. a. Ditujukan kepada karyawan; b. Ditunjuk kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau d. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan tersebut dapat dijual Perseroan kepada pihak maupun juga dengan harga, jumlah, jangka waktu, dan persyaratan yang ditentukan oleh Rapat Direksi berdasarkan keputusan RUPS Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan
7. Board of Directors have authority to issue share, the convertible bonds, warrants, or any other similiar convertible securites with private placement or Limited Public Offering (second, third, and so on) according to the resolutions of GMS, without HMETD to the shareholders with respect to the issue of such shares a. For the Company’s employees; b. For the holders of bonds or any other convertible securities issued based on the approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders; c. Conducted in the course of reorganization and or restructuring which is approved by the General Meeting of Shareholders; and/or d. Conducted pursuant to the Capital Market regulations that allow the increase of capital without HMETD. Equity Securities issued by the Company may be sold to any parties and also with the price, amount, duration, and conditions prescribed by the Meeting of the Board of Directors and by resolution of the EGM of the Company subject to the prevailing regulations.
8. Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan lebih lanjut sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 Pasal 4 ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.
8. In the event the increase of the issued capital related to the increase of the authorized capital of the Company, the provision in paragraphs 3, 4, 5, 6 and 7 of this article 4 shall apply mutatis mutandis to the share issuance caused by such increase of the authorized capital.
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan perbandingan antara modal ditempatkan dan disetor terhadap modal dasar menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dapat dilakukan sepanjang : a. telah mendapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar b. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. penambahan modal ditempatkan/disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan Anggaran Dasar yang dimaksud pada huruf b ayat ini mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib mengubah kembali Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu
9. The increase of authorized capital that causes the issued and paid up capital to become less than 25% (twenty five percent) of the authorized capital is allowed be conducted to the extent: a. It has obtained the resolutions of General Meeting of Shareholders to increase the authorized capital b. Amendment of the Article of Association related to the increase of the authorized capital has obtained the approval from the Minister of Laws and Human Rights c. The increase of issued/paid up capital to become at least 25% (twenty five percent) of the authorized capital must be conducted at the latest within 6 (six) months after the approval from the Minister of Laws and Human Rights as set forth in point b of this paragraph. d. In the event of the increase of paid up capital as set forth in point c of this paragraph has not been completely fulfilled, the Company must re-amend its article of associations within a period of 2 (two) months after the period
sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi.
referred to paragraph c of this paragraph is not fulfilled.
SAHAM Pasal 5
SHARES Article 5
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham perseroan.
1. All shares issued by the Company are shares bearing and issued under the name of its owner registered in the Shareholders Register of the company.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham perseroan.
2. The Company only recognizes an individual or 1 (one) legal entity as the owner of 1 (one) share, i.e. an individual whose or a legal entity which is registered in the Shareholders Register of the Company.
3. Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama-sama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan orang yang ditunjuk atau yang diberi kuasa ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham (-saham) yang bersangkutan dan berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham(-saham) tersebut.
3. If 1 (one) or more share(s) for whatsoever reason becomes the property of several persons, such persons who have joint-ownership are obligated to designate in writing one person amongst them or another person or another person as their joint attorney and only the name of such person so appointed or authorised shall be entered in the Shareholders Register of the Company and this person shall be considered as the only lawful holder of the share(s) concerned and entitled to exercise and utilise all the rights conferred by law upon such share(s)
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
4. To the extent the provisions stipulated in paragraph 3 above has not been complied with, then said Shareholders are not allowed to cast vote in a GMS, and dividend payment for such share(s) shall be suspended.
5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. A shareholder shall by law, under the law, abide to the Articles of Association and all the resolutions validity adopted in a GMS and the applicable regulations.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut dicatatkan.
6. For Company’s shares registered in the Stock Exchange, the rules of the Stock Exchange where the shares are registered shall be applicable.
SURAT SAHAM Pasal 6
SHARE CERTIFICATES Article 6
1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
1. The Company may issue a share certificate.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
2. If a share certificate is issued, then for each share one certificate shall be given
3. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
3. A collective share certificate may be issued as evidence of ownership of 2 (two) or more shares held by one shareholder.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat saham; c. Nomor saham; d. Jumlah saham; e. Nilai nominal saham; dan f. Tanggal pengeluaran surat saham.
4. The share certificate shall at least indicate the following items: a. Name and address of the shareholder; b. Number of shares certificate; c. Number of the shares d. Amount of the shares; e. Nominal value of the shares; and f. Date of issuance of the share certificate.
5. Pada surat kolektip saham sekurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat kolektip saham; c. Nomor saham; d. Jumlah saham; e. Nilai nominal saham; dan f. Tanggal pengeluaran surat kolektip saham.
5. The collective share certificate shall at least indicate the following items: a. Name and address of the shareholder; b. Number of the collective share certificate; c. Number of the shares; d. Amount of the shares; e. Nominal value of the shares; and f. Date of issuance of the collective share certificate.
6. Surat saham dan surat kolektip saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direksi yang berhak mewakili Direksi atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
6. Share certificate and collective share certificate shall be printed in accordance with the prevailing Capital Market regulations and signed by the authorised Board of Directors to represent the Board of Directors or said signature(s) shall be directly printed on the related share certificate or collective share certificate.
7. Ketentuan ayat 6 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan obligasi konversi, surat waran atau efek konversi lainnya yang sejenis. 8. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (Khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), dapat pula diterbitkan dalam bentuk sertifikat atau konfirmasi
7. The provision of paragraph 6 above shall be mutatis mutandis applicable to printing and signing of convertible bond, warrant or other similar Equity Linked Securities 8. For shares administered by Collective Custody at Custody and Settlement Institution or Custodian Bank (particularly for collective investment contract), may be issued in the form of certificate or written confirmation signed by the
tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut. 9. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan : a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan; b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lainnya.
member(s) of the Board of Directors or such signature(s) shall be directly printed on said certificate or said written confirmation. 9. A written confirmation of shares issued by the Board of Directors kept in the Collective Custody shall at least indicate the following information: a. Name and address of the Custody and Settlement Institution or Custodian Bank administering such Collective Custody; b. Date of issuance of the written confirmation; c. Number of shares mentioned in the written confirmation; d. Amount of nominal value of the shares mentioned e. The provision that each share with the same class in the Collective Depository shall be equal and exchangeable one to another.
PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 7
REPLACEMENT FOR SHARE CERTIFICATE Article 7
1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan c. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
1. If a share certificate is damaged, then the replacement of said shares may be made if: a. The party requesting such share replacement is the owner of the share certificate; b. The Company has received the damaged share certificate; c. The Company shall be obligated to dispose the damaged share certificate after issuing the replacement share certificate
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: a. Perseroan telah mendapatkan bukti dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; b. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi; dan d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu selambat
2. If a share certificate is lost, the replacement of such lost certificate can be made if: a. The Company has received a reporting document from the Police of the Republic Indonesia regarding the lost of said share certificate; b. The party requesting replacement of share certificate is the owner of said share certificate c. The party requesting share certificate replacement has provided guarantees deemed sufficient by the Board of Directors of the Company; and d. Plan to issue replacement of the lost share certificate had been announced in the Stock Exchange where the shares of the Company are registered within
lambatnya 14 (empatbelas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. 3. Biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham itu harus di tanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. 4. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. 5. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti Konfirmasi Pencatatan Saham.
at the latest 14 (fourteen) days prior to the issuance of the share certificate replacement. 3. Expenses incurred for the issuance of a replacement for share certificate shall be borne by the respective shareholder. 4. The issuance of a replacement for share certificate according to this article, the original share certificate shall be null and void. 5. The provisions of this article 7 shall be applicable mutatis mutandis to the issue of replacement for collective shares certificate or substitute of Confirmation of Registration Share
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 8
SHAREHOLDERS REGISTER AND SPECIAL REGISTER Article 8
1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
1. Board of Directors of the Company shall keep and maintain a Shareholders Register and a Special Register at the Company’s domicile
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat: a. nama dan alamat para pemegang saham; b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham; c. jumlah yang disetor atas setiap saham; d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. The Shareholders Register shall contain: a. name and address of the shareholders; b. amount, number and date of acquisition of share certificate or collective share certificate owned by the shareholders; c. amount paid for each share; d. name and address of individual or legal entity holding a pledge on the share or fiducia recipient of the shares and the date of acquisition of such pledge or registration of the fiducia; e. statement concerning the payment of shares in a form other than cash; and f. other information deemed necessary by the Board of Directors and/or mandatory by the prevailing laws
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
3. The Special Register shall contain information on ownership of shares by the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners including their families in the Company and/or in other companies and the date of acquiring the shares.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan Surat kepada Direksi perseroan. Selama pemberitahuan itu belum
4. The Shareholders shall have to notify every change of their address by Letter to the Board of Directors of the Company. As long as such notification has not been made,
dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. 5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. 6. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatangan pencatatan atas perubahan tersebut oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. 7. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima jaminan fidusia, suatu gadai saham atau jaminan fidusia harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau jaminan fidusia atas saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham. 8. Setiap pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan atau cessie yang menyangkut saham atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. 9. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
then all summons and notification to the shareholders shall be valid if addressed to the latest address of the shareholders registered in the Shareholders Register
5. The Board of Directors shall be obliged to properly keep and maintain the Shareholders Register and the Special Register. 6. Registration and/or changes in the Register of Shareholders must be approved by the Board of Directors and evidenced by signing of the recording of the change in the Register of Shareholders by the members of the Board of Directors who are authorised to represent the Board of Directors 7. Upon request from the relevant shareholder or the pledgee or as the fiduciary receiver, a pledge or fiduciary of share(s) shall be recorded in the Register of Shareholders in a manner determined by the Board of Directors based on satisfactory evidence acceptable by the Board of Directors with respect to the relevant pledge or fiduciary of share(s). The acknowledgement of pledge of share(s) by the Company as required under article 1153 of the Indonesian Civil Code shall only be proven through the annotation of the pledge in the Register of Shareholders. 8. Each registration or annotation in the Register of Shareholders, including the annotation pertaining to any sale, transfer or cessie with respect to the shares or rights or interest upon shares shall be performed in accordance with the provisions of the Articles of Association and for shares registered on the Stock Exchange in Indonesia in compliance with the prevailing Capital Market regulations. 9. Each shareholder shall be entitled to access the Register of Shareholders and the Special Register relating to the related shareholder during the business hours of the Company.
PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 9
COLLECTIVE CUSTODY Article 9
1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
1. Shares in the Collective Custody at Custody and Settlement Institution are registered in the Register of Shareholders of the Company under the name of the Custody and Settlement Institution for the interest of the account holder at the Custody and Settlement Institution
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
2. Shares in the Collective Custody at Custodian Bank or Securities Company registered in the Shares/Securities account at the Custody and Settlement Institution shall be registered at the name of the pertinent Custodian Bank or Security Company for the interest of the account holder at the said Custodian Bank or Securities Company.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif.
3. If the shares in the Collective Custody at the Custodian Bank are part of the Shares/Securites portofolio of mutual funds in the form of collective investment contract and are not included in the Collective Custody of the Custody of the Custody and Settlement Institution, then the Company shall register said shares in the Shareholders Register on behalf of the Custodian Bank for the interest of all holders of Particapating Unit of said mutual funds in a form of said collective investment contract.
4. Perseroan wajib menerbitkan konfirmasi Pencatatan Saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
4. The Company shall have to issue a certificate or a written confirmation to the Custody and Settlement Institution or the Custodian Bank (particularly for collective investment contract) as evidance of registration in the Register of Shareholders of the Company.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek
5. The Company must transfer the shares in the Collective Custody registered under the name of the Custody and Settlement Institution or Custodian Bank (particularly for collective investment contract) in the Register of Shareholders of the Company to become on behalf of a party designated by the Custody and Settlement Institution or the concerned Custodian Bank. The request for transfer by Custody and Settlement Institution or Custodian bank shall be submitted in writing to the Company or the Securities Adminstrative Berau appointed by the Company.
yang ditunjuk oleh Perseroan. 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek. 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. 8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif, apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah. 9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. 10. Pemegang Rekening Efek yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Pemegang Rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. 11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya menyerahkan daftar tersebut kepada Perseroan selambatlambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk penyelenggaraan RUPS. 12. Manajer lnvestasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas Saham
6. The Custody and Settlement Institution, Custodian Bank or Securities Company, must issue a confirmation to the account holder evidending registration in the securties account. 7. In the Collective Custody, each share issued by the Company of the same type and classification are equal and is interchangeable amongst one another. 8. The Company shall have to decline recording a transfer of share in the Collective Custody, if the share certificate was lost or destroyed, unless the shareholder requesting said transfer can furnish adequate evidence and or sufficiant guarantee that he/she is actually the shareholder and said share certificate was really lost or destroyed. 9. The Company shall have to decline to record transfer of share to the Collective Custody, if the share is being pledge, is under consifaction under a court order or is under consifaction due to a criminal investigation. 10. A share/Securities account holder whose share is registered in the Collective Custody at Custody and Settlement Institution Custodian Bank or Securites Company is entitled to vote in the GMS, in accordance with the share owned by him/her registered in such account. Securities account holders entitled to vote in the GMS are those whose names are registered as Security Account Holder at the Custodian Bank or Securites Company on the date at the latest 1 (one) working day prior to the notice of GMS. 11. Custodian Bank and Securities Company shall have to submit a list of the names of the securities account holders including the number of the shares of the Company owned by each account to the Custody and Settlement Institution to be further submitted to the Company at the latest 1 (one) working day prior to notification of the GMS to be registered in the Shareholders Register speciafically prepared for the GMS. 12. The Investment Manager has the right to attend and vote in the GMS representing the shares kept included in the Collective Custody of the Custodian
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS.
Bank which is part of mutual funds portfolio in the form of collective investment contract and is not administrated in the Collective Custody of the Custody and Settlement Institution, provided that said Custodian Bank has have to submit the name of the Investment Manager at the latest 1 (one) working day prior to the date of the GMS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain tersebut kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut.
13. The Company shall distribute dividends, bonus shares or other rights relating to the share ownership in the Collective Custody to Custody and Settlement Institution and thereafter the Custody and Settlement Instrument shall distribute those dividends, bonus shares or other rights to the Custodian Bank and to Securities Company registered as the account holder at the Custody and Settlement Institution for further distribution to the account holders at Custodian Bank or Securities Company
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian, atas saham yang berada dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
14. The Company shall distribute dividens, bonus shares or other rights relating to the share ownership to Custodian Bank over the shares in the Collective Custody which is part of shares portfolio of mutual funds in the form of collective investment contract and not included in the Collective Custody at the Custody and Settlement Institution.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 tersebut ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek yang terdaftar pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal RUPS yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
15. The cut-off time to determine whether the securities account holder is entitled to receive dividend, bonus shares or other rights relating to the share ownership in the share ownership in the Collective Custody as stipulated in paragraph 14 is determined by the resolution a GMS, provided that the Custody Bank and Securities Company have to submit a list of the names of the securities account holder and the number of the Company’s share owned by each of said securities account holder to Custody and Settlement Institution which shall then submit it to the Company at the latest 1 (one) working day after the date of GMS to determine the shareholders entitled to receive such dividend, bonus shares and other rights.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 10
TRANSFER OF RIGHT ON A SHARE Article 10
1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham baru telah termasuk dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. 2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. 3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di mana saham tersebut dicatatkan. 4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. 5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. 6. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah. 7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak dipenuhi. 8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham, maka
1. In the event there is a change of ownership over a share, the original owner registered in the Register of Shareholders shall be deemed to remain the holder of such share until the name of the new owner has been entered into the Register of Shareholders of the Company, in any event, without prejudice to the approval of the authorised authorities, the prevailing regulations, and the rules of the Indonesian Stock Excahange where the shares of the Company are registered. 2. The transfer of right on a share must be based on a share transfer deed signed by the trasnferor and transferee or their authorised representatives. 3. The share transfer deed as stipulated in paragraph 2 of this article shall be in the form specified and/or approved by the Board of Directors and a duplicate thereof shall be submitted to the Company, provided that the form and manner of transfer of right on a share registered in the Stock Exchange has to be in accordance with the prevailing regulations of the Stock Exchange where such shares are registered. 4. The transfer of right on a share registered in the Collective Custody shall be performed through overbooking from one securities account to the other securities account in the Custody and Settlement Institution, Custody Bank and Securities Company. 5. The transfer of right on shares is permitted only after all of the provisions of the Articles of Association have been complied with. 6. The transfer of right is registered in the related Register of Shareholders and in the share certificate, said registration has to be signed by the members of the Board of Directors or their authorised representatives. 7. The Board of Directors by assigning a reason thereof, is entitled to decline to register any transfer of shares in the Register of Shareholders if the procedures required by the Board of Directors are not complied with or if one the requirements in the share transfer is not fulfilled.
Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. 9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. 10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek sebelum tanggal dilaksanakannya pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud. 11. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 11 pasal ini.
8. If the Board of Directors refuses to register any transfer of shares, then the Board of Directors has to send a notice of such refusal to the party intending to transfer his/her rights within 30 (thirty) calender days afer the receipt date of such registration request by the Board of Directors. 9. As for the Company shares registered in the Stock Exchange, each refusal to register the transfer of right of such shares shall have to be pursuant to prevailing Capital Market regulations. 10. The Shareholders Register has to be closed by the end of the last working day of the Stock Exchange prior to advertising the notice of the GMS, to determine the names of the shareholders entitled to attend said GMS. 11. Any party becoming entitled to a share due to the decease of a shareholder or due to any other cause of which the owner of a share by operation of law changes, upon presentation evidance of right of ownership as from time to time required by the Board of Directors, may apply in writing to be registered as a Shareholder. The registration shall only be made if the Board of Directors received such evidance of ownership, without prejudice to provisions in the Articles of Association 12. Any restriction, prohibitions and regulations stipulated in the Articles of Association regulating the right to transfer a right on a share and registration of the transfer of right on a share shall be mutatis mutandis applicable to all transfers of rights under the provision of paragraph 11 this Article.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 11
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Article 11
1. RUPS dalam Perseroan adalah : a. RUPS tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS luar biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 anggaran dasar ini. c.
