ANALISIS PENGARUH SUBSIDI PUPUK, KREDIT PANGAN, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH ATAS INFRASTRUKTUR TERHADAP KETAHANAN PANGAN JAWA TENGAH

Analisis Pengaruh Subsidi Pupuk, Kredit Pangan, dan Pengeluaran Pemerintah Atas Infrastruktur Terhadap Ketahanan Pangan Jawa Tengah (Ridwan Kurniawan Kapindo)

ANALISIS PENGARUH SUBSIDI PUPUK, KREDIT PANGAN, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH ATAS INFRASTRUKTUR TERHADAP KETAHANAN PANGAN JAWA TENGAH Ridwan Kurniawan Kapindo (C2B006062) Dosen Pembimbing oleh Prof. Dr. H. Purbayu Budi Santosa, MS. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang ABSTRACT The aims of this study is to analyze how manure subsidy, food credit, and government’s expenditure on infrastructure influence food security of Central Java. Food security was illustrated by the availability of energy and protein, and the consumption of energy and protein. This study used time series data from first quarter of 2002 until fourth quarter of 2009. The channeling of food credit face resistance because the conditions that specified by banks was difficult. The implementation of subsidy and government expenditure have internal and external problem. This study used Error Correction Model (ECM). The model was expected to explain the short and long term behavior. This study use four model to examine the influence of the three independent variable that used. The results indicated that manure subsidy has positive and significant effect to energy and protein availability in the short term, and has negative and significant effect to energy and protein consumption in the short term. Food credit has negative and significant effect to protein availability in the short term and energy consumption in the long term. Government’s expenditure on infrastructure has negative and significant effect to energy consumption in the long term. Keywords : food security, manure subsidy, food credit, government’s expenditure on infrastructure, Error Correction Model

1


terjadi karena ketiadaan akses atas

1. PENDAHULUAN

pangan, Pangan merupakan hal yang sangat

penting

karena

bahkan

ketika

produksi

pangan berlimpah. Kasus seperti itu

merupakan

terjadi juga di Indonesia, yaitu di Nusa

kebutuhan dasar manusia, sehingga

Tenggara

Barat

kecukupan pangan bagi setiap orang

lumbung

pangan

setiap waktu merupakan hak asasi

kerawanan pangan

yang layak dipenuhi. Permintaan akan

Menurut

yang

merupakan

namun

Dewan

terjadi

Ketahanan

pangan, yang merupakan kebutuhan

Pangan (2006), inti persoalan dalam

dasar, akan terus meningkat seiring

mewujudkan ketahanan pangan di

dengan

tingkat

perkembangan

jumlah

nasional

beberapa

tahun

penduduk dan peningkatan kualitas

belakangan ini adalah pertumbuhan

hidup.

permintaan pangan yang melebihi

Berdasarkan

hal

tersebut,

masalah ketahanan pangan sasaran

pertumbuhan

utama

Permintaan pangan meningkat seiring

kebijakan

pangan

bagi

pemerintah suatu Negara Di

Indonesia,

penyediaannya.

dengan laju pertumbuhan penduduk, dan

pertumbuhan ekonomi dan daya beli

konsep ketahan pangan terdapat pada

masyarakat serta perubahan selera.

Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun

Sedangkan masalah kapasitas produksi

1996,

bahwa

terkendala oleh kompetisi pemanfaatan

ketahanan pangan merupakan kondisi

lahan dan menurunnya kualitas sumber

terpenuhinya kebutuhan pangan bagi

daya alam. Masalah di atas dapat

rumah tangga yang tercermin dari

berdampak pada peningkatan impor

tersedianya pangan secara cukup, baik

pangan untuk memenuhi ketersediaan

dari jumlah maupun mutunya, aman,

pangan. Pada tataran rumah tangga,

merata dan terjangkau.

pemantapan

yang

Amartya (2008)

definisi

menyatakan

Sen

dalam

mengungkapkan

ketidaktahanan

pangan

ketahanan

pangan

Lassa

terkendala oleh besarnya proporsi

bahwa

kelompok masyarakat yang memiliki

seringkali

daya beli rendah ataupun yang tidak

1

3

memiliki akses atas pangan karena

bertanggung

berbagai

penyelenggaran ketahanan pangan di

sebab,

sehingga

mereka

jawab

mengalami kerawanan pangan yang

wilayahnya

kronis.

memperhatikan

Dapat

bahwa

ditarik

masalah

pemantapan

kesimpulan

utama

dengan

pedoman,

norma,

standar, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Jelas bahwa perlu

Indonesia adalah penyediaan pangan

adanya pengamatan secara regional

dan

tentang kasus ketahanan pangan dan

pangan

pangan

masing-masing

di

akses

ketahanan

dalam

terhadap

oleh

seluruh

penduduk.

kebijakan ketahanan pangan, sehingga

Pembangunan

ketahanan

penelitian ini akan meneliti kondisi

pangan tidak cukup hanya dengan

ketahanan

memperhatikan

provinsi di Indonesia.

nasional.

kinerja

di

Adanya

tingkat

perbedaan

pangan

di

salah

satu

Jawa Tengah merupakan salah

permasalahan potensi dan sumber daya

satu

di tiap daerah mengharuskan kebijakan

perekonomiannya memiliki basis yang

pangan terutama mengenai ketahanan

cukup kuat pada sektor pertanian.

pangan

Sektor

tidak

bisa

dilihat

secara

provinsi

di

Indonesia

petanian

yang

memberikan

nasional saja, tapi perlu dilihat secara

kontribusi tertinggi kedua bagi PDRB

spesifik antar daerah agar kebijakan

Jawa Tengah dengan sumbangan rata-

dan

rata adalah 19 sampai 20 persen dan

program-program

yang

dilaksanakan efektif, tepat sasaran, dan

hampir

berdampak nyata.

peningkatan PDRB sektor pertanian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 tahun 2002 tentang

setiap

tahun

terjadi

Jawa Tengah. Gejolak harga pangan akan

ketahanan pangan dalam Bab VI Pasal

mempengaruhi

13 ayat 1 tertulis menyatakan bahwa

berdampak negatif terhadap daya beli

Pemerintah

konsumen

Provinsi,

Pemerintah

Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan

dan

inflasi

petani

sehingga

produsen,

sehingga menghambat rumah tangga

4

untuk

mengakses

pangan

yang

dibutuhkan.

Jawa

Timur.

kemiskinan

Inflasi

bahan

pangan

yang

Dengan

seperti

penduduk

yang

tingkat

itu,

jumlah

kurang

mampu

terjadi di empat kota besar di Jawa

mengakses pangan masih banyak.

Tengah tergolong tinggi, yaitu hampir

Ditambah dengan tingkat inflasi bahan

selalu diatas 10% dan rata-rata selalu

pangan

lebih

kemampuan

tinggi

dibandingkan

inflasi

yang

setinggi rumah

itu,

maka

tangga

untuk

secara umum tiap tahunnya (BPS,

mengakses pangan dinilai masih belum

berbagai terbitan.

baik dan kurang merata.

Tingginya tingkat inflasi bahan

Fenomena-fenomena

pangan berarti menggambarkan bahwa

pangan

tingkat harga tinggi. Tentunya ini

menuntut

mempengaruhi

aksesibilitas

secara

produsen dan konsumen domestik

ekonomi

penduduk,

dimana

dapat

yang

tingkat

diharapkan

mampu

mempercepat

kesejahteraannya rendah akan sulit

tercapainya

tujuan

pembangunan

untuk

nasional.

oleh

penduduk

memenuhi

kebutuhan

konsumsinya.

dan

kemiskinan

produk

peran

di

atas

pemerintah

agar

dilindungi.

Peran

Peran

pemerintah

tersebut

untuk

melindungi produsen dan konsumen

Berdasarkan data BPS, jumlah

domestik tersebut diharapkan mampu

penduduk miskin di Jawa Tengah dari

menstabilkan harga pangan yang dapat

tahun 2002 hingga 2009 mengalami

yang

penurunan.

kebijakan

Persentase

penduduk

dapat

dilakukan

harga

pangan

melalui agar

miskin Jawa Tengah pada tahun 2002

mengurangi ketidakpastian petani dan

adalah

menjamin harga pangan menjadi lebih

23,06%

atau

sejumlah

7.308.330, sedangkan pada tahun 2009

stabil bagi konsumen.

yaitu 17,72% atau 5.725.700 orang. Namun,

secara

nasional

jumlah

Menurut Ellis dalam Ilham et al (2006), kebijakan harga pangan

penduduk miskin di Jawa Tengah

yang

merupakan

upaya

untuk

selalu berada di urutan kedua setelah

menstabilkan harga pertanian, dapat

5

dilakukan melalui berbagai instrumen,

menyebabkan menurunnya aktivitas

yaitu

lahan, serta semakin sedikitnya waktu

kebijakan

kebijakan

nilai

perdagangan, dan

yang digunakan rumah tangga tani

subsidi, serta intervensi langsung.

untuk usaha taninya. Berarti akan

Selain melalui kebijakan harga, secara

menekan produktivitas bahan pangan.

tidak langsung stabilisasi harga dapat

Jadi, susbidi pupuk yang seharusnya

juga

kebijakan

dapat membuat harga pupuk lebih

pemasaran output dan kebijakan input.

murah dan dapat dijangkau petani

Kebijakan input antara lain berupa

masih perlu dilakukan, hanya saja

subsidi harga sarana produksi yang

perlu dikaji apakah subsidi yang

diberlakukan

terhadap

dilakukan selama ini sudah membantu

pupuk, benih, pestisida dan kredit

petani yang pada akhirnya mendukung

pertanian.

ketahanan pangan.

dilakukan

tukar,

pajak

melalui

pemerintah

Menurut Purbayu Budi Santosa

Petani

di

Indonesia

pada

(2010), subsidi pupuk yang dilakukan

umumnya juga menghadapi masalah

selama ini lebih menguntungkan pihak

dalam permodalan karena sebagian

pabrik

diberikan

besar petani di Indonesia adalah petani

pabrik.

gurem yang bersifat subsisten. Untuk

Permasalahan tersebut juga disebabkan

mengatasi masalah tersebut, selama

struktur pasar pupuk yang bersifat

lebih dari empat dekade, pemerintah

oligopoli, permainan dalam distribusi

menyalurkan kredit program/bantuan

pupuk,

modal bagi petani dan pelaku usaha

karena

langsung

subsidi

kepada

dan

pihak

lemahnya

penegakan

hukum.

tani.

