ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PARKIR SEBELUM DAN SESUDAH SWASTANISASI (Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya)
LISYE SILVIA BARLIANI 083403058
ABSTRACT The aim of the research is to know and to analyse the comparison of parking revenue in before and after privatization. The research was conducted at RSUD Tasikmalaya City, and the research object was the parking revenue. The data were analyse using t-test, to calculate statistic document used Microsoft exel 2007. Statistic metode that was used in the research was the testing of different of two average. This method is to know significant different between two variabel. Based on the result of the test, it is found that tcount < -t ½ α or > t ½ α is -3,723< -2,013. Ho was refused and Hi was accepted, so there are significant different between before and after peivatization in parking revenue in RSUD Tasikmalaya City.Seing from analizing of parking revenue in before and after privatization, the writer suggests KSO which is done by RSUD Tasikmalaya city and PT.Mandala not only increasing in revenue, but also improving in safety, tidiness and comfort of parking consumer in RSUD Tasikmalaya City.
Keyword : Parking Revenue, Before and After Privatization
Latar Belakang Penelitian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemberian otonomi daerah kepada daerah bertujuan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Kota Tasikmalaya sebagai salah satu daerah otonom, mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena wilayahnya terletak di pusat pertumbuhan wilayah Priangan
Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi (Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya) Lisye Silvia Barliani (Oktober, 2012) Timur. Banyak potensi yang didapat apabila pemerintah daerah berkreasi dan berinovasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, dimana salah satu faktor utama dalam rangka meningkatkan pembangunan masyarakat adalah seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima oleh daerah. Disini pemerintah harus inovatif, langkah-langkah kebijakan apa yang harus diambil. Melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dibidang pajak dan retribusi maka banyak cara yang bisa ditempuh, apakah melalui peningkatan penerimaan parkir yang sudah ada atau mencari sumber-sumber atau lokasi yang baru yang dapat digali sehingga pajak dan retribusi dapat dipacu secara maksimal. Sebagai pusat pertumbuhan bagi Kota Tasikmalaya sangatlah menguntungkan apabila pengelolaan dan penerimaan parkir dilakukan secara baik dan benar, tapi ironisnya mengapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah minim dibandingkan dengan potensi tersebut. Oleh karena itu, dengan suatu terobosan privatisasi atau swastanisasi pengelolaan parkir sebagai jalan keluar dalam mewujudkan dan memecahkan masalah perparkiran, Menurut Savas (1987 : 3) dalam privatization the key to better government, menjelaskan bahwa “privatization is the act of reducing the role of government, or increasing the role of the private sector, in an activity or in ownersship of assets.“ Artinya privatisasi adalah suatu tindakan atau aksi mengurangi peranan pemerintah, atau meningkatkan peranan sektor swasta dalam aktivitas atau dalam kepemilikan aset langkah privatisasi pengelolaan parkir yang sudah dilaksanakan di RSUD Kota Tasikmalaya dinilai sangat tepat karena berbagai keuntungan dan kelebihan yang dapat diraih diantaranya yaitu: 1.
Efisiensi anggaran,
2.
Menghilangkan kebocoran Pendapatan Aslli Daerah (PAD),
3.
Mengurangi beban biaya rutin pegawai, serta Dapat menciptakan persaingan diantara pengelola dan penerimaan parkir yang ada di Tasikmalaya, baik yang masih dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Masalah parkir dapat menjadi problema sosial bagi masyarakat di perkotaan. Tempat parkir kendaraan bermotor menjadi sangat penting dan mendesak, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya demi untuk melindungi, khususnya pengguna jasa parkir karena mereka berada pada posisi yang lemah.
Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi (Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya) Lisye Silvia Barliani (Oktober, 2012) Pemberian jasa parkir diberikan untuk kenyamanan dari masyarakat yang berkunjung ke pusat pusat perbelanjaan seperti toserba, tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan tempat tempat lain yang banyak dikunjungi yang ada di Kota Tasikmalaya. Rumah sakit merupakan suatu tempat pelayanan kesehatan yang secara nyata berpotensi untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam penerimaan parkir karena setiap hari jumlah pengunjung Rumah Sakit semakin meningkat. Dengan langkah langkah intensifikasi pengelolaan parkir, maka akan meningkatkan pendapatan dari daerah itu sendiri, apalagi pengelolaannya dilimpahkan kepada pihak swasta. Dengan diswastanisasikan diharapkan akan mendorong efisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan penerimaan parkir sebelum dan sesudah swastanisasi. Dengan cara membandingkan antara pemasukan hasil dari penerimaan parkir di RSUD Kota Tasikmalaya sebelum swastanisasi dan sesudah swastanisasi. Pada penelitian ini, penulis mengambil referensi dari penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian ini, penelitian yang penulis lakukan merujuk kepada penelitian terdahulu, antara lain: 1. Murlan Susanto (2010), mengkaji mengenai Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukan bahwa retribusi parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian ini lebih memfokuskan kepada retribusi parkir yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. Penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi membahas mengenai penerimaan parkir sebelum swastanisasi dan sesudah swastanisasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya. 2. Yuda Trisnawansah (2011), mengkaji mengenai Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan pengaruh kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada lokasi penelitian yaitu Di RSUD Kota Tasikmalaya, penulis membandingkan pendapatan sebelum swastanisasi dan sesudah swastanisasi mengenai parkir Di RSUD Kota Tasikmalaya. 3. Septian Dwi Kurniawan (2010), mengkaji mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak dan
Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi (Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya) Lisye Silvia Barliani (Oktober, 2012) Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukan bahwa pajak dan retribusi berpengaruh dan berperan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ponorogo, artinya bahwa pajak dan retribusi Di Kabupaten Ponorogo sangat potensial.
Identifikasi Masalah Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak di capai adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengelolaan parkir sebelum dan sesudah swastanisasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tasikmalaya 2. Untuk mengetahui perbandingan penerimaan parkir sebelum dan sesudah swastanisasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tasikmalaya. Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini
dapat digunakan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Kota Tasikmalaya dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya. Dan sebagai bahan referensi atau masukan bagi peneliti selanjutnya, khususnya untuk penyajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Rumah Sakit No.33 Tasikmalaya Tinjauan Pustaka Pengertian Retribusi Retribusi dapat dipandang sebagai hak ataupun kewajiban pemerintah daerah. Dipandang sebagai hak karena merupakan pembayaran atas jasa yang diberikan, dipandang sebagai kewajiban karena terdapat mekanisme imbal balik secara langsung. Toni Marsyahrul dalam pengantar Perpajakan (2005:2), menjelaskan mengenai pengertian retribusi sebagai berikut:“Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang Undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan oleh pemerintah.” Selanjutnya Pengertian retribusi Menurut UU 34/2000 “Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan
Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi (Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya) Lisye Silvia Barliani (Oktober, 2012) atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Defisini tersebut menunjukkan adanya imbal balik langsung antara pemberi dan penerima jasa.” Dalam Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi, retribusi didefinisikan sebagai: “Retribusi merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.” Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah sebagai bentuk balas jasa atas fungsi dan peran yang dijalankan oleh aparat Negara setempat. Salah satu retribusi yang memberikan pengaruh peningkatan pendapatan asli daerah yaitu retribusi parkir, yang dimaksud dengan retribusi parkir yaitu pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah. Adapun umumnya subjek dari retribusi parkir adalah pemakaian jasa atau masyarakat yang memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus misalnya pusat pertokoan dan pusat pembelanjaan. Sedangkan objek dari retribusi parkir adalah pelayanan penyediaan parkir ditepi jalan umum.
2.1.2
Pengertian Parkir Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir di tempat, dimana tempat itu mudah dicapai. Salah satu kemudahan itu adalah parkir di badan jalan. Parkir merupakan pelayanan publik yang diberikan oleh pihak pemerintah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban pengguna jalan di lalu lintas. Dengan adanya pelayanan publik berupa fasilitas parkir diharapkan lalu lintas menjadi tertib terkendali. Terdapat pengertian parkir yang diungkapkan oleh beberapa para ahli. Di bawah ini akan penulis kemukakan pendapat para ahli mengenai parkir sebagai berikut: Menurut A.S. Hornby dalam Oxford Advanced Learners’s Dictionary (2000:959) “Parking is the act of stopping a vehicle at a place and leaving it there for a period of time.” Artinya bahwa parkir merupakan suatu aksi memberhentikan suatu kendaraan pada suatu tempat dan meninggalkannya di sana dalam waktu tertentu. Sedangkan menurut buku peraturan lalu lintas (1997),“Pengertian parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung kendaraan atau kebutuhan.”
Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi (Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya) Lisye Silvia Barliani (Oktober, 2012)
Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengerrtian parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan.
Pengertian Pelayanan Publik Pelayanan publik diartikan, pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Kepmenpan no.63/KEP/M.PAN/7/2003 dalam buku reformasi pelayanan publik (2011), publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan peraturan perundang undangan. Dengan demikian pelayanan publik merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Menurut Fitzsimmons dalam Budiman (1996: 7) berpendapat bahwa terdapat lima indikator pelayanan publik yaitu: 1.
