ANALISIS STRATEGI MEMENANGKAN DIRI SEBAGAI CALON PESERTA PADA PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017 YANG BERSTATUS TERGABUNG SEBAGAI

ANALISIS STRATEGI MEMENANGKAN DIRI SEBAGAI CALON PESERTA PADA PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017 YANG BERSTATUS TERGABUNG SEBAGAI ANGGOTA PARTAI DAN NON PARTAI BERDASARKAN KESESUAIANNYA DENGAN ETIKA DALAM BERPOLITIK DI NEGARA INDONESIA

DISUSUN OLEH: AGNES SUBRATA NPM : 153 131 350 102 004

MATA KULIAH : FILSAFAT DAN ETIKA PEMERINTAHAN DOSEN : Dr. Drs. Budi Supriyatno, MM., MSi

ANGKATAN 2015 MENARA JAMSOSTEK, TOWER B (SELATAN) LT. 12 JL. GATOT SUBROTO NO.38, JAKARTA 12710

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat waktu tentang “Analisis Strategi Memenangkan Diri Sebagai Calon Peserta Pada Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang Berstatus Tergabung Sebagai Anggota Partai dan Non Partai Berdasarkan Kesesuaiannya dengan Etika Dalam Berpolitik di Negara Indonesia,” meskipun telah disadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan didalamnya. Penulis juga berterima kasih pada Bapak Dr. Budi Supriyatno, MM., M.Si selaku Dosen mata kuliah Filsafat dan Etika Pemerintahan Universitas (Pascasarjana) Satyagama yang telah memberikan tugas ini kepada penulis.

Penulis sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita berkenaan dengan etika politik bernegara kh8ususnya dalam hal ini saat akan diadakan kegiatan pemilihan kepala daerah. Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, dikarenakan oleh hal tersebut, penulis berharap adanya kritik dan saran untuk pengembangan karya ilmiah yang akan kami buat berikutnya di masa yang akan datang.

Semoga karya tulis sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak lain yang membacanya. Penulis ucapkan mohon maaf sebelumnya apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan. Terimakasih.

Jakarta, 19 Maret 2016

Agnes Subrata ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………………….… i KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………. ii DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………... iii BAB I

PENDAGULUAN 1.1.

Latar Belakang Permasalahan …………………………………………… 1

1.2.

Perumusan Masalah ……………………………………………………... 1

1.3.

Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………………………………….. 2 1.3.1. Tujuan Penelitian …………………………………………………. 2 1.3.2. Manfaat Penelitian ………………………………………………... 2

1.4.

BAB II

Sistematika Pembahasan ………………………………………………… 4

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian …………………………………………………………………... 5 2.2. Landasan Etika Politik di Indonesia ………………………………………... 5

BAB III

METODE PENELITIAN 3.1. Bentuk Penelitian …………………………………………………………… 9 3.2. Objek Penelitian …………………………………………………………….. 9 3.3. Teknik Pengumpulan Data…………………………………………………... 9

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN 4.1. Deskriptif Obyek Penelitian ………………………………………………. 11 4.2. Strategi Memenangkan Diri yang Dilakukan Sebagai Calon Peserta Pada Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang Berstatus Tidak Tergabung Sebagai Anggota Partai…………………………………………… 23 4.3. Kesesuaian Antara Strategi yang Dilakukan Untuk Memenangkan Diri Sebagai Calon Eksekutif Tingkat Daerah (Gubernur) Provinsi DKI Jakarta tahun iii

2017 yang Berstatus Sebagai Anggota Partai Maupun Non Partai dengan Kaidah Etika dalam Berpolitik di Negara Indonesia …………………………………… 25 BAB V

PENUTUP 5.1. Penutup …………………………………………………………………… 29 5.2. Kesimpulan ………………………………………………………………....30

DAFTAR PUSTAKA

iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Permasalahan enjelang diadakannya pilkada tahun 2017, beberapa nama sudah mulai bergerak

M

mengincar kursi Gubernur (ibu kota sebagai pusat pemerintahan negara yakni) DKI

Jakarta. Beberapa partai politik terang-terangan mengusung kadernya. Sementara yang lain, masih melihat-lihat keadaan.

Tidak jarang dari mereka melakukan berbagai macam cara guna memenangkan suara dalam pemilihan kepala daerah nanti. Mulai dari menyenangkan warga DKI Jakarta dengan panggung-panggung hiburan, mencari simpati warga, cara yang tidak halalpun dilakukan secara cermat terencana dengan modal yang tidak sedikit. Salah satunya adalah dengan saling menjatuhkan lawan dengan berbagai sindiran-sindiran tajam pada berbagai tayangan media. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian dengan Judul, “Analisis Strategi Memenangkan Diri Sebagai Calon Peserta Pada Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang Berstatus Tergabung Sebagai Anggota Partai dan Non Partai Berdasarkan Kesesuaiannya dengan Etika Dalam Berpolitik di Negara Indonesia.”

1.2.

Perumusan Masalah Berdasarkan dengan keadaan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah

dalam penelitian ini ialah: 1. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk memenangkan diri sebagai calon peserta pada pemilihan gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 berstatus sebagai anggota partai? 2. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk memenangkan diri sebagai calon peserta pada pemilihan gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 berstatus sebagai anggota non partai?

1

3. Apakah strategi yang dilakukan calon peserta pada pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 yang berstatus tergabung sebagai anggota partai dan non partai sudah sesuai dengan kaidah etika dalam berpolitik di Negara Indonesia?

1.3.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan untuk memenangkan diri sebagai calon peserta pada pemilihan gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 berstatus sebagai anggota partai 2. Untuk memahami strategi yang dilakukan untuk memenangkan diri sebagai calon peserta pada pemilihan gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 berstatus sebagai anggota non partai 3. Untuk mengetahui kesesuaian antara strategi yang dilakukan untuk memenangkan diri sebagai calon eksekutif tingkat daerah (Gubernur) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 yang berstatus sebagai anggota partai maupun non partai dengan kaidah etika dalam berpolitik di Negara Indonesia?

1.3.2. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah: 1. Warga Negara Indonesia Menambah wawasan penduduk untuk dapat lebih mengerti etika dalam berpolitik ke dalam lingkup yang lebih luas sehingga dapat memaksimalkan daya tarik pengetahuan ilmu pemerintahan.

2. Warga Negara Asing Memperkenalkan Indonesia sebagai negara berkembang dan demokrasi yang memiliki etika dalam berpolitik dengan daya tarik di segala usia yang cukup tinggi.

2

3. Lembaga Pendidikan Memperkenalkan budaya serta sarana berpolitik Indonesia melalui lingkungan yang lebih kecil dengan cara pengajaran lisan, leterlek, kunjungan resmi, dan grup perjalanan sekolah.

4. Perusahaan Pariwisata dapat dijadikan relasi sebagai jembatan pemasukan kritik dan saran politik yang lebih baik.

5. Pemerintah Perkenalan indonesia dengan masyarakat dunia luas, sarana pameran keindahan politik bernegara, peningkatan income negara melalui perjanjian politik sehat dengan luar negeri, membantu program peningkatan lapangan kerja bagi warga negara dan lain sebagainya.

6. Peneliti selanjutnya Peneliti

selanjutnya

sudah

dapat

memiliki

gambaran,

memahami,

dan

mengembangkan etika berpolitik Indonesia yang lebih baik dan up to date di tahuntahun mendatang.

3

1.4.

