ANALISIS SISTEM PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP: STUDI KASUS KECAMATAN TOBELO, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
ASER TIDORE
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Analisis sistem Pemasaran Hasil Produksi Perikanan Tangkap:Studi Kasus di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara,aadalah karya saya dengan arahan dari Komisi Pembimbing dan belum
diajukan
dalam
bentuk
apapun
kedalam
perguruan
Tinggi
manapun.Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkandalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian ahir tesis ini.
Bogor,Nopember 2010
Aser Tidore C452070234
ABSTRACT ASER TIDORE. Marketing System Analysis for Fisheries Captured Production in Tobelo, North Halmahera District. Under direction of EKO SRI WIYONO and DEDI JUSADI Fish Marketing in North Halmahera District accomplished dominated by one stakeholder (collectors/dibo-dibo). North Halmahera Government hasn’t set a policy for fishery products marketing. So it is need marketing policy strategies for fisheries products in North Halmahera District. Catches of product marketing in North Halmahera District made through several channels, namely 1) marketed directly to collectors (Dibo-dibo) to be marketed directly to the market in Tobelo and 2) marketed directly to collectors (Dibo-dibo) and then marketed seller back to retailers and consumers are distributed to the local market inside and outside of North Halmahera district To determine the price of fisheries products, fishers have no power, absolutely pricing by collectors (Dibo-dibo) without the basic price set by the government. In order to overcome the problems of marketing in North Halmahera District, it would require an alternative marketing policy for fishery product. Priority policy strategy for fishery product in North Halmahera are improving marketing infrastructure and facilities (0.341), increased activity of fish auction (0.216), development of market access (0.171), modernization of equipment and fishing vessels (0.169) and the determination of the basic price of fishery products (0.103). With increased marketing and infrastructure facilities, expected activity in fish auction increases and becomes crowded, for the development of market access needs to be done so that the ease of reaching the market can be made shorter. Improving the quality of the quality of the catch should be increased as a growing market, where the quality of the catch is determined when fish caught in certain types of fishing gear, therefore it should be a policy of modernization of equipment and fishing vessels. If the product is good quality, then the fishermen have a higher bargaining position to collectors, so the basic pricing policies of fishery product into the next policy alternative.
RINGKASAN ASER TIDORE. Analisis Sistem Pemasaran Hasil Produksi Perikanan Tangkap:Studi Kasus Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Dibimbing oleh EKO SRI WIYONO dan DEDI JUSADI. Sektor kelautan dan perikanan memiliki prospek yang cerah untuk dibangun menjadi sentra ekonomi yang tangguh dan strategis karena dapat memicu terjadi pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Halmahera Utara. Hal tersebut didasarkan pada jumlah produksi perikanan laut yang terus meningkat pada tahun 2006 sebanyak 5673 ton dengan nilai Rp. 22.552.500.000,00 menjadi sebanyak 11.720 ton dengan nilai Rp. 58.600.000.000,00 (DKP Kabupaten Halmahera Utara, 2007). Peningkatan hasil produksi perikanan laut tersebut tentu sangat ditentukan oleh berbagai unsur yang secara langsung terkait dengan hasil produksi, misalnya nelayan, alat tangkap, Sumber Daya Manusia, modal, mutu, penentuan harga, unit-unit dan sistem pemasaran. Masalah pemasaran, kalau dilihat dari hukum permintaan dan penawaran untuk hasil perikanan sangat tampak sehingga terkadang hasil tangkapan sedikit atau banyak tidak menunjukan perbedaan pendapatan nelayan yang berarti. Dilain pihak penerimaan lembaga-lembaga non produsen yang terlibat dalam tataniaga hasil perikanan, nampaknya ada kemajuan seiring dengan peningkatan hasil tangkapan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem pemasaran sehingga nelayan tidak menikmati hasil yang diperoleh secara maksimal. Untuk itu, perlu dilakukan suatu penelitian dengan tujuan mengetahui sistem pemasaran hasil produksi perikanan tangkap dan mencari alternatif strategi pemasaran untuk menigkatkan nilai jual produksi perikanan tangkap dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Berdasarkan hasil survey terhadap sistem pemasaran di Kabupaten Halmahera, pemasaran hasil tangkapan dilakukan melalui beberapa saluran, yaitu 1) dipasarkan secara langsung ke pedagang pengumpul (dibo-dibo) untuk dipasarkan langsung ke pasar di Tobelo dan 2) dipasarkan secara langsung ke pedagang pengumpul (dibo-dibo) kemudian dipasarkan kembali ke padagang pengecer dan didistribusikan ke konsumen pasar lokal yang berada di dalam maupun luar Kabupaten Halmahera Utara. Dalam menentukan harga hasil tangkapan, nelayan tidak memiliki kekuatan (nilai jual) untuk menentukan harga. Penentuan harga sepenenuhnya dilakukan oleh pedagang pengumpul (dibo-dibo) tanpa adanya harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga sedikit atau banyak hasil tangkapan ikan tidak meningkatkan pendapatan nelayan. Pada pemilihan kebijakan strategi pemasaran produksi perikanan tangkap skala kecil di Kabupaten Halmahera Utara dengan menggunakan metoda analytical hierarchy process (AHP), menunjjukan bahwa urutan aktor yang berperan adalah Pemerintah Daerah (0,59), dibo-dibo (0,226), nelayan (0,092) dan koperasi (0,092). Kondisi tersebut dikarenakan pemerintah adalah pembuat kebijakan bagi kegiatan pemasaran hasil tangkapan di Kabupaten Halmahera, kemudian dibo-dibo pada kegiatan pemasaran yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara berkuasa terhadap penentuan harga dibandingkan nelayan dan koperasi. Pada level kriteria, urutan prioritas kriteria yang berperan terhadap
kebijakan strategi pemasaran produksi perikanan tangkap skala kecil di Kabupaten Halmahera Utara adalah biologi (0,3429), ekonomi (0,2514), pemasaran (0,1752), sosial (0,1574) dan teknologi (0,0738). Kriteria biologi menempati urutan prioritas pertama, karena kegiatan pemasaran tidak dapat terjadi tanpa adanya jaminan ketersediaan sumberdaya ikan, selain hal tersebut nelayan tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari keuntungan menjual hasil tangkapannya ke pedagang pengumpul, sehingga kriteria ekonomi melatar belakangi kegiatan penangkapan ikan. Pada level sub kriteria urutan prioritas terdiri dari kelestarian sumberdaya ikan (0,27), akses pemasaran (0,16), biaya investasi (0,13), biaya operasional (0,10), kelembagaan (0,10), jumlah jenis sumberdaya ikan (0,07), harga dasar ikan (0,06), pelatihan dan pembinaan (0,05), pendapatan nelayan (0,04), ukuran kapal (0,03) dan jumlah kapal (0,03). Alasan sub kriteria kelestarian sumberdaya ikan sebagai prioritas pertama karena sub kriteria ini karena dengan sumberdaya ikan yang lestari maka kegiatan penangkapan, pemasaran dan pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan oleh konsumen dapat terpenuhi. Sub kriteria lain pada level ini dapat terpenuhi apabila prioritas sebelumnya dilakukan terlebih dahulu. Pada level alternatif kebijakan strategi pemasaran produksi perikanan tangkap skala kecil, urutan prioritas terdiri dari peningkatan fasilitas dan infrastruktur pemasaran (0,341), peningkatan aktivitas TPI (0,216), pengembangan akses pasar (0,171), modernisasi alat dan kapal penangkap ikan (0,169) dan penentuan harga dasar jenis ikan (0,103). Dengan peningkatan fasilitas dan infrastruktur pemasaran, diharapkan aktivitas kegiatan di TPI meningkat dan menjadi ramai, untuk itu pengembangan akses pasar perlu dilakukan sehingga kemudahan mencapai lokasi pasar dapat dilakukan lebih singkat. Peningkatan mutu kualitas hasil tangkapan perlu ditingkatkan seiring pasar yang semakin berkembang, dimana kualitas hasil tangkapan ditentukan mulai saat ikan ditangkap dengan jenis alat tangkap tertentu, oleh karena itu perlu dilakukan suatu kebijakan modernisasi alat dan kapal penangkap ikan. Apabila kualitas baik, maka nelayan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi kepada pedagang pengumpul, maka kebijakan penentuan harga dasar jenis ikan menjadi alternatif kebijakan selanjutnya. Kata Kunci: sistem pemasaran, dibo-dibo, analytical hierarchy process (AHP)
© Hak Cipta milik IPB, tahun 2010 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh Karya Tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB
ANALISIS SISTEM PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP: STUDI KASUS KECAMATAN TOBELO, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
ASER TIDORE NRP. C452070234/SPT
Tesis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Mayor Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis: Prof.Dr.Ir. Mulyono S Baskoro, M.Sc
Judul Tesis
: Analisis Sistem Pemasaran Hasil Produksi Perikanan Tangkap Study Kasus Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara
Nama Mahasiswa
: Aser Tidore
NRP
: C452070234
Mayor
: Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Dedi Jusadi, M.Sc Anggota
Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi, M.Si Ketua
Diketahui
Ketua Program Studi Teknologi Kelautan
Dekan Sekolah Pascasarjana IPB
Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc
Prof. Dr. Ir. H. Khairil A. Notodiputro, M.S.
Tanggal Ujian: 5 Nopember 2010
Tanggal Lulus:
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Maluku Utara,14 Agustus Tahun 1965 sebagai putra ke tuju dari Bapak Derek Tidore dan Ibu Naema Huragana.Penulis menyelesaikan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Khairun Ternate dengan program Studi Ilmu Ekonomi Study Pembangunan tahun 1993.Pada tahun itu pula Penulis memulai kariernya sebagai Tenaga sukarela terdidik(TKST) di Kanwil tenaga Kerja Propinsi Maluku sampai dengan Tahun 1995.Pada tahun itu pula penulis di Angkat menjdi Petugas Konsultasi Lapangan( PKL)di Kanwil Koperasi dan UKM Propinsi Maluku, dengan Wilayah Kerja Di Kecamatan Patani Gebe Kabupaten Halmahera Tengah sampai dengan tahun 1997.Pada Taggal 1 Maret tahun 1997 Penulis diangkat menjadi CPNS dan di tempatkan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Utara di Ternate. Pada Tahun 1998 Penulis di angkat menjadi PNS (100%).Pada Tahun 2001 Penulis dimutasikan dari dinas Koperasi menjadi staf Kantor Camat Tobelo. Pada Tahun 2002 Penulis diangkat dan dilantik oleh Bupati Maluku Utara menduduki Jabatan Sekretasis Camat(SEKCAM) di Kecamatan Tobelo Tengah.Pada.Pada Tahun 2003 setelah Pemekaran Kabupaten Halmahera Utara, Penulis dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan Jabatan Camat di Kecamatan Tobelo Tengah sampai dengan Tahun 2006. Pada Tahun itu pula Pemerintah Daerah mempercayakan Penulis menduduki Jabatan Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Halmahera Utara sampai Tahun 2009. Selama menjabat Kabag Perekonomian, Pemerintah Daerah mengisinkan Penulis mengikuti Tugas Blajar S2 di Institut Pertanian Bogor sejak Tahun 2008 dengan Program Study Perikanan
tangkap
(SPT)
dan
pada
tahun
Sistem 2009
dan Permodelan
Pemerintah
Daerah
Mempercayakan Penulis menduduki Jabatan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Utara sampai sekarang.
PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas segala rahmat karunia-Nya sehingga karya ilmiah dengan judul “Analisis Sistem Pemasaran Hasil Produksi Perikanan Tangkap : Studi Kasus di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara” berhasil diselesaikan. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi.,M.Si dan Dr. Ir. Dedi Jusadi, M.Sc selaku ketua dan anggota komisi pembimbing yang telah banyak memberi arahan, bimbingan dan saran selama ini. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Prof Dr.Ir.Mullyono S Baskoro Msc,selaku Dosen Penguji luar komisi,dan juga kepada Bapak Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Kepala Dinas DKP Kabupaten Halmahera Utara dan semua pihak yang telah membantu selama pengumpulan data dan penyusunan tesis. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada keluaragaku Istri dan Anak-anak, atas segala doa dan kasih sayangnya . Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.
Bogor, Oktober 2010
Aser Tidore C452070234/SPT
DAFTAR ISI
Halaman LEMBARAN JUDUL.........................................................................................
i
PRAKATA .......................................................................................................... viii DAFTAR ISI ....................................................................................................... ix DAFTAR TABEL ............................................................................................... xi DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xii 1 PENDAHULUAN.......................................................................................... 1.1 Latar Belakang ........................................................................................
