ANALISIS KRITIS TENTANG KESYARIAHAN SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX

ANALISIS KRITIS TENTANG KESYARIAHAN SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX Wahyu Setiawan dan Aghil Pramujito STAIN Jurai Siwo Metro E-mail: [email protected], [email protected]

Abstract The study economics of Islam in Indonesia become an interesting phenomenon, one of which is the Islamic capital market. In general the capital market is a new isntrumen containing an element of speculation is very high. During this time the investor or client Sharia capital market ind it dificult to keep tabs on whether sharia principles has been implemented fully and applied by companies that publish Islamic instruments. Surveillance against a company that has published a study into Sharia stocks it is important to ensure that the term Sharia is not only a label, but rather should be implemented on the aspects of the activities of the company. This paper will trace the economic perspective of how Islamic Sharia which shares about grouped in the Jakarta Islamic Index by 2013 with the aim of knowing the reality of Islamic economy in the perspective of the shares in the Jakarta Islamic Index group by 2013, the beneits obtained in the research is to provide additional information and references in the aspects of Sharia capital market, and know the level of kesyariahan shares in the Islamic Group Jakarta Islamic Index. This research is a research library which are deskriftip qualitative primary data used is the 13th annual report and inancial report to the Jakarta Islamic Index is taken using the technique of purposif sampling using the techniques of data collection and documentation of data analysis is inductive qualitative. Shares on the Jakarta Islamic Index by 2013, does not have the Shariah Compliance Oficer, and the existence of Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 04 Nomor 1

22 Wahyu Setiawan dan Aghil Pramujito interest income, debt-based interest is still dominant, total capital assets inanced debt is still high. Keywords: Islamic Economy, stock market, stocks, the Jakarta Islamic Index Abstrak Kajian ekonomi Islam di Indonesia menjadi fenomena yang menarik, salah satunya adalah pasar modal syariah. Secara umum pasar modal adalah isntrumen baru yang mengandung unsur spekulasi yang sangat tinggi. Selama ini investor atau nasabah pasar modal syariah merasa sulit untuk mengawasi apakah prinsip syariah telah diimplementasikan secara penuh dan diterapkan oleh perusahaan yang menerbitkan instrumen syariah. Pengawasan terhadap perusahaan yang telah menerbitkan saham syariah menjadi kajian yang penting untuk memastikan bahwa istilah syariah tidak hanya label, melainkan harus diimplementasikan pada aspek kegiatan perusahaan. Tulisan ini akan menelusuri tentang bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang saham syariah yang dikelompokan pada Jakarta Islamic Index tahun 2013 dengan tujuan untuk mengetahui realitas saham syariah dalam perspektif ekonomi Islam pada kelompok Jakarta Islamic Index tahun 2013, manfaat yang diperoleh dalam penelitian adalah memberikan informasi dan tambahan referensi dalam aspek pasar modal syariah, dan mengetahui tingkat kesyariahan saham syariah yang terdapat pada kelompok Jakarta Islamic Index. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriftip kualitatif data primer yang digunakan adalah 13 laporan tahunan dan laporan keuangan yang masuk kedalam Jakarta Islamic Index diambil menggunakan teknik purposif sampling menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan analisis data adalah kualitatif induktif. Saham pada Jakarta Islamic Index tahun 2013, tidak mempunyai Shariah Compliance Oficer, dan adanya pendapatan bunga, hutang berbasis bunga masih dominan, total capital asset yang dibiayai hutang masih tinggi. Kata Kunci : Ekonomi Islam, pasar modal, saham, Jakarta Islamic Index

Pendahuluan Pasar modal menurut undang-undang nomor 8 tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan ADZKIYA MARET 2016