Sistematika Pembahasan Guna mempermudah proses pengkajian, dapat disimpulkan, sistematika penelitian ini ialah: BAB I

PENDAHULUAN Mengulas tentang latar belakang permasalahan penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan yang dilakukan

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS Mengkaji tentang teori-teori yang dijadikan pedoman dasar dalam penelitian terkait

BAB III

METODA PENELITIAN Menguraikan tentang bentuk penelitian, obyek penelitian, sumber atau bahan untuk menganalisis, dan metode analisis data

4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Pengertian Pengertian filsafat secara umum mengacu pada pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli artimya kebenaran yang telah dibuktikan secara nyata(1).. Pengertian etika secara umum berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Ethes” yang berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan, atau dapat diartikan kumpulan peraturan tentang kesusilaan. (2).

Pengertian politik secara umum mengacu pada seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama(3).

Secara keseluruhan, maka pengertian etika dalam berpolitik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang filsafat yang membahasa prinsip-prinsip moralitas politik(4). Etika politik sebagai ilmu dan cabang filsafat lahir di Yunani pada saat struktur-struktur politik tradisional mulai ambruk(4)..

2.2.

Landasan Etika Politik di Indonesia Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan Negara yang merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing sila-silanya. Karena jika dilihat satu persatu dari masing-masing sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Namun, makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tak bias ditukar-balikan letak dan susunannya. (1.)

Plato, 427-347 SM

(2.)

Widjaja. H. A. W. Etika Pemerintah. 1997. Jakarta: Bumi Aksara

(3.)

Aristoteles, 384-322 SM

(4.)

(Inggris) Franz Magnis-Suseno. Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. 1991. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. Hlm. 3

5

Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta kebijakan dalam penyelenggaraan negara. Untuk memahami dan mendalami nilai nilai Pancasila dalam etika berpolitik itu semua terkandung dalam kelima sila Pancasila(5). 1.Ketuhanan Yang Maha Esa Sila pertama merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Berdasarkan sila pertama Negara Indonesia bukanlah negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius melainkan berdasarkan legitimasi hukum dan demokrasi. Walaupun Negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara. Oleh karena itu asas sila pertama lebih berkaitan dengan legitimasi moral. 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Sila kedua juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan negara. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita serta prinsip hidup demi kesejahteraan bersama. Manusia merupakan dasar kehidupan dan penyelenggaran negara. Oleh karena itu asasasas kemanusiaan adalah bersifat mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Dalam kehidupan negara kemanusiaan harus mendapatkan jaminan hukum, maka hal inilah yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar (asasi) manusia. Selain itu asas kemanusiaan juga harus merupakan prinsip dasar moralitas dalam penyelenggaraan negara.

3. Persatuan Indonesia Persatuan berati utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Indonesia sebagai negara plural yang memiliki beraneka ragam corak tidak terbantahkan lagi merupakan negara yang rawan konflik. Oleh karenanya diperlukan semangat persatuan sehingga tidak muncul jurang pemisah antara satu golongan dengan golongan yang lain. Dibutuhkan sikap saling menghargai dan menjunjung semangat

(5)

Ilham Fauzi. Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik Indonesia. 2013

6

persatuan demi keuthan negara dan kebaikan besama. Oleh karena itu sila ketiga ini juga berkaitan dengan legitimasi moral.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Oleh karena itu rakyat merupakan asal muasal kekuasaan negara. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan, kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Maka dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan legislatif, eksekutif serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat, atau dengan kata lain harus memiliki “legitimasi demokratis”.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip “legalitas”. Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial) merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Dalam penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan serta pembagian senatiasa harus berdasarkan hukum yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan negara.

Pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik yang murni dan jernih mutlak dilakukan sesuai dengan kelima sila yang telah dijabarkan diatas. Yang mana dalam berpolitik harus bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyarawatan/Perwakilan dan dengan penuh Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Etika politik Pancasila dapat digunakan sebagai alat untuk menelaah perilaku politik Negara, terutama sebagai metode kritis untuk memutuskan benar 7

atau slaah sebuah kebijakan dan tindakan pemerintah dengan cara menelaah kesesuaian dan tindakan pemerintah itu dengan makna sila-sila Pancasila. Etika politik harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara konkrit dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Para pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, para pelaksana dan penegak hukum harus menyadari bahwa legitimasi hukum dan legitimasi demokratis juga harus berdasarkan pada legitimasi moral. Nilai-nilai Pancasila mutlak harus dimiliki oleh setiap penguasa yang berkuasa mengatur pemerintahan, agar tidak menyebabkan berbagai penyimpangan seperti yang sering terjadi dewasa ini. Seperti tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, penyuapan, pembunuhan, terorisme, dan penyalahgunaan narkotika sampai perselingkuhan dikalangan elit politik yang menjadi momok masyarakat.

Dalam penerapan etika politik Pancasila di Indonesia tentunya mempunyai beberapa kendala-kendala, yaitu(6): 1. Etika politik terjebak menjadi sebuah ideologi sendiri. Ketika seseorang mengkritik sebuah ideologi, ia pasti akan mencari kelemahan-kelemahan dan kekurangannya, baik secara konseptual maupun praksis. Hingga muncul sebuah keyakinan bahwa etika politik menjadi satu-satunya cara yang efektif dan efisien dalam mengkritik ideologi, sehingga etika politik menjadi sebuah ideologi tersendiri. 2. Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang lebih lengkap disbanding etika politik Pancasila, sehingga kritik apa pun yang ditujukan kepada Pancasila oleh etika politik Pancasila tidak mungkin berangkat dari Pancasila sendiri karena kritik itu tidak akan membuahkan apa-apa.

Namun demikian, bukan berarti etika politik Pancasila tidak mampu menjadi alat atau cara menelaah sebuah Pancasila. Kendala pertama dapat diatasi dengan cara membuka lebarlebar pintu etika politik Pancasila terhadap kritik dan koreksi dari manapun, sehingga ia tidak terjebak pada lingkaran itu. Kendala kedua dapat diatasi dengan menunjukkan kritik kepada tingkatan praksis Pancasila terlebih dahulu, kemudian secara bertahap menurut kepada pemahaman yang lebih umum hingga ontologi Pancasila menggunakan prinsip-prinsip norma moral. (6)

Ilham Fauzi. Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik Indonesia. 2013

8

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.

Bentuk Penelitian Model Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang mana

penelitian dilakukan untuk mengetahui strategi yang dilakukan untuk memenangkan diri sebagai calon peserta pada pemilihan gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 berstatus sebagai anggota partai dan non partai serta kesesuaiannya dengan kaidah etika dalam berpolitik yang berlaku di Negara Indonesia.

3.2.

Objek Penelitian Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah Jalan Medan Merdeka Selatan yang menjadi

sasaran pembuangan bungkus kabel. Ibu Kota Negara Indonesia , DKI Jakarta yang salah satu sumber pendongkrak aktivitas pemerintahan negaranya berasal dari kegiatan berpolitik, memiliki kantor pemerintahan yang berlokasi Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Gambir, Jakarta Pusat, Kode Pos 10110, nomor telepon (+6221)3822255, nomor Fax: (+6221)3822255, serta alamat email di [email protected]

3.3.

Teknik Pengumpulan Data Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian ini adalah berasal dari data

literature dan kunjungan lapangan. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kawasan pusat pemerintahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia (DKI Jakarta) di Jalan Medan Merdeka Selatan dan studi kepustakaan (buku-buku teks, UndangUndang bernegara Republik Indonesia atau Peraturan Pemerintah lainnya).

