ANALISIS MANFAAT PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Wahyu Abdul Jafar Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Abstract : The analysis of the benefits in regisration of the marriage in the perspective of Maslahah Mursalah, The Purpose of this study is to know whether the benefits in Registration of the marriage could be categorized as benefits in maslahah mursalah and to know clearly legal registration of marriage in perspective maslahah mursalah. There two findings in this study, First, not all of the benefits contained in the registration of marriage included in the category of benefits maslahah mursalah. Second, basically a registration of marriage is permissible things, registration the laws may change following the situation and condition in which the marriage happened. Keywords: Benefits in Registration of the Marriage, Maslahah Mursalah Abstract : Analisis Manfaat Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maslahah Mursalah. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui apakah manfaat yang terdapat pada pencatatan perkawinan bisa dikategorikan sebagai manfaat pada maslahah mursalah serta untuk mengetahui secara jelas hukum pencatatan perkawinan dalam perspektif maslahah mursalah. Dari kajian ini diperoleh dua temuan, yang pertama adalah tidak semua manfaat yang terdapat dalam pencatatan perkawinan termasuk dalam kategori manfaat maslahah mursalah. Temuan yang kedua adalah Pencatatan perkawinan pada dasarnya murupakan hal yang mubah, hukum pencatatan dapat berubah mengikuti situasi dan kondisi dimana perkawinan itu terjadi. Kata Kunci : Manfaat pencatatan perkawinan, Maslahah Mursalah
pihak yang berwenang tidak memiliki
Pendahuluan Persoalan
tentang
pencatatan
perkawinan merupakan persoalan yang sering
diperbincangkan
baik
dalam
kekuatan hukum secara formal.1 Salah satu dampak negatif yang diterima istri jika ia dinikahi secara sirri2
berbagai seminar maupun forum diskusi. Tema pencatatan perkawinan seringkali dikemukakan hanya karena keberadaanya yang kontroversial. Pada satu sisi ada yang beranggapan bahwa perkawinan tanpa dicatatkan ke-KAU adalah sah menurut pandangan agama, namun pada sisi lain, tidak sedikit yang menggugat perkawinan yang dilakukan tanpa ada pencatatan di KAU
lantaran
dampak
negatif
yang
ditimbulkannya. Hal ini terjadi karena perkawinan tanpa ada pencatatan pada
1 Burhanuddin, Nikah Siri, (Yokyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), cet. ke-1, h.3. 2 Istilah nikah sirri adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang secara umum telah diserap dalam bahasa Indonesia. Pernikahan sirri yang dalam kitab fiqh disebut dengan Az-Zawaj As-Sirri yang dapat diartikan pernikahan yang dilakukan secara sembunyisembunyi atau rahasia. Istilah nikah sirri telah dikenal pada zaman sahabat, istilah itu muncul dari ucapan Umar bin Khattab pada saat diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ketika itu Syayidina Umar tidak memperbolehkanya, bahkan ia mengancam akan merajam pelakunya. Sedangkan nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang
Wahyu Abdul Jafar : Analisis Manfaat Pencatatan Dalam Maslahah (tidak dicatatkan ke-KUA) adalah suami
dalam kategori kasus-kasus KDRT. Tapi
bisa
dari
karena kasus kekerasan dalam nikah siri
kewajiban untuk memberi nafkah kepada
meningkat signifikan, tahun ini data kami
istri dan anak-anaknya, serta suami juga
pisahkan," jelasnya. Diakui Eka, dari 200
tidak berkewajiban secara hukum untuk
kasus kekerasan dalam pernikahan siri
membagi harta gonogini, nafkah, harta
yang diadukan ke LBH APIK4, sebagian
warisan dan sebagainya. Dilain sisi, sang
besar adalah kasus penganiayaan fisik
suami juga bebas untuk menikah lagi,
suami terhadap istri. "Kasus didominasi
karena perkawinan sebelumnya dibawah
penganiayaan fisik. Tapi, ada juga yang
tangan (nikah sirri) dianggap tidak sah
mengadukan ditinggalkan suaminya begitu
berkelit
dimata hukum.
dan
3
menghindar
Hal ini seperti yang
saja, tidak mendapatkan nafkah lahir
diberitakan dalam koran nasional Kompas:
maupun batin, dan masih banyak lagi
"Perempuan yang terikat dalam
model kasus yang lain," ungkap Eka. Yang
hubungan
pernikahan
siri
rentan
menarik, dari kasus-kasus nikah siri yang
mengalami
kekerasan
dalam
rumah
tercatat di LBH APIK, sebagian besar
tangga. Selain kekerasan fisik dan mental,
korbannya mengaku bersedia melakukan
para perempuan yang menikah siri kerap
pernikahan
kali harus kehilangan hak-haknya sebagai
suaminya.”5
istri karena tidak memiliki status hukum
siri
Hal-hal
karena
negatif
ditipu
diatas
oleh
bisa
yang jelas. “Pada awal 2010 ini saja, ada
diminimalisir jika pernikahan yang terjadi
lebih
pelaporan
adalah pernikahan resmi, dalam artian
penganiayaan terhadap para istri yang
dicatatkan kepada pihak yang berwenang.
terikat dalam hubungan pernikahan siri.