1
1.2 Rumusan Masalah ...................................................................................
2
1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................................
3
1.4 Manfaat Penelitian .................................................................................. 1.5 Hipotesis.................................................................................................. 1.6 Kerangka Pemikiran ................................................................................ 2 TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................. 2.1 Pengertian Sistem Pemasaran ................................................................... 2.1.1 Saluran pemasaran ........................................................................ 2.1.2 Fungsi pemasaran .......................................................................... 2.2 Kajian Struktur, Tingkah Laku, dan Keragaan Pasar ............................... 2.3 Efisiensi Pemasaran ................................................................................. 2.4 Konsep Pemasaran ................................................................................... 2.5 Strategi Pemasaran ................................................................................... 2.6 Fungsi Pemasaran .................................................................................... 2.7 Pemasaran Hasil Perikanan ..................................................................... 3 METODE PENELITIAN ............................................................................ 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .................................................................. 3.2 Metode Pengumpulan Data ....................................................................... 3.3 Jenis dan Sumber Data ............................................................................. 3.4 Analisis Data ...........................................................................................
3.4.1 Analisis deskriptif ......................................................................... 3.4.2 Analisis Analytical Hierarchy Process (AHP) .............................. 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................... 4.1 Keragaan Perikanan Tangkap ................................................................. 4.1.1 Potensi sumberdaya ikan ................................................................ 4.1.2 Teknologi penangkapan ikan ........................................................ 4.1.3 Sistem pemasaran produksi hasil tangkapan ................................. 4.2 Analsis Kebijakan Strategi Pemasaran Produksi Perikanan Tangkap ..... 4.2.1 Level aktor .................................................................................... 4.2.2 Level kriteria ................................................................................. 4.2.3 Level sub kriteria........................................................................... 4.2.4 Level alternatif kebijakan.............................................................. 5 KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 5.1 Kesimpulan .............................................................................................. 5.2 Saran........................................................................................................ DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 44 LAMPIRAN ....................................................................................................... 46
DAFTAR TABEL Halaman 1 2 3 4
Data primer dan sekunder yang diambil dalam penelitian. ..................... Skala penilaian perbandingan. ................................................................ Mariks untuk berbanding berpasangan. .................................................. Jumlah alat tangkap per kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2007. ............................................................................................
xv
DAFTAR GAMBAR Halaman 1 2 3 4 5
6
7
8
Kerangka pemikiran penelitian sistem pemasaran. .................................................. Skema penyaluran hasil perikanan (Sumber: Hanafiah, 1983). ............................... Skema saluran pemasaran hasil tangkapan ikan di Kabupaten Halmahera Utara. ........................................................................................................................ Hirarki nilai prioritas kebijakan strategi pemasaran produksi perikanan tangkap skala kecil. .................................................................................................. Persepsi pemerintah daerah terhadap kelestarian sumberdaya ikan, peningkatan fasilitas dan infrastruktur kegiatan pemasaran, pengembangan akses pasar dan penentuan harga dasar ikan. ........................................................... Persepsi pedagang terhadap kelestarian sumberdaya ikan, peningkatan fasilitas dan infrastruktur kegiatan pemasaran, pengembangan akses pasar dan penentuan harga dasar ikan. ..................................................................................... Persepsi nelayan terhadap kelestarian sumberdaya ikan, peningkatan fasilitas dan infrastruktur kegiatan pemasaran, pengembangan akses pasar dan penentuan harga dasar ikan ...................................................................................... Persepsi koperasi terhadap kelestarian sumberdaya ikan, peningkatan fasilitas dan infrastruktur kegiatan pemasaran, pengembangan akses pasar dan penentuan harga dasar ikan. ...................................................................................
DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1 2 3 4 5
Perhitungan hasil expert choice pada level aktor. ......................................... 47 Salah satu contoh perhitungan hasil expert choice pada level kriteria dengan aktor : Pemerintah Daerah............................................................................. Salah satu contoh perhitungan hasil expert choice level sub kriteria............ 49 Salah satu perhitungan hasil expert choice pada level alternatif kebijakan. . 50 Peta lokasi penelitian..................................................................................... 51
I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Setelah reformasi tahun 1998, berbagai perubahan terus terjadi di Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu diantaranya adalah perubahan penyelengaraan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 22 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Undang-undang tersebut telah memberi ruang yang lebih besar bagi daerah kabupaten/kota dan masyarakat untuk mengelola potensi daerahnya sehingga dapat mendukung penyelenggaraan otonomi di daerah. Kabupaten Halmahera Utara baru dimekarkan menjadi daerah otonom pada tahun 2003, berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 2003, tentang pemekaran wilayah, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Maluku Utara. Setelah menjadi daerah otonom tentu lebih leluasa mengelola potensi sumber daya alam sendiri. Salah satu potensi sumber daya alam yang diandalkan dalam menunjang penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di kabupaten Halmahera Utara adalah sektor kelautan dan perikanan. Sebagai kabupaten yang 78% wialyahnya lautan, sektor kelautan dan perikanan memiliki prospek yang cerah untuk dibangun menjadi sentra ekonomi yang tangguh dan strategis karena dapat memicu terjadi pertumbuhan perekonomian di Halmahera Utara. Hal tersebut didasarkan pada jumlah produksi perikanan laut yang terus meningkat, pada tahun 2006 sebanyak 5.673 ton dengan nilai Rp. 22.552.500.000,00
menjadi
sebanyak
11.720
ton
dengan
58.600.000.000,00 (DKP Kabupaten Halmahera Utara, 2007).
nilai
Rp.
Peningkatan
hasil produksi perikanan tersebut, sangat ditentukan oleh berbagai unsur yang secara langsung terkait dengan hasil produksi, seperti nelayan, armada dan alat penangkapan ikan, sumberdaya ikan, sumberdaya manusia, modal, mutu produksi, penentuan harga, unit-unit pemasaran, akses pemasaran dan sistem pemasaran. Dalam dunia usaha pada dewasa ini ditandai dengan makin tajamnya persaingan. Oleh karena itu, peranan pemasaran semakin penting dan merupakan
2
ujung tombak setiap perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh keberhasilan pemasarannya (Sofajan, 1987). Artinya, setiap perusahan sebelum melakukan kegiatan usahanya terlebih dahulu memikirkan tentang akses pemasaran, karena kalau tidak demikian maka tentu akan mendapat kesulitan ketika hasil produksi mau dijual atau dipasarkan. Masalah pemasaran, kalau dilihat dari hukum permintaan dan penawaran untuk hasil perikanan sangat tampak sehingga terkadang hasil tangkapan sedikit atau banyak tidak menunjukan perbedaan yang berarti bagi pendapatan nelayan. Dilain pihak penerimaan lembaga-lembaga non produsen yang terlibat dalam tataniaga hasil perikanan, nampaknya ada kemajuan seiring dengan peningkatan hasil tangkapan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem pemasaran sehingga nelayan tidak menikmati hasil yang diperoleh secara maksimal. Kondisi seperti ini dialami sebagian besar nelayan di Kabupaten Halmahera, sehingga kegiatan perikanan tangkap selama ini belum memberikan kotribusi nyata bagi peningkatan kesejateraan nelayan apalagi sebagai sember pendapatan daerah. Berpijak terhadap permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengetahui lebih jelas tentang bagaimana sistem pemasaran hasil produksi perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Halmahera Utara dan mencari alternatif strategi pemasaran untuk menigkatkan nilai jual produksi perikanan tangkap. Penelitian ini mengambil studi kasus di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera
1.2
Rumusan Masalah Kemampuan produksi perikanan tangkap yang tinggi tidak akan berarti
apabila tidak didukung oleh sistem pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran yang tepat akan membuat usaha perikanan tangkap berkembang dan menguntungkan. Akan tetapi realitas yang terjadi, peningkatan hasil tangkapan ikan tidak secara signifikan meningkatkan pendapatan nelayan. Dalam hal ini posisi tawar nelayan sangat lemah karena tidak ada alternatif lain selain menjual hasil tangkapan kepada pedagang pengumpul (dibo-dibo) sehingga harga ikan ditentukan
sepihak
oleh
unit-unit
pemasaran
(dibo-dibo).
Kondisi
ini
3
menyebabkan perkembangan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Halmahera masih belum optimal dan berdampak pada rendahnya kesejahteraan nelayan dan minimnya pemasukan PAD dari sektor perikanan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Apakah sistem pemasaran hasil produksi perikanan tangkap di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara sudah berjalan dengan baik, ? 2) Seberapa efektifnya sistem pemasaran hasil produksi perikanan tangkap yang ada di Kecamatan Tobelo? 3) Bagaimana meningkatkan pemasaran hasil produksi perikanan tangkap sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi nelayan di Kecamatan Tobelo?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:
1) Mengkaji sistem pemasaran hasil produksi perikanan tangkap di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. 2) Merumuskan kebijakan strategi pemasaran produksi perikanan tangkap yang tepat, efektif, efisien dan adil.
1.4
Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai suatu kontribusi yang berguna
baik ditinjau dari sisi praktis maupun ilmiah, yaitu : 1. Untuk menambah pengalaman dan menambah wawasan berpikir khususnya dalam memecahkan suatu masalah dari sebuah penelitian. 2. Sebagai bahan informasi dan evaluasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. 3. Sebagai bahan informasi ilmiah kepada peneliti berikutnya dalam mengkaji masalah yang sama demi pengembangan pengetahuan.
4
1.5
Hipotesis Sistem pemasaran hasil produksi perikanan tangkap belum efektif dan
efisien (baik),serta belum berkeadilan bagi nelayan di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Kondisi ini menyebabkan perkembangan sektor perikanan tangkap masih belum optimal di Kabupaten Halmahera dan berdampak pada rendahnya kesejahteraan nelayan dan minimnya pemasukan PAD dari sektor perikanan.
1.6
Kerangka Pemikiran Dalam dunia usaha pada dewasa ini ditandai dengan makin tajamnya
persaingan. Oleh karena itu, peranan pemasaran semakin penting dan merupakan ujung tombak setiap perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh keberhasilan pemasarannya (Sofyan, 1987). Artinya setiap perusahan sebelum melakukan kegiatan usahanya, terlebih dahulu memikirkan tentang pemasaran, karena kalau tidak demikian maka tentu akan mendapat kesulitan ketika hasil produksi mau dijual atau dipasarkan. Masalah pemasaran hasil penangkapan ikan di Kecamatan Tobelo, Halmahera utara terbentur jaringan pemasaran yang terbatas. Tidak berfungsinya tampat pelangan ikan (TPI), menyebabkan nelayan hanya menjual hasil tangkapannya langsung ke pedagang pengumpul (dibo-dibo) tanpa alternatif lain. Konsekuensinya harga ikan ditentukan oleh dibo-dibo sehingga posisi tawar nelayan mejadi rendah. Selain itu, sifat dari ikan yang cepat rusak harus segera dijual sesampainya di darat, diperparah dengan keterbatasan fasilitas penyimpanan ikan dan keterbatasan es (terpaksa menggunakan es balok rumah tangga) menjadikan waktu trip nelayan menjadi pendek maksimal satu hari (one day fishing) dan sesampainya di darat harus segera dijual. Dengan demikian hasil tangkapan sedikit atau banyak tidak menunjukkan perbedaan pendapatan yang berarti bagi nelayan. Dilain pihak pendapatan unit-unit pemasaran (dibo-dibo) dari tahun ke tahun nampaknya ada peningkatan yang cukup berarti, namun kenaikan tersebut ternyata tidak dinikmati oleh nelayan.
5
Berbagai upaya perbaikan usaha perikanan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun kenyataan kondisi ekonomi masyarakat nelayan tidak ada kemajuan apalagi nelayan tradisional. Benang merah dari permasalahan ini adalah lemahnya sistem pemasaran bagi nelayan. Sistem pemasaran merupakan suatu usaha perikanan tangkap dalam bentuk kegiatan ekonomi, yang berorientasi pada profit yang sebesar-besarnya, dan cost produksi yang sekecil-kecilnya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan adalah melalui peningkatan hasil produksi dan meningkatkan produktivitas kinerja serta membuka akses jaringan pemasaran.