Reliability
Reliability ini ditandai dengan adanya pemberian pelayanan yang tepat dan benar sesuai dengan ketetntuan yang berlaku. 2.
Tangibles
Tangibles ini ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 3.
Responsiveness
Pada responsiveness ini ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat, 4.
Assurance
Assurance ini ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral yang memberikan pelayanan, empati, yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. 5.
Empati
Empati ini ditandai dengan tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.
Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi (Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya) Lisye Silvia Barliani (Oktober, 2012) Definisi Swastanisasi (Privatisasi) Menurut pendapat para ahli, terdapat beberapa pengertian mengenai privatisasi yaitu: Menurut Rian Nugroho dan Randi R. Wrihatnolo (2006) membahas mengenai privatisasi adalah: “Privatisasi adalah kebijakan yang multifaset atau banyak muka, secara ideologis bermakna meminimalisir peran Negara. Secara manajemen bermakna meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha dan meningkatkan nilai perusahaan. Secara anggaran, privatisasi dapat berarti mengisi kas Negara yang sedang “bolong”.” Sedangkan menurut Menurut Savas (1987 : 3) dalam privatization the key to better gogovernment, menjelaskan bahwa: “privatization is the act of reducing the role of government, or increasing the role of the private sector, in an activity or in ownersship of assets.“ Artinya privatisasi adalah suatu tindakan atau aksi mengurangi peranan pemerintah, atau meningkatkan peranan sektor swasta dalam aktivitas atau dalam kepemilikan aset. Dalam arti luas dikatakan bahwa privatisasi adalah kunci bagi keterbatasan dan kebaikan pemerintah : keterbatasan ukuran, ruang lingkup dan kekuasaan karena lembaga-lembaga masyarakat lain. kebaikan karena kebutuhan masyarakat dipenuhi secara lebih efisien, efektif dan berkeadilan. Dari beberapa pengertian privatisasi tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa privatisasi mengandung arti yaitu adanya transfer fungsi-fungsi dan asset yang dilaksanakan dan dimiliki pemerintah kepada sektor swasta. Dengan privatisasi atau swastanisasi, peran swasta semakin meningkat sedangkan peran publik makin berkurang. Ada empat faktor pendorong privatisasi sebagaimana disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut: Tabel 2.2 Faktor-Faktor Pendorong Privatisasi Faktor Pragmatic
Tujuan Pemerintahan lebih
baik
government)
Alasan yang Privatisasi dapat (better mengarahkan pelayanan publik yanglebih cost-effective
Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi (Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya) Lisye Silvia Barliani (Oktober, 2012) Ideological
Pemerintahan
yang Pemerintah terlalu besar,
lebih
(less terlalu kuat, terlalu
ramping
government)
mencampuri kehidupan masayarakat, sehingga berbahaya bagi demokrasi. Kebijakan pemerintah bersifat politis, oleh karena itu dengan sendirinya kurang memadai dibandingkan kebijakan yang ditetapkan melalui pasar bebas.
Comercial
More Business
Belanja pemerintah merupakan bagian terbesar dari ekonomi. Semua ini dapat dan seharusnya diselenggarakan oleh swasta. BUMN dan assetnya dapat digunakan oleh sektor swasta secara lebih baik.
Populist
Better Society
Penduduk mestinya memiliki banyak pilihan dalam pelayanan publik. Mereka harus diberdayakan untuk mendefinisikan dan menentukan kebutuhan umum.dan meletakan sense of community
Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi (Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya) Lisye Silvia Barliani (Oktober, 2012) melalui perhatian yang lebih pada keluarga, tetangga, lembaga keagamaan,dan kesukuan serta lembaga-lebaga voluntir dan kurang terhadap struktur birokrasi Sumber:http://www.scribd.com/doc/89032512/menilik;kinerja;privatisas
Kerja Sama Operasional (KSO) Kerja Sama Operasional atau KSO merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan untuk mendayagunakan asset dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau instansi. Menurut PSAK No. 39 Kerja Sama Operasional (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset atau hak usaha bersama yang dimiliki dan secara bersama sama menanggung resiko tersebut. Kerja sama dalam bentuk Kerja Sama Operasional (KSO) atau Built Operational Transfer (BOT) merupakan salah satu solusi untuk penerapan tekhnologi informasi. Kerja Sama Operasional (KSO) ini didasarkan atas waktu kerjasama (by time), sehingga masa berakhirnya KSO adalah setelah masa kerjasama yang disepakati berakhir. Karakteristik KSO adalah pengusaha berusaha memperoleh dana dan atau asset yang mencukupi untuk melakukan investasi yang diinginkan, dan untuk memperoleh sinergi dari aliansi strategi atau membagi resiko investasi dengan perusahaan lain. KSO memiliki unsur keterbatasan seorang pengusaha untuk memanfaatkan dana dari institusi keuangan yang ada, atau memiliki kesulitan dalam perolehan sumber daya atau hak uusaha tertentu.