Istri yang berada dalam ikatan pernikahan
"Jumlah
resmi memiliki hak untuk mengajukan
kurang
ini
200
kasus
meningkat
drastis
jika
dibandingkan tahun 2009 lalu. Tahun 2009
tuntutan,
meminta
pertangungjawaban,
lalu, LBH APIK masih memasukkan
atau meminta perlindungan secara hukum.
kekerasan dalam hubungan nikah siri ke
Dia memiliki bukti pernikahan, dan dengan bukti pernikahan tersebut dia bisa datang
dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan dikantor urusan agama bagi yang beragana islam atau dikantor catatan sipil bagi yang tidak beragama islam. Ibid, h. 13-14. 3 Taufiqurrahman Al-Azizy, Jangan Sirri-kan Nikahmu, (Jakarta: Hikmah Media, 2010), cet. ke-1, h. 108.
meminta keadilan. Suami yang tidak bertanggung
jawab
dan
melakukan
4 LBH APIK adalah singkatan dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan. 5 Puri, Perempuan Nikah Siri Rentan KDRT, (http://female.kompas.com), diakses pada 15 Februari 2014)
MIZANI Vol. 25, No.1, Februari 2015 tindakan
kekerasan
bisa
dijebloskan
alternatif
kedalam penjara.6 Untuk
untuk
menekan
dan
meminimalisir terjadinya kerusakan moral
menghindari
serta seksual dikalangan remaja.9
dampak-
dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh perkawinan
sirri,
pemerintah
membuat
undang-undang
Berdasarakan paparan data di atas,
telah
penulis merasa tertarik untuk melakukan
tentang
penelitian lebih dalam terkait masalah
pencatatan perkawinan, yaitu Undang-
pencatatan
perkawinan.
Undang Perkawinan Nomor 01 tahun 1974
melakukan
analisis
pasal
tiap-tiap
tentang manfaat-manfaat yang terdapat
perkawinan dicatat menurut peraturan
dalam pencatatan perkawinan apakah telah
perundang-undangan
memenuhi
2,
yang
berbunyi
yang
"
berlaku".
kreteria
Peneliti
secara
akan
mendalam
persyaratan
yang
Kemudian ketentuan ini diperjelas dalam
terdapat dalam maslahah mursalah. Tujuan
BAB II Peraturan Pemerintah Nomor 9
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
tahun 1975 tentang perkawinan, yang
hukum pencatatan perkawinan itu sendiri.
intinya, sebuah pernikahan baru dianggap
Penulis dalam melakukan penelitian ini
memiliki kekuatan hukum di hadapan
menggunakan
Undang-Undang
dilaksanakan
mursalah10, karena persoalan pencatatan
menurut aturan agama dan telah dicatatkan
perkawinan tidak ada dasar didalam al-
oleh pegawai pencatat perkawinan yang
Qur'an dan as-Sunah sehinga perlu adanya
jika
7
ditentukan Undang-Undang.
pendekatan
proses istimbath mengenai
Aturan dan maksud pemerintah
maslahah
pencatatan
perkawinan.
diatas sangat bagus sekali bila diterapkan, akan tetapi sebagian masyarakat masih saja
Pembahasan
tetap mempraktikan nikah sirri. Apapun
Untuk mempermudah menganalisis
sebabnya, tentu tidak lepas dari justifikasi
manfaat pencatatan perkawinan dalam
bahwa perkawinan adalah sah apabila
perspektif
maslahah
mursalah,
maka
dilakukan menurut hukum masing-masing agama.8 Alasan lain yang sering digunakan 9Himpunan
Peraturan PerundangPerundangan,Op. Cit., h 128. 10Dr Abdul Wahab Kholaf mendefinisikan maṣlahah mursalah sebagai Suatu kemaslahatan dimana Syari' tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukan atas pengakuan atau pembatalanya. Abdul Wahab Kholaf, ‘Ilmu Uṣūl Fiqh, (Koiro: Darul ‘Ilmi, 1987), h. 84.
oleh orang-orang yang mendukung nikah sirri adalah nikah sirri bisa dijadikan media Taufiqurrahman Al-Azizy, Op. Cit., h.109. 7Himpunan Peraturan PerundangPerundangan, Undang-Undangan Perkawinan Indonesia, (Wacana Intelektual, 2009), cet. ke-1. h. 38. 8 Burhanuddin, Op. Cit., h.3. 6
3
Wahyu Abdul Jafar : Analisis Manfaat Pencatatan Dalam Maslahah penulis menguraikan dalam beberapa sub
kurang jumlahnya maka pernikahanya
bab pembahasan, antara lain :
tidak
1. Pencatatan
Perkawinan
Dalam
sah,
pernikahan
semacam
ini
kemudian dikenal dengan nama nikah sirri. Para mufti dimesir berpendapat bahwa
Perspektif Fiqh Istilah pencatatan perkawinan tidak
manakala
pernikahan
sudah
terpenuhi
dijumpai pada masa Nabi Muhammad
syarat dan rukunnya maka sudah dihukumi
SAW., pada masa Sahabat Nabi maupun
sah.13
masa para Imam Mujtahid. Ketika itu
Pemaknaan
nikah
sirri
dalam
pencatatan perkawinan tidak diperlukan,
perspektif fiqh berbeda dengan pemaknaan
karena hati dan keimanan umat pada
nikah sirri yang ada di indonesia. kalau
zaman itu sudah cukup untuk menjaga
pemaknaan nikah sirri perspektif fiqh
kelestarian hubungan suami-istri tanpa
adalah pernikahan yang tidak terpenuhi
harus dipaksa dengan adanya surat nikah,
rukunnya (maksudnya saksi), sedangkan
mereka bisa saling menjaga hak-hak suami
pemaknaan nikah sirri di indonesia adalah
istri secara syara'.11
suatu pernikahan yang telah terpenuhi
Para ulama’ fiqh menyebutkan
syarat dan rukunnya tetapi pernikahan
bahwa perkawinan diangap sah apabila
tersebut tidak dicatatkan kepada pihak
telah terpenuhi syarat dan rukunnya.
yang berwenang.14
Mereka berpendapat bahwa rukun nikah
Bila ditinjau dari sisi historis,
ada lima, yaitu: suami, istri, wali, dua
istilah nikah sirri sendiri telah dikenal pada
orang saksi laki-laki atau satu orang saksi
zaman Nabi SAW., beliau bersabda:
laki-laki dan dua orang saksi perempuan,
ْ"ﻧَﮭَﻰ ﻋَﻦ
sigot ijab dan qobul.12 Apabila hal-hal sudah
dipenuhi
maka
ﺴ ِ ِّﺮ ّ ﻧِﻜَﺎحِ اﻟ tersebut
diatas
pernikahannya
dihukumi sah, demikian pula sebaliknya jika salah satu tidak terpenuhi maka pernikahanya
dihukumi
tidak
sah.