Analisis Kritis Tentang Kesyariahan Saham di Jakarta Islamic Index

23

dengan Efek.1 Eksistensi pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dan turut membangun perekonomian nasional, terbukti banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual, pasar modal telah menjadi inancial nerve centre (saraf inansial dunia) pada dunia ekonomi modern dewasa ini, bahkan perekonomian modern tidak dapat eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing secara global dan berjalan secara terorganisir dengan baik.2 Bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang menarik terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Praktek kegiatan ekonomi konvensional, khususnya dalam kegiatan pasar modal yang mengandung unsur spekulasi sebagai salah satu komponennya, nampaknya masih menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam untuk turut aktif dalam kegiatan investasi terutama di bidang pasar modal. Dengan demikian, diperlukan sebuah terobosan baru untuk dapat menarik investor dalam menyalurkan dana ke dalam pasar modal di Indonesia, salah satunya dengan membuat instrumen baru yaitu pasar modal syariah. Melihat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim maka, diharapkan pasar modal syariah di Indonesia dapat sejajar dengan pasar modal konvensional. Langkah awal perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah pada 25 Juni 1997 diikuti dengan diterbitkannya obligasi syariah pada akhir 2002, kemudian diikuti dengan hadirnya Jakarta Islamic Index (JII) pada Juli 2000. Instrumen-instrumen investasi syariah tersebut mengalami perkembangan sejalan dengan maraknya pertumbuhan bank-bank nasional yang membuka “window” syariah.3 1

Undang-undang Nomor 08 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1

2

Andrian Sutedi, Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Sinar Graika, 2011),

ayat 13. h. 96. 3

Ibid, h. 28. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 04 Nomor 1

24 Wahyu Setiawan dan Aghil Pramujito

Jakarta Islamic Index (JII) adalah salah satu index saham di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham dengan konsep syariah. Pembentukan JII tidak lepas dari kerja sama antara pasar modal Indonesia seperti PT Bursa Efek Jakarta dan PT Danareksa Invesment Management (PT DIM). JII dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000. Pembentukan instrumen syariah ini bertujuan untuk mendukung pembentukan pasar modal syariah yang kemudian diluncurkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003.4 Mekanisme pasar modal syariah mengikuti pola dan kinerja saham di Malaysia yang tergabung dengan bursa konvensional seperti Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Setiap periodenya, saham yang masuk JII berjumlah 30 saham yang memenuhi kriteria syariah.5 Saham syariah adalah saham yang perusahaan (emitennya) menjalankan prinsip usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah secara umum yang harus dipenuhi agar suatu saham dapat dikatakan sebagai saham syariah harus memenuhi standar kriteria berikut; Pertama, tidak melakukan bidang usaha yang meliputi : a) Perjudian atau permainan yang tergolong judi, b) Perdagangan yang dilarang syariah, c) Tidak ada penyerahan barang/jasa, d) Penawaran/permintaan palsu, e) Jasa keuangan ribawi, f) Bank berbasis bunga, g) Pembiyaan berbasis bunga, h) Jual beli resiko yang mengandung unsur ketidak pastian dan/atau judi (Asuransi Konvensioanal), i) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan barang/jasa haram, j) Melakuan transakasi yang mengandung unsur suap. Kedua, Secara rasio keuangan yang meliputi; a) Hutang berbasis bunga di bagi total ekuitas tidak lebih dari 82%, b) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya kurang dari 10% total pendapatan.6 4

Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), Edisi Keenam, h. 41. 5 Robiatul Auliyah dan Ardi Hamzah, “Analisa Karakteristik Perusahaan, Industri dan Ekonomi Makro terhadap return dan Beta Saham Syariah di bursa efek Jakarta” Makalah ini dipresentasikan dalam acara Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 23-26 Agustus 2006, h. 5. 6 Rudiyanto, Sukses Finansial dengan Reksadana, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 58. ADZKIYA MARET 2016


