ANALISIS KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA PADA DINAS KESEHATAN PROV. SULSEL TAHIR MATTATA STIE-YPUP Makassar
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akumulasi penyusutan pada Dinas Kesehatan dan untuk mengetahui metode penyusutan aset tetap yang digunakan dalam Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis deskriftif komparatif, yaitu suatu analisis yang menguraikan serta membandingkan perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kaitannya dengan metode perlakuan akuntansi penyusutan aset tetap yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan akuntansi penyusutan aset tetap pada Dinas Kesehatan Prov. Sulsel belum dapat diterapkan karena antara lain tidak sesuainya data antara daftar inventaris aset daerah dengan data neraca yang dilaporkan, serta harga perolehan yang dimasukkan kedalam neraca belum sesuai dengan pengukuran aset tetap, telah ditemukan aset tetap pada perolehan tahun anggaran 2008 tidak memasukkan biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu biaya perencanaan dan pengawasan, yang hanya mencatat sebesar fisik aset tersebut. Kata Kunci: Akuntansi Aset Tetap, Penyusutan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PENDAHULUAN Dengan diberlakukannya daerah otonom, kekuasaan sepenuhnya ada ditangan rakyat dengan mendelegasikan kekuasannya kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini, maka dilakukan pemisahan wewenang diantara eksekuif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap penyalahgunaan kekuasaan diantara penyelenggara pemerintah. Sebagaiman yang berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintah, pihak eksekutif menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mana menggambarkan rencana keuangan tahunan pemerintah yang akan disampaikan kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Meskipun daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur keuangan daerahnya yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, pemerintah pusat tetap akan mengawasi bagaimana penggunaan dan penyerapan dana yang dilakukan oleh masing-masing daerah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemrintah daerah akan dipublikasikan oleh pemakai laporan keuangan, diantaranya, pemerintah pusat yang bergfungsi sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), masyarakat umum serta pihak luar lain sebagai dasar dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan, serta bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai dasar dalam memberikan opini. Adapun peranan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan, yang berguna sebagai akuntabilitas yaitu pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan terhadap entitas
pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja, manajemen yaitu melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat, transparansi yaitu kemampuan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada user dan masyarakat, serta sebagai keseimbangan antar generasi yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan. Pelaporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna, dengan menyediakan informasi mengenai: apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran, apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, mengetahui jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, mengetahui bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, mengetahui posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, serta mengetahui peubahan posisi keuangan (apakah mengalami kenaikan dan penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan). Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Pengakuan unsur laporan keuangan dalam akuntansi meliputi pengakuan aset, pengakuan kewajiban, pengakuan ekuitas dana, pengakuan pendapatan, pengakuan belanja, dan pengakuan pembiayaan. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Fungsi aset bagi pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisai komersial. Sebagian aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya dimasa mendatang. Sehubungan dengan pembuatan laporan keuangan, maka pencatatan aset perlu diperhatikan. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Sebagai salah satu SKPD maka diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya. Oleh karena itu, peneliti memilih Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tempat penelitian dengan judul “Analisis kebijakan akuntansi aset tetap dan penyusutannya pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan“. Rumusan Masalah Apakah perlakuan aset tetap Dinas Kesehatan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Tujuan Penelitian 1)
Untuk mengetahui perlakuan akumulasi penyusutan pada Dinas Kesehatan
2)