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain: 1. Data penyelidikan aparatur negara terkait pelaku pembuangan sampah bungkus kabel pada saluran air di jalan Medan Merdeka Selatan (kasus Februari 2016) dalam pra

9

pemilihan calon anggota eksekutif tingkat daerah (Gubernur) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 2. Data penyelidikan aparatur negara terkait motif pelaku pembuangan sampah bungkus kabel pada saluran air di jalan Medan Merdeka Selatan (kasus Februari 2016) dalam pra pemilihan calon anggota eksekutif tingkat daerah (Gubernur) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 3. Data yang berkaitan dengan etika dalam berpolitik 4. Dasar Negara atau pedoman lain yang berkaitan dengan etika dalam berpolitik

3.4.

Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah: 1. Menganalisis pelaku pembuangan sampah bungkus kabel pada saluran air di jalan Medan Merdeka Selatan dalam pra pemilihan calon anggota eksekutif tingkat daerah (Gubernur) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017

2. Menganalisis motif pelaku pembuangan sampah bungkus kabel pada saluran air di jalan Medan Merdeka Selatan (kasus Februari 2016) dalam pra pemilihan calon anggota eksekutif tingkat daerah (Gubernur) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017

3. Menganalisis kesesuaian perbuatan pelaku pembuangan sampah bungkus kabel pada saluran air di jalan Medan Merdeka Selatan dalam pra pemilihan calon anggota eksekutif tingkat daerah (Gubernur) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dengan etika dalam berpolitik di Negara Republik Indonesia

10

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1.

Deskriptif Obyek Penelitian Pemilu (terakhir) yang berlangsung damai dan kondusif di Indonesia(7) dinilai menjadi

daya tarik tersendiri bagi para investor untuk mau berinvestasi di Indonesia, karena hal tersebut merupakan faktor penting yang harus dipenuhi dalam menciptakan iklim investasi yang baik.

Semakin nyaman dan transparantnya kemudahan iklim berpolitik di Indonesia sebagai negara berkembang yang maju, membuat berbagai kalangan tertarik untuk bergabung dan tidak sedikit yang berbondong-bondong untuk mencalonkan diri dan ikut serta mengisi kursi pemerintahan walaupun status dan latar belakang mereka belum sepenuhnya dikenal baik oleh masyarakat luas.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup(8): 1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi 2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten 3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Pilkada atau pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 masih setahun lagi. Namun persaingan sudah mulai terasa sejak dini. Latar belakang para kandidat pun beragam (namun hingga naskah ini diturunkan, setidaknya ada beberapa nama yang patut jadi perhatian). Latar belakang mereka pun macam-macam(9). (7)

Akbar Buwono.Regional Analyst at Vibiz Research/VM/BD. Situasi Politik Kondusif di Indonesia Menjadi Daya Tarik Investasi. 2014. Berita Daerah.co.id (8)

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia

(9)

http://efekgila.com/kandidat-calon-gubernur-dki-jakarta-2017/

11

Berikut 6 Kandidat yang dinilai masih memungkinkan untuk berada pada kursi Calon Gubernur DKI Jakarta: 1. Basuki Tjahaja Purnama(10) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan dirinya akan maju di Pilgub DKI 2017. Alasan untuk maju lagi adalah untuk membuktikan bahwa dirinya masih berpeluang menang. Ia masih menjadi salah satu kandidat calon gubernur terpopuler seperti hasil survei Center of Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis, Senin (25/1). Menurut Peneliti CSIS Arya Fernandes, tingkat popularitas mantan Bupati Belitung Timur yang akrab disapa Ahok itu mencapai 94%, mengungguli 12 nama calon lain. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi bertema “Menakar Peluang Ahok Maju Sebagai Calon Independen” di Press Room Balai Kota. Ia menyarankan Ahok lebih baik maju dari jalur independen. Karakter Ahok sulit dikompromikan dengan partai politik. Ia tidak akan terbelenggu dengan berbagai deal dari partai. Arya yakin, Ahok akan mampu mengumpulkan 750 ribu KTP berikut formulir dukungan warganya. 2. Ridwan Kamil(10) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung pencalonan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil pada Pilgub DKI 2017, meskipun belum disampaikan secara resmi. Makin banyak calon, otomatis pesta demokrasi di Ibu Kota bertambah meriah.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Slamet Nurdin mengatakan, Ridwan Kamil memiliki tingkat elektabilitas yang lebih tinggi dibanding Ahok. Oleh karena itu, Ridwan atau biasa dipanggil Emil, punya kesempatan besar bertarung melawan Ahok. 3. Sandiaga Uno(10) Anggota Fraksi Parta Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik menyebut, nama pengusaha sekaligus pengamat ekonomi, Sandiaga Uno, cocok menjadi Calon Gubernur DKI. Taufik meyakini Gerindra akan segera merekomendasikan Sandiaga guna menandingi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (10)

http://efekgila.com/kandidat-calon-gubernur-dki-jakarta-2017/

12

4. Tantowi Yahya(10) Salah satu bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengaku sudah menghabiskan lebih dari Rp 1 miliar untuk membiayai pencalonannya. Tantowi mengaku mengantongi mandat untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta dari Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Karenanya, ia siap dalam Pilgub DKI tahun depan. “Pak Ical telah mendeklarasikan saya sebagai calon gubernur dari Partai Golkar untuk pilgub DKI tahun 2017. Sebagai orang yang diberi mandat, tentunya saya harus hitunghitungan dulu,” kata Tantowi di sela acara temu konstituen di Jalan Pahlawan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (2/1). Ia menyadari untuk mendapatkan kursi DPR di Dapil DKI III saja cukup sulit. Tapi ia tidak gentar bertarung untuk dalam pilgub DKI. Realitas ini membuat Tantowi berhitung dengan cermat. Kalau maju sebagai calon gubernur, harus menang. Wajar jika ia rajin melakukan penjajakan ke kantong-kantong masyarakat untuk melihat langsung bagaimana aspirasi mereka sesungguhnya.

5. Tri Rismaharini(10) Nama Walikota Surabaya Tri Rismaharini juga menjadi salah satu sosok yang santer diberitakan menjadi lawan berat Ahok. Risma masih menjadi tokoh dengan elektabilitas tinggi, sekalipun disandingkan dengan Ahok dan Ridwan Kamil. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berpotensi menjadi kendaraan bagi Risma. Apalagi ia memang menjadi salah satu kader terbaiknya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P DKI, Gembong Warsono. Namun, Gembong juga memberitahu jika keputusan pemilihan Risma, pada akhirnya ada di tangan Risma sendiri. Apakah Risma mau atau tidak ditarik ke Ibu Kota untuk memperebutkan kursi DKI 1.

6. Haji Lulung(11) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta Djan Faridz meyakini, sebagai kandidat calon Gubernur DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji (10)

http://efekgila.com/kandidat-calon-gubernur-dki-jakarta-2017/

(11)

http://www.lensaindonesia.com/2016/03/10/djan-faridz-jadi-cagub-dki-hajilulung-akan-dapat-dukungan-rakyat.html

13

1. Partai Nasdem (12) Tidak memiliki calon Gubernur, namun secara sukarela mendukung Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) untuk kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 – 2022. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (DPP NasDem) Akbar Faizal menyatakan partainya tidak menyesal mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Akbar mengakui Ahok cenderung menyampaikan ucapan yang tegas, keras cenderung kasar namun seharusnya melihat sikap Ahok dari sudut pandang lain. "Mengapa kita tidak menetapkan sikap Ahok ini sebagai garis demarkasi baru?" ujar anggota pria asal Sulawesi Selatan itu. "Ini bukanlah hina bagi kami, kejujuran kok dianggap hina? Justru kami mengajak diri memahami semua peristiwa ini sebagai cermin sekaligus otokritik sebagai sebuah parpol," tegas Akbar. Akbar menyatakan gerakan penyerahan KTP mendukung Ahok untuk memenuhi syarat sebagai calon independen harus dipandang sebagai "cubitan" keras bagi partai politik.