Misalkan pernikahan yang dilakukan tidak ada saksinnya atau ada saksinya tapi
Muṣṭofa Luṭfi dan Mulyadi Luṭfi, Nikah Sirri, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), cet. ke-1, h.157. 12 Syayid Ahmad Bin Umar As-Syaṭiri, Al-Yaqutu An-Nafis, (Surabaya: AlHidayah), h. 141. 11
،َﻋَﻦْ أَﺑِﻲ ھُﺮَ ﯾْﺮَ ة
13 Mufti Mesir, Fatawa AL-Azhar, Maktabah Syamilah Versi 7 G dan 14 G. Jilid. 1. h. 263. 14 banyak ulama’ Indonesia membolehkan nikah siri selama syarat dan rukunya terpenuhi. namun dalam perkembangan selanjutnya, mereka terbagi menjadi dua golongan, yang pertama: membolehkan secara mutlak karena nikah sirri selama terpenuhi syarat dan rukunya maka sama dengan nikah pada biasanya Cuma tidak dicatatkan saja. pendapat yang kedua: membolehkan namun dengan beberapa syarat dan mereka sangat menganjurkan mencatatkan perkawinannya. Muṣṭofa Luṭfi dan Mulyadi Luṭfi, Op. Cit., h. 101.
MIZANI Vol. 25, No.1, Februari 2015 Artinya: diriwayatkan dari Abi Hurairoh
bahwasanya
melarang nikah sirri.
Nabi
jumlahnya seharusnya adalah dua orang
SAW.
laki-laki atau satu orang laki laki ditambah
15
dengan dua orang perempuan.17 Jadi, menurut Syayidina Umar bin
Dalam perkembangan selanjutnya,
Khattab ra. yang dimaksud dengan nikah
istilah nikah sirri pernah populer pada
sirri adalah pernikahan yang saksinya tidak
masa Syayidina Umar bin Khattab, pada
lengkap,
saat beliau diberitahu bahwa telah terjadi
saksinya tidak sampai dua orang laki-laki
pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi,
atau satu orang laki-laki dan dua orang
kecuali
perempuan.
hanya
seorang
laki-laki
dan
maksudnya
pernikahan
yang
seorang perempuan. Ketika itu Syayidina
Dalam kitab Bidayahtul Mujtahid,
Umar tidak memperbolehkanya, bahkan ia
Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan
mengancam akan merajam pelakunya.
Imam Malik sepakat18 bahwa nikah sirri
Dalam riwayat yang masyhur, Syayidina
hukumnya tidak boleh akan tetapi mereka
Umar bin Khattab ra. menyatakan,
berselisih pendapat dalam pernikahan yang
ُﺴِﺮِ وَ َﻻ أ ُﺟِ ﯿْﺰُ هُ ﻟَﻮْ ُﻛﻨْﺖُ ﺗَﻘَﺪﱠﻣْﺖُ ﻟَﺮَ ﺟَﻤْ ﺖ ّ َھﺬَا ﻧِﻜَﺎ ُح اﻟ
saksinya
Artinya: ini adalah nikah sirri,
pernikahan yang terjadi. Imam Malik
tidak
dan
berpendapat bahwa pernikahan yang mana
sekiranya saya tahu lebih dulu, maka pasti
pihak saksi pernikahan tersebut diminta
saya
memperbolehkannya
akan saya rajam.
16
Pengertian
disuruh
untuk
merahasiakan
agar tidak mengumumkan pernikahan yang nikah
sirri
dalam
telah dilakukan adalah termasuk kategori
persepsi Umar tersebut didasarkan oleh
nikah sirri sehinga pernikahan tersebut
adanya kasus perkawinan yang hanya
tidak sah. Hal ini berbeda menurut Imam
menghadirkan seorang saksi laki-laki dan
Syafi'I dan Imam Abu Hanifah, beliau
perempuan.
ini
berdua berpendapat bahwa pernikahan
menurut Syayidana Umar disebut dengan
yang mana pihak saksi pernikahan tersebut
nikah sirri. Pernyataan Umar ra. tersebut
diminta
Perkawinan
semacam
agar
tidak
mengumumkan
diatas sebagai tangapan adanya pernikahan Burhanuddin, Op. Cit., h.14-15 Kamaludin bin Humam Al-Hanafi, Fathul Qodir, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 6, h. 314. Ahmad bin Muhammad Aṣ-Ṣowi Al-Maliki, Hasyiyah Ṣowi Ala Syarhi Ṣogir, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 4, h. 489. Abu Abduloh Muhammad bin Idris As-Syafi’i, Al-Umm, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 7, h. 249. Ibnu Qudamah, AlMugni, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 15. h. 38. 17
yang hanya dihadiri seorang laki-laki dan seorang dimaksud
perempuan. saksi
Padahal
dalam
18
yang
pernikahan
Imam Aṭ-Ṭobaroni, Mu’jam Kabir, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 19, h. 273. 16 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, (Lebanon: Darul Kitab ‘Ilmiyah, 2007), cet ke-3, h. 448 15
5
Wahyu Abdul Jafar : Analisis Manfaat Pencatatan Dalam Maslahah pernikahan yang telah dilakukan adalah tidak termasuk kategori nikah sirri.19
dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan
Perbedaan pandangan para ulama’ diatas berasal dari masalah
Berdasarkan pemaparan data diatas
perkawinan
dalam
fiqh
klasik
tidak
Syahadah
dikenal, fiqh klasik hanya mengenal istilah
(persaksian), apakah syahadah (persaksian
nikah sirri, itupun dalam artian pernikahan
) dalam suatu pernikahan adalah termasuk
yang tidak ada saksinya atau ada saksi tapi
kategori hukum syar'i atau tujuan dari
saksinya diminta merahasiakan pernikahan
syahadah hanya untuk syaddu dzariah agar
yang terjadi.