Pengertian PAD Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 ayat 18 bahwa: “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.” Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang
Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi (Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya) Lisye Silvia Barliani (Oktober, 2012) sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (penjelasan UU No.3 Tahun 2004). Berdasarkan pandangan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
Kerangka Pemikiran Otonomi daerah menurut Undang Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemberian otonomi daerah kepada daerah bertujuan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna meningkatkan efisiensi. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah harus mempunyai motivasi yang tinggi dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan bagi daerah tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yaitu dengan cara
intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dibidang pajak dan retribusi. “Intensifikasi berasal dari kata intensif yang berarti sungguhsungguh (giat secara mendalam) untuk memperoleh efek secara maksimal, terutama untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam waktu yang singkat“ (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989:233). Sedangkan “Ekstensifikasi berasal dari kata ekstensif yang berarti bersifat menjangkau secara luas” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989:335). Untuk mengembangkan potensi yang ada Di RSUD Kota Tasikmalaya, maka pihak Rumah Sakit menggunakan cara intensifikasi dalam pengelolaan parkir dengan mengoptimalkan tempat yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tasikmalaya karena salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama Kota Tasikmalaya yaitu bersumber dari pajak dan retribusi, terutama dari retribusi parkir. Kota Tasikmalaya sebagai daerah kota yang sangat
berpotensi, karena Kota
Tasikmalaya sebagai pusat pertumbuhan, perdagangan dan sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pembangunan Di Wilayah Priangan Timur. Selanjutnya sebagai pusat pertumbuhan, maka akan terjadi banyaknya kunjungan dari daerah sekitar dan berdampak terhadap meningkatnya jumlah kendaraan yang berkunjung Ke Kota Tasikmalaya. Dimana apabila pengelolaan parkir tidak dilaksanakan secara professional, akan berdampak pada
Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi (Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya) Lisye Silvia Barliani (Oktober, 2012) kemacetan lalu lintas. Pengelolaan parkir tidaklah mudah dan sederhana, tetapi memerlukan penanganan yang serius dan secara professional. “Parkir adalah tempat menempatkan atau mangkal dengan memberhentikan kendaraan pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.” (Warpani:1998). Sedangkan A.S. Hornby dalam Oxford Advanced Learners’s Dictionary (2000:959) menjelaskan “Parking is the act of stopping a vehicle at a place and leaving it there for a period of time.” Artinya bahwa parkir merupakan suatu aksi memberhentikan suatu kendaraan pada suatu tempat dan meninggalkannya di sana dalam waktu tertentu. Selama ini pengelolaan parkir belum maksimal, privatisasi atau swastanisasi adalah suatu terobosan baru guna menciptakan efisiensi anggaran daerahnya, hal ini terlihat dalam tabel 4.1 tentang Penerimaan Parkir Sebelum Swastanisasi selama 24 bulan tahun 2008-2009 dan tabel 4.2 tentang Penerimaan Parkir Sesudah Swastanisasi selama 24 bulan tahun 20102011. Pengelolaan parkir oleh pihak swasta tentunya sangat menguntungkan karena disamping meringankan tugas pemerintah, swastanisasi juga dapat menekan beban-beban seperti beban biaya rutin pegawai dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana parkir, disamping itu juga dapat diperoleh berbagai manfaat sosial lainnya seperti: ketertiban parkir, keamanan, dan persaingan diantara pengelola parkir tersebut. Bila dibandingkan pendapatan retribusi parkir sebelum dan sesudah di privatisasi, sangatlah jauh berbeda atau meningkat, setelah diperhitungkan dari sisi pendapatan dikurangi dengan biaya biaya pegawai dan biaya biaya pemeliharaan sarana parkir itu sendiri terdapat peningkatan yang sangat fantastis dimana setelah dikelola oleh pihak swasta, maka realisasi pendapatan retribusi parkir meningkat tajam kurang lebih sebesar 200%, inipun belum ditingkatkan pengelolaan secara maksimal baik dari sisi evaluasi dan pengawasan. Memang bila dihitung secara makro pengelolaan rumah sakit dapat dikatakan sangat relative kecil tetapi penulis berharap karya tulis ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi semua pihak khususnya pemerintah Kota Tasikmalaya dalam aplikasi pengelolaan parkir di wilayah wilayah zona parkir lainnya.
