ANGGARAN DASAR INDONESIAN YOUNG HEALTH PROFESSIONALS’ SOCIETY PEMBUKAAN (piagam IYHPS) Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta didorong oleh suatu keinginan yang mulia dan luhur untuk membangun bangsa yang cerdas, terampil, maju, mandiri, berdaulat dan berkesejahteraan seyogyanya perlu penyiapan diri dengan berbagai hal, guna mewujudkan bangsa yang sehat mental dan spiritual, berkemakmuran dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan hal dimaksud, peningkatan profesionalisme di bidang kesehatan yang berbasis moral dan etika sebagai akar komitmen jati diri, perlu terus dipupuk dan dimantapkan sepanjang masa. Tonggak cita-cita bangsa yang terbingkai dalam azas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta undang-undang lainnya yang bersentuhan dengan dunia kesehatan sebagai landasan struktural, tentu harus terus diperjuangkan melalui berbagai profesi dan partisipasi pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia, setiap warga negara Indonesia wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar dapat berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, kami, insan yang tergabung dalam salah satu wadah berhimpun berbentuk Komunitas Profesional Muda Kesehatan Indonesia, dengan ini menyatakan tekad dan perjuangannya yang tertuang dalam suatu khasanah landasan organisasi dan operasional melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
BAB 1 NAMA DAN SIFAT Pasal 1 1. Organisasi ini bernama Komunitas Profesional Muda Kesehatan Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPMKI, ke dalam bahasa Inggris disebut “Indonesian Young Health Professionals’ Society 2. Akronim yang diakui untuk nama organisasi adalah IYHPS dan KPMKI. IYHPS dipakai sebagai akronim yang digunakan umum dalam setiap kegiatan tingkat wilayah, nasional, hingga internasional. KPMKI adalah akronim berbahasa Indonesia yang resmi digunakan sesuai dengan keperluan. Selanjutnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan disebut dengan ”Organisasi” 3. Organisasi resmi didirikan pada 17 Agustus 2014, di Jakarta, Indonesia. Pasal 2 Sifat organisasi adalah non-pemerintahan, non-profit, dan netral.
BAB 2 AZAS, FUNGSI, DAN TUJUAN Pasal 3 KPMKI berazaskan Pancasila. Pasal 4 KPMKI berfungsi untuk (Internal):
-
Mengatur kepentingan anggota dengan menerapkan keseimbangan kepentingan pribadi yang selaras dengan kepentingan bersama sesama anggota Mendorong pengurus senantiasa berfikiran terbuka dan kreatif, khususnya dalam penanganan masalah kesehatan melalui pendekatan kolaborasi interprofesi Senantiasa mengasah nilai kolaborasi interprofesi di antara pengurus Meningkatkan keahlian komunikasi pengurus, khususnya komunikasi antar tenaga kesehatan lintas profesi Meningkatkan jiwa kepemimpinan setiap pengurus Sebagai media pembelajaran soft skill bagi pengurus Menjadi wadah aspirasi dan komunikasi bagi tenaga profesional kesehatan muda Indonesia dalam mengembangkan potensinya
Pasal 5 KPMKI didirikan dengan tujuan untuk (eksternal): - Menjadi model kolaboasi interprofesi kesehatan, khususnya bagi tenaga profesional muda kesehatan Indonesia - Membantu memperkenalkan nilai kolaborasi interprofesi bidang kesehatan kepada tenaga kesehatan secara khusus dan masyarakat secara umum - Mendorong terwujudnya praktik kolaborasi kesehatan di masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan - Menjadi partner dan membantu pemerintah khususnya Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan dalam pengimplementasian praktik kolaborasi kesehatan - Menjadi partner organisasi atau lembaga lainnya dalam promosi kesehatan BAB III VISI DAN MISI Pasal 6 Visi organisasi adalah menguatkan kolaborasi interprofesi dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik melalui pendidikan kesehatan. Pasal 7 Misi organisasi adalah meningkatkan kesadaran kolaborasi interprofesi, menyediakan wadah komunikasi, mengoptimalikan profesional muda kesehatan sesuai dengan kompetensinya dalam berkontribusi kepada masyarakat, dan mengembangkan kemitraan yang strategis dengan pemangku kebijakan.