tidak terjadi ikhtilaf (perbedaan) dan al-
2. Manfaat
ingkar (pengingkaran) pernikahan. Ulama’
Manfaat
Pencatatan
Perkawinan
yang berpendapat bahwa bahwa syahadah
Pada prinsipnya, pencatatan akad
adalah hukum syar'i maka ia menjadikan
nikah adalah untuk menjaga hak-hak suami
syahadah sebagai syarat sah nikah.20 Oleh
istri. Jika perkawinan yang dilakukan
karena itu ketika suatu pernikahan sudah
adalah perkawinan sirri (tidak dicatatkan
memiliki dua orang saksi laki-laki atau
kepada pihak yang berwenang) maka akan
satu
orang
sangat membuka peluang seorang suami
perempuan maka pernikahan tersebut tidak
untuk berbuat semena-mena. Bisa saja
bisa dikategorikan nikah sirri.
seorang suami saat terjadi ketidak cocokan
orang
laki-laki
Sedangkan
dan
dua
yang
dengan istrinya kemudian mengingkari
berpendapat bahwa tujuan dari syahadah
ikatan hubungan mereka, tidak mengakui
hanya untuk syaddu dzariah agar tidak
kalau wanita tersebut adalah istrinya, lalu
terjida ikhtilaf (perbedaan) dan al-ingkar
ia kabur dari tangung jawab sebagai suami,
(pengingkaran)
ia
tidak memberi nafkah baik lahir ataupun
syarat
batin. Disisi lain, saat wanita tersebut mau
tamam (penyempurna).21 Oleh karena itu
menggugat dan meminta hak-haknya, mau
ketika suatu pernikahan sudah memilik dua
menggugat
orang saksi laki-laki atau satu orang laki-
tanggung jawab suaminya jelas tidak
laki dan dua orang perempuan tapi
mungkin, karena karakter suami jika sudah
pernikahan
i'lan
berani lari dari tanggung jawab seperti itu
(diumumkan) maka pernikahan tersebut
jelas ia tidak mau bertanggung jawab.
menjadikan
ulama’
pernikahan
syahadah
tersebut
maka
sebagai
tidak
di
kemana?,22
mau
minta
bisa dikategorikan sebagai nikah sirri Dalam kompilasi hukum islam pasal tujuh ayat satu disebutkan bahwa “ perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Himpunan Perundang-Undangan, Op. Cit., h. 279. 22
Ibnu Rusyd, Op. Cit., h. 448. Ibid. 21 Ibid. 19 20
MIZANI Vol. 25, No.1, Februari 2015 Begitu juga jika istrinya lemah iman,
manfaat yang diperoleh dari pencatatan
menikah lagi dengan laki-laki lain, suami
perkawinan, antara lain:26
pertama tidak bisa menggugat hal tersebut
1. Menjaga hak-hak suami istri,
kepengadilan, padahal sebenarnya wanita
seperti
tersebut adalah istrinya. Selain itu, dalam
mendapatkan tempat tinggal,
kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1
nafkah,
disebutkan juga manfaat pencatatan sebuah
memperoleh nasab, hak suami
perkawinan
menjamin
untuk bisa istimta' (bersenang-
23
senang) dengan istrinya, dan
adalah
terciptanya
untuk
ketertiban
perkawinan.
diangap
sah,
istri
hak
untuk
anak
untuk
hak warisan.27
manfaat lainnya adalah Perkawinan yang dilangsungkan
hak
Suatu
2. Menyelesaikan
persengketaan
perkawinan dianggap sah menurut hukum
antara
di Indonesia jika telah memenuhi syarat
mungkin
dan rukunnya, disamping itu juga harus
pertengkaran, salah satu antara
dicatat oleh kantor urusan agama. Jika
mereka
mengingkari
tidak dicatat oleh KUA. maka perkawinan
adanya
ikatan
tersebut diangap tidak sah.
24
keduanya, saja
karena
saat
terjadi
akan
perkawinan
Sementara
diantara mereka karena tidak
itu, DR. Abdul Wahab Kholaf dalam kitab
ada saksi, atau ada saksi tetapi
’Ilmu Usūl Fiqh menyebutkan bahwa
telah meningal, dengan adanya
pencatatan
pencatatan nikah ini, maka hal
perkawinan
bisa
menjadi
wasiqoh rosmiyyah (bukti otentik), sehinga
tersebut tidak terjadi.
perkawinan yang tidak dicatatkan kepada
3. Menghindari ikatan perkawinan
pihak yang berwenang maka pengakuan
yang
terhadap perkawinan tersebut tidak dapat
seorang
didengar ketika terjadi pengingkaran.25
seorang perempuan yang masih
Sedangkan menyebutkan
DR.
M.
