ANALISIS IMPLEMENTASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA KEPOLISIAN RESORT MALANG KOTA
JURNAL SKRPSI
Disusun Oleh: RIKE RAHMAH 115020300111109
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2015
ABSTRAK
ANALISIS IMPLEMENTASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA KEPOLISIAN RESORT MALANG KOTA
Oleh: RIKE RAHMAH Program Studi Akuntansi Universitas Brawijaya Dosen Pembimbing: Rosidi Universitas Brawijaya
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi pertanggungjawaban keuangan yang telah dilaksanakan Kepolisian Resort Malang Kota. Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini diketahui bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan telah disusun dan diimplementasikan pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan kegiatan, pencairan dana, penggunaan dana, dan pertanggungjawaban dokumen-dokumen administratif. Namun demikian, masih terdapat sub satuan kerja yang mengumpulkan laporan pertanggungjawaban tidak tepat waktu. Hal itu disebabkan karena kurang optimalnya komunikasi dari para staf, sumber daya yang tidak maksimal dalam pemanfaatannya, staf yang menunda mengerjakan pekerjaan, dan struktur birokrasi yang kurang jelas. Kata Kunci: Implementasi, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia
ABSTRACT ANALYSIS OF FINANCIAL RESPONSIBILITY REPORT IMPLEMENTATION IN SAMAPTA BHAYANGKARA THE POLICE STATION OF MALANG DISTRICT
By: RIKE RAHMAH
Adviser Lecture: Rosidi
This research was conducted to analyse the implementation of financial responsibility by the Police Station Center of Malang District. This financial responsibility is implemented based on the Regulation of Indonesian Republic Police Chairman number 4 year 2014 about the Financial Responsibility Administration in the State Police of Indonesian Republic. The qualitative descriptive approach was utilized in this research. Data collection was done using interviews and documentations. The research results show that the financial responsibility report has been produced and implemented on each activity conducted. These activities include activity planning, funding distribution and usage, and administrative documents report. However, there are divisions in the police station which do not submit the report on time. This is due to the fact that there are problems related to communication among the staffs, resources which are not used maximumly, unmotivated staffs, and unclear bureaucracy.
Keywords: Statement of Financial Responsibility, Implementation, Kepolisian Negara Republik Indonesia
PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia adalah negara berkembang yang berkeinginan untuk menjadi negara maju, oleh sebab itu banyak perubahan yang dilakuakan untuk mencapainya. Terjadi banyak perubahan pada segala sektor di Indonesia, salah satu perubahan tersebut terdapat pada sektor pengelolaan keuangan negara. Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Barang yang dijadikan milik negara memiliki proses dan prosedur dalam pergantian kepemilikaan, sehingga diperlukan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan negara diatur pada peraturan yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas. Sebelum adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 kewenangan menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) atau surat penagihan berada pada Menteri Keuangan, namun semenjak adanya kedua peraturan tersebut maka kewenangan dilimpahkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran. Pimpinan Lembaga Negara sebagai pengguna anggaran bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan pada lembaga yang dipimpinnya. Pimpinan lembaga berkewajiban untuk membuat laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan berwenang dan menyampaikan laporan tersebut kepada badan yang berwenang. Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengelolaan keuangan yang diterapkan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama pada Kepolisian Resort Malang Kota sebagai salah satu Lembaga Negara dan kuasa penguna anggaran negara semenjak tahun 2010. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesian nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, “Kepolisian Resort Malang Kota atau yang biasa disebut Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri (Polisi Republik Indonesia) diwilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda (Kepala Kepolisan Daerah)”. Polres Malang Kota adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementrian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan administrasi pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Reformasi keuangan Negara dengan munculnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka Kepolisian Negara Republik Indonesia juga harus mengikuti reformasi tersebut. Peraturan-peraturan tersebut belum mencerminkan keadaan di Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dibuat
peraturan khusus. Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia membuat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 dan disempurnakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Implementasi kebijakan yang tidak optimal menimbulkan keterlambatan pengumpulan laporan pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu). Perwabkeu itu sendiri adalah dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Keterlambatan pengumpulan perwabkeu dapat mengakibatkan penundaan pencairan dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional. Syarat yang harus dipenuhi dalam pencairan dana adalah pengumpulan perwabkeu dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Penelitian mengenai laporan pertanggungjawaban Kepolisian Resort Malang Kota juga dibahas dalam penelitian mengenai hasil analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang. Penelitian tersebut menyatakan bahwa “untuk meningkatkan kineja aparat pemerintah, mengingat pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan instansi pemerintah yang berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 24 tahun 2005 penting terutama jika dikaitkan dengan prinsip good governance” (Khafid, 2009). Perbedaan penelitian di polres kota malang dengan penelitian (Khafid, 2009) adalah objek penelitian, metode analisis dan tahun penelitian. Objek penelitian ini adalah Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara) Kepolisian resort Malang Kota. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan publik yang diungkapkan oleh Edward (Winarno, 2002:126). Penelitian dilaksanakanan pada tahun 2013. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan mengenai implementasi laporan pertanggungjawaban yang di laksanakan di Kepolisian Resort Malang Kota dari narasumber yang bersangkutan. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah penelitian adalah bagaimana implementasi Pertanggungjawaban Keuangan Kepolisian Resort Malang Kota atas kesesuaiannya dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014? Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepolisian Resort Malang Kota atas kesesuaiannya dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.
LANDASAN TEORI Kebijakan Publik Kebijakan publik yang sering diungkapkan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengatur masyarakat yang ada. Menurut Eyestone (Winarno, 2002:15) secara luas kebijakn publik dapat didefinisan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Menurut Richart (Winarno, 2002:16) seorang pakar ilmu politik mendefinisikan kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan berserta konsekuwensi-konsekuwensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Menurut Anderson (Winarno, 2002:16) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu permasalahan atau persoalan. Menurut definisi yang telah dijabarkan oleh para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan sehingga menimbulkan akibat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tahap-tahap Kebijakan Tahap-tahap kebikan publik ini ada dikarenakan memepermudah dalam proses pengevaluasian dari kebijan yang telah dibuat atau kebijakan yang akan dibuat. Tahap-tahap tersebut disamapaikan (Winarno, 2002:28) yang terdiri dari (1) tahap penyusunan agenda, pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa masalah yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama (2) tahap formulasi kebijakan, pada tahap ini masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik (3) tahap adopsi kebijkan, salah satu alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative (4) tahap implementasi kebijakan, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternative pemecahaan masalah harus diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah sehingga mendapat dukungan atau pertentangan dari para pelaksana (5) tahap penilai kebijakan, penentuan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Teori Model Implementasi Kebijakan George Edwards III Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu dari tahapan kebijakan publik tersebut dibuat. Implementasi kebijakan publik dapat diketahui bagaimana kebijakan publik yang dibuat berpengaruh terhadap pelaku atau dampak yang terjadi secara langsung. Menurut (Winarno, 2002:125) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinnya. Tujuan kebijakan publik adalah cara penyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga kebijakan publik dapat memungkinkan terjadinya kegagalan jika kebijakan tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kegagalan terjadi dikarenakan pelaksanaan implementasi yang buruk sehingga kebijakan tersebut tidak sesuai tujuan atau menyimpang dari tujuan.
Menurut Edwards III (Winarno, 2002:126) dalam mengkaji implementasi kebijakan dengan mengajukan pertanyaan, prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Dan hambatanhambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edwards berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan membicarakan empat faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi. Pembahasan lebih lanjut dari masing-masing faktor tersebut adalah: a. Komunikasi Edwards membahas tiga hal yang penting dari komunikasi kebijakan yaitu transmisi, kejelasan dan konsisitensi. Transmisi, menyadari jika keputusan yang telah dibuat dan suatu perintah telah dikeluarkan, ketika ditemukan banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarakan. Kejelasan, seringkali instrksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksanapelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana sustu program dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah kompeksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak menggangu kelompok-kelompok masyarakat kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan. Konsisitensi, perintah-perintah impelmentasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasi kebijakan. b. Sumber Daya Sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahliankeahlian yang baikuntuk melaksanakan tugas-tugas mereka, informasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas untuk menerjemakan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Staf yang memadai tidak cukup dengan jumlah pelaksana yang memadai untuk melaksanakan kebijakan namun, para pelaksana harus memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Kurangnya personil yang terlatih dengan baik dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjangkau banyak pembaruan. Latihan-latihan atau training yang diberikan kepada para pelaksna sangat minim sehingga kemmapuan profesionalitas mereka mengalami kenaikan yang lambat, sehingga diperlukan kompetensi pengelolaan sebagai kriteria kenaikan pangkat. Informasi, mempunyai dua bentuk yaitu bentuk pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, sehingga para pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bentuk kedua, bagaimana harus dilakukan dan data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Wewenag, suatu badan mempunyai wewenag yang terbatas atau kurangnya wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat.
