ANALISIS PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK BRI KANCA TEBING TINGGI UNIT SEI RAMPAH

JURNAL ILMIAH ACCOUNTING CHANGES April 2014, Volume 2, No. 1, 26-38

ISSN 2339-1723

ANALISIS PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK BRI KANCA TEBING TINGGI UNIT SEI RAMPAH Aidil, SE, M.Si STIE Bina Karya Tebing Tinggi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pinjaman kredit KUR pada Bank BRI Kanca Tebing Tinggi Unit Sei Rampah. Kemudian untuk mengetahui analisis pinjaman kredit KUR pada Bank BRI Kanca Tebing Tinggi Unit Sei Rampah. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan analisa, Analisis Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisa kredit, tahap pemberian keputusan kredit, tahap perjanjian kredit dan tahap pencairan kredit. Kata Kunci: Analisis Pinjaman Kredit, Kredit Usaha Rakyat, Pemberian Kredit Tanpa Jaminan.

PENDAHULUAN Usaha sektor perbankan sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara sejalan dengan perkembangan ekonomi, maka bank berjuang sebagai nilai penyangsa yang mengangkat pertumbuhan ekonomi yang tersebar dalam jangka skala mulanya yang semakin luas yang merambat disemua bidang usaha masyarakat sebagai mitra yang mengakomodir dan mengusulkan kebutuhan dana masyarakat bahkan pemerintah pada umumnya. Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan jalan mempermudah perijinan-perijinan sebagai landasan utama berguna bagi dunia usaha serta mendorong pertumbuhan wirausaha diseluruh lapisan masyarakat, maka disektor perbankan pemerintah menindak lanjuti prosedur restrukturisasi perbankan yang dicanangkan sejak tahun 1998 berdasarkan UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan telah menunjukkan hasil yang positif, dimana kondisi perbankan meningkat hingga sekarang ini, hal ini terlihat dengan menguatnya struktur permodalan, menurunnya jumlah kredit bermasalah, serta meningkatnya jumlah kredit kepada dunia usaha yang pada gilirannya profitabilitasnya bank semakin baik. Aktivitas pelayanan kredit di anggap sangat penting dan strategis dalam indesti perbankan mengakibatkan pengelolaan kredit

menjadi titik perhatian utama bagi manajemen sehingga tujuan utama pengelolaan kredit adalah agar bank dapat memaksimalkan kesehatan kinerja dari bank itu sendiri dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas kredit. Kuantitas kredit di lihat dan di nilai dari jumlah dan tingkat pertumbuhan kredit yang disalurkan, sedangkan kualitas kredit secara sederhana dan singkat dapat di ukur dari jumlah dan porsi kredit macet atau bermasala (non performinglans). Bank adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan berkas, membiayai usaha perusahan-perusahan dan lain-lain. Secara umum kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Dalam praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materiil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat

26 ANALISIS PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK BRI KANCA TEBING TINGGI UNIT SEI RAMPAH


penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit (dana bank) yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata. Untuk membedakan kredit menurut faktor – faktor dan unsur – unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka perbedaan kredit dapat dibedakan atas dasar: 1. Sifat penggunaan kredit a. Kredit Konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau uang akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. b. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha – usaha produksi, perdagangan maupun investasi. 2. Keperluan kredit a. Kredit produksi/ekploitasi. Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kuantitas atau mutu hasil produksi. b. Kredit Perdagangan. Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangn pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place saru suatu barang, barang – barang yang diperdagangkan ini juga diperlukan bagi industri. c. Kredit Investasi Kredit yang diberikan kepada para pengusaha untuk investasi, berarti untuk penambahan modal dan kredit bukan untuk keperluan perbaikan ataupun penambahan barang modal atau fasilitas – fasilitas yang erat hubungannya dengan itu. Misalnya untuk membangun pabrik, membeli / mengganti mesin – mesin dan sebagainya. KUR termasuk kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak (feasible) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhanpersyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum bankable). KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah 5 (lima) juta rupiah dengan pola