Mustofa
setidaknya
ada
tidak
sah,
misalkan
laki-laki
menikahi
Lutfi enam
Muṣṭofa Luṭfi dan Mulyadi Luṭfi, Op. Cit., h.158. 27 Jaminan hak dan kewajiban antara suami-istri telah dimuat dalam undangundang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 34 yang berbunyi (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.(2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.(3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Himpunan Peraturan Perundang-Perundangan, Op. Cit.,. h. 17. 26
Ibid. h. 278 Makna tidak sah disini adalah perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan kompilasi hukum islam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi setiap perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai ketentuan hukum. Ibid. 25 Abdul Wahab Kholaf, Op. Cit. h. 85. 23 24
7
Wahyu Abdul Jafar : Analisis Manfaat Pencatatan Dalam Maslahah mahromnya,
atau
menikahi
bukti pencatatan tersebut masih
wanita yang masih mempunyai iddah
dengan
suami
ada. 6. Menutup
kemungkinan
sebelumnya, dll. Kemungkinan-
pengakuan
kemungkinan yang diatas bisa
dipengadilan, karena mungkin
dihindari kalau ada pencatatan
saja suatu saat ada seorang yang
perkawinan,
sebelum
ingin mencemarkan nama dan
pencatatan akad nikah akan
kehormatan seseorang wanita,
diteliti terlebih dahulu beberapa
ia mengakui telah menikahi
syarat
wanita
karena
dan
rukun
serta
penghalang-penghalangnya.28 4. Menghilangkan
yang
dusta
tersebut
lalu
ia
menghadirikan seorang saksi
prasangka
palsu
(
asy-syahid
buruk masyarakat, karena bisa
Dengan
jadi saat ada seorang laki-laki
nikah ini, hal tersebut harus
dan
dihindari.
wanita
hidup
bersama
disangka telah kumpul kebo,
adanya
az-zūr).
pencatatan
Dari paparan data diatas dapat
maka jika ada surat nikah atau
disimpulkan
pencatatan pernikah, tuduhan
manfaat pencatatan perkawinan itu ada
tersebut bisa dihilangkan. 29
empat, antara lain:
5. Bukti
otentik
yang
berupa
)رَ ﺳْﻤِ ﯿﱠﺔ 2. Menjaga Hak-Hak Suami-Istri ( ِﻈﺔُ ُﺣﻘُﻮْ قُ اﻟﺰﱠ وْ َﺟﯿْﻦ َ َ) ُﻣﺤَﺎﻓ
saksi, sehinga saat saksi atau orang yang bertanda tangan
3. Menjaga Hak-Hak Anak ( ُﻈﺔ َ َُﻣﺤَﺎﻓ
telah meninggal dunia, tetapi
) ُﺣﻘُﻮْ قُ ْاﻷ َوْ َﻻ ِد 4. Menjamin
Hal ini diatur dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 13 yang berbunyi “perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”, dan pasal 22 yang berbunyi perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ibid., h 11 dan 14. 29 Dalam kompilasi hukum islam pasal enam ayat dua disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Ibid., h. 278.
sebenarnya
1. Menjadi Bukti Otentik (
pencatatan akad nikah ini bisa bertahan lebih lama dari pada
bahwa
28
Terciptanya
Ketertiban Perkawinan
(
ِﺐ اﻟﺰﱠ وَ اج ِ ث ﺗَﺮْ ﺗِ ْﯿ ِ ْ) ُﺣﺪُو Tolak Ukur Keabsahan Perkawinan (ِﺻ ﱠﺤ ِﺔ اﻟﺰﱠ وَ اج ِ ُ)ﻣِ ْﻌﯿَﺎر 3. Kerangka
Istinbat
Maslahah
Mursalah Pada Manfaat Pencatatan Perkawinan Yang dimaksud dengan kerangka istinbat
maslahah
mursalah
disini
MIZANI Vol. 25, No.1, Februari 2015 adalah
kerangka berpikir yang akan
terdapat masalah tersebut, yang
digunakan oleh penulis untuk dijadikan
kemudian hasil dari verifikasi
pedoman
dalam
menyelesaikan
tersebut nanti akan dijadikan
persoalan
pencatatan
perkawinan
landasan berhujjah mengunakan
melalui
pendekatan
maslahah
Maslahah Mursalah sehinga
mursalah.
Langkah-langkah
dalam
nanti bisa diketahui hukum dari masalah tersebut. 30
menyusun kerangka istinbaṭ Maslahah Mursalah
menurut KH. Afifudin
Selanjutnya
penulis
dalam
Muhajir, MA. yang dikaitkan dengan
menyusun kerangka istinbat
kasus tertentu adalah sebagai berikut:
mursalah yang dikaitkan dengan manfaat
1. Mendeskripsikan,
pencatatan perkawinan adalah sebagai
mengumpulkan
serta
berikut:
menyajikan data yang terkait dengan
dengan
1. Mendeskripsikan,
masalah
mengumpulkan
tersebut.
serta
menyajikan data yang terkait
2. Memastikan
bahwa
masalah
dengan
tersebut adalah masuk kategori
dilakukan
dengan
dengan
pencatatan
perkawinan.
obyek Maslahah Mursalah, hal ini
maslahah
2. Memastikan bahwa pencatatan
cara
perkawinan
adalah
mengecek apakah ada dalil baik
kategori
dalil tersebut berasal dari al-
mursalah, hal ini dilakukan
Qur'an, al-Hadiṡ, Ijma’ yang
dengan cara mengecek apakah
bisa
untuk
ada dalil baik dalil tersebut
memecahkan persoalan masalah
berasal dari al-Qur'an dan al-
tersebut.
