ANALISIS TENTANG PERILAKU PEMILIH PADA PILKADA TAHUN 2005 DI SURAKARTA

ISSN. 1907 - 0489 Oktober 2008

Spirit Publik Volume 4, Nomor 2 Halaman: 199 - 214

ANALISIS TENTANG PERILAKU PEMILIH PADA PILKADA TAHUN 2005 DI SURAKARTA (Studi Deskriptif tentang Perilaku PNS Pemerintah Kota Surakarta dalam Pilkada tahun 2005 di Surakarta) Analysis of Voter’s Behaviour in The 2005 Local Mayor Election at Surakarta (A descriptive study about civil servant behaviour usage in the 2005 local mayor election at Surakarta) Sudaryanti Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta (0271) 637358 (Diterima tanggal 22 Juli 2008, disetujui tanggal 11 September 2008)

Abstract This research tries to describe the voter’s behaviour (civil servants behaviour of Surakarta municipality) in the 2005 local mayor elections at Surakarta. The research question is how the civil servants of Surakarta municipality behaviour in the 2005 local mayor election at Surakarta ? Theories developed in this research is defined from voting behaviour on the basis of Afan Gaffar oppion that quoted by Muhammad Asfar. This theory involves three models or approaches in determining, that are: Sociologic, psychologic and rational politic approarch. Besides founding on rational politic approach, this research is also using mass communication theory; mainly the effect of uses and gratifications model, and interpersonal communication theory. That is information seeking behaviour model. Those theories are combined to get clear description about the voters’ behaviour. Descriptive approach is used in this research and single case is chosen as the strategy. Interview, observation and documentation are chosen as the data collection tool. The data, then, is trianggulated to get verified and validated. The analysis involves three major components that are data reduction, data presentation and conclusion. The research reveals that there is paradigm changing that effects voters’ behavior among civil servant. Politic party where the candidate belong, political issues/programs raised by the candidates and candidate manner are the main orientation for the civil servant to vote to. The orientation encourages the voter to use mass media to get more information about the candidate. The voters then is confirmed the information got from the media with friends and/or college. Keywords: Voting Behaviour, Mass Communication, Interpersonal Communication.

PENDAHULUAN

oleh

bangsa

demokrasi Bangsa menyelenggarakan

Indonesia pemilu

baru untuk

saja memilih

Indonesia

di

bagi

tengah-tengah

pembangunan berlangsungnya

masa transisi. Setelah

pemilihan

presiden

secara

presiden dan wakil presiden secara langsung,

langsung. Agenda demokrasi berikutnya adalah

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tanpa

pemilihan kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati

diwarnai dengan kekerasan dan kerusuhan yang

dan Walikota. Hal ini merupakan perwujudan

berarti. Walaupun agenda politik ini baru pertama

dari pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang

kali digelar oleh bangsa Indonesia, namun

menegaskan

gagasan pemilihan presiden secara langsung

Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara

merupakan kemajuan pesat yang bisa dicapai

demokratik, sekalipun tidak ditegaskan “dipilih

bahwa

Kepala

Daerah

yakni

199

Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008 Hal. 199 – 214

langsung oleh rakyat”. Untuk melaksanakan

seluruh Indonesia, tercatat 163 daerah yang masa

pasal 18 ayat (4) UUD 1945, maka dalam

jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun

pemilihan kepala daerah diatur dengan UU No.

2004 dan 2005, dan segera menyelenggarakan

32 tahun 2004 sebagai revisi dari UU no. 22

pilkada pada tahun 2005 (Agun Gunandjar

tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sudasa, 2005). Mulai bulan Juni 2005 pilkada

Mulai bulan Juni 2005 Indonesia untuk

harus digelar di 226 daerah, meliputi 11

pertama kali telah menyelenggarakan pemilihan

pemilihan Gubernur, 179 pemilihan Bupati dan

kepala daerah secara langsung berdasarkan UU

36 pemilihan Walikota (Kompas 26 Pebruari

No. 32 tahun 2004. Satu kemajuan yang berarti

2005). Sementara itu di Jawa Tengah untuk tahun

bagi sejarah bangsa Indonesia dimana telah ada

2005 pilkada digelar di 17 Kabupaten/ Kota

perubahan paradigma pemilihan kepala daerah

(Komisi

dari pemilihan kepala daerah dengan sistem

Surakarta, 2005).

Pemilihan

Umum

Daerah

Kota

perwakilan melalui DPRD, berubah menjadi

Menurut Undang-undang No. 32 tahun

pemilihan kepala daerah dengan sistem pemilihan

2004 pasal 59 ayat (1), dinyatakan bahwa

langsung. Hal ini akan membuka ruang yang

pasangan

lebih luas bagi partisipasi rakyat dalam proses

berpasangan oleh partai politik atau gabungan

demokrasi. Karena pemilihan kepala daerah

partai-partai politik. Sedangkan partai politik atau

dengan

gabungan

sistem

perwakilan

melalui

DPRD

calon

yang

partai-partai

diusulkan

politik

secara

yang

dapat

ternyata sarat dengan rekayasa, begitu mudah

mendaftarkan sebagai pasangan calon adalah

diintervensi, adanya politik uang, politik dagang

partai politik atau gabungan partai-partai politik

sapi, tawar-menawar dan berbagai penyimpangan

yang telah memenuhi persyaratan perolehan

lainnya.

sekuarang-kurangnya 15% dari jumlah kursi Pemilihan

(pilkada)

DPRD, atau 15% dari akumulai perolehan suara

langsung diharapkan akan menghasilkan figur

sah dalam pemilihan anggota DPRD yang

kepemimpinan yang aspiratif, berkualitas dan

bersangkutan ( Pasal 59 ayat (2) UU No. 32 Th.

legitimate. Pilkada langsung akan mendekatkan

2004 ).

pemerintah

kepala

dengan

daerah

dan

Surakarta adalah salah satu kota yang

akuntabilitas kepala daerah benar-benar tertuju

pada tanggal 27 Juli 2005 untuk pertama kali

kepada rakyat (Dahlan Thalib, 2005). Disamping

menyelenggarakan

itu pilkada langsung merupakan tuntutan dan

Walikota dan Wakil Walikota secara langsung.

desakan rakyat yang menghendaki bahwa kepala

Berdasarkan nomor urut pencalonan, urutan

daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD tetapi rakyat

pertama adalah pasangan calon dari Partai

dapat

secara

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), nomor

presiden.

urut dua adalah pasangan calon dari Persatuan

menggunakan

langsung

seperti

Dengan

demikian

yang

hak

pada suara

diperintah

politiknya

pemilihan rakyat

tidak

pilkada

untuk

memilih

lagi

Partai Politik Masyarakat Surakarta (PPMS) yang

digadaikan kepada politisi di DPRD dan anggota

merupakan pasangan yang dicalonkan dari

Dewan tidak dapat sepenuhnya memainkan dan

gabungan

memonopoli suara rakyat di daerah.

pasangan calon dari Partai Amanat Nasional

Sehubungan dengan hal ini maka wacana mengenai pilkada langsung terus bergulir. Di

200

partai-partai

kecil, urutan

ketiga

(PAN) dan urutan keempat adalah pasangan calon dari Partai Golkar.