Untuk mengetahui metode penyusutan aset tetap yang digunakan dalam Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Selatan. TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Aset Tetap Menurut Munawir (2002:139) memberikan pengertian aset tetap sebagai berikut: “Aktiva tetap (fixed aset atau plant and equipment) adalah aktiva berwujud yang mempunyai umur relatif permanen (memberikan manfaat kepada perusahaan selama bertahun-tahun) yang dimiliki dan digunakan untuk operasi sehari-hari dalam rangka kegiatan normal dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali (bukan barang dagangan) serta nilainya relatif material”. Namun, menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) definisi aset tetap: “aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan dalam masyarakat umum”. Aset tetap dilihat dari sektor publik perolehannya perlu melalui beberapa tahap untuk dapat digunakan kemudian. Perencanaan kebutuhan barang disusun terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada. Kegiatan perencanaan kebutuhan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja sesuai dengan anggaran yang tersedia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Barang apa yang dibutuhkan; b) Dimana dibutuhkan; c) Kapan dibutuhkan; d) Berapa biaya; e) Siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakannya; f) Alasan-alasan kebutuhan; dan g) Cara pengadaan. Setelah rencana anggaran yang diajukan disetujui dan ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, komponen aset tetap dalam neraca yang diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi dapat digolongkan menjadi 6 (enam) yaitu: 1) 2) 3) 4)
Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan Bangunan Jalan, irigasi dan jembatan
5) Aset tetap lainnya a) Buku dan perpustakaan b) Barang bercorak kesenian/kebudayaan c) Hewan/ternak dan tumbuhan 6) Konstruksi dalam pengerjaan Pengertian Penyusutan Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004, PSAK 17) mengemukakan definisi penyusutan sebagai berikut: ”Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu
aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi”. Namun pengertian penyusutan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): “ penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kepasitas dan manfaat dari suatu aset”. Metode Penyusutan Setiap aset tetap harus dilakukan penyusutan tiap tahun untuk mengetahui berapa nilai aset tetap tiap akhir periode. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tepatnya pada bab XI (Akuntansi Keuangan Daerah), Bagian Ketiga (Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD), Paragraf 3 (Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD), Pasal 254 yang berisi: 1) Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan
yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. 2) Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain:
a. Metode garis lurus; b. Metode saldo menurun ganda; dan c. Metode unit produksi. 3) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang sama setiap periode sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenan. 4) Metode saldo menurun ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan
penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang lebih besar pada periode awal pemanfaatan aset dibandingkan dengan periode akhir sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenan. 5) Metode unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan
penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan aktifitas dan manfaat aset tetap berdasarkan unit produksi yang dihasilkan dari aset tetap berkenaan. 6) Penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi berpedoman pada
peraturan perundang-undangan. Demikian pula dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), metode penyusutan yang dapat dipergunakan, yaitu: 1) Metode garis lurus 2) Metode saldo menurun ganda 3) Metode unit produksi Selanjutnya akan diuraikan satu persatu mengenai metode penyusutan. 1) Metode garis lurus Metode penyusutan untuk metode garis lurus merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang sama untuk setiap periode sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenan. Tarif penyusutan dapat dihitung sebagai berikut: Tahun I =
Harga perolehan – Nilai Sisa Umur Kegunaan
2) Metode saldo menurun ganda Presentase Penyusutan pertahun
=
2x(100/umur ekonomis) = Peresentase Tarif Penyusutan pertahun
Tahun I Tahun II Tahun III
Harga Perolehan x Presentase Tarif Penyusutan = Jumlah Penyusutan Tahun Pertama (Harga Perolehan – Jumlah Penyusutan Tahun Pertama) x Presentase Tarif Penyusutan Pertahun (Harga Perolehan – Jumlah Penyusutan Tahun Kedua) x Presentase Tarif Penyusutan Pertahun
Metode saldo menurun ganda merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset yang lebih besar pada periode awal pemanfaatan aset dibandingkan pemanfaatan aset dibandingkan dengan periode akhir sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenan 3) Metode unit produksi Metode unit produksi merupakan penyesuaian nilai aset tetap berdasarkan unit produksi yang dihasilkan dari aset tetap selama masih berkenaan. Perhitungan Penyusutan adalah sebagai berikut: Tahun I
Tahun II
(Jumlah unit produksi tahun I/Total kapasitas produksi) x harga perolehan (Jumlah unit produksi tahun II/Total kapasitas produksi) x harga perolehan
