ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH PADA BAITUL MAL KOTA LHOKSEUMAWE Syawal Harianto Dosen Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe Email:
[email protected] Diana Dosen Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Abstract This study aims to analyze the application of accounting zakat, the alms infaq and Baitul Mal Lhokseumawe. This research is qualitative research with descriptive analysis method that aims to provide an overview of research state of the object based on existing data and provide a comparative analysis between SFAS 109 is applied to the Baitul Mal in Lhokseumawe. The scope of analysis includes the recognition, measurement, recording and reporting. The results showed that the Baitul Mal Lhokseumawe applying the single entry system of accounting records by just making a note in the form of cash which is commonly used to record all expenditures recepti or charity, donation and alms to the cash basis approach. Baitul Mal Lhokseumawe Jugan not make financial reports to the charity fund, donation and alms in accordance with SFAS No. 109. This study recommends a design Baitul Mal financial statements in accordance with SFAS 109 to expect can be applied in the preparation of financial statements Baitul Mal Lhokseumawe.
Keywords: Accounting Zakat Infak / alms, Financial Statements, SFAS 109
Abstract Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan objek penelitian berdasarkan data yang ada dan memberikan analisis perbandingan antara PSAK 109 dengan yang di terapkan di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Ruang lingkup analisis meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe menerapkan system pencatatan single entry accounting dengan hanya membuat catatan dalam bentuk kas umum yang digunakan untuk mencatat semua penerimaa maupun pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah dengan menerapkan pendekatan cash basis. Baitul Mal Kota Lhokseumawe jugan belum membuat laporan keuangan terhadap dana zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan PSAK 109. Penelitian ini merekomendasikan suatu perancangan laporan keuangan Baitul Mal sesuai dengan PSAK 109 dengan harapkan dapat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
1
2
Kata Kunci: Akuntansi Zakat Infak/sedekah, Laporan Keuangan, PSAK 109 PENDAHULUAN Provinsi Aceh sebagai serambi Mekah telah menetapkan pelaksanaan Syariah Islam melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syar i 'at Islam, kemudian Tahun 2002 melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Di Provinsi Aceh memiliki Qanun yang mengatur tentang pengelolan zakat daerah yang khusus mengatur tentang zakat, yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004. Berdasarkan Qanun tersebut dibentuk sebuah lembaga amil yang mengelola zakat mulai dari pengumpulan sampai penyaluran, yang sekarang dikenal dengan Baitul Mal Aceh (BMA) Provinsi Aceh. Di Kota Lhokseumawe Baitul Mal berdiri berdasarkan Qanun Nomor 03 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe. Masyarakat di Provinsi Aceh yang mayoritas muslim memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerintah dalam pemerataan pendapatan. Realisasi penerimaan zakat di Provinsi Aceh masih minim jika disbanding dengan target. Jika dihitung dari PDRB (produk domestic regional bruto tahun 2012) potensi zakat mencapai Rp. 1,9 Triliun, namun pada tahun tersebut Baitul Mal Aceh (BMA) sebesar Rp. 28,78 M. sedangkan jika digabug dengan seluruh Baitul Mal Kabupaten/Kota sebesar Rp. 98,19 M. Armiadi Musa (2014). Baitul Mal Kota Lhokseumawe tahun 2013 mengelola anggaran sebesar Rp. 7.671.002.588, yang bersumber dari penerimaan zakat sebesar Rp. 3,6 Miliar, Infaq sebesar Rp. 1,1 Miliar dan sisa anggara tahun 2012 sebesar Rp. 2 Miliar lebih. Dana yang dikelola melalui Baitul Mal Kota Lhokseumawe tahun 2013 bersumber dari gaji PNS, swasta maupun pihak lain dikabarkan rawan penyimpangan sehingga diperlukan akuntanbilitas dan transparansi dalam pengelolaan baik sumber pemasukan maupun penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah. Zakat termasuk dalam ranah keuangan publik, dana yang dihimpun dari masyarakat oleh badan amil harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Hal ini menjadi keharusan dan tidak boleh diabaikan, karena dapat berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat
3
(Hafidhuddin, 2011). Ketidakpercayaan pembayar zakat (Muzakki) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik. Karena itu aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia (Nikmatuniayah, 2010).Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredibilitas lembaga amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat (Kanji,Habbe, Mediaty, 2011). Bagi institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS atau disebut juga sebagai Amil, maka penyusunan laporan keuangannya tidak menganut PSAK 101 tetapi menggunakan PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan infak/ sedekah. Tentu hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 dapat menggunakan PSAK yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Tabel 1 berikut ini menunjukkan perbedaan komponen laporan keuangan dalam PSAK 101 dengan PSAK 109 (Istutik, 2011).