1. The GMS of the Company are: a. Annual GMS, as stipulated in Article 12 of this Articles of Association; b. Other GMS which in the Articles of Associaton shall be referred to as Extraordinary GMS i.e. GMS convened at any time required whenver it is need as stipulated in Article 13 of this articles of association.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. The term GMS in this Articles of Association shall mean both the Annual and the Extraordinary GMS, unless expressly otherwise stated
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 12
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Articles 12
1. RUPS tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
1. The Annual GMS shall be convened every year, not later than 6 (six) months after the book year of the Company is closed.
2. Dalam RUPS Tahunan dibahas agenda sebagai berikut: a. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan. b. Diputuskan penggunaan laba perseroan. c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik. d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. At the Annual GMS shall be discussed the following agenda: a. Approval of the Annual Report as well as ratification of the Annual Financial Statement of the Company. b. To be resolved proposal of the appropriation of net profits. c. To be appointed the public accountant. d. Appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company (if necessary). e. Might be resolved other matters as may be properly brought up in the Meeting in accordance with the Articles of Association.
3. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan keuangan.
3. The approval of the Annual Report and the ratification of the Financial Statement by the annual GMS shall constitute a full release and discharge to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners on their management and supervision duties carried out during the previous book year, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Annual Financial Statement.
4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri RUPS tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. In the event that the Board of Directors or Board of Commissioners fails to convene the Annual GMS on the specified time, then 1 (one) or more shareholders jointly representing 1/10 (one tenth) of the total shares with valid voting rights shall be entitled to call the Annual GMS at the expense of the Company after obtaining a permit from the authorised institution in accordance with the regulations having the force of law.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 13
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Articles 13
1. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS luar biasa.
1. The Board of Directors or the Board of Commissioners is entitled to convene an
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS luar biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. 3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari atau dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu tersebut, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari atau dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. Apabila Dewan Komisaris lalai untuk melakukan pengumuman atau panggilan RUPS Luar Biasa setelah lewatnya waktu sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan terhitung sejak surat permintaan diterima olehnya, maka Pemegang Saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri RUPS Luar Biasa atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. 4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.
extraordinary GMS. 2. The Board of Directors is obliged to assemble and convene an extraordinary GMS upon the written request by the Board of Commissioners or from 1 (one) or more shareholders representing jointly 1/10 (one-tenth) of the total shares with valid voting rights. The written request shall be submitted by stating the matters to be discussed the reasons thereof. 3. The Board of Directors is obliged to make an announcement of AGM to the shareholders not later than 15 (fifteen) days or with regard to the legal provisions in force as from the date of request of the AGM accepted by the Board of Directors. If the Boards of Directors fails to announce the GMS after the lapse of the period, then the shareholders can resubmit the request of the request of GMS to the Board of Commissioners. Board of Commissioners is obliged to make an announcement of AGM to the shareholders not later than 15 (fifteen) days or with regard to the legal provisions in force as from the date of request of the AGM accepted by the Board of Commisiioners. The written request must be submitted recorded by mentions things that are to be discussed along with the reasons. When Board of Commissioners neglect to perform announcement or call Extraordinary GMS after the passage of time as defined in the legislation as from the letter of request accepted by him/her, then the relevant Shareholder who signed the request is entitled to call itself the Extraordinary General Meeting at the expense of the Company after obtaining permission from Chairman of the district court whose jurisdiction covers the domicile of the Company. 4. The implementation of General Meeting of Shareholders as set forth in paragraph 3 shall be subject to the decision of the Head of the District Court giving such permit
TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 14
PLACE AND NOTICE OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Article 14
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau provinsi tempat
1. The GMS shall be convened at the domicile of the Company or at the place of main business activities of the Company or at capital of the province of the domicile or place of main business activities or at the province of the Stock
kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan. 2. Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya Pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman dan tanggal Pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan Pemanggilan harus mengumumkan kepada para pemegang saham melalui sekurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa efek dan situs web Perseroan bahwa akan diadakan RUPS, tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar. 3. Pemanggilan untuk RUPS harus disampaikan kepada para pemegang saham melalui sekurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurangnya 21 (duapuluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. 4. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat, disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan Pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat 3 telah tersedia di kantor Perseroan, selambatnya sejak tanggal Pemanggilan Rapat dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham. 5. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, apabila: a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per duapuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan rapat yang bersangkutan; c. usulan mata acara rapat harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Exchange where the shares of the Company are registered. 2. At least 14 (fourteen) calender days prior to the notification of the GMS, excluding the dates of the announcement and notification, the party entitled to call shall obligated to announce to the shareholders by advertising in at least 1 (one) Indonesian daily newspaper with national circulation, the website of Stock Exchange and the website of the Company that GMS shall be convened, without prejudice to the provisions of the Articles of Association 3. The notice of GMS shall be sent to each shareholder by advertising in at least 1 (one) Indonesian daily newspaper with national circulation, the website of Stock Exchange and the website of the Company. Notice of the GMS shall be at least 2 (twenty one) calender days prior to said GMS, excluding the date of the notice and the date of the GMS. 4. The notice of the GMS shall state the day, date, time, place and the agenda of the Meeting accompanied with announcement that the materials to be discussed in the Meeting are available at the office of the Company from the date of the notice until the date of the GMS. The notice of the Annual GMS shall also state that the annual report as stipulated in Article 23 paragraph 3 is available at the office of the Company and that copies of the balance sheet and profit and loss statement for the recent book year may be obtained from the Company after submitting a written request by the Shareholders. 5. Proposal(s) by shareholder(s) shall be included in the agenda of the GMS, if: a. The proposal(s) concerned has been submitted in writing to the Board of Directors by 1 (one) or more shareholder(s) representing at least 1/20 (onetwenty) of the total shares with valid voting rights issued by the Company; b. The proposal(s) are received by the Board of Directors at least 7 (seven) calander days before the notice of meeting is issued; and c. The proposal(s) meeting agenda must be made in good faith, considering the interest of the Company, include reasons and materials proposal(s) meeting agenda item, and does not conflict with laws and regulations.
PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 15
THE CHAIRPERSON AND MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Article 15
1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris. Dalam hal Wakil Presiden Komisaris tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur. Dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS. Pimpinan RUPS dilarang mempunyai benturan kepentingan dengan agenda yang akan diputuskan dalam RUPS.
1. Unless otherwise provided under these articles of association, the GMS shall be presided over by President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent or not available due to whatever reasons of which impediment no evidence to third parties shall be required, then the Meeting shall be presided by the Vice President Commissioner. In the event that the Vice President Commissioner is absent or not available due to whatever reasons of which impediment no evidence to other parties shall be required, the Meeting shall be presided by 1 (one) of the members of the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or not available due to whatever reason of which impediment no evidence to whatever reason of which impediment no evidence to third parties shall be required, then the Meeting shall be presided by the President Director. In the event that the President Director is absent or not available due to whatever reason of which impediment no evidence to third parties shall be required, then the Meeting shall be presided by the Vice President Director In the event the Vice President Director is absent or not available due to whatever reason of which impediment no evidence to third parties shall be required, then the Meeting shall be presided by 1 (one) of the Members of the Board of Directors. In the event that all members of the Board of Directors are absent or not available due to whatever reason of which impediment no evidence to third parties shall be required, then the Meeting shall be presided by the Shareholders present in the GMS designated from and by participants of the GMS.
2. Dalam hal Presiden Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan
2. In the event that the President Commissioner has a conflict of interst over matters to be resolved in the GMS, then the GMS shall be presided by other member of the Board of Commissioners not having a conflict of interest. If all members of the Board of Commissioners have a conflict of interest, then the General Meeting of Shareholders shall be presided by the President Director In the event that the President Director has a conflict of interest over matters to be resolved in the GMS, then the GMS shall be presided by other member of the
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham Independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. 3. Ketua RUPS berhak meminta kepada mereka yang hadir pada Rapat untuk membuktikan hak mereka untuk menghadiri RUPS yang bersangkutan. 4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara RUPS. Berita acara RUPS tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua Rapat, yang harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS, yang ditunjuk untuk maksud tersebut oleh RUPS, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara RUPS tersebut. Berita acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga, tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS. 5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila berita acara RUPS dibuat oleh Notaris.
Boards of Directors not having a conflict of interest If all members of the Board of Directors have a conflict of interest, then the GMS shall be presided by one of the independent shareholders designated by the other shareholders present in the GMS. 3. The Chairman of the Meeting is entitled to request to those present in the Meeting to prove their rights in attending the related GMS. 4. Of all matters discussed and resolved in the GMS a minute of GMS shall be drawn up. Such minute of GMS shall have to be drawn up by a person present and designated by the Chairman of the GMS, which has to be signed by the Chairman of the Meeting and 1 (one) Shareholder or a proxy of a Shareholder present in the GMS, who was designated for that purpose by the GMS, to verify the completness and accuracy of the minutes of GMS of Shareholders. Such minutes of GMS shall serve as valid evidance for all Shareholders and third parties and over all resolutions adopted in the Meeting and on the matters occured in the GMS 5. The signatures stipulated in paragraph 4 of this article shall not be required if the minutes of meeting is drawn up by a Notary.
KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN Pasal 16 1.
QUORUM, VOTING RIGHT AND RESOLUTION Article 16
a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini
1. a. A General Meeting of Shareholders may be convened if attended by the Shareholders representing more than 1/2 half (half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company unless otherwise stipulated in this Articles of Association.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai maka dapat diadakan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, tanpa didahului dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
b. If the quorum stipulated in paragraph 1.a. is not reached, then a notice for a second General Meeting of Shareholders may be sent out, without being preceded by the issuance of an announcement of a General Meeting of Shareholders
c. Panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b harus dilakukan paling
c.
The notice stipulated in paragraph 1.b shall be sent at the latest 7 (seven)
lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum. d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai persyaratan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1.c di atas dan persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1.e di bawah. e. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. f. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di bidang Pasar Modal. Demikian dengan tidak mengurangi ketentuan tentang persyaratan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang ditetapkan menurut peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal termasuk kuorum Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui benturan kepentingan transaksi tertentu. 2.
Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan UndangUndang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
calender days prior to the date of the second General Meeting of Shareholders, excluding the date of the notice and the date of the General Meeting of Shareholders, explaining that a first General Meeting of Shareholders had been convened but the quorum was not reached d. The second General Meeting of Shareholders shall be convened at the earliest 10 (ten) calender days and at the latest 21 (twenty one) calender days from the date of the first General Meeting of Shareholders with the same requirements and agenda as required for the first General Meeting of Shareholders, except in relation to the requirement of the notice of the General Meeting of Shareholders as stipulated in paragraph 1.c above and quorum requirements as stipulated in paragraph 1.e below. e. The Second Meeting is valid and is entitled to adopt binding resolutions if attended by the Shareholders representating at least 1/3 (one-third) of the total shares with valid voting rights issued by the Company. f.
In the event the quorum for the second General Meeting of Shareholders is not reached, then upon request by the Company quorum for third vote cast for a resolution, notice, and time to convene the General Meeting of Shareholders shall determined by the Chairman of the competent authorities in the capital market.
As such, without prejudice to the quorum requirement of the General Meeting of Shareholders determined by the prevailing Capital Market regulations including quorum of a General Meeting of Shareholders to approve conflict of interest of certain transactions. 2. A shareholder may be representated by another shareholder or other person by virtue of a power of attorney. The power of attorney shall be made and signed in a form as determined by the Board of Directors of the Company, without prejudice to the stipulations of the prevailing Laws and Regulations applicable to civil evidance and has to be submitted to the Board of Directors at least 3 (three) working days prior to the relevant General Meeting of Shareholders.
3.
Ketua Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
4.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5.
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6.
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dan 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan meminta pemungutan suara dilakukan secara tertulis dan rahasia.
7.
Suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8.
Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul harus dianggap ditolak.
9.
Putusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar ini harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang khusus diadakan untuk
3. The Chariman of the Meeting is entitled to request that the power of attorney representating a Shareholder be shown to him/her in the General Meeting of Shareholders 4. In each Meeting each share shall grant to its owner the right to cast 1 (one) vote. 5. The members of the Board of Directors, the Board of Commisssioners and employees of the Company may act as proxies in the General Meeting of Shareholders, however the vote cast by them in the General Meeting of Shareholders shall not be counted in the voting. 6. Voting with respect to persons shall be executed by folded unsigned ballot and voting relating to other matters shall be executed verbally, except if the Chairman of the General Meeting of Shareholders decided otherwise without any objection from 1 (one) or more Shareholders jointly representing 10% (ten per cent) of the total shares with valid voting rights issued by the Company whom requested votes to be cast in writing and in confidence. 7. Blank votes or abstain shall be deemed as casting votes the same with the majority shareholders casting their votes. 8. All resolutions shall be adopted based on amicable resolutions. In the event that an an amicable resolutions could not be reached, then the resolutions shall be adopted based on voting by affirmative votes of more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights present in the General Meeting of Shareholders, unless otherwise stipulated in this Articles of Association. If the affirmative and objecting votes are equal, then the proposals are deemed rejected. 9. Resolutions concerning transactions with confilct of intersets as mentioned in Article 18 paragraph 8 of this Articles of Association shall be executed in an Extraordinary General Meeting of Shareholders convened specifically for such
keperluan tersebut yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen atau pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
purpose, attended by independet Shareholders or by Shareholders not having conflict of interest on said transaction pursuant to the provisions of the rules enforced in the Capital Market and regulations of the Stock Exchange where the shares of the Company are registered.
10. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraanpembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut: a. menurut pendapat Ketua Rapat Umum Pemegang Saham usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan; dan b. Usul tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
10. Proposal(s) by the Shareholders during discussions or voting in the General Meeting of Shareholders shall fulfil all requirements, as follows: a. In the opinion the Chairman of the General Meeting of Shareholders said proposal(s) are directly related to one of the agenda of the related General Meeting of Shareholders; and b. Such proposal(s) was submitted by 1 (one) or more Shareholders who jointly at least representing 10% (ten per cent) of the total shares with valid voting rights issued by the Company; c. In the opinion of the Board of Directors said proposal(s) are deemed directly related to the business of the Company.
DIREKSI Pasal 17
THE BOARD OF DIRECTORS Article 17
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurangkurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur dan seorang atau lebih diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur (bilamana diperlukan) dan atau seorang atau lebih diangkat sebagai Direktur.
1. The company shall be managed and lead by a Board of Directors consisting of at least 3 (three) members of the Board of Directors. one of them was appointed as president and one or more appointed as Vice President (if necessary) and or one or more appointed as Director.
2. Anggota Direksi yang diangkat harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Member of the Board of Director which appointed must fulfill the requirements according to the prevailing laws, including prevailing laws in the field of capital market and related to the business activities of the Company.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktuwaktu, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan
3. The members of the Board of Directors are appointed by the General Meeting of Shareholders, each for a period as from the date as resolved in the General Meeting of Shareholders appointing them until the closing of the second Annual General Meeting of Shareholders following the date of their appointment, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time assigning a reason thereto after such member(s) of the Board of Directors were given a chance to defend themeselves in such Meeting.
pemberhentian, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. 4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlah maksimumnya ditentukan oleh Rapat Umum Pernegang Saham dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris. 5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, sehingga jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 di atas atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
Such termination shall be effective as of the closing of the meeting terminating them, unless other dates are determined by such GMS. Members of the Board Directors whose terms have expired may be reappointed. 4. The members of the Board of Directors may be given salaries and/or allowance which amount shall be determined by the General Meeting of Shareholders and such authority may be delegated by General Meeting of Shareholders 5. If for any reason whatsover the total members of the Board of Directors becomes less than 3 (three) persons, then within 40 (forty) days from the occurrence of such vacancy must be announced notification of the AGM will be held to fill the vacancy. A person appointed to replace members of the Board of Directors that terminated under paragraph 3 above, or to fill to fill in a vacancy due to any reason or a person appointed in addition to the current members of the Board of Directors, has to be appointed for the remaining period of the existing members of the Board of Directors who are still serving.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
6. If for any reason the post of a member of the Board of Directors is vacant, then within 40 (forty) days after said vacancy occurred, a General Meeting of Shareholders appointing new member(s) of the Board of Directors shall be convened and the Company is temporary managed by the Board of Commissioners
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Anggota Direksi yang mengundurkan diri hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya, jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya.
7. A member of the Board of Directors is entitled to resign from his/her post by giving a prior written notice to the Company of his/her intention to do so at least 30 (thirty) days prior to the resignation date. A resigning member of the Board of Directors shall only be discharged from his/her responsibilities, if the General Meeting of Shareholders releases him/her from his/her responsibilities during his/her term of office.
8. Jabatan sebagai anggota Direksi berakhir apabila yang bersangkutan : a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 Pasal ini; b. tidak lagi memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
8. The term of office of a member of the Board of Directors shall terminate if such member of the Board of Directors: a. Resigns from his/her post pursuant to the provision of paragraph 6; b. No longer comply with the requirements of the prevailing regulations having the force of law; c. Passed away; d. Is dismissed by virtue of a resolutions of the General Meeting of Shareholders
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 18
DUTY AND AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS Article 18
1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah : a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. Memelihara dan mengurus harta kekayaan Perseroan.