Tahun ke III dan seterusnya penyusutan dihitung berdasarkan jumlah unit produksi pada tahun tersebut. Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan ini perlu diketahui sebab berhubungan dengan nilai aset. Penyusunan laporan keuangan nantinya akan memperhitungkan apakah biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan akan di tambahkan sebagai nilai aset atau tidak. Untuk itu, perlu di jelakskan tentang pemeliharaan lebih detail. 1. Pembagian Pemeliharaan Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi awal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat berupa: a) Pemeliharaan ringan, adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus barang tanpa membebani anggaran. b) Pemeliharaan sedang, adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran. c) Pemeliharaan berat, adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktuwaktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran. Penyelenggaraan pemeliharaan dimaksudkan untuk mencegah barang milik daerah terhadap bahaya kerusakan yang disebabkan oleh faktor: a) Biologis;
b) Cuaca, suhu dan sinar; c) Air dan kelembaban; d) Fisik yang meliputi proses penuaan, pengotoran, debu, sifat barang yang bersangkutan dan sifat barang lain, benturan, getaran dan tekanan; dan e) Lain-lainnya yang dapat mengakibatkan perubahan kualitas dan sifat-sifat lainnya yang mengurangi keadaan barang. 2. Sasaran Pemeliharaan Barang yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris. 3. Rencana Pemeliharaan Barang a) Rencana pemeliharaan barang yaitu penegasan urutan tindakan atau gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan terhadap barang inventaris, yang dengan tegas dan secara tertulis memuat macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu pelaksanaan dan pelaksanaannya. b) Setiap unit kerja diwajibkan untuk menyusun rencana pemeliharaan barang yang bertujuan untuk: - Harus memuat ketentuan menenai macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu dan pelaksanaanya; - Menjadi bahan dalam menyusun rencana APBD , khususnya rencana pemeliharaan barang; dan - Rencana tahunan pemeliharaan barang disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola untuk dipergunakan sebagai pedoman selama tahun anggaran yang bersangkutan. c) Untuk rencana tahunan pemeliharaan barang bagi unit kerja ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan diajukan pada waktu dan menurut prosedur yang diterapkan, dengan demikian maka rencana pemeliharaan tahunan barang merupakan landasan bagi pelaksanaan pemeliharaan barang. Setiap perubahan yang akan diadakan pada rencana pemeliharaan barang harus dengan sepengetahuan Kepala SKPD yang bersangkutan, sebelum diajukan kepada pengelola melalui pembantu pengelola. 4. Pelaksanaan Pemeliharaan a) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pembantu pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna sesuai daftar pemeliharaan barang milik daerah yang ada dimasing-masing unit kerja. b) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD. c) Dalam rangka tertib pemeliharaan, setiap jenis barang milik daerah, harus dibuat kartu pemeliharaan/perawatan. d) Pencatatan dalam kartu pemeliharaan/perawatan barang dilakukan oleh pengurus barang. e) Penerimaan pekerjaan pemeliharaan/perawatan barang: - Pekerjaan pemeliharaan barang yang akan diterima harus dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang; - Hasil pemeriksaan dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang; - Pelaksanaan pekerjaan/pemeliharaan barang dilaporkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola; - Pembantu pengelola menghimpun seluruh pelaksanaan pemeliharaan barang dan dilaporkan kepada Kepala Daerah. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalsisi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
a) Manfaat ekonomis atas barang/aset tetap yang dipelihara: - Bertambah ekonomis/efisien; - Bertambah umur ekonomis; - Bertambah volume; dan - Bertambah kapasitas produksi b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Penghapusan Barang Milik Daerah Penghapusan barang milik daerah adalah tindakan penghapusan barang pengguna/kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah. Penghapusan tersebut dengan menerbitkan keputusan kepala daerah tentang penghapusan barang milik daerah. a. Dasar Penghapusan Barang Pada prinsipnya semua barang milik daerah dapat dihapuskan, yakni: 1) Penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut: - Rusak berat, terkena bencana alam/force majeure, - Tidak dapat dugunakan secara optimal (idle) - Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas - Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi - Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis hankam 2) Penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut: a) Pertimbangan teknis antara lain: - Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki. - Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi. - Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluarsa. - Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya. - Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan. b) Pertimbangan ekonomis, antara lain: - Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle, banyakanya barang milik daerah yang sudah tidak terpakai dan mengakibatkan barang tercatat lebih banyak dibanding dengan fungsinya sendiri. - Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh. 3) Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan: - Kesalahan atau kelalaian penyimpanan dan atau kesalahan pengurus barang. - Diluar kesalahan/kelalaian penyimpan dan atau pengurus barang - Mati bagi tanaman atau hewan/ternak. - Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure) b. Wewenang Penghapusan Barang Daerah Penghapusan barang milik daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan atau bangunan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD, sedangkan barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