BAB IV LAMBANG Pasal 8 1. Lambang resmi IYHPS terdiri dari: a. Lingkaran putih yang di dalamnya terdapat tujuh buah seperempat bagian atas lingkaran terpotong mendatar dengan 7 warna yang disusun horizontal dan vertikal dan membentuk tanda silang/cross b. Ketujuh warna yang terdapat dalam lambang IYHPS secara berurutan setelah tulisan IYHPS searah jarum jam adalah warna ungu, nila, biru, hijau, kuning, jingga, merah. c. Tulisan Akronim IYHPS yang berwarna hitam pada arah pukul tiga d. Tulisan Indonesian Young Health Professionals’ Society dalam huruf kapital yang tersusun melingkar e. Lingkaran hitam yang melingkari keempat deskripsi lambang di atas (poin a sampai d) 2. Lambang resmi KPMKI hanya dapat dipakai oleh pengurus dan anggota KPMKI.
3. Lambang resmi dapat dipakai sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan organisasi 4. Pengubahan komposisi ukuran, tata letak, dan pengubahan lambang secara keseluruhan tidak dibenarkan. BAB V RUANG LINGKUP, STRATEGI DAN TUJUAN Pasal 9 Ruang lingkup kegiatan organisasi adalah mencakup pengembangan kapasitas profesional muda kesehatan, pemerhati kesehatan, pendidikan profesi kesehatan, kebijakan kesehatan, promosi kesehatan, penelitian, dan kerjasama multisektor.
Pasal 10 Ada 2 (dua) strategi utama dalam organisasi yaitu penguatan internal organisasi dan kolaborasi interprofesi dalam berkontribusi nyata untuk masyarakat.
Pasal 11 Dalam mencapai misi organisasi, dan meraih visi yang telah dirumuskan, organisasi akan melakukan langkah-langkah yang tercantum dalam tujuan sebagai berikut. 1. Mendasarkan pergerakan organisasi pada 2 strategi utama sesuai dengan konstitusi organisasi bab 3 pasal 10; 2. Menciptakan sistem organisasi bagi profesi kesehatan dan pemerhati kesehatan muda untuk dapat berkontribusi bagi masyarakat; 3. Mempromosikan dan membuka organisasi seluas-luasnya untuk seluruh profesional kesehatan dan pemerhati kesehatan untuk dapat memanfaatkan kesempatan dan potensi yang ada di dalam organisasi; 4. Menyusun dan melaksanakan sistem kaderisasi dan pelatihan bagi anggota organisasi; 5. Membuka dan menyebarkan informasi serta pintu kerjasama seluas-luasnya sesuai dengan tujuan organisasi; 6. Mendorong, mendukung, dan memberikan kontribusi pada pemerintah Indonesia atas usaha dan kebijakannya di kesehatan, dan kepemudaan; 7. Mendorong, mendukung, dan memberikan kontribusi pada masyarakat Indonesia atas usaha bersama meningkatkan derajat kesehatan; 8. Mengadakan kerjasama seluas-luasnya sesuai dengan ruang lingkup organisasi. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 12 Organisasi berdasarkan atas keanggotaan individu.
Pasal 13 Setiap individu adalah struktur unit terkecil dalam organisasi dan wajib mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku dalam organisasi.
Pasal 14
Anggota organisasi adalah profesional muda kesehatan Indonesia.
