ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MENCANTUMKAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 BURGERLIJK WETBOEK DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

TESIS

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MENCANTUMKAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 BURGERLIJK WETBOEK DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

I GUSTI NGURAH AGUNG ANDIKA D.

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

TESIS

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MENCANTUMKAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 BURGERLIJK WETBOEK DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

I GUSTI NGURAH AGUNG ANDIKA D. NIM. 1292462006

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

i

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MENCANTUMKAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 BURGERLIJK WETBOEK DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Tesis untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana

I GUSTI NGURAH AGUNG ANDIKA D. NIM. 1292462006

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 12 JUNI 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. I G N. Wairocana, SH., MH

Dr. I Wayan Wiryawan, SH., MH

NIP. 19530401 198003 1 004

NIP. 19550306 198403 1 003

Mengetahui : Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana Ketua,

Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum. NIP. 19640402 198911 2 001

iii

TESIS INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 2015

Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor: 2591/UN.14.4/HK/2015, Tanggal 13 Agustus 2015

Ketua

:

Prof. Dr. I G N. Wairocana, SH.,M.H

Sekretaris

:

Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,M.H.

Anggota

:

1. Dr. I Made Sarjana, SH., M.H 2. Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, SH.,M.H 3. Dr. Ida Bagus Surya Dharma jaya, SH.,M.H

iv

PERNYATAAN PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan yang sebenarnya bahwa : Nama

: I Gusti Ngurah Agung Andika D.

NIM

: 1292462006

Program Studi

: Kenotariatan

Judul Tesis

: Analisis Putusan Pengadilan yang Mencantumkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Burgerlijk Wetboek dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak.

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini bebas dari plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 17 Juni 2015 Yang membuat pernyataan,

I Gusti Ngurah Agung Andika D.

v

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dengan selesainya tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah ”Analisis Putusan Pengadilan yang Mencantumkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Burgerlijk Wetboek dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak.” Tesis ini disusun untuk memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Prof. Prof. Dr. I G N. Wairocana, SH., MH, pembimbing pertama dan Dr. I Wayan Wiryawan, SH., MH, pembimbing kedua, yang telah memberikan bimbingan dan ide kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Universitas Udayana, kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp. S(K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, kepada Prof. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., atas izin yang diberikan

vi

kepada penulis untuk mengikuti Program Magister. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum., atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, kepada panitia penguji tesis, yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana atas ilmu yang telah diberikan, rekan-rekan mahasiswa serta Bapak dan Ibu staf berserta karyawan Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah banyak membantu kelancaran proses administrasi. Terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga tercinta, Bapak I Gusti Ngurah Agung Darmawan, SH., Ibu Putu Sri Asih, SH., Kakak I Gusti Ayu Agung Ima Aswitari, SKG., atas segala doa, dukungan dan sarannya untuk menyelesaikan tesis ini. Terima kasih penulis juga sampaikan kepada sahabat dan teman-teman, Mega Kartika Dewi, Andi Wijaya, Oka Dananjaya, Ngurah ekagrata, Ari Mertha, Guspar, Jiyestha, Ade Hendrawan, Awik Amantara, Swandewi, Wulan Rismayanti, Teman-teman Angkatan V Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Agung Adhika, Agung Putrawan, Alim, Adi Sumiarta, Gek Widya, Ibu Luh gede, Bapak Gde Prapta, Bapak Unggul , Bapak Wira Kusuma, Prapta Jaya, Icha, Yus Sudibya, Velo, Bayu, Nana, Wawan, Yusta dan teman-teman yang lain

vii

yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang telah membantu, memberikan, semangat dan dorongan dalam penulisan Tesis ini. Terima kasih yang tidak terhingga juga penulis sampaikan kepada Notaris Ridwan Sidharta, ST.,SH.,MKn yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana di sela-sela waktu bekerja, penulis juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di kantor Notaris Ridwan Sidharta, ST.,SH.,MKn, Robert, Doni, Wulan, Wiwin, Arindie, Ade. Akhir kata penulis berharap semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang MAha Esa selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua. Semoga tesis ini tidak hanya dapat memberikan sumbangan pikiran bagi ilmu pikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya, tetapi juga bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya.