c. Kewajiban Pelaporan Barang daerah yang rusak, hilang, mati (hewan dan tanaman) susut, berlebih, dan tidak efisien lagi dilaporkan kepada kepala daerah melalui pengelola. Laporan tersebut harus menyebutkan nama, jumlah barang, lokasi, nomor kode barang, nilai barang dan lain-lain yang diperlukan. d. Proses Penghapusan Barang Milik Daerah Adapun proses penghapusan barang milik daerah pertama, kepala daerah membentuk panitia penghapusan barang milik daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur terkait. Tugasnya adalah meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain. Dari penelitian tersebut di atas, selanjutnya pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepala daerah mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan berita acara hasil penelitian panitia penghapusan. Setelah mendapatkan persetujuan kepala daerah penghapusan ditetapkan dengan surat keputusan pengelola atas nama kepala daerah dan juga menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas dan atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan. e. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 1) Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang (mutasi). 2) Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada pada daftar barang daerah. 3) Penghapusan barang tersebut di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan kepala daerah dan penetapan oleh pengelola atas nama kepala daerah 4) Penghapusan barang daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang dimaksud: - Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat digunakan kemungkinan karena rusak sehingga tidak bisa dimanfaatkan serta tidak dapat dipindahtangankan. - Alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang telah diatur baik mengenai jumlah barang yang akan dihapus ataupun jenis barang serta atas umur ekonomis barang yang dapat dihapus. f. Pelaksanaan Penghapusan Secara Khusus Penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa, dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu keputusan kepala daerah. Adapun alasanalasan pembongkaran yang dimaksud di atas adalah: 1) Rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut. 2) Rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenisnya. E. Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Sektor Publik
Menurut Pasal 253 dan 278 Permendagri 13 Tahun 2006 prosedur akuntansi tetap adalah serangkaian proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkenan dengan transaksi dan/atau kejadian aset tetap pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. Prosedur akuntansi aset pada sektor publik meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan dalam sektor publik. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali (penilaian kembali) maka perlu diungkapkan dasar peraturan penilaian kembali, tanggal efektif penilaian kembali, nama penilai independen (jika ada), hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, serta nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Untuk mengetahui proses pencatatan aset tetap dapat digambarkan sebagai berikut: LAPORAN YANG DIHASILKAN:
CATATAN: DOKUMEN:
- Buku Jurnal Umum
- Bukti memorial
- Buku besar - Buku Besar Pembantu
- Laporan Realisasi Angaran - Neraca - Catatan Atas Laporan Keuangan
Sumber : data diolah
F. Hipotesis Dari pokok permasalahan tersebut di atas, maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah “Diduga bahwa perlakuan penyusutan aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan belum sesuai dengan Satndar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”. METODE PENELITIAN Lokasi Dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, yakni salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimana SKPD tersebut adalah salah satu perangkat daerah pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan km. 11. Makassar. Penelitian dilakukan selama 3 bulan, mulai Bulan Juni s.d Agustus 2010. Metode Analisis Analisis deskriftif komparatif, yaitu suatu analisis yang menguraikan serta membandingkan perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kaitannya dengan metode perlakuan akuntansi penyusutan aset tetap yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Jenis-jenis Aset Tetap
Aset tetap merupakan salah satu komponen dalam neraca yang digunakan dalam operasional kegiatan sehari-hari. Aset tetap dicatat dan dinilai atas dasar harga perolehan. Harga perolehan aset tetap dapat ditentukan dengan menjumlah semua unsur-unsur pengeluaran untuk memperoleh aset tetap tersebut. Unsur-unsur pengeluaran dan perhitungannya menjadi harga perolehan tergantung pada jenis dan cara perolehan aset tetap. Berikut ini akan disajikan daftar aset tetap yang diperoleh selama 1 periode yaitu tahun 2008 dan penyajian akun disesuaikan dengan format neraca untuk akuntansi pemerintahan. Tabel 1 : Daftar Aset Tetap Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2008 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
No.