Wewenang memiliki beberapa bentuk seperti memberi bantuan sampai memaksakan perilaku. Fasilitas-fasilitas, seseorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan seperti kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa kelengkapan, tanpa perbekalan, maka kemungkinan besar implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. c. Tingkah laku atau sikap Terdapat kebijakan yang dilaksanakan seara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Para pelaksana kebijakan akan menggunakan keleluasaaan dengan cara-cara yang halus untuk menghambat implementasi. Menurut Edwards III (Winarno, 2002:143) sikap yang baik atau positif para pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan suat dukungan yang mendorong mereka menunaikan kewajiban sebagaimana yang di inginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, bila perilaku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi sulit. d. Struktur birokrasi Birokrasi baik secara sadar atau tidak memilih bentuk bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Menurut Edwards III (Winarno, 2002:149) birokrasi biasanya menjadi pelaksana kebijaksanaan secara keseluruhan. Birokrasi tidak hanya berada dalam struktur organisasi pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasiorganisasi swasta yang lain bahkan di institusi- intitusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Edwards III (Winarno, 2002:150) menyatakan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: prosedur dan fragmentasi. Prosedur merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Edwards III (Winarno, 2002:150) menyatakan bahwa demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tangggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebjakan. Prosedur sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Laporan Pertanggungjawaban Republik Indonesia
Keuangan
di
Lingkungan
Kepolisian
Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Pertanggungjawaban keuangan yang selanjutnya disingkat
Perwabkeu adalah dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan buktibukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 bertujuan untuk: (1) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perwabkeu; dan (2) terwujudnya administrasi Perwabkeu yang benar, tertib, transparan dan akuntabel di lingkungan Polri. Mekanisme pengajuan dana untuk pengajuan anggaran dari setiap satuan kerja (satker) menyiapkan Nota Dinas (nodin), rincian acuan dana dan Rincian Anggaran Belanja (RAB) khusus ajuan lidik sidik; kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan uji,teliti ajuan dan perwabkeu dan menerbitkan SPTB Langsung (LS) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) melakukan uji, teliti SPP, SPTB dan ajuan fungsi, lalu memeriksa pagu dan menerbitkan SPM; Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan/tidak menetapkan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;dan Seksi Keuangan (Sikeu) menyiapkan SPM, SPP, membuat SPTB untuk UP (Uang Persediaan)/TUP (Tambah Uang Persediaan), Surat Setoran Pajak (SPP) selanjutnya kirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), selanjutnya ambil dana di bank dan menyalurkan ke sub satker. Jadwal penyetoran perwabkeu pada tahun anggaran 2014 adalah: a) Perwabkeu makan jaga piket/makan tahanan/wathan/pengadaan barang/jasa (kontaktual) seharusnya dikirm 6 hari setelah pencairan dana; b) Perwabkeu Turjawali Lantas, Sabhara dikirim tanggal 5 bulan berikutnya; c) Perwabkeu Alat Tulis Kantor (ATK) sub satker dan biaya cetak dikirim 5 hari setelah kegiatan dilaksanakan; dan Perwabkeu opsional intel/operasi dikirim 5 hari setelah giat dilaksanakan. METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam membantu tercapainya tujuan penelian ini adalah data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitia dengan cara wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen, Bagian Administrasi Sabhara, Bagian Seksi Keuangan, dan informan lain yang dianggap berkompeten dengan proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan. Peneliti memfokuskan wawancara yang dilakukan mengenai implementasi sistem pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kesesuaiannya dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014. Dokumentasi yang digunakan adalah peraturan yang terkait dan dokumen perwabkeu. IMPLEMENTASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN RESORT MALANG KOTA