Denpasar 17 Juni 2015

Penulis

viii

ABSTRAK

Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata mengamanatkan permbatalan perjanjian fiat pengadilan, namun banyak pihak mengesampingkan dengan alasan kepraktisan. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) pendapat para ahli hukum, di satu sisi menyetujui pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata tersebut, namun di lain pihak tidak menyetujui. Isu hukum atau permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah (1) Apakah syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 BW dapat dikesampingkan? dan (2) Apakah Pasal 1266 dan Pasal 1267 BW sudah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak? Berangkat dari adanya norma konflik antara Pasal 1338 dengan Pasal 1266 dan 1267 BW, penelitian ini meggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang diperoleh, dikelompokkan dan disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis, secara analisis kualitatif yaitu analisis yang berupa kalimat dan uraian untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikesampingkan para pihak yang mengadakan perjanjian. Para pihak yang berkontrak berharap bahwa dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak syarat batal dapat dikesampingkan mengingat hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga para pihak boleh mengadakan ketentuan lain, asalkan ketentuan yang menjadi dasar telah terjadinya wanprestasi terpenuhi, maka masing-masing pihak sepakat memberikan kewenangan kepada pihak yang dirugikan untuk segera menghentikan kontrak dan menuntut pembayaran ganti rugi tanpa harus melibatkan pengadilan; (2) Solusi agar ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dapat dijalankan tanpa melanggar asas kebebasan berkontrak dengan cara pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata hanya dibolehkan jika tidak membawa kerugian bagi pihak yang lemah dalam perjanjian. Jika merugikan pihak yang lemah, maka pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata harus dilarang karena tidak sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam berkontrak. Agar tidak terjadi perselisihan/sengketa antara para pihak maka dalam pencantuman klausula termasuk klasula yang mengjesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KHUPerdata maka disarankan untuk menggunakan akta notariil. Kata Kunci: Perjanjian, Syarat Batal, Asas Kebebasan Berkontrak.

ix

ABSTRACT

Articles 1266 and 1267 of the Civil Code mandates the cancellation of the agreement fiat court, but many people put aside for reasons of practicality. In case there are two (2) members of the legal expert opinion, on the one hand to approve a waiver of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code, but the other party does not agree. This study intends to answer the legal issues (1) Whether the terms void under Article 1266 and Article 1267 BW can be releasing? and (2) Whether Article 1266 and Article 1267 BW are in accordance with the principle of freedom of contract? Based on the norm conflict between Article 1338 to Article 1266 and 1267 of BW, this research used the normative legal research with statute approach, conceptual approach and case approach. The legal materials obtained, grouped and arranged systematically and for subsequent data analysis, qualitative analysis is that the analysis in the form of sentences and descriptions to answer the issues raised in this study. The research results showed that (1) Null conditions in Article 1266 and Article 1267 of the Civil Law Act can be released by the parties entered into the agreement. The contracting parties hope that by using the principle of freedom of contract, the cancellation conditions can be released considering the contract law embraces open systems, so that the parties can have other provisions, if that the provided terms on which the event of default has been fulfilled, then each party agreed to grant authority to the injured party to immediately terminate the contract and demanding payment of compensation without having to involve the courts, in particular by releasing the enforceability of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code. (2) A solution to the provisions of Article 1266 and Article 1267 can be used without violating the of freedom of contract principle by way of waiver of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code only allowed if it does not bring harm to the weaker party in the agreement. If bring harm to the weak party, then the waiver of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code should be avoided because it is not in accordance to the principles of fairness and balance in the contract. To avoid disagreement/dispute between the parties then in the inclusion of a clause included klasula that override Article 1266 and Article 1267 KHUPerdata it is recommendable to use a notary deed.

Keywords: Contract, Cancelling Conditions, Principle of Freedom of Contract.