25

Selain beberapa aspek di atas, aspek etika bisnis menjadi sangat penting karena dalam transaksi perdagangan sangat mungkin terjadi ketegangan antara hak individu dan kepentingan umum, untuk mendukung terhindarnya kecurangan atau bahkan pertikaian tersebut maka sudah menjadi suatu hal yang mesti untuk dilaksanakan prinsip keadilan dan kejujuran atau keterbukaan bagi setiap emiten yang terdaftar di Jakarta Islamic Index.7 Dalam melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Adapun yang menjadi pertanyaan adalah apakah setelah mendapatkan label halal dari DSN-MUI akan secara otomatis instrumen tersebut dalam prateknya terbebas dari unsur ribawi atau unsur lain yang bertentangan dengan syariah Islam? Mengingat sejauh mana DSN-MUI mempunyai otoritas untuk mengawasi day to day emiten-emiten yang sudah mengeluarkan produk syariah dan Bapepam8 sekali pun sulit untuk melakukan pengawasan dimaksud. Selama ini investor/nasabah pasar modal syariah merasa sulit mengawasi apakah prinsip syariah memang telah diimplementasikan sepenuhnya dalam praktek sehari-hari oleh perusahaan yang menerbitkan instrumen syariah. Pengawasan terhadap perusahaan yang telah menerbitkan efek syariah memang menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa istilah syariah tidak hanya sekedar label belaka melainkan harus menjiwai setiap kegiatan perusahaan tersebut. Berdasarkan beberapa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada tanggal 20 Desember 2014 ditemukan bahwa beberapa laporan keuangan perusahaan yang masuk dalam kelompok Jakarta Islamic Index masih banyak menggunakan jasa keuangan atau perbankan berbasis bunga dan mempunyai pendapatan bunga. Sementara Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di dalam pasar modal menerangkan bahwa jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah salah satunya adalah lembaga keuangan konvensional 7

Andrian Sutedi, Pasar Modal Syariah., h. 219. Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 Pengawasan dan Pengaturan Bapepam digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 8

Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 04 Nomor 1


(ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional serta pembiyaan berbasis bunga.9 dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.10

Melihat ayat tersebut di atas, orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Riba merupakan hal sangat dibenci oleh Allah, oleh sebab itu dilarang karena banyak efek yang ditimbulkan oleh riba, salah satu contohnya adalah resesi ekonomi yang terjadi pada era 1998 yang mengakibatkan mata uang rupiah melemah dan banyak bank-bank yang bangkrut karena adanya sistem bunga. Indonesia dengan jumlah penduduk Secara normative konsep riba dijelaskan dalam al-Qur`an surah al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

‫ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ‬ ‫ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ‬ ‫ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ‬ ‫ﮂﮃ‬ “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan muslim terbanyak maka diperlukan yang mayoritas penduduknya muslim sangat perlu mengetahui seberapa besarkah tingkat kesyariahan saham syariah yang ada dalam kelompok Jakarta Islamic Index. 9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di BidangPasar Modal Pasal 3. 10 al-Baqarah: 275.

ADZKIYA MARET 2016


27

Jakarta Islamic index merupakan acauan bagi berbagai sektor keungan syaraiah misalnya Bank Syariah yang mempunyai program dana pension lembaga keungan syariah, asuransi syariah, Reksa dana Syariah dan Investor Ritail yang semuanya mengacu kapada JII, jika JII dalam hal ini belum sesuai dengan syariah maka banyak hal yang terkena dampak dari aspek syariah ini, karena sebab itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis kembali tentang kesyariahan saham syariah yang tergabung dalam kelompok Jakarta Islamic index periode Januari-Juni 2014. Data penelitian diambil dari periode Januari-Juni 2014 dengan alasan pembaharuan di Jakarta Islamic Index dilakukan pada awal bulan Januari dan awal bulan Juni. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriftip kualitatif, data primer yang digunakan adalah 13 laporan tahunan dan laporan keuangan yang masuk kedalam Jakarta Islamic Index diambil menggunakan teknik purposif sampling menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan analisis data adalah kualitatif induktif. Pembahasan A. Jakarta Islamic Index (JII) Dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah, PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Danareksa Invesment Management (DIM) telah meluncurkan Index saham yang dibuat berdasarkan syariat Islam, yaitu Jakarta Islamic Index atau sering disebut dengan JII. Jakarta Islamic Index (JII) adalah index bursa saham atau index harga rata-rata saham yang mulai dibuat pada tanggal 3 Juli 2000 untuk memfasilitasi perdagangan perusahaan publik yang dijalankan sesuai prinsip syariah.11 Prinsip-prinsip syariah tersebut diantaranya melarang perusahaan yang sahamnya tercantum untuk melakukan aktivitas usaha dengan dasar judi, spekulasi, melakukan sistem perbankan secara konvensional, memproduksi atau memperdagangkan makanan/minumam yang haram, menyediakan barang/jasa yang merusak moral & kesehatan. http://konsultanprusyariah.com/jakarta-islamic-index/ aksespada 11 April 2016. 11