Dengan terbukanya jaringan pemasaran
hasil perikanan tangkap baik lokal, regional bahkan internasional akan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan nelayan, memudahkan investasi perikanan, membuka lapangan kerja dan meningkatkan PAD. Bertolak dari permasalahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih jelas tentang bagaimana sistem pemasaran hasil produksi perikanan tangkap yang ada di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan mencari alternatif strategi pemasaran untuk menigkatkan nilai jual produksi perikanan tangkap.
6
Permasalahan Sistem Pemasaran Perikanan Tangkap di Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara
Analisis Data
Strategi Pemasaran
Jenis-jenis ikan yang dipasarkan
Metode AHP
Harga dan sasaran pemasaran hasil produksi perikanan tangkap
Menyusun strategi pemasaran hasil produksi perikanan tangkap
Tata niaga dan organisasi pelaku pemasaran hasil perikanan
Identifikasi dasar Hukum Pemasaran
Mempelajari prosedur pemasaran hasil produksi perikanan tangkap
Strategi Kebijakan Perbaikan Sistem Pemasaran yang Efektif dan Efisien
Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian sistem pemasaran.
II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Sistem Pemasaran 2.1.1 Saluran pemasaran Dalam pemasaran komoditas perikanan terdapat pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran. Pelaku ekonomi pemasaran tersebut disebut sebagai lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen ke konsumen akhir hingga mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Tugas lembaga pemasaran adalah menjalankan fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin. Konsumen memberi balas jasa kepada lembaga pemasaran berupa margin pemasaran. Lembaga pemasaran perikanan diantaranya adalah golongan produsen, pedagang perantara, dan lembaga pemberi jasa. Golongan produsen memiliki tugas utama sebagai penghasil barang. Mereka adalah nelayan, petani ikan, dan pengolah hasil perikanan. Perorangan, perserikatan, atau perseroan yang berusaha dalam bidang pemasaran dikenal sebagai pedagang perantara (midlemen atau intermediatery). Pedagang perantara mengumpulkan barang yang berasal dari produsen dan menyalurkannya kepada konsumen. Lembaga pemberi jasa (facilitating agencies) memberikan jasa atau fasilitas untuk memperlancar fungsi pemasaran yang dilakukan oleh produsen atau pedangang perantara. Lembaga ini terdiri dari bank, usaha pengangkutan, biro iklan dan sebagainya (Hanafiah, 1983). Panjang-pendeknya saluran pemasaran yang harus dilalui oleh suatu hasil perikanan dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu : 1) Jarak antara produsen dengan konsumen. Makin jauh jarak antara produsen dengan konsumen maka makin panjang saluran yang ditempuh produk. 2) Cepat tidaknya produk rusak. Produk yang cepat rusak harus segera diterima konsumen dan diharapkan saluran pemasaran yang pendek. 3) Skala produksi. Jika produksi dilakukan dalam skala yang kecil, maka jumlah produk yang dihasilkannya pun berukuran kecil sehingga tidak akan
8
menguntungkan prodesen jika langsung dijual ke pasar. Dalam keadaan seperti ini, kehadiran pedagang perantara sangat diharapkan, dengan demikian saluran yang terbentuk dan dilalui produk akan semakin panjang. 4) Posisi keuangan produsen. Pedagang atau produsen yang memiliki modal kuat cenderung memperpendek saluran pemasaran. Hanafiah (1983) menambahkan pemasaran perikanan umumnya melalui beberapa saluran sebelum sampai ke konsumen akhir. Pergerakan hasil perikanan dari produsen ke konsumen pada dasarnya menggambarkan proses pengumpulan maupun penyebaran.
Gambar 2 Skema penyaluran hasil perikanan (Sumber: Hanafiah, 1983). 2.1.2 Fungsi pemasaran Proses penyimpanan barang dari tingkat produsen ke tingkat konsumen memerlukan berbagai tindakan atau kegiatan yang dapat memperlancar proses penyampaian barang atau jasa. Kegiatan-kegiatan ini dinamakan fungsi pemasaran. Fungsu pemasaran dikelompokkan menjadi tiga kriteria (Kohls, 1968), meliputi: 1) Fungsi pertukaran, adalah kegiatan yang memperlancar pemindahan hak milik barang dan jasa yang digunakan. Fungsi pemasaran terdiri dari fungsi penjualan dan fungsi pembelian. 2) Fungsi fisik adalah semua tindakan yang langsung berhubungan dengan barang dan jasa sehingga menimbulkan kegunaan tempat, bentuk, dan waktu. Fungsi fisik meliputi fungsi penyimpanan, pengolahan dan pengangkutan.
9
3) Fungsi fasilitas, adalah semua tindakan yang bertujuan memperlancar funsi pertukaran dan fungsi fisik. Fungsi fasilitas terdiri dari fungsi standarisasi dan grading, fungsi penanggungan resiko, dan fungsi informasi pasar.
2.2 Kajian Struktur, Tingkah Laku, dan Keragaan Pasar Struktur pasar adalah sifat-sifat atau karakteristik pasar yang ditentukan oleh empat faktor penentu (Dahl dan Hammond, 1977), antara lain: 1) Jumlah atau ukuran pasar, 2) Kondisi atau keadaan produk, 3) Kondisi keluar-masuk pasar, 4) Tingkat pengetahuan informasi pasar yang dimiliki oleh partisipan dalam pemasaran, misal: biaya, harga, dan kondisi pasar antar partisipan. Ditinjau dari strukturnya, pasar dibedakan menjadi dua (Limbong dan Panggabean, 1988), yaitu: 1) Pasar bersaing sempurna. Suatu pasar dikatakan bersaing sempurna jika perusahaan menjual produk tunggal yang identik, jumlah penjual dan pembeli demikian banyaknya sehingga tidak seorangpun dapat mempengaruhi harga, pembeli dan penjual bebas keluar masuk pasar, penjual dan pembeli leluasa dalam mengambil keputusan, serta produk yang dipasarkan homogen. 2) Pasar tidak bersaing sempurna. Pasar tidak bersaing sempurna dilihat dari sisi pembeli dan penjual. Dari sisi pembeli terdiri dari pasar monopsoni (terdapat seorang atau sebuah badan pembeli produk tertentu sehingga dapat mempengaruhi harga dan permintaan produk tersebut), pasar oligopsoni (terdapat pembeli produk tertentu dalam jumlah sedikit), dan sebagainya. Dari sisi penjual terdiri dari pasar monopolistik (pasar monopoli tidak sempurna/pasar persaingan tidak sempurna), pasar monopoli, pasar oligopoli (produk homogen dan heterogen, terdapat hambatan besar untuk memasuki pasar seperti hak paten, modal yang besar, pengendalian bahan baku, pengetahuan yang sifatnya perorangan, dan lokasi yang langka sehingga hanya terdiri dari sedikit penjual), dan sebagainya.
10
Tingkah laku pasar adalah tingkah laku perusahaan dalam suatu sruktur pasar tertentu, yaitu bentuk keputusan apa ynag sebaiknya diambil menejer dalam struktur pasar yang berbeda. Keragaan pasar adalah hasil situasi dari struktur dan perilaku pasar dalam kenyataan sehari-hari yang ditunjukkan dengan harga, biaya dan volume produksi yang akhirnya memberikan penilaian baik atau tidaknya suatu sistem pemasaran (Azzaino, 1981). Deskripsi keragaan pasar dilihat dari: 1) Harga dan penyebarannya ditingkat produsen dan tingkat konsumen. Harga adalah nilai pasar atau nilai tukar barang tersebut yang dinyatakan dalam jumlah. Faktor pembentuk harga digolongkan dalam kekuatan permintaan dan penawaran, dimana besarnya berubah-ubah baik dalam jangkka pendek maupun jangka panjang. Harga ditentukan oleh konsumen akhir. Grosir, pedagang eceran, maupun produsen (nelayan) tidak dapat menentukan harga terhadap jumlah pembelian barang. Apabila tidak diketahui harga pasaran umum maka pihak penjual berusaha untuk memperkirakan harga terbaik yang akan memberikan keuntungan terbesar (Hanafiah, 1983). Perubahan harga dapat terjadi akibat perubahan permintaan dan penawaran suatu barang, yang meliputi: a) Perubahan harga umum yang dipengaruhi tingkat upah dan skala output keseluruhan. b) Perubahan siklus, terjadi akibat produk perikanan terbentur waktu yang sulit diselesaikan dengan cepat dan tepat terhadap kedaan harga kerena hasil perikanan adalan organisne hidup yang memiliki biological process. c) Perubahan musiman, karena adanya perbedaan produksi dalam tataniaga secara musiman. d) Kecenderungan perubahan menuju ke satu arah/trend, terjadi karena adanya perubahan perlahan-lahan dalam penawaran atau permintaan sepanjang periode bersangkutan. e) Fluktuasi harga jangka pendek, yaitu perubahan harga dari jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu yang terjadi akibat perubahan sementara dalam permintaan dan penawaran. 2) Margin pemasaran dan penyebarannya pada setiap tingkat pasar.
11
Margin pemasaran adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan perbedaan harga yang dibayar kepada penjual pertama dan harga yang dibayar oleh pembeli akhir (Hanafiah, 1983). Margin pemasaran terdiri atas dua bagian. Bagian pertama merupakan perbedaan antara harga yang dibayar konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen. Bagian kedua dari margin pemasaran merupakan biaya jasa pemasaran yang dibutuhkan sebagai akibat permintaan dan penawaran jasa pemasaran tersebut (Tomek dan Robinson, 1972). Margin pemasaran merupakan konsep penting dalam kajian afisiensi yang digunakan untuk menentukan apakah pemasaran efisien atau tidak. Penyebaran margin pemasaran yang tidak merata pada setiap lembaga pemasaran menandakan tidak efisiennya sistem pemasaran yang berjalan. Selain itu informasi margin dan biaya pemasaran secara parsial dan tidak langsung dapat memberi petunjuk apakan struktur pasar tersebut berada dalam kondisi bersaing sempurna atau bersaing tidak sempurna. Definisi margin pemasaran yang dijadikan batas-batas dalam penelitian ini adalah perbedaan harga yang dibayar kepada penjual pertama dan harga yang dibayar oleh pembeli akhir (Azzaino, 1981).
2.3 Efisiensi Pemasaran Pemasaran terkait dengan aktivitas bisnis dari awal produksi hingga ke tangan konsumen. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui output pemasaran adalah kepuasan konsumen atas barang dan jasa, sedangkan input pemasaran berupa sumberdaya manusia, modal, dan manajemen yang digunakan dalam kegiatan pemasaran. Perubahan yang mengurangi biaya input tanpa mengurangi kepuasan konsumen akan barang dan jasa dikatakan meningkatkan efisiensi (Kohls, 1968). Hanafiah (1983) menyatakan bahwa efisiensi pemasaran dibedakan atas efisiensi teksnis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknis berarti pengendalian mencakup prosedur, teknis, besarnya/skala operasi dengan tujuan penghematan fisik seperti mengurangi kerusakan, mencegah merosotnya mutu produk, dan menghemat tenaga kerja. Sedangkan efisiensi ekonomis berarti perusahaan atau
12
industri bekerja dengan biaya rendah dan memperoleh profit dengan teknik, skill dan pengetahuan yang ada. Salah satu indikator yang cukup berguna untuk mengetahui efisiensi pasar adalah dengan membandingkan bagian yang diterima petani (farmer’s share) adalah perbandingan antara harga yang diterima nelayang dengan harga yang dibayarkan konsumen akhir, dan sering dinyatakan dalam persentase (Limbong dan Panggabean, 1988). Umumnya, bagian yang diterima petani (farmer’s share) akan lebih sedikit apabila jumalah pedagang perantara bertambah panjang. Dalam kajian ini, efisiensi pemasaran cenderung menggunakan batasa efisiensi ekonomis yang diukur menggunakan pendekatan margin pemasaran (Hanafiah, 1983) dan bagian yang diterima nelayan (fishermen’s share) yang pengertiannya sama dengan istilah (farmer’s share). Guna lebih memahami pengertian sistem pemasaran maka terlebih dahulu dipahami apa itu sistem. Menurut Radiosunu (1982:7), sistem adalah kumpulan komponen
yang
saling
berinteraksi
atau
saling
bergantungan
yang
dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kebulatan dan diorganisir untuk mencapai tujuan tertentu.