Untuk itu di Kota
Tasikmalaya sudahlah tepat apabila dilaksanakan swastanisasi parkir. “Privatisasi adalah kebijakan yang multifaset atau banyak muka, secara ideologis bermakna meminimalisir peran Negara. Secara manajemen bermakna meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha dan meningkatkan nilai perusahaan.” (Rian, Randi:2006) Selain itu, menurut Frank Keefe mantan sekertaris administrasi dan keuangan di Massachusetts dalam buku Mewirausahakan Birokrasi (1996:41) mengungkapkan bahwa: “ Menjalin konrak dengan penjual jasa swasta adalah lebih murah, lebih efisien, lebih otentik, lebih fleksibel dan lebih adaptif.” Retrbusi parkir merupakan Pendapatan Asli Daerah yang sangat berpotensi di Kota
Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi (Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya) Lisye Silvia Barliani (Oktober, 2012) Tasikmalaya.“Retribusi merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.” (UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi) Dengan privatisasi atau swastanisasi selain memberi keuntungan dari segi pengelolaan juga dapat meningkatkan penerimaan dari retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya. Pengelolaan parkir yang lebih teratur akan menurunkan biaya pengelolaan parkir, sehingga penerimaan dari sektor parkir akan lebih meningkat. Dengan adanya swastanisasi atau privatisasi, diharapkan pengelolaan parkir akan lebih baik dan penerimaan parkir akan lebih besar sehingga dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu dengan memberikan peran terhadap pihak swasta baik itu melalui asas kemitraan (parnertship) maupun swastanisasi (David Osborne, Ted Gaebler 2007:19) diharapkan terjadinya efisiensi anggaran, mengurangi kebocoran anggaran, menekan biaya rutin pegawai, persaingan diantara pengelola parkir, keamanan dan ketertiban.
Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis dapat menarik suatu hipotesis bahwa: “Terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah swastanisasi pada penerimaan parkir di RSUD Kota Tasikmalaya.”
Objek Penelitian Objek penelitian kali ini adalah Analisis perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi dimana penulis mengambil objek penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tasikmalaya.
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam
usulan penelitian ini adalah metode
deskriptif komparatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu pendekatan yang membahas dan menganalisa masalah berdasarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di objek yang diteliti. Menurut Sudjana, Nana (2009:52),”Masalah penelitian yang tepat dikaji melalui metode deskripstif biasanya berkenaan dengan bagaimana kondisi, proses, karakteristik, hasil dari suatu variabel.” Sehingga metode deskriptif analisis sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.
Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi (Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya) Lisye Silvia Barliani (Oktober, 2012) Operasionalisasi Variabel Berdasarkan judul dari penelitian ini yaitu “ Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi.”, maka penulis mengungkapkan beberapa pengertian variabel yang dioperasikan yaitu sebagai berikut: a.
Variabel Independent (X) Variabel independen adalah suatu variabel bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi dan tidak tergantung pada variabel lain atau variabel yang berdiri sendiri. Variabel Independen dalam penelitian ini terdiri dari: Variabel X1 yaitu penerimaan
parkir senelum swastanisasi, adalah
penerimaan parkir sebelum pemerintah melimpahkan pengelolaan parkir kepada pihak swasta. Variabel X2 yaitu penerimaan parkir sesudah swastanisasi, adalah penerimaan parkir setelah pihak pemerintah melimpahkan pengelolaan parkir kepada pihak swasta.
Prosedur Pengumpulan Data Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan maka dibutuhkan data dan informasi yang mendukung penelitian ini. Untuk itu penulis mengumpulkan data berupa: a.
Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data dimana penelitian ini dilaksanakan.
b.
Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.
Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan melakukan Pendekatan kuantitatif yang digunakan yaitu mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara denagn menggunakan metode uji beda rata-rata untuk mengetahui adanya perbedaan penerimaan sebelum dan sesudah swastanisasi pada penerimaan parkir di RSUD Tasikmalaya. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
1.
Formulasikan H0 dan Ha H0 : µ1 = µ2
: Tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah swastanisasi pada penerimaan parkir di RSUD Tasikmalaya.
Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi (Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya) Lisye Silvia Barliani (Oktober, 2012) Ha : µ1 ≠ µ2
: Terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah swastanisasi pada penerimaan parkir di RSUD Tasikmalaya.