Secara etika: (Sindo News.com: Etika Tak Bisa Jadi Alasan Makzulkan Ahok) Meski etika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kurang baik, tetapi hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk memakzulkannya. Karena, etika tidak bisa diangketkan. Menurut penulis, Partai nasdem sudah beretika saat mulai memiliki pandangan bijaksana seperti itu.

2. Partai Kebangkitan Bangsa(13) Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas tidak membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama soal dukungan PKB terhadap Basuki. Namun, Hasbi mengatakan, masih ada serangkaian proses yang harus ditempuh untuk memastikan dukungan terhadap Ahok. Sebab, PKB sampai saat ini masih dalam proses penjaringan. (12)

http://kupang.tribunnews.com/2016/03/11/ mendukung-ahok (13)

partai-nasdem-tidak-menyesal- 14

Jessi Carina. PKB DKI: Dari Dulu, Ahok Sudah Masuk ke dalam Penjaringan Kita.

2016. Kompas.com

Hasbi juga mengatakan bahwa partainya tidak sedang memusingkan apakah akan mengusung atau sekadar mendukung. Partai koalisi pun sampai saat ini belum dicari. Mereka hanya fokus pada penjaringan demi mencari orang yang menurut mereka paling baik.

Secara etika: (Pos Kupang: Partai Politik Mulai Lirik Elektabilitas Ahok) PKB yang mulai terlihat akan mendukung Basuki. Gelagat itu dapat dibaca lewat mulai masuknya nama Ahok yang bersaing ketat dengan musisi Ahmad Dhani dalam penjaringan bakal calon gubernur dari PKB. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas, mengungkapkan nama Ahok sangat kuat di tataran pengurus anak cabang (PAC) PKB atau setara tingkat kecamatan. "Bukan kuat lagi, sangat kuat," kata Hasbiallah di Jakarta, Kamis 17 Maret 2016 lalu. Padahal, Dhani sebelumnya sudah mengklaim dirinya didukung penuh oleh PKB untuk menjadi calon gubernur. Namun saat ini, lanjut Hasbi, PKB masih melakukan survei ulang untuk menentukan pilihan siapa yang akan didukung. Menurut penulis, apa yang diputuskan PKB secara umum ini sudah memiliki etika berpolitik yang baik, tidak soal siapa pribadi yang dipilih partainya sebagai Gubernur, PKB mempertimbangkan baik-buruknya, tanpa memperbesar perselisihan emosi yang terjadi antara kandidat yang ditetapkan dengan salah satu anggota partai yang ingin diangkat sebelumnya. 3. Partai Keadilan Sejahtera(14) Memfokuskan partainya kepada program Gubernur Sulawesi Utara. Ketua DPW PKS Sulut, Syarifudin Saafa menegaskan mendukung Program Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandou yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, jika program OD-SK yang memprioritaskan kepentingan masyarakat maka PKS akan terus mendukung program tersebut selama periode kepemimpinan berjalan.

(14)

http://www.pks.or.id/content/pks-dukung-program-pro-rakyat-gubernur-sulut-olly- 15 dondokambey

“PKS akan berada bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven Kandou jika programnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, karena itu sejalan dengan perjuangan visi dan misi PKS”tandas Saafa Kepada Okemanado.com, Selasa (16/2). Anggota DPRD Kota Manado ini menjelaskan, PKS memiliki 2 Anggota DPRD di Provinsi dan akan konsisten mengawal dan mendukung program Pro Rakyat gubernur dan wakil gubernur terpilih, Olly Dondokambey dan Steven Kandou”sembari mengucapkan selamat atas pelantikan Olly Dondokambey dan Steven Kandou sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Periode 2015-2020. Secara etika: (Jakarta – KabarNet) Bagaikan duri dalam daging, tidak mematikan, namun menimbulkan rasa sakit dan tak nyaman. Kurang lebih begitulah yang dirasakan oleh partai-partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah terkait masih bercokolnya Partai Keadilan Sejahtera meski sudah diusir secara halus. Dalam beberapa kali rapat Setgab, PKS tidak lagi diundang. Bendera PKS di Kantor Setgab Koalisi, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat juga sudah dicopot. Namun PKS masih saja “ndableg” tak mau keluar. Bagi seorang yang peka dan masih memiliki harga diri serta rasa malu, sebetulnya tanpa diusirpun tindakan tersebut sudah jelas-jelas berarti pengusiran, karena banyak cara untuk mengusir. Bagi para politisi parpol anggota Setgab Koalisi, PKS dinilai tidak pantas untuk tetap berada di dalam barisan partai koalisi pendukung pemerintah. Politisi PKS dianggap tidak santun dalam berpolitik, tidak paham dan hanya ingin mengambil keuntungan secara ekonomi dan politik untuk kepentingan sendiri dari keberadaan mereka di koalisi. 4. PDI Perjuangan (15) Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Pereira memberikan tanggapan mengenai surat edaran yang dikeluarkan partainya pada Jumat kemarin.

(15)

https://m.tempo.co/read/news/2016/03/12/214753012/alasan-pdip-keluarkan-surat- 16 dukung-ahok-djarot-sampai-tuntas

"Surat dari DPP kemarin menginstruksikan seluruh kader di DKI Jakarta tidak memberi komentar politik menyangkut pilkada, yang membuat situasi terpolarisasi," katanya di Jakarta, Sabtu, 12 Maret 2016. Ia mengatakan partainya ingin memberi kesempatan kepada Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias AhokDjarot Saiful Hidayat, melaksanakan tugas pemerintahan sampai akhir jabatan dengan baik. "Ini akan berimbas dan menguntungkan masyarakat," katanya.

Secara Etika: (Sindonews.com: Tidak Etis Jika Parpol Minta Izin ke Teman Ahok) DPD PDIP Jakarta menyatakan tidak etis bila partai politik pemenang pemilu harus meminta izin kepada Teman Ahok bila ingin mengusung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk Pilgub 2017 mendatang. Pernyataan ini diutarakan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI-Perjuangan DKI Gembong Warsono menanggapi ucapan Ahok yang menyebut PDI-P harus meminta izin kepada Teman Ahok jika ingin mengusungnya.

Menurut penulis, hal itu (masukan Ahok sebagai calon Gubernur independen) tidaklah melanggar etika baik norma maupun Pancasila. Mengajukan suatu permintaan izin bukanlah hal yang dapat membuat seseorang, anggota, maupun sekumpulan masyarakat bangsa menjadi turun derajatnya. Hanya diperlukan sedikit kerendahan hati bagi seseorang maupun sekumpulan masyarakat untuk dapat mengajukan permintaan izin atas suatu permohonan maupun niatan hati yang bertujuan baik (terutama bagi kepentingan rakyat).

5. Partai Golongan Karya(16) Partai politik telah menentukan sikap di dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 nanti. DPP Partai Golkar telah menyerahkan pengambilan sikap untuk pemilihan Gubernur sepenuhnya kepada DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Golkar akan mengumumkan siapa yang diusung di Pilgub DKI pada Juni. DPD I Golkar DKI akan diminta menentukan sikapnya kepada DPP.