Namun demikian, bukan berarti subsidi

pupuk

menjadi

tidak

Kredit dimulai

dari

program

pemerintah

Bimas

(Bimbingan

diperbolehkan. Berdasarkan penelitian

Massal), kemudian diganti dengan

Dewi

dalam

KUT (Kredit Usaha Tani). Namun

Purbayu Budi Santosa (2010), harga

dalam pelaksanaannya, Bimas dan

pupuk

KUT mengahadapi berbagai masalah

Ratna

yang

Sjari

(2005)

semakin

tinggi

6

antara lain, tingginya tunggakan dan

pembangunan pertanian. Kredit dapat

penyelewengan kredit sehingga pada

membantu

tahun 2000 diganti dengan KKP

modal,

(Kredit Ketahanan Pangan). Berbeda

pada tengkulak, dan menjadi insentif

dengan Bimas dan KUT, dana KKP

bagi

berasal dari bank pelaksana yang

produksi sehingga pada akhirnya akan

terdiri dari 10 bank umum (pemerintah

meningkatkan pendapatan petani dan

maupun swasta) dan 12 BPD, dengan

mendukung

subsidi pemerintah untuk mengurangi

Dengan demikian, penyaluran kredit

bunga

pertanian memiliki peran yang penting

yang

dibayar

petani.

Pelaksanaan KKP juga tidak terlepas

mengatasi

mengurangi

petani

keterbatasan ketergantungan

untuk

meningkatkan

ketahanan

pangan.

dalam pembangunan pertanian.

dari permasalahan. Berdasarkan studi

Berdasarkan hasil penelitian

yang dilakukan lembaga penelitian

Ilham et al (2006) menyimpulkan

SMERU (2001) di tiga lokasi, ternyata

bahwa untuk lebih mengefektifkan

total penyerapan dana KKP untuk

kebijakan

tanaman pangan masih sangat rendah.

kebijakan harga pangan, perlu adanya

Misalnya, di Sulawesi Selatan sampai

dukungan kebijakan lain, terutama

Maret 2001 baru disalurkan Rp1,51

kebijakan

penyediaan

infrastruktur.

milyar atau 2,17% dari alokasi kredit

Kebijakan

penyediaan

infrastruktur

(plafon) Rp69,774 milyar. Rendahnya

dalam makro ekonomi termasuk ke

penyerapan KKP antara lain karena

dalam belanja pemerintah (government

masih adanya tunggakan KUT dan

expenditures)

petani sulit memenuhi syarat agunan

pemerintah termasuk dalam kebijakan

kredit.

fiskal. Menurut Ashari (2000), kredit

merupakan pendukung

salah

pertanian,

khususnya

dimana

Sadono

belanja

Sukirno

menyatakan

bahwa

bermanfaat

satu

faktor

pemerintah

pengembangan

adopsi

mengatasi

masalah

(2004)

pengeluaran untuk

pengangguran,

teknologi usaha tani. Kredit pertanian

inflasi dan mempercepat pertumbuhan

menjadi

ekonomi dalam jangka panjang.

titik

kritis

dalam

7

Dalam

kaitannya

dengan

untuk

pembangunan,

sedangkan

pertanian, pembangunan infrastruktur

kendala eksternal adalah lingkungan

yang memadai, seperti jalan dan sarana

strategis

irigasi,

melayani

yang semakin terliberalisasi. Adanya

pergerakan ekonomi dengan baik.

kendala atau permasalahan tersebut

Peningkatan sarana jalan berimplikasi

menyebabkan adanya kelompok yang

pada

mendukung

akan

mampu

semakin

murahnya

biaya

perdagangan

internasional

intervensi

pemerintah

distribusi, dan mempercepat distribusi,

dalam bidang pangan, namun ada juga

sehingga dapat menjadi insentif bagi

yang sebaliknya.

petani. Peningkatan sarana irigasi juga

Pengalaman

negara

dapat menjadi insentif bagi petani dan

berkembang yang membuka pasar dan

meningkatkan

mengurangi bantuan terhadap petani

produksi.

Namun,

proses akumulasi di sektor pertanian

sejak

biasanya lebih lambat karena tingkat

kemiskinan

tidak

produktivitas

pembangunan

pedesaan

rendah

pekerja

daripada

yang

tingkat

membaik, merosot,

impor pangan meningkat pesat, dan

kenaikan

mengancam ketahanan pangan serta

produktivitas per pekerja di sektor

arus urbanisasi yang tidak terkontrol

pertanian juga lebih lambat daripada

(Sawit, 2003). Di sisi lain, Negara-

sector

negara

di

Selain

luar

itu,

di

menyebabkan

luar

pertanian.

sektor

lebih

1955

pertanian.

Itulah

maju

masih

memberikan

sebabnya investasi di sektor pertanian

proteksi dan dukungan yang kuat pada

memiliki arti yang penting.

pertaniannya. Pengeluaran pemerintah

Pelaksanaan pengeluaran

pemerintah

kebijakan

merupakan

kebijakan

yang

dapat

maupun

dilakukan pemerintah sebagai salah

subsidi sebenarnya menghadapi dua

satu langkah untuk mensejahterakan

kendala utama selain permasalahan

masyarakatnya

yang sudah diungkapkan di atas, yaitu

pertumbuhan

internal dan eksternal. Kendala internal

kondisi

yaitu terbatasnya anggaran pemerintah

pemerintah di sektor pertanian pada

dan ekonomi.

demikian,

menuju Dengan dukungan

8

umumnya dan pangan pada khususnya

persyaratan yang ditetapkan bank bagi

masih perlu dilakukan.

petani cukup berat. Di samping itu,

Ketahanan pangan perlu dikaji

dalam pelaksanaan kebijakan subsidi

secara regional mengingat adanya

dan pengeluaran pemerintah, terdapat

perbedaan permasalahan potensi dan

permasalahan

sumber daya di tiap daerah. PDRB

internal. Penjelasan-penjelasan di atas

sektor pertanian dan produksi pangan

melatarbelakangi

di Jawa Tengah cukup baik. Namun

melakukan penelitian mengenai sejauh

inflasi harga pangan dan kemiskinan di

apa pengaruh subsidi pupuk, kredit

Jawa

hal

pangan, dan pengeluaran infrastruktur

tersebut dapat memberikan sedikit

mempengaruhi ketahanan pangan Jawa

gambaran bahwa kondisi ketahanan

Tengah.

Tengah

tinggi.

Kedua

eksternal

mapun

penulis

untuk

pangan di Jawa Tengah cukup rawan, di mana aspek akses rumah tangga

2. TELAAH TEORI

terhadap pangan cukup lemah. Peran

2.1 Konsep Ketahanan Pangan

pemerintah

diperlukan

untuk

Maleha dan Sutanto (2006)

permasalahan

ekonomi

dalam penelitiannya mengenai konsep

termasuk di sektor pertanian, antara

ketahanan pangan menngungkapkan

lain

bahwa dari perspektif sejarah istilah

mengatasi

melalui

pengeluaran

subsidi pemerintah

maupun untuk

ketahanan

pangan

muncul

jalan. Diduga terdapat permasalahan

kejadian krisis pangan dan kelaparan.

dalam

Istilah

subsidi

pupuk

dibangkitkan

security)

infrastruktur pertanian maupun sarana

penyaluran

dan

(food

ketahanan

pangan

karena

dalam

sehingga perlu dipertanyakan subsidi

kebijakan pangan dunia pertama kali

yang dilakukan selama ini sudah dapat

digunakan pada tahun 1971 oleh PBB.

membantu

belum.

Fokus ketahanan pangan pada masa itu

Penyaluran kredit pangan, yang dapat

menitik beratkan pada pemenuhan

membantu segi permodalan petani,

kebutuhan pokok dan membebaskan

juga

daerah dari krisis pangan yang nampak

petani

menghadapi

atau

kendala

karena

9

pada definisi ketahanan pangan oleh

Ketahanan ketahanan pangan

PBB sebagai berikut: food security is

terdiri dari tiga sub sistem utama yaitu

availability

ketersediaan, akses, dan penyerapan

to

avoid

acute

food

shortages in the event of wide spread

pangan,

coop vailure or other disaster (Syarief

merupakan outcome dari ketahanan

et al, 2006).

pangan.