ISSN 2339-1723

penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya coverage penjaminan maksimal 70% dari plafon kredit. Lembaga penjaminnya adalah PTJamkrindo dan PT Askrindo. Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya.Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya.Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi).Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif. Begitu juga dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam pengelolaan usaha pelayanan kredit selalu memperhitungkan sifat kehatihatian dimana bank selalu memperhatikan tingkat keberhasilan pihak debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai oleh fasilitas kredit usaha yang diberikan oleh BRI. Pihak bank BRI telah mempersiapkan tata kelola kredit dengan menyusun standar operasional procedural sebagai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh internal bank dalam menangani setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh pihak calon debitur. Langkah-langkah tersebut adalah tahapan procedural yang harus dijalani oleh debitur diawali dari tahap pengajuan permohonan pembiayaan kredit, selanjutnya meneliti kelengkapan berkas admnistrasi pihak debitur, kemudian menganalisis tingkat kelayakan proyek, usaha yang akan dibiayai hingga pada tahap penetapan keputusan persetujuan permohonan pihak debitur dalam hal pembiayaan usahanya. Prosedur pelayanan tersebut tidak hanya sampai pada tahap persetujuan dan pencairan pembiayaan kredit pada pihak debitur akan tetapi prosedur tersebut dilanjutkan sampai pada pemantauan/pengawasan (monitoring) terhadap perkembangan pada debitur. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menekan tingkat kegagalan kredit sekecil.



RUMUSAN MASALAH Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah analisis pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Kanca Tebing Tinggi Unit Sei Rampah? TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui analisis pinjaman kredit KUR pada Bank BRI Kanca Tebing Tinggi Unit Sei Rampah. b. Untuk menganalisis apakah kredit pinjaman KUR pada Bank BRI Kanca Tebing Tinggi Unit Sei Rampah sudah berjalan dengan baik. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Kredit. Pada dasarnya, perkataan kredit kampir dikenal oleh seluruh masyarakat. Kata kredit sudah bukan lagi menjadi kata yang asing dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian kehidupan masyarakat, kata kredit sering dipersamakan dengan pengertian pinjaman atau utang. Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu: “Credere” yang berarti “kepercayaan”. Seorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh suatu kepercayaan (Djumhana 2000:365). Pengertian kredit apabila ditinjau dari sudut ekonomi adalah suatu penundaan pembayaran dimana pengembalian atas penerimaan uang atau barang (prestasi) tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada saat tertentu yang akan datang (Rahman, 1998:34). Haymind P. Kent (Suyatno, 1998:11) mengemukakan sebagai berikut kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang. Pengertian kredit dikemukakan pula oleh J.A. Levy, yakni menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak untuk mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari (Badrulzaman, 1993:21).

ISSN 2339-1723

Selain batas pengertian kredit yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, pengertian kredit secara yuridis pun ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang merumuskan pengertian adalah kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sejalan dengan pengertian di atas Fuady (1996:2) mengemukakan bahwa kata “kredit” berarti kepercayaan, karena itu memberi mestilah disertai unsur saling percaya, yakni rasa saling percaya antara kreditur sebagai pemberi kredit dan debitur sebagai penerima kredit. Akan tetapi dalam dunia bisnis, kepercayaan itu hanya semu belaka karena kenyatannya masih banyak pemberian kredit yang didasarkan kepercayaan itu menjadi macet. Menurut Sjahdeini (1993:158) bahwa yang dimaksud perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam uang antara bank dan nasabah debitor yang mewajibkan pihak nasabah (debitor) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga dan pemberian hasil keuntungan. Sjahdeini (1993:45) mengemukakan pula bahwa dalam praktek sehari-hari persetujuan pemberian kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun dihadapan notaris dan sebagai pengamanan bahwa pihak peminjam akan memenuhi kewajibannya, maka debitor akan menyerahkan jaminan/agunan. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka watu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan



jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Menanggapi ketentuan dalam pasal tersebut, Abdulkadir (2000:58) mengemukakan unsurunsur esensial dalam konsep kredit sebagai berikut: a. Kepercayaan. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kredit bank, yaitu kredit yang diberikan itu dapat dikembalikan sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama; b. Agunan. Setiap kredit yang akan diberikan selalu disertai barang yang berfungsi sebagai jaminan bahwa kredit yang diterima oleh calon debitor pasti akan dilunasi dan ini akan meningkatkan kepercayaan pihak bank; c. Jangka waktu. Pengembalian kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu yang layak, jangka waktu berakhir jika kredit dilunasi; d. Risiko. Jangka waktu pengembalian kredit mengandung risiko terhalang atau terlambat, atau macetnya pelunasan kredit. e. Bunga bank. Setiap pemberian kredit selalu disertai imbalan berupa bunga yang wajib dibayar oleh calon debitor dan ini merupakan keuntungan yang diterima oleh bank; f. Kesepakatan. Semua persyaratan pemberian kredit dan prosedur pengembalian kredit serta akibat hukumnya adalah hasil kesepakatan dan dituangkan dalam akta perjanjian yang disebut kontrak kredit. Berkaitan dengan hal di atas berarti bahwa kredit hanya dapat diberikan kepada mereka yang dipercaya mampu mengembalikan kredit di kemudian hari. Jika dijabarkan lebih lanjut lagi bahwa pemenuhan kewajiban mengembalikan pinjaman itu sama artinya dengan kemampuan memenuhi prestasi suatu perikatan. B.