Sementara pemasaran (marketing)
merupakan kegiatan manusia dalam menyalurkan suatua komuditas dari produsen hingga konsumen akhir, yang ditujukan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Sistem pemasaran didefinisikan sebgai sistem keseluruhan dari kegiatankegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pemasaran adalah kumpulan lembagalembaga yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kegiatan pemasaran barang dan jasa yang saling mempengaruhi satu sama lain dengan tujuan agar sistem pemasaran yang diterapkan dapat memenuhi kebutuhan dan dapat memberikan kepuasan bagi manusia pemakai/pengguna. Itu sebabnya maka dapatlah diterangkan bahwa arti pemasaran adalah jauh lebih luas dari pada arti penjualan, karena pemasaran mencakup usaha perusahaan yang dimulai dengan mengidentifisir kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan, menentukan produk
13
yang hendak diproduksi, menentukan harga produk yang sesuai, menentukan caracara promosi dan penyaluran/penjualan produk tersebut. Jadi kegiatan pemasaran adalah kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan sebagai suatu sistem. Dalam sistem pemasaran terdapat juga beberapa pendekatan untuk menganalisa sistem pemasaran. Menurut Harafiah, (1983:5) ada tiga pendekatan dalam menganalisa sistem pemasaran yaitu ; (1) Pendekatan serba fungsi, adalah pendekatan yang mempelajari jenis usaha yang dilakukan oleh pelaku pemasaran, bagaimana cara melakukan kegiatan pemasaran, mengapa dilakukan, dan siapa pelaku pemasaran yang terlibat, (2). Pendekatan serba lembaga adalah pendekatan yang mempelajari berbagai macam lembaga pemasaran yang melakukan tugas pemasaran, bagaimana tugas tersebut dilakukan, dan barang apa yang dikendalikan. (3). Pendekatan serba barang, adalah pendekatan yang mempelajari berbagai barang yang dipasarkan dan sumber barang.
2.4 Konsep Pemasaran Menurut
Swastha dan Handoko (1982:5) Konsep pemasaran adalah”
sebuah falsafah menejemen dalam bidang pemasaran yang berorentasi kepada kebutuhan dan keinginan konsumen dengan didukung oleh kegiatan pemasaran terpadu yang diarahkan untuk memberikan kepuasan konsumen sebagai kunci keberhasilan organisasi dalam usahanya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, konsep pemasaran merupakan orentasi perusahaan yang menekankan bahwa tugas pokok perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan pasar dan selanjutnya memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut sehingga dicapai tingkat kepuasan langganan yang melebihi dari kepuasan yang di berikan para pesaing. Hal ini dinyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan” Definisi konsep pemasaran tersebut diatas, maka terkandung tiga unsur pokok konsep pemasaran yaitu : 1) Orentasi pada konsumen Perusahaan yang benar-benar ingin memperhatikan konsumen harus : a) Menentukan kebutuhan pokok ( basic needs) dari pembeli yang akan dilayani dan dipenuhi. Menentukan kelompok pembeli yang akan
14
dijadikan sasaran penjualan karena perusahaan tak mungkin dapat memenuhi segala kebutuhan pokok konsumen, maka perusahaan harus memilih kelompok pembeli tertentu, bahkan kebutuhan tertentu dari kelompok pembeli tersebut. b) Menentukan kelompok pembeli yang menjadi sasaran penjualan. c) Mengadakan penelitian pada konsumen, untuk mengukur, menilai, dan menafsirkan keinginan, sikap serta prilaku mereka. Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik, apakah menitikberatkan pada mutu yang tinggi, harga yang murah, atau model yang menarik. d) Menentukan produk dan program pemasarannya. e) Untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dari kelompok pembeli yang dipilih sebagai sasaran, perusahaan dapat menghasilkan barangbarang dengan tipe model yang berbeda-beda dan dipasarkan dengan program pemasaran yang berlainan. f) Mengadakan penelitian pada konsumen, untuk mengukur, menilai, dan menafsirkan keinginan, sikap, serta perilaku mereka. g) Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik, apakah menitik beratkan pada mutu yang tinggi, harga yang murah, atau model yang menarik. h) Pengintegrasian kegiatan pemasaran berarti bahwa setiap orang dan setiap bagian dalam perusahaan turut berkecimpung dalam suatu usaha yang terkoordinir untuk memberikan kepuasan konsumen, sehingga tujuan perusahaan dapat direalisir. Selain itu harus terdapat juga penyesuaian dan koordinasi antara produk, harga, saluran distribusi,dan promosi untuk menciptakan hubungan pertukaran yang kuat dengan konsumen. Artinya harga jual harus sesuai dengan kualitas produk, promosi harus disesuaikan dengan saluran distribusi, harga dan kualitas produk serta waktu dan tempat. 2) Kepuasan konsumen (Consumer satisfaction) Faktor yang menentukan apakah perusahaan dalam jangka panjang akan mendapatkan laba, ialah banyak sedikitnya kepuasan konsumen yang dapat dipenuhi. Ini tidak berarti bahwa perusahaan harus berusaha memaksimalkan
15
kepuasan konsumen, tetapi perusahaan harus mendapatkan laba dengan cara memberikan kepuasa kepada konsumen. Konsep pemasaran (marketing concept) merupakan kunci untuk mewujutkan tujuan organisasi terletak pada kemampuan organisasi dalam menciptakan, memberikan, mengkomunikasikan nilai pelanggan (customer velue) kepada pasar sasarannya secara lebih efektif dibandingkan pada pesaing. Nilai pelanggan adalah rasio anatara apa yang diperoleh pelanggan dan apa yang ia berikan. Jadi, nilai pelanggan dapat dirumuskan sebagai berikut : nilai pelanggan = (manfaat-biaya) = (manfaat fungsional+manfaat emosional) - (biaya moneter+biaya waktu+biaya energi+biaya pisikis). Konsep pemasaran bertumpu pada 4 pilar utama : pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran teritegrasi (integrated marketing), dan provitabilitas. Pasar sasaran adalah pelanggan yang dipilih untuk dilayani dengan program pemasaran khusus bagi mereka. Keberhasilan pemasaran sangat ditentukan pula oleh kemampuan organisasi dalam membedakan 5 jenis kebutuhan : (1) Stated needs, (2) Real needs, (3) Unstated needs, (4)Delight needs, dan (5) Secret needs. Kemampuan membedakan kelima jenis kebutuhan tersebut berdampak pada tiga tipe pemasaran: (A) Responsive marketing,yaitu mengidentifikasi dan memenuhi stated needs; (B)
Anticipative
marketing,
yakni
berusaha
memperkirakan
apa
yang
dibutuhkan pelanggan dalam waktu dekat; (C)
Creative marketing, yaitu menemukan dan menghasilkan solusi yang tidak diduga (bahkan belum terbayangkan oleh) pelanggan namun berpotensi ditanggapi secara antusias (Tjipto, 2008)
2.5 Strategi Pemasaran Setiap Perusahaan mempunyai hak untuk dapat tetap hidup dan berkembang. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui usaha mempertahankan dan meningkatkan tingkat keuntungan/laba perusahan. Usaha ini hanya dapat dilakukan
apabila
perusahan
dapat
mempertahankan
dan
meningkatkan
penjualanya, melalui usaha mencari dan membina langganan, serta usaha menguasai pasar. Tuan ini hanya dapat dicapai apabila bagian pemasaran perusahan melakukan strategi yang mantap untuk dapat menggunakan kesempatan
16
atau peluang yang ada dalam pemasaran, sehingga posisi atau kedudukan perusahaan dipasar dapat dipertahankan dan sekaligus ditingkatkan. Menurut Sofayan (1987) menyatakan strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu dibidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapai tujuan pemasaran suatu perusahaan. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahan dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaiang yang semakin berubah. Oleh karena itu strategi pemasaran harus didasarkan atas analisis lingkungan dan internal perusahan melalui analisis keunggulan dan kelemahan perusahaa, serta analisis kesempatan dan ancaman yang dihadapi perusahan dari lingkungannya. Disamping itu strategi pemasaran yang telah ditetapkan dan dijalankan, harus dinilai kembali apakah masih sesuai dengan keadaan /kondisi pada saat ini. Ada sembilan strategi yang dapat dijalankan dalam menghadapi saiangan melalui diferensiasi harga dan mutu/kualitas yaitu : 1) Kualitas tinggi dan harga tinggi, disebut strategi premium. 2) Kualitas tinggi dan harga sedang/menengah, disebut strategi penetrasi. 3) Kualitas tinggi dan harga murah, disebut strategi superbargain. 4) Kualitas menengah dan harga tinggi, strategi over-pricing. 5) Kualitas menengah dan harga sedang/menengah, disebut strategi kualitas /mutu rata-rata. 6) Kualitas menengah dan harga murah, disebut strategi bargain. 7) Kualitas rendah dan harga tinggi, disebut strategi pukul dan lari (Hid and Run). 8) Kualitas rendah dan harga sedang/menengah, strategia barang-barang tiruan/palsu (Shoddy Goods). 9) Kualitas rendah dan harga murah, disebut strategi barang murah (Cheap Goods).
17
2.6 Fungsi Pemasaran Proses penyimpanan barang dari tingkat produsen ke tingkat konsumen memerlukan berbagai tindakan atau kegiatan yang dapat memperlancar proses penyampaian barang atau jasa. Kegiatan ini dinamakan fungsi pemasaran. Menurut Kohls (1968:23) fungsi pemasaran dikelompokan menjadi tiga kriteria meliputi, (1) Fungsi pertukaran adalah kegiatan yang memperlancar pemindahan hak milik barang dan jasa yang digunakan. Fungsi pemasaran terdiri dari fungsi penjualan dan fungsi pembelian; (2) Fungsi fisik, adalah semua tindakan yang langsung berhubungan dengan barang dan jasa sehingga menimbulkan kegunaan tempat, bentuk, dan waktu. Fungsi fisik meliputi fungsi penyimpanan, fungsi pengolahan, dan fungsi pengangkutan; dan (3) Fungsi fasilitas adalah semua tindakan yang bertujuan memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Fungsi fasilitas terdiri dari fungsi standarisasi dan grading, fungsi penanggungan resiko, dan fungsi informasi pasar.
2.7 Pemasaran Hasil Perikanan Pemasaran hasil perikanan mempunyai sejumlah ciri-ciri, diantaranya sebagai berikut: 1) Sebagian besar dari hasil perikanan berupa bahan makanan yang dipasarkan diserap oleh konsumen akhir secara relatif stabil sepanjang tahun sedangkan penawarannya sangat tergantung kepada produksi yang sangat dipengaruhi oleh iklim usaha. 2) Pada umumnya pedagang pengumpul memberi kredit kepada produsen (nelayan dan petani ikan) sebagai ikatan atau jaminan untuk memperoleh bagaian terbesar dari hasil perikanan dalam waktu tertentu. 3) Saluran tata niaga hasil perikanan secara umumnya terdiri dari : produsen (nelayan dan petani ikan), pedagang perantara sebagai pengumpul, wholesaler (grosir), pedagang eceran dan konsumen (industri pengolahan dan konsumen akhir.
18
4) Pergerakan hasil perikanan berupa bahan makanan dari produsen sampai konsumen pada umumnya meliputi proses-proses pengumpul, pengimpangan dan penyebaran, dimana proses pengumpulan adalah terpenting. 5) Kedudukan terpenting dalam tataniaga hasil perikanan terletak pada pedagang pengumpul dalam fungsinya sebagai pengumpul hasil, berhubung daerah produksi terpencar-pencar, skala produksi kecil-kecil dan produksinya berlangsung musiman. 6) Tataniaga hasil perikanan tertentu pada umumnya bersifat musiman, karena pada umunya produksi berlangsung musiman dan ini jelas dapat dilihat pada perikanan laut (Hanafiah, 1983).
III METODE PENELITIAN
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitan ini dilaksanakan dibeberapa desa nelayan dan pusat pemsaran di Kecamatan
Tobelo, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Lokasi
penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1. Penelitan dilaksanakan selama enam bulan mulai dari Juni – November 2009 dengan tiga tahapan.Tahapan Penelitian ini terdiri: (1) tahap persiapan, penyusunan proposal dan kuesioner (dua bulan); (2) tahap pengumpulan data (satu bulan); dan (3) tahap analisis data, penyusunan dan konsultasi laporan thesis (tiga bulan). Pengambilan sampel/data-data yaitu di beberapa Desa Kecamatan
nelayan di
Tobelo, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Perindag
Kabupaten Halmahera Utara. Pengambilan data dilaksanakan selama dua minggu pada bulan September 2009.