Definisi

tersebut

disempurnakan

pada

Internasional

Conference of Nutrition 1992 yang disepakati

oleh

pimpinan

sedangkan

status

gizi

Gambar 4.1 Subsistem Ketahanan Pangan Ketersediaan pangan

negara

anggota PBB yaitu, tersedianya pangan yang

memenuhi

kebutuhan

setiap

orang baik dalam jumlah dan mutu pada setiap saat untuk hidup sehat,

Penyerapan pangan

aktif dan produktif. Di

Indonesia,

definisi

Stabilitas

Akses pangan

dan

konsep ketahan pangan terdapat pada

Status gizi

Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996,

yang

menyatakan

bahwa

ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata

dan

terjangkau.

Definisi

tersebut menunjukkan bahwa target akhir dari ketahanan pangan adalah pada tingkat rumah tangga.

Sumber : Hanani (2007) Secara

rinci

penjelasan

mengenai sub sistem tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Sub

sistem

availability) :

ketersediaan

(food

yaitu ketersediaan

pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu

negara baik

yang berasal dari produksi sendiri,

10

impor, cadangan pangan maupun

pangan untuk kebutuhan hidup

bantuan

pangan.

sehat yang meliputi kebutuhan

pangan

ini

mencukupi

harus

mampu

pangan

didefinisikan kalori

Ketersediaan

sebagai

yang

dibutuhkan

energi dan gizi, air dan kesehatan

yang

lingkungan.

jumlah

penyerapan

untuk

pada

Efektifitas pangan

dari

tergantung

pengetahuan

rumah

hidup aktif dan sehat

tangga/individu,

Akses pangan (food access) : yaitu

ketersediaan

kemampuan semua rumah tangga

layanan

dan individu dengan sumberdaya

penyuluhan gisi dan pemeliharaan

yang

balita.

dimilikinya

untuk

sanitasi

air,

fasilitas

kesehatan,

Stabiltas

untuk kebutuhan gizinya yang

dimensi

waktu

dari

dapat diperoleh

pangan

yang

terbagi

pangannya

sendiri,

(stability)

dan serta

memperoleh pangan yang cukup

dari produksi

dan

merupakan ketahanan dalam

pembelian

kerawanan pangan kronis (chronic

ataupun melalui bantuan pangan.

food insecurity) dan kerawanan

Akses rumah tangga dan individu

pangan sementara (transitory food

terdiri dari akses ekonomi, fisik

insecurity). Kerawanan

dan

kronis adalah ketidak mampuan

sosial.

tergantung

Akses

pada

ekonomi pendapatan,

untuk

memperoleh

kebutuhan

kesempatan kerja dan harga. Akses

pangan setiap

fisik menyangkut tingkat isolasi

kerawanan

daerah

adalah kerawanan pangan

yang

distribusi), sedangkan akses sosial

terjadi secara sementara

yang

menyangkut

diakibatkan

karena

masalah

kekeringan

banjir,

bencana,

(sarana

dan

prasarana

tentang

preferensi

pangan. Penyerapan utilization)

pangan yaitu

(food

penggunaan

saat,

pangan

pangan

maupun konflik sosial.

sedangkan sementara

11

status)

Subsidi sebesar R akan menggeser

adalah outcome ketahanan pangan

kurva penawaran dari SS menjadi S1S1

yang merupakan cerminan dari

dan

kualitas hidup seseorang. Umumnya

kepada E1. Sekarang harga adalah P1

satus gizi ini diukur dengan angka

dan

harapan hidup, tingkat gizi balita

diperjualbelikan adalah Q. Dengan

dan kematian bayi.

cara yang sama, analisis terhadap

Status

gizi

(Nutritional

keseimbangan

jumlah

bergeser

barang

pula

yang

keadaan pada Gambar 4.2 (ii) akan 2.2 Efek Subsidi Pemerintah

menunjukkan bahwa subsidi sebesar R

pemberian

akan menyebabkan harga turun dari P

pemerintah kepada produsen untuk

kepada P1 dan jumlah barang yang

mengurangi

diperjualbelikan akan meningkat dari

Subsidi

adalah

biaya

produksi

yang

ditanggung produsen. Subsidi dapat

Q kepada Q1.

menurunkan harga. Sampai dimana

Gambar 4.2

besarnya keuntungan yang diperoleh

Efek Subsidi dan Elastisitas

pembeli dengan adanya subsidi adalah

P

bergantung

kepada

Permintaan

besarnya

S

penurunan harga yang berlaku (Sadono Sukirno, 2005). Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 dapat digunakan untuk

P P1

mengetahuinya.

A

2.2.1

Subsidi

dan

E1

0

Pada Gambar 4.2 (i) di bawah

Q

tingkat keseimbangan berada pada E dan keseimbangan ini menunjukkan harga adalah P dan jumlah barang adalah

Q.

Q1

(I) Penawaran elastis

ini, dimisalkan sebelum ada subsidi,

diperjualbelikan

R

E

D

Elastisitas

Permintaan

yang

S1

(I)

Q

12

P S

Misalkan jumlah subsidi pemerintah S1

R

E

adalah sebesar R dan ini menyebabkan kurva penawaran bergeser menjadi

P

S1S1 dan keseimbangan yang baru

E1

P1 A

adalah E1. Berarti, harga telah turun Q

menjadi P1 dan jumlah barang yang

D

Q1

Q

diperjualbelikan telah naik menjadi Q1.

(II) Penawaran tidak elastis Berdasarkan kesimpulan

analisis

yang

didapat

Gambar 4.3 ini,

dibuat

Efek Subsidi dan Elastisitas P Penawaran

mengenai subsidi adalah : 1.

2.

Semakin

elastis

S

permintaan,

semakin besar bagian dari subsidi

P

yang akan diperoleh penjual.

P1

Semakin

elastis

permintaan,

A

semakin

banyak

pertambahan

jumlah

barang

Subsidi

D

yang 0

dan

S1

E1

diperjualbelikan. 2.2.2

R

E

Q

(II)

Elastisitas

Penawaran

Q1

Q

Penawaran elastis S

(III)

Gambar 4.3 di bawah ini menunjukkan

pengaruh

elastisitas

penawaran kepada bagian subsidi yang

E P P1

E1

diterima pembeli dan penjual. Terlebih dahulu diperhatikan Gambar 4.2 (i) dan

dimisalkan

A

keseimbangan

permulaan adalah pada tingkat E dimana harga adalah P dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q.

D 0

Q Q1

(II) Penawaran inelastis

Q

13

pertanian Dengan

berkontribusi yang lebih besar dalam

berdasarkan kepada Gambar 4.2 (ii)

pembentukan PDRB suatu wilayah

dapat

subsidi

(Nota keuangan dan RAPBN 2009).

sebesar R akan menurunkan harga dari

Pengadaan pupuk bersubsidi akan

P menjadi P1 dan jumlah barang yang

meningkatkan efisiensi usaha tani,

diperjualbelikan meningkat dari Q

yaitu berimplikasi pada peningkatan

menjadi Q1. Berdasarkan analisis ini,

pemanfaatan lahan dan penggunaan

dapat disimpulkan bahwa :

benih

ditunjukkan

Semakin

yang

dapat

sama,

1.

cara

diharapkan

bahwa

elastis

penawaran,

semakin kecil bagian dari subsidi

Semakin

elatis

penawaran,

semakin

banyak

pertambahan

jumlah

barang

berpengaruh produksi

secara

sinergis

terhadap

peningkatan

pertanian.

Kemudian,

peningkatan produksi dengan biaya

yang akan diperoleh penjual. 2.

yang

yang

yang disubsidi dan harga output yang stabil menyebabkan pendapatan petani meningkat. Kedua hal tersebut akan mempengaruhi aspek ketersediaan dan

diperjualbelikan.

aksesibilitas,

sehingga

2.3 Keterkaitan Kebijakan Subsidi

mempengaruhi

status

Pupuk dengan Ketahanan Pangan

pangan.

Subsidi harga pupuk bertujuan untuk

membantu

petani

dalam

akan ketahanan

2.4 Keterkaitan Kredit Pertanian dengan Ketahanan Pangan

penyediaan dan pengunaan pupuk

Ashari

(2000)

menyatakan

sesuai kriteria enam tepat (waktu,

bahwa

harga, jenis, jumlah, mutu dan tempat).

memperlancar

Tujuan

pertanian, antara lain karena :

mencapai

utamanya keluarga

adalah sasaran

untuk

kredit

berperan

untuk

pembangunan

dan

melindungai petani memperoleh harga yang lebih rendah dari harga pasar. Selain adanya investasi di sektor

1.

Membantu petani kecil dalam mengatasi

keterbatasan

dengan bunga relatif ringan.

modal

14

2.

Mengurangi ketergantungan petani

menunjukkan

pada

pedagang

pelepas

uang

berperan

3.

seberapa

besar

pembangunan

terjadi.

perantara

dan

pemerataan

sehingga

bisa

Suatu negara dengan pertumbuhan

dalam

memperbaiki

ekonomi

tinggi

akan

mampu

struktur dan pola pemasaran hasil

melakukan pemerataan pembangunan

pertanian.

kemudian melakukan pembangunan

Mekanisme transfer pendapatan

infrastruktur

untuk mendorong pemerataan.

wilayahnya.

