NAMA
: WAWAN
NIM
: 12503241011
KELAS
: A1
ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Pendidikan yaitu Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan
proses
pembelajaran
agar
peserta
didik
secara
aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1, ayat 1). Pendidikan nasional
yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (Pasal 1, ayat 2). Struktur dan unsur pendidikan nasional yang berlaku di Indonesia berisi pendidikan
nasional,
sistem
pendidikan
nasional,
peserta
didik,
tenaga
kependidikan, pendidik, jalur pendidikan, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal, pendidikan jarak jauh, pendidikan berbasis masyarakat, standar nasional pendidikan,wajib belajar, kurikulum,
pembelajaran,
akreditas,
dewan
pendidikan,
komite
sekolah/madrasah, pemerintah. Selain itu pendidikan memiliki tujuan dan fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik.
Pendidikan
diselengarakaan
untuk
prosesproses
pembudayaan
dan
pemberdayaan keteladanan serta membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas
peserta
didik
dalam
proses
pembelajaran yang
berlangsung
sepanjang hayat. Ada beberapa sarana penunjang dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia daiantaranya yaitu:
Kurikulum Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan
pembelajaran
untuk
mencapai
pendidikan tertentu ( UU No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19 ).
tujuan
Tenaga kependidikan, Yaitu seseorang yang menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pe1ayanan
teknis dalam bidang pendidikan. Penyediaan sumberdaya pendidikan
yang
meliputi:
gedung
dan
perlengkapannya, sumber belajar seperti buku-buku dan alat-alat bantu mengajar dan dana yang memadai. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dalam Bab III, pasal 4 : "Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip demokratis, berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; prinsip satu kesatuan yang sistemik; prinsip pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik; prinsip keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik; prinsip pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung; prinsip pemberdayaan semua komponen masyarakat". Hak dan Kewajiban dalam Bab IV, pasal 5 : "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", dan "Setiap
warga
negara
bertanggung
jawab
terhadap
keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan". Peserta Didik dalam Bab V, pasal 12 bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak : "mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama", dan "mendapatkan
pelayanan
pendidikan
sesuai
dengan
bakat,
minat
dan
kemampuannya". Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan dalam Pasal 13 disebutkan : "Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya", dan "diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh". Standar Nasional Pendidikan dalam Bab IX, pasal 35, menyebutkan : "Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala". Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Bab XI pasal 40 ayat 2 : "Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban : Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis; Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan memberi teladan
dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya". Pendanaan
Pendidikan
pada
pasal
46
ayat
1
yang
menetapkan:
"Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat". Dan pasal 47 ayat a dan 2, yakni : "Sumber pendanaan
pendidikan
ditentukan
berdasarkan prinsip
keadilan,
kecukupan, dan berkelanjutan, dan Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pendidikan menjadi hak bagi seluruh masyrakat tanpa mempedulikan keadaan dan kondisi yang terjadi pada masyrakat. Setiap peserta didik berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah serta mempunyai kewajiban yang harus menjadi tanggung jawabnya menjadi peserta didik di Indonesia baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pendidikan yang diselenggarakan terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain, serta pendidikan juga dapat dilakukan dengan sistem jarak jauh. Pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang tanpa memungut biaya. Yang merupakan tanggung jawab negara dan diatur lubih lanjut dengan PP. Setiap warga Negara berhak mengikuti
program
wajib
belajar
yang
diselengarakan
pemerintah tanpa
memungut biaya. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan sarana prasarana, pendidikan. Dan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengolaan, dan pembiayaan tersebut. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional untuk
mewujudkan
tujuan
pendidikan
nasional,
sesuai
dengan
satuan
pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kerangka dasar dan sruktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan pada perguruan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional untuk setiap prodi. Tenaga pendidik bertugas melaksanakan administrasi, pengolahan, pengawasan, Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesianal bertugas malaksanakan proses pembelajaran, menilai
hasil,
melakukakan pembimbingan
melakukan penelitian
dan
pengabdian
pada
dan
pelatihan,
serta
mayarakat. Setiap
satuan
pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang
memenuhi
keperluan
pendidikan
sesuai
dengan
pertumbuhan
dan
perkembangan potensi isik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sumber pendanan pendidikan
ditentukan
berdasarkan
prinsip
keadilan,
kecukupan
dan
berkelanjutan. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, eisensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri, pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional untuk menjamin mutu pendidikan nasional.Masyarakatat dapat berperan serta sebagai, pelaksana,
dan
pengguna
hasil
pendidikan
serta
masyarakat
berhak
menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan informal dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidikan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hail belajar peserta didik secara berkesinambungan, akredutasi di lakukan atas daar kriteria yang bersifat terbuka, dan sertiikat berbentuk ijazah dan sertiikat kompeteni. KESIMPULAN: UU
Please download full document at www.DOCFOC.com Thanks