TINJAUAN TEORITIS Konsep Dasar Zakat, Infak dan Sedekah Perkataan zakat berasal dari kata zaka’ artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata zaka’sebagaimana digunakan dalam Al-Qur’an adalah suci dari dosa. Nurhayati (2013:284) zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Muhammad (2005:159) menguraikan bahwa pengertian yang dapat dipetik dari firman Allah SWT diatas adalah bahwa zakat merupakan kewajiban dari setiap muslim yang memenuhi nisab (batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya), agar dapat mensucikan jiwa, individu maupun masyarakat. PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzzaki sesuai dengan
ketentuan
syariah
untuk
diberikan
kepada
yang
berhak
menerimanya
(mustahiq.Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Nurhayati (2013:284) infak artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Menurut PSAK NO. 109, infaq/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.UU Nomor 23 Tahun 2011 Infak
4
adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usahan di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Mu’is (2011:23) Sedekah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. Nurhayati (2013:285) Sedekah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT. UU Nomor 23 Tahun 2011 Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sumber Hukum Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Quran, sedangkan kata shadaqah disebut sebanyak 12 kali. Hukum zakat dalam itu wajib yang merupakan perintah. (QS. At Taubah:103) Artinya : ”Ambilah zakat dari sebagian harta mereka,dengan zakatitu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka .Dan Allah Maha Mendengar LagiMaha Mengetahui.” Surat Al-Baqarah ayat 43 :“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beseta orangorang yang ruku.” Surat Al-Hadid ayat 7 :“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainnya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) hartanya memperoleh pahala yang besar.” Nabi Muhammad SAW bersabda : “Islam dibangun diatas lima rukun ; syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan, dan menunaikan Haji bagi yang mampu”. (HR Bukhari dan Muslim). Sedangkan sumber hukum dalam Negara yaitu UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Penggelolaan Zakat. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 07 Tahun 2004 Tentang Pengelola Zakat. Jenis Zakat Menurut jenisnya zakat terdiri dari dua macam: 1. Zakat fitrah Adalah zakat pribadi yang harus dikeluarkan setiap muslim yang bernyawa pada bulan Ramadhan sampai menjelang hari raya Idul Fitri sebelum sholat Ied. 2. Zakat Mal atau zakat harta
5
Adalah zakat yang harus dikeluarkan setiap ummat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat haul, nisab dan kadarnya. Zakat ini dapat dibagi UU No. 23 Tahun 2011 1. emas, perak, dan logam mulia lainnya 2. uang dan surat berharga lainnya 3. perniagaan 4. pertanian, perkebunan dan kehutanan 5. peternakan dan perikanan 6. pertambangan 7. perindustrian 8. pendapatan dan jasa 9.
rikaz.