SUDARYANTI- Analisis Tentang Perilaku Pemilih Pada Pilkada Tahun 2005 di Surakarta

Pasangan-pasangan calon kepala daerah

kepemimpinan nasional karena makin terbuka

dicalonkan

mampu

peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin

membawa dan mewujutkan visi dan misi kota

nasional dari bawah dan/daerah. Dan kelima,

Surakarta dan mampu mensinergikan potensi

pilkada langsung jelas lebih meningkatkan

yang dimiliki sehingga dapat dibentuk suatu

kualitas partisipasi serta kedaulatan rakyat disatin

pasangan yang solid yang bisa bisa seiring

pihak dan keterwakilan elit dipihak lain, karena

sejalan dan merupakan figur yang marketable di

masyarakat dapat menentukan sendiri siapa yang

Surakarta. Artinya karena masyarakat memilih

dianggap pantas dan layak yang akan menjadi

langsung maka figur yang dipilih adalah sosok

pemimpinnya ditingkat lokal.

yang

itu

diharapkan

yang bisa menjual dirinya sendiri kepada

Sayangnya belum semua masyarakat

masyarakat Surakarta sehingga calon dengan

aware dan berperan serta dalam pilkada. Menurut

segala karakteristiknya akan menjadi unsur yang

Yamin (2005) partisipasi yang dilakukan oleh

sangat penting.

masyarakat

pada

umumnya

masih

bersifat

Mengingat antusias masyarakat Surakarta

minimalis. Artinya keterlibatan masyarakat yang

dalam menyongsong pilkada begitu tingginya

mempunyai hak pilih, sebatas hanya untuk

maka

menggunakan

pilkada

langsung

saat

ini

perlu

hak

pilihnya

saja,

belum

diagendakan, sebagaimana pendapat Syamsudin

menggunakan hati nurani dan akal sehat bahkan

Haris (2005: 7), seorang peneliti pada Lembaga

kadang-kadang hanya karena iming-iming uang

Penelitian Indonesia memberikan asumsi yang

atau sembako. Semestinya masyarakat dapat

menyatakan bahwa pilkada langsung perlu

secara aktif terlibat didalam proses pilkada mulai

diagendakan karena; pertama, pilkada langsung

dari tahap pencalonan sampai dengan tahap

bagi kepala daerah diperlukan untuk memutus

penetapan calon terpilih, sebagai pemantau dan

mata rantai dan politisasi atas aspirasi publik

pengawas seluruh proses tahapan pilkada.

yang cenderung dilakukan partai-partai politik

Lebih dari itu, esensi pilkada sebenarnya

dan para politisi partai jika kepala daerah dipilih

untuk menghilangkan politik uang di legislatif.

oleh elit politik di DPRD. Kedua, pilkada

Masyarakat lebih memiliki kesadaran individu

langsung bagi kepala daerah untuk meningkatkan

dan meningkatkan daya kritisnya, sehingga

kualitas dan akuntabilitas para elit politik lokal

kualitas, kredibilitas, moralitas, visi dan misi

termasuk kepala daerah sehingga kepala daerah

serta program pasangan calon kepala daerah dan

cenderung lebih bertanggung jawab kepada

wakil kepala daerah lebih memiliki arti dan

masyarakat. Ketiga, pilkada langsung diperlukan

bukan sekedar referensi partai politik yang

untuk

dan

mengusung calon. Tetapi yang terjadi kadang-

efektivitas pemerintahan ditingkat lokal. Melalui

kadang masih memberikan pendidikan politik

pilkada langsung diharapkan Gubernur, Walikota

yang tidak sehat kepada masyarakat dan tidak

dan Bupati yang terpilih dapat menunaikan masa

mendidik masyarakat lebih memiliki harga diri

jabatan secara penuh selama lima tahun, karena

dan moralitas yang bertanggung jawab.

menciptakan

pencopotan

kepala

stabilitas

masa

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah satu

jabatannya dapat menimbulkan gejolak poltik

bagian dari masyarakat yang mempunyai hak

lokal.

akan

yang sama untuk memilih dalam pilkada dan

memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi

dipilih sebagai calon kepala daerah. Artinya tidak

Keempat,

daerah

politik

pilkada

ditengah langsung

201


ada larangan bagi PNS untuk ikut dalam

perubahan

kompetisi

terbukanya

politik

digelanggang

pilkada.

paradigma

dalam

kesempatan

bagi

pilkada

yaitu

PNS

untuk

Terbukanya kesempatan bagi PNS untuk memilih

menggunakan hak politiknya, baik sebagai calon

dan

Kepala Daerah maupun bukan calon Kepala

menentukan

secara

langsung

kepala

daerahnya, serta kesempatan untuk mencalonkan diri

sebagai

kepala

daerah

memunculkan

Daerah ataupun sebagai pemilih dalam pilkada. Didalam

Surat

Edaran

Menteri

Aparatur

Negara

Republik

kesungguhan PNS untuk menyongsong pesta

Pendayagunaan

demokrasi ini dengan berbagai harapan terhadap

Indonesia No. SE/08/M.PAN/3/2005 tentang

kepala daerah terpilih.

Netralitas PNS dalam Pilkada, dinyatakan bahwa

yang

Berbeda dengan pada masa orde baru

bagi PNS yang menjadi calon Kepala Daerah

seakan-akan

maupun

melarang

PNS

untuk

dicalonkan oleh salah satu partai politik dan ada keharusan untuk masuk kedalam Golkar, atau harus memilih salah satu diantara dua, tetap menjadi PNS yang notabene masuk Golkar atau memilih

aktif

dalam

partai

politik

dan

meninggalkan sebagai PNS (Rudianto, 2003). Sementara itu, Azhari (2004) menyatakan bahwa : “Keterkaitan antara Pemilu dan Birokrasi (usable bureaucracy) diantaranya secara jelas tampak dari adanya larangan bagi PNS untuk menjdai anggota dan pengurus Partai Politik serta keharusan mengundurkan diri dari PNS, anggota TNI/ POLRI. Larangan ini mengimplikasikan netralitas birokrasi dalam Pemilu, sehingga birokrasi tidak terpolitisasi dan terpolarisasi oleh kepentingan politik tertentu. Dengan demikian birokrasi dapat berkembang menjadi lembaga profesional dan secara efektif dapat digunakan oleh pemerintah demokratis yang baru untuk mengatur dan melayani masyarakat.” Lebih ditegaskan lagi dalam UndangUndang No. 43 tahun 1999 yang menyatakan bahwa, “Pegawai Negeri Sipil adalah aparatur independen yang merupakan pilar birokrasi yang netral politik. Oleh sebab itu sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan

atau

diskriminatif

partai

dalam

politik

memberikan

serta

tidak

pelayanan

kepada masyarakat”. Dengan demikian dalam kaitannya dengan Pilkada, maka PNS dituntut untuk bersikap netral, sekalipun telah ada