(16)

http://news.metrotvnews.com/read/2016/02/28/491010/pemilihan-gubernur-dki- 17 jakarta-partai-golkar-beri-wewen

Secara etika: (Grup Pikiran Rakyat : Golkar Ingin Rebut lagi posisi Gubernur) Menurut Tatu, salah satu petinggi Golkar, kader Golkar banyak yang mumpuni. Untuk penentuan siapa yang akan maju di pemilihan gubernur 2017, pihaknya akan menggunakan tata cara yang ada di partai. Seleksinya dapat dilakukan melalui survei semua kader yang ada di provinsi, hasilnya DPP yang memutuskan. 6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (17) Pengusaha Sandiaga Uno yang berniat ikut Pilkada DKI 2017, mengaku memiliki strategi sendiri dalam memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Dia menilai perlu untuk turun langsung menyapa warga secara rutin. (Baca: Sandiaga Uno Minat Gunakan Kaskus untuk Kampanye). "Harus betul-betul menyapa warga dari kelompok akar rumput. Dijadwalkan tujuh titik setiap hari," kata Sandiaga saat ditemui di kantor Kaskus, Jakarta, Kamis (17/3/2016). Sandiaga juga berencana turun ke pasar-pasar. Dia menilai pasar sebagai lokasi yang memungkinkan terjadinya banyak interaksi sosial. "Saya ingin menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga. Soal ketersdiaan pangan dan juga harga yang melambung tinggi," ujarnya. Dalam kunjungannya ke markas Kaskus, Sandiaga Uno menyatakan berulang kali pentingnya pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat. Ia menilai, hadirnya teknologi dapat menambah lapangan kerja. Dia pun mengapresiasi Kaskus yang menghimpun lebih dari 20.000 komunitas dan 300 forum. (Baca: Sandiaga Uno Dukung Taksi "Online").Sandiaga berharap, akan ada forum terkait pembahasan bahan pangan di Kaskus nantinya. "Kalau ada forum bawang merah, forum cabai, forum ayam, forum daging sapi, mudah-mudahan harga bisa terkontrol," kata Sandiaga. Partai Amanat Nasional (PAN)

Secara etika : (Kompasiana. Politik Penuh Sopan Santun, Moralitas dan Etika) Salah satu pelajaran berharga bisa dipetik dari langkah politik Ketua Dewan Pimpinan

(17)

Nibras Nada Nailufar. Ini Strategi Sandiaga Uno Dekati Wong Cilik. 2016. 18 Kompas.com

Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. Sosok familiar itu kerap menegaskan: "kalau semua orang bilang politik itu kotor, maka para politisi mesti punya sopan santun, moralitas dan etika. Jadi politik ini tergantung siapa yang menggenggam dan memainkannya." Bahkan ia pernah memilih tidak terlibat aktif berkampanye walaupun untuk istrinya yang akan menjadi calon legislatif di Sulawesi Tengah. Selain itu, Longki menyebut bahwa ini adalah bagian dari caranya memberikan pendidikan politik internal kepada para kader dan simpatisan Gerindra. Kata dia, "politik itu mesti dewasa dan bermartabat. Mesti penuh sopan santun. Mesti bermoral dan mesti beretika.” Pada titik ini, Longki menunjukkan politik yang penuh moral dan etika. Tidak asal libas. Tidak asal ganti. Bahkan ketika DPC Gerindra Donggala diancam tidak ikut Pemilu lalu, ia tidak serta merta menyalahkan mereka, ia justru memberi arahan agar DPD mengambil alih masalah tersebut dan memastikan Gerindra Donggala bisa mengikuti Pemilu. Dan berhasil. Gerindra Donggala tetap menjadi peserta Pemilu dan meraih kemenangan luar biasa. Sesekali, kemarahan ditunjukkannya, tapi dasarnya selalu karena ada yang abai atas kerja dan tanggung jawab yang sudah diberikan. Tentu saja ini hal wajar. 7. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)(18) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga saat ini belum memutuskan calon yang layak diusung untuk bertarung dalam pilgub DKI Jakarta pada 2017, termasuk kemungkinan untuk mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, jika PPP akhirnya memutuskan untuk mengusung Ahok sebagai calon petahana, maka tidak boleh ada kader yang mengintervensinya, tak terkecuali Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung. Juru Bicara DPP PPP, Arsul Sani, mengatakan, partainya tidak akan terpengaruh dengan ancaman Lulung yang mengaku akan keluar dari partai berlambang Kakbah itu.

(18)

Ihsanuddin. PPP Tak Masalah jika Lulung Ingin Keluar dari Partai. 2016. 19 Kompas.com

Secara Etika: adalah hak asasi setiap manusia maupun kelompoknya untuk memelih memiliki calon kandidat pemimpin yang dirasanya pantas ataupun tidak bagi partai yang diikutinya. 8. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)(19) Ketua DPP Hanura Miryam S Haryani, mendukung Ahok maju lewat jalur independen. “Dalam satu dua hari ini (akan diumumkan). Arahnya pasti mendukung,” kata Hanura Miryam S Haryani dilansir dari Kompas hari ini Kamis (17/3/2016). Partai Hanura punya alasan kuat kenapa akhirnya mendukung Ahok maju di pilkada 2017 nanti. Utamanya karena Ahok memiliki rekam jejak yang sudah ada buktinya. Selain itu Partai Hanura menilai banyak persoalan Jakarta yang selesai di tangan Ahok. Apalagi hasil survei Partai Hanura memperlihatkan elektabilitas Ahok di DKI sangat tinggi.

Secara Etika: (Kabar24.com: Dulu Ngebet Jatuhkan Ahok, Sekarang Partai Hanura Justru Beri Dukungan) Pernyataan Hanura untuk mendukung Ahok menimbulkan pertanyaan. Ongen, sapaan akrab Sangaji, dulu merupakan Ketua Tim Angket DPRD DKI yang berencana melengserkan Ahok dari jabatan DKI 1.

Tim Angket sendiri dibentuk lantaran DPRD DKI menilai Ahok telah melanggar undang-undang karena mengirimkan draf RAPBD 2015 ke Kemendagri tidak sesuai dengan pembahasan, selain juga terkait etika seorang Gubernur.

"Ya gak gitu. Bedakan dong posisi saya di partai dan DPRD. Kalau Angket kemarin kan saya diminta teman-teman dewan. Sekarang kan dapat instruksi partai. Kami kan harus ikut keputusan DPP," ujarnya sambil tertawa.

(19)

Rikho Jansen. Partai Hanura Dukung Ahok Pilgub DKI 2017 Susul Nasdem. 2016. 20 news.hargatop.com

Hubungan antara Hanura dan Ahok kembali terjalin setelah perwakilan Partai yang diinisiasi oleh Wiranto tersebut bertemu dengan Teman Ahok.

"Iya sudah ketemuan. Mereka anak-anak Hebat. Saya salut sama semangatnya. DPD Hanura akan diskusikan lagi soal dukungan seperti apa," jelasnya.

9. Partai Damai Aceh (PDA) Partai ini berketerkaitan dengan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

10. Partai Nasional Aceh (PNA) Partai ini berketerkaitan dengan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

11. Partai Aceh (PA) Partai ini berketerkaitan dengan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 12. Partai Bulan Bintang(20) Sejumlah partai berbasis Islam berencana membentuk koalisi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Skenario ini dibuat untuk menjaring lawan tanding bagi gubernur inkumben, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding menyatakan wacana ini berkembang dalam pertemuan para pemimpin partai Islam. “Beberapa pemimpin pernah bahas itu secara informal,” ujarnya, kemarin. Koalisi partai Islam digagas untuk menyatukan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional. Keempat partai itu mewakili 25 persen kursi di parlemen. Dengan modal itu, koalisi ini memiliki cukup tiket untuk mendukung pasangan calon. Rencana pembentukan koalisi semula diungkapkan bakal calon gubernur dari PKB, Ahmad Dhani. Dhani berpendapat, koalisi partai Islam akan menjadi sejarah baru dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Sebab, kata dia, koalisi ini akan menyatukan basis konstituen dari kalangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Masyumi. “Kami gabung dalam satu majelis,” kata Dhani. (20)

Putri Adityowati. Apa Skenario Partai Islam Hadang Ahok di DKI 2017?. 2016. 21 Tempo.co

Secara Etika: adalah hak asasi setiap manusia maupun kelompoknya untuk memelih memiliki calon kandidat pemimpin yang dirasanya pantas ataupun tidak bagi partai yang diikutinya. 13. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)(21) Belum ada info terbaru terkait pendukungan dan strategi partai untuk calon Gubernur DKI Jakarta 2017-2022.