3.2 Metode Pengumpulan Data Metode penelitian yang diaplikasikan adalah metode survei, pengumpulan data dilakukan terhadap sebagian populasi atau secara sampling yang dianggap mewakili keseluruhan populasi yang diteliti (Singarimbun 1989). Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Teknik wawancara digunakan untuk pengumpulan data primer dari responden. Penentuan responden dilakukan dengan metode purposive sampling dengan cara memilih responen sesuai dengan kebutuhan penelitian atau penentuan responden berdasarkan informasi populasi berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan penelitian (Sugiyono 2006). Wawancara dilakukan terhadap nelayan, tokoh masayarakat, pedagang pengumpul (dibo-dibo), Dinas Perikanan Kabupaten Halut, Dinas Perindag Kabupaten Halmahera Utara, serta lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kegiatan penelitian. Jumlah responden yang diwawancarai adalah sebanyak 43 orang.
20
Data sekunder diperoleh dengan metode studi literatur dan sumber data berasal dari sumber pustaka baik konvensional maupun electronic file yang dipublikasikan oleh berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perikanan Kab. Halut, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, BPS Kabupaten Kab. Halut, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara.
3.3 Jenis dan Sumber Data Pengumpulan data primer diambil melalui mekanisme wawancara langsung terhadap pelaku sistem pemasaran yang terpilih. Pelaku sistem yang dijadikan objek penelitian dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu nelayan mewakili kelompok produsen, instansi/lembaga regulasi sistem pemasaran dan pedagang pengumpul (pelaku pemasaran) (Tabel 1). Tabel 1 Data primer dan sekunder yang diambil dalam penelitian No
1
2
3
Data Keragaan perikanan tangkap, seperti: Jenis-Jenis ikan Kondisi periairan Kapal dan alat tangkap Hasil produksi ikan Kebutuhan pasar Sistem pemasaran Infrastruktur dan sarana pemasaran Akses pemasara Regulasi sistem pemasara Mekanisme pengumpulan ikan Jumlah ikan yang terjual Proses pemasaran Akses pemasaran Permodalan
Sumber Data
Jumlah Sample (orang)
Pengumpul Data
Nelayan
30
Purposive sampilng
Instansi terkait dan Koperasi
8
Observasi dan Studi literatur
Pedagang pengumpul, pengusaha perikanan
5
Wawancara/Kuesiner
21
3.4 Analisis Data 3.4.1 Analisis deskriptif Analisa data adalah cara deskritif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara membaca tabel-tabel, aturan-aturan, gambar-gambar dan grafik beserta
angka-angka
yang
tersedia
kemudian
melakukan
perbandingan,
penafsiran, menarik kesimpulan dari hasil analisis (Sugiyono,2006). Hal ini mengandung pengertian bahwa data yang terkumpul baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif dianalisis secara kualitatif yaitu melakukan penguraian dan perbandingan dalam bentuk kalimat atau kata-kata serta ditarik kesimpulan.
3.4.2 Analisis Analytical Hierarchy Process (AHP) Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Bahasa Indonesia disebut dengan istilah Proses Hirarki Analitik (PHA) atau Analisis Jenjang Keputusan (AJK), pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari University of Pitsburg Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Analisis ini sangat berguna pada situasi dimana data, informasi statistik sangat minim atau tidak ada sama sekali dan hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman ataupun intuisi. AHP ini umumnya digunakan pada pengambilan keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumber daya, dan penentuan prioritas dari strategi yang dimiliki dalam situasi konflik (Saaty, 1993). Untuk mendapatkan strategi pemasaran akan digunakan metode AHP, dimana variabel-variabel dimasukkan kedalam suatu susunan hierarki, yang memberi pertimbangan numerik pada pertimbangan subyektif tentang relatif pentingnya variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas relatif yang tertinggi. Langkah paling awal dalam penggunaan proses analisis hierarki adalah merinci permasalahan kedalam elemen-elemennya dan mengatur bagian dari elemen-elemen kedalam bentuk hierarki (Nurani, 2002). Untuk menilai perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen terhadap elemen lain maka digunakan pembobotan berdasarkan skala proses PHA yang disarankan oleh Saaty (1993) seperti pada Tabel 2. Dalam kondisi pembangunan
22
yang makin kompleks analisis sistematis sangat diperlukan, bahkan sedapat mungkin faktor lain, seperti faktor politis harus dapat dijadikan bagian internal keseluruhan analisis. Dengan menggunakan metode PHA permasalahan yang komlpeks tersebut akan dapat dirangkum sepenuhnya.
Tabel 2 Skala penilaian perbandingan Intensitas kepentingan 1
3
5
7
9
2, 4, 6, dan 8
kebalikan
Definisi
Penjelasan
Kedua elemen sama pentingnya (equal)
Dua mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan.
Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya (moderate) Elemen satu lebih penting dari pada elemen lainnya (stong) Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya (very srtong)
Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu elemen dibandingkan elemen lainnya. Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen dibandingkan elemen lainnya. Satu elemen yang kuat didukung dan dominan terlihat dalam praktek.
Satu elemen mutlak penting dari pada elemen lainnya (extreme)
Bukti yang memdukung elemen satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan.
Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan
Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi diantara dua pilihan.
Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka jika dibandingkan dengan aktivitas y maka j mempunyai nilai kebalikkannya dibanding dengan i.
Prinsip-prinsip dasar menggunakan PHA yaitu : 1. Menyusun hierarki 2. Menetapkan prioritas dan 3. Konsistensi logis Membuat matriks banding berpasang: • Matriks banding berpasang dibuat dari puncak hierarki, kemudian satu tingkat dibawahnya dan seterusnya dibuat untuk keseluruhan tingkatan hierarki.
23
• Matriks banding berpasang dapat berdasarkan pendapat perseorangan (matriks individu), dapat pula berdasarkan pendapat dari beberapa orang (matriks gabungan) • Matriks banding berpasang diisi dengan bilangan yang menggambarkan relatif pentingnya suatu elemen atas elemen yang lainnya.
Tabel 3 Mariks untuk berbanding berpasangan C
A1
A2
A3
A4
…
An
A1
1
a12
a13
a14
…
a1n
A2
1/a12
1
a23
a24
…
a2n
A3
1/a13 1/a23
1
a34
…
a3n
A4
1/a14 1/a24
1/a34
1
…
a4n
.
.
.
.
.
…
.
.
.
.
.
.
…
.
.
.
.
.
.
…
.
1/a3n
1/a4n
…
1
An
1/a1n 1/a2n
Keterangan : C : Kriteria atau sifat yang digunakan untuk pembandingan A1, A2, ... Cn : Set elemen yang akan dibandingkan, satu tingkat dibawah C. a12, a13 …1 : Kuantifikasi pendapat dari hasil komparasi yang
mencerminkan
nilai kepentingan Ai terhadap Aj
Formulasi untuk menentukan vektor prioritas dari elemen-elemen pada setiap matriks: 1) Formulasi dengan menggunakan rata-rata aritmetik Menjumlahkan nilai-nilai dalam setiap kolom (Nkj). n
Nkj = ∑ aij (k ) kj =1
Keterangan : Nkj
: Nilai kolom ke j
24
aij
: Nilai setiap entri dalam matriks pada baris i dan kolom j
n
: jumlah elemen
• Membagi setiap entri dalam setiap kolom dengan jumlah pada kolom untuk memperoleh matriks yang dinormalisasi (Ndij). Ndij =
aij Nkj
Keterangan : Ndij
: Nilai setiap entri dalam matriks yang dinormalisasi pada baris i dan kolom j
Aij
: Nilai setiap entri dalam matriks pada baris i dan kolom j
Nkj
: Nilai kolom ke j
• Vektor prioritas dari setiap elemen, diperoleh dengan merata-ratakan nilai sepanjang baris (Vpi). n
Vpi = ∑ j =1
Ndij n
∑ Ndij j =1
Keterangan : Vpi
: Vektor prioritas dari elemen i
Ndij
: Nilai setiap entri dalam matriks yang dinormalisasi pada baris i dan kolom j
2) Formulasi dengan menggunakan rata-rata geometrik • Perkalian baris (Zi) dengan menggunakan rumus. Zi = n
n
πaij(k ) kj =1
Keterangan : Zi
: Perkalian baris
n
: Jumlah elemen
aij
: Nilai entri setiap matriks pada baris i dan kolom j
k
: Kolom pertama
• Perhitungan vektor prioritas atau vektor ciri (eigen vector)
25
n
n π ∑ aij (k ) eVPi =
j =1
n n π aij (k ) ∑ ∑ i =1 j =1 n
=
Zi n
∑ Zi i =1
Keterangan : Vpi
: Vektor Prioritas elemen i
Zi
: Perkalian baris I
3) Pendapat gabungan dengan menggunakan rumus: m
gij = m π aij (k ) k =1
Keterangan : M : Jumlah responden aij : Pendapat individu
4) Rasio konsistensi dihitung dengan rumus sebagai berikut : Perhitungan akar ciri atau nilai eigen (eigen value) maksimum (α maks) dengan rumus : VA = aij x Vp dengan VA = (V aij) Dimana : VA adalah vektor antara VB =
VA VP
dengan
VB = Vbi
Dimana : VB adalah nilai eigen n
λ max =
∑VB i =1
n
Perhitungan Indeks Konsistensi (CI), dengan rumus : CI =
λ max n −1
Perhitungan Rasio Konsistensi (CR), dengan rumus : CR =
CI RI
IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Keragaan Perikanan Tangkap 4.1.1 Potensi sumberdaya ikan Luas perairan Halmahera Utara adalah 19.536,02 Km2 atau 76 % dari luas wilayah keseluruhan dan memilki berbagai sumber daya perikanan yang bernilai ekonomis penting. Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jendral Perikanan dan Balai Penelitian Perikanan Laut (1983) diacu dalam DKP Kabupaten Halut (2007), Perairan Halmahera Utara memiliki Potensi perikanan Laut (Standing Stock) sebesar 148.473,8 ton/ tahun. Berdasrkan data standing stock perikanan Halmahera Utara sebesar 148.473,8 ton/tahun, maka potensi lestari Maksimum Sustainable Yeild (MSY) yang dapat dimanfaatkan setiap tahun diperkirakan sebesar 86.660,6 ton/tahun dengan perincian perikanan pelagis sebesar 48.946,4 ton/tahun dan perikanan demersel
sebesar 32.664,2 ton/tahun.
Perikanan laut di Halmahera Utara merupakan daerah sebaran jenis ikan Pelagis dan Demersel yang mempunyai nilai ekonomis penting. Kecamatan Tobelo merupakan salah satu daerah penangkapan jenis ikan komersial, seperti Cakalang, Tuna, Kerapu, Kakap Merah, Baronang.
4.1.2 Teknologi penangkapan ikan Secara umum, jenis teknologi penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Halmahera Utara adalah pancing ulur, rawai, mini purse seine (pajeko), jaring insang hanyut, jaring insang tetap, jaring lingkar (giob), huhate, bagan, dan bubu.
Umumnya tingkat teknologi penangkapan yang
dipergunakan tersebut masih relatif sederhana dan ukuran armadanya tidak berskala besar (perikanan skala keci). Hanya untuk jenis teknologi penangkapan mini purse seine atau didaerah setempat dikenal dengan pajeko yang tingkat teknologinya relatif paling maju. Inipun jumlahnya masih terbatas dan umumnya merupakan paket-paket bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara yang diserahkan kepada beberapa kelompok nelayan.