1. The Board of Directors is fully responsible in undertaking its duties in managing the Company for the Company’s interest in order to achieve its purpose and objectives. The principal duties of the Board of Directors are: a. Lead and manage the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company; b. Maintain and manage the assets of the Company.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk untuk mengambil uang Perseroan di bank dari suatu kredit/pinjaman yang telah dibuka oleh perseroan) yang melebihi suatu jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh rapat Dewan Komisaris. b. menjamin hutang atau tanggungan dari pihak ketiga; c. membeli atau dengan cara lain mendapatkan barang tidak bergerak, yang melebihi suatu jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris; d. menyewakan, menjual atau memindahkan hak atau membebani hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain memindahkan atau menjaminkan barang tak bergerak milik Perseroan, yang melebihi suatu jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh rapat Dewan Komisaris; e. mendirikan perseroan baru atau turut serta dalam perseroan lain, melepaskan penyertaan modal atau mengalihkan hak, baik untuk sebagian maupun seluruhnya atas perusahaan-perusahaan di dalam maupun di luar negeri, apabila jumlah penyertaan modal atau pelepasan hak atas perusahaan perusahaan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris;
2. Each member of the Board of Directors shall in good faith be responsible to carry out his/her duties with due observance to the Articles of Association and/or the prevailing regulations. 3. The Board of Directors is entitled to represent the Company inside and outside the Court with respect to all matters and in all events, to bind the Company with other parties and other parties with the Company, as well as carry out all actions either with respect of management or of ownership, provided that: a. To receive loans or to extent loans on behalf of the Company (excluding to take the money of the Company in the bank of a credit/loan that has been opened by the company) that exceeds a certain amount from time to time determined by the meeting of Board of Commissioners meeting. b. To issue guarantee indebtedness or dependents of a third party; c. To purchase or otherwise acquire real property, that exceed the amount and period determined by the meeting of the Board of Commissioners; d. To rent, sell or alienate or encumber mortgage right, hypothecate or otherwise transfer or encumber real property owned by the Company exceed the amount and period of such loans exceed the amount and period determined by the meeting of the Board of Commissioners; e. To establish new company or to have participation in other company, releasing equity or transfer of company’s right , either in part or in whole on the companies at home and abroad, if the amount of equity or transfer of company’s right on the coorporation exceed the amount determined by the meeting Board of Commissioners; f. make a rental agreement of movable property or immovable proprety
f. membuat perjanjian sewa barang bergerak atau barang tidak bergerak (termasuk operating dan finance lease agreement), apabila jumlah dan jangka waktu sewa tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris. g. mengakhiri atau membatalkan sebelum waktunya perjanjian manajemen (managemant agreement) dan/atau perjanjian mengenai hak atas kepemilikan intelektual, termasuk tetapi tidak terbatas perjanjian bantuan teknik (technical assistance agreement), perjanjian lisensi (license agreement, perjanjian keagenan (agency agreement); Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu atau akta/dokumen yang bersangkutan ikut ditanda-tangani oleh Dewan Komisaris. Terhadap pihak ketiga, persetujuan Dewan Komisaris cukup dibuktikan dengan kutipan dari keputusan Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 4. Perbuatan Hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak Direksi harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang dimiliki sekurangkurangnya, 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. 5. Dan dalam hal kuorum dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS selanjutnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di bidang Pasar Modal. Pemberitahuan ini tidak disyaratkan untuk RUPS kedua dan selanjutnya, asal saja untuk menyelenggarakan Rapat Pertama telah dilakukan pemberitahuan sesuai
(including operating and finance lease agreement), if the amount and period of the lease exceeds the amount determined by the meeting Board of Commissioners; g. To terminate or cancel prematurely the management agreement and / or agreements on intellectual property rights, including but not limited to technical assistance agreement, the license agreement and agency agreement;
Board of Directors shall have to obtain written approval from members of the Board of Commissioners or deed/document are concerned participated signed by the Board of Commissioners. In relations to third party(s), the approval from the Board of Commissioners is validly verified through an extract of the approval resolutions from the Board of Commissioners signed by members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. 4. Any legal act to transfer, release of rights or encumber all or more than 50% (fifty percent) of the Company’s net assets in 1 (one) or several transaction(s), related each other or not, Board of Directors shall obtain the approval from the GMS attended or representated by the Shareholders holding at least 3/4 (threefourth) of the total shares with valid voting rights issued by the Company and approved by more than 3/4 (three-fourth) of the total shares with valid voting rights present in the General Meeting of Shareholders. In the event where the above mentioned quorum is not reached, then resolutions adopted in the second General Meeting of Shareholders are valid if attended by Shareholders or their authoried proxies representating at least 2/3 (two-third) of the total shares with valid voting rights present in the General Meeting of Shareholders.
5. And in the event that the Quorum of the second GMS mentioned above is not reached, then upon the Company’s request, the quorum, votes cast for resolutions, notification and time to convene a GMS shall be determined by the competent authorities of Capital Markets This notification is not required for the second GMS and further, if only to
Pasal 14 ayat 2 anggaran dasar ini, dan mata acara yang dibicarakan pada pokoknya sama dengan mata acara Rapat pertama, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
convene the First Meeting has been made notification in accordance with Article 14, paragraph 2 of the articles of association, and the agenda discussed in essence same as the agenda of the first Meeting, these provisions apply without prejudice to other provisions in these Articles of Associations.
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 8.
6. To execute legal actions which are transactions having conflicting of economic interest between the private economic interest of the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners or the principal Shareholders with the economic interest of the Company, the Board of Directors requires the approval from the GMS based on amicable resolutions or majority affirmative vote from shareholders not having confict of interest as stipulated in article 16 paragraph 8.
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 8 di bawah.
7. In the event the Company has conflicting interest toward personal interest of a member of the Board of Directors, then the Company shall be represented by the other member of the Board of Directors and in the event that the Company has conflicting interest toward the interest of all members of the Board of Directors, then in this event the Company shall be represented by the Board of Commissioners, in any event without prejudice to paragraph 8 below.
8. a. Presiden Direktur bersama-sama Wakil Presiden Direktur, atau b. Presiden Direktur bersama-sama seorang Direktur; atau c. Wakil Presiden Direktur bersama-sama seorang Direktur; berhak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, baik di dalam di luar Badan Peradilan.
8.
9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk suatu perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau sebagai wakil atau kuasanya, dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Without prejudice to its responsibilities, the Board of Directors, for certain transactions, is also entitled to appoint one person or as its representative(s) or proxy(s) by way providing the authority as stipulated in a power of attorney. The authority should be carried out in accordance with the Articles of Association of the Company.
10. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar perseroan adalah tidak sah.
10. All the actions of the members of the Board of Directors which is contrary to the Articles of Association of the company are not valid.
11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota
11. The allocation of duties and authorities of each member of the Board of Directorship shall be determined by a General Meeting of Shareholders and in the
a. President Director jointly with one Vice President Director; or b. 2 (two) Vice President Directors jointly; or c. President Director jointly with a Director; or d. A Vice President Director jointly with a Director; Are entitled and authorised to act for and on behalf of the Board of Directors as well as representing the Company.
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
event the General Meeting of Shareholders does not stipulate them, such duties and authorities shall be determined through resolutions of the Board of Directors.
RAPAT DIREKSI PASAL 19
MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS ARTICLE 19
1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan rapat lain yang diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya, atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
1. Board of Directors shall convened a meeting of Board of Directors periodically at least 1 (once) in every month and another meeting may be convened at any time when deemed necessary by the President Director or 1 (one) or more member(s) of the Board of Directors or upon written request of 1 (one) or more shareholder(s) who jointly represent 1/10 (one-tenth) of the total shares with valid voting rights.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi. 3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan secara langsung kepada anggota Direksi, atau melalui surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau melalui telefax, yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat berkala diadakan dengan menyampaikan bahan rapat kepada seluruh Direksi, kecuali ditetapkan lain oleh Direksi. 4. Pemanggilan Rapat itu harus mencatumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
2. The notice of the Meeting of the Board of Directors shall be carried out by the President Director or 1 (one) of the members of the Board of Directors. 3. The notice of the meeting of the Board of Directors shall be sent directly to each member of the Board of Directors or by registered letter againts proper receipt, or by telefax, immediately confirmed by registered letter at least five (5) days prior to periodically meetings held with conveying meeting materials to the entire Board of Directors, unless otherwise determined by the Board of Directors. 4. The notice shall state the agenda, date, time and place of the meeting.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan rapat berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. The Meeting of the Board of Directors shall be convened at the place of domicile of the Company or at the place of main business activities of the Company. If all members of the Board of Directors are present or represented, prior written notice shall not be required and the meeting of the Board of Directors may be convened anywhere in the territory of the Republic of Indonesia and the meeting entitled to adopt valid and binding resolutions.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan atau hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Wakil Presiden Direktur, dan dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak ada atau tidak dapat hadir atau
6. The Meeting of the Board of Directors shall be presided by the President Director; in the event that the President Director is absent or is not available, for which impediment no evidance to third parties shall be required, the meeting of the Board of Directors shall be presided by one of the Vice President Directors; and in
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi.
the event that the all Vice President Directors are absent or not available, for which impediment no evidance to third parties shall be required, then the meeting of the Board of Directors shall be presided by a member of the Board of Directors appointed by the members of the Board of Directors present and or represented in the Board of Directors meeting.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah angota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
7. A member of the Board of Directors may be represented at a Meeting only by another member of the Board of Directors designated by way of a power of attorney. 8. A meeting of the Board of Directors is valid and entitled to adopt legal and binding resolutions if more than 1/2 (half) of the incumbent members of the Board of Directors are present or represented in the meeting.