4. Insentif

bagi

petani

Peningkatan produksi pertanian dan

pendapatan

mempengaruhi

petani

status

Pembangunan

untuk

meningkatkan produksi pertanian.

akan

ketahanan

keseluruh

bagian

infrastruktur

yang memadai, seperti jalan dan sarana irigasi,

akan

mampu

melayani

pergerakan ekonomi dengan baik. Peningkatan

sarana

perhubungan

pangan, karena dengan meningkatnya

seperti jalan dan jembatan berimplikasi

produksi maka ketersediaan pangan

pada

juga

Sementara

distribusi, dan mempercepat distribusi,

peningkatan pendapatan petani akan

sehingga akses masyarakat terhadap

meningkatkan aksesibilitas ekonomi

pangan menjadi lebih mudah dan

dimana daya beli petani menjadi lebih

cepat. Peningkatan sarana irigasi juga

tinggi dan skala usaha taninya juga

dapat menjadi insentif bagi petani dan

dapat ditingkatkan.

meningkatkan produksi.

2.5

meningkat.

Keterkaitan

Bidang

Pemerintah

Infrastruktur

di

dengan

Infrastruktur merupakan suatu (fisik)

pendukung

agar

pembangunan ekonomi suatu negara dapat

terwujud.

murahnya

biaya

2.6 Hipotesis Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

Ketahanan Pangan

sarana

semakin

Infrastruktur juga

1. Diduga subsidi pupuk berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan Jawa Tengah.

15

2. Diduga kredit pangan berpengaruh

Yt-1

= Tahun atau periode sebelun t

positif terhadap ketahanan pangan

Qt1

= Kuartal pertama tahun t

Jawa Tengah.

Qt2

= Kuartal kedua tahun t

Qt3

= Kuartal ketiga tahun t

Qt4

= Kuartal keempat tahun t

3. Diduga

atas

pengeluaran pemerintah

infrastruktur

berpengaruh

positif terhadap ketahanan pangan Jawa Tengah.

Dengan menggunakan teknik interpolasi linier tersebut, maka data yang digunakan menjadi data kuartalan

3. METODE PENELITIAN

dari kuartal I 2002 sampai kuartal IV

3.1 Jenis dan Sumber Data

2009, dan memenuhi syarat minimum

Penelitian

ini

data sekunder deret

menggunakan waktu

n=30, dimana n=32.

(time

Data yang digunakan dalam

series), dimana data mentah yang di

penelitian ini diperoleh dari beberapa

dapatkan adalah selama 8 tahun dari

sumber, yaitu :

tahun 2002 sampai tahun 2009. Syarat

1. Ketersediaan energi, ketersediaan

observasi minimum untuk data time

protein,

series adalah n=30. Namun karena

konsumsi protein diperoleh dari

keterbatasan tersebut, dimana data

Neraca

mentah yang didapatkan hanya 8 tahun

Tengah yang dipublikasikan Badan

(n=8), maka dilakukan interpolasi

Pusat

linier

Tengah dan Badan Ketahanan

yang

dikembangkan

oleh

Insukindro (Insukindro, 1992), yaitu :

konsumsi

Bahan

energi,

Makanan

Statistik

Provinsi

dan

Jawa

Jawa

Pangan Provinsi Jawa Tengah. 2. Subsidi Pupuk diperoleh dari Dinas

-

Keterangan : Yt

= Tahun atau periode ke t

Pertanian Provinsi Jawa Tengah. 3. Kredit Pangan diperoleh dari Bank Indonesia Semarang. 4. Pengeluaran

Pemerintah

atas

infrastruktur jalan dan jembatan

16

diperoleh dari Dinas Bina Marga

peternakan, dan perikanan di Jawa

Provinsi Jawa Tengah.

Tengah dengan satuan rupiah.

5. Pengeluaran

Pemerintah

atas

4. Pengeluaran

pemerintah

atas

infrastruktur irigasi diperoleh dari

infrastruktur, merupakan besarnya

Dinas Pertanian Provinsi Jawa

pengeluaran

Tengah.

Jawa Tengah untuk pembangunan

pemerintah

daerah

3.2 Definisi Operasional Variabel

infrastruktur pertanian (irigasi) dan

1. Menurut Badan Ketahanan Pangan

infrastruktur transportasi (jalan dan

Provinsi Jawa Tengah, ketahanan

jembatan) di Jawa Tengah dengan

Pangan merupakan variabel yang

satuan rupiah.

digambarkan dengan nilai jumlah

3.3 Spesifikasi Model

ketersediaan energi dengan satuan

Model

ribu kkal/tahun, jumlah ketersedian

untuk menguji hipotesis penelitian ini

protein dengan satuan kg/tahun,

adalah dengan model Error Correction

jumlah konsumsi energi dengan

Model (ECM). Dengan model ini

satuan kkal/tahun, dan jumlah

diharapkan dapat menjelaskan perilaku

konsumsi protein dengan satuan

jangka

kg/tahun.

panjang.

2. Kebijakan

subsidi

pupuk

penelitian

pendek

yang

digunakan

maupun

Model dasar yang digunakan

merupakan besarnya pengeluaran

dalam penelitian ini yaitu :

pemerintah daerah Jawa Tengah

KP = f (SP, KT, PI)

untuk subsidi pupuk di Jawa

Dimana :

Tengah dengan satuan rupiah.

KP = ketahanan pangan/tahun

3. Kredit pangan merupakan jumlah pinjaman

yang

diberikan

jangka

(3.1)

SP = subsidi pupuk/tahun KT = kredit pangan/tahun

perbankan, yaitu bank pemerintah,

PI = pengeluaran pemerintah atas

bank swasta nasional, bank asing

infrastruktur/tahun

campuran,

Sehingga persamaannya adalah :

subsektor

dan

BPR

tanaman

kepada pangan,

17

KPt = α0 + α 1SP + α 2KT + α 3PI + εt

Δckt = γ0 + γ1Δspt + γ2Δktt + γ3Δpit +

(3.2)

γ4spt-1 + γ5ktt-1 + γ6pit-1 + γ7 (spt-1 + ktt-1

Model ini dibentuk untuk mengetahui pengaruh secara bersamaan variabel

+ pit-1 – kpt-1)

(3.5)

subsidi pupuk, kredit pertanian, dan

Δcgt = γ0 + γ1Δspt + γ2Δktt + γ3Δpit +

pengeluaran


pemerintah

infrastruktur

terhadap

atas

ketahanan + pit-1 – kpt-1)

pangan.

Dimana kkt adalah ketersediaan energi,

3.3.1 Error Correction Model Melalui

model

(3.6)

ECM

kgt adalah ketersediaan protein, ckt

diharapkan dapat dijelaskan perilaku

adalah konsumsi energi, dan cgt adalah

jangka

konsumsi protein.

pendek

maupun

jangka

panjang keterkaitan antar variabelvariabel

yang

Sebelum

dilakukan

regresi,

diamati.

ECM

dilakukan uji akar unit menggunakan

pendekatan

yang

ADF test pada semua variabel untuk

berhubungan dengan masalah variabel

mengetahui apakah terdapat unit root

runtun waktu yang tidak stasioner dan

(tidak stasioner). Estimasi dengan

korelasi lancung

menggunakan

memberikan

(Bastias, 2010).

variabel akar

Bentuk model dalam penelitian ini

mengandung

yaitu :

menghasilkan

Δkkt = γ0 + γ1Δspt + γ2Δktt + γ3Δpit +

Kemudian dilakukan uji kointegrasi


menggunakan johansen test untuk

regresi

unit

yang akan lancung.

memastikan apakah variabel-variabel + pit-1 – kpt-1)

(3.3)

Δkgt = γ0 + γ1Δspt + γ2Δktt + γ3Δpit + γ4spt-1 + γ5ktt-1 + γ6pit-1 + γ7 (spt-1 + ktt-1 + pit-1 – kpt-1)

(3.4)

yang digunakan dalam persamaan memiliki hubungan jangka panjang.

18

4. HASIL

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN 4.1 Keragaan

Ketersediaan

dan

Konsumsi Energi dan Protein Grafik 4.1 dan 4.2 menunjukkan

Grafik 4.2 Perkembangan Ketersediaan Protein per Kapita per hari di Jawa Tengah Tahun 2002-2009 100.00 80.00 60.00

kondisi ketersediaan energi dan protein

40.00

Jawa Tengah dari tahun 2002 sampai

20.00

dengan

mengklasifikasikan

energi dan protein yang berasal dari

Hewani Jumlah

0.00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2009

Nabati

tumbuhan (nabati) dan yang berasal

Sumber : BPS dan BKP Jawa Tengah

dari hewan (hewani). Menurut Azwar

(berbagai terbitan, diolah)

dalam Ilham et al (2006), ketersediaan

Ketersediaan yang mencukupi

energi dan protein yang dianjurkan

belum diikuti dengan kualitas yang

adalah sebesar 2550 kkal/kapita/hari

baik, karena sebagian besar berasal

untuk energi dan 55 gram/kapita/hari

dari sumber nabati. Padahal untuk

untuk

protein. Berdasarkan kedua

mencapai komposisi pangan yang baik,

grafik di atas, ketersediaan energi dan

kontribusi energi dan protein hewani

protein

terhadap total energi dan protein harus

di

Jawa

Tengah

sudah

memenuhi kriteria yang dianjurkan.

sekitar 15 persen (Hardiansyah dan

Grafik 4.1 Perkembangan Ketersediaan Energi per Kapita per hari di Jawa Tengah Tahun 2002-2009

Tambunan dalam Ilham et al, 2006).