202

Wakil

Kepala

Daerah

harus

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. PNS yang menjadi calon Kepala daerah atau Wakil Kepala Daerah: a. Wajib membuat surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. b. Wajib menjalani cuti/tidak aktif sementara dalam jabatan negeri selama proses pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Dilarang menggunakan anggaran pemerintah dan atau pemeintah daerah. d. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. e. Dilarang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye. 2. PNS yang bukan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah: a. Dilarang sebagai panitia pengawas pemilihan, kecuali dari unsur Kejaksaan dan Perguruan Tinggi ataukecuali didaerah pemilihan tersebut tidak terdapat unsur Kejaksaan dan Perguruan Tinggi, PNS dapat berkedudukan sebagai unsur panitia pengawas atas penunjukan Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. b. Dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. c. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye d. Dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.


e. Dilarang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kecuali didaerah pemungutan suara tersebut tidak ada tokoh masyarakat yang independen sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 atas penunjukan KPUD dengan persetujuan Kepala Daerah. Dengan memahami Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Indonesia

Aparatur

Negara

Republik

No. SE/08/M.PAN/3/2005 dapat

diketahui bahwa bagi pasangan calon kepala daerah yang diajukan oleh salah satu partai politik atau gabungan partai-partai politik wajib

Pemerintah Kota Surakarta, yang berdomisili di Surakarta yang dibuktikan dengan KTP, dan mempunyai hak pilih dalam pilkada tahun 2005. Selanjutnya penelitian ini lebih menitikberatkan pada perilaku PNS yang berdinas di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, yang mempunyai hak pilih pada pilkada tahun 2005 kota Surakarta. Denagn adanya perubahan paradigma dalam pilkada sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 serta dengan adanya Surat Edaran MenPAN No. SE/08/M.PAN/3/2005 maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perubahan perilaku PNS dalam menentukan pilihannya pada pilkada tahun 2005 di Surakarta ?.

menyerahkan pengunduran diri dari jabatan

METODE PENELITIAN

negeri bagi calon yang berasal dari PNS. Yang dimaksud dengan jabatan negeri adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional. Artinya bila seorang

PNS

jadi

calon

Gubernur/Walikora/Bupati mesti mudur dari jabatan

struktural

atau

fungsional

dari

kedinasannya dan non aktif sebagai PNS. Konsekuensinya semua fasilitas yang melekat padanya hilang. Seandainya PNS tersebut terpilih sebagai kepala daerah maka langsung pensiun sebagai PNS, tetapi bila tidak terpilih sebagai kepala daerah maka status PNS tetap aktif dan tidak hilang, sekalipun sudah tidak ada harapan lagi untuk menduduki jabatan semula karena tentu telah ada yang menggantikannya. Dengan demikian pada hakekatnya PNS ”boleh” berpolitik. Artinya punya hak-hak politik sebagaimana masyarakat yang berprofesi bukan sebagai PNS, serta

mempunyai kesempatan

untuk memilih dan dipilih dalam pemilu maupun pilkada. Aturan yang ada ternyata cukup longgar

1. Jenis Penelitian. Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian lapangan (field research) dengan maksud untuk mengetahui permasalahan dan untuk mendapatkan

data

di

lokasi

penelitian.

Sementara itu studi kepustakaan (library study)

dipergunakan

konsep-konsep yang

untuk

mendapatkan

berhubungan dengan

variabel penelitian. 2. Lokasi Penelitian. Penelitian

ini

dilakukan

Pemerintah

Kota

pertimbangan

bahwa,

di

lingkungan

Surakarta

dengan

pertama

Surakarta

merupakan salah satu kota yang baru pertama kali menyelenggarakan pilkada dengan sistem pemilihan langsung berdasarkan UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, adanya perubahan paradigma dalam pilkada telah membuka ruang yang lebih luas

bagi PNS untuk mencoba-coba maju dalam

bagi PNS untuk menggunakan hak politiknya

pilkada.

dalam pilkada langsung, namun harus tetap Dalam kajian ini lebih menitik beratkan

pada perilaku PNS yang berdinas di lingkungan

menjaga

netralitas

PNS

sebagai

pilar

birokrasi.

203


3. Strategi Penelitian.

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

Strategi dalam penelitian ini menggunakan

masalah pilkada Surakarta tahun 2005 dari

studi kasus yang dilaksanakan pada sasaran

kantor KPUD kota Surakarta.

dengan karakteristik yang sama, oleh karena

6. Validitas Data

itu studi ini merupakan penelitian dengan

Untuk

strategi kasus tunggal.

digunakan dengan cara trianggulasi data

4. Sumber Data Dalam

mencapai

validitas

data

akan

dengan empat macam teknik yakni: (1)

teknik

ini,

sumber

data

yang

Trianggulasi data, (2) Trianggulasi peneliti,

dipergunakan tidak mewakili sebagai populasi

(3)

akan

Trianggulasi teoritis.

metodologis

dan

(4)

tetapi

lebih

cenderung

informasinya.

Oleh

karena

pengambilan

atas

pertimbangan

Dalam penelitian ini mengacu pada teori

tertentu maka dalam hal ini disebut sebagai

Miles dan Hiberman (1984: 22) bahwa teknik

purposive sampling. Untuk bisa mendapatkan

analisis yang dipergunakan dalam penelitian

informasi

dapat

ini adalah model analisis interaktif, yang

dipercaya untuk menjadi sumber data yang

terdiri dari tiga komponen pokok yaitu:

mantap maka peneliti menggunakan informan

reduksi data, sajian data dan penarikan

sejumlah 10 orang PNS dengan perincian,

simpulan dan verifikasi yang dilakukan dalam

satu orang Kepala Bagian, dua orang Kepala

bentuk interaktif dengan proses pengumpulan

Seksi, satu orang Kepala Sub Bagian, dua

data sebagai suatu siklus.

cuplikan

didasarkan

secara

mendalam

mewakili

Trianggulasi

dan

7. Analisis Data

orang Kepala Sub Seksi dan empat orang staf.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan

dengan

teknik

wawancara

mendalam, tidak terstruktur, tidak ketat dan

Perilaku Memilih

tidak dalam suasana formal serta dilakukan

Pemilihan umum adalah jalan lurus untuk

secara berulang-ulang pada informan yang

mewujutkan

sama.

sesungguhnya. Bagi Indonesia khususnya paska

Kemudian

juga

observasi

langsung

rakyat

yang

teknik

amandemen UUD 1945, pelaksanaan pemilu

dilakukan

bukan lagi sekadar rutinitas politik dan aksesoris

dilingkungan kantor Pemkot Surakarta pada

demokrasi. Namun seiring dengan era reformasi,

saat

sesudah

pemilu telah menjadi agenda nasional yang

menunaikan sholat dluhur, maupun ditempat

diharapkan dapat menjadi solusi bagi krisis

lain yang biasa digunakan oleh para PNS

kenegaraan

untuk berkumpul.

mengancam keutuhan wilayah negara Kesatuan

para

Kemudian

PNS

menggunakan

kedaulatan

yang

istirahat

juga

atau

menggunakan

teknik

dan

kebangsaan

yang

nyaris

Republik Indonesia (Ali, 2005: 12).