Keterangan : µ1 : rata-rata hasil penerimaan parkir sebelum swastanisasi di RSUD Tasikmalaya. µ2 : rata-rata hasil penerimaan parkir setelah swastanisasi di RSUD Tasikmalaya. Metode pengujian statistik yang dipakai adalah perbedaan dua rata rata yaitu pengujian untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua variable yang diuji, yang berarti bahwa populasi yang dari mana sampel-sampel itu diambil mempunyai ratarata yang tidak sama. Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Swastanisasi Parkir di RSUD Kota Tasikmalaya Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan dan penerimaan parkir sebelum dan sesudah swastanisasi terdapat perbedaan baik itu dari segi kuantitatif dan kualitatif. Dari segi kualitatif, pengelolaan parkir setelah swastanisasi lebih tertib, sedangkan segi kuantitatif pemerintah daerah menerima hasil yang lebih besar dibandingkan sebelum swastanisasi.
Pengelolaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi di RSUD Kota Tasikmalaya Rumah sakit sebagai bagian dari sistem pemberi pelayanan masyarakat, mempunyai peran dalam melaksanakan pelayanan yang mencakup berbagai pelayanan professional yang diberikan oleh tenaga professional pula. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan parkir untuk menampung parkir kendaraan pengunjung. Salah satu sistem pengelolaan parkir yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan cara swastanisasi pengelolaan parkir. Dengan diswastanisasikan, pengelolaan parkir lebih rapi, keamanan terjamin, pelayanan kepada pengunjung meningkat karena lahan parkir difasilitasi oleh pihak ketiga. Fasilitas yang disediakan oleh pihak ketiga (PT Mandala) yaitu : a. kamera CCTV; b.portal otomatis masuk parkir; c. kartu parkir; d. sistem komputerisasi nomer kendaraan; e. garis marka parkir; f. portal otomatis keluar parkir. Semua fasilitas yang ada dikelola oleh pihak swasta (PT Mandala) dan dioperasikan oleh 30 tenaga kerja operasional parkir. Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut terdapat berbagai keuntungan yang dialami oleh seluruh pengguna parkir baik itu para karyawan RSUD, pengunjung dan masyarakat di sekitar RSUD Tasikmalaya. Keuntungan yang diperoleh diantaranya:
Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi (Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya) Lisye Silvia Barliani (Oktober, 2012) a.
Dengan adanya kamera CCTV maka dapat menekan pencurian kendaraan bermotor, sehingga keamanan dan ketertiban lebih meningkat.
b.
Portal otomatis masuk parkir berfungsi untuk mendata kendaraan yang masuk ke lahan parkir RSUD Tasikmalaya.
c.
Kartu parkir sebagai kartu identitas pemilik kendaraan yang berkunjung ke RSUD Tasikmalaya.
d.
Sistem komputerisasi parkir berfungsi sebagai alat untuk mendata kendaraan yang masuk dan keluar lahan RSUD Tasikmalaya. Selain itu sebagai alat keamananan, apabila kendaraan yang keluar tidak memiliki identitas (kartu parkir) maka pengguna kendaraan tersebut harus diperiksa lebih lanjut.
e.
Garis marka parkir berfungsi sebagai alat untuk memberikan batas parkir kendaraan sehingga lahan parkir RSUD Tasikmalaya tertata rapi dan tertib.
f.
Portal otomatis keluar parkir berfungsi sebagai alat untuk mendata kendaraan yang keluar sekaligus sebagai alat keamanan bagi pengguna kendaraan yang menggunakan lahan parkir di RSUD Tasikmalaya.