Jenis-Jenis Kredit Kredit yang masih diberlakukan sampai dengan saat ini di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kredit likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kredit likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank dalam rangka

ISSN 2339-1723

menunjang pembiayaan usaha suatu bidang yang sudah ditentukan, di antaranya ialah: 1) Kredit Usaha Tani (KUT), 2) Kredit kepada Koperasi Unit Desa (KUD), 3) Kredit kepada Bulog untuk pengadaan pangan dan gula, 4) Kredit investasi yang diberikan oleh bankbank pembangunan dan LKBB. 2. Peranan Kredit dalam Perekonomian. Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian karena dapat membantu seseorang atau badan usaha yang sedang mengalami kesulitan keuangan untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya kredit yang diberikan, diharapkan akan dapat memajukan kegiatan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan kredit dalam perekonomian antara lain sebagai berikut. 1) Meningkatkan produksi atau produktivitas. 2) Meningkatkan daya guna barang. 3) Memajukan perkembangan dunia keuangan. 4) Memperlancar pemasaran barang. 5) Mempermudah pembayaran di dalam maupun di luar negeri atau sebagai alat hubungan internasional. 6) Memajukan lalu lintas peredaran uang. 7) Membuka lapangan kerja baru. 8) Sebagai salah satu alat untuk menjaga kestabilan ekonomi. 3. Kredit yang tidak ditunjang oleh kredit likuiditas Bank Indonesia, di antaranya: 1) Kredit Usaha Kecil (KUK), 2) kredit ekspor, 3) kredit kepada kontraktor nasional, 4) kredit produksi, impor dan penyaluran pupuk, serta obat hama untuk bimas, 5) kredit investasi kecil (kredit modal kerja permanen), 6) kredit investasi (kredit modal kerja sampai dengan Rp75.000.000,00), 7) kredit kepada guru, 8) kredit mahasiswa Indonesia, 9) kredit asrama mahasiswa. 4. Kebaikan dan Keburukan Kredit. Kredit mempunyai beberapa kebaikan, di antaranya sebagai berikut. 1) Meningkatkan produktivitas. 2) Memperlancar konsumsi barang atau jasa.



3) Memperlancar tukar-menukar atau perdagangan. 4) Memperlancar arus peredaran uang dan barang. Adapun keburukan kredit antara lain sebagai berikut. 1) Produk yang dihasilkan akan mengalami kelebihan (over production), sehingga dapat menjatuhkan harga barang. 2) Timbul spekulasi dalam perdagangan, sehingga membawa akibat yang tidak baik. 3) Dapat menimbulkan inflasi (kenaikan harga barang), karena meningkatkan jumlah uang yang beredar. 4) Kredit konsumtif dapat mendorong masyarakat untuk hidup melebihi kemampuannya. 5) Kredit produktif memberi kesempatan kepada orangorang atau badan mendirikan badan usaha untuk mencoba-coba atau secara ekonomis. Macam – macam Kredit Untuk membedakan kredit menurut faktor – faktor dan unsur – unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka perbedaan kredit dapat dibedakan atas dasar:

ISSN 2339-1723

diperdagangkan ini juga diperlukan bagi industri. c. Kredit Investasi.Kredit yang diberikan kepada para pengusaha untuk investasi, berarti untuk penambahan modal dan kredit bukan untuk keperluan perbaikan ataupun penambahan barang modal atau fasilitas – fasilitas yang erat hubungannya dengan itu. Misalnya untuk membangun pabrik. 3. Kredit menurut Jaminan. Kredit ini pada umumnya ada dua yaitu: a. Unsecured Loans (kredit tanpa jaminan) sering juga disebut kredit blangko. b. Secured Loans. Jenis inilah yang digunakan oleh kebanyakan bank di Indonesia yaitu memberikan kredit jaminan. Jaminan kredit dapat berupa tanah, rumah, pabrik dan atau mesin – mesin pabrik, perusahaan serta surat berharga.