1
2
Jenis Aset Tetap
Belanja modal pengadaan peralatan kantor Belanja modal pengadaan mesin - pemotong rumput Belanja modal pengadaan komputer Belanja modal pengadaan - komputer/PC Belanja modal pengadaan komputer - notebook Belanja modal pengadaan - UPS/stabilizer
Belanja modal pengadaan peralatan - jaringan komputer Belanja modal pengadaan 3 meubelair - Belanja modal pengadaan kursi rapat 4
5
Satuan
15.500.000 2 Unit
7.750.000
4 Unit
13.750.000
55.000.000
1 Unit
24.500.000
24.500.000
2 Unit
1.750.000
3.500.000
2 Unit
4.250.000
8.500.000 18.475.000
50 Buah
369.500
Belanja modal pengadaan alat-alat studio
Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi - Belanja modal pengadaan wireles
15.500.000 91.500.000
Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga Belanja modal pengadaan penghias - jendela 24 Mtr 489.500 pengadaan gorden alat-alat kantor dan rumah tangga
- Belanja modal pengadaan proyektor 6
Volume
Jumlah (Harga Perolehan)
18.475.000 11.748.000 11.748.000 137.223.000
44.900.000 1 Unit
44.900.000
44.900.000 14.800.000
1 Set
14.800.000
7
alat studio dan komunikasi
59.700.000
Jumlah Peralatan dan mesin
196.923.000
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Peningkatan jalan dan area parkir
422.679.000 1 Lok
422.679.000
bangunan gedung
8
14.800.000
422.679.000 422.679.000
Jumlah gedung dan bangungan Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Pembangunan gedung perawatan HIV/AIDS 1 Paket
422.679.000
739.786.000 739.786.000
739.786.000
Jalan dan jembatan
739.786.000
Jumlah jalan, jembatan dan irigasi
739.786.000
Total aset tetap untuk perolehan tahun anggaran 2008 Sumber : Data diolah
1.359.388.000
Analisis Perhitungan Penyusustan Aset Tetap Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa penyusutan aset tetap pada sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Penyusutan dimaksudkan untuk menyesuaikan nilai aset pada akhir periode pelaporan. Berikut ini akan disajikan umur ekonomis aset tetap berdasarkan kelompok yang digunakan oleh Dinas Kesehatan yang mengacu pada kebijakan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Prov. Sulsel: Tabel 2 : Umur ekonomis aset tetap Dinas Kesehatan berdasar klasifikasi aset Aset Tetap I. Bukan Bangunan: - Kelompok 1 - Kelompok 2 - Kelompok 3 - Kelompok 4 II. Bangunan - Permanen - Tidak Permanen Sumber : Data diolah
Masa Manfaat 4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun 20 tahun 10 tahun
Dengan dasar di atas dapat dihitung penyusutan atas aset tetap yang diperoleh selama tahun 2008 berdasar atas metode penyusutan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Tabel 3 : Akumulasi Penyusutan Menggunakan Metode Garis Lurus Tahun
Akumulasi Penyusutan
Penyusutan pertahun
0
Nilai Buku 15.500.000
1
15.500.000
x 25,00% =
3.875.000
3.875.000
11.625.000
2
15.500.000
x 25,00% =
3.875.000
7.750.000
7.750.000
3
15.500.000
x 25,00% =
3.875.000
11.625.000
3.875.000
4
15.500.000
x 25,00% =
3.875.000 15.500.000
15.500.000
-
Sumber : Data diolah Selanjutnya dapat disusun tabel penyusutan berikut ini Tabel 4 : Akumulasi Penyusutan Menggunakan Metode Saldo Menurun Ganda Tahun
Akumulasi Penyusutan
Penyusutan pertahun
Nilai Buku
0 1
15.500.000
x 50,00% =
7.750.000
7.750.000
15.500.000 7.750.000
2
7.750.000
x 50,00% =
3.875.000
11.625.000
3.875.000
3
3.875.000
x 50,00% =
1.937.500
13.562.500
1.937.500
4
1.937.500
x 50,00% =
968.750 14.531.250
14.531.250
968.750
Sumber : Data diolah Berikut ini akan disajikan jumlah aset tetap yang diperoleh selama tahun anggaran 2008 (perolehan aset tetap dapat dilihat Tabel 5: Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tahun Anggaran 2008 Berdasarkan Metode Garis Lurus
No.