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili, dimana didalamnya termasuk Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur. 10. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan cara lain, tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap sebagai suara yang tidak dikeluarkan dan karenanya dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
9. Resolutions of the Meeting of the Board of Directors shall be adopted through deliberation for consensus. In the event that the deliberation for consensus could not be reached, then the resolution shall be adopted based on a voting with affirmative votes of more than 1/2 (half) of the incumbent members of the Board of Directors and/or represented, including the President or Vice President Director. 10. If affirmative and objecting votes are equal, then the Chairman of the Board of Directors Meeting which will be determine. 11. a. Each member of the Board of Directors present in a meeting is entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other member of the Board of Directors he/she represents. b. Voting shall be conducted through folded unsigned ballot, unless the Chairman of the Meeting decides otherwise without any objection from majority of those attending the Meeting. c. Blank votes and void votes shall be deemed as not having been legally cast and thus deemed non-existent and shall not be counted in determining the total votes cast. 12. The Minutes of Meeting of the Board of Directors shall be drawn up by a person present in the meeting designated by the Chairman of the Meeting and then shall be signed by the Chairman of the Meeting and by all members of the Board of Directors present in the Meeting, and conveyed to all members of the Board of
Apabila Berita Acara Rapat dibuat Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
Directors, to ensure the completness and correctness the Minutes of Meeting, such Minutes of Meeting shall serve as legal evidance against the members of the Board of Directors and for third party(s) regarding the resolutions taken and all matters happened in the meeting concerned. If the Minutes of Meeting is drawn up by the Notary, then such signatures is not required 13. The Board of Directors may also adopt valid and binding resolutions without convening a meeting of the Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writting in advance and all incumbent members of the Board of Directors have given their approval in writing on the proposal concerned and signed the resolutions. Resolutions of the Board of Directors so adopted have the same legal force as the resolutions adopted in a Meeting of the Board of Directors.
DEWAN KOMISARIS Pasal 20
THE BOARD OF COMMISSIONERS ARTICLE 20
1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurang nya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris dan seorang atau lebih sebagai Wakil Presiden Komisaris (bila diperlukan) atau seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
1. The Board of Commissioners consits of at least 3 (three) members of the Board of Commissioners, one of them may be appointed as President Commissioners and one or more appointed as Vice President Commissioners (if required) or one or more members of the Board of Commissioners.
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. The Board of Commissioners is a body and each member of the Board of Commissioners should not act individually but pursuant to a resolution of the Board of Commissioners.
3. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Members of the Board of Commissioners appointed shall fulfill the requirements according to prevailing law including prevailing Capital Market regulations and related to the business activities of the Company.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal pengangkatan mereka sebagaimana diputuskan dalam RUPS sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu
4. The members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS for a period as from the date as resolved at the GMS which binds them until the closing of the second annual General Meeting of Shareholders following the date of their appointement, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them any time assigning a reason thereto after such member(s) were given a chance to defend
dengan menyebutkan alasan dan setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat tersebut. 5. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 4 pasal ini. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat. 6. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. 7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlah dan jenisnya ditentukan oleh RUPS. 8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. 9. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan, sekurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya, jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya. 10. Jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir apabila yang bersangkutan: a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 9 pasal ini; b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; c. meninggal dunia;
themselves in said meeting. Such termination shall be effective as of the closing of the meeting terminating them, except if other dates determined by such Meeting. 5. GMS may appointed another person to replace a terminated members of Board of Commissioners pursuant to paragrapah 4 this article. A person appointed to replace a teminated members of Board of Commissioners or to fill in a vacancy due to any reason or a person appointed in addition to the current members of the Board of Commissioners, has to be appointed for the remaining period of the existing members of the Board of Commissioners. 6. Members of the Board of Commissioners whose term of office has end may be reappointed. 7. Members of the Board of Commissioners may be given honararium and/or remuneration which amount shall be determined by the GMS. 8. If for any reason the number of the Board of Commissioners to become less than 3 (three) persons, then within 6 (six) months from the occurrence of such vacancy, AGM shall convened to fill such vacancy. 9. A member of the Board of Commissioners is entitled to resign from his/her post by giving a written notice of his/her post by giving a written notice of his/her intention to the Company at least 30 (thirty) calander days prior his/her resignation date. A resigning member of the Board of Commissioners shall only be discharged from his/her responsibilities, if the General Meeting of Shareholders releases him/her from his/her responsibilities during his/her term of office. 10. The term of office of a member of the Board of Commissioners shall terminate if such member of the Board of Commissioners: a. resign from his post pursuant to the provision of paragraph 6 this article; b. does no longer comply with the requirements of the prevailing laws; c. passed away;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
d. is dismissed by virtue of a resolution of the GMS.
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 21
DUTY AND AUTHORITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS Article 21
1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. 2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki gedung-gedung,kantor-kantor dan halaman-halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
1. The Board of Commissioners shall supervise the policies of the Board of Directors in managing the Company, as well as giving advice to the Board of Directors. 2. The members of the Board of Commissioners individually as well as jointly shall be entitled during the Company’s office hours enter into the buildings, offices and premises or other places used or possessed by the Company and shall be entitled to inspect notes and documents, letters and other exhibits, to inspect and verify the cash position, etc. as well as to know all actions taken by the Board of Directors.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris. 4. Dewan Komisaris dengan putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya. 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya. 6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu atau dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
3. The Board of Directors shall be obliged to give all pertinent information about the Company as required by the Board of Commissioners in exercising their duties. 4. The Board of Commissioners with a decision taken by a majority vote is entitled at any time to suspend 1 (one) or more member(s) of the Board of Directors from his/her their post(s) when he/she (they) has (have) committed acts violating the Articles of Association and the prevailing laws or neglect their duties . 5. The temporary suspensions shall be notified to the person(s) concerned together with the reason thereof. 6. Within 90 (ninety) days after the date of said temporary suspension or with regard to the prevailing laws, the Board of Commissioners shall have to convene an Extraordinary GMS to decide whether the temporary suspend member(s) of the Board of Directors shall be permanently dismissed from or reinstated to his intital position, while the temporary suspended member(s) of the Board of Directors shall be given oppurtunities to be present to defend himself/herself (themselves)
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Presiden Komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun Wakil Presiden Komisaris yang hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 21 di bawah ini. 8. Apabila RUPS tersebut dalam ayat 6 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara atau dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sehingga untuk sementara Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
7. The Meeting stipulated in paragraph 6 of this article shall be presided by the President Commissioner; in the event that the President Commissioner is absent or is not available, of which impediment no evidence to third parties shall be required, the meeting shall be presided by one of the Vice President Commissioner; in the event that the Vice President Commissioners are absent or unavailable, then the meeting shall be presided by a person elected by and from those present in the meeting and the notices was executed pursuant to the provision of article 21 below. 8. In the event that a GMS in paragraph 6 this Article 6 has not been convened within 90 (ninety) days as of the date of the said temporary suspension or subject to the prevailing laws, then the temporary suspension shall be void by operation of law and the Board of Directors concerned shall be entitled to resume his/her (their) post(s). 9. In the event all members of the Board of Directors are temporary suspended so for a while the Company does not have more members of the Board of Directors, then the Board of Commissioners shall temporarily be required to manage the Company. In such event, the Board of Commissioners shall be entitled to confer temporary power of attorney to 1 (one) or more member(s) amongst them on their joint responsibilities.
RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 22
MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS Article 22
1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat lain yang diadakan atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
1. Board of Commissioners shall convened a meeting of the Board of Commissioner periodically at least 1 (once) in 2 (two) months and another meeting upon written request of the Board of Directors meeting or upon written request of a shareholder or shareholders jointly representing 1/10 (one-tenth) of the total shares with valid voting rights.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, dan dalam hal Presiden Komisaris berhalangan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris lainnya.
2. The notice of the Meeting of the Board of Commissioners shall be made by the President Commissioner, and in the event President Commissioner not available, The notice of the Meeting of the Board of Commissioner be made by 2 (two) member of the Board of Commissioner.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara langsung kepada anggota Direksi, atau melalui surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau melalui telefax, yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangkurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan dengan menyampaikan bahan rapat kepada peserta rapat.