C.

1. Sifat penggunaan kredit. a. Kredit Konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau uang akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. b. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha – usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

4. Kredit Menurut Jangka Waktu Kredit. Perbedaan jangka waktu kredit menurut peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut: a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu selama – lamanya satu tahun. Jadi pemakaiannya tidak melebihi satu tahun. b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun. c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. D.

2. Keperluan kredit. a. Kredit produksi/ekploitasi. Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kuantitas atau mutu hasil produksi. b. Kredit Perdagangan.Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangn pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place saru suatu barang, barang – barang yang

Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pengertian dan Tujuan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana.



ISSN 2339-1723

Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Awal mula Kredit Usaha Rakyat diresmikan Bank Rakyat Indonesia meluncurkan kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, (UMKM), dan koperasi berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kantor Pusat BRI, Jakarta Pusat. Peluncuran dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah menteri kabinet Indonesia Bersatu, kalangan perbankan, serta nasabah UMKM dan koperasi. Program ini diluncurkan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Kredit ini bagian dari Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, dengan Pola Penjaminan.“Kredit bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pola penjaminan ini disalurkan untuk sektor ekonomi produktif, dengan suku bunga kredit masksimum 16 persen, dan jumlah plafon kredit maksimum Rp. 500 juta/ debitur. Selaku penjamin kredit adalah Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT.(Persero) Asuransi Kredit Indonesia. E. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 1. Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. 2. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut: a. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan ketentuan: i. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ atau belum pernah

F.

G.

memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah. ii. khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya. iii. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan. b. KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan: 1) Untuk kredit sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 24% (dua puluh empat) efektif per tahun. 2) Untuk kredit di atas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima juta rupiah), tingkat bunga/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 16% (enam belas persen) efektif per tahun. Tujuan KUR. 1. Meningkatkan akses pembiayaan UMKM & K kepada Bank. 2. Pembelajaran UMKM untuk menjadi debitur yang bankable sehingga dapat dilayani sesuai ketentuan komersial perbankan pada umumnya (Sebagai embrio debitur komersial). 3. Diharapkan usaha yang dibiayai dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Mekanisme Pelaksanaan KUR di BRI. KUR di BRI dilaksanakan dalam 3 Skim: 1. KUR Ritel: Plafond kredit > Rp 5 juta s.d Rp 500 juta dan dilayani di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. 2. KUR Mikro: Plafond kredit s.d Rp 5 juta dan dilayani di BRI Unit. 3. KUR Linkage: Linkage dengan BKD, KSP/USP, BMT, dan LKM lainnya dan



dilayani di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dengan plafond > Rp 5 juta s.d Rp 500 juta. Pinjaman LKM ke end user maksimal Rp 5 juta. Ketentuan Umum KUR Keterangan Calon Debitur

Lama Usaha Besar Kredit Bentuk Kredit Suku Bunga Perijinan

Legalitas

Agunan

Persyaratan Individu (Perorarangan/badan hukum), Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak Minimal 6 bulan Maksimal Rp. 500 juta KMK Menurun – maksimal 3 tahun KI – maksimal 5 tahun Efektif maksimal 16 % pa S/d Rp. 100 juta : SIUP, TDP & SITU arau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/ Kepala Desa > Rp. 100 juta : Minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku Individu : KTP & KK Kelompok : Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari kepala Desa/Kelurahan atau Akte Notaris Koperasi/Bdan Usaha Lain: Sesuai ketentuan yang berlaku Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank. Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank Tambahan : Antara lain Seperti tanah/bangunan/Kendaraan (tidak wajib dipenuhi)

Ketentuan Umum KUR MIKRO Keterangan Calon Debitur Lama Usaha Besar Kredit Jenis Kredit Suku Bunga Prov & adm Legalitas Agunan

Persyaratan Individu yang melakukan usaha produktif yang layak Minimal 6 bulan Maksimal Rp. 5 juta KMK atau KI Menurun maksimal 3 tahun Efektif maksimal 1,125 % flate rate per bulan Tidak dipungut KTP & KK Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) Tambahan : Al Seperti tanah/ bangunan/ Kendaraan (tidak wajib dipenuhi)