Hadis yang bisa dijadikan dasar
dijadikan
dasar
3. Memverifikasi manfaat-manfaat
pencatatan perkawinan.
tersebut apakah bisa dijadikan untuk
maslahah
untuk memecahkan persoalan
yang terdapat dalam masalah
dasar
obyek
masuk
3. Memverifikasi manfaat-manfaat
berhujjah
yang terdapat dalam pencatatan
Maslahah
perkawinan bisa dijadikan dasar
Mursalah. Hal ini dilakukan
untuk berhujjah mengunakan
dengan cara melihat syarat-
maslahah mursalah. Hal ini
syarat berhujjah mengunakan
dilakukan dengan cara melihat
Maslahah Mursalah kemudian
Afifuddin Muhajir, M. A. et. al, Metodologi Kajian Fiqh, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009), cet. ke-1., h.42
mengunakan
30
diterapkan pada manfaat yang 9
Wahyu Abdul Jafar : Analisis Manfaat Pencatatan Dalam Maslahah syarat-syarat
berhujjah
mengunakan
maslahah
perkawinan, penulis tidak menemukan
mursalah kemudian diterapkan
dalil-dalil al-Qur'an, Hadis dan Ijma'
pada
ulama’ yang bisa dijadikan pijakan untuk
manfaat
perkawinan,
pencatatan
yang
kemudian
Dalam
masalah
beristinbat dalam
pencatatan
masalah pencatatan
hasil dari verifikasi tersebut
perkawinan. Penulis hanya menemukan
nanti akan dijadikan landasan
dalil tentang pernikahan baik dari al-
berhujjah
Qur'an maupun al-Hadis, seperti surat an-
maslahah
mengunakan mursalah
sehinga
Nisa ayat 3 yang berisi tentang kebolehan
nanti bisa diketahui hukum dari
menikahi wanita sampai empat orang, surat
pencatatan perkawinan.
an-Nūr ayat 32 yang berisi tentang anjuran
Dalam pembahasan sebelumnya,
menikah
sekalipun
tidak
memiliki
penulis telah memapaparkan dengan jelas
kekayaan karena nanti Allah SWT. yang
tentang manfaat-manfaat yang diperoleh
akan memampukan (memberikan rezeki)
jika perkawinan yang telah dilangsungkan
dengan karuniaanya, surat ar-Rūm ayat 21
dicatatkan ke KUA atau ke Dinas Catatan
yang
Sipil.
perkawinan
Inti
dari
manfaat
pencatatan
berisi
tentang yaitu
tujuan
untuk
adanya
membentuk
perkawinan adalah untuk menjaga dan
keluarga yang sakinah, mawadah dan
memelihara hak dan kewajiban masing-
warohmah. Sedangkan dari Hadis, penulis
masing suami istri serta untuk menjamin
hanya menemukan dalil hukum menikah,
ketertiban perkawinan dalam masyarakat.
seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Kemudian
untuk
Abu Daud yang berisi anjuran untuk
memverifikasi apakah menfaat yang ada
menikah karena menikah akan melindungi
dalam pencatatan perkawinan bisa masuk
dan membentengi dari dari perbuatan zina,
kategori maanfaat maslahah mursalah.
Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ayyub
Tapi
verivikasi
yang berisi tentang empat hal yang
tentang manfaat, penulis akan mengecek
merupakan sunah para rasul yang salah
apakah manfaat pencatatan perkawinan
satunya adalah menikah, Hadis yang
masuk dalam obyek maslahah mursalah31.
diriwayatkan oleh Imam Muslim yang
penulis
sebelum
mencoba
melakuklan
berisi tentang larangan membujang (tidak Dalam bab dua halaman 35, disebutkan bahwa obyek maslahah mursalah adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nas (al-Qur'an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin,
menikah), Hadis yang diriwayatkan oleh
31
Imam Anas bin Malik yang berisi tentang anjuran menikahi wanita yang subur Kamus Ushul Fiqh, (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1, h. 201
MIZANI Vol. 25, No.1, Februari 2015 (berpotensi punya banyak anak) karena
(Maslahah
Nabi
khasah).
Muhammad
bangga
mempunyai
banyak umat, Hadis yang diriwayatkan
3. Harus
fardiyah
selaras
dan
atau
tidak
oleh Imam Bukhari yang berisi tentang
bertentangan dengan prinsip-
larangan nikah sirri (nikah yang dilakukan
prinsip
tanpa memenuhi rukunnya). Jadi, dari
ditetapkan berdasarkan nas atau
pemaparan
ijma'.32
data
ini
dapat
ditarik
umum
yang
telah
kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan
Dari tiga syarat diatas, menurut
masuk dalam obyek maslahah mursalah
analisis penulis tidak semua manfaat
karena tidak ada satupun nas baik dari al-
pencatatan perkawinan sudah memenuhi
Qur'an atau Hadis yang bisa dijadikan
syarat untuk dimasukan dalam manfaat
hujjah
pencatatan
maslahah
pencatatan
manfaat pencatatan perkawinan adalah
untuk
perkawinan
dan
perkawinan
ini
masalah masalah termasuk
kasus
atau
mursalah,
penjelasan
rinci
sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah
masalah yang perlu ditetapkan hukumnya.
ini: Selaras
Setalah diketahui bahwa pencatatan No
perkawinan masuk dalam obyek kajian
Bentuk Manfaat
Manfaat
Manfaat
dengan
Haqiqi
’Ammah
Nas dan Ijma’
maslahah mursalah, selanjutnya penulis akan memverifikasi apakah manfaat yang
Bukti Otentik
1
ada dalam pencatatan perkawinan masuk
(ٌ)وَ ﺛِ ْﯿﻘَﺔٌ رَ ﺳْﻤِ ﯿﱠﺔ
X
kategori manfaat maslahah mursalah. Menjaga Hak-
Dalam Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Kholaf disebutkan bahwa syarat
2
Hak Suami-Istri ( ُﻈﺔُ ُﺣﻘُﻮْ ق َ َُﻣﺤَﺎﻓ ِ)اﻟﺰﱠ وْ َﺟﯿْﻦ
maanfaat bisa dikategorikan maanfaat
Menjaga Hak-
maslahah mursalah adalah sebagai berikut:
3
Hak Anak ( ُﻈﺔ َ َُﻣﺤَﺎﻓ ) ُﺣﻘُﻮْ قُ ْاﻷ َوْ َﻻ ِد
1. Harus berupa manfaat faktual (maslahah qot'iyyah)
Menjamin
haqiqiyyah bukan
berupa
terciptanya ketertiban
4
manfaat yang bersifat dugaan
perkawinan (ﺐ ِ ث ﺗَﺮْ ﺗِ ْﯿ ِ َْﻛﻔَﺎ َﻟﺔُ ُﺣﺪُو
semata (maslahah wahmiyyah).