pengumpulan data dengan mencatat dokumen

Pemilihan umum merupakan kesempatan

(content analysis), yaitu dengan mencatat

bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

pemerintah

PNS

mereka

204

dilingkungan

Pemkot

Surakarta,

dan

inginkan

memutuskan untuk

apakah

yang

dikerjakan

oleh


pemerintah. Dan dalam membuat keputusan itu

berkenaan dengan proses pembuatan kebijakan

warga

yang

dan pelaksanaan keputusan politik. Perilaku

sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki

politik dapat berupa interaksi antara lembaga

(Sofiah, 2001: 12). Dengan demikian pemilihan

pemerintah dan antara kelompok dan individu

umum merupakan suatu cara atau sarana untuk

dalam

menentukan orang-orang yang akan mewakili

pembuatan,

rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.

keputusan politik.

negara

menentukan

apakah

masyarakat

dalam

rangka

pelaksanaan

dan

proses

penegakan

Selaras dengan pengertian pemilihan

Menurut Jack C. Plano (1985: 280) studi

umum, maka cara atau sarana untuk menentukan

perilaku memilih dimaksudkan sebagai suatu

orang-orang

roda

studi yang memusatkan diri pada bidang yang

pemerintahan di tingkat daerah sering disebut

menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan

sebagai pemilihan kepala daerah (pilkada).

rakyat dalam pemilihan umum, serta latar

Menurut Syamsuddin Haris dalam Jurnal Politika

belakang mengapa mereka melakukan pilihan itu.

yang

akan

menjalankan

(2005: 12), pemilihan Kepala Daerah secara

Disamping

istilah

perilaku

memilih

langsung “sangat jelas” merupakan pemilu lokal

dalam pilkada, dikenal pula istilah yang hampir

yang

sama

diikuti

meskipun

oleh

partai-partai

partai-partai

tersebut

lokal

pula

maksudnya

yaitu

partisipasi

politik.

merupakan

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga

cabang dari partai-partai yang bersifat terpusat di

negara biasa dalam menentukan segala keputusan

tingkat nasional. Sementara itu Wakil Ketua

yang

Komisi Pemilihan Umum, Ramlan Surbakti

kehidupannya (Ramlan Surbakti dalam Sudiyono

menegaskan dalam tulisannya pada Harian

Sastroatmojo,1995: 7). Herbert Mc. Closki dalam

Kompas

tanggal 4 Pebruari 2005 bahwa

Budiarjo (1994) berpendapat bahwa partisipasi

“pemilihan Kepala Daerah secara langsung

politik adalah kegiatan-kegiatan suka rela dari

adalah pemilu”. Sedangkan dalam Pasal 56 ayat

warga

(1) UU No. 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa

mengambil bagian dalam proses pemilihan

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih

penguasa, dan secara langsung ataupun tidak

dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan

langsung dalam proses pembentukan kebijakan

secara demokratis berdasarkan asas langsung,

umum.

menyangkut

masyarakat

atau

melalui

mempengaruhi

mana

mereka

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Dengan

Sementara itu menurut Bryant & White

demikian pilkada secara langsung pada intinya

(1982) bahwa antara tahun 1950-an sampai 1960

adalah pemilihan umum yang dilaksanakan

partisipasi digunakan dalam terma politik, yang

ditingkat daerah (lokal) untuk menentukan

berarti pemungutan suara, keanggotaan partai,

pimpinan pemerintahan daerah atau Kepala

kegiatan dalam perhimpunan suka rela (voluntary

Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

association),

Tindakan

para

pemilih

dalam

memberikan suaranya pada pemilu atau pada

kegiatan-kegiatan

proses

dan

sebagainya. Berangkat

dari

beberapa

pendapat

pilkada dalam studi-studi politik disebut sebagai

tersebut, maka sebagai bentuk partisipasi politik

studi

masyarakat adalah “memberikan suara

perilaku

memilih

(Voting

Behavior).

dalam

Ramlan Surbakti (1999) menyebut sebagai

pemilihan umum” atau

“memberikan suara

perilaku politik yaitu sebagai bagian yang

dalam pilkada” secara langsung sehingga aspirasi

205


masyarakat dapat tersalurkan dan diperhatikan

sosial baik secara formal seperti keanggotaan

oleh calon terpilih dan mempengaruhi tindakan-

seseorang

dalam

tindakannya dalam membuat keputusan.

keagamaan,

orga-nisasi-organisasi

Pemberian suara pada pilkada secara

maupun

pemilihan

informal

dengan memilih

profesi,

kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya,

langsung menurut Asfar (2005) adalah cara Kepala Daerah

organisasi-organisasi

pengelompokan-pengelompokan seperti

keluarga,

pertemanan,

“orang”, artinya menempatkan figur sebagai

ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya

pertimbangan utama dalam menentukan pilihan

merupakan sesuatu yang sangat vital dalam

Kepala Daerah. Dengan demikian figure calon

memahami perilaku politik, karena kelompok-

Kepala Daerah masih merupakan faktor yang

kelompok ini mempunyai peranan besar

mempengaruhi

dalam

pemilih

untuk

menjatuhkan

pilihan politiknya. Dalam hal ini pertimbangan pemilih lebih bersifat emosional, karena memilih

membentuk

sikap,

persepsi

dan

orientasi seseorang. b. Pendekatan

psikhologis.

Pendekatam

ini

calon bukan berdasarkan kemampuan pribadi

menggunakan dan mengembangkan konsep

seperti

wawasan,

psikhologi

terutama

penguasaan, pengalaman, visi, misi dan program,

sosialisasi,

untuk

akan tetapi dengan pertimbangan cukup hanya

pemilih. Menurut pendekatan ini pemilih

melihat dari garis keturunan, garis ideologis, latar

menentukan

belakang organisasi, popularitas dan tampilan-

kekuatan psikhologis yang berkembang dalam

tampilan fisik seperti “gedhe duwur, tampan”,

dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi.

dan sebagainya.

Melalui

kemampuan

intelektual,

Masih berkaitan dengan perilaku pemilih,

konsep

menjelaskan

pilihannya

proses

sikap

karena

sosialisasi

dan

perilaku pengaruh

kemudian

berkembang ikatan psikhologis yang kuat

menurut Afan Gaffar yang dikutip oleh Asfar

antara

(2005: 47) menyatakan bahwa selama ini

kemasyarakatan atau partai politik. Almond

penjelasan-penjelasan teoritis tentang voting

dalam Suryanef (2000) menyatakan bahwa

behavior didasarkan pada tiga model/ pendekatan

sosialisasi politik menunjuk pada proses

yaitu model/ pendekatan sosiologis, model/

pembentukan sikap-sikap dan pola tingkah

pendekatan psikhologis dan model/ pendekatan

laku politik serta merupakan sarana bagi

politik rasional.

generasi untuk mewariskan patokan-patokan

a. Pendekatan

sosiologis

pada

dasarnya

menjelaskan bahwa karakteristik social dan pengelompokan-pengelompokan

dan

seseorang

keyakinan

dengan

politik

organisasi

kepada

generasi

sesudahnya.