di



B. Saham Saham dapat dideinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.12 Saham merupakan bukti penyertaan modal pada sebuah perusahaan.13 Menurut Dahlan Siamad, saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas.14 Dengan demikan pengertian saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas untuk para investor baik individu maupun badan hukum sebagai tanda kepemilikan modal di dalam suatu perseroan terbatas. Pengertian saham syariah adalah saham yang perusahaan emitennya menjalankan prinsip usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat islam15. Menurut Tjipto Darmadji dan Hendy M Fakruddin, saham syariah adalah surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal dalam suatu perusahaan sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsipprinsip syariah.16 Saham syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.17 Saham dikatakan tidak syariah jika dalam pengelolaan dan pendistribusian suatu perusahaan melanggar yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan terhadap emiten-emiten tersebut.

12 Tjipto Darmadji dan Hendy M Fakruddin, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab, ( Jakarta: Salemba Empat, 2012), Edisi Ketiga, 183. 13 Andy Porman Tambunan, Menilai Harga Wajar Saham, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), cet. 7 h. 1.

Dahlan Siamad, Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan, (Jakarta: LPFEUI,2005), edisi 5 h. 487. 14

15 Rudiyanto, Sukses Finansial dengan Reksadana, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 58. 16 Tjipto Darmadjidan Hendy M Fakruddin, Pasar Modal ., h. 183. 17 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal pasal 4 butir 2.

ADZKIYA MARET 2016


29

Jadi letak perbedaan antara saham syariah dengan saham konvensional adalah pada perusahaan yang menerbitkannya. Perusahaan-perusahaan dalam saham syariah harus menjalankan prinsip-prinsip syariah yang berlaku sesuai dengan fatwa-fatwa DSN-MUI dan peraturan lain yang berlaku. 1. Keuntungan Saham a. Dividen Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perushaan. Dividen dibagikan setelah mendaptkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Investor-investor yang berhak menerima dividen adalah investor yang memegang saham hingga batas waktu yang ditentukan oleh perusahaan pada saat pengumuman deviden.18 Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, yaitu kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumah tertentu untuk setiap saham, atau dapat pula berupa dividen saham, yaitu kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang investor akan bertambah dengan adanya pembagian dividen tersebut. Menurut Tauik Hidayat dividen adalah nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak dikurangi laba ditahan sebagai cadangan perusahaan.19 Berdasarkan uraian di atas dividen adalah pendapatan bersih suatu perusahaan yang telah dikurangi pajak kemudian akan dibagikan untuk cadangan perusahaan untuk memperbesar suatu perusahaan sesuai dengan keputusan yang diambil pada saat Rapat Umum Pemegang Saham. b. Capital Gain Capital gain merupakan keutungan yang diperoleh dari investor ketika membeli saham. Capital gain adalah 18 19

Ibid., h. 9. Tauik Hidayat, Buku Pintar Investasi, (Jakarta: Media kita, 2010), h. 86. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 04 Nomor 1


selisih harga jual dengan harga beli atau dengan kata lain harga jual lebih tinggi dari harga beli.20 Capital gain terbentuk karena adanya aktivitas perdangan saham di pasar sekunder.21 Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud degan capital gain adalah selisih harga antara harga jual dan harga beli yang terbentuk akibat perdangan di pasar sekunder. Misalnya seorang investor membeli saham Astra Internasional seharga per lembar saham Rp. 2000 kemudian menjualnya dengan harga per lembar saham Rp. 2500 berarti investor tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp. 500 per lembar saham. C.

Konsep Saham Menurut Ulama Kotemporer

Yusuf Qaradhawi membagi saham ke dalam tiga jenis; Pertama, saham yang konsisten terhadap Islam, seperti Bank Islam dan Asuransi Islam. Kedua, saham yang dasar aktivitasnya diharamkan. Misalnya perusahaan-perusahaan minuman alkohol, diskotik dan lain-lain. Ketiga, saham yang dasar aktivitasnya dihalalkan misalnya, perusahaan mobil, pertanian, alat-alat elektronik, dan jenis saham lain yang pada dasarnya diperbolehkan.22 Pada point ketiga, terdapat dua pendapat baik yang membolehkan dan melarang karena adanya kebutuhan dan syaratsyarat sehingga dapat dibolehkan sebagai berikut: 1) presentase kekayaan dan hutangnya tidak lebih dari 50%; 2) persentase antara piutang dan hutang berbasis tidak lebih dari 30%; 3) bunga utang tidak lebih dari lima atau sepuluh persen; 4) adanya pengawasan terhadap perusahaan tersebut terhadap unsur riba, atau boleh juga seseorang berinvestasi didalamnya untuk membersihkan sendiri dividen yang di dapatkan dari unsur riba.23 Menurut Rudiyanto pendapatan bunga di perbolehkan dengan syarat tidak lebih dari 10% karena perusahaan-perusahaan 20