Konsep Dasar Akuntansi Zakat, Infaq dan sedekah James, M dkk (2009:9) Akuntansi adalah suatu system informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan. Niswonger, Fess dan Warren dalam Ely dan Dewi (2009;2) yang diterjemahkan oleh Marianus Sinaga, Akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Soemarso (2004:3) akuntansi disefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan. Menurut AAA dalam Nurhayati (2013:3) adalah the identificion, recording, classification, interpreting and communication economic events to permit user to make informed decisions. Sedangkan definisi Akuntansi Islam (syariah) AAA dalam Nurhayati (2013:3) adalah the”Accounting process” which provides appropriate information (not necessarily limited to financial data) to stakeholders of an entity which will enable them to
6
ensure that the entity is continuously within the bouds of the Islamic Shari’ah and delivering on its socioeconomic objectives. Zaid (2004: 57) Muhasabah (akuntansi syariah), yaitu suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat, dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatancatatan representatif: serta berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil keuangan berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusankeputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.” Harahap dalam Nurhayati (2013:2) menjelaskanPerbedaan akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah sebagai berikut: Kreteria Dasar Hukum
Dasar Tindakan
Akuntansi Syariah Hukum Etika yang bersumber Al-Quran dan Sunnah Keberadaan Hukum Allah & Keagamaan
Akuntansi Konvensional Hukum Bisnis Modern
Rasionalisme & Sekuler
Tujuan
Keuntungan yang Wajar
Maksimalisasi Keuntungan
Orientasi
Kemasyarakatan
Individual atau kepada pemilik
Tahap
Dibatasi dan tunduk ketentuan
Tidak dibatasi kecuali pertimbangan
Operasional
syariah
ekonomis
Sumber: Harahap (2004) Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 Perlakuan akuntansi zakat berdasarkan pada PSAK 109 hanya untuk organisasi/amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 ini merujuk kepada Fatwa MUI yaitu: 1. Fatwa MUI No. 8/2011 tentang amil zakat. 2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram 3. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang penyaluran harta zakat delam bentuk asset kelola. 4. Fatwa NUI No. 15/2011 tentang penarika, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.
7
Bagi institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS atau disebut juga sebagai Amil, maka penyusunan laporan keuangannya tidak menganut PSAK 101 tetapi menggunakan PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan infak/ sedekah. Tentu hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 dapat menggunakan PSAK yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Tabel 1 berikut ini menunjukkan perbedaan komponen laporan keuangan dalam PSAK 101 dengan PSAK 109 (Istutik, 2011). Tabel 1. Komponen Laporan Keuangan PSAK101 dan PSAK109
Sumber: Istutik Laporan posisi keuangan (neraca) Lembaga Amil menurut PSAK 109, menyajikan akun dengan klasifikasi aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan saldo dana. Saldo dana disajikan terpisah antara dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Tabel 1. Pengukuran dan Pengakuan Dana Zakat
Pengakuan awal
Pengukuran setalah pengakuan awal Penyaluran
Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk nonamil. Jika muzakki menentukan mustahiq, maka seluruhnya menambah dana zakat, amil mendapatkan ujrah Penurunan aset zakat non kas mengurangi dana zakat, namun jika sebab amil lalai maka mengurangi dana amil Penyaluran zakat mengurangi dana zakat sebesar nilai yang disalurkan.
8
Zakat
Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Pengungkapan dana zakat pada catatan atas laporan keuangan dapat meliputi kebijakan penyaluran zakat, kebijakan pembagian dana amil dan non amil, metode penentuan nilai wajar, rincian jumlah penyaluran dana zakat, dan hubungan istimewa antara amil dengan mustahiq. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima; (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas; (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan (e) hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: sifat hubungan istimewa, Jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut daritotal penyaluran selama periode. Tabel 2. Pengukuran dan Pengakuan Dana Infak dan Sedekah Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat Pengakuan Awal
Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untukbagian penerima infak/sedekah. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancer infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancer diakui sebagai: (a)
9
Penyaluran Infak dan Sedekah
pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
Penerimaan dan penyaluran dana infak/sedekah dibedakan untuk yang terikat (muqayyadah) dan tidak terikat (mutlaqah). Penerimaan dana amil diperoleh dari dua sumber, yaitu zakat dan infak/sedekah, selanjutnya penggunaannya untuk beban umumdan administrasi. Sesuai juga dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pasal 1 No.11, menyebutkan bahwa Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. Pengungkapan dana infak/sedekah pada catatan atas laporan keuangan dapat meliputi metode penentuan nilai wajar, kebijakan pembagian dana amil dan non amil atas penerimaan infak/sedekah, keberadaan dana infak/sedekah yang dikelola dulu dan hasil yang diperoleh. Perubahan saldo dana dilaporkan menurut klasifikasinya. Penerimaan dana zakat dipisahkan untuk amil dan non amil, penyalurannyapun dipisahkan kepada amil dan mustahiq lainnya. Sedangkan penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Tabel 3. Dana Nonhalal Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.