4000.00

Grafik 4.3 Persentase Rata-rata Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita per hari di Jawa Tengah Tahun 20022009

3000.00 2000.00

Nabati

1000.00

Hewani Jumlah 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0.00

Nabati 97%

Hewani 91%

3

9%

Kalori

Protein

19

Sumber : BPS dan BKP Jawa Tengah (berbagai terbitan, diolah)

Berdasarkan kriteria dan grafik 4.3, komposisi pangan di Jawa Tengah kurang baik. Jika dirata-rata, jumlah

Grafik 4.4 Perkembangan Konsumsi Energi per Kapita per hari di Jawa Tengah Tahun 2002-2009 1500.00 1000.00

Nabati

energi yang tersedia di Jawa Tengah 500.00

per tahunnya yaitu 2686,09 kkal per

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ketersediaan energi, sedangkan energi

hari atau hanya 3 persen dari total ketersediaan ketersediaan

energi. protein

Rata-rata nabati

tiap

tahunnya yaitu 72,15 gram per kapita

Jumlah

0.00

kapita per hari atau 97 persen dari total

hewani hanya 71,24 kkal per kapita per

Hewani


Grafik 4.5 Perkembangan Konsumsi Protein per Kapita per hari di Jawa Tengah Tahun 2002-2009

per hari atau 91 persen dari total ketersediaan

protein,

sedangkan

60.00 50.00

protein hewani hanya 7,55 gram per

40.00

kapita per hari atau 9 persen dari total

30.00

Nabati

ketersediaan protein.

20.00

Hewani

10.00

Jumlah

Indikator

lain

yang

dapat

0.00

pangan

adalah

tingkat

pangan

untuk

mengetahui

pangan

yang

dapat

konsumsi jumlah

diakses

dikonsumsi rumah tangga.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

digunakan untuk mengukur ketahanan

dan


Berdasarkan hasil Widyakarsa Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) tahun 2004, tingkat kecukupan energi dan

protein

adalah

2200

kkal/kapita/hari

dan

57

20

gram/kapita/hari.

Mengacu

pada

dengan persamaan matematis sebagai

standar anjuran tersebut dan data pada

berikut.

grafik 4.4 dan 4.5 terlihat bahwa

DKK = -5,878481 +

konsumsi energi masih jauh di bawah

(0,1618) 0,000000000839DSP –

standar kecukupan.

(0,0541)* 0,000000000205DKT –

4.2 Hasil Estimasi Uji akar unit (unit root test) menunjukkan bahwa data stasioner

(0,2107) 0,0000000000778DPI – 0,242272ECT

pada derajat kedua, dan lolos uji

(0,6523)

(0,0244)*

kointegrasi pada semua variabel dan

R2 = 0,38560; F Stat = 4,079427

keempat model yang digunakan dalam

Keterangan : * = signifikan pada apha

penelitian ini.

5persen.

4.2.1 Hasil Estimasi Pada Model

DKK

= Diferensiasi pertama dari

Ketersediaan Energi Jangka

variabel

Pendek dan Panjang

energi

Dari tiga variabel independen

DSP


yang digunakan dalam penelitian ini, hanya variabel subsidi pupuk yang

variabel subsidi pupuk DKT


signifikan terhadap ketersediaan energi dalam

jangka

variabel pengeluaran signifikan,

pendek.

kredit

Sedangkan

pangan

infrastruktur yang

terlihat

variabel kredit pangan DPI


dan

variabel

tidak dari

ketersediaan

pengeluaran

infrastruktur ECT

= Error Correction Term

probabilitas signifikansi yang lebih

Angka dalam kurung menunjukkan

tinggi dari tingkat kepercayaan 5

probabilitas t-statistik

persen. Sehingga dalam penelitian ini ketersediaan

energi

dalam

jangka

pendek dipengaruhi oleh subsidi pupuk

Sedangkan panjang,

semua

dalam variabel

jangka yag

digunakan, yaitu subsidi pupuk, kredit

21

pertanian,

dan

pengeluaran

infrastruktur

signifikan

terhadap

Angka dalam kurung menunjukkan probabilitas t-statistik

ketersediaan energi. Hal tersebut dapat

Namun

terdapat

dilihat dari probabilitas yang lebih

autokorelasi

kecil dari alpha 5 persen. Sehingga

panjang

dalam

penelitian

regresi jangka panjang menjadi bias.

energi

dalam

ini,

ketersediaan

jangka

kredit

pertanian,

pengeluaran

yang

model

jangka

menyebabkan

hasil

panjang

dipengaruhi oleh variaabel subsidi pupuk,

pada

masalah


dan

Ketersediaan Protein Jangka

infrastruktur.

Pendek dan Panjang

Persamaannya adalah sebagai berikut.

Dari tiga variabel independen

KK = 841,1533 + 0,000000000295SP

yang digunakan dalam penelitian ini,

(0,0000)*

(0,0382)*

– 0,000000000733KT

terdapat dua variabel yang signifikan terhadap ketersediaan protein dalam

(0,0000)*

jangka pendek, yaitu subsidi pupuk

– 0,0000000000128PI

dan

(0,0055)*

kredit

variabel

pertanian.

pengeluaran

Sedangkan infrastruktur

R2 = 0,560233; F Stat = 11,89003

tidak signifikan, yang terlihat dri

Keterangan : * = signifikan pada alpha


5persen. KK

SP

KT

PI



persen. Sehingga dalam penelitian ini

variabel ketersediaan energi

ketersediaan protein dalam jangka


pendek dipengaruhi oleh subsidi pupuk

variabel subsidi pupuk

dan kredit pangan, dengan persamaan


matematis sebagai berikut.

variabel kredit pangan

DKG = -0,018775 + 0,451556DSP –

= Diferensiasi pertama dari variabel infrastruktur

pengeluaran

(0,0442)*

(0,0468)*

0,213385DKT + 0,0118618DPI – (0,0141)*

(0,5219)

22

KG = 11,5519 + 0,0600SP –

0,116860ECT (0,0164)*

(0,0000)* (0,3800)

R2 = 0,424115; F Stat = 4,786979

0,328138KT – 0,0064047PI


(0,0000)*

R2 = 0,645909; F Stat = 1,702527

5persen. DKG = Diferensiasi pertama dari


variabel ketersediaan protein DSP


5persen. KG

variabel subsidi pupuk SP

variabel kredit pangan

= Diferensiasi pertama dari variabel kredit pangan

PI


= Diferensiasi pertama dari variabel

Angka dalam kurung menunjukkan probabilitas t-statistik Sedangkan

KT

pengeluaran

infrastruktur ECT

= Diferensiasi pertama dari variabel subsidi pupuk


= Diferensiasi pertama dari variabel ketersediaan protein

DKT = Diferensiasi pertama dari

DPI

(0,0492)*

pengeluaran

infrastruktur Angka dalam kurung menunjukkan

dalam

jangka


panjang, hanya variabel subsidi pupuk

Namun terdapat masalah autokorelasi

yang

terhadap

pada model jangka panjang yang

tersebut

menyebabkan hasil regresi jangka

tidak

ketersediaan

signifikan protein.

Hal

dapat dilihat dari probabilitas yang

panjang menjadi bias.

lebih besar dari alpha 5 persen. Sehingga

dalam

penelitian

ini,


ketersediaan protein dalam jangka

Konsumsi

panjang dipengaruhi oleh variabel

Pendek dan Panjang

kredit

pangan

infrastruktur.

dan

pengeluaran

Persamaannya

sebagai berikut.

adalah

Energi

Jangka

Dari tiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, hanya variabel subsidi pupuk yang

23

signifikan terhadap konsumsi energi dalam

jangka

variabel

pendek.

kredit

pengeluaran signifikan,


Sedangkan

pangan

variabel

dan

infrastruktur yang

DPI

tidak

terlihat

dari


pengeluaran

infrastruktur ECT




Sedangkan

dalam

jangka


panjang, hanya variabel subsidi pupuk

konsumsi energi dalam jangka pendek

yang

hanya

dipengaruhi

variabel

konsumsi energi. Hal tersebut dapat

subsidi

pupuk, dengan persamaan


oleh

tidak

signifikan

terhadap


besar dari alpha 5 persen. Sehingga

DCK = 0,002019 – 0,061709DSP –

dalam penelitian ini, konsumsi energi

(0,066)

(0,0215)*

0,002011DKT – 0,0000042DPI – (0,8328)

(0,9985)

dalam jangka panjang dipengaruhi oleh variabel kredit pangan, dan pengeluaran

infrastruktur.

0,54ECT

Persamaannya adalah sebagai berikut.

