ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI SUMATERA UTARA (STUDI PUTUSAN MA-RI NO. 382 K/TUN/2010) TESIS
OLEH
WAHANA GRAHAWAN MANURUNG 107005020/HK
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
Universitas Sumatera Utara
ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI SUMATERA UTARA (STUDI PUTUSAN MA-RI NO. 382 K/TUN/2010)
TESIS
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
OLEH
WAHANA GRAHAWAN MANURUNG 107005020/HK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
Universitas Sumatera Utara
LEMBAR PENGESAHAN
JUDUL TESIS
: ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI SUMATERA UTARA (STUDI PUTUSAN MA - RI NO. 382 K/TUN/2010)
NAMA
: WAHANA GRAHAWAN MANURUNG
NIM
: 107005020
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
Menyetujui, Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum
Pembimbing II
Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH
Pembimbing III
Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum
Dekan
Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK Investor asing akan menanamkan modal di Indonesia apabila adanya perangkat hukum yang jelas. Peranan hukum dalam mendukung penanaman modal asing sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. Guna mengundang penanaman modal khususnya investor asing ke Indonesia selain diperlukan adanya pengaturan pemerintah yang konsisten dan terpadu agar dapat memberikan keuntungan bukan hanya kepada investor asing saja tetapi juga pemerintah Indonesia khususnya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya yang kian tahun dirasakan sudah cukup stabil. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kebijakan dasar pemerintah terhadap investor asing dan domestik berdasarkan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap investor asing, kepastian hukum yang dihadapi oleh investor asing dalam kegiatan penanaman modal di Sumatera Utara dalam putusan MA-RI No. 382 K/TUN/2010. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan menekankan pada langkah langkah spekulatif - teoritis dan analisis normatif - kualitatif. Pemerintah wajib memberikan perlakuan yang sama (tidak diskriminatif) kepada investor berdasarkan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Perlakuan tersebut meliputi perlakuan sama berdasarkan prinsip national treatment dan prinsip the most favoured nations. Perlakuan sama dalam konteks national treatment tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) dan penerapan perlakuan sama dalam pengertian the most favoured nations ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada para investor asing yakni dengan memperbaiki tatanan ketentuan peraturan perundang undangan penanaman modal serta pelaksanaan dari ketentuan perundang - undangan tersebut, memperbaiki fasilitas dan pelayanan penanaman modal, memberikan jaminan keamanan investasi, dan mengendalikan pelaksanaan penanaman modal. Penelitian dari kasus yang terjadi terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 382 K/TUN/2010 menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus yang terjadi pada PT. Socfin Indonesia (Socfindo) karena adanya ketidakpastian hukum. Terjadinya tumpang tindih peraturan dapat dilihat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tahun 1971 dan 1972, padahal tanah tersebut terdapat alas hak yaitu alas hak yang dimiliki oleh NV. Sukaradja Cultuur My dalam Surat Tanah tertanggal 28 Januari 1928 dan telah digunakan sebagai lahan perkebunan sejak tahun 1928. Peraturan perundang undangan yang tumpang tindih dapat merugikan investor dalam hal ini PT. Socfin Indonesia (Socfindo).
Kata kunci : Penanaman Modal, Perlindungan Investor Asing.
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
Foreign investors want to invest their capital in Indonesia if there is legal certainty in investment. The role of law in supporting foreign investment is urgently needed in order to create legal certainty. In order to invite investors, especially foreign investors, to Indonesia, a consistent and integrated government regulation is needed in order to give the benefit not only to foreign investors but also to the Indonesian government, especially in increasing the economic growth which develop stable each year. The problems which were discussed in the research were about the government’s main policy on domestic and foreign investors based on Law No. 25/2007 on Capital Investment, the government’s attempt to give legal protection to foreign investors, and legal certainty for foreign investors in investing their capital in North Sumatera as it is stipulated in the Ruling of MA-RI no. 382 K/TUN/2010. The research used judicial normative approach with prescriptive design. It used secondary data which comprised legal materials obtained through literature study and the stages of speculative, theoretical, and normative qualitative analysis. The government should give equal treatment (not discriminative) to investors based on Law No. 25/2007 on Capital Investment. This equal treatment should be based on the principle of national treatment and the principle of the most favored nations. The equal treatment in the context of national treatment is stipulated in Article 4, paragraph (2), and the equal treatment in the sense of the most favored nations is stipulated in Article 6, paragraph (1) of Law No. 25/2007 on Capital Investment. The protection given by the government to foreign investors is by improving the structure of legal provisions on investment and the implementation of these legal provisions, improving the facilities and services for investors, giving investment security, and controlling capital investment. The research of the case which occurs in the Ruling of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 382/ K/TUN/2010 indicates that there is the law enforcement in the case which occurs in PT Socfin Indonesia (Socfindo) because there is no legal certainty. The overlapping of regulations can be seen in the publication of The Directives of the Governor of North Sumatera in 1971 and in 1972 although the land had legal basis owned by NV Sukaradja Cultuur My in the Land Certificate on January 28, 1928 and has been used as plantation area since 1928. The overlapping regulations can harm investors; in this case, PT Socfin Indonesia (Socfindo). Keywords: Capital Investment, Protection for Foreign Investors
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan atas kehadirat Allah SWT karena hanya dengan berkat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Analisis Terhadap Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Sumatera Utara (Studi Putusan MA - RI No. 382 K/TUN/2010)”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dorongan moril berupa masukan dan saran, sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum selaku ketua pembimbing, Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum dan Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum selaku anggota pembimbing, juga Bapak Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum dan Bapak Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum selaku para anggota penguji yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Juga semua pihak yang telah berkenan memberi masukan dan arahan yang konstruktif dalam penulisan tesis ini sejak tahap kolokium, seminar hasil sampai pada tahap ujian tertutup meja hijau sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih sempurna dan terarah. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp. A(K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan
Universitas Sumatera Utara
dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. 3. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan dorongan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini. 4. Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan dorongan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini. 5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta ilmu yang sangat bermanfaat selama Penulis mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di bangku kuliah. 6. Seluruh Staf/Pegawai di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama menjalani pendidikan. 7. Rekan - rekan Mahasiswa dan Mahasiswi di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, khususnya angkatan tahun 2010 dan Kelas Reguler B yang telah banyak memberikan motivasi kepada Penulis dalam penyelesaian tesis ini.