PADA
Komunikasi Komunikasi kebijakan mengenai pembuatan perwabkeu di lingkungan kepolisian terjadi ketika sudah di sahkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebijakan yang disampaikan dengan terbitnya peraturan tersebut kepada seluruh instansi kepolisian dalam proses untuk pembuatan perwabkeu. Kebijakan di sampaikan kepada seluruh pelaksana agar dapat mengimplementasikan kebijakan baru sesuai dengan perubahan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2014. Tujuan dari kebijakan ini agar personil dapat mengetahui cara membuat perwabkeu yang sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2014. Komunikasi yang baik akan meningkatkan koordinasi, sehingga meminimalisir kesalahan yang terjadi saat proses pengerjaan dalam pembuatan perwabkeu. Implementasi kebijakan dapat tercapai dengan adanya komunikasi yang efektif seluruh personel. Komunikasi kurang dipergunakan dalam hal pengumpulan perwabkeu, banyaknya perkerjaan yang harus dilaksanakan menjadi lamanya proses pengumpulan perwabkeu. Seharusnya banyaknya tugas bukan berarti terkendalanya pengerjaan perwabkeu oleh sub satker jika adanya komunikasi yang baik akan menemukan jalan keluar. Peran kepala bagian yang cukup besar untuk mengingatkan para staf agar tetap mengerjakan perwabkeu pada sisa waktu yang dimiliki. Kejelasan dan penyampaian komunikasi yang terjadi di Kepolisian Resort Malang kota dapat dikatakan sudah baik. Para pelaksna dapat berkoordinasi dengan komunikasi yang baik sehingga proses pencairan dana tidak terdapat masalah yang berarti. Tetapi untuk ketepatan waktu pengumpulan perwabkeu dirasa masih kurang baik. Masih adanya sub satker yang terlambat dalam pengumpulan perwabkeu sehingga, perlu adanya peran kepala bagian untuk mengingatkan anggotanya dalam pengerjaan perwabkeu. Sumber-Sumber Fasilitas pendukung contohnya perangkat komputer dan jaringan internet yang tersedia dalam proses pencairan dana, gedung, dan mobil kantor sebagai akomodasi. Sumber terpenting dalam implementasi perwabkeu adalah adanyan staf yang ahli dan berkompeten dalam melaksanakan tugas yang diemban. Sumber-sumber yang dimiliki oleh Kepolisian Resort Malang Kota untuk implementasi laporan pertanggungjawaban keuangan dirasa cukup baik. Fasilitasfasilitas penunjang dirasa baik untuk menjalankan implementasi laporan pertanggungjawban keuangan. Perlu diperhatikan adalah staf yang berkompeten untuk mengerjakan perwabkeu, tidak hanya staf keuangan semata yang memiliki pengetahuan lebih disbanding dengan staf yang lain. Staf yang lain dituntut untuk membuat perwabkeu sesuai dengan dana yang telah dipergunakan. Tingkah Laku/Sikap Dukungan dari pemimpin dalam hal ini adalah Kapolres sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan peraturan baru. Kapolres mendukung dalam keberhasilan implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga para personel akhirnya menyetujui pelaksanaan perubahan baru dalam pembuatan
perwabkeu. Diharapkan dengan adanya dukungan dari Kapolres menciptakan persamaan sikap dari setiap personel yaitu terwujudnya implementasi kebijakan. Terwujudnya implementasi kebijakan mengarahkan Kepolisian Resort Malang Kota turut serta mengadakan pengelolaan keuangan yang mencerminkan good governance. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada para personel yang berhubungan langsung dengan perubahan, menunjukan para personel memiliki semangat dalam menjalankan tugasnya dan terus berusaha agar dapat menjalankan tugas yang diberikan. Para personel pembuat perwabkeu terkadang menemukan permasalahan dalam mengerjakan tugasnya, sehingga tidak jarang untuk berdiskusi dengan Kasi Keuangan yang lebih paham. Sikap yang ditunjukkan oleh seluruh staf di Kepolisian Resort Malang kota adalah mendukung adanya perubahan kebijakan yang diterapkan. Dukungan Kapolres membuat seluruh staf menerima perubahan tersebut, sehingga implementasi dalam pembuatan perwabkeu berjalan lancar. Perlu ditambah sikap semangat seluruh staf untuk mau berjuang dalam mensukseskan kebijakan, meskipun banyak pekerjaan yang menumpuk. Struktur Birokrasi Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: prosedur dan fragmentasi. Penjabaran lebih lanjut mengenai karakteristik utama dari brokrasi, yaitu: a. Prosedur Prosedur merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Tidak jelasnya standar prosedur, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tangggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebjakan. Menurut Briptu Rizky Awaludin Syahputra sebagai narasumber yang dipilih penulis dikarenakan bertugas pada staf Sikeu Polres Malang Kota. Menyatakan bahwa,”masih terdapat beberpa kendala yang terjadi di lapangan saat pengumpulan dan pembuatan perwabkeu dari beberapa sub satker.” Briptu Rizky Awaludin Syahputra menyatakan bahwa, “belum adanya sistem informasi akuntansi seperti flowchart dalam pelatihan, sistem dan prosedur hanya disampaikan dengan penggunaan kata-kata dan dalam bentuk bagan”. Belum adanya sistem informasi akuntansi yang terdapat pada proses pembuatan perwabkeu untuk masing-masing kegiatan yang ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga ahli pada bidang akuntansi untuk penyusunan sistem akuntansi seperti flowchart. Penggunaan flowchart diharapkan dapat memudahkan seluruh sub satker untuk membuat perwabkeu.
PROSEDUR PENYUSUNAN PERWABKEU SUB SATKER
PPK
PPSPM
KPA
SIKEU
1
Pengecekan dan teliti dokumendokumen
Menyusun PERWABKEU
2 TIDAK
Sesuai?
Kwitansi bukti pembayaran
YA
DISPOSISI
Melengkapi SP2D,SPM ,SPP, &SPTB
NODIN
Menjilid laporan Daftar rincian dana
SPRIN
Jadwal kegiatan
N
Selesai
Nominatip uang saku
Dana satuan
LHK
Mengumpul kan dokumen
KETERANGAN PPK: Pejabat Pembuat Komitmen PPSPM: Pejabat Penandatanganan SPM KPA: Kuasa Pengguna Anggaran SIKEU: Seksi Keuangan Disposisi: surat persetujuan KPA Nodin: Nota Dinas Sprin: Surat Perintah Nominatip uang saku: daftar uang saku LHK: Laporan Hasil Kegiatan SP2D: Surat Perintah Pencairan Dana SPM: Surat Perintah Membayar SPP: Surat Permintaan Pembayaran SPTB: Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
PROSEDUR PENYUSUNAN PERWABKEU SUB SATKER
PPK
PPSPM
KPA
DISPOSISI
Mulai
NODIN Rincian Ajuan dana
Uji teliti ajuan fungsi
Membuat dokumen
Rencana kegiatan tahunan
Rencana serap dana tahunan
Serap dana bulanan
SIKEU
SPTB (LS) SPP
Uji teliti ajuan& wabkeu
Mener bitkan
Membe rikan persetu juan
Menyiapkan dokumen
SPP Meme riksa PAGU
DISPOSISI
menerbit kan
SPM
Membuat
SPTB (UP/TUP)
SPTB (LS) SPP
SPM
Mengaju kan kelengk apan pengaju an dana
Mengirim dokumen ke KPPN
SP2D
NODIN Rincian Ajuan dana
Rp
Membuat
Mengambil dana di Bank
Rp
Membuat kwitansi
Kwitansi
Nominatif penerimaan dana 2 Menyalurkan dana
Mengumpulkan LHK dari setiap anggota
1
KETERANGAN PPK: Pejabat Pembuat Komitmen PPSPM: Pejabat Penandatanganan SPM KPA: Kuasa Pengguna Anggaran SIKEU: Seksi Keuangan Disposisi: surat persetujuan KPA Nodin: Nota Dinas Sprin: Surat Perintah Nominatip uang saku: daftar uang saku LHK: Laporan Hasil Kegiatan SP2D: Surat Perintah Pencairan Dana SPM: Surat Perintah Membayar SPP: Surat Permintaan Pembayaran SPTB: Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
Sumber:seluruh narasumber dan diolah oleh penulis 2014 Prosedur penyusunan perwabkeu, sebagai berikut: 1. Sub satker membuat dokumen-dokumen yang terdiri dari rencana kegiatan tahunan, rencana serap dana tahunan, rencana kegiatan bulanan, dan rencana penyerapan dana perbulan yang mengacu kepada Daftar Isian Pelaksanaan Penyerapan Anggaran (DIPA), petunjuk operasional kegiatan, dan penetapan kinerja selama satu tahun.