Ibid., h. 89. Tjipto Darmadjidan Hendy M Fakruddin, Pasar Modal., h. 9. 22 Yusuf Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Jakarta : GemaInsani, 2002) h. 539-541. 23 Ibid h. 539-541. 21

ADZKIYA MARET 2016


31

banyak yang melakukan penyimpanan atau deposito di dalam bank konvensional dengan alasan kebutuhan. Menurut Setiawan Budi Utomo menyebutkan bahwa, jual-beli saham dengan niat dan tujuan memperoleh penambahan modal, memperoleh aset likuid, maupun mengharap deviden dengan memilikinya sampai jatuh tempo untuk efek syariah (hold to maturity) di samping dapat difungsikan sewaktu-waktu dapat dijual (available for sale) keuntungan berupa capital gains dengan kenaikan nilai saham seiring kenaikan nilai dan kinerja perusahaan penerbit (emiten) dalam rangka menghidupkan investasi yang akan mengembangkan kinerja perusahaan, adalah sesuatu yang halal sepanjang usahanya tidak dalam bidang haram. Namun ketika aktivitas jual beli saham tersebut disalahgunakan sebagai alat spekulasi mengejar keuntungan di atas kerugian pihak lain, maka hukumnya haram karena berubah menjadi perjudian saham.24 Menurut Wahbah al-Zuhaili perusahaan yang boleh di perjual belikan adalah jenis usaha harus relatif besar dan membutuhkan modal besar seperti industri pemintalan dan tenun, industri tekstil, industri besi dan baja industri keramik dan sebaginya. Setiap pemegang saham bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang dimilikinya perusahaan ini boleh menurut syara, karena perusahaan ini termasuk syirkah inan karena didirikan atas dasar keridhaan.25 Berdasarkan pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli saham hukumnya diperbolehkan namun harus melihat jenis transaksi yang di jual belikan halal atau haram. Dengan demikian perusahaan efek yang dikatakan berhak menerbitkan efek syariah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dan pihak-pihak lain yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia. Pada dasarnya pasar modal syariah di Indonesia menekankan kepada perusahaan yang menerbitan dalam hal 24 Setiawan Budi Utomo, Hukum Jual Beli Saham dan Trading Option, http://www.eramuslim.com/konsultasi/ikih-kontemporer/hukumjual-beli-saham-options-trading.htm, di Aksespada 22 April 2016. 25

Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqih Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011). h 518-519. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 04 Nomor 1


menentukan suatu nilai atau tingkat sebuah kesyariahan yang harus dipatuhi dan dipahami oleh semua kalangan bahwa pasar modal yang sesuai dengan itu harus mengacu dan berpatukan kepada 2 aspek di atas yang mencakup beberapa pendapat dan undang-undang yang menagturnya. Berdasarka pendapat ulama di atas maka diambil lima aspek syariah yaitu: 1) Jenis Usaha tidak bertentangan dengan Syariah dan sudah terdaftar lebih dari 3 bulan kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi pasar. 2) Presentase antara kekayaan dan hutang perusahaan tidak boleh lebih dari 50%, persentase antara piutang dan hutang tidak lebih dari 30%. 3) Adanya pengawasan perusahaan tersebut terhadap unsur riba atau memiliki Shariah Compliance Oficer. 4) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya kurang dari 10% pendapatan. D. Perspektif Ekonomi Islam tentang Saham Jakarta Islamic Index Tahun 2013 Selama ini investor atau nasabah pasar modal syariah sulit mengawasi apakah prinsip syariah telah diimplementasikan dan dipraktekan oleh perusahaan yang menerbitkan instrumen syariah. Pengawasan terhadap perusahaan yang telah menerbitkan efek syariah menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa istilah syariah tidak sekedar label melainkan harus menjiwai pada semua aspek dan kegiatan perusahaan. Perusahaan publik dapat dikatakan syariah atau sesuai dengan ekonomi Islam harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan oleh ulama, fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah analisis lima aspek perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index:

ADZKIYA MARET 2016

7 8 9 10 11 12 13

PT. Kalbe Farma Tbk PT. Unilever Indonesia Tbk PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk PT. Untited Tractor Tbk PT. Astra Internasional Tbk PT. Mitra Adi Perkasa Tbk PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT. Charoen Pokphan Indonesia Tbk PT. Lippo Karawaci Tbk PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT. Global Mediacom Tbk PT. Jasa Marga (Persero) Tbk PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk

Total pendapatan bunga kurang dari 10% pendapatan

√ √ √ √ √ √

√ X X X X X

√ √ X √ X X

X X X X X X

√ √ √ √ √ √

√

√

X

X

√

√

√

X

X

√

√

X

X

X

√

√

√

X

X

√

√ √

√ X

√ X

X X

√ √

√

√

√

X

√

33


1 2 3 4 5 6

Nama Perushaan

presentase kekayaan dan Kewajiban tidak lebih dari 50%


No

Jenis Usaha tidak bertentangan dengan Syariah

Aspek-aspek Syariah Persentase Pengawas antara piutang Perusahaan dan hutang atau Shariah berbasis bunga Compliance tidak lebih Oficer dari 30%


Tabel di atas menjelaskan bahwa aspek pertama yaitu jenis usaha tidak bertentangan dengan syriat Islam karena bergerak dalam bidang kesehatan, otomotif, telekomunikasi, perkebunan, pertambangan, kontraktor, kontruksi, dan konsumen. Pandangan ulama modern berbeda pendapat tentang kebolehan bertransaksi dan ikut andil dalam saham perusahaan-perusahaan jenis tersebut. Di antara pendapat ada yang mengaharamkannya dengan alasan bahwa saham-saham tersebut tercampur dengan riba yang sudah jelas hukumnya, namun pendapat lain menyatakan kebolehan dengan catatan harus memenuhi syarat sebagai berikut : a) Presentase kekayaan dan hutangnya tidak lebih dari 50% . b) Persentase antara piutang dan hutang tidak lebih dari 30%. c) Bunga utang tidak lebih dari lima atau sepuluh persen d) Adanya pengawasan terhadap perusahaan tersebut terhadap unsur riba, atau boleh juga seseorang berinvestasi di dalamnya untuk membersihkan sendiri dividen yang di dapatkan dari unsur riba.26 Menurut Wahbah al-Zuhaili perusahaan yang boleh diperjualbelikan adalah jenis usaha harus relatif besar dan membutuhkan modal besar seperti industri pemintalan dan tenun, industri tekstil, industri besi dan baja industri keramik dan sebaginya. Setiap pemegang saham bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Perusahaan ini boleh menurut syara, karena perusahaan ini termasuk syirkah inan karena didirikan atas dasar keridhaan.27 Aspek persentase antara kekayaan dan hutang perusahaan tidak boleh lebih dari 50%, melihat hal tersebut di atas terdapat beberapa perusahaan yang mempunyai asset yang dibiayai oleh hutang lebih dari 50%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Jasa Marga (Persero) Tbk, Mitra Adi Perkasa Tbk, Lippo Karawaci Tbk, Unilever Indonesia Tbk, United Tracktors Tbk dan Astra International Tbk. 26 Yusuf Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Jakarta : GemaInsani, 2002) h. 539-541. 27 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqih Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011), h 518-519.