ISSN 2339-1723

Ketentuan KUR Linkage Program Keterangan Calon Debitur

Lama Usaha Besar Kredit

Jenis Kredit Suku Bunga Prov & adm Legalitas

Agunan

Persyaratan BKD, KSP/USP, BMT & LKM Lainnya & tidak mempunyai tunggakan Minimal 6 bulan  Maksimal Rp. 500 juta  Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke end user maks Rp. 5 juta KMK Menurun maksimal 3 tahun Efektif maksimal 16 % pa. Tidak dipungut  AD/ART  Memiliki Ijin usaha dari yang berwenang  Pengurus aktif Pokok : Piutang kepada nasabah Tambahan : Al Seperti tanah/ bangunan/ Kendaraan (tidak wajib dipenuhi)

Ada tiga Skim yang dapat dilayani oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini yaitu: 1. KUR Ritel. Untuk KUR Ritel, Modal usaha dengan plafond Rp. 5 Juta s/d Rp. 500 juta dapat di layani Kantor cabang BRI dan Kantor Cabang Pembantu. 2. KUR Mikro. Untuk KUR Mikro, Modal Usaha dengan plafond dibawah Rp. 5 juta, dapat dilayani oleh BRI Unit. 3. KUR Linkage. KUR Linkage, ditujukan untuk BKD, KSP/USP, BMT, LKM lainnya dapat dilayani di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Plafond kredit Rp. 5 Juta s/d Rp. 500 juta. Pinjaman LKM ke end user maksimal Rp. 5 juta. METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Bank BRI Kanca Tebing Tinggi Unit Sei Rampah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2013 sampai dengan selesai. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini dilakukan observasi dan wawancara.

dengan

cara



Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, menyusun data, mengalisa serta mengklasifikasikannya dan menginterpretasikan data sehingga dapat member gambaran yang jelas tentang suatu masalah yang sedang diteliti. HASIL DAN PEMBAHASAN B. Program Kredit Usaha Rakyat. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu jenis kredit yang terbentuk dari hasil kerja sama dengan pemerintah. Kredit ini diberikan melalui bank sebagai kreditur atau penyedia dana untuk masyarakat yang ingin membangun usaha sendiri. Karena merupakan bagian dari program kerja pemerintah maka pengucuran dana ini umumnya dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dimana Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan milik negara. KUR ini adalah kredit yang ditujukan bagi peminjam yang ingin merintis usaha sendiri tetapi masih dengan skala mikro, kecil dan menengah. Bank Rakyat Indonesia sendiri memiliki komitmen untuk untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitment itu adalah dengan dibukanya Kredit untuk Modal usaha bagi UMK dan koperasi yang disebut dengan KUR. KUR ini merupakan alternatif bagi Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi untuk mendapatkan modal usaha. Kendala yang seringkali dihadapi oleh pengusaha Kecil, Mikro dan Koperasi adalah masalah permodalan di dalam mengembangkan usahanya. KUR sendiri pertama kali diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007. Tujuan diluncurkannya KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi dan untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Sampai dengan akhir tahun 2006, jumlah unit UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia mencapai angka 48,8 juta unit usaha. Namun demikian, dari jumlah tersebut, yang telah memperoleh kredit dari perbankan hanya sekitar 39,06% atau 19,1 juta, sehingga sisanya

ISSN 2339-1723

sejumlah 29,7 juta sama sekali belum tersentuh perbankan. Dari sejumlah 48,8 juta UMKM tersebut ternyata 90 persennya adalah Usaha Mikro yang berbentuk usaha rumah tangga, pedagang kaki lima, dan berbagai jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, di mana pada skala inilah paling banyak menyerap tenaga kerja (pro job) dan mampu menopang peningkatan taraf hidup masyarakat (pro poor). Pada dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp 500 juta. Sumber dana adalah bank yang ditunjuk dengan tingkat bunga maksimum 16 persen per tahun. Persentase kredit yang dijamin adalah 70 persen dari alokasi total kredit yang disedikan oleh bank tersebut. Masa pinjam kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 tahun untuk investasi. Untuk agribisnis, bidang usaha yang layak adalah input produksi hingga penyediaan alat dan mesin pertanian, aktivitas on-farm, dan pengolahan dan pemasaran hasilhasil pertanian. Secara nasional penyaluran KUR banyak diarahkan ke sektor perdagangan, restoran dan hotel yang mencapai 55 % dari total penyaluran KUR diikuti dengan penyaluran ke sektor pertanian sebesar 27 % dan sektor lain sebesar 9 %. Ada tiga Skim yang dapat dilayani oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini yaitu: 1. KUR Ritel.Untuk KUR Ritel, Modal usaha dengan plafond Rp. 5 Juta s/d Rp. 500 juta dapat di layani Kantor cabang BRI dan Kantor Cabang Pembantu. 2. KUR Mikro.Untuk KUR Mikro, Modal Usaha dengan plafond dibawah Rp. 5 juta, dapat dilayani oleh BRI Unit. 3. KUR Linkage. KUR Linkage, ditujukan untuk BKD, KSP/USP, BMT, LKM lainnya dapat dilayani di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Plafond kredit Rp. 5 Juta s/d Rp. 500 juta. Pinjaman LKM ke end user maksimal Rp. 5 juta. C.