2. Sub satker mengajukan pengajuan dana yang terdiri dari dokumen Nota Dinas (Nodin) dan rincian ajuan dana kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 3. PPK menguji dan meneliti ajuan dan wabkeu yang ada pada nodin dan rincian ajuan dana dari sub satker. Setelah sesuai maka PPK menerbitkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung (SPTB LS) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 4. Pejabat Penandatanganan Surat Permintaan Membayar (PPSPM) melakukan uji dan teliti SPP, SPTB dan ajuan fungsi. Selanjutnya PPSPM memeriksa PAGU dan menerbitkan SPM. 5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memberikan persetujuan untuk pengeluaran dana dangan mengeluarakan disposisi. 6. Seksi Keuangan (Sikeu) menyiapkan SPP, SPM, dan Surat Setoran Pajak (SSP). Membuat SBTP untuk Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan (UP/TUP). Mengirimkan dokumen-dokumen ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sikeu mengambil dana pada Bank, kemudian membuat kwitansi dan menyalurkan dana kepada sub satker. 7. Sub satker menerima dana dari Sikeu dan membuat nominative penerimaan dana uang saku, menyalurkan dana kepada yang berhak. Mengumpulkan Laporan Hasil Kegiatan (LHK) kepada bagian administrasi. Selanjutnya menyusun Laporan Pertanggungjawaban dengan susunan dokumen: a. Kwintansi pembayaran, dibuat oleh kasi keuangan dan di tandatangani oleh kepala bagian sub satker yang menerima dana; b. Disposisi, surat pernyataan persetujuan oleh KPA untuk pelaksanaan penyerapan dana; c. Nota Dinas (Nodin); d. Daftar rincian dana, dibuat oleh masing-masing sub satker; e. Surat Perintah Kerja (Sprin), dibuat oleh kepala sub satker; f. Jadwal kegiatan, dibuat oleh kepala sub satker; g. Nominatip uang saku, dibuat oleh kepala sub satker; h. Dana satuan; dan i. Laporan Hasil Kegiatan, dibuat oleh masing-masing personel yang menyerap dana. 8. Setelah semua dokumen lengkap dan tersusun dengan benar, mengumpulkan dokumen-dokumen kepada Sikeu. 9. Sikeu melakukan pengecekan dan meneliti dokumen-dokumen tersebut. Jika tidak sesuai maka sub satker diminta untuk meneyesuaiakan dan melengkapi. Jika sudah sesuai maka Sikeu melengkapi dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang didapat dari KPPN Malang dari sistem aplikasi SAI. SP2D berisi kode satker, nama satker, kolom nomor dan tanggal SP2D, kolom Nomor dan tanggal SPPT, kolom nomor dan tanggal resume tangihan, kolom mata uang, kolom nilai, kolom nilai tukar, kolom nilai setelah konversi, kolom bank operasional, dan kolom nama, NPWP, NOP, bank,nama dan no rekening supplier; SPM; SPP;dan SPTB. Kemudian menjilid laporan pertanggungjawaban dan menjadikannya sebagai arsip dan siap ketika akan diaudit oleh petugas yang berwenang.