Universitas Sumatera Utara
Sembah sujud saya kepada Ayahanda Drs. Mochtar Manurung, MM dan Ibunda Siti Rayadha Sinurat juga kepada mertua Husni Nasution, SH, M.Kn dan Sinta Uli Pulungan, SH, M.Hum serta istri tercinta Karina Utari Nasution, SH, M.Kn dan buah hati tersayang Lathifah Namira Manurung yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan doa yang tidak putus - putusnya serta memberikan semangat dan doa kepada Penulis. Penulis menyadari sepenuhnya tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan Penulis kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama para pemerhati hukum perdata pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya. Demikian pula atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin Ya Rabbal ‘Alamin.
Medan, Februari 2013 Penulis,
Wahana Grahawan Manurung
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. DATA PRIBADI Nama
: Wahana Grahawan Manurung, SH.
Tempat/Tanggal Lahir
: Jakarta, 11 Juni 1983
Jenis Kelamin
: Laki – Laki
Agama
: Islam
Status
: Menikah
Alamat
: Jl. Karya Wisata Komp. Citra Wisata Blok V No. 17 Medan
Telepon/HP
: (061) 7864324 / 08139700803
II. PENDIDIKAN FORMAL 1. SD Negeri 03 Pagi Jakarta Pusat
Tahun 1989 – 1995
2. SMP Negeri 78 Jakarta Pusat
Tahun 1995 – 1998
3. SMU Negeri 1 Jakarta Pusat
Tahun 1998 – 2001
4. Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2001 – 2008 5. Strata 2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum USU Tahun 2010 – 2013
III. PEKERJAAN PT. ANGKASA PURA II (Persero) Jakarta
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
Halaman ABSTRAK ............................................................................................................
i
ABSTRACT ............................................................................................................ ii KATA PENGANTAR ............................................................................................ iii DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................................ vi DAFTAR ISI ........................................................................................................... vii BAB I
PENDAHULUAN .................................................................................
1
A. Latar Belakang .................................................................................
1
B. Permasalahan ................................................................................... 16 C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 17 D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 17 E. Keaslian Penulisan ........................................................................... 18 F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi ......................................... 20 1. Kerangka teori............................................................................ 20 2. Kerangka Konsepsi .................................................................... 30 G. Metode Penelitian ............................................................................ 31 BAB II
KEBIJAKAN DASAR PEMERINTAH TERHADAP INVESTOR ASING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL ........................................ 35 A. Kebutuhan Indonesia Terhadap Penanaman Modal Asing ............. 35 B. Masalah - masalah dalam Penanaman Modal di Indonesia ............ 41 C. Pembaharuan Hukum Penanaman Modal di Indonesia .................. 46 D. Kebijakan Dasar pemerintah Terhadap Investor Asing dan Domestik .................................................................................. 52 1. Perlakuan sama berdasarkan prinsip nasional (National Treatment Principle) .................................................................. 55 2. Perlakuan sama berdasarkan prinsip nasional kombinasi (Most Favoured Nation) ........................................................... 56
Universitas Sumatera Utara
BAB III
UPAYA
PEMERINTAH
DALAM
MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR ASING ....................... 63 A. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Memperbaiki Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ............... 63 B. Memperbaiki Fasilitas dan Pelayanan Penanaman Modal .............. 67 C. Memberikan Jaminan Keamanan Investasi .................................... 76 D. Mengendalikan Pelaksanaan Penanaman Modal ............................ 80 BAB IV
KEPASTIAN HUKUM YANG DIHADAPI OLEH INVESTOR ASING DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 382 K/TUN/2010 .................................................................................. 85 A. Faktor yang Mengakibatkan Terjadinya Sengketa Penanaman Modal .............................................................................................. 85 B. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal ..................................... 90 C. Harmonisasi Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal ...............104 D. Kepastian Hukum Bagi Investor Asing Di Sumatera Utara ............109 E. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 382 K/TUN/2010 ...................................................................................114 1. Kasus Posisi ................................................................................114 2. Pertimbangan dan Putusan ..........................................................119 3. Analisis Putusan ..........................................................................123
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN..............................................................128 A. Kesimpulan ......................................................................................128 B. Saran ................................................................................................130
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................131
Universitas Sumatera Utara