3. The notice of the Meeting of the Board of Commissioners shall be sent directly to each members of the Board of Directors or by registered letter against proper receipt, or by telefax, immediately confirmed by register letter at least 5 (five) days prior to periodically meetings held with conveying meeting materials to the entire meeting participants.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
4. The notice of the meeting shall state the agenda, date, time and place of the Meeting.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. The meeting of the Board of Commissioners shall be convened at the domicile of the Company or at the place of main business activities of the Company. If all of the members of the Board of Commissioners are present or represented, such prior notice is not required and the Meeting of Board of Commissioner may be convened at the domicile of the Company or at the place of main business activities of the Company or anywhere in the territory of the Republic of Indonesia, as determined by the Board of Commissioners and the meeting entitled to adopt valid and binding resolution.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris, dalam Wakil Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
6. The Meeting of the Board of Commissioners shall be presided by the President Commissioner; in the event that the President Commissioner is absent or is not available, of which impediments no evidence to third parties shall be required, the Meeting shall be presided by one of the Vice President Commissioners; and in the event that the Vice President Commissioner are absent or not available, then the Meeting shall be presided by any one of the member of the Board of Commissioners appointed by the members of the Board of Commissioners present in the Meeting.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
7. A member of the Board of Commissioners may only be represented in the Meeting of the Board of Commissioners by another member of the Board of Commissioners by virtue of a writen power of attorney.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat, salah satunya Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris, harus hadir atau diwakili dalam Rapat.
8. The Meeting of the Board of Commissioners shall only be valid and may adopt valid and binding resolutions only if more than 1/2 (half) of the incumbent members of the Board of Commissioners, President Commissioner or Vice President Commissioner shall be present or represented at the Meeting.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari (para) anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, termasuk di dalamnya Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.
9. Resolutions of the Meeting of the Board of Commissioners shall be adopted based on deliberation for consensus. In the event that a deliberation for consensus could not be reached then the resolutions shall be adopted based on voting by affirmative votes of the incumbent members of the Board of Commissioners present and/or represented at the Meeting, including President Commissioner or Vice President Commissioner.
10. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak.
10. If affirmative and objecting votes are equal, then the proposal is assumed rejected.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap sebagai tidak dikeluarkan dan karenanya dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 12. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau kuasa anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Apabila Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. 13. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. 14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
11. a. Each member of the Board of Commissioners present has the right to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other member of the Board of Commissioners whom he/she represent. b. Voting shall be conducted verbally, unless the Chairman of the Meeting decides otherwise without the objection from majority votes of those who are present. c. Blank votes and void votes shall be deemed as not having been legally cast and thus non existent and shall not be counted in determining the total votes cast. 12. Minutes of Meeting of Board of Commissioners shall be drawn up and then shall be signed by he Chairman of the Meetng and all members of Board of Commissioners who is present and/or authorised proxies of Board of Commissioners and conveyed to the Board of Commissioners. If the Minutes of Meeting is drawn up by a Notary, then such signature is not required. 13. Minutes of Meeting of Board of Commissiners that drawn up and signed according to the provisions of paragraph 12 this Article and shall serve as legal evidance against the members of the Board of Directors and for third party(s) regarding the resolutions taken and all matters happened in the meeting concerned. 14. The Board of Commissioners shall also be entitled to adopt valid resolutions without convening a Meeting of the Board of Commissioners, provided that all
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
members of the Board of Commissioners have been notified in writing and all of the incumbent members of the Board of Commissioners have given the approval in writing of the proposal concerned and signed such resolution . Resolutions of the Board of Commissioners so adopted have the same legal force as the resolutions legally adopted in a Meeting of the Board of Commissioners.
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 23
BUSINESS PLAN, BOOK YEAR, AND ANNUAL REPORT Article 23
1. Paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
1. At the latest 30 (thirty) days before the start of the coming fiscal year, The Board of Directors shall prepare the annual business plan which includes annual budget of the Company to the Board of Commissioners, to obtain its approval.
2. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. The accounting year of the Company shall commence on the first day (1st) of January and shall end on the thirty-first (31st) day of December. At the end of December of each year, the Company closed the book.
3. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan. Laporan Tahunan harus memuat sekurang-kurangnya: i. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut. ii. laporan mengenai kegiatan perseroan. iii. laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. iv. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. v. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang telah lampau. vi. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. vii. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun buku yang baru lampau; Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor Perseroan paling lambat
3. At the latest 5 (five) months after the books of the Company is closed, the Board of Directors shall prepare an Annual Report in accordance with the prevailing regulations and signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to be submitted to the annual GMS. Annual Report must contain at least: i. Financial statements consisting of at least the last balance sheet for the financial year just ended in comparison with the previous financial year, a profit and loss statement for the financial year concerned, a cash flow report, and a report on changes in equity, and notes on the financial report; ii. a report on the activities of the company. iii. a report on the implementation Environmental and Social Responsibility. iv. details of problems which arose during the financial year which influenced the Company’s business activities. v. a report on the duty of supervision performed by the Board of Commissioners during the financial year just end. vi. the names of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. vii. salaries and allowances for members of the Board of Directors and salaries or honoraria and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the year just ended.
pada tanggal Panggilan RUPS tahunan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
Such Annual Report shall be made available at the office of the Company as of the notice to convene the General Meeting of Shareholders for ispections by the shareholders
PENGGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM Pasal 24
APPROPRIATION OF PROFIT AND DISTRIBUTION OF DIVIDEND Article 24
1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS tahunan mengenai penggunaan dan/atau pembagian keuntungan yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk persetujuan RUPS tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa keuntungan yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 dibawah ini serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.
1. The Board of Directors shall submit to the annual General Meeting of Shareholders a proposal relating to the usage and/or the appropriation of the undistributed net profit presented in the balance sheets and profit and loss statements for approval of the annual General Meeting of Shareholders, wherein it may be stated how much of the undistributed net profit can be set aside for the reserve fund as stipulated in article 25 below and proposal of the amount of the annual General Meeting of Shareholders, wherein it may be stated how much of the undistributed net profit can be set aside for the reserve fund as stipulated in article 25 below and proposal of the amount of the dividend that may be distributed, in any event not to prevent the right of the General Meeting of Shareholders to decide otherwise.
2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham. Pasal 14 ayat 4 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut. 3. Dalam hal RUPS tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen. 4. Berdasarkan keputusan rapat Direksi, Direksi dapat membagi dividen sementara (dividen interim) setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan
2. A dividend shall only be payable subject to the financial condition of the Company, based on resolution adopted by the General Meeting of Shareholders, in which resolution the time, manner and form of payment of the dividend shall be determined, with due observance of the prevailing Capital Market regulations as well as Stock Exchange where the shares of the Company are registered. Dividend for a share shall be payable to the person in whose name the share is registered in the Shareholders Register, on a date determined by the annual General Meeting of Shareholders resolving the distribution of dividends. Date of payment shall be announced by the Board of Directors to the shareholders. Article 14, paragraph 4 shall apply mutatis mutandis for the announcement. 3. In the Event the annual General Meeting of Shareholders does not resolve another appropriation, then the net profit after being deducated by mandatory reserve fund pursuant to the Laws and this Articles of Association shall have to be distributed as dividend.
keuangan perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut harus diperhitungkan dengan dividen final yang dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan ketentuan anggaran dasar ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. 5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disetujui oleh RUPS tahunan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. 7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.
4. Based on resolution of the meeting of the Board of Directors, the Board of Directors may distibute interm dividens after obtaining the approval from the Board of Commissioners, if company’s financial situation allows, provided that such interim dividends shall be offset against the dividends declared based on a resolution at the subsequent annual General Meeting of Shareholders adopted in accordance with the prevailing Capital Market regulations and Stock exchange regulations in the place where the Company's shares are listed. 5. In the event the profit and loss statement in one book year shows a loss which cannot be covered by the reserve fund, then the loss shall remain recorded and included in the calculation of the profit and loss statement and for the succeeding years the company shall be deemed as not having gained any profit during such recorded loss and with such inclusion in the profit and loss calculation it still has not been fully covered, without prejudice to the prevailing laws. 6. With due consideration to the Company’s earning for related book year, out of such net profit stated in the balance sheets and profit and loss statements approved by the Annual General Meeting of Shareholders, a tantiem may be given to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company which amount shall be determined by the General Meeting of Shareholders. 7. Net profit distributed as dividends which are left unclaimed after 5 (five) years after the determined payment date shall be put in a reserve fund specifically established therefore. Dividends in such reserve fund may be claimed by the Shareholders entitled thereto prior to the lapse of a 10 (ten) years period by showing the evidance for such right of said dividend acceptable to the Board of Directors of the Company Dividends unclaimed after the expiration of the lapse belong to the Company.
PENGGUNAAN DANA CADANGAN Pasal 25
APPROPRIATION OF RESERVE FUND Article 25
1. Bagian dari laba yang disediakan untuk Dana Cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. The portion of the net profit set aside for the reserve fund shall be determined by the General Meeting of Shareholders after considering recommendation of the Board of Directors (if any) and with due regard to the prevailing laws.
2. Dana Cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
2. Amount set aside for the reserve funds is up to an amount at least 20% (twenty per cent) of the issued capital and shall only be utilised to cover the losses suffered by the Company.
3. Apabila jumlah Dana Cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. If the amount of the reserve fund exceeds at least 20% (twenty per cent), then the GMS may resolve that the amount of the reserve fund exceeding the amount stipulated in paragraph 2 be utilised for the Company’s necessities.
4. Direksi harus mengelola Dana Cadangan agar dana tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. The Board of Director shall manage the reserve funds in order to gain profit therof, in a manner deemed proper by them with the approval from the member of the Board of Commissioners and with due regard to the prevailing laws.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.