ِ)اﻟﺰﱠ وَ اج Tolak Ukur
2. Harus berupa manfaat yang bersifat
umum
(maslahah
‘ammah
kulliyyah)
bukan
Keabsahan
5
Perkawinan (ِﺻ ﱠﺤ ِﺔ اﻟﺰﱠ وَ اج ِ ُ)ﻣِ ْﻌﯿَﺎر
berupa manfaat yang bersifat personal
atau
individu 11
32
Abdul Wahab Kholaf, Op. Cit., h. 86.
Wahyu Abdul Jafar : Analisis Manfaat Pencatatan Dalam Maslahah Keterengan:
kembali
melalui
pengadilan.
: Ada
berbeda
jika
perkawinannya
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada empat manfaat yang dapat dijadikan alasan berhujjah mengunakan maslahah mursalah, yaitu sebagai bukti otentik, menjaga hak suami istri, menjaga anak
dan
menjamin
terciptanya
ketertiban perkawinan, sedangkan manfaat pencatatan perkawinan sebagai tolak ukur keabsahan perkawinan tidak bisa dijadikan dasar mengunakan maslahah mursalah, karena bertentangan dengan nas dan ijma’. Hal ini didasarkan bahwa empat manfaat diatas (sebagai bukti otentik, menjaga hak suami istri, menjaga hak anak dan
menjamin
terciptanya
ketertiban
perkawinan) merupakan manfaat faktual (maslahah haqiqiyyah qot'iyyah) yang benar benar terwujud bukan sekedar perkiraan
(maslahah
wahmiyyah).
Maksudnya, hukum yang ditetapkan nanti akan benar benar menghasilkan manfaat dan
menghindarkan
kemuḍaratan.
Tujuan
atau
menolak
pokok
dari
pencatatan adalah sebagai bukti yang bisa digunakan perkawinan
ini tidak
dicatatkan kepada pihak yang berwenang,
X : Tidak Ada
hak
Hal
untuk yang
menunjukan terjadi
bahwa adalah
perkawinan yang sah dan berkekuatan hukum sehinga jika nanti ada salah satu dari kedua belah pihak baik suami atau istri melalaikan tangung jawabnya maka pihak yang dirugikan dapat meminta haknya
ketika salah satu pihak baik suami atau istri melalaikan tangung jawabnya maka pihak yang dirugikan tidak
dapat
meminta
haknya kembali karena tidak ada bukti yang menunjukan bahwa perkawinan yang dilangsungkan
sah
dan
berkekuatan
hukum. Selain itu, empat manfaat tersebut juga bersifat umum (manfaat ‘ammah) karena yang memperoleh manfaat adalah semua pasangan perkawinan, bukan satu atau dua orang saja yang menikah. Manfaat ini menyangkut kepentingan orang banyak, baik dari pihak suami, istri, anak bahkan masyarakat secara luas pun merasakan manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan ini. Selain itu juga empat manfaat ini sesuai dan selaras dengan prisip-prinsip umum tasyri' serta tidak bertentangan dengan nas secara umum. Tujuan disyari'atkannya perkawinan adalah membentuk
keluarga
yang
sakinah,
mawadah dan warohmah. Dengan adanya pencatatan maka sebuah perkawinan akan lebih mudah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Hal ini terjadi karena adanya kepastian hukum yang dapat menjamin dan menjaga hak dan kewajiban masing-masing dari pasangan yang melakukan perkawinan. Menjaga dan memelihara hak disini dalam artian apabila hak atau kewajiban tersebut dilangar maka bisa diperjuangkan dan dituntut melalui
MIZANI Vol. 25, No.1, Februari 2015 pengadilan. sarana
Bukan
yang
bermakna
memberikan
terpenuhinya
hak
membela hak-haknya yang dirampas oleh
kepastian
suami jika ia tidak memiliki akta nikah.
kewajiban
Dengan adanya bukti pencatatan
pasangangan suami istri. Karena tidak
nikah (akta nikah) sang suami akan segan
semua orang itu baik, tidak semua orang
dan takut jika ia tidak memenuhi tangung
bertanggung jawab. Oleh karena itu,
jawabnya
sehinga
pencatatan sangat berfungsi ketika timbul
keutuhan
rumah
konflik diantara suami istri. Dalam kondisi
terjamin. Contoh lainnya, ketika ada orang
rumah
keberadaan
ketiga yang ingin mengahancurkan rumah
pencatatan perkawinan tidak seberapa
tanga seseorang dengan menuduh bahwa
dibutuhkan karena dalam kondisi tersebut
perkawinan yang terjadi antara suami istri
hak dan kewajiban suami istri telah
tersebut tidak sah atau dengan kata lain
dipenuhi.
suami istri tersebut berbuat zina dengan
tangga
dan
sebagai
normal,
Pencatatan perkawinan itu sendiri, sebenarnya
sejalan
dengan
tujuan
keharmonisan tangga
akan
dan lebih
istrinya (dalam tuduhan orang ketiga tersebut) maka suami istri tersebut bisa
disyari'atkan suatu perkawinan yaitu untuk
membuktikan
membentuk
sakinah,
pernikahan yang terjadi diantara mereka
mawadah dan warohmah. Dengan adanya
berdua adalah sah dan sesuai dengan
aturan pencatatan perkawinan maka akan
aturan
ada payung hukum yang bisa dijadikan
Bahkan lebih dari itu, pasangan suami istri
pijakan dan sandaran jika hak-hak dari
tersebut bisa menuntut balik kepada orang
suami istri tidak dipenuhi. Contohnya
ketiga yang telah menuduh mereka berzina
ketika sang suami tidak memberikan
dengan tuntutan pencemaran nama baik.