Pengungkapan Dana nonhalal oleh amil meliputi hal-hal berikut: keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah. Format Laporan Keuangan berdasarkan PSAK 109 Neraca Adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan modal pada waktu tertentu. Dari neraca kita dapat melihat berbagai informasi
10
penting mengenai aktiva, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat. Sedangkan akun-akun yang terdapat didalam neraca dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4 Contoh Neraca (laporan posisi keuangan) BAZ “XXX” Per 31 Desember 20XA Keterangan Aset Aset Lancar Kas dan setara kas Instruen keuangan piutang
Rp
xxx xxx
Keterangan Kewajiban Kewajiban jangka pendek Biaya yang masih harus dibayar Kewajiban Jangka Panjang Imbalan kerja jangka panjang
Aset tidak lancar Aset tetap Akumulasi penyusutan
Jumlah asset
xxx (xxx)
Xxx
Jumlah kewajiban Saldo dana Dana zakat Dana infak/sedekah Dana amil Dana nonhalal Jumlah dana
Rp
xxx
xxx xxx
Jumlah kewajiban dan saldo dana Xxx
Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia (109, 2008) Laporan perubahan dana Adalah laporan yang menjelaskan tentang perubahan dana zakat selama periode akuntansi dijelaskan bahwa entitas syariah menyajikan laporan perubahan dana yang menunjukkan golongan dana zakat yang berasal dari wajib zakat (muzakki), penggunaan dana zakat melalui Lembaga Amil Zakat untuk ke delapan golongan mustahik, kenaikan atau penurunan dana zakat, saldo awal dana zakat, dan saldo akhir dana zakat. Jenisjenis akun yang terdapat dalam laporan perubahan dana dapat dilihat dalam Tabel 5. Tabel 5. Laporan perubahan dana Baz “XXX” Untuk periode yang berakhir 31 desember 20XA Keterangan Dana zakat Penerimaan Penerimaan dari muzakki
Rp
11
muzakki entitas
xxx
muzakki individual
xxx
Hasil penempatan
xxx
Jumlah penerimaan dana zakat
xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat
xxx
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil
xxx
Penyaluran (xxx) Fakir miskin Riqab Gharim Muallaf
(xxx) (xxx) (xxx)
Sabilillah
(xxx)
Ibnu sabil
(xxx)
Jumlah penyaluran dana zakat Surplus (defisit Saldo awal Saldo akhir
(xxx) (xxx) (xxx) xxx xxx
Dana infak/sedekah Penerimaan Infaq/sedekah terikat (muqayyadah)
xxx
Infaq/sedekah tidak terikat (mutlak)
xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah
(xxx)
Hasil pengelolaan
xxx
Jumlah penerimaan dana infaq/sedekah
xxx
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
(xxx)
Infaq/sedekah tidak terikat (mutlak)
(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan
(xxx)
12
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan) Jumlah penyaluran dana infak/sedekah
(xxx)
Surplus(defisit)
xxx
Saldo awal
xxx
Saldo akhir
xxx
Dana amil Penerimaan Bagian amil dari dana zakat
xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah
xxx
Penerimaan lainnya
xxx
Jumlah penerimaan dana amil
xxx
Penggunan Beban pegawai
(xxx)
Beban penyusutan
(xxx)
Beban umum dan adm lainya
(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil
(xxx)
Surplus (defisit)
xxx
Saldo awal
xxx
Saldo akhir
xxx
Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia (109, 2008) Laporan perubahan aset kelolaan adalah laporan yang menjelaskan tentang perubahan aset kelolaan Lembaga Amil Zakat selama satu periode akuntansi. Laporan perubahan aset kelolaan mencakup aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan aset kelolaan, saldo awal dan saldo akhir aset kelolaan. Contoh laporan perubahan aset kelolaan dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6. Laporan Perubahan Aset Kelolaan Baz “xxx”
13
Untuk periode yang berakhir 31 desember 20XA Saldo awal
Penambahan Pengurangan
Penyisihan
Akumulasi Penyusutan
Saldo akhir
Dana infak/ Sedekah – aset Kelolaan lancar (misal piutang bergulir) xxx
xxx
(xxx)
(xxx)
-
Xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal Rumah sakit atau sekolah)
xxx
(xxx)
-
(xxx)
Xxx
xxx
Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia (109:2008) Laporan Arus Kas Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No 2 (2009:28) Laporan Arus kas adalah “Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan”. Wisna (2009:20) laporan arus kas adalah “Laporan yang terdiri dari tiga bagian yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan”
METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan
pendekatan
fenomenologi dan studi kasus. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sugiyono (2011: 29), metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Bodgan dan Biklen dalam Ernowo ( 2013) Metodologi kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.