5. Any profit earned from the reserve fund shall be recorded in the calculation of the profit and lose of the Company.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 26
AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION Article 26
1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
1. Amendment to the Article of Association shall be determined by the GMS, attended by Shareholders representating at least 2/3 (two-third) of the total shares with valid voting rights issued by the Company and the resolution shall be approved by more 2/3 (two-third) of the total shares with valid voting rights present in the General Meeting of Shareholders. The amandment of the Articles of Association must be drawn up in a Notary deed and in the Indonesian language.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan yang terbuka menjadi Perseroan tertutup wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. The amendment of the provisions in the Articles of Association regarding the change of name and/or the domicile, the purpose and objective as well as the business activity, the duration of the Company, the amount of the authorised capital, decrease of the subscribed and issued capital of the Company and the change of status of the Company from a public limited liability Company to a private limited liability Company, shall have to obtain the approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2
3. Amendments to the Articles of Associtaion relating to matters other than those
Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
stipulated in paragraph 2 of this article need only be notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of indonesia.
4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat serta untuk panggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan Pengumuman terlebih dahulu dan Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 5. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang di bidang Pasar Modal. 6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dengan mengacu pada ketentuan Pasar Modal yang berlaku.
4. If the quorum of the Meeting referred to paragraph 1 has not been reached, then at the earliest 10 (ten) calender days and at the latest 21 (twenty-one) calander days after the first Meeting is convened, a second General Meeting of Shareholders may be convened with the same requirements and agenda as for the first Meeting, except with regard to the notice which shall be made at the latest 7 (seven) calender days prior to the date of the second Meeting, excluding the date of the notice and the date of the meeting and for notice of said General Meeting of Shareholders, prior notification is not required and the second Meeting is valid and entitled to adopt binding resolutions if attended by the Shareholders representating at least 3/5 (three-fifth) of the total shares with valid voting rights issued by the Company and the resolutions is approved by more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights present in the Meeting. 5. In the event a quorum for the second Meeting is not reached, then upon request of the Company, quorum to cast for resolution(s), notice, and time to convene the GMS shall determined by competent authorities in the Capital Market.
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN Pasal 27
MERGER, CONSOLIDATION, ACQUISITION AND DEMERGER Article 27
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
1. With due regard to the prevailing laws, then merger, consolidation, acquisition, and demerger could only be convened based on the resolution of the General Meeting of Shareholders attended by the shareholders representating at least 3/4 (three-fourth) of the total shares with valid voting rights issued by the Company and the resolution is approved by more than 3/4 (three-fourth) of the total shares with valid voting right present in the Meeting. In the event the quorum mentioned above is not reached, then in the second GMS a resolution is valid if attended by shareholders or their authorised proxies representating at least 2/3 (two-third) of all shares with valid voting rights issued by the Company and approved by more than 3/4 (three-fourth) of total shares
6. Resolution regarding the decrease of capital must be notified in writing to all creditors of the Company and announced by the Board of Directors with reference to prevailing laws in the Capital Market
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Dan dalam hal kuorum dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS selanjutnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di bidang Pasar Modal.
with valid voting rights present in the Meeting. And in the event that quorum of the second GMS as mentioned above is not reached, then upon request of the Company, quorum for attending the meeting, number of votes to cast for resolution, notice and time to convene the next GMS of shareholders shall be determined by the competent authorities in the Capital Market.
2. Direksi wajib mengumumkan mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan atau pemisahaan Perseroan dengan mengacu pada ketentuan Pasar Modal yang berlaku.
2. The Board of Directors shall announce the summary of the plan of merger, consolidation, acquisition, or demerger with reference to prevailing laws in the Capital Market.
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 28
DISSOLUTION AND LIQUIDATION Article 28
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Dan dalam hal kuorum dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS selanjutnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di bidang Pasar Modal
1. With due regard to the prevailing laws, then dissolution of the Company may only be carried out based on the resolution of the General Meeting of Shareholders attended by the shareholders representating at least 3/4 (three-fourth) of the total shares with valid voting rights issued by the Company and the resolution is approved by more than 3/4 (three-fourth) of the total shares with valid voting rights present in the General Meeting of Shareholders. In the event the above mentioned quorum is not reached, then in the second GMS a resolution is valid if attended by shareholders or their authorised proxies representing at least 2/3 (two third) of the total shares with valid voting rights issued by the Company and approved by more than 3/4 (three-fourth) of all shares with valid voting rights present in the Meeting. And in the event where the quorum of the second General Meeting of shareholders mentioned above is not reached, then upon request of the Company, the quorum, number of votes to cast for a resolution, notice and time to convene suceeding GMS shall be determined by the competent authorities in the Capital Market.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya (jika didirikan untuk jangka waktu tertentu) atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka Perseroan harus dilikuidasi oleh satu atau lebih likuidator.
2. If the Company is dissolved, either due to expiration of the duration (if established for a certain period) or due to a resolution of the General Meeting of Shareholders or by a Court Decision, then the Company shall have to be
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. 4. Peraturan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan terhadap Direksi berlaku juga bagi likuidator. 5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan. 6. Likuidator wajib dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak Perseroan dibubarkan: a. Mendaftarkan pembubaran Perseroan serta nama, alamat likuidator dalam Daftar Perusahaan. b. Mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator dalam Berita Negara. c. Mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator dengan mengacu pada ketentuan Pasar Modal yang berlaku; dan d. Memberitahukan tentang pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta kepada Pejabat yang berwenang di Pasar Modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7.
a. Likuidator harus bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan; b. Sisa kekayaan setelah likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham dan setiap pemegang saham berhak menerima bagian sebanding dengan nilai nominal saham-saham yang telah disetor penuh yang dimilikinya; c. Likuidator harus mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
liquidated by 1 (one) or more liquidator(s). 3. The Board of Directors shall act as the liquidator if the resolutions of the GMS or resolutions stipulated in paragraph 2 do not appoint a liquidator. 4. Provisions concerning appointment, temporary suspension, dismissal, authority, obligation, responsibility of and supervision on the Board of Directors shall also be applied to the liquidator(s). 5. The fees for the liquidator(s) shall be determined by the GMS or a Court Decision. 6. The liquidator shall have within a period of 30 (thirty) days as of the dissolution of the Company: a. Registering the dissolution of the Company as well as the name, address of the liquidator in the Company. b. Announced the dissolution of the Company as well as the name and address of the liquidator in the State Gazette.. c. Announced the dissolution of the Company as well as the name and address of the liquidator subject to the prevailing laws in the Capital Market; and d. To inform about the dissolution of the Company as well as the name and address of the liquidator to the Minister of Law and Human Rights as well as to the competent authorities in the Capital Market subject to the prevailing laws. 7. a. The liquidator(s) shall be accountable to the GMS in respect of the liquidation performed; b. The remaining assets after liquidation shall be distributed to all shareholders and each shareholder shall be entitled to receive a portion in proportion with the nominal value of the fully issued shares he/she (they) holds (hold). c. The liquidator(s) has (have) to register and announce the result of the liquidation process in accordance with the prevailing regulations having the force of law. 8. The Articles of Association set forth in this Deed of Establishment and its subsequent amendements shall remain in force until the date the liquidation calculations are ratified by the GMS and a full release and discharge is accorded to the liquidators.
PERATURAN PENUTUP Pasal 29
OTHER PROVISIONS Article 29
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskan. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini wajib mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas atau akan diputuskan berdasarkan Keputusan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan/atau RUPS yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Akhirnya para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, menegaskan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut: a. Perseroan terbatas PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk sebanyak 1.036.752.580 (satu miliar tigapuluh enam juta tujuhratus limapuluh duaribu limaratus delapan puluh) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.103.675.258.000,(seratus tiga miliar enamratus tujuhpuluh lima juta dua ratus limapuluh delapan ribu Rupiah); b. Masyarakat, sebanyak 312.027.920 (tigaratus dua belas juta duapuluh tujuh ribu sembilanratus dua puluh) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.31.202.792.000,- (tiga puluh satu miliar duaratus dua juta tujuhratus sembilanpuluh dua ribu Rupiah).
Any matter not provided for or not adequately covered in these articles of association shall be decided in the General Meeting of Shareholders. Everything that is not or insufficiently regulated in the articles of association is obliged to heed the prevailing capital market regulations and the Law on Limited Liability Company or will be decided by Decision of Board of Directors Meeting, the Board of Commissioners, and / or the GMS that do not conflict with the prevailing capital market regulations and the Law on Limited Liability Company. Finally the appearers acting as mentioned above, confirms the Company's shareholders as follows:
a. Limited liability Company PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk owner of 1.036.752.580 (one billion thirty six million seven hundred fifty two thousand five hundred eighty) shares, or in a value of Rp.103.675.528.000,- (one hundred and three billion, six hundred seventy five million two hundred and fifty eight thousand Rupiah) b. Public, amounting 312.027.920 (three hundred twelve million twenty seven thousand nine hundred and twenty) or in a value of Rp.31.202.792.000,- (thirty one billion two hundred two million seven hundred ninety two thousand Rupiah).