keluarga
yang
kepengadilan
Undang-Undang
bahwa
Perkawinan.
nafakah baik lahir maupun batin kepada
Kemaslahatan-kemaslahatan
istri maka sang istri bisa menuntut kepada
disebutkan diatas akan sulit terwujud jika
pihak pengadilan (hakim) agar suami
perkawinan
tersebut memenuhi tanggung jawabnya.
dicatatkan kepada pihak yang berwenang,
Hal ini bisa terjadi jika sang istri bisa
karena pengadilan hanya akan menerima
membuktikan kepada pengadilan bahwa ia
pengaduan
benar benar istri yang sah dari suami
kewajiban suami istri jika perkawinan yang
tersebut. Hal ini berbeda jika istri tersebut
terjadi mempunyai bukti otentik berupa
tidak punya alat bukti yang berupa akta
akta nikah. Selain itu bukti otentik lebih
nikah, ia akan binggung kemana hendak
bertahan lama dari pada saksi perkawinan
mengadukan nasibnya, karena pengadilan
(saksi perkawinan bisa meningal dunia)
(hakim)
dan lebih mudah untuk dibawa kemana-
tidak
bisa
membantu
untuk 13
yang
yang dilangsungkan tidak
penyelewengan
hak
dan
Wahyu Abdul Jafar : Analisis Manfaat Pencatatan Dalam Maslahah mana jika misalnya pasangan suami istri
tanpa adanya pencatatan tidak sampai
tersebut pindah kedaerah yang jauh.
menyebabkan hilangnya hak suami, istri atau anak, namun akan lebih baik jika perkawinan tersebut dicatatkan, misalnya
Penutup Setelah
melakukan
analisis
karena
khawatir
akan
menyebabkan
terhadap pencatatan perkawinan dengan
hilangnya hak suami, istri atau anak jika
menggunkan
maslahah
perkawinannya tidak dicatatkan. Hukum
mursalah, penulis menyimpulkan ada dua
pencatatan perkawinan dapat juga berubah
hal penting, yakni:
jadi haram jika dengan adanya pencatatan
pendekan
Pertama, tidak semua manfaat yang
malah menyebabkan hilangnya hak suami,
terdapat dalam pencatatan perkawinan
istri
termasuk
manfaat
perkawinan dapat juga berubah menjadi
maslahah mursalah. Manfaat yang dapat
makruh jika dengan adanya pencatatan
dikategorikan manfaat maslahah mursalah
malah khawatir menyebabkan hilangnya
ada empat yaitu, manfaat pencatatan
hak suami, istri
perkawinan sebagai wasiqoh rosmiyyah
pencatatan perkawinan juga dapat berubah
(bukti otentik), menjaga hak suami istri,
menjadi mubah jika faktor pendorong dan
menjaga
faktor penghalang perkawinan dicatatkan
dalam
hak
terciptanya
kategori
anak
dan
ketertiban
menjamin perkawinan.
atau
anak.
Hukum
pencatatan
atau anak.
Hukum
tidak ada.
Sedangkan manfaat pencatatan perkawinan yang tidak dapat dikategorikan manfaat maslahah mursalah ada satu, yaitu manfaat pencatatan perkawinan sebagai tolak ukur keabsahan perkawinan (hukum perkawinan diangap batal). Kedua,
pencatatan
pencatatan
dapat
Abdul Wahab Kholaf, ‘Ilmu Uṣūl Fiqh, (Koiro: Darul ‘Ilmi, 1987) Abu Abduloh Muhammad bin Idris AsSyafi’i, Al-Umm, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 7
perkawinan
pada dasarnya murupakan hal yang mubah, hukum
Referensi
berubah
mengikuti situasi dan kondisi dimana perkawinan itu terjadi. Hukum pencatatan perkawinan dapat berubah menjadi wajib jika tanpa adanya pencatatan perkawinan menyebabkan hilangnya hak suami, istri atau anak. Hukum pencatatan perkawinan juga dapat berubah menjadi sunah jika
Afifuddin Muhajir, M. A. et. al, Metodologi Kajian Fiqh, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009), cet. ke-1 Ahmad bin Muhammad Aṣ-Ṣowi AlMaliki, Hasyiyah Ṣowi Ala Syarhi Ṣogir, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 4 Burhanuddin, Nikah Siri, (Yokyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), cet. ke-1
MIZANI Vol. 25, No.1, Februari 2015 Himpunan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam, (Wacana Intelektual, 2009), cet. ke-1 , Undang-Undangan Perkawinan Indonesia, (Wacana Intelektual, 2009), cet. ke-1 Ibnu Qudamah, Al-Mugni, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 15 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, (Lebanon: Darul Kitab ‘Ilmiyah, 2007), cet ke-3 Imam
Aṭ-Ṭobaroni, Mu’jam Kabir, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 19
Kamaludin bin Humam Al-Hanafi, Fathul Qodir, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 6 Mufti Mesir, Fatawa AL-Azhar, Maktabah Syamilah Versi 7 G dan 14 G. Jilid. 1 Muṣṭofa Luṭfi dan Mulyadi Luṭfi, Nikah Sirri, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), cet. ke-1 Puri,
Perempuan Nikah Siri Rentan KDRT, (http://female.kompas.com), diakses pada 15 Februari 2014)
Syayid Ahmad Bin Umar As-Syaṭiri, AlYaqutu An-Nafis, (Surabaya: Al-Hidayah) Taufiqurrahman Al-Azizy, Jangan Sirrikan Nikahmu, (Jakarta: Hikmah Media, 2010), cet. ke-1 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Uṣūl Fiqh, (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1
15