Syarat Pemberian Kredit Usaha Rakyat. Adapun persayaratan calon debitur UMKM dan koperasi yang dapat mengakses Kredit



Usaha Rakyat adalah individu (perorangan badan hukum), kelompok, koperasi yang melakukan usaha produktif dan memenuhi syarat antara lain : 1. Legalitas perorangan dan Badan Usaha Hukum, seperti : a. KTP dan Kartu Keluarga untuk individu, b. Surat Pengukuhan Instansi terkait Surat Keterangan Usaha dariLurah/Kepala Desa dan/atau akte Notaris untuk kelompok, c. AD/ART beserta perubahannya (4) Badan Hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk Koperasi. 2. Perijinan usaha : a. Untuk kredit dengan plafond sid Rp.100 juta, ijin usaha a.I. TDP, Slur, dan SITU dapat digantikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah, b. Pinjaman dengan Plafond di atas RP. 100 juta perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. UMKM dan Koperasi yang baru memulai usaha, minimal usahanya telah berjalan selama 6 bulan. Jenis kredit dan jangka waktu program KUR adalah : a. Kredit Modal Kerja jangka waktu maksimal 3 tahun b. Kredit Investasi jangka waktu maksimal 5 tahun (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2007). D.

Tahap-tahap pengajuan dan pemberian Kredit Usaha Rakyat. Adapun tahap-tahap dalam mengajukan permohonan KUR terhadap Bank Rakyat Indonesia antara lain adalah: 1. Calon debitur mengajukan permohonan KUR secara tertulis kepada pihak BRI Unit Sei Rampah. Calon debitur KUR datang ke kantor BRI Unit Sei Rampah, kemudian dengan dibantu oleh Customer Service, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon. Calon debitur. KUR diharuskan memenuhi

ISSN 2339-1723

persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan KUR. KUR diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Syaratsyarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Usaha. 2. Tahap Analisis Kredit/ Tahap Pemeriksaan Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan pinsip sebagai berikut: a. Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit, b. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satutransaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank, c. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet, penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek markup yang dapat merugikan bank, menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit, d. Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap



sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul, e. Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk. Bagaimanapun arahan diatas, tetap terbuka peluang bagi bank-bank untuk mengatur kebijakan kreditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri. BRI Unit Sei Rampah dalam melakukan analisis kredit pun mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis. Pada tahap pemeriksaan, setelah syaratsyarat dilengkapi, pihak BRI Unit Sei Rampah dalam hal ini Mantri (account officer) akan melakukan checking serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain: a) Mencocokan fotokopi bukti diri/ identitas lain sesuai dengan aslinya. b) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya: modal, pinjaman pada pihak lain,dll. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon

ISSN 2339-1723

debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak. c) Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur kredit usaha rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman. f. Tahap Pemberian Putusan Kredit. Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI Unit Sei Rampah akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan kredit usaha rakyat. Pada BRI Unit Sei Rampah, sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Unit BRI Unit Sei Rampah.



ISSN 2339-1723

E. Bagan Alir Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Permohonan Kredit

Tahap Peminjaman Kredit

Analisis Kredit

Tahap Pemberian Keputusan Kredit

Tahap Perjanjian Kredit

Tahap Pencairan Kredit

Persiapan Pencairan

Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR

Dalam Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit dapat dijabarkan sebagai berikut: Tahap akad kredit pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatangan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit. Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah:

Fiat Bayar

Pembayaran Pencairan KUR

1) Persiapan Pencairan. Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, Costumer Services mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut: a. Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KUR nya telah



mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya. b. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang c. Mengisi kuitansi pencairan KUR 2) Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR. Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit usaha rakyat, Customer Service harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, Customer Service meminta debitur untuk membaca dan memahami Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada kepala unit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehatihatian maka Customer Service mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Unit untuk di fiat bayar. 3) Fiat Bayar. Kepala Unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit usaha rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka kepala unit membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada teller dan berkas diserahkan pada customer service. 4) Pembayaran Pencairan KUR. Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh teller berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi. Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana kredit usaha rakyat, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat.