Analisis Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi di RSUD Kota Tasikmalaya Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji pada tabel 4.1., menunjukan penerimaan parkir sebelum swastanisasi di RSUD Kota Tasikmalaya, yaitu tahun 2008 dan 2009. Penerimaan parkir sebelum swastanisasi pada tahun 2008 dan 2009 masih rendah yaitu dengan jumlah penerimaan selama dua tahun sebesar Rp.66.046.000 dan dengan rata-rata penerimaan per bulan sebesar Rp.2.751.916,667. Penerimaan parkir yang masih rendah tersebut dikarenakan sistem parkir sebelum swastanisasi di RSUD Kota Tasikmalaya yang belum sistematis. Banyak kendaraan yang tidak membayar parkir dan banyak kebocoran lainnya yang menyebabkan penerimaan parkir menyusut. Hal ini dikarenakan tenaga kerja parkir yang kurang dan sistem parkir yang tidak bisa mengontrol kendaraan yang masuk dan keluar. Sehingga penerimaan parkir tidak menghasilkan penerimaan yang optimal. Sistem swastanisasi parkir di RSUD Kota Tasikmalaya telah diberlakukan pada tahun 2010 dan 2011. Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji pada tabel 4.2., menunjukan penerimaan parkir sesudah swastanisasi di RSUD Kota Tasikmalaya. Penerimaaan parkir sesudah swastanisasi pada tahun 2010 dan 2011 menununjukan kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan penerimaan parkir sebelum swastanisasi (2008-2009). Penerimaan parkir
Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi (Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya) Lisye Silvia Barliani (Oktober, 2012) selama tahun 2010 dan tahun 2011 atau sesudah swastanisi adalah Rp. 80.484.000 dengan rata-rata perolehan penerimaan parkir per bulan sebesar Rp. 3.353.500. Kenaikan penerimaan parkir sesudah swastanisasi dikarenkan oleh sistem parkir yang terkontrol dan tenaga kerja yang berkualitas dan cukup untuk mengelola potensi parkir di RSUD Tasikmalaya. Sistem pendataan kendaraan dengan menggunakan pos portal otomatis masuk-keluar parkir meningkatkan penerimaan parkir karena dengan pendataan kendaraan dapat menghindari kendaraan yang tidak membayar parkir. Kendaraan masuk ke lahan parkir melewati pos portal otomatis masuk parkir, lalu petugas mendata kendaraan dan petugas memberikan kartu parkir kepada pengguna parkir. Apabila kendaraan keluar lahan parkir, maka kendaraan harus melewati pos portal otomatis keluar parkir. Di pos tersebut pengguna kendaraan memberikan kartu parkir dan uang jasa parkir. Dengan sistem tersebut tidak ada kendaraan yang tidak membayar uang jasa parkir.
Sehingga penerimaan parkir lebih
meningkat dibandingkan sebelum swastanisasi. Berikut ini adalah persentase kenaikan penerimaan parkir sebelum dan sesudah swastanisasi: Tabel 4.3. Persentase Kenaikan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi di RSUD Kota Tasikmalaya
No.
Status
Jumlah
Rata-rata
1.
Sebelum Swastanisasi
Rp66.046.000
Rp2.751.916,667
2.
Sesudah Swastanisasi
Rp80.484.000
Rp3.353.500,000
% 21,861 %
Dari tabel persentase kenaikan penerimaan parkir sesudah dan sebelum swastanisasi di RSUD Kota Tasikmalaya, maka dapat disimpulkan bahwa sesudah diswastanisasikan penerimaan parkir terdapat kenaikan sebesar 21,861 persen dari penerimaan sebelum swastanisasi. Untuk mengetahui perbedaan yang nyata (signifikan) antara perhitungan penerimaan parkir di RSUD Tasikmalaya sebelum dan sesudah swastanisasi dilakukan pengujian hipotesis dua arah dengan menggunakan uji beda selisih rata-rata yaitu dengan t-test. Setelah diperoleh hasil penelitian, langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis, untuk lebih jelasnya hipotesis tersebut penulis kemukakan sebagai berikut: H0 : µ1 = µ2
: Tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah
Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi (Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya) Lisye Silvia Barliani (Oktober, 2012) swastanisasi pada penerimaan parkir di RSUD Tasikmalaya. Ha : µ1 ≠ µ2
:
Terdapat
perbedaan
antara
sebelum
dan
sesudah
swastanisasi pada penerimaan parkir di RSUD Tasikmalaya. Keterangan : µ1 : rata-rata hasil penerimaan parkir sebelum swastanisasi di RSUD Tasikmalaya. µ2 : rata-rata hasil penerimaan parkir setelah swastanisasi di RSUD Tasikmalaya. Berdasarkan hasil pengujian dua arah terhadap hipotesis yang diajukan dengan menggunakan uji beda selisih rata-rata, diperoleh thitung Penerimaan Parkir di RSUD Tasikmalaya sebesar -3,723. Harga thitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga ttabel . Untuk tingkat signifikan 5%, uji dua pihak dengan df= (n1+n2-2)=24+24-2=46, maka berdasarkan tabel titik persentase distiribusi t seperti yang tercantum pada lampiran hasil statistik diperoleh harga ttabel sebesar 2,013. Berdasarkan hasil pengujian α=5%, ternyata t hitung < -t ½ α atau > t ½ α yaitu -3,723< -2,013. Hal ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Parkir di RSUD Tasikmalaya sesudah dan sebelum Swastanisasi. Adanya kerjasama dengan pihak swasta (swastanisasi) tentu sangat menguntungkan, karena swastanisasi atau privatisasi sendiri merupakan suatu tindakan mengurangi peranan pemerintah. Selain itu, pihak swasta lebih profesioanal dalam mengelola parkir di RSUD Kota Tasikmalaya dengan adanya swastanisasi dapat mengurangi beban pengelolaan dan biaya rutin pegawai dan pihak swasta mampu mengefisienkan dan mengefektifkan potensi parkir yang ada. Sebelum diswastanisasikan, keadaan parkir belum tertata rapih karena pengelolaan parkir yang dilakukan kurang maksimal. Adanya kerjasama dengan pihak swasta (swastanisasi) banyak manfaat yang di dapat diantaranya efisiensi anggaran, mencegah kebocoran anggaran dan mengurangi biaya rutin pegawai. Sehingga penerimaan parkir di RSUD meningkat secara signifikan.