28
Umumnya jenis kapal/perahu yang digunakan sebagai sarana untuk menangkap ikan di perairan laut Kabupaten Halmahera Utara adalah perahu tanpa motor/perahu layar. Perahu tanpa motor biasanya digunakan untuk alat tangkap pancing ulur, jaring insang (gillnet) dan bubu, sedangkan perahu/kapal motor tempel digunakan untuk pengoperasian alat tangkap funai (huhate), pajeko (mini purse seine), giob (jaring lingkar) dan bagan perahu. Umumnya sebagain besar armada di Kabupaten Halmahera Utara sudah menggunakan motor, namun ukuran kapalnya masih dalam skala kecil (dibawah 5 GT). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa daerah penangkapan ikan (fishing ground) nelayan Halmahera Utara hanya terkonsentrasi di sekitar perairan pantai atau territorial saja (dibawah 12 mil laut). Menurut Keputusan Menteri Nomor KEP. 40/MEN/2003 tentang kriteria perusahaan perikanan skala kecil dan skala besar di bidang usaha penangkapan ikan, pasal 4 menyebutkan bahwa kriteria perusahaan perikanan skala kecil meliputi : a. memiliki kapal penangkap ikan yang terbuat dari bahan kayu dan dibangun di dalam negeri b. Gross tonnage (GT) kapal yang dimiliki, baik satu unit atau kumulatif, tidak lebih dari 60 GT atau menggunakan mesin berkekuatan tidak lebih dari 180 DK; c. Tidak memperkerjakan anak buah kapal (ABK) warga negara asing; atau d. Status perusahaan tidak berbadan hukum. Jenis kapal/perahu yang digunakan di perairan Kabupaten Halmahera Teknologi penangkapan yang paling umum digunakan oleh nelayan Halmahera Utara adalah kelompok pancing, utamanya pancing ulur, kemudian diikuti oleh kelompok alat tangkap lain-lain, gill net, bagan dan purse seine. Jumlah alat tangkap per kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 disajikan pada Tabel 4. Secara umum prasarana perikanan tangkap di Kabupaten Halmahera Utara hingga kini masih memiliki keterbatasan (minim), sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitasnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Prasarana perikanan tangkap yang terdapat di Kabupaten Halmahera Utara adalah: 1 unit Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Tobelo, 2 unit Pangkalan Pendaratan
29
Ikan (PPI) dan 1 unit pabrik es. Namun prasaran tersebut tidak berfungsi karena berbagai faktor, seperti pabrik es terkendala listrik yang setiap 8 jam sekali mati sehingga menggaggu produksi sampai tutup, PPP dan TPI tidak berjalan karena belum jelas kewenangannya kabupaten atau propinsi. Tabel 4 Jumlah Alat Tangkap per Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2007 Jenis Alat Tangkap (unit) Kecamatan Hand Line
Rawai
Huhate
Gill Net
Purse Seine
Hanyut
Dasar
Hanyut
Tetap
Baga n
Bubu
Tobelo Utara
39
21
-
-
-
19
8
-
-
Tobelo
54
5
-
12
5
24
17
-
32
Tobelo Tengah
112
-
-
34
-
18
6
1
-
Tobelo Selatan
138
-
-
5
11
12
19
Tobelo Timur
109
-
-
5
2
3
6
1
-
Galela Utara
96
2
2
17
1
8
15
-
-
Galela
63
1
-
10
2
7
32
-
-
Loloda Utara
72
-
6
14
22
-
18
Loloda Kepulauan
67
2
-
15
12
18
-
13
Morotai Utara
57
-
-
30
32
-
38
Morotai Jaya
52
-
-
17
21
-
-
1
1
8
-
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara, 2008.
4.1.3 Sistem pemasaran produksi hasil tangkapan Arti pemasaran jauh lebih luas dari pada arti penjualan, karena pemasaran mencakup usaha perusahaan yang dimulai dengan mengidentifisir kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan, menentukan produk yang hendak diproduksi, menentukan harga produk yang sesuai, menentukan cara-cara promosi dan penyaluran/penjualan produk tersebut. Jadi kegiatan pemasaran adalah kegiatankegiatan yang saling berhubungan sebagai suatu sistem. Proses yang dilakukan untuk mengetahui saluran pemasaran yang ada di Kabupaten Halmahera Utara baik pasar ikan lokal untuk kebutuhan masyarakat lokal maupun pasar antar kabupaten yaitu dengan melakukan survei pasar. Pemasaran hasil tangkapan ikan dilakukan dalam 3 (tiga) saluran, yaitu : 1) Dipasarkan secara langsung ke pedagang pengumpul (dibo-dibo) untuk selanjutnya dipasarkan langsung ke pasar di tobelo.
30
2) Dipasarkan secara langsung ke pedagang pengumpul (dibo-dibo) kemudian dipasarkan kembali ke pedagang pengecer dan didistribusikan ke konsumen pasar lokal yang berada di dalam maupun luar Kabupaten Halmahera Utara. 3) Dipasarkan secara langsung ke pedagang pengecer dan didistribusikan ke konsumen pasar lokal yang berada di dalam maupun luar Kabupaten Halmahera Utara. Pasca penangkapan aktivitas yang dilakukan umumnya meliputi bongkar muat hasil tangkapan dan pemasaran. Pedagang pengumpul biasanya tidak melakukan peyimpanan sebab ikan yang diperoleh setelah dibeli dari nelayan semuanya disalurkan sesuai permintaan.
I Pedagang pengumpul
Nelayan
III
Pasar local Tobelo
II Pedagang Pengecer
Konsumen lokal di Kecamatan Tobelo Kabupaten Tobelo
Konsumen lokal antar Kecamatan dan Kabupaten lain
Keterangan : I = Saluran pemasaran I ( nelayan- pengumpul-konsumen) II = Saluran pemasaran II( nelayan –pengumpul-pengecer-konsumen) III = Saluran pemasaran III ( nelayan- pengecer-konsumen )
Gambar 3
Skema saluran pemasaran hasil tangkapan ikan di Kabupaten Halmahera Utara.
Menurut Anisah dan Susiowati (2007), pola pemasaran dan distribusi ikan pada nelayan skala kecil tidak terlalu kompleks, sistem pemasaran ikan hanya berpindah tangan 2 -3 kali sebelum sampai ke konsumen lokal. Begitu pula sistem pemasaran ikan yang saat ini terdapat di Kabupaten Halmahera Utara masih relatif sederhana dan terbatas, sehingga untuk masa datang, sistem yang ada ini masih perlu dikembangkan dan dimodifikasi. Mekanisme sistem pemasarannya adalah setelah mendaratkan hasilnya, nelayan langsung menjual ke pedagang pengumpul
31
dan sekaligus pedagang eceran atau pedagang ini melakukan pembelian dari tempat pendaratan atau dari nelayan secara langsung.
Kemudian, pedagang
tersebut menjajakannya di pasar setempat atau ke kecamatan lain dan kabupaten lain yang berdekatan. Hingga kini belum tersedia sarana pasar ikan yang higienis dan tempat peyimpanan ikan (Cold Storage). Sebagian besar produk perikanan tangkap ini, hanya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi didalam Kabupaten Halmahera Utara dan hanya sedikit yang dipasarkan ke luar wilayah kabupaten. Ikan yang akan dipasarkan ke luar wilayah kabupaten, umumnya akan dikirim melalui Pelabuhan Umum Tobelo untuk dikirim ke Manado dan Jakarta, bahkan ada juga yang diekspor ke beberapa negara. Para pedagang ikan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara belum menggunakan alat transportasi yang memadai. Selain itu, di kabupaten ini belum tersedia sarana pasar ikan yang higienis sebagai pusat perdagangan ikan. Oleh karena itu, diharapkan kedepan perlu dibangun suatu pusat pasar ikan higienis, agar mutu komoditas perikanan lebih terjamin dan dapat dikontrol, serta mendapat harga yang layak, sehingga sistem pemasaran komoditas ikan di Kabupaten Halmahera Utara akan berjalan secara efisien dan terpadu.
4.2 Analsis Kebijakan Strategi Pemasaran Produksi Perikanan Tangkap Analsis kebijakan strategi pemasaran produksi perikanan tangkap di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara menggunakan metode
AHP.
Metode ini untuk menentukan alternatif kebijakan yang tepat untuk revitalisasi sistem pemasaran selama ini yang belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan proses hirarki terhadap sistem pemasaran terdapat lima tingkatan, yaitu (1) level 1 merupakan fokus atau tujuan strategi kebijakan sistem pemasaran produksi perikanan tangkap; (2) level 2 adalah aktor, pelaku yang terlibat dalam sistem pemasaran baik langsung maupun tidak langsung, (3) level 3 dan 4, kriteria dan subkriteria yang mempertimbangkan untuk penentuan kebijakan; dan level 5, berupa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk revitalisasi sistem pemasaran produksi perikanan tangkap.
Hasil analisis AHP terhadap sistem
pemasaran produksi perikanan tangkap di kecamatan Tobelo, disajikan pada Gambar 4.
32
Kebijakan Strategi Pemasaran Produksi
Perikanan Tangkap Skala Kecil
Nelayan (0,092)
BIOLOGI (0,3429)
Jumlah Jenis SDI (0,07) Kelestarian SDI (0,27)
PIP (0,341)
Dibo-Dibo (0,226)
TEKNOLOGI (0,0738)
Ukuran Kapal (0,03) Jumlah Kapal (0,03)
MAK (0,169)
Koperasi (0,092)
PEMDA (0,590)
EKONOMI (0,2514)
Biaya Operasional (0,10) Biaya Investasi (0,13) Pendapatan Nelayan (0,04)
PAP (0,171)
SOSIAL (0,1574)
Kelembagaan (0,1) Pelatihan & Pembinaan (0,05)
HDI (0,103)
PEMASARAN (0,1752)
Harga Ikan (0,06) Akses Pemasaran (0,16)
TPI (0,216)
Keterangan AlternatiF Kebijakan: PIP : Peningkatan fasilitas & Infrastruktur Pemasarsan MAK : Modernisasi Alat dan Kapal Penangkapan Ikan PAP : Pengembangan Akses Pasar HDI : Harga dasar jenis ikan TPI : Aktifkan Fungsi TPI
Gambar 4
Hirarki nilai prioritas kebijakan strategi pemasaran produksi perikanan tangkap skala kecil. 4.2.1 Level aktor Pada pemasaran perikanan tangkap skala kecil di Kabupaten Halmahera Utara, aktor-aktor yang memiliki peran adalah Pemerintah Daerah, Dibodibo/pedagang/pengumpul, nelayan dan koperasi.
33
Pada level aktor, urutan prioritas berdasar hasil penelitian adalah Pemerintah Daerah (0,59), Dibo-dibo (0,226), Nelayan (0,092) dan Koperasi (0,092). Pemerintah daerah adalah pembuat keputusan dalam kebijakan strategi pemasaran
produksi
perikanan
tangkap
skala
kecil,
sedangkan
dipo-
dipo/pedagang dan nelayan sebagai pelaku pada kegiatan pemasaran tersebut. Nelayan pada saat kegiatan menjual ikan memiliki posisi tawar menawar yang rendah, sehingga urutan prioritas pada aktor nelayan setelah aktor dibo-dibo yaitu 0,092. Peran koperasi belum terlihat pada kegiatan pemasaran di Kabupaten Halmahera Utara, sehingga nilai prioritas pada aktor koperasi berada pada urutan terakhir.
1) Pemerintah Daerah Pemerintah daerah sebagai aktor yang memiliki peran utama karena sebagai regulator pada perikanan skala kecil. Pada UU No.31 tentang Perikanan Bab X tentang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi daya ikan kecil Pasal 60 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya ikan melalui : (a) penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudi daya kecil; (b) penyelengaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudi daya ikan kecil untuk meningkatkan
pengetahuan
dan
ketrampilan
di
bidang
penangkapan,
pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan; dan (c) penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudidaya ikan kecil, dan koperasi perikanan. Tanggapan
pemerintah
daerah
terhadap
kepentingan
kelestarian
sumberdaya ikan menyatakan sangat penting (100%). Pada CCRF disebutkan bahwa pemerintah turut berperan dalam kelestarian sumberdaya ikan, disebutkan pada bagian 6.1 yaitu ; ” States and users of living aquatic resources should conserve aquatic ecosystem. To right to fish carries with it the obligation to do so in a responsible manner so as to ensure effective conservation and management of the living aquatic resources” (FAO, 1995).
34
Infrastruktur TPI sebagai tempat pelelangan tidak berfungsi optimal. Pendapat pemerintah daerah terhadap peningkatan fasilitas dan infrastruktur kegiatan pemasaran adalah sangat penting (100%). Sehingga diharapkan adanya kebijakan pemerintah terhadap peningkatan fasilitas tersebut termasuk akses pasar ke TPI dan pasar-pasar daerah pemasaran ikan. Persepsi pemerintah terhadap pengembangan akses pasar dan penentuan harga dasar ikan menyatakan 100% penting sebagai kebijakan dalam strategi pemasaran produksi hasil perikanan tangkap. Peningkatan fasilitas & infrastruktur kegiatan pemasaran
Kelestarian sumberdaya ikan 120
120
100
100 80
%
%
80 60 40
60 40
20
20 0
0 Sangat penting
Penting
Tidak Penting
Tidak tahu
sangat penting
perspesi
tidak penting
tidak tahu
perspesi
Penentuan harga dasar ikan
Pengembangan akses pasar 120
120
100
100
80
80
60
%
%
penting
60
40
40
20
20
0
0 sangat penting
penting
tidak penting
tidak tahu
perspesi
Gambar 5
sangat penting
penting
tidak penting
tidak tahu
persepsi
Persepsi pemerintah daerah terhadap kelestarian sumberdaya ikan, peningkatan fasilitas dan infrastruktur kegiatan pemasaran, pengembangan akses pasar dan penentuan harga dasar ikan.