(0,0021)*

CK = 6,488848 – 0,004380SP –

2

R = 0,451833; F Stat = 5,357700 Keterangan : * = signifikan pada apha 5persen. DCK = Diferensiasi pertama dari variabel konsumsi energi DSP


(0,0000)*

0,020193KT – 0,006030PI (0,0000)*

(0,0276)*

R2 = 0,748908; F Stat = 27,83766 Keterangan : * = signifikan pada alpha 5persen. CK

DKT = Diferensiasi pertama dari variabel kredit pangan

(0,4408)

= Diferensiasi pertama dari variabel konsumsi energi

SP

= Difeerensiasi pertama dari variabel subsidi pupuk

24

KT


PI

(0,04486)


11,4393DKT – 0,55445DPI –

pengeluaran

(0,8605)

0,23331ECT (0,0562)* R2 = 0,470122; F Stat = 5,766979

infrastruktur Angka dalam kurung menunjukkan



5persen. DCG = Diferensiasi pertama dari variabel konsumsi protein

4.2.4 Hasil Estimasi Pada Model Konsumsi

Protein

Jangka

DSP

= Difeerensiasi pertama dari variabel subsidi pupuk

Pendek dan Panjang Dari tiga variabel independen

DKT = Diferensiasi pertama dari

yang digunakan dalam penelitian ini, hanya variabel subsidi pupuk yang

variabel kredit pangan DPI


signifikan terhadap konsumsi energi

variabel

dalam

infrastruktur

jangka

variabel

pendek.

kredit

pengeluaran signifikan,

Sedangkan

pangan

dan

infrastruktur yang

tidak

terlihat

dari

ECT

pengeluaran




Sedangkan

dalam

jangka


panjang, variabel subsidi pupuk dan


kredit pangan yang signifikan terhadap

konsumsi energi dalam jangka pendek

konsumsi energi. Hal tersebut dapat

hanya

dipengaruhi

variabel


subsidi

pupuk, dengan persamaan

kecil dari alpha 5 persen. Sedangkan

oleh


variabel

DCG = -0,00952 – 145,875DSP +

tidak

(0,0006)*

(0,0011)*

pebgeluaran

signifikan.

infrastruktur

Sehingga

dalam

penelitian ini, konsumsi energi dalam jangka

panjang

dipengaruhi

oleh

25

variabel subsidi pupuk dan kredit

Ketahanan

pangan

dalam

pangan. Persamaannya adalah sebagai

penelitian ini digambarkan oleh nilai

berikut.

ketersediaan

CG = 0,50565 + 37,86117SP –

protein,

(0,1835)*

(0,0053)*

(0,1321)

5persen. = Diferensiasi pertama dari


pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

ketersediaan

energi

dan

protein. Hasil tersebut sesuai dengan teori dan hipotesis yang digunakan


dalam penelitian dimana subsidi pupuk berpengaruh positif dan signifikan. Hal


Variabel subsidi pupuk dalam jangka pendek memiliki memiliki

variabel konsumsi protein

PI

dan

pangan Jawa Tengah.


KT

energi,

subsidi pupuk terhadap ketahanan

R = 0,535054; F Stat = 10,7411

SP

konsumsi

empat analisis mengenai pengaruh

2

KK

ketersediaan

konsumsi protein. Sehingga terdapat

31,6995KT – 7,64564PI (0,0016)*

energi,

pengeluaran

infrastruktur

ini bermakna bahwa subsidi pupuk berpengaruh

nyata

terhadap

ketersediaan energi dan protein dalam

Namun terdapat masalah autokorelasi

jangka

pendek

di

Jawa

Tengah.

pada model jangka panjang yang

Subsidi pupuk berpengaruh positif dan

menyebabkan hasil regresi jangka

signifikan terhadap keersediaan energi

panjang menjadi bias.

jangka panjang, namun karena terdapat masalah autokorelasi dalam model

4.3 Interprerasi

Hasil

dan

bias dan tidak bisa dilakukan analisis

Pembahasan 4.3.1 Pengaruh

Subsidi

Pupuk

Terhadap Ketahanan Pangan Jawa Tengah

menyebabkan hasil regresi menjadi

terhadap model tersebut. Menurut teori efek subsidi pemerintah (Mankiw, 2003), subsidi

26

yang diberikan pemerintah kepada

dan penyalur dalam menentukan harga.

produsen akan meningkatkan jumlah

Saat

barang yang diperjualbelikan atau

dilakukan oleh PT. Pupuk Sriwijaya

meningkatkan Q. Pengadaan pupuk

(Pusri) sebagai holding company dari

bersubsidi akan meningkatkan efisiensi

seluruh rpodusen pupuk di Indonesia.

usaha tani, yaitu berimplikasi pada

Pusri bekerja sama dengan mitra

peningkatan pemanfaatan lahan dan

penyalur yang terdiri dari BUMN,

penggunaan benih yang secara sinergis

koperasi dan swasta lainnya dalam

berpengaruh

distibusi

terhadap

peningkatan

produksi pertanian. Variabel

ini,

pola

dan

distribusi

penjualan

pupuk

pupuk

(Santosa, 2010). pupuk

Pola distribusinya yaitu, dari

memiliki pengaruh yang negatif dan

pabrik ke Lini II/UPP, lalu ke Lini III

signifikan terhadap konsumsi energi

yang merupakan distributor kabupaten.

dan konsumsi protein jangka pendek di

Peran Pusri sampai di situ, selanjutnya

Jawa

pada

penjualan ke Lini IV (distributor

konsumsi energi jangka panjang tidak

kecamatan) dilakukan oleh penyalur,

berpengaruh signifikan. Hasil tersebut

dan penjualan kepada petani dilakukan

tidak sesuai dengan teori dan hipotesis

oleh pengecer. Dalam kondisi tertentu,

dalam penelitian ini, yang menyatakan

Pusri dapat menjual langsung ke

bahwa subsidi pupuk berpengaruh

pengecer atau langsung ke petani.

positif

Bagan distribusi pupuk dapat dilihat

Tengah.

dan

subsidi

Sedangkan

signifikan

terhadap

ketahanan pangan, dalam hal ini konsumsi energi dan protein.

pada Gambar 4.1 pada subab 4.1.3. Struktur pasar yang bersifat

Menurut Arifin dalam Santosa

monopoli-oligopolistik

serta

pola

(2010) kinerja dan keragaman pasar

distribusi dan penjualan yang kaku,

(market

panjang

performance)

komoditas

dan

dikuasai

oleh

satu

pupuk di beberapa tempat bersifat

perusahaan menyebabkan harga yang

monopoli-oligopolistik,

hak

harus dibayarkan petani jauh lebih

istimewa yang dimiliki para distributor

tinggi dari harga pabrik. Penetapan

karena

27

Harga Ecceran Tertinggi (HET) oleh

dengan hipotesis penelitian dan teori,

pemerintah pun menjadi tidak efektif

dimana seharusnya kredit pangan akan

karena harga di pasaran menjadi lebih

menambah modal petani. Selanjutnya

tinggi. Ditambah lagi, subsidi yang

modal tersebut akan meningkatkan

dilakukan selama ini diberikan kepada

produksi

pabrik melalui subsidi gas bukan,

sehingga akan berpengaruh positif

sehingga lebih menguntungkan pihak

terhadap

pabrik

ketersediaan protein, konsumsi energi,

(Sri

Kasiyati,

2009).

Permasalahan-permasalahan

tersebut

dan

pendapatan

ketersediaan

dan konsumsi

petani,

energi,

protein.

Sedangkan

ketersediaan

energi,

menyebabkan petani tidak menikmati

model

subsidi

ketersediaan protein, dan konsumsi

yang

diberikan

oleh

pemerintah.

protein

jangka

panjang

teerdapat

masalah autokorelasi sehingga tidak 4.3.2 Pengaruh

Kredit

Pangan

Terhadap Ketahanan Pangan

dapat

analisis

terhadap

model tersebut. Jika dilihat tren data kredit

Jawa Tengah Variabel

dilakukan

kredit

pangan

pangan mengalami peningkatan pada

memiliki arah hubungan yang negatif

periode 2002-2004, lalu mengalami

dan

model

penurunan pada periode 2004-2008,

ketersediaan protein jangka pendek

dan meningkat lagi pada 2009. Tren

dan konsumsi energi jangka panjang.

data kredit tersebut berlawanan dengan

Kredit

tren

signifikan

pangan

pada

tidak

berpengaruh

data

ketersediaan

energi,

signifikan terhadap ketersediaan energi

ketersediaan protein, konsumsi energi,

jangka,

dan

dan konsumsi protein. Perbedaan tren

jangka

tersebut diduga menyebabkan hasil

pendek. Pada model konsumsi jangka

regresi yang tidak sesuai dengan

pendek pengaruhnya tidak signifikan

hipotesis.

konsumsi

konsumsi protein

energi, dalam

namun memiliki koefisien yang positif. Hasil-hasil

tersebut

tidak

sesuai

Berdasarkan penelitian yang dilakukan BI (2007), permasalahan

28

utama dalam penyaluran kredit kepada

juga terjadi pada petani yang sebagian

sektor pertanian pada umumnya adalah

besarnya termasuk golongan ekonomi

kurangnya jaminan. Selain itu, tidak

lemah yang menerima kredit dari

dapat

persyaratan

perbankan, maka hasil estimasi kredit

administrasi, hasil penjualan panen

pertanian yang memiliki pengaruh

kurang

karakter

negatif terhadap ketersediaan protein

petani yang kurang baik, juga menjadi

dan konsumsi energi jangka pendek

kendala dalam menyalurkan kredit di

sesuai dengan fenomena yang terjadi.

sektor

umumnya.