x

RINGKASAN

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan yang mencantumkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Burgerlijk Wetboek dalam kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak. Bab I, menguraikan latar belakang masalah yang dalam hal ini ketentuan pada Pasal 1266 dan 1267 BW dapat dikatakan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1338 BW. Pasal 1338 BW memberi kebebasan pada para pihak untuk menentukan isi perjanjian termasuk di dalamnya membuat ketentuan tentang batalnya suatu perjanjian, seperti contoh di atas. Namun di lain sisi Pasal 1266 dan 1267 BW menyatakan bahwa pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan melalui keputusan hakim/pengadilan, tidak bisa dilakukan berdasarkan kehendak para pihak meskipun sudah dicantumkan dalam perjanjian (norma konflik). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada sub ini juga diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis dan metode penelitian. Bab II, menguraikan tentang tinjauan teoritis tentang pembatalan suatu perjanjian dan asas kebebasan berkontrak. Bab ini terdiri dari 2 Sub Bab yaitu Sub Bab pertama tentang Pembatalan Suatu Perjanjian, yang terdiri dari Kondisi yang Menyebabkan Batalnya Perjanjian; dan Akibat Pembatalan Perjanjian. Sub Bab kedua tentang Asas Kebebasan Berkontrak, yang membahas Ideologi Asas Kebebasan Berkontrak; Asas Kebebasan Berkontrak dalam BW; Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian; dan Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak oleh Negara. Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah yang pertama, mengenai pengesampingan syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 BW. Bab ini dibagi menjadi 4 Sub Bab yaitu Sub Bab pertama mengenai Perjanjian Batal Demi Hukum (Null and Void dan Nietig). Sub Bab kedua tentang Perjanjian Dapat Dibatalkan (Voidable atau Vernietigbaar). Sub Bab ketiga membahas Perjanjian Batal karena Wanprestasi atas Dasar Kelalian sebagai Syarat Batal. Sub Bab keempat membahas tentang Syarat Batal terkait Pengenyampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah kedua terkait dengan kesesuaian Pasal 1266 dan Pasal 1267 BW dengan asas kebebasan berkontrak. Bab ini dibagi menjadi 3 Sub Bab yang terdiri dari Sub Bab pertama tentang Penyampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak. Sub Bab kedua membahas Alasan Syarat Batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selalu dikesampingkan. Sub Bab ketiga membahas mengenai Praktek di Pengadilan dalam Memutus Perkara yang Berkaitan dengan Pencantuman Syarat Batal dalam Suatu Perjanjian, yang terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Putusan No : 33/pdt.G/2012/Ska; Putusan Peninjauan Kembali (PK) No: 153 Pk/Pdt/2011; Putusan Peninjauan Kembali (Pk) No : 369 Pk/Pdt/2011; dan Putusa Mahkamah Agung (MA) No : 2782 K/Pdt/2009.

xi

Bab V merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang simpulan dan saran dari penulis. Penulis menyimpulkan bahwa (1) Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka, pasal-pasal di dalamnya hanya merupakan pelengkap. Jadi, para pihak boleh mengadakan ketentuan lain, asalkan tidak melanggar prinsip ketertiban umum, kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1337 KUHPerdata). Oleh karena itu syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikesampingkan para pihak yang mengadakan perjanjian. Alasannya dengan melibatkan pengadilan dalam hal pembatalan kontrak akan menimbulkan kerumitan tersendiri, sehingga memilih tidak melibatkan pengadilan dalam penghentian ataupun pembatalan kontrak secara sepihak. Para pihak yang berkontrak berharap bahwa dengan menggunakan prinsip party autonomi dalam kebebasan berkontrak syarat batal dapat dikesampingkan. Ketentuan yang menjadi dasar pemutusan kontrak jika wanprestasi terpenuhi, maka masing-masing pihak berkontrak sepakat memberikan kewenangan kepada pihak yang dirugikan untuk segera menghentikan kontrak tersebut dan menuntut pembayaran ganti rugi tanpa harus melibatkan pengadilan, yaitu dengan cara mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata; dan (2) Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Larangan untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, merupakan pelanggaran dari asas kebebasan berkontrak. Solusi agar kedua ketentuan tersebut bisa dijalankan (harmonisasi) maka pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata hanya dibolehkan jika tidak membawa kerugian bagi pihak yang lemah dalam perjanjian. Jika merugikan pihak yang lemah, maka pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata harus dilarang karena tidak sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam berkontrak. Sementara itu saran yang dapat disampaikan agar tidak terjadi perselisihan/sengketa antara para pihak maka dalam pencantuman klausula termasuk klasula yang mengjesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KHUPerdata maka disarankan untuk menggunakan akta notariil. Apabila telah terjadi sengketa/perselisihan maka penyelesaiaannya yang dilakukan adalah lebih efektif dengan cara perdamaian, dan arbitrase dibandingkan dengan melalui cara penyelesaian di pengadilan sehingga bagi para pihak sebaiknya dihindari penyelesaian perselisihan di pengadilan. Cara penyelesaian sengketa ini dianggap menengahi Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata dari pada menyimpanginya.

xii