sosial

c. Pendekatan politis rasional. Pada pendekatan

mempunyai pengaruh yang cukup signifikan

ini isu-isu politik menjadi pertimbangan

dalam

pemilih.

penting. Para pemilih akan menentukan

Pengelompokan sosial seperti umur (tua-

pilihan berdasarkan penilainnya terhadap isu-

muda),

jenis

isu politik dan kandidat yang diajukan.

agama

dan

menentukan kelamin

perilaku

(laki-perempuan),

semacamnya,

dianggap

Artinya para pemilih dapat menentukan

mempunyai peranan yang cukup menentukan

pilihannya

dalam membentuk perilaku pemilih. Untuk

pertimbangan rasional. Dalam studi voting

itu, pemahaman terhadap pengelompokan

behavior, menurut Ramlan Surbakti dalam

206

berdasarkan

pertimbangan-


Asfar

(1999: 52) pemilih rasional yang

dan misi para kandidat. Bambang Ary Wibowo

diadaptasi dari ilmu ekonomi ini biasanya

(2005) menyamakan hal ini dengan politik

menggunakan perhitungan untung rugi dalam

marketing, dimana dalam merebut peluang

menentukan pilihan politiknya. Kalkulasi ini

kandidat Kepala Daerah sebenarnya sama halnya

biasanya berkaitan dengan kandidat mana

dengan bagaimana memahami politik marketing,

yang menawarkan program-program sesuai

dimana setiap produsen mempunyai kesempatan

dengan preferensi politiknya. Perilaku pemilih

yang sama dalam memasarkan produk (kandidat)

berdasarkan

sesuai dengan keinginannya. Produk (kandidat)

pertimbangan

rasional

tidak

hanya berupa memilih alternatif yang paling

yang

mengun-tungkan atau yang mendatangkan

peperangan adalah produk (kandidat) yang

kerugian yang paling sedikit,

mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan,

dalam

arti

memilih

tetapi juga

alternatif

yang

menimbulkan resiko yang paling kecil, yang penting

mendahulukan

selamat.

Dengan

mampu

bersaing

dan

memenangkan

memenuhi keinginan pasar serta memenuhi harapan dari pasar. Ada

hal-hal

penting

dalam

pola

begitu, diasumsikan bahwa para pemilih

pendekatan marketing dalam pilkada langsung,

mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu

yang harus diperhatikan oleh partai politik dalam

politik

mengajukan kandidat (Bambang Ary Wibowo,

yang

(kandidat)

diajukan,

yang

maupun

ditampilkan.

calon

Penilaian

2005) yaitu:

rasional terhadap kandidat ini bisa didasarkan

Pertama, isu dan kebijakan politik, yang

pada jabatan, informasi, pribadi yang popular

merupakan presensi dari kebijakan atau program

karena prestasi masing-masing dibidang seni,

yang akan dilaksanakan oleh para kandidat

olah raga, film, organisasi, politik dan

(calon) Kepala Daerah nanti. Dengan demikian

semacamnya.

pemilih akan tahu apa yang akan dikerjakan

Penelitian

ini

memanfaatkan

model/

pendekatan politik rasional, dengan harapan bahwa dengan pendekatan ini dapat memberikan pandangan

mengenai

ketertarikan

seseorang

untuk memilih yang didasari atas kemampuan untuk menilai figur kandidat, isu-isu/program politik yang diusung oleh kandidat dan partai politik

kandidat,

yang

demi

”rasa

aman”

menjatuhkan pilihan pada kandidat yang bisa mendatangkan

keuntungan

dan

menekan

kerugian yang sekecil-kecilnya. Namun demikian dalam kenyataannya tidak semua pemilih termasuk PNS yang mempunyai hak pilih, mempunyai informasi

kandidat tersebut, misalnya seberapa besar keberanian kandidat mengikuti debat publik untuk menyampaikan visi dan misinya. Kedua, strereotipe

citra

(citra)

sosial,

kandidat

menunjukkan dalam

menarik

pemilih dengan menciptakan asosiasi-asosiasi tertentu sehingga akan terjadi segmentasi pemilih dimana kandidat dapat diterima. Misalnya calon yang berasal dari kalangan intrepreneur, sudah barang tentu akan lebih mudah diterima oleh kelompok usahawan. Partai yang berbasis agama tidak akan begitu mudah menerima calon dari non agama.

yang memadai baik mengenai isu-isu politik atau

Ketiga, perasaan emosional, merupakan

program-program yang ditawarkan para kandidat

platform yang ditawarkan oleh kandidat kepada

Kepala Daerah, figur-figur kandidat bahkan visi

pemilihnya. Misalnya kandidat calon Walikota

207


membenahi

bahwa “komunikasi adalah proses penyampaian

pedagang kakilima, tentu akan memunculkan

suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain

perasaan emosional dari masing-masing pemilih.

untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku

Ada yang simpati dan ada yang antipati.

baik langsung secara lisan maupun tak langsung

Surakarta

yang

mencoba

akan

merupakan

melalui media”. Sedangkan Dan Nimmo (1989)

kandidat.

menyatakan bahwa “komunikasi bukan sekadar

Ketegasan, emosional yang stabil, energik, jujur

penerusan informasi dari satu sumber kepada

dan sebagainya akan menjadi acuan bagi pemilih

publik; ia lebih mudah dipahami sebagai

nanti. Misalnya bagi kandidat yang berasal dari

penciptaan kembali gagasan-gagasan informasi

bekas pejabat yang pada saat berkuasa terlibat

oleh public jika diberikan petunjuk dengan

korupsi,

simbol, slogan atau tema pokok”.

citra

Keempat, konsistensi

citra

akan

kandidat,

diri

menjadi

seorang

catatan

bagi

para

Jadi dalam hal ini menunjukkan bahwa

pemilihnya. Terakhir, rasionalitas pemilih. Adanya

komunikasi

tidak

hanya

menyampaikan

rasional menjadi pertimbangan penting bagi para

mengerti dan mengetahui, tetapi lebih dari itu

kandidat dalam mempersiapkan dirinya dan tim

agar orang lain bersedia menerima suatu paham

suksesnya.

atau

Wibowo dapat diketahui bahwa isu-isu dan kebijakan

politik

kandidat

yang

keyakinan,

agar

untuk

perubahan perilaku pemilih yang menjadi lebih

Berangkat dari pendapat Bambang Ary

informasi

bertujuan

melakukan

orang

kegiatan

lain

atau

perbuatan bahkan agar ada perubahan sikap dan perilakunya. Oleh

akan

karena

masyarakat

pemilih

dilaksanakan setelah kandidat terpilih nanti, citra

bertempat tinggal menyebar diberbagai wilayah

sosial kandidat, perasaan emosional kandidat dan

kota Surakarta yang tidak semuanya bisa saling

citra diri seorang kandidat

mengenal, maka diperlukan komunikasi yang

akan menentukan

perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya.

mampu menjangkau masyarakat yang jumlahnya banyak. Sementara itu, salah satu hakekat