2) Pedangan pengumpul (Dibo-dibo) Urutan prioritas setelah Pemerintah Daerah adalah Dibo-dibo atau pengumpul (0,226). Aktor ini memiliki peran yang besar terhadap pemasaran produksi perikanan skala kecil dibanding nelayan dan koperasi, karena aktor ini
35
sebagai pelaku langsung pemasaran produksi perikanan skala kecil di Kabupaten Halmahera Utara. Harga ikan yang menjadi kesepakatan antara nelayan dan pengumpul
berdasarkan
pada
harga
yang
diberikan
oleh
pengumpul.
Pertimbangan dari penetapan harga oleh dibo-dibo adalah lokasi pasar yang akan dituju, jenis ikan dan kondisi hasil tangkapan. Apabila dibo-dibo memiliki akses yang jauh dan jenis ikan kurang diminati konsumen, maka dibo-dibo akan memberikan nilai yang rendah, dan sebaliknya. peningkatan fasilitas infrastruktur kegiatan pem asaran
70 60 50 40 30 20 10 0
%
%
Kelestarian sum berdaya ikan
Sangat penting
Penting
Tidak Penting
120 100 80 60 40 20 0 sangat penting
Tidak tahu
penting
tidak penting
tidak tahu
persepsi
persepsi
Penentuan harga dasar jenis ikan
Pengembangan akses pasar 70
120 100 80 % 60 40 20 0
60 50 %
40 30 20 10
sangat penting
penting
tidak penting
persepsi
Gambar 6
tidak tahu
0
sangat penting
penting
tidak penting persepsi
tidak tahu
Persepsi pedagang terhadap kelestarian sumberdaya ikan, peningkatan fasilitas dan infrastruktur kegiatan pemasaran, pengembangan akses pasar dan penentuan harga dasar ikan.
Dibo-dibo memiliki peran yang besar pada kegiatan pemasaran produksi perikanan tangkap skala kecil di Kabupaten Halmahera Utara sehingga hasil tangkapan sampai pada konsumen. Akses pemasaran para pedagang mencapai pasar lokal dan antar pulau pada saat puncak musim ikan. Berdasarkan hasil wawancara, para pedagang menyatakan bahwa fasilitas dan infrastruktur untuk
36
kegiatan pemasaran produksi perikanan tangkap masih sangat kurang, sehingga dirasakan perlu dilakukan suatu kebijakan terhadap kegiatan pemasaran produksi hasil perikanan tangkap. Persepsi dibo-dibo pada peningkatan fasilitas infrastruktur kegiatan pemasaran menyatakan 100% sangat penting. Peran dibodibo yang tidak terkait langsung dengan kegiatan penangkapan ikan menyatakan 40% sangat penting dan 60% penting terhadap kelestarian sumberdaya ikan. Perspsi terhadap pengembangan akses pasar dibo-dibo menyatakan 100% sangat penting. Kebijakan tentang pengembangan akses pasar diharapkan dapat meningkatkan kegiatan pemasaran dan kemudahan akses.
Persepsi terhadap
penentuan harga ikan dibo-dibo menyatakan 60% sangat penting dan 40% sangat penting, dengan adanya harga dasar ikan dari pemerintah, maka dibo-dibo dapat menentukan harga beli hasil tangkapan kepada nelayan dengan mudah.
3) Nelayan Nelayan di Kabupaten Halmahera Utara saat ini masih menggunakan unit penangkapan dibawah 5 GT, sehingga skala perikanan di Kabupaten Halmahera Utara merupakan perikanan yang berskala kecil. menyadari
bahwa
bergantung
pada
keberlangsungan kelestarian
kegiatan
sumberdaya
Belum semuan nelayan
penangkapan perikanan.
mereka
Dengan
juga
kegiatan
penangkapan yang terjamin keberlangsungannya, maka kegiatan pemasaran produksi perikanan tangkap dapat terus berlangsung. Persepsi nelayan terhadap kelestarian sumberdaya ikan menyatakan 33% sangat penting, 60% penting dan 7% tidak tahu. Pada CCRF bagian 6.1 disebutkan nelayan sebagai pengguna sumberdaya akuatik juga perlu melakukan melestarikan ecosistem bawah ir. Pada kegiatan pemasaran pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara belum menetapkan harga dasar ikan, penentuan harga hasil tangkapan ditentukan oleh dibo-dibo/pedagang pengumpul. Menurut Bogar (2009), menyatakan pada sistem pemasaran ikan nelayan skala kecil lebih didominasi pedagang pengumpul dan yang paling dominan menentukan harga ikan adalah pedagang pengumpul. Bahkan pada waktu hasil tangkapan nelayan melimpah, pedagang pengumpul tidak selalu membelinya. Kondisi tersebut, sangat merugikan pihak nelayan.
37
Nelayan berharap dengan adanya kebijakan penetapan harga oleh pemerintah daerah, maka keuntungan yang di dapat menjadi lebih baik.Persepsi nelayan terhadap penetapan harga dasar ikan menyatakan 17% sangat penting, 33 % penting dan 50% tidak tahu. Nelayan di Kabupaten Halmahera Utara belum merasakan kebijakan tentang penetapan harga dasar ikan, selama ini hanya berdasarkan penawaran yang diberikan oleh dibo-dibo.
Peningkatan fasilitas dan infrastruktur kegiatan pemasaran
70 60 50 40 30 20 10 0
80 60 %
%
Kelestarian Sumberdaya Ikan
40 20
Sangat penting
Penting
Tidak Penting
Tidak tahu
0 sangat penting
Persepsi
Penentuan harga dasar jenis ikan
60 50 40 30 20 10 0
%
%
Pengem bangan akses pasar
sangat penting
penting
tidak penting
perspesi nelayan
penting
persepsi
tidak tahu
60 50 40 30 20 10 0 sangat penting
penting
tidak penting
tidak tahu
persepsi
Gambar 7 Persepsi nelayan terhadap kelestarian sumberdaya ikan, peningkatan fasilitas dan infrastruktur kegiatan pemasaran, pengembangan akses pasar dan penentuan harga dasar ikan Persepsi nelayan terhadap peningkatan fasilitas infrastruktur kegiatan pemasaran menyatakan 67% sangat penting dan 33% penting.
Dengan
infrastruktur yang mendukung kegiatan pemasaran, nelayan berharap hasil tangkapan yang diperoleh dapat terjual semua sehingga tidak terbuang saat pedagang tidak membeli hasil tangkapan mereka. Demikian pula dengan persepsi
38
terhadap pengembangan akses pasar, mayoritas responden nelayan menyatakan sangat penting (50%), sedangkan 33% menyatakan penting dan 17% menyatakan tidak tahu.
4) Koperasi Pada kegiatan pemasaran produksi perikanan tangkap di Kabupaten Halmahera Utara, peran koperasi memiliki nilai prioritas yang sama dengan nelayan. Perbedaanya, pada nelayan tidak memiliki peran dalam penentuan harga hasil tangkapan, akan tetapi pada koperasi karena belum adanya peran yang melibatkan koperasi pada kegiatan pemasaran produksi perikanan tangkap di Kabupaten Halmahera Utara. Untuk itu, perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang memberikan peran kepada kelembagaan seperti koperasi dan kelembagaan lain pada bidang perikanan. Persepsi koperasi terhadap kelestarian sumberdaya ikan dan peningkatan fasilitas dan infrastruktur kegiatan pemasaran menyatakan 100% sangat penting, beitupula persepsi terhadap pengembangan akses pasar dan penentuan harga dasar ikan menyatakan 100% penting.
39
Peningkatan fasilitas dan infrastruktur kegiatan pemasaran
120 100 80 60 40 20 0
%
%
Kelestarian sum berdaya ikan
Sangat penting
Penting
Tidak Penting
120 100 80 60 40 20 0 sangat penting
Tidak tahu
tidak penting
tidak tahu
persepsi
persepsi
Penentuan harga dasar jenis ikan
Pengem bangan akses pasar 120
120 100 80 60 40 20 0
100 80 %
%
penting
60 40 20
sangat penting
penting
tidak penting
0
tidak tahu
sangat penting
persepsi
Gambar 8
penting
tidak penting tidak tahu
persepsi
Persepsi koperasi terhadap kelestarian sumberdaya ikan, peningkatan fasilitas dan infrastruktur kegiatan pemasaran, pengembangan akses pasar dan penentuan harga dasar ikan.
4.2.2 Level kriteria Urutan prioritas kriteria pada kebijakan strategi pemasaran produksi perikanan di Kabupaten Halmahera Utara adalah biologi (0,3429), ekonomi (0, 2514), pemasaran (0,1752), sosial (0,1574) dan teknologi (0,0738). Pemasaran produksi perikanan didahului dengan kegiatan penangkapan ikan di perairan Kabupaten Halmahera Utara.
Pada kegiatan penangkapan ikan kondisi
sumberdaya ikan menjadi faktor yang penting bagi keberlangsungan pemasaran produksi perikanan. Nelayan di Kabupaten Halmahera Utara rata-rata sebagai nelayan sub sisten yang melakukan kegiatan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan mererka sehari-hari.
Sehingga kriteria biologi mendapat urutan piriorotas
pertama supaya kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan secara berkalanjutan. Dengan
pengelolaan
sumberdaya
ikan
yang
terus
berkelanjutan
maka
40
keberlangsungan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dapat terjaga, sehingga kebutuhan ekonomi nelayan skala kecil dapat terjamin. Hasil tangkapan yang diperoleh dijual kepada pengumpul (dibo-dibo). Pemasaran produk perikanan dari nelayan kabupaten Halmahera Utara dipasarkan ke pasar ikan lokal maupun maupun pasar antar kabupaten. Pemasaran tersebut telah melibatkan pengumpul sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja bidang perikanan (kriteria sosial).
Kriteria teknologi menjadi alternatif terakhir dikarenakan
perikanan skala kecil yang dilakukan oleh nelayan Halmahera Utara dirasakan tidak membutuhkan peningkatan teknologi yang tinggi.
4.2.3 Level sub kriteria Urutan prioritas pada level sub kriteria adalah kelestarian sumberdaya ikan (0,27), akses pemasaran (0,16), biaya investasi (0,13), biaya operasional (0,10), kelembagaan (0,10), jumlah dan jenis sumberdaya ikan (0,07), harga ikan (0,06), pelatihan dan pembinaan (0,05), pendapatan nelayan (0,04), ukuran kapal (0,03) dan jumlah kapal (0,03). Aktor-aktor yang berperan dalam kebijakan strategi pemasaran produksi perikanan tangkap skala kecil di Kabupaten Halmahera Utara telah menyadari bahwa keberlangsungan pendapatan mereka yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan harus mendahulukan kelestarian sumberdaya ikan sebagai prioritas pertama. Kelestarian sumberdaya ikan merupakan syarat untuk keberlangsungan kegiatan penangkapan ikan dan usaha dari nelayan. Kelestarian sumberdaya yang mempu mendukung keberlangsungan kegiatan pemasaran di Kabupaten Halmahera Utara perlu diperhatikan. Kegiatan ini dapat menjalankan roda ekonomi antara nelayan, pedagang, konsumen dan pemerintah daerah. Untuk mencapai strategi pemasaran produksi perikanan tangkap skala kecil di Kabupaten Halmahera Utara, maka alternatif sub kriteria selanjutnya adalah akses pemasaran bagi produksi tersebut.
Saat ini pemasaran hasil
tangkapan nelayan Kabupaten Halmahera Utara dilakukan melalui pengumpul atau pengecer. Nelayan tidak melakukan penyimpanan terhadap hasil tangkapan mereka, salah satu alasannya adalah tidak terdapatnya fasilitas bagi penyimpanan hasil tangkapan tersebut.
41
Nelayan di Kabupaten Halmahera Utara terkadang tidak melaut dikarenakan mereka bukan pemilik kapal atau bahkan tidak memiliki modal untuk melaut. Hal ini dikarenakan biaya investasi kapal dan operasional melalut tidak dapat mereka penuhi. Kedua sub kriteria tersebut menjadi alternatif selanjutnya, dimana produksi yang kontinu diharapkan dapat menjaga keberlangsungan kegiatan pemasaran bagi perikanan skala kecil di Kabupaten Halmahera Utara. Dalam pelaksaan kegiatan pemasaran tersebut, aktor yang paling berperan adalah dibo-dibo. Kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara belum mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pemasaran produksi perikanan tangkap skala kecil, sehingga peran kelembagaan dalam kegiatan pemasaran tersebut belum terlihat. Nielsesn dan Vedsmend (1997) melakukan penelitian terhadap organisasi perikanan.