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian analisis, dan pembahasan yang dikemukakan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 1.
Dengan diswastanisasikan pengelolaan parkir lebih rapi, keamanan terjamin, pelayanan kepada pengunjung meningkat karena lahan parkir difasilitasi oleh pihak ketiga. Fasilitas parkir yang disediakan adalah sebagai berikut: a) kamera CCTV, b) portal otomatis masuk parkir, c) kartu parkir, d) sistem komputerisasi nomer kendaraan, e)
Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi (Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya) Lisye Silvia Barliani (Oktober, 2012) garis marka parkir, f) portal otomatis keluar parkir. 2.
Penerimaan parkir sebelum dan sesudah swastanisasi Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tasikmalaya terdapat perbedaan yang signifikan. Dilihat dari persentase kenaikan penerimaan parkir sebelum dan sesudah swastanisasi Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tasikmalaya terdapat kenaikan sebesar 21,861 persen dari penerimaan sebelum swastanisasi.
Saran Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan RSUD Kota Tasikmalaya, PT Mandala Parking dan maupun peneliti selanjutnya. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pihak Rumah Sakit harus senantiasa melakukan evaluasi apakah kesepakatan itu masih layak untuk ditingkatkan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan parkir Di RSUD Kota Tasikmalaya, Selain itu diperlukan evaluasi dan pengawasan secara kontinue dari pihak Rumah Sakit terkait dengan pengembangan serta kemajuan untuk upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Kerja Sama Operasional (KSO) yang dilaksanakan tidak hanya mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata tetapi harus senantiasa diperhatikan kebersihan ketertiban dan keindahan serta aspek keamanan, kenyamanan, dan keasrian para pengguna parkir khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tasikmalaya dengan mengoptimalkan potensi parkir yang ada.. Hal ini dalam rangka memberikan kepuasan bagi pengguna parkir Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tasikmalaya.
Referensi: Arpan. (2011). Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Dinas Perhuubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Taikmalaya. Universitas Siliwangi: Tasikmalaya. Dagun,M Save (2005). “Kamus Besar Ilmu Pengetahuan.” Jakarta: Goloriwu. Hornby, A.S (2000). Oxford Advanced Leaner’s Dictionary. Newyork: Oxford University Prast. Kurniawan, D. Septian. (2010). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Universitas Islam Negeri: Ponorogo.
Analisis Perbandingan Penerimaan Parkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi (Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya) Lisye Silvia Barliani (Oktober, 2012) Lee
dan Anas. (1992). Gambaran Umum www.proquest.com/pqdweb. [19 Juni 2012].
Swastanisasi.
[online].
Tersedia:
Marsyahrul Tony. (2005). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Cikal Sakti. Nugroho Rianto. (2006). Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: Elex Media Komputindo.” Osborne, David. dan Peter Plastrik. (2001). Memangkas Birokrasi-Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha. Revisi II. Jakarta: Teruna Graficia Osborne, David. dan Ted Gaebler. (1996). Mewirausahakan Birokrasi-Reinventing Government. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya, (2012). MoU Pengelolaan PArkir Sebelum dan Sesudah Swastanisasi. RSUD Kota Tasikmalaya Sinambela, Poltak Lijan. (2011). Reformasi Pelayanan Publik-Edisi Revisi VI. Jakarta: Bumi Aksara. Sudjana. (1996). Metoda Statistika Edisi ke.6 Bandung: Tarsito. Sugianto. (2007). Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah). Jakarta: Cikal Sakti. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Undang Undang RI No. 28 Tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 pasal 157, tentang sumber sumber pendapatan asli daerah. Undang-Undang RI No.33 Tahun 2004, perubahan atas Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang RI No.34 Tahun 2000, pengganti Undang-Undang RI No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Trisnawansyah, Yuda. (2011). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Universitas Siliwangi: Tasikmalaya.