Komunikasi Massa

komunikasi

ialah

kegiatan

pencarian

dan

Dalam hubungannya dengan perilaku

perolehan informasi dari lingkungan. Informasi

memilih pada pilkada maka yang hendak

dapat diperoleh melalui saluran media massa

dipasarkan adalah para kandidat Kepala Daerah.

sehingga untuk mengkomunikasikan pesan-pesan

Bagaimana pasar (pemilih) tahu dan mengenal

atau informasi-informasi yang berkaitan dengan

seorang kandidat Kepala Daerahnya jika pasar

pilkada diperlukan media atau saluran. Dan

sendiri (pemilih) tidak mengenalnya? Bagaimana

komunikasi melalui media massa dalam pilkada

masyarakat akan memilih jika tidak pernah

menjadi salah satu hal yang sangat penting.

mengenal figur yang akan dipilih bahkan

Dalam berbagai teori, komunikasi melalui media

mengetahui program-program yang ditawarkan

massa sering disebut sebagai komunikasi media

pada masyarakat yang akan memilih?. Dalam hal

massa atau komunikasi massa

ini ternyata perlu adanya komunikasi yang tepat

Untuk mendapatkan informasi, berita

agar mampu memberitahu, mengubah sikap,

ataupun pesan-pesan tentang pilkada, pemilih

pendapat, atau perilaku para pemilih. Hal ini

berusaha secara aktif mencari sumber media yang

sesuai dengan pendapat Onong Uchjana (1992)

paling

208

baik

dan

yang

dapat

memenuhi


kebutuhannya. Dengan memanfaatkan media

1989: 274), pertama, bahwa masyarakat dalam

massa tertentu, seperti menonton televisi tertentu,

komunikasi

membaca koran tertentu, mendengarkan radio

mempunyai tujuan terarah. Kedua, anggota

tertentu atau mengakses internet maka sebagian

masyarakat

kebutuhan informasi pilkada dapat terpenuhi.

kebutuhannya dan bagaimana cara memenuhinya.

Pemilih sebagai sasaran media massa mempunyai

kekuasaan

bersifat

tahu

aktif

akan

dan

kebutuhan-

Ketiga, bahwa media harus bersaing dengan media lainnya dalam hal pemenuhan kebutuhan

menentukan media massa mana yang paling baik

masyarakatnya. Sementara itu Alexis S. Tan

dan bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga dari

(1981: 298) menambahkan yang keempat, bahwa

media massa tersebut pemilih memiliki banyak

masyarakat

informasi atau pesan-pesan sebagai dasar untuk

kebutuhannya

memilih kandidat. Misalnya memilih Walikota

melaporkannya jika dikehendaki. Disamping itu

dan Wakil Walikota tidak hanya cocok karena

mereka juga sadar akan alasan-alasan mengapa

figurnya

mereka menggunakan media.

”gedhe

otonomi

itu

itu

untuk

yang

dan

massa

duwur,

tampan,

sadar

betul

serta

akan

kebutuhan-

menganggap

dapat

bangsawan, berkumis tebal” dan sebagainya

Dari adanya beberapa asumsi ini tampak

tetapi juga untuk motif-motif lain seperti cocok

bahwa model uses and gratificatios tetap menitik

dengan visi dan misinya, program-program atau

beratkan

isu-isu

partai

individu terhadap informasi yang disajikan oleh

atau

berbagai media dengan segala aspek yang

yang

politiknya

diusung,

adalah

atau

PDIP

karena

atau

PAN

Golkar,dan sebagainya.

pada

masalah-masalah

kebutuhan

melingkupinya.

Didalam teori komunikasi massa, dimana khalayak

begitu

informasi/berita/pesan-pesan

aktif melalui

mencari

Komunikasi Interpersonal

media

Namun betapa dahsyatnya terpaan media

massa ini disebut sebagai teori efek komunikasi

massa maka efek media masa tetap tergantung

model uses and gratifications (Littlejohn, 1989:

pada tujuan komunikasi massa. Hal ini senada

274). Model uses and gratifications bertujuan

dengan pendapat Effendy (1992) bahwa efek

untuk menjawab atau menjelaskan bagaimana

komunikasi

yang

timbul

pada

pertemuan antara kebutuhan seseorang dengan

bergantung

pada

tujuan

komunikasi

media, atau lebih khusus lagi informasi yang

dilakukan oleh komunikator. Apakah tujuannya

terdapat dalam media terutama massa. Dalam

agar

model ini pemilih atau khalayak tidak lagi

pandangannya, atau agar komunikan berubah

dipandang sebagai orang yang pasif menerima

tingkah lakunya. Dan media massa tidak mampu

begitu saja semua informasi yang disajikan oleh

mengubah tingkah laku kahalayak. Baru perilaku

media, akan tetapi mereka berlaku aktif dan

khalayak berubah setelah pesan dari media massa

selektif serta juga kritis terhadap semua informasi

itu diteruskan oleh opinion leader dengan

yang disajikan oleh media.

komunikasi

komunikan

berubah

interpersonal.

komunikan

sikap

Karena

yang dan

berbagai

Asumsi dari model ini tetap berkisar pada

informasi/ pesan/ berita dari media massa

keberadaan kebutuhan sosial seseorang dengan

biasanya dibicarakan lagi melalui komunikasi

fungsi informasi yang tersaji pada media. Ada

interpersonal, misalnya pembicaraan tentang

tiga asumsi dasar dalam model ini (Littlejohn,

ramainya persaingan diantara calon kandidat

209


Walikota dan Wakil Walikota yang berlangsung

dipilihnya

dikantor-kantor, di tempat-tempat wedangan, di

namanya,

pos-pos ronda, di warung-warung makan dan

agamanya,

sebagainya.

sebagainya yang sangat penting artinya untuk

Komunikasi interpersonal pada dasarnya

selengkap-lengkapnya pendidikannya, pengalamannya,

mengenai

pekerjaannya, cita-citanya

dan

mengubah sikap, pendapat atau perilakunya.

merupakan jalinan hubungan interaktif antara

Selanjutnya Nimmo (1989) menyatakan

seorang individu dan individu lain dimana

bahwa

lambang-lambang

efektif

interpersonal dalam masalah politik kita akan

digunakan, terutama lambang-lambang bahasa.

menelaah kontak personal bagi kepentingan

Penggunaan lambang-lambang bahasa verbal,

politik...............”.

pesan

secara

”dalam

terutama yang bersifat lisan, didalam kenyataan

Dalam

memikirkan

kaitannya

komunikasi

dengan

perilaku

kerap kali disertai dengan bahasa isyarat terutama

pemilih dalam pilkada, komunikasi interpersonal

gerak atau bahasa tubuh (body language) seperti

dalam masalah politik bagi pemilih dapat

senyuman,

dijadikan sebagai sarana untuk dapat memperoleh

tertawa

dan

menganggukkan

menggeleng

kepala.

atau

Komunikasi

informasi

mengenai

citra

kandidat,

isu-

interpersonal pada umumnya dipahami lebih

isu/program-program kandidat, citra diri kandidat

bersifat pribadi (private) dan berlangsung secara

dan sebabagainya. Ini semua tentunya bisa

tatap muka (face to face) (Pawito, 2007: 2).

dilakukan karena tersedia informasi yang cukup

Sementara

itu

(1992)

dan diterima secara langsung melalui komunikasi

berpendapat bahwa komunikasi interpersonal

interpersonal. Sebaliknya bagi kandidat maka

adalah komunikasi antara komunikator dengan

informasi yang disampaikan kepada masyarakat

seorang

ini

akan memperoleh respon yang cepat bahkan

upaya

langsung, sehingga respon dapat segera diketahui

atau

perilaku

apakah sesuai dengan yang diinginkan oleh

dialogis

berupa

komunikan.

dianggap

paling sikap,

seseorang

karena

percakapan.