Pasal 15 Anggota biasa adalah dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, dan ahli kesehatan masyarakat yang berusia maksimal 35 tahun, warga negara Republik Indonesia (RI) yang memiliki
ijazah yang diakui oleh pemerintah RI. Pasal 16 1. Calon Anggota harus mempunyai ijazah profesi kesehatan. 2. Tata cara menjadi anggota (penerimaan keanggotaan) selanjutnya diatur dalam Standar Prosedur Operasional Tatalaksana Manajemen Anggota
Pasal 17 1. Anggota biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan maupun tulisan kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi serta memilih dan dipilih sebagai pengurus. 2. Tiap anggota hanya berhak mendapatkan satu Kartu Tanda Anggota (KTA) yang berlaku Nasional 3. Tiap anggota berhak mendapat informasi dari pengurus antara lain tentang perkembangan organisasi. 4. Tiap anggota berhak untuk memperoleh rekomendasi IYHPS untuk kepentingan keanggotaannya / keprofesiannya
Pasal 18 1. Anggota biasa berkewajiban menjunjung tinggi, mematuhi dan mengamalkan sumpah profesi dan kode etik profesi, AD/ART, segala peraturan dan keputusan KPMKI. 2. Membayar uang iuran setiap bulan serta kewajiban lainnya. 3. Berpartisipasi aktif pada setiap kegiatan KPMKI. 4. Menjaga dan mempertahankan kehormatan KPMKI. 5. Meningkatkan pengetahuan, memperhatikan kesejahteraan individu dan keluarga baik fisik maupun spiritual, meningkatkan rasa kesejawatan sesama anggota KPMKI.
Pasal 19 Berakhirnya masa keanggotaan dapat terjadi apabila: 1. Meninggal dunia 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan mengajukan secara tertulis kepada Pengurus dan selanjutnya diteruskan kepada Dewan Pengawas dan atau atas usul ketua divisi yang bersangkutan. 3. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART selama-lamanya 3 tahun
Pasal 20 Keanggotaan diberhentikan sementara dan atau tetap sebagai anggota KPMKI apabila:
1. Melanggar AD ART KPMKI 2. Anggota yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) tidak berhak menarik kembali iuran keanggotaan dan sumbangan lain yang ada dalam organisasi dan tetap berkewajiban mempertanggungjawabkan / menyelesaikan.
BAB VII DIVISI Pasal 21 Divisi adalah terminologi khusus untuk bagian yang mewakili lingkup kerja utama dalam organisasi.
Pasal 22 Penambahan, pengurangan, dan modifikasi lingkup kerja divisi hanya dapat dilakukan oleh divisi tertinggi dalam organisasi.
Pasal 23 Divisi yang ada dalam organisasi saat ini adalah: 1. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Divisi Hubungan Masyarakat 3. Divisi Dana Usaha 4. Divisi Penelitian, Pengembangan, dan Monitoring-Evaluasi 5. Divisi Promosi Kesehatan 6. Divisi Jurnalistik dan Penulis Muda Kesehatan (PENA-Kes) 7. Divisi Teknologi Informasi Komunikasi Kreatif
BAB VIII STRUKTUR DAN FUNGSI Pasal 24 Pergerakan organisasi dilaksanakan oleh fungsi-fungsi sebagai berikut: 1. Sidang umum organisasi (selanjutnya disebut kongres) 2. Dewan Pengawas 3. Divisi Eksekutif 4. Koordinator Wilayah
Pasal 25 1. Kongres adalah struktur tertinggi dalam organisasi dengan fungsi utama pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan tertinggi dalam organisasi. 2. Kongres terdiri dari Dewan Pengawas, divisi Eksekutif, dan Koordinator Wilayah. 3. Kongres terdiri dari Kongres Tahunan dan Kongres Luar Biasa a. Kongres Tahunan adalah pertemuan rutin yang dilakukan setiap tahun yang membahas tentang organisasi b. Kongres Luar Biasa adalah pertemuan yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan atas permintaan sedikitnya satu perempat anggota atau ebrdasarkan permintaan sedikitna satu perempat anggota atau berdasarkan permintaan tertulis dari Dewan Pengawas
4. Kongres dipimpin oleh presidium sidang dengan kriteria yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Pasal 26 Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terutama dalam hal hal pengembangan dan etika organisasi. Posisi Dewan Pengawas sejajar dengan Divisi Eksekutif.