14
Penelitian ini untuk menganalisis penerapan akuntansi dana zakat,infak dan sedekah pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe dengan PSAK 109. Dalam penelitian ini penulis memilih objek penelitian Baitul Mal yang beralamat di Komplek Islamic Center Kota Lhokseumawe.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Lembaga Pengelolaan zakat Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang beralamat di Komplek Islamic Center Kota Lhokseumawe terbentuk setelah disahkannya Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2012 merupakan implementasi dari Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga formal pengelola zakat, harta wakaf dan harta Agama. Berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 18(1) Susunan organisasi Sekretariat Baitul Mal, terdiri dari: a. Kepala Sekretariat b. Sub Bagian Umum c. Sub Bagian Keuangan dan Program d. Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi e. Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan aktivitas pada sub bagian keuangan dan program di Baitul Mal Kota Lhokseumawe berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan tata kelola keuangan. Meliputi proses akuntansi Zakat, infak dan sedekah pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe dimulai dari: 1. Pengakuan Penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah di Baitul Mal Kota LHokseumawe diakui pada saat dana zakat, infak dan sedekah diterima atau dikeluarkan (cash basis). akan tetapi dana yang masuk hanya berpengaruh pada kas zakat dan infak/sedekah saja. 2. Pengukuran setelah pengakuan awal
15
Baitul Mal Kota Lhokseumawe tidak melakukan pengukuran atas aset zakat nonkas, hal ini disebabkan karena seluruh penerimaan dana zakat yang diterima oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe berupa aset kas yang disetorkan muzakki entitas dan Muzakki individu yang kemudian dana tersebut akan disetorkan ke rekening Baitul Mal dan dipindahkan ke kas daerah dan diakui sebagai pendapatan asli daerah (PAD) 3. Penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah Penyaluran dana zakat, Infak dan sedekah yang disalurkan kepada mustahik dicatat mengurangi kas dana zakat, infak dan sedekah. 4.
Pencatatan Baitul Mal Kota Lhokseumawe menganut pencatatan akuntansi yang menggunakan sistem tata buku tunggal (Single Entry Bookkeeping).