1 -
Jenis Aset Tetap Belanja modal pengadaan peralatan kantor Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput
Jumlah (Harga Perolehan)
Akumulasi Penyusutan
15.500.000
3.875.000
15.500.000
3.875.000
2 3 4 -
Belanja modal pengadaan komputer 91.500.000 Belanja modal pengadaan komputer/PC 55.000.000 Belanja modal pengadaan komputer notebook Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer
6 -
7
8
13.750.000
24.500.000
6.125.000
3.500.000
875.000
8.500.000
2.125.000
18.475.000
4.618.750
18.475.000
4.618.750
11.748.000
2.937.000
11.748.000
2.937.000
137.223.000
34.305.750
Belanja modal pengadaan alat-alat studio
44.900.000
5.612.500
Belanja modal pengadaan proyektor
44.900.000
5.612.500
Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi
14.800.000
3.700.000
Belanja modal pengadaan wireles
14.800.000
3.700.000
alat studio dan komunikasi
59.700.000
9.312.500
Jumlah Peralatan dan mesin
196.923.000
43.618.250
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
485.631.000
24.281.550
Peningkatan jalan dan area parkir
485.631.000
24.281.550
bangunan gedung Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Pembangunan gedung perawatan HIV/AIDS
485.631.000
24.281.550
739.786.000
36.989.300
739.786.000
36.989.300
739.786.000
36.989.300
Belanja modal pengadaan peralatan jaringan computer Belanja modal pengadaan meubelair Belanja modal pengadaan kursi rapat Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga Belanja modal pengadaan penghias jendela pengadaan gorden alat-alat kantor dan rumah tangga
5
22.875.000
Jalan dan jembatan
Jumlah jalan, jembatan dan irigasi Total aset tetap untuk perolehan tahun 2008 Sumber : data diolah
739.786.000
36.989.300
1.422.340.000
104.889.100
Jadi, untuk neraca tahun anggaran 2009 seharusnya aset tetap sudah memiliki penyusutan sebesar Rp. 104.889.100 dan akun diinvestasikan dalam aset tetap sebesar Rp. 104.889.100,KESIMPULAN a. Pelaksanaan akuntansi penyusutan aset tetap pada Dinas Kesehatan Prov. Sulsel belum dapat diterapkan karena antara lain tidak sesuainya data antara daftar inventaris aset daerah dengan data neraca yang dilaporkan. Daftar inventaris barang milik daerah hanya mendaftar barang-barang yang betul-betul secara fisik masih dimiliki. b. Harga perolehan yang dimasukkan kedalam neraca belum sesuai dengan pengukuran aset tetap, telah ditemukan aset tetap pada perolehan tahun anggaran 2008 tidak memasukkan biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu biaya perencanaan dan pengawasan, yang hanya mencatat sebesar fisik aset tersebut. DAFTAR PUSTAKA S.Munawir, 2002, Akuntansi Keuangan dan Manajemen , edisi kedua, cetakan kedua , Yogyakarta : Universitas Gajah Mada. Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi, edisi ketiga, cetakan ketiga, Jakarta : Salemba Empat. Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004, Standar Akuntansi Keuangan, Yogyakarta : Salemba Empat. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005, Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta : Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Abd. Halim, 2007, Akuntansi Sektor Publik, Jakarta : Salemba Empat. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta : Departemen Dalam Negeri. Tim Redaksi Fokus Media, 2006, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Bandung : Fokusmedia. Tim Redaksi Fokus Media, 2008, Peraturan Perundang-undangan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bandung : Fokusmedia. Pemerintah Republik Indonesia, 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta : Departemen Dalam Negeri Pemerintah Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Jakarta : Departemen Dalam Negeri. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), 2008, Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), 2009, Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