ISSN 2339-1723

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1. Analisis Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisa kredit, tahap pemberian keputusan kredit, tahap perjanjian kredit dan tahap pencairan kredit. 2. Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan secara tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu foto kopi KK dan foto kopi KTP kepada pihak BRI Unit Sei Rampah. Setelah syaratsyarat dilengkapi, BRI Unit Sei Rampah akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. BRI Unit Sei Rampah akan memberi keputusan atas permohonan kredit yang diajukan calon debitur. Setelah itu, kedua belah pihak menandatangani form yang berisi kesepakatan melakukan perjanjian kredit. 3. Bersamaan dengan penandatanganan itu pula, lahirlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Selanjutnya debitur menunggu waktu pencairan kredit sampai ada pemberitahuan dari pihak BRI Unit Sei Rampah. Pengaturan Hak dan Kewajiban yang Dimiliki Kreditur dan Debitur Atas Perjanjian Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah tertata. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kesepakatan dengan perjanjian baku yang telah diatur pada awal pengikatan perjanjian kredit. Salah satu hal yang diatur secara sepihak yaitu mengenai pembebanan jaminan terhadap KUR. Saran 1. Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Sei Rampah sebaiknya perlu mengkaji ulang penilaian aspek character dalam tahap peninjauan dan analisa kredit. Penilaian character seseorang sebaiknya tidak hanya dilakukan secara formalitas saja, tetapi perlu melakukan survey secara berkala untuk memperhatikan benar-benar keadaan calon debitur. 2. Pengaturan hak dan kewajiban yang dimiliki kreditur dan debitur atas perjanjian



pemberian kredit usaha rakyat (KUR) di BRI Unit Sei Rampah perlu diatur ulang mengenai klausula-klausula yang tercantum dalam perjanjian baku diawal agar tidak selalu memberatkan pihak debitur atas ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara keduanya, seperti tambahan kewajiban pembebanan jaminan kepada debitur yang tidak seharusnya. BRI Unit Sei Rampah harus melakukan pembaraun (updating) ketentuan internal dan pedoman secara berkesinambungan dalam hal penyempurnaan pelaksanaan KUR dan menghindari masalah-masalah yang timbul akibat pelaksanaan KUR. Updating meliputi beberapa hal, misalnya updating tehnis pemberian KUR, updating data debitur, dan sebagainya

ISSN 2339-1723

DAFTAR PUSTAKA

Admin. BRI Luncurkan Kredit Usaha Rakyat. http://www.ugm.ac.id. Diakses tanggal 6 Agustus 2013. Bakri, Arbie. Laporan Tentang Kredit Usaha Rakyat KUR. http://www.mail113 archieve.com. Diakses tanggal 6 Agustus 2013. Berian, Mei, Laoli. Prosedur Kredit Usaha Rakyat. http://www.depkop.go.id. Diakses tanggal 6 Agustus 2013. Retnadi, Djoko. Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan. http://www.bni.co.id. Diakses tanggal 26 Oktober 2013. Gusbud. Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Koperasi. http://manajemenkoperasi.blogspot.com. Diakses tanggal 3 November 2013. Supramono, Gatot. 2000. Perbankan dan Masalah Kredit. Jakarta: Djambatan. Suhardi, Gunarto. 2007. Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta: Kanisius. Hafidh, Asrom. Efektifitas Kredit Usaha Rakyat. http://www.kr.co.id. Diakses tanggal 26 Pebruari 2014. Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Prenada Media. Djumhana, Muhamad. 2000. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Munir Fuady. 1999. Hukum Perbankan Modern. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Firdaus, Rachmat, Ariyanti, Maya. 1993. Manajemen Perkreditan Bank Umum. Marimbo, R., C. 2008. Ayo ke Bank, Dapatkan Kredit UMKM. Jakarta: PT Elex Media Komputindo


ANALISIS PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK BRI KANCA TEBING TINGGI UNIT SEI RAMPAH

Recommend Documents