Pelaksanaan KKP juga tidak terlepas

Kredit pertanian pada umumnya, dan

dari permasalahan. Berdasarkan studi

pangan

sering

yang dilakukan SMERU di tiga lokasi,

Non

ternyata total penyerapan dana KKP

Performing Loan (NPL) bagi bank.

untuk tanaman pangan masih sangat

Kendala-kendala tersebut diduga juga

rendah. Misalnya, di Sulawesi Selatan

menyebabkan tren menurun kredit

sampai Maret 2001 baru disalurkan

pangan di Jawa Tengah pada periode

Rp1,51 milyar atau 2,17% dari alokasi

2004-2008.

kredit

memenuhi

menjanjikan

pertanian

pada

beresiko

dan

pada

khususnya

menimbulkan

Berdasarkan

Rp69,774

milyar.

yang

Rendahnya penyerapan KKP antara

pernah dilakukan peneliti di Kendal,

lain karena masih adanya tunggakan

Jawa Tengah pada tahun 2010 pada

KUT dan petani sulit memenuhi syarat

penerima KUR yang merupakan kredit

agunan kredit. Di samping itu, faktor

program pemerintah yang disalurkan

alam dan faktor-faktor lain di luar

kepada sektor riil, tiga dari lima puluh

variabel diduga sangat berpengaruh

responden yang merupakan penerima

terhadap produksi usaha pertanian.

KUR

survey

(plafon)

menggunakan

diperoleh

bukan

dana

yang

digunakan

untuk

kegiatan yang produktif, tetapi untuk membangun

rumah,

membiayai

sekolah, dan lain-lain. Jika hal tersebut

29

4.3.3 Pengaruh

Pengeluaran

hipotesis penelitian ini baik dalam

Pemerintah Atas Infrastruktur

jangka

Infrastruktur

panjang. Hipotesis dalam penelitian ini

Ketahanan

Terhadap Pangan

Jawa

Tengah Variabel

pengeluaran

pendek

maupun

menyatakan

bahwa

infrastruktur

memiliki

positif

dan

jangka

pengeluaran efek

signifikan

terhadap

pemerintah atas infrastruktur yang

ketahanan

terdiri dari infrastruktur transportasi

Berdasarkan

teori

(jalan dan jembatan) dan irigasi,

pemerintah

(Mankiw,

berpengaruh signifikan namun negatif

pengeluaran pemerintah memiliki efek

terhadap

pengganda pada pendapatan dan akan

konsumsi

energi

jangka

pangan

yang

panjang. Pengeluaran pemerintah atas

meningkatkan

infrastruktur

Jawa

Tengah.

pengeluaran 2003),

aggregate

demand.

tidak

berpengaruh

Secara teori, pengeluaran pemerintah

terhadap

ketersediaan

atas infrasrtruktur pertanian (irigasi)

energi, ketersediaan protein, konsumsi

akan mampu meningkatkan produksi

energi, dan konsumsi protein jangka

karena pengairan yang lancar dan

pendek.

murah.

signifikan

Pada

model

ketersediaan

Sedangkan

pengeluaran

protein, pengaruhnya tidak signifikan

pemerintah

atas

namun memiliki koefisien yang positif.

transportasi

(jalan

Sedangkan model ketersediaan energi,

seharusnya

akan

ketersediaan protein, dan konsumsi

distribusi produk pertanian.

protein

jangka

masalah

panjang

terdapat

autokorelasi,

yang

Namun

infrastrur dan

sarana

jembatan)

memperlancar

hasil

estimasi

menunjukkan hasil tidak sesuai dengan

menyebabkan hasil regresi menjadi

teori.

bias sehingga tidak dapat dilakukan

dimana observasi yang hanya 8 tahun

analisis terhadap hasil regresi model-

tidak cukup untuk mengakomodir efek

model tersebut.

pengeluaran

Hasil estimasi pada modelmodel tersebut tidak sesuai dengan

Diduga

infrastruktur

keterbatasan

pemerintah terhadap

data,

atas

ketersediaan

energi, ketersediaan protein, konsumsi

30

energi, dan konsumsi protein. Proyek pembangunan infrastruktur di Negara sedang berkembang seperti Indonesia

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan

banyak yang tidak terselesaikan dalam jangka pendek. Hal ini berimbas pada kelambanan pengaruh pada sektorsektor ekonomi sehingga pertumbuhan

Berdasarkan

hasil

estimasi,

pembahasan, dan beberapa uraian di atas,

dapat

ditarik

beberapa

kesimpulan sebagai berikut.

terhambat. Pembangunan infrastruktur yang

belum

berjalan

selesai

juga

menghambat pembangunan

atau

cenderung kegiatan, jalan

yang

sedang

1. Uji akar unit (unit root test)

akan

menunjukkan bahwa data stasioner

seperti

pada derajat kedua, dan lolos uji

sedang

kointegrasi pada semua variabel

berlangsung cenderung menyebabkan

dan

lalu lintas menjadi macet sehingga

digunakan dalam penelitian ini. Uji

distribusi menjadi tersendat.

asumsi

Terbatasnya

anggaran

keempat

model

klasik

pada

yang

model

ketersediaan energi, ketersediaan

pemerintah

juga

menyebabkan

protein,

dan

pelaksanaan

proyek

pembangunan

jangka

panjang

infrastruktur menjadi selektif, yaitu

bahwa

mengutamakan

yang

autokorelasi.

sudah mengalami kerusakan cukup

keterbatasan

parah. Data pekembangan pengeluaran

masalah autokorelasi pada model

pemerintah atas infrastruktur pertanian

jangka panjang. Hasil uji asumsi

dan sarana transportasi juga memiliki

klasik pada model ketersediaan

tren yang cenderung menurun. Hal

energi jangka pendek, ketersediaan

tersebut juga diduga sebagai penyebab

protein

hasil estimasi yang tidak sesuai dengan

konsumsi energi jangka pendek

teori.

dan jangka panjang serta konsumsi

infrastruktur

protein

konsumsi

menunjukkan

terdapat

masalah

Namun dalam

jangka

protein

terdapat mengobati

pendek,

jangka

model

pendek

31

menghasilkan

estimator

yang.

4. Hasil

estimasi

pada

Sehingga model konsumsi energi

konsumsi

adalah model yang memberikan

bahwa koefisien determinasi (R2)

hasil paling baik dalam penelitian

sebesar 0,748908

ini.

panjang dan 0,451833 pada jangka

2. Hasil

estimasi

pada

model

ketersediaan energi menunjukkan 2

pendek

energi

model

yang

menunjukkan

pada jangka

memberikan

arti

bahwa variasi konsumsi energi di

bahwa koefisien determinasi (R )

Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh

sebesar

0,560233 pada jangka

variabel independen sebesar 74,89


persen pada jangka panjang dan

pendek

45,18 persen pada jangka pendek.

yang

memberikan

arti

bahwa variasi ketersediaan energi

5. Hasil

estimasi

pada

di Jawa Tengah dapat dijelaskan

konsumsi

oleh variabel independen sebesar


56,02 persen pada jangka panjang

sebesar

dan 38,56 persen pada jangka


pendek.

pendek

3. Hasil

estimasi

pada

protein

model

0,535054

yang

menunjukkan

pada jangka

memberikan

arti

model

bahwa variasi konsumsi protein di

ketersediaan protein menunjukkan

Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh


variabel independen sebesar 53,5

sebesar

persen pada jangka panjang dan

0,645909

pada jangka

panjang dan 0,42411 pada jangka pendek

yang

memberikan

arti

47,01 persen pada jangka pendek. 6. Variabel

subsidi

pupuk

bahwa variasi ketersediaan protein

berpengaruh positif dan signifikan

di Jawa Tengah dapat dijelaskan

terhadap ketersediaan energi dan

aleh variabel independen sebesar

protein dalam jangka pendek, serta

64,59 persen pada jangka panjang

berpengaruh negatif dan signifikan

dan 42,41 persen pada jangka

terhadap

pendek.

protein dalam jangka pendek.

konsumsi

energi

dan

32

7. Variabel

kredit

pangan

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jangka

ketersediaan pendek

dan

protein konsumsi

8. Variabel pengeluaran pemerintah infrastruktur

berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap konsumsi energi jangka panjang.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terbatasnya data yang didapatkan, yaitu hanya 8 tahun. Padahal untuk data time series jumlah observasi minimal yang dibutuhkan 30,

sehingga

dilakukan

interpolasi untuk memenuhi syarat tersebut.

Penggunaan

interpolasi

tersebut

teknik

menyebabkan

terdapat masalah autokorelasi pada model

ketersediaan

energi,

ketersediaan protein dan konsumsi protein jangka pendek, sehingga hasil estimasi pada ketiga model tersebut menjadi

bias.

tersebut

juga

signifikannya

model

yang

digunakan dalam penelitian ini. 5.3 Saran

yang didapat, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut : 1. Variabel subsidi pupuk berpengaruh positif

dan

signifikan

terhadap

ketersediaan energi dan protein

5.2 Keterbatasan

adalah

terhadap

Sesuai dengan hasil penelitian

energi jangka panjang.

atas

variabel

Keterbatasan

data

menyebabkan

tidak

pengaruh

beberapa

dalam

jangka

pendek,

serta

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap protein

konsumsi

energi

dan

dalam

jangka

pendek.

pasar

pupuk

bersifat

Struktur

monopoli-oligopolistik serta pola distribusi dan penjualan yang kaku, panjang dan dikuasai oleh satu perusahaan

menyebabkan

harga

yang harus dibayarkan petani jauh lebih tinggi dari harga pabrik serta subsidi pupuk selama ini diberika kepada bukan

pabrik petani

sehingga yang

diuntungkan.

petani

benar-benar Menyikapi

permasalahan dalam pengadaaan pupuk,

Santosa

(2010)

33

menyarankan beberapa hal sebagai

pun

berikut.

terutama kredit program pertanian

a. Struktur pasar yang oligopolismonopolis

diubah

menjadi

sebaiknya

dipermudah,

dari pemerintah yaitu KKP (Kredit Ketahanan

Pangan).