PEMBAHASAN 1. Pengakuan Penerimaan dan pengeluaran zaka, infak dan sedekah di Baitul Mal Kota Lhokseumawe diakui pada saat dana zakat, infak dan sedekah diterima atau dikeluarkan. akan tetapi dana yang masuk hanya berpengaruh pada kas zakat dan atau kas infak/sedekah saja. Hal ini tentu tidak sesuai dengan PSAK no. 109 tentang akuntansi zakat, Infak dan Sedekah, karena menurut PSAK 109 tersebut penerimaan dan pengeluaran zakat,
infak dan
sedekah dapat mempengaruhi juga saldo dana zakat. 2. Pencatatan Pengelola dana zakat dan infak/sedekah khususnya sub bagian keuangan perlu memahami tata cara pencatatan akuntansi untuk organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat merupakan organasasi non profit yang memerlukan sistem akuntansi dan pencatatan yang berbeda dengan organisasi bisnis yang bersifat profit motive. Sifat khas lainnya dari organisasi pengelola zakat adalah adanya aturan syar’i yang harus diikuti. Hal ini menimbulkan konsekuensi tata cara pencatatan akuntansi zakat juga memiliki keunikan tersendiri yang mungkin dsalam beberapa hal tidak dijumpai pada organsasi bisnis maupun nonprofit yang lain selain organisasi pengelola zakat. Berdasarkan data dan pengamatan yang penulis dapatkan di lapangan, penulis menemukan bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe menganut pencatatan akuntansi yang
16
menggunakan sistem tata buku tunggal (Single Entry Bookkeeping). Pembukuan tunggal ini mencatat transaksi akuntansi hanya sekali, hanya untuk mencatat penerimaan kas, pengeluaran kas serta saldo akhir kas. Pembukuan tunggal pada umumnya diikuti dengan akuntansi basis kas (cash basis) yaitu dasar pencatatan transaksi berdasarkan diterima atau dikeluarkannya kas. Sistem tata buku tunggal dengan pendekatan basis kas memang memiliki kelebihan, tetapi juga mengandung kelemahan yang mendasar. Kelebihan sistem ini adalah sederhana, mudah dan objektif dalam mengukur kas. Akan tetapi kelemahan sistem tata buku tunggal dengan basis kas tersebut adalah tidak dapat menginformasikan posisi aset, kewajiban dan ekuitas organisasi. Sistem tata buku tunggal tidak mampu menghasilkan laporan keuangan neraca. Selain itu, sistem tata buku tunggal juga sulit dalam pengauditan, kurang mampu menginformasikan kinerja secara komperhensif dan mudah terjadi manipulasi. Hal ini agak bertentangan dengan PSAK No 45 tentang pelaporan akuntansi keuangan Organisasi Nirlaba, dimana menurut PSAK tersebut organisasi nirlaba sebaiknya menggunakan sistem tata buku berpsasangan (double entry bookkeeping) dengan pendekatan basis akrual, karena sistem tata buku berpasangan dengan basis akrual ini dapat menginformasikan aset, kewajiban, dan ekuitas bersih organisasi yang tidak mungkin akan dihasilkan oleh sistem pencatatan tata buku tunggal. Jika dilihat dari aspek historis, sistem pembukuan berpasangan ini sebenarnya juga merupakan salah satu warisan tradisi islam. Sistem tata buku berpasangan mencatat transaksi akuntansi secara berpasangan yakni dalam setiap transaksi pasti ada akun yang dicatat pada sisi debit dan ada akun yang dicatat di sisi kredit. Sehingga jumlah sisi debit dan kredit selalu seimbang (Balance). Pencatatan debit dan kredit dalam sistem tata buku berpasangan ada aturannya. Aturan debit dan kredit tersebut didasarkan pada persamaan akuntansi yang bersifat logis dan rasional yang menggunakan pendekatan persamaan aritmatika. Terdapat persamaan dasar akuntansi sebagai landasan penyajian laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi tersebut dibedakan untuk persamaan akun riil (neraca) dan dengan persamaan untuk akun nominal (laporan sumber dan penggunaan dana). Adapun sistem pencatatan berpasangan yang sederhana dapat digunkan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe seperti pada Tabel. 7 Tabel 7. Form Jurnal Umum
17
Tanggal 02/02/20XA
10/02/20XA
20/02/20XA
30/02/20XA
30/02/20XA
Keterangan Kas/Rekening Bank Dana zakat (penerimaan dana zakat tunai / OB via bank) Kas/Rekening Bank Dana Infak/Sedekah (penerimaan dana Infak/sedekah tunai/ OB via bank) Dana Zakat/Dana Infak/Sedekah Kas/Rekening Bank Mustahiq (Penyaluran Dana Zakat/Infak/Sedekah) Jasa giro bank Kas/Rekening Bank (biaya administrasi atau jasa giro bank) Kas/Rekening Bank Dana Non Halal (Jasa Bunga atau jasa giro bank Konvensional)
Debit
Kredit