Pasal 27 Divisi eksekutif menjalankan fungsi pelaksanaan keputusan, manajemen, administrasi, serta pengembangan organisasi, yang terdiri atas ketua, bendahara, sekretaris umum dan kepala divisi. Ketua memiliki fungsi utama sebagai pemimpin organisasi yang membawahi koordinasi wilayah dan divisi lain yang dibentuk dibawah ketua.
Pasal 28 Koordinator wilayah adalah struktur organisasi untuk mewadahi anggota-anggota individu di setiap wilayah yang memiliki mekanisme kerja dan administrasi sesuai dengan sistem yang berlaku yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku di organisasi. Struktur organisasi nasional-wilayah dilaksanakan dengan sistem desentralisasi. Koordinator Wilayah bertanggungjawab kepada ketua. BAB IX PERTEMUAN Pasal 29 Organisasi mengadakan Kongres satu kali dalam satu tahun yang diatur selanjutya dalam Anggaran Rumah Tangga
Pasal 30 Divisi-divisi dalam organisasi minimal bertemu langsung tiga kali dalam satu tahun, di luar pertemuan yang diadakan dalam pertemuan resmi organisasi
Pasal 31 Organisasi dapat mengadakan pertemuan di luar pertemuan resmi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan yang dimiliki oleh organisasi
Pasal 32 Divisi eksekutif adalah perwakilan resmi organisasi dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan dengan mengundang organisasi. Divisi eksekutif dapat menunjuk dan menyiapkan delegasi untuk mewakili organisasi. BAB X FINANSIAL Pasal 33
Sistem finansial organisasi terdiri dari anggaran nasional yang diatur oleh Divisi Eksekutif dan anggaran wilayah yang dikelola oleh dengan sistem desentralisasi.
Pasal 34 1. Sumber keuangan organisasi diperoleh dari uang iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan sumber lainnya yang sah 2. Dana abadi dari usaha-usaha lain dan tata cara memperoleh keuangan serta penataan administrasi keuangan diatur lebih lanjut
Pasal 35 1. Besarnya iuran anggota ditetapkan pada Kongres. 2. Besarnya iuran anggota ditetapkan dengan syarat pembayaran dapat dikutip akumulatif
Pasal 36 Keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud Pasal 35 digunakan untuk kepentingan organisasi meliputi : 1. Kesekretariatan 2. Pelaksanaan Kongres 3. Melaksanakan program-program organisasi 4. Kegiatan sosial, kemanusiaan dan keagamaan 5. Lain-lain yang dipandang perlu
Pasal 37 1. Keuangan dan harta benda organisasi harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus maupun anggota 2. Pemindahan atau pengalihan keuangan dan harta benda kepada pihak lain serta investasi dana dan usaha yang hanya dapat dilakukan menurut ketentuan organisasi
Pasal 38 1. Pengurus wajib membuat laporan keuangan dan harta benda organisasi secara periodik dan memberitahukan kepada anggota. 2. Pengurus bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta benda organisasi Pasal 39 Anggaran organisasi secara pusat akan ditetapkan setiap tahun oleh kongres. Kemudian kongres akan menyerahkan fungsi manajemen finansial kepada bendahara dalam divisi eksekutif untuk anggaran pusat.
Pasal 40 Manajemen dan administrasi finansial utama ada di bawah tanggung jawab Bendahara dalam Divisi Eksekutif.
Pasal 41 Pemasukan organisasi tidak bersumber dari dana yang tidak jelas asalnya dan dari sumber lain yang tidak sesuai dengan etika atau hukum yang berlaku di Indonesia.
Pasal 42 Anggaran organisasi direvisi paling banyak satu kali dalam satu tahun anggaran. Setiap pengeluaran dan pemasukan dana terikat oleh anggaran yang sudah ditetapkan.
BAB XI KERJASAMA Pasal 43 Organisasi dapat bekerjasama dengan pihak luar seperti pemerintah, organisasi nasional dan internasional, serta pihak lain yang sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup yang dimiliki organisasi.