Selain

struktur pasar yang mendekati

pengawasan

pasar

sempurna

kredit perlu diperketat agar kredit

beberapa

yang

persaingan

dengan

mendirikan

pabrik.

dalam

produksi

dan penentuan biaya produksi. c. Memperbaiki pemasaran

penerima

diterima

benar-benar

digunakan untuk kegiatan yang

b. Pembenahan transparansi dan akuntabilitas

terhadap

itu,

3. Variabel pengeluaran pemerintah atas

infrastruktur

berpengaruh

lembaga

negatif dan signifikan terhadap

dengan

konsumsi energi jangka panjang.

perlunya

Temuan tersebut diduga karena

pupuk

mempertimbangkan

produktif.

proses menuju system distribusi

periode

dan pemasaran pupuk.

singkat, sehingga tidak mampu

d. Melakukan

mekanisme

penelitian

yang

mengakomodir

terlalu

pengaruh

chanelling tertutup agar subsidi

pengeluaran

pemerintah

tepat sasaran dan sampai ke

infrastruktur terhadap ketersediaan

pihak yang dituju.

energi,

ketersediaan

atas

protein,

2. Variabel kredit pangan berpengaruh

konsumsi energi, dan konsumsi

negatif dan signifikan terhadap

protein. Disarankan untuk penelitian

ketersediaan protein jangka pendek

selanjutnya periode penelitian yang

dan

jangka

digunakan lebih panjang sehingga

panjang. Kredit yang disalurkan

mampu melihat dengan lebih jelas

kepada

bagaimana pengaruhnya terhadap

konsumsi

sektor

energi

pertanian

perlu

ditingkatkan, karena trennya yang cenderung menurun pada periode 2004 sampai 2009. Persyaratannya

ketahanan pangan Jawa Tengah.


DAFTAR PUSTAKA

Ariani, Mewa. 2006. “Penguatan Ketahanan Pangan Daerah untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional”. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/Mono26-3.pdf. Diakses tanggal 3 Oktober 2010. Ashari. 2000. “Optimalisasi Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia”. Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 7 No. 1, h..21-42. Diakses tanggal 21 Desember 2010. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2003. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi. Semarang. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawea Tengah. 2007. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi. Semarang. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2009. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi. Semarang. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2003. Neraca bahan Makanan Jawa Tengah. Semarang. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2008. Jawa Tengah Dalam Angka. Semarang. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2009. Jawa Tengah Dalam Angka. Semarang. Badan Ketahanan Pangan Jawa Tengah. 2010. Neraca Bahan Makanan Jawa Tengah. Ungaran. Bank Indonesia Semarang. 2004. Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Tengah. Semarang. Bank Indonesia Semarang. 2008. Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Tengah. Semarang. Bank Indonesia Semarang. 2010. Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Tengah. Semarang.

1

35

Bank Indonesia Semarang. 2009. Kajian Ekonomi Regional Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2009. Semarang. Bastias, Desi Dwi. 2010. “Analisis Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009.” Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Darmawanto. 2008. “Pengembangan Kredit Sektor Pertanian (Tinjauan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah).” Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro. David, Cristina C. 1997. “Food Policy: Its Role in Price Stability and Food Security”. Journal of Philipine Development Vol 24 No. 43 h..171-189. http://dirp3.pids.gov.ph/ris/pjd/pidsjpd97-1food.pdf. Diakses tanggal 9 November 2010. Dewan Ketahanan Pangan. 2006. “Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009.” Jurnal Gizi dan Pangan, Juli 2006 1(1): 57-63. Diakses tanggal 27 Agustus 2010 Divisi Analisis Kualitatif dan Monitoring Sosial Lembaga Riset Smeru. 2001. “Pelaksanaan KKP di Lapangan.” Newsletter No. 4 Sep-Nov 2001. www.smeru.or.id Diakses tanggal 3 Oktober 2010 Dumairy. 1999. Perekonomian Indonesia. Erlangga: Jakarta. Friawan, Deni. 2008. Kondisi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. Analisis CSIS Vol.37. No.2 Juni 2008. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Gujarati, Damodar N. 2003. Basic Econometric Fourt Edition. New York : The McGraw-Hill Companies Inc. Gujarati, Damodar N. 2007. Dasar-dasar Ekonometrika, 3ed, Jilid Dua. Jakarta : Erlangga. Hanani, Nuhfil. 2007. “Pengertian Ketahanan Pangan.” images.soemarno.multiply.multiplycontent.com/.../PENGERTIAN%20KETA HANAN%20PANGAN.doc?. Diakses tanggal 27 Agustus 2010. Ilham, Nyak, dkk. 2006. “Efektivitas Kebijkan Harga Pangan Terhadap Ketahanan Pangan. Jurnal agroekonomi, Vol 24 No. 2, h..157-177. http:// pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/JAE%2024-2c.pdf. Diakses tanggal 11 Agustus 2010.

36

Kasiyati, Sri. 2009. “Analisis Dampak Subsidi Harga Pupuk Terhadap Output sektor Produksi dan Tingkat Pendapatan Rumah Tangga di Jawa Tengah (Pendekatan Analisis I-O dan SNSE Jawa Tengah Tahun 2004).” Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Lassa, Jonathan. 2008. “Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1952-2005.” http://www.zef.de/.../3ddf_Politik%20Ketahanan%20Pangan%20Indonesia%2 01950-2005.pdf. Diakses tanggal 27 Agustus 2010. Lassa, Jonathan. 2009. “Memahami Kebijakan Pangan dan Nutrisi Indonesia : Studi Kasus Nusa Tenggara Timur 1958-2008.” http://nttacademia.org/nttstudies/Lassa-2009.pdf. Diakses tanggal 27 Agustus 2010. Maleha dan Sutanto. 2006. “Kajian Konsep Ketahanan Pangan”. Jurnal ProteinVol.13 No.2 Th.2006, h. 194-202. http://ejournal.umm.ac.id/index.php/protein/.../66_umm_scientific_journal.do c. Diakses tanggal 27 Agustus 2010. Mankiw, N. Gregory, 2003. Teori Makro Ekonomi, Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga. Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta : LP3ES. Nicholson ,Walter. 2002. Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya 8 ed. Jakarta: Erlangga Pasandaran, Effendi. 2007. “Pengelolaan Infrastruktur Irigasi Dalam Kerangka Ketahanan Pangan Nasional”. Analisis Kebijakan Pertanian. Vol 5 No. 2, h..126-149. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/ART5-2a.pdf. Diakses tanggal 5 November 2010. Pasaribu, Sahat M. dkk. 2007. “Analisis Kebijakan Pembiayaan Sektor Pertanian”. Laporan Akhir Penelitian Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengambangan Pertanian Departemen Pertanian. Diakses tanggal 30 September 2010. Ramanathan, Ramu. 1992. Introductory Econometrics With Applications. Orlando : Harcourt Brace Jovanovich Inc. Reksoprayitno, Soediyono. 2000. Ekonomi Makro : Analisis IS-LM dan PermintaanPenawaran Agregatif. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta. Sawit, M. H. 2003. Indonesia dlaam Perjanjian Pertanian WTO : Proposal Harbinson. Analisis Kebijakan Pertanian 1: 55-56. Santosa, Purbayu Budi. 2010. Politik Beras dan Beras Politik. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

37

Sinaga, Novan Mulia Mahason. 2010. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lelang Beras pada Pasar Lelang Forward di Sub Terminal Agribisnis Soropadan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.” Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Soetrisno, Noer. 1998. “Food Security in Indonesia, Short Run And The Long Run Issues”. Paper Disajikan Pada FAO/AFMA/Sri-Lanka Regional Workshop on Agricultural Marketing Liberalization and Privatisation. Diakses tanggal 14 Agustus 2010. Sukirno, Sadono. 2004. Makroekonomi : Teori dan Pengantar, 3 ed. Jakarta : Rajawali Pers. Sukirno, Sadono. 2005. Mikroekonomi : Teori dan Pengantar, 3ed. Jakarta : Rajawali Pers. Suparmoko. 1994. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Edisi keempat. BPFE : Yogyakarta. Supranto, Johanes. 2000. Statistik Teori dan Aplikasi Jilid Dua. Jakarta : Erlangga. Suryana, Achmad. 2005. “Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional.” Paper disampaikan pada Simposium Nasional Ketahanan dan Keamanan Pangan pada Era Otonomi dan Globalisasi, Faperta, IPB. http://www.pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/ip011081.pdf Bogor, 22 November 2005. Syarief, dkk. 1999. Pembangunan Gizi dan Pangan Dari Perspektif Kemandirian Lokal. Bogor : Perhimpunan Peminat Gizi dan Pangan Indonesia dan Center For Regional Resource Development & Community Empowenment. Winarno, Wing Wahyu. 2009. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews, 2 ed. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

ANALISIS PENGARUH SUBSIDI PUPUK, KREDIT PANGAN, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH ATAS INFRASTRUKTUR TERHADAP KETAHANAN PANGAN JAWA TENGAH

Recommend Documents