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Sumber: Isma (2014) 3. Pelaporan Menurut Undang–Undang No. 23 tahun 2011 pasal 29 disebutkan bahwa setiap lembaga amil zakat/organisasi pengelola zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat dan infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya secara berkala. Baitul Mal Kota Lhokseumawe juga membuat laporan pelaksanaan pengelolaan zakat dan infak/sedekah setiap bulannya. Namun karena Baitul Mal Kota Lhokseumawe sekarang ini masih melakukan pencatatan dengan sistem tata buku tunggal (single entry accounting) dengan pendekatan basis kas (Cash Basis) maka laporan yang dihasilkan hanya berbentuk laporan kas umum yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran saja. Semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas direkap dan disusun berdasarkan tanggal terjadinya transaksi kemudian di hitung akumulasi dari total penerimaan yang dikurangkan dengan total pengeluaran dan menghasilkan sisa saldo. Disetiap transaksi penerimaan dan pengeluran kas dilampirkan bukti transaksi, surat keputusan dan bukti – bukti transaksi pendukung lainnya. Standar akuntansi zakat yang terdapat dalam PSAK No 109 menyatakan bahwa laporan keuangan yang seharusnya ada dalam laporan keuangan setiap organisasi pengelola zakat adalah: 1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 2. Laporan perubahan dana
18
3. Laporan perubahan aset kelolaan 4. Laporan arus kas dan 5. Catatan atas laporan keuangan. Standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Tujuan standar akuntansi zakat adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding (comaparability). Dengan adanya standar akuntansi maka dapat dilakukan perbandingan kinerja antar kurun waktu dan dengan organisasi sejenis lainnya. Standar akuntansi zakat juga menjadi dasar bagi auditor dalam proses audit, karena pada dasarnya audit adalah memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen organisasi pengelola zakat apakah sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi zakat yang telah ditetapkan. Kesuaian penyajian laporan keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe dengan PSAK 109 dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8 Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe Dengan PSAK 109 No
Pelaporan Keuangan menurut PSAK 109
1
Pengakuan Awal a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas/aset lainnya diterima b. Kas masuk diakui sebagai penambahan dana zakat c. jika dalam bentuk kas dicatat sebesar jumlah yang diterima d. jika non kas dicatat berdasarkan nilai wajar e. zakat yang diterima diakui sebagai dana amil f. pendapatan fee sebagai penambahan dana amil Pengukuran Setelah Pengakuan Awal perhitungan penurunan nilai aset zakat Penyaluran Zakat, diakui sebagai pengurang dana zakat a. dalam bentuk kas dicatat sebesar jumlah yang
2 3
Pelaporan Keuangan Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe Diterapkan Tidak diterapkan √ √ √ √ √ √ √ √
19
diserahkan b. dalam bentuk nonkas 4 Dana Nonhalal Penerimaan jasa bank diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat 5 Penyajian Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca 6 Pengungkapan a. Kebijakan penyaluran zakat b. Kebijakan pembagian dana amil dan dana nonamil c. Metode penentuan nilai wajar d. Rincian jumlah penyaluran zakat 7 Unsur Laporan Keuangan a. Laporan Neraca b. Laporan perubahan dana c. Laporan perubahan aset kelolaan d. Laporan arus kas e. Catatan atas laporan keuangan Sumber: Isma (2014)
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Simpulan 1. Baitul Mal Kota Lhokseumawe menggunakan sistem pencatatan tata buku tunggal atau single entry accounting yaitu pencatatan yang hanya dilakukan sekali dan hanya dapat mempengaruhi akun kas tanpa mempengaruhi akun–akun yang lain. 2. Dalam hal pengakuan pencatatan Baitul Mal Kota Lhokseumawe menerapkan pendekatan Cash Basis, dimana pencatatan dilakukan ketika terjadi transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. 3. Laporan keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe masih dalam bentuk kas umum yang berisi tentang kas masuk dan kas keluar, hal ini belum sesuai dengan PSAK 109. 4. Kebijakan akuntansi dan prosedur belum disusun oleh manajemen amil sehingga dalam proses akuntansi belum sesuai dengan PSAK 109 maupun PSAK 45. 5. Pada prinsipnya perlakuan akuntansi pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe belum menerapkan akuntansi zakat yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109.