ADZKIYA MARET 2016


35

Dengan demikian perusahaan-perusahaan tersebut asset nya berasal dari dana hutang. Menurut Yusuf Qaradhawi jika persentase hutangnya lebih banyak maka tidak boleh mengedarkan sahamnya. Kecuali sesuai dengan beberapa aturan yang dalam Fiqh Islam disebutkan sebagai kaidah al-Sharf (exchange). Misalnya, keharusan adanya pembayaran dan penerimaan barang pada saat itu, serah terima secara langsung atau sejenisnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa, orang yang mempunyai hutang dilarang mengulur-ngulur pembayaranya jika memang sudah mampu untuk membayar supaya tidak menzalimi orang yang meminjamkan bunga. Melihat hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan piutang perusahaan tidak boleh lebih dari 30%, berdasarka analisis dan tabel di atas menunjukakan bahwa ada beberapa perusahaan yang memeiliki hutang berbasis bunga melebihi ketentuan yang telah ditepkan oleh para ulama seperti Yusuf Qaradhawi menyebutkan bahwa nisbah atau presentase antara piutang dan hutang yang berbasis bunga tidak boleh lebih dari 30%. Namun, berdasarkan data di atas menujukan ada 8 (delapan) perusahaan yang mempunyai hutang berbasis bunga melebihi batas yang di perbolehkan yaitu: PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT. Astra Internasional Tbk, PT. Mitra Adi Perkasa Tbk, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT. Charoen Pokphan Indonesia Tbk, PT. Lippo Karawaci Tbk, PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, dan ada 5 (lima) yang tidak melebihi batas yang ditentukan yaitu PT. Unilever Indonesia Tbk, PT. Kalbe Farma Tbk, PT. Untited Tractor Tbk, PT. Global Mediacom Tbk, PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk. Dalam fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal Syariah menyebutkan bahwa tidak melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. Dikarenakan ketika hutang lebih dominan dibadingkan dengan modal ditakutkan perusahaan tidak sanggup untuk melunasi hutang tersebut dan mengalami kebangkrutan maka banyak pihak yang akan dirugikan dalam transaksi pasar modal.



Dengan demikian perusahaan tersebut dalam pandangan ekonomi Islam belum terpenuhi 100% karena masih ada 8 perusahaan yang mempunyai hutang berbasis bunga melebihi modalnya. Aspek pengawasan terhadap perusahaan dari unsur riba tidak memiliki pengawasan secara ketat. Pada aspek ini tidak terpenuhi karena sesuai dengan fatwa dan pendapat ulama bawasanya harus ada pengawasan dari riba jika tidak perusahaan akan dikeluarkan dari perusahaan yang berbasis syariah. Seharusnya, aspek ini terdapat di seluruh perusahaanperusahaan yang di Jakarta Islamic Index agar terdapat pengawasan terhadap unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aspek pendapatan bunga dibagi dengan pendapatan analisis menunjukan bahwa perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam Jakarta Islamic Index mempunyai pendapatan tidak halal, yaitu terdapat unsur bunga bank. Perusahaan yang memiliki tingkat bunga tertinggi secara persentase ialah PT. Kalbe Farma, Tbk. Yang menunjukkan pada angka 2.55% dan PT. Jasa Marga (Persero) 2.07%. Bunga di perusahaan tidak merupakan pendapatan utama tapi pendapatan yang diperoleh dari deposito atau penyimpanan yang dilakukan perusahaan dalam perbankan konvensional dengan kata lain masih diperbolehkan dengan kadar di bawah 10% dan dipisahkan dari pendapatan utama dalam suatu perusahaan yang dikategorikan syariah. Dengan demikian dapat pahami bahwa perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam Jakarta Islamic Index (JII) masih perlu penyaringan yang lebih ketat terhadap unsur bunga, karena bunga bank adalah haram, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, juru tulis, dan saksi mendapatkan dosa yang sama. Saham-saham perusahaan yang terdapat di Jakarta Islamic Index (JII) jika dilihat dari perspektif Ekonomi Islam secara kualitatif yaitu jenis usaha, maka saham-saham tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, dalam segi pengawasan atau Shariah Compliance Oficer di dalam perusahaan-perusahaan yang tergabung di Jakarta Islamic Index masih belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasioanal tentang Pasar Modal Syariah yaitu, emiten atau ADZKIYA MARET 2016