Komunikasi

efektif

mengubah

Arus

Effendy

dalam

pendapat, sifatnya balik

bersifat

jenis hal

kandidat atau tidak.

langsung.

Demikian

Komunikator mengetahui tanggapan komunikan

interpersonal

ketika

perilaku

itu

juga,

pada

saat

komunikasi

pentingnya

dalam

memilih,

komunikasi

hubungannya bahkan

Nimmo

dengan (1989)

dilancarkan. Dalam hubungannya dengan pilkada

menyatakan bahwa ”semakin tinggi nilai berita

maka

suatu

kandidat

sebagai

komunikator

dapat

peristiwa,

akan

penting

dalam

proses

mengetahui secara pasti apakah komunikasinya

komunikasi

itu positif atau negatif, berhasil atau tidak

penyebarannya”. Lebih dari itu, lingkungan

berhasil. Jika tidak berhasil, kandidat dapat

budaya dan adat istiadat turut mewarnai dalam

memberikan kesempatan kepada masyarakat

proses

untuk bertanya seluas-luasnya.

dimanfaatkan untuk menyampaikan kepentingan-

Pentingnya

komunikasi

interpersonal.

Hal

ini

komunikasi

kepentingan yang berhubungan dengan pilkada

interpersonal seperti itu baik bagi kandidat

misalnya menghadiri undangan pada saat salah

maupun masyarakat ialah karena kandidat dapat

satu anggota partainya mempunyai hajat, atau

mengetahui

dan

mendatangi mereka yang menjadi korban banjir

masyarakat dapat mengetahui kandidat yang

dan sebagainya. Kedekatan jarak ini akan

210

situasi

interpersonal

semakin

masyarakat

pemilihnya


memiliki makna tersendiri dari pihak-pihak yang

sudah lebih rasional, karena mereka sudah

terlibat didalamnya dalam proses komunikasi.

merasa bebas dari segala bentuk ancaman,

Selanjutnya dalam kajian ini dapat

tekanan dan sanksi dari lingkungan kerjanya

ditemukan bahwa adanya perubahan paradigma

karena tidak lagi diarahkan oleh pimpinannya

dalam pilkada tahun 2005 di Surakarta telah

untuk memilih pada salah satu kandidat yang

terjadi

pemilih.

dicalonkan dari partai politik tertentu. Figur

Perubahan perilaku terjadi karena ada perubahan

kandidat yang intelek, memiliki kredibilitas,

dasar hukum dalam pilkada, terutama yang

memiliki

mengatur hak-hak politik PNS dalam pilkada.

organisasi pemerintahan dan jujur serta tidak

Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai revisi

memihak pada salah satu golongan, menjadi

dari Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang

dasar yang penting bagi PNS untuk menentukan

Pemerintah Daerah serta Surat Edaran MENPAN

pilihannya.

pula

perubahan

perilaku

kemampuan

dalam

mengelola

RI No. SE/08/M.PAN/3/2005 menjadi dasar

Disamping itu, orentasi PNS terhadap

dalam memberikan kesempatan PNS untuk

isu-isu/ program politik kandidat yang lebih

menggunakan hak-hak politiknya dalam pilkada,

mengutamakan

telah membuahkan perubahan perilaku PNS

kedalam

untuk

”penyempurnaan

bisa

berpolitik

tanpa

mengurangi

netralitasnya sebagai pilar birokrasi.

pada

organisasi

program

pembenahan

pemerintahan

birokrasi”

menjadi

atau isu-

isu/program politik yang paling menarik bagi

Sekalipun di Surakarta pilkada langsung

PNS sebagai pemilih. Hal ini dengan alasan

baru pertama kali digelar, namun PNS sudah

bahwa Kepala Daerah terpilih pada akhirnya

lebih cerdas dan dewasa dalam menentukan

akan menjadi manager dilingkunan kerjanya.

pilihannya terhadap calon pimpinan pemerintah

Oleh karena itu pembenahan kedalam organisasi

daerah. Kekurangtahuan PNS terhadap figur-

pemerintahan akan memberikan pengaruh pada

figur kandidat, isu-isu/program politik kandidat

pengembangan karir PNS serta peningkatan

dan partai-partai yang mengusung kandidat,

kinerjanya. Disamping juga adanya penegakan

mendorong PNS untuk secara aktif memburu

hukum dan keadilan yang bisa membuahkan

media massa yang menyajikan informasi/berita

tertatanya kembali mekanisme dan prosedur kerja

tentang pilkada. Sedangkan untuk memahami

yang jelas.

secara

mendalam

dan

lebih

dekat/pribadi

Kemudian orientasi PNS terhadap partai

terhadap latar belakang kandidat, kemampuan,

politik yang mencalonkan kandidat. Salah satu

pendidikan, pengalaman, perilaku dan sikap

hal yang menjadi pertimbangan bagi PNS untuk

pribadi kandidat-kandidat, para PNS berusaha

memilih kandidat, tidak terlepas dari citra partai

mengembangkan berbagai informasi dari media

politik yang mengusungnya. Ada catatan penting

massa melalui komunikasi interpersonal yaitu

bagi PNS sebagai pemilih, justru terhadap

dengan

dengan

pendukung salah satu partai politik yang tidak

sesama PNS, dengan masyarakat atau dengan

perbincangan-perbincangan

siap menerima kekalahan. Pengalaman pahit

keluarganya.

dimasa lalu mesih menyisakan catatan buruk bagi

Perubahan perilaku PNS dalam pilkada dapat dilihat pula dari orientasinya terhadap figur

PNS sehingga mendorong PNS untuk lebih berhati-hati dalam menentukan pilihannya.

pasangan kandidat. Perilaku PNS dalam pilkada

211


Disamping itu menjadi pertimbangan

Sekalipun yang terpilih nanti adalah

pula bagi PNS terhadap ”partai politik besar”

kandidat yang diusung oleh partai politik yang

yang setelah menang pada pilkada masa lalu

mempunyai catatan khusus bagi PNS, tetapi

tidak pernah memberikan kontribusi apa-apa

harapan pemilih (PNS) pada calon Kepala

terutama terhadap pengembangan karir dan

Daerah terpilih nanti dapat memberikan suasana

peningkatan prestasi kerja PNS. Hal inilah yang

yang sejuk terutama bagi para pendukung

menjadi

partainya.

catatan

penting

bagi

PNS

untuk

Karena

tindakan

anarkhis

yang

memicu terjadinya amuk massa sangat perlu

menentukan pilihannya.

untuk segera dihindari sehingga predikat wong

KESIMPULAN

Solo yang ”sumbu pendek” yang sesungguhnya hanya

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku pemilih (PNS) tidak hanya karena adanya perubahan paradigma dalam

dilakukan

oleh

sekelompok

oknom

pendukung salah satu partai politik itu tidak akan terjadi lagi. Berkaitan

dengan

program

pilkada dari pilkada dengan sistem perwakilan

penyempurnaan birokrasi, perlu didasarkan pada

berubah

prosedur dan mekanisme yang sudah ada.

menjadi

pilkada

dengan

sistem

pemilihan langsung yang dilandasi dengan

Kesempatan

yang

luas

bagi

PNS

untuk

perubahan dasar hukum.

menentukan pimpinan pemerintahannya, terbaca juga

adanya keinginan dan harapan PNS untuk bisa

diwarnai oleh media massa dan komunikasi

membantu dalam pengembangan karirnya dan

interpersonal.