Secara Etika: adalah hak asasi setiap manusia maupun kelompoknya untuk memelih memiliki calon kandidat pemimpin yang dirasanya pantas ataupun tidak bagi partai yang diikutinya.

Partai politik yang ada saat ini semestinya mencontoh Partai Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), partai Islam yang menurutnya dalam sejarah paling demokratis. (Robigusta Suryanto. Agar Beretika dan Bermoral, Partai Politik Disarankan Contoh Masyumi. 2014. Hidayatullah.com) “Masyumi (partai Islam) itu lebih demokratis daripada partai yang ada sekarang,” ucap Burhanuddin Muhtadi saat menjadi pembicara dalam bedah buku yang diadakan di auditorium FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta belum lama ini. Padahal, ia melanjutkan, petinggi-petinggi atau elit partai Masyumi kebanyakan alumni yang berpendidikan dari luar atau Barat. Namun mereka tetap lebih bermoral daripada partai yang ada saat ini. “Meski banyak berpendidikan Barat, namun etika mereka tetap bermoral,” tambahnya dengan tegas. Oleh sebab itu, ia berharap agar partai-partai yang ada, khususnya partai Islam agar dapat mencontoh perjalanan Masyumi. Dan semestinya partai yang ada saat ini dapat menjadikan Masyumi sebagai salah satu representasi yang utama. (21)

http://www.pemilu.com/partai-keadilan-dan-persatuan-indonesia-pkpi/

22

“Masyumi itu layak untuk dijadikan representasi,” tutupnya.

Perlu diketahui, bahwa partai Masyumi adalah salah satu partai Islam pertama yang yang lahir pada masa setelah Indonesia merdeka lima tahun. Pada saat itu Masyumi lahir dari gabungan puluhan ormas Islam. Di antaranya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Namun usia partai ini tidak lama. Hanya lima belas tahun kurang lebih. Dibubarkan oleh mantan Presiden Soekarno.

4.2. Strategi Memenangkan Diri yang Dilakukan Sebagai Calon Peserta Pada Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang Berstatus Tidak Tergabung Sebagai Anggota Partai Berikut ini merupakan strategi memenangkan diri sebagai calon peserta pada pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 yang berstatus tidak tergabung sebagai anggota partai: Telah kita ketahui, hingga saat ini, 17 Maret 2016, calon peserta dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 secara independent resmi yang diketahui oleh berbagai pihak dari keseluruhan warga Jakarta saat ini ialah Bapak Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Tidak sedikit lawan dari partai politik lain, yang sudah memberikan kode bahwa ia sanggup mengalahkan Ahok jika head to head dengan Ahok. Jika hal ini yang terjadi, maka akan ada beberapa kemungkinan seperti: Pertama, Ahok maju lewat jalur partai, sebelumnya beberapa prediksi yang mengusung adalah PDIP, Nasdem, Demokrat, Hanura. Lalu di pihak lain, ada kemungkinan memasangkan Yusril dengan Sandiaga Uno yang didukung oleh Gerindra, PKS, Golkar, sisanya seperti PAN, PKB, melihat arus. Jika ini yang terjadi, kemungkinan Yusril Sandiaga memenangkan pilkada DKI besar, sebab pemilih Ahok adalah pemilih dari semua partai yang nasionalis. Artinya Yusril Sandiaga bisa saja meraup suara dari semua partai yang ada. Kedua, Menyadari itu,Ahok lalu berhitung dan sudah mengenal, siapa pemilihnya? Pemilih Ahok adalah masyarakat yang sudah merasakan kepuasan atas kinerja Ahok selama menjadi Gubernur DKI. Oleh karena pemilih Ahok adalah masyarakat yang sudah (22)

Thomson Cyrus. Strategi Jitu Ahok, Paksa Lebih Dari 2 Paslon, Yusril Terkunci! 23

2016. Kompasiana.

puas dengan kinerja Ahok, maka dapat dipastikan mereka sudah fix menentukan pilihan pada Ahok, siapapun wakil dan isu apapun yang diusung oleh partai lawan, pemilih itu sudah setia kepada Ahok. Jika demikian halnya, sebenarnya pemilih Ahok itu, sudah agak susah dirayu, diiming imingi, diarahkan, sebab mereka memilih Ahok bnerdasarkan track record dan kinerja baik Ahok. Survei terakhir diangka 45% plus minus. Artinya minimal 40 % penduduk Jakarta sudah firm menentukan suara hanya untuk Ahok. Jika demikian halnya, Ahok butuh sekitar 10 % plus 1 saja untuk dijaga dan direbut dari suara yang ada. Angka inilah sebenarnya yang sedang dikalkulasi oleh Ahok. Dimana itu berada. Oleh karena Ahok sudah memetakan dukungan bagi dirinya, sekaligus sudah memetakan lawannya. Ahok memulai strategi jitunya, yaitu memecah perhatian para lawan politiknya. Di saat Ahok sudah fix menentukan calon wakilnya, para lawan politiknya masih memilih milih dan menimang-nimang siapa yang akan diusung. Saat lawannya sibuk konsolidasi, Ahok dan Teman Ahok sudah kerja sambil sosialisasi pasangan. Strategi jitu Ahok tersebut ternyata menguras energi lawan politiknya. Hal ini yang menyebabkan para kader PDIP kewalahan. Tadinya ingin bersama dengan Ahok, sekarang seperti dipaksa untuk maju sendiri. Sebab yang kebayakan dari masyarakat tahu, harga diri PDIP dirasa terlalu tinggi, ia kemungkinan besar akan mengusung paslon sendiri. PDIP tidak akan mendukung Yusril sebab hal tersebut hanya akan mencelakai masa depan partai PDIP sendiri. Jika PDIP mengusung paslon sendiri, itu yang diharapkan Ahok. Suara muslim yang tidak suka dengan dirinya, akan tergerus oleh paslon PDIP. Semakin baik lagi, apabila PDIP menggandeng partai-partai lain yang berarti, bisa saja Yusril tidak dapat dukungan partai. Jika demikian halnya, maka Yusril sudah terkena strategi jitu Ahok. Ahok rela kalah dari paslon PDIP jika PDIP mengusung Risma atau Ganjar. Asalkan tidak dari Yusril, sebab Ahok dinilai sangat mencintai warga Jakarta. Jika Jakarta dipimpin oleh Yusril, dirasa bisa dibayangkan kembali bahwa Jakarta akan seperti jaman Fauzi Bowo. Ahok tidak ingin kinerjanya bersama Jokowi selama ini rusak kembali. Ahok tidak rela estafet kepemimpinan yang telah dibangun dengan hati yang tulus, harus mundur kembali di tangan orang yang kurang profesional menurutnya. Ahok sudah bekerja sebagai gubernur, yang lain masih akan menjanjikan ini dan itu untuk Jakarta. Ahok sudah fix dengan Heru dan sudah bekerja untuk sosialisasi, 24

peserta lain masih berhitung dan bernego, siapa dapat apa dan siapa akan apa? Masyarakat Jakarta sudah cerdas, sudah pintar, semua tersaji terbuka di hadapan mereka, seolah tinggal memilih, menu mana yang mereka akan santap. Masakan yang sudah jadi atau yang masih mentah?