20
Saran 1. Baitul Mal Kota LHokseumawe sebaiknya menerapkan Akuntansi Zakat yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 agar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah dapat tersaji dengan tepat. 2. Baitul Mal merupa organisasi yang aktivitas utamanya sebagai tempat pengembangan ummat membutuhkan tenaga akuntansi yang handal dan terampil sebagai media dalam penilaian profesional dan akuntabilitas lembaga amil, oleh karena itu sebaiknya diadakan pelatihan bagi para tenaga keuangan atau akuntansi dalam organisasi dan tata kerja sekretarian Baitul Mal Kota Lhokseumawe secara berkelanjutan, sehingga sub bagian keuangan dan program dapat mengetahui dan menerapkan standar akuntansi zakat, infak dan sedekah secara handal dan akuntabel sehingga kepercayaan para muzakki entitas dan individu lebih tinggi. 3. Pengadaan perangkat lunak (software) akuntansi, bisa dijadikan salah satu pertimbangan dalam melaksanakan tugas-tugas lembaga amil. Software ini memudahkan pekerjaan bagian akuntansi dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi. Dengan adanya bantuan software akuntansi zakat maka informasi mengenai posisi keuangan lembaga amil dapat dihasilkan dengan cepat. DAFTAR KEPUSTAKAAN Al-Hadis Al-Quran Armiadi
Musa (2014). Konferensi (http:/www.baitulmal.acehprov.go.id)
Internasional
Tentang
Zakat,
Baitul Mal Kota LHokseumawe. (2014). Realisasi Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe (http://www.Baitulmal.Lhokseumawekota.go.id,) Ely Suhayati, Sri Dewi Anggadini. (2009). Akuntansi Keuangan, Edisi pertama, Graha ilmu, Bandung. Ernomo, M. 2013. Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri. Skripsi. Program Sarjana Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. (Online), (http://www.repository.uinjkt.ac.id)
21
Hafidhuddin, D. 2011. PSAK Zakat Harus Dipaksakan, Majalah Akuntan Indonesia, No.3, September-Oktober 2011. Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Jakarta: Salemba Empat. Isma, Syariatul. 2014. Akuntansi Dana Zakat Berdasarkan PSAK 109 Studi kasus Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Tugas Akhir. Program Sarjana Saint Terapan Politeknik Negeri Lhokseumawe. Istutik. 2013. Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedakah (PSAK:109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. Jurnal Akuntansi Aktual :Vol. 2 No. 1, Januari. hal. 19-24. James M, Reeve.,Carls S. Waren., Yusuf, Amir. (2009). Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia, Buku I, Jakarta: Salemba Empat. Kanji, L., dan Abd. Hamid Habbe, Mediaty. 2011,Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat, (http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/file/387a71645e06a7998e64844810f877d1f.pdf) Mu’is, fahrur.2011. Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat. Solo: Tinta Medina. Muhammad. 2005. Pengantar Akuntansi Syari’ah. Jakarta: Salemba Empat. Nikmatuniayah. 2010.Perlunya Pelaporan Zakat untuk Publik. Jurnal Teknis. Vol. 5 No. 2, Agustus. hal. 91-96. Nurhayati, Sri&Wasilah. 2013. Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. Pemerintah Provinsi Aceh. 2007. Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Banda Aceh: Sekretariat Daerah. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2002. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Isla bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam. Banda Aceh: Sekretariat Daerah. -------------------------. 2004. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Zakat. Banda Aceh: Sekretariat Daerah.
22
Pemerintah Kota Lhokseumawe. 2012. Qanun Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe. Lhokseumawe: Sekretariat Daerah. Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Sekretariat Negara. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Soemarso, Akuntansi Suatu Pengantar, Jakarta: Salemba Empat, 2004.