b. Fragmentasi Penyebaran tanggung jawab kegiatan atau fragmentasi sangat berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan pembuatan perwabkeu. Hubungan diantara sesama pelaksana kebijakan, apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan birokrasi tidak baik maka akan berpengaruh negatif terhadap kebijakan tersebut. Instasi Kepolisian memiliki jabatan struktural dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang telah diberikan dari pemerintah pusat berupa APBN KESIMPULAN Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia masih belum terlaksana sesuai dengan yang diharapakan karena dalam pengumpulan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terdapat sub satker yang tidak tepat waktu. Hasil analisis dengan metode Edward III menunjukan bahwa belum optimal pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber seperti staf yang handal belum bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Implementsai dapat dikatakan berhasil jika pelaksnaaan administrasi Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan/kebijakan yang telah ditapkan. SARAN Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan, maka peneliti menyampaikan saran-saran atau sumbangan pemikiran yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan bagi Kepolisian Resort Malang Kota dalam implementasi laporan pertanggungjawaban keuangan atas kesesuaiannya dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut: a. Perlu adanya peran kepala bagian untuk mengingatkan anggotanya dalam pengerjaan perwabkeu agar dapat dikumpulkan dengan tepat waktu b. Staf yang memiliki perangkapan tugas sehrusnya dapat meluangkan waktu untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan c. Adanya flowchart yang tersedia pada setiap staf yang mengerjakan Laporan Pertanggungjawaban keuangan, sehingga dipermudah dalam memahami proses yang harus dikerjakan. DAFTAR PUSTAKA Afriyadi, T. (2010). Analisis Hukum. FH UI, 29-51. Anderson, J. E. (1969). Public Policy Making. New York: Holt, Rinehart & Wiston.
Anonim. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Presiden Republik Indonesia. Anonim. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Presiden Republik Indonesia. Anonim. (2010). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesian Nomor 23 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Jakarta: Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Anonim. (2013). Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per67/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Anonim. (2014). Laporan Keuangan. Malang: Polresta Malang. Anonim. (2014). Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta: Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Anthoni, R., & Govinddararajan, V. (2005). Management Control System. Jakarta: Salemba Empat. Baridwan, Z. (2002). Sistem Akuntansi Pengawasan Prosedur dan Metode. Yogyakarta: BPFE. Bastian, I. &. (2003). Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintah Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Bastian, I. (2007). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Danim, S. (2000). Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara. Denzin, N. K., & Yvonna S, L. (2009). Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dye, T. R. (1978). Undertanding Pubic Policy. Prentice Hall: Englewood Cliffs. Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, D.C: Congressional Quarterly Inc. Erfin, S., Hadi Darmaji, S., & Tan, Y. (2012). Metodologi Peneliatan Akuntansi Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Eyestone, R. (1971). The Threads of Policy: A Study in Policy Leadership. Indianapolis: Bobbs Merril. Fuad, A., & Sapto Nugroho, K. (2014). Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hall, j. A. (2001). SIstem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Hazrita, F., Rasuli, M., & Kamaliah, &. (2014). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Riau. Jurnal Sorot, 59-69. Herdiansyah, H. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika. Khafid, M. (2009). Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang. Jurnal Dinamika Akuntansi, 99-107. Kota, K. R. (2014). Catatan Atas Laporan Keuangan. Malang: Kepolisian Resort Malang Kota. Krismaji. (2002). Sistem Informasi Akuntansi . Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Lindblom, C. E. (1968). The Policy-Making Process. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall. Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda. Mulyadi. (2001). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Mustafa, S. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Networked Enterprise Management Information System. O'Brien, J. (2004). Management Information System. Mc Graw-Hill. Riawan Tjandra, W. (2006). Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT Grasindo. Richard, R. (1969). Policy Making in Great Britain. London: MacMillan. Ripley, R. B. (1982). Burreaucracy and Policy Implementation. Homewood: Illionis The Dorsey Perss. Romney, M. B. (2006). Acconting Information System. New Jersey: Prentice Hall. Stoner, J. A. (2001). Manajemen. Jakarta: Erlangga. Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