Perubahan

perilaku

pemilih cukup

hanya

mampu merubah orientasi PNS dari orientasi

luas

untuk

status kearah prestasi kerja. Tentunya hal ini

menggunakan hak politiknya dalam pilkada,

tidak lagi dikecewakan oleh adanya ”Wanjab

tetapi juga memerlukan informasi yang lengkap

jalanan” (Dewan Jabatan) yang berjalan diluar

dan benar tentang pasangan kandidat yang

aturan yang sudah ada.

memiliki

Pemilih

ruang

yang

tidak lebih

dicalonkan, isu-isu/ program politiknya, partai politik yang mencalonkannya dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Hal ini dibuktikan dengan perilakunya yang secara aktif mencari berbagai informasi tentang pilkada

melalui

disediakan

media

dikantor,

massa

baik

berlangganan

yang koran,

membeli eceran maupun dengan menonton televisi lokal dan mendengarkan radio serta mengakses

melalui

internet.

Dari

berbagai

informasi dan berita dari media massa itu kemudian

dibicarakan

kembali

melalui

komunikasi interpersonal untuk mendapatkan kejelasan dan kebenaran informasi dan berita tentang pilkada.

212

Ardianto, Elvinaro, dan Erdinaya, Lukiati Komala, 2004, Komunikasi Massa, Suatu Pengantar, Simbiosa Rekatama Media, Bandung. Bryant G. White, 1982, Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, LP3ES, Jakarta. Budiardjo, Miriam, 1996, Demokrasi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. -----------------------, 1999, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Combs, James E., Nimmo, Dan, 1993, Propaganda Baru, Remaja Rosdakarya, Bandung. Effendy, Onong, Uchjana, 1981, Dimensi-dimensi Komunikasi, Alumni, Bandung. ----------------------, 1984, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Remaja Rosdakarya, Bandung.


----------------------, 1983, Ilmu,Teori dan Filsafat Komunikasi, Citra Aditya Bakti, Bandung. Griffin, E.M., 2000, A First Look At Communication Theory, Fourth Edition, The Mc. Graw-Hill Companies, Inc. Littlejohn, W. Stephen, 1999, Theories of Human Communication, Sixth Ed., Wards worth Publishing Company, Toronto. Liliweri, Alo, 1991, Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat, Citra Aditya, Bandung. Mc. Quail, Denis, 1994, Teori Komunikasi Massa, Terjemahan, Agus Dharma dan Aminuddin, Erlangga, Jakarta. Moleong, Lexy J., 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung. Miles B. Matthew & Huberman Michael A., 1984, Qualitative Data Analysis, Sage Publication Beverly Hill, London, New Delhi, Maswadi Rauf & Mappa Nasrun, 1993, Indonesia dan Komunikasi Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Nimmo, Dan, 1993, Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media, Penerjemah Tjun Surjaman, Penyunting, Jalaluddin Rakhmat, Remaja Karya, Bandung. -----------------, 1989, Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek, Penerjemah Tjun Surjaman, Penyunting Jalaluddin Rakhmat, Remaja, Bandung. Nurudin, 2003, Komunikasi Massa, CESPUR, Malang. Pawito, 2007, Penelitian Komunikasi Kualitatif, PT LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta. Plano, Jack. C., Robert E. Riggs dan Helenan, S. Robbin, 1985, Kamus Analisa Politik, CV. Rajawali, Jakarta. Rudiyanto, Doddy dan Sudjijono Budi, 2003, Manajemen Pemasaran Partai Politik, PT Citra Mandala Pratama Jakarta. Rakhmat, Jalaluddin, 2001, Psikhologi Komunikasi, Remaja Rosdakarya, Bandung. Sendjaja, Sasa Djuarsa, 1993, Pengantar Komunikasi, Universitas Terbuka, Jakarta. Susanto, Astrid, 1974, Komunikasi Teori dan Praktek, Bina Cipta, Bandung. Sutopo, HB., 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, UNS Press, Surakarta. Widjaja, H. A. W., 2000, Ilmu Komunikasi, Pengantar Studi, Rineka Cipta, Jakarta.

Sumber-sumber Lain:

Imawan, Pilkadal Sebuah Proses Kedewasaan, Makalah Diskusi Terbatas, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2005. Jurnal Politika, Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi, Volume I No. 1 Mei 2005. Konstitusi, Majalah Mahkamah Konstitusi, No. 20, Agustus–Nopember 2007. Muhammad Asfar, Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Perilaku Pemilih, Jurnal Ilmu Politik, Volume 16, Tahun 1996, Penerbit Kerja Sama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Dengan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Aidul Fitriciada Azhari, Agenda Konsolidasi Demokrasi: Perspektif Ketata Negarawan, Makalah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tanpa tahun. Mohammad Yamin, Jalan Panjang Menuju Pilkada Demokratis, Sebuah Catatan Pengantar, Laporan Pilkada 2005, KPUD Kota Surakarta. Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Surat Edaran MenPan RI No. SE/08/M.PAN/3/05 tentang Netralitas PNS Dalam Pilkada. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 874.3/4027, tentang Netralitas PNS dalam Pilkada Surat Edaran Walikota Surakarta No. 131.05/2656A/2005 tentang Netralitas PNS dalam Pilkada Surakarta Dalam Angka Tahun 2005. Koran Harian Kompas, Pebruari 2005. Koran Harian Solo Pos, Pebruari 2005 Sofiah, L.2 G.97239, 2001, Hubungan Antara Terpaan Kampanye Pemilu Melalui Media Televisi Dengan Perilaku Pemilih, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung. A l i, Studi Tentang Komunikasi Dalam Penetapan dan Pelaksanaan Perda Retribusi Pasar di Kabupaten Pemalang, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004. Kumpulan Artikel Pilkada, KPUD Kota Surakarta, 2004. Waspadaonline/html Httl://bdg.centrin,net.id/-pawitmy/. Riswanda

Agun Gunanjar Sudasa, Urgensi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Problematikanya, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2004.

213


214

ANALISIS TENTANG PERILAKU PEMILIH PADA PILKADA TAHUN 2005 DI SURAKARTA

Recommend Documents