37

perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan ffek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsipprinsip syariah dan memiliki Shariah Compliance Oficer. Dari segi kuantitatif yaitu rasio keuangan, ada beberapa aspek yang tidak terpenuhi sehingganya menyebabkan tidak sesuai dengan aspek syariah diantaranya aspek persentase antara hutang berbasis bunga dengan piutang. Aspek-aspek tersebut seharusnya terpenuhi jika perusahaan-perusahaan tersebut digolongkan ke dalam perusahaan-perusahaan berbasis syariah, sehingganya para investor tidak khawatir dalam mengambil kebijakan untuk melakukan investasinya pada dalam sahamsaham yang tergabung di Jakarta Islamic Index. Simpulan Berdasarkan perspektif ekonomi Islam terhadap sahamsaham yang tergabung di Jakarta Islamic Index pada tahun 2013, saham yang tergabung dalam kelompok Jakarta Islamic index belum sepenuhnya memenuhi kriteria syariah berdasarkan standar ketentuan fatwa DSN-MUI dan pendapat mayoritas ulama kotemporer, khususnya pada aspek pengawasan terhadap unsur riba atau Shariah Compliance oficer. Saham yang tergabung dalam kelompok Jakarta Islamic Index tingkat hutang berbunga yang dimiliki dengan piutang perusahaan, masih dominan hutang berbasis bunga, yaitu hutang kepada bank-bank konvensional dan penerbitan obligasi konvensional. Saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index pada tahun 2013, tingkat asset yang dibiayai hutang masih tinggi, dari 13 perusahaan hanya ada 5 perusahaan yang sesuai, sisanya belum sesuai dengan aspek syariah. Saham yang tergabung dalam kelompok Jakarta Islamic index masih mempunyai unsur riba hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pendapatan bunga yang diperoleh dari masing-masing perusahaan (emiten), meskipun prosentasenya kurang dari 10%. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 04 Nomor 1


DAFTAR PUSTAKA

al-Zuhaili, Wahbah Al-Fiqih Islam waAdillatuhu, (Jakarta : Gema Insani & Darul Fikir, 2011). Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Rineka Cipta: Jakarta, 1998). Auliyah, Robiatul, Ardi Hamzah, “Analisa Karakteristik Perusahaan, Industri dan Ekonomi Makro terhadap return dan Beta Saham Syariah di Bursa Efek Jakarta” Makalah ini dipresentasikan dalam acara Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 23-26 Agustus 2006. Darmaji, Tjipto, Hendi M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), edisi III. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tetang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal. Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, (Yogyakarta : Yayasan Psikologi UGM, 1985), Jilid I. Hardiansyah, Hendri Nur, Pengaruh Indeks NIKKEI 225 Terhadap Pergerakan ISHG di Bursa Efek Indonesia, (Bandung: Repository.upi.edu, 2012). Hidayat, Tauik, Buku Pintar Investasi, (Jakarta: Mediakita, 2010). Huda, Nurul, Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet I. J. Meloeng, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000). Kasmir, Bank dan Lembaga Kuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja Graindo Persada, 2012), cet. 11. M. Hanai, Syaiq, “Perbandingan Kriteria Syari’ah Pada Indeks Saham Syari’ah Indonesia, Malaysia, dan Dow Jones”,Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum (Yogyakarta: Asy-Syir’ah). Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011. Peraturan Bapepam- LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. ADZKIYA MARET 2016


39

Peraturan Bapepam LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Qardhawi, Yusuf, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Jilid 3. Rudiyanto, Sukses Finansial dengan Reksadana, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013). Santosa, Totok Budi, Sigit Triandaru, Bank dan Lemabaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 2006). Siamad, Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan, (Jakarta: LPFEUI, 2005), edisi 5. Soekamto, Soejono, Penelitian Hukum, (Yogyakarta: UII Press),1986. Sunariah, Pengetahuan Pengantar Pasar Modal, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), Edisi 6. Sutedi, Adrian, Pasar Modal Syraiah, (Jakarta : Sinar Graika, 2011). Tambunan, Andy Porman, Menilai Harga Wajar Saham, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010). Tim Penulis, Buku Panduan Indeks Harga Saham Indonesia, (Jakarta: BEI, 2010). Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Undang-undang Nomor 08 tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 ayat 13. Utomo, SetiawanBudi, Hukum Jual Beli Saham dan Trading Option,http://www.eramuslim.com/konsultasi/ikihkontemporer/hukum-jual-beli-saham-options-trading. htm, di Akses pada 20 April 2016. UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Widodo, Saniman, Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Proitabilitas, Dan Rasio Pasar, Terhadap Return Saham Syariah Dalam Kelompok Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2003–2005, (Semarang: Digital library undip.ac.id, 2007). Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).



ADZKIYA MARET 2016

ANALISIS KRITIS TENTANG KESYARIAHAN SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX

Recommend Documents