Secara etika: strategi ini baik dijalankan mengingat tidak ada pihak yang merasa dipaksakan hak dan kewajibannya untuk membantu pemilihan independen yang akan dijalankan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Persaingan adalah hal yang normal. Tim Teman Ahok berupaya menjalani semua strategi yang direncanakan sejauh ini masih dalam taraf yang wajar.

Jakarta, memalui PEMILU.com, menyatakan bahwa Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mengatur calon independen dinilai sudah cukup baik. Karena itu, revisi UU Pilkada jangan sampai justru menyulitkan mereka untuk maju dalam Pilkada. “Kalau kemudian katakanlah ada usulan perubahan, jangan sampai perubahan itu dimaksudkan untuk menutup menghalang-halangi calon independen,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Rabu (16 Maret 2016). Menurut Pramono, pesta demokrasi di Indonesia melalui pilkada telah mendapat pujian positif dari dunia internasional. Sehingga peran partai politik diharapkan tidak sampai mengesampingkan peran perseorangan. Ditambahkannya, calon independen itu merupakan sebuah keniscayaan yang terjadi dalam demokrasi. Karena itu, dalam rapat terbatas mengenai Pilkada, Presiden telah memberi arahan agar setiap kontestan pilkada mendapat hak yang adil. “Posisi pemerintah sampe hari ini menganggap bahwa hal yang berkaitan dengan independen sudah cukup diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015,” pungkasnya.

4.3. Kesesuaian Antara Strategi yang Dilakukan Untuk Memenangkan Diri Sebagai Calon Eksekutif Tingkat Daerah (Gubernur) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 yang Berstatus Sebagai Anggota Partai Maupun Non Partai dengan Kaidah Etika dalam Berpolitik di Negara Indonesia 25

Fenomena dunia politik Indonesia(23) sepuluh tahun terakhir ini mengalami banyak perubahan. Perubahan perpolitikan di Indonesia tidak hanya mengubah watak dan perilaku para politisi, partai politik, elite politik, dan penguasa, tetapi juga mengubah persepsi dan paradigma berpikir masyarakat Indonesia tentang memaknai hakikat politik itu sendiri. Munculnya konflik antar lembaga negara, kasus korupsi hingga terseretnya pejabat negara karena narkoba dan asusila yang duduk di lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif menurut penilaian Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si., sebagai cermin hilangnya tatanan etika dan moral yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.Banyak politisi dan pejabat negara yang sudah tidak ada rasa malu meskipun terindikasi terlibat kasus seolah tenang-tenang saja sambil menunggu proses hukum positif, mereka tidak memberikan tanggung jawab secara moral dan menunjukkan rendahnya etika politik.Sudjito menilai demokrasi yang dibangun dalam dunia perpolitikan saat ini adalah demokrasi yang bebas nilai yang menyebabkan perilaku politisi dan pejabat Negara jauh dari etika politik. Makna dan esensi demokrasi direduksi sebagai merebut kekuasaan. Kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat tetapi di tangan penguasa dan lembaga politik. Lembaga politik seperti partai politik bukan lagi merepresentasikan kepentingan rakyat tetapi merepresentasikan kepentingan partai dan elite partai. Yang terjadi, elite partai melanggengkan kekuasaan dengan menggunakan segala cara. Kemudian, etika dan moral cenderung diabaikan sehingga melahirkan berbagai sindiran politik seperti politik dagang sapi,politik sapi perah, dan politik jalanan,politik dinasti. Sehingga politik dimaknai sebagai adu kekuatan dan kepentingan. Menurut Sudjito, berdemokrasi dan berpolitik Pancasila pada dasarnya tidak hanya berpegang pada kaidah hukum, tetapi juga lebih pada kesadaran dan kepantasan moral yang mengedepankan etika nilai-nilai Pancasila. Ironisnya, praktik semacam ini seharusnya dilaksankan di Indonesia justru dilaksanakan di Negara lain. Di jepang, misalnya, seorang pejabat tinggi akan mundur karena pertimbangan moral ketika gagal melaksanakan tugas, mereka seolah lebih menghayati sila kemanusiaan Oleh karena itu, etika politik harus dijadikan sarana merefleksikan kualitas moral yang harus dimiliki oleh para pelaku politik dan para penyelenggara negara. Indikasinya dapat terlihat sampai sejauh mana para pelaku politik dapat memaknai dan melaksanakan etika (23)

http://www.lirikonline.com/2015/02/moral-dan-etika-dalam-berpolitik-yang.html

26

politik dan demokrasi dalam kerangka Pancasila.Dr. Slamet Sutrisno, mengatakan demokrasi pancasila adalah konsep demokrasi keindonesiaan yang secara internal menegaskan ide kerakyatan dan ide musyawarah perwakilan dan diresapi oleh nilai-nilai eksternal religiusitas, humanitas, kebangsaaan dan keadilan sosial. Sedangkan praktek politik demokrasi di era reformasi terkesan lebih menganut filsafat demokrasi barat liberal yakni supremasi mayoritas. Kendati demokrasi itu muncul akibat protes terhadap ekstrim musyawarah mufakat artifisial rezim orde baru. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, kehidupan politik memiliki dimensi etis, bukan sesuatu yang netral. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mendorong warganegara untuk berperilaku etis dalam politik. Apabila nilai-nilai Pancasila itu dapat ditransformasikan ke dalam ethos masyarakat, maka akan menjadi pandangan hidup atau Weltanschauung. Pandangan hidup dapat dilihat sebagai suatu cultural software, suatu perangkat lunak budaya. Pandangan hidup adalah suatu cara memahami dunia dan kehidupan sosial, suatu kosmologi masyarakat. Sebagai perangkat lunak budaya

pandangan hidup berperan

dalam mengkonstruksikan dunia sosial dan politik. Tetapi pandangan hidup itu selalu berada dalam kontestasi dan negosiasi dengan pandangan hidup lainnya. Cultural software dikopi dalam setiap individu melalui sosialisasi, interaksi dan komunikasi. Fungsi cultural software mirip dengan apa yang disebut Gadamer “tradisi”: tradisi melengkapi kita dengan pra-pemahaman yang memungkinkan kita membuat penilaian mengenai dunia sosial Sejauh masyarakat memiliki kopi yang kurang lebih sama, maka pemahaman budaya mereka adalah pemahaman budaya bersama.

Secara Keseluruhan,dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan (masingmasing pihak baik yang tergabung dalam partai politik maupun tidak) untuk Memenangkan Diri Sebagai Calon Eksekutif Tingkat Daerah (Gubernur) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dengan kaidah etika dalam berpolitik di Negara Indonesia antara lain (http://www.lirikonline.com/2015/02/moral-dan-etika-dalam-berpolitik-yang.html): 1. Melalui Partai Politik Tidak seluruh partai maupun anggotanya secara individu memiliki etika yang baik dalam bersaing. Partai politik yang memiliki toleransi antar peserta calon kepala 27

daerah, telah memiliki kesesuaian dalam penerapan kehidupan berpolitiknya dengan falsafah, etika, dan moral Pancasila di Negara Indonesia. 2. Jakarta, memalui PEMILU.com, menyatakan bahwa Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mengatur calon independen dinilai sudah cukup baik. Karena itu, revisi UU Pilkada jangan sampai justru menyulitkan mereka untuk maju dalam Pilkada. “Kalau kemudian katakanlah ada usulan perubahan, jangan sampai perubahan itu dimaksudkan untuk menutup menghalang-halangi calon independen,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Rabu (16 Maret 2016). Menurut Pramono, demokrasi di Indonesia sudah berjalan baik dan mendapat pujian dari dunia internasional karena peran besar dari partai politik, tapi bukan berarti menutup kesempatan bagi calon independen berlaga di Pilkada. "Kemarin dalam rapat terbatas Presiden memberi arahan terhadap persoalan itu. Posisi pemerintah sampai hari ini menganggap berkaitan calon independen cukup baik diatur dalam UU 8/2015," tegas Pramono(24).