Pasal 44 Kerjasama yang dilakukan atas dasar saling menghormati dan saling memberikan manfaat, serta tidak melanggar konstitusi atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi serta hukum yang berlaku atau diakui di Indonesia.
Pasal 45 Setiap divisi di organisasi dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain setelah dilaksanakan koordinasi dalam internal organisasi.
BAB XII KETENTUAN HUKUM DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN Pasal 46 Ketentuan hukum dan aturan-aturan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 47 Kongres adalah hukum tertinggi dalam organisasi. Kongres tidak dapat dibekukan dengan alasan apapun. Kongres ditetapkan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, serta tunduk pada hukum yang berlaku dan diakui di Indonesia.
Pasal 48 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah aturan-aturan dasar yang mengatur manajemen internal serta penatalaksanaan organisasi.
Pasal 49 Ketetapan Kongres adalah keputusan yang diambil oleh organisasi dalam Kongres, yang diamanahkan kepada divisi-divisi dan/atau perangkat organisasi terkait, yang kemudian dikoordinasikan oleh Divisi Eksekutif.
Pasal 50 Ketetapan Divisi Eksekutif adalah keputusan yang diambil oleh Divisi Eksekutif dalam manajemen serta penatalaksanaan organisasi. Ketetapan Divisi Eksekutif berkekuatan hukum dibawah Ketetapan Kongres.
Pasal 51 Program kerja dalam organisasi yang disusun oleh divisi-divisi yang ada, tunduk pada Kongres, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan ya telah diputuskan dalam Kongres.
Pasal 52 Jika ada keberatan atas penatalaksanaan organisasi yang berkaitan tentang ketetapan ataupun program kerja, maka akan diatur dan dicari jalan keluar sesuai dengan Kongres organisasi.
BAB XIII INTERPRETASI Pasal 53 Segala argumen dan/atau permasalahan yang terjadi karena adanya interpretasi yang berbeda atas Konres dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akan diselesaikan oleh Dewan Pengawas.
Pasal 54 Terjemahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam bahasa Inggris, setelah disetujui oleh kongres, diakui secara resmi dan berlaku hukum tetap.
BAB IV AMANDEMEN Pasal 55 Amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan oleh setiap anggota organisasi lewat mekanisme yang ditetapkan dalam Kongres dan diajukan paling lambat tiga bulan sebelum Kongres.
Pasal 56 Pengajuan amandemen akan dipelajari terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas sebelum diajukan dalam Kongres. Dewan Pengawas berhak memberikan petimbangan yang akan diputuskan oleh Kongres
Pasal 57 Pengajuan amandemen akan diputuskan oleh suara mayoritas absolut (dua pertiga dari jumlah peserta Kongres) dan kan dievaluasi selama satu tahun setelah amandemen berlaku. Jika amandemen yang diajukan ternyata terbukti memiliki efek menghambat jalannya organisasi, maka amandemen dapat dibatalkan melalui Kongres Luar Biasa.
BAB XV PENGESAHAN Pasal 58 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh Kongres
Pasal 59 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan sah berlaku setelah ditandatangani oleh Divisi Eksekutif yang ada dalam organisasi.
BAB XVI ATURAN PERALIHAN Pasal 60 Amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku setelah dua bulan disahkan.
Pasal 61 Selama dua bulan masa peralihan, akan dilaksanakan langkah-langkah sosialisasi dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan untuk jalannya amandemen setelah resmi diberlakukan.
BAB XVII PEMBUBARAN Pasal 62 1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilaksanakan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk maksud tersebut yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah pengurus. 2. Sesudah pembubaran segala kekayaan KPMKI diserahkan kepada badan sosial atau perkumpulanperkumpulan yang ditetapkan oleh Kongres.
BAB XVIII PENUTUP
Hal-hal yang diperlukan dan tidak tercantum dalam AD/ART ini akan ditetapkan oleh Pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan AD/ART KPMKI.