Pada organisasi perikanan yang memiliki
karakteristik banyak alat tangkat dan kategori kapal adalah perikanan skala kecil, biasanya organisasi ini bersifat pasif terhadap regulasi perikanan dan dinamisai pasar, dan bahkan sering tidak berperan pada strategi yang dibuat. Pada kegiatan pemasaran produksi perikanan faktor yang berpengaruh adalah jumlah dan jenis sumberdaya ikan dan harga ikan. Proses pemasaran di Kabupaten Halmahera Utara, setelah nelayan melakukan bongkar saat pendaratan, aktor yang berperan dalam penentuan harga ikan tersebut adalah dibo-dibo. Belum adanya ketetapan harga jenis ikan tertentu, membuat nelayan tidak bisa melakukan penawaran terhadap harga yang diberikan oleh dibo-dibo. Pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku pemasaran yang secara langsung berkaitan terhadap pemasaran produksi perikanan tangkap skala kecil sangat perlu dilakukan. Beberapa alasan perlunya kegiatan tersebut adalah penjagaan mutu atau kualitas hasil tangkapan sehingga memiliki nilai yang lebih baik dan kesegaran hasil tangkapan ke konsumen dapat terjamin, alasan yang lain adalah keadilan tawar menawar antara nelayan dengan dibo-dibo, sehingga sub kriteria selanjutnya yaitu pendapatan nelayan dapat tercapai. Sub kriteria ukuran dan jumlah kapal sebagai alternatif terakhir bagi pemasaran produksi perikanan tangkap skala kecil.
Hal tersebut dikarenakan tidak terlalu berpengaruh
mengingat perikanan skala kecil masih menggunakan kapal motor tempel, sehingga pengaruh terhadap jenis hasil tangkapan tidak terlalu berpengaruh.
42
4.2.4 Level alternatif kebijakan Urutan prioritas alternatif kebijakan strategi pemasaran produksi perikanan tangkap skala kecil di Kabupaten Halmahera Utara adalah peningkatan fasilitas dan infastruktur pemasaran (0,341), meningkatkan aktivitas TPI (0,216), pengembangan akses pasar (0,171), modernisasi alat dan kapal penangkap ikan (0,169) dan penentuan harga dasar jenis ikan (0,103).
Alasan alternatif
peningkatan fasilitas infrastruktur pemasaran menjadi prioritas pertama, karena fasilitas dan infrastruktur menjadi kendala pada kegiatan pemasaran produksi perikanan tangkap skala kecil di Halmahera Utara. Kendala tersebut berupa tidak adanya akses ke pasar ikan, tidak menunjangnya tempat pelelangan ikan (TPI) dan industri pendinginan (cold storage) dan hingga saat ini belum ada pasar ikan higienis. Alternatif selanjutnya yang diharapkan dapat mencapai tujuan pemasaran produksi perikanan skala kecil adalah meningkatkan aktivitas di tempat pelelangan ikan (TPI). TPI merupakan pusat pemasaran hasil produksi perikanan, pemasaran hasil produksi secara umum meliputi kegiatan yang berhubungan dengan penjualan dan pendistribusian. Sistem pelayanan di TPI adalah sistem terbuka, dengan cara ikan yang didaratkan di pangkalan pendaratan ikan (PPI) langsung dimasukan ke TPI kemudian dijual kepada pedagang dan sebagian dijual ke pasar atau konsumen (Danial, 2007). Apabila aktivitas kegiatan perikanan di TPI meningkat dengan fasilitas yang memadai, diharapkan banyak nelayan yang melakukan pelelangan hasil tangkapannya di TPI. Kegiatan perikanan yang ramai pada suatu tempat akan menarik pelaku-pelaku perikanan lain seperti pedagang/pengumpul atau bahkan konsumen langsung, sehingga pasar dapat tercipta di lingkungan tersebut. Untuk menciptakan kondisi yang lebih baik, maka perlu dilakukan pengembangan akses pasar (0,171) sebagai alternatif ketiga. Trondsend, Helstad dan Young (2003) menyebutkan bahwa jumlah pembeli yang banyak akan mempromosikan kompetisi varietas spesies dan ikan yang didaratkan dan dapat dipastikan bahwa nelayan akan menerima harga yang kompetitif. Alternatif ke empat adalah modernisasi alat dan kapal penangkap ikan (0,169), dengan tujuan kegiatan penangkapan yang dilakukan dapat lebih efisien dan efektif. Kondisi tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan biaya
43
investasi dan operasional yang tinggi.
Beberapa penelitian yang dilakukan
tentang modernisasi alat dan kapal penangkap ikan menyatakan bahwa modernisasi tersebut harus dibarengi dengan peran institusi pemerintah dalam pengelolaan perikanan bagi perikanan skala kecil, karena kondisi yang tidak dipantau akan mengakibatkan penurunan stok sumberdaya (Allison and Ellis, 2001), terutama di perairan territorial. Dengan alternatif modernisasi alat dan kapal penangkap ikan dengan tujuan kegiatan penangkapan menjadi lebih efisien akan mengakibatkan peningkatan produktivitas kapal dan pastinya adalah jumlah kapal di Kabupaten Halmahera Utara, diharapkan peran pemerintah daerah dalam menangani perikanan skala kecil akan lebih intensif. Peran tersebut dapat melalui kebijakan-kebijakan
yang
dapat
diaplikasikan
atau
penunjukan
peran
kelembagaan dalam pemantauan kegiatan pemasaran produksi hasil tangkapan ikan di Halmahera Utara. Alternatif kebijakan strategi terakhir adalah penentuan harga dasar ikan. Dengan penentuan harga dasar ikan oleh pemerintah daerah, maka penentuan harga tidak berdasarkan perhitungan pedagang, akan tetapi berdasarkan harga yang sudah ditetapkan. Selain hal tersebut, kondisi ini akan membuat harga produksi ikan menjadi lebih kompetitif dan nelayan mendapat keuntungan yang dapat diperhitungkan.
V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian ini maka disimpulkan bahwa : 1. Pemasaran hasil tangkapan ikan dilakukan dalam tiga sistim, yaitu : 1 ) Dipasarkan secara langsung ke pedagang pengumpul (dibo-dibo) untuk Selanjutnya dipasarkan langsung ke pasar di Tobelo. 2 ) Dipasarkan secara langsung ke pedagang pengumpul (dibo-dibo) kemudian dipasarkan kembali ke pedagang pengecer dan didistribusikan ke konsumen pasar lokal yang berada di dalam maupun luar Kabupaten Halmahera Utara. 3 ) Dipasarkan secara langsung ke pedagang pengecer dan didistribusikan ke konsumen pasar lokal yang berada di dalam maupun luar Kabupaten Halmahera Utara. 2. Alternatif strategi kebijakan pemasaran produksi hasil tangkapan di Halmahera Utara diurutkan berdasarkan prioritas adalah peningkatan fasilitas dan infrastruktur pemasaran, peningkatan aktivitas TPI, pengembangan akses pasar, modernisasi alat dan kapal penangkap ikan ,dan penentuan harga dasar jenis ikan.
5.2 Saran 1) Kegiatan pemasaran melibatkan beberapa stakeholder terkat,
dalam
penentuan kebijakan pemasaran di Kabupaten Halmahera Utara. 2) Apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan suatu kebijakan tentang pemasaran di Kabupaten Halmahera Utara, diperlukan suatu pengawasan terhadap aplikasi kebijakan pemasaran tersebut agar berjalan dengan efektif dan transparan.
DAFTAR PUSTAKA Allison, Edward H and Ellis F. 2001. The livelihoods Approach and Management of Small-Scale Fisheries. Marine Policy Journal 25:377-388. Anisah, RN dan Susilowati I. 2007. Kajian Manajemen Pemasaran Ikan Pindang Layang di Kota Tegal. Jurnal Pasir Laut 3(1) : 1-18. Azzaino, Z. 1981. Pengantar Tataniaga Pertanian. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor. [DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara. 2007. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2007. DKP Kabupaten Halmahera Utara. Bogar, W. 2009. Pengembangan Model Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tradisional (Studi Pada Nelayan Tradisional di Pulau Siau Kabupaten Sitaro). Jurnal AGRITEK 17 (6): 1205-1212. Dahl, D. C., Hammond, J. W. 1977. Market and price Analysis the Agricultural Industry. McGrawhill Book Company. New York. Danial. 2007. Evaluasi Rencana Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Soreang Ditinjau dari Aspek Teknis dan Biologis di Kota Parepare Sulawesi Selatan. Jurnal FPIK, UMI, Makasar 14 (1): 93-100. FAO. 1995. Code of Conduct for Responsible Fisheries. Food and Agricultural Organization of The United Nations. Rome. Italy. 41 pages. Hanafiah, A.M. 1983. Tata Niaga hasil perikanan. Penerbit UI Press. Jakarta. Kohls, R. L. 1968. Marketing of Agricultural Product, 3rd Edition. New York, The Macmillan Company. Limbong, H., Panggabean, Sitorus. 1988. Pengantar Tataniaga Pertanian. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor Nurani, 2002. Proses Hierarki Analitik (Analytical Hierarchy Process) Suatu Metode untuk Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan. Bahan Kuliah Riset Operasi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Laboratorium Sistem dan Optimasi Perikanan Tangkap. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 47 halaman. Saaty, 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin : Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks. Terjemahan. Cetakan Pertama. PT. Dharma Aksara Perkasa, Jakarta. Sojan, A. 1987. Menejemen Pemasaran, Dasar dan Konsep Strategi. PT. Gaja Grafindo Persada. Jakarta. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Ed ke-2, CV. Alfabeta. Bandung.
48
Swastha, B dan Handoko, T. 1982, Menejemen Pemasaran, Analisa Perilaku Konsumen. LIBERTY, Yogyakarta. Tjiptono, F. 2008, Pemasaran Strategi. Penerbit ANDI, Yogyakarta. Tomek, dan Kenneth L, 1972. Agriculture Product Price. Cornell Unversity Press. United Kingdom. Trondsen, Kjetil and James 2003. Market Oriented Regional Fisheries Management – an analysis of four regions in the North Atlantic. Ocean and Coastal Management Journal No. 46. pp 917-941.
47
LAMPIRAN
47
48
Lampiran 1. Perhitungan Hasil Expert Choice pada Level Aktor
48
49
Lampiran 2. Salah satu contoh perhitungan Hasil Expert Choice pada Level Kriteria dengan Aktor : Pemerintah Daerah
49
50
Lampiran 3. Slah satu contoh perhitungan Hasil Expert Choice Level Sub Kriteria
50
51
Lampiran 4. Salah satu contoh perhitungan Hasil Expert Choice pada Level Alternatiif Kebijakan
51
52
Lampiran 5. Peta lokasi penelitian
Lokasi Penelitian
52
53
Lampiran 6. Aktivitas pemasaran langsung dari nelayan ke pedagang pengumpul di Kecamtan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara
(Dibo-dibo menunggu kapal nelayan sandar)
(Jual beli ikan langsung di kapal)
(Penjualan dari dibo-dibo ke pengecer)
(Proses pengisian BBM bagi kapal nelayan)
53
54
Lampiran 7. Jenis-Jenis Ikan Hasil Tangkapan Nelayan di Kecamtan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Jenis-Jenis Ikan Karang
Kerapu Sunu (Leopard coralgrouper)
Kerapu Macan (Cephalophodis boenack)
54
55
Kakap Merah (Lutjanus spp)
Ikan Kue (Caranx tille) Jenis-Jenis Ikan Pelagis
Ikan Layang (Decapterus macarellus)
Ikan Tongkol (Euthynnus affinis)
55
56
Ikan Kembung (Rastrelliger Brachysoma)
Ikan Tenggiri (Scomberomorus commerson)
Bawal Hitam (Formio Niger)
Tetengkek (Torpedo scad)
Ikan Cakalang (Kotsuonus pelamis)
Ikan Lemuru (Sardinela Sp.)
56
57
Lampiran 8. Transaksi nelayan dengan pengecer diatas perahu.
57
58
Lampiran 9. Nelayan menggunakan es rumah tangga
58
59
Lampiran 10.
59