(24)

http://news.detik.com/berita/3166010/pemerintah-isyaratkan-tak-setuju-syarat- 28 calon-independen-diperberat).(

BAB V PENUTUP

5.1.

Penutup Krisis kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sedang dihadapi bangsa Indonesia (25), antara lain karena persoalan etika dan perilaku kekuasaan. Silang pendapat, perdebatan, konflik, dan upaya saling menyalahkan terus berlangsung di kalangan elite, tanpa peduli dan menyadari bahwa seluruh rakyat kita sedang prihatin menyaksikan kenyataan ini. Kemampuan membangun harmoni, melakukan kompromi dan konsensus di kalangan elite politik kita terkesan sangat rendah, tetapi cepat sekali untuk saling melecehkan dan merendahkan. Padahal untuk mengubah arah dan melakukan lompatan jauh ke depan, sangat diperlukan kompromi dan semangat rekonsiliasi.

Politik

bukanlah

persoalan

mempertaruhkan

modal

untuk

memperoleh

keuntungan yang lebih besar, sebagaimana diyakini oleh sebagian besar pelaksana money politics di Tanah Air kita. Politik bukanlah semata-mata perkara yang pragmatis sifatnya, yang hanya menyangkut suatu tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut, yang dapat ditangani dengan memakai rasionalitas. Politik lebih dari pragmatisme, tetapi mengandung sifat eksistensial dalam wujudnya karena melibatkan juga rasionalitas nilainilai. Oleh karena hal tersebut, politik lebih dari sekadar matematika tentang hubungan mekanis di antara tujuan dan cara mencapainya. Politik lebih mirip suatu etika yang menuntut agar suatu tujuan yang dipilih harus dapat dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji, dan cara yang ditetapkan untuk mencapainya haruslah dapat dites dengan kriteria moral.

Apabila kesadaran etika berpolitik sangat rendah maka tantangan yang mungkin kita hadapi kedepan adalah terjadinya feodalisme maupun kapitalisme dalam politik Indonesia yang dapat mengakibatkan bahwa kemerdekaan nasional justru memberi (25)

http://news.detik.com/berita/3166010/pemerintah-isyaratkan-tak-setuju-syarat- 29 calon-independen-diperberat).(

rakyatnya dalam ketergantungan dan keterbelakangan. Tantangan ini harus kita hadapi dengan penuh kesadaran untuk selalu berjuang menentang feodalisme dan perjuangan untuk membebaskan diri dari cengkeraman kapitalisme. Usaha ini sangat ditentukan juga melalui perjuangan partai politik. Partai politik hendaknya berbentuk partai kader dan bukan partai massa, karena dengan partai kader para anggota partai yang mempunyai pengetahuan dan keyakinan politik dapat ikut memikul tanggung jawab politik, sedangkan dalam partai massa keputusan politik diserahkan seluruhnya ke tangan pemimpin politik dan massa rakyat tetap tergantung dan tinggal dimobilisasi menurut kehendak sang pemimpin partai. Partai politik sebagai pilar demokrasi haruslah selalu berinteraksi dengan masyarakat sepanjang tahun. Kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan agenda wajib begitu pula sikap cepat tanggap dalam menghadapi musibah dan bencana.

Para elit politik partai pun sudah seharusnya sering terjun menemui konstituen, mendengar aspirasi mereka, dan memperjuangkannya. Partai tidak boleh membuat jarak dengan rakyat. Di sinilah sesungguhnya hakikat dari pendidikan politik yang diterapkan oleh partai politik dan elitenya. Dengan demikian, maka apapun sikap dan kebijakan partai tidak akan terlepas dari kehendak masyarakat konstituennya, dan benar-benar menjadi penyambung lidah rakyat. Sehingga dapat mencegah kehawatiran bahwa partai hanya memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Kegiatan pencerdasan politik masyarakat harus terus dipupuk oleh partai politik melalui respon terhadap realitas sosialpolitik. Selain itu berpolitik hendaknya dilakukan dengan cara yang santun, damai, dan menyejukkan. Kemudian kita juga harus mengembangan sistem multipartai agar kehidupan politik terhindar dari konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar pada diri satu orang atau satu golongan saja.

5.2.

Saran Sejumlah politikus(26) di negara ini terjerat kasus hukum dan sebagian sudah menjalani hukumannya. Para pejabat publik dan politikus yang terindikasi kasus korupsi lebih baik mundur. Jangan terus membodohi rakyat dengan mengatasnamakan menunggu (26)

http://www.lirikonline.com/2015/02/moral-dan-etika-dalam-berpolitik-yang.html

30

proses hukum. Dalam kehidupan selain hukum, juga ada etika yang harus dijaga. Para Penyelenggara Negara Indonesia jangan selalu berlindung di balik proses hukum tanpa mempedulikan etika.

Contoh bagaimana politikus senior Jerman yang mundur karena patuh pada etika. Mantan Kanselir Jerman Barat yang berkuasa puluhan tahun, Helmut Kohl, mundur dari jabatannya karena menerima uang sebagai ketua umum partai yang berkuasa CDU/CSU sebesar 8.000 DM saat itu atau hanya sebesar Rp 160 juta. Dana itu bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi masuk ke kas partainya. "Dia pun mundur dengan legowo,” Mundurnya politisi muda Jerman yang cemerlang dari jabatan Presiden Jerman, Cristian Wulf, karena mendapatkan kredit rumah dengan bunga keciltapi dia sadar akan resiko sebagai politisi dan pejabat publik yang tidak boleh melakukan hal-hal yang oleh orang umum sebenarnya biasa saja. Para Penyelenggara Negara harus mengerti bagaimana politik itu sendiri yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan etika terlebih amanah pancasila, tudak bertentangan dan bukan bagaimana pancasila dipolitikkan oleh para penguasa negara khususnya negara Indonesia

31

DAFTAR PUSTAKA

http://www.pustakaskripsi.com/kumpulan-100-judul-judul-skripsi-ekonomi-2559.html

https://rifkaputrika.wordpress.com/2013/03/29/iad/

http://ilmupengetahuan-biologi.blogspot.com/p/apa-perbedaan-filsafat-dan-filosofis.html

https://prezi.com/b8agiqpnvqj4/etika-berpolitik-dalam-berbangsa-dan-bernegara/

http://budisansblog.blogspot.com/2014/02/contoh-etika-politik-atau-cacat-moral.html

http://ilmumedia.blogspot.com/2014/04/analisis-kasus-politik-uang-dalam.html

@medanbisnis (posted at Twitter) 3 Juni 2013 http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/06/03/32659/etika-politik-caleg/ https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_politik

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/06/03/32659/etika-politikcaleg/#.VuUqhfl97IU

http://weloveblitar.blogspot.com/2013/03/pancasila-sebagai-sumber-etika-politik.html

http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/15000021/Etika.Politik.Dirusak http://metrojambi.com/read/2015/09/30/3701/etika-politisi-dan-undangundang-pemilukada

http://efekgila.com/kandidat-calon-gubernur-dki-jakarta-2017/

http://nasional.kompas.com/read/2016/03/16/21013031/KPU.Syarat.Calon.Independen.dan.Parp ol.Tak.Bisa.Disamakan