ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN ANTARA CALON TKI DAN PJTKI DI PT PELITA KARYA JUHARI CABANG KENDAL
SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Syari’ah
Oleh : MUSTOFA 052311173
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2012
Drs. Mohamad Solek, M.A Jl. Segaran Baru Rt/Rw 04/XI, Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING Lam
: 4 (empat) eks
Hal
: Naskah Skripsi a.n. Sdr. Mustofa Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo di Semarang Assalamu’alaikum Wr Wb. Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara: Nama
: Mustofa
NIM
: 052311173
Jurusan
: Muamalah
Judul Skripsi
: Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Antara Calon TKI dan PJTKI di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian atas perhatiannya, harap maklum adanya dan kami ucapakan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Semarang, 14 Juni 2012 Pembimbing Drs. Mohamad Solek, M.A NIP.19660318 199303 1004 ii
KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI’AH Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang PENGESAHAN
Nama
: Mustofa
NIM
: 052311173
Jurusan
: Muamalah
Judul
: Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Antara Calon TKI dan PJTKI di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal
Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal: Juli 2012 Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (1) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah. Semarang, Juli 2012 Mengetahui Ketua Sidang
Sekretaris Sidang
Dr. H. Imam Yahya, M.Ag
Drs. Mohamad Solek, M.A
NIP. 19700410 199503 1001
NIP. 19660318 199303 1004
Penguji I
Penguji II
H. Khairul Anwar, M.Ag
Nur Hidayati Setyani, S.H.M.H
NIP. 19690420 199603 1002
NIP. 19670320 199303 2001
Pembimbing Drs. Mohamad Solek, M.A NIP. 19660318 199303 1004 iii
DEKLARASI Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiranpikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.
Semarang, 14 Juni 2012 Deklarator
MUSTOFA NIM. 052311173
iv
ABSTRAK
Perjanjian kerja dalam PJTKI di PT. Pelita Karya Juhari adalah perjanjian dengan mana pihak buruh mengikatkan diri untuk dibawah pimpinan majikan untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Perumusan ini adalah kurang lengkap karena disini yang mengikat diri hanyalah pihak buruh saja tidak juga pihak lainnya yaitu majikan, padahal pada tiap perjanjian yang mengikatkan diri adalah kedua belah pihak yang bersangkutan. Jadi perjanjian tertulis disini hanya antara PJTKI dengan calon TKI tidak disertakan majikan (pihak yang akan mempekerjakan), akan tetapi majikan telah memberi kuasa pada agen dari PT. Pelita Karya Juhari untuk mencarikan TKI sesuai kriteria. Dengan biaya sebesar Rp. 21.000.000 sebagai biaya keberangkatan dan keperluan dan yang lain-lain dikenakan pada calon TKI dan untuk pembayarannya melalui potongan gaji perbulan dari TKI. Adapun perjanjian kerja tertulis yang dibuat tidaklah diserahkan pada para TKI, tetapi dibawa oleh pihak PJTKI dengan alasan untuk keamanan. Sampai batas waktu yang telah ditentukan, dokumen administrasi termasuk perjanjian kerja TKI dan PJTKI dapat diambil. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan bagaimana praktek perjanjian kerja antara calon Tenaga Kerja Indonesia(TKI) dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal? dan Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanan perjanjian kerja antara calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal?. Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah field research dan metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode diskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan pandangan bahwa akad perjanjian kerja yang ada antara calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Perusahaan Jasa Tenaga kerja Indonesia (PJTKI) di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal dilihat dari segi Hukum Islam menggunakan akad Ijaratul ajir yaitu bekerja dalam rangka memberikan jasa (berupa tenaga maupun keahlian) kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu. Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal, sudah sesuai dengan Hukum Islam.
v
KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Segala puji kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat diiringi salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh ummat manusia. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1.
Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo Semarang, Dr. H. Imam Yahya, M.Ag beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari`ah.
2.
Bapak Drs. Moh Solek, MA selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi ini, yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan perhatian serta dengan penuh kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi.
3.
Bapak Moh. Arifin, S.Ag, M. Hum selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
4.
Seluruh dosen Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus IAIN Walisongo Semarang. vi
5.
Direktur utama dan Kepala Cabang PT. Pelita Karya Juhari beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Terima kasih atas izin dan waktu yang diberikan.
6.
Bapak dan Ibuku tercinta yang senantiasa memberikan semangat, doa restu kalian menjadi kekuatan untukku. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan untuk anakmu ini.
7.
Kakak tercinta beserta istri, Adikku Muhibin yang selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas cinta dan kasih kalian.
8.
Temen-temen senasib seperjuangan kos’’Munto sorry’’Tompel, Bendot, Kacung, Kajine, Maman, Ngemplik, Syafiq, Jamal, Ijong, dan Alumni kos angkatan lawas yang telah menemani penulis dalam suka dan duka dalam mengarungi kehidupan anak kos. Terima kasih atas canda dan tawa kalian.
9.
Kawan-kawan sekelas MUB’05 dan seluruh teman seangkatan. Terima kasih atas ketulusan dan kehangatan pertemanan kalian.
10. My soulmete tercinta yang selalu menemaniku dalam suka maupun duka dan tidak bosan-bosan selalu mengingatkan, memberikan motivasi, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ketulusan cinta kasihmu. 11. Teman-teman KKN Desa Kebonsari (Bu Murniati, Mbak Sarodah, Dini, Rifan, Zainul), walaupun kebersamaan kita hanya sebentar tapi membekas dihati.
vii
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan. Semoga kebaikan dan keikhlasan kalian mendapat balasan dari Allah Yang Maha Kuasa. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.
Semarang, 14 Juni 2012 Penulis,
MUSTOFA NIM. 052311173
viii
PERSEMBAHAN Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis persembahkan buah karya ini untuk : Almamaterku IAIN Walisongo Semarang Ayah dan Bundaku tercinta yang selalu mendukungku, mendo’akan dan membantuku Kakak dan Adikku yang senantiasa membantu dan memberikan motivasi Seluruh keluarga besarku yang selalu mendo’akan kesukseanku My Soulmate yang selalu ada dalam setiap suka dan dukaku Orang-orang yang telah memberikan dukungan dalam hidupku Teman-teman semua seperjuangan. Thank’s for all.
ix
MOTTO
) نهى عن اء ستاءجر حتى بين له اجره ( رواه احمد “Sesengguhnya Rosulullah SAW, melarang mempekerjakan buruh, sehinggah diketahui kejelasan upahnya”.1 (HR. Ahmad)
1
Muhammad Ibn Yazid al-Qowain, Sunan Ibn Majjah, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, tth.,
h. 817.
x
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL……………………………………………………………...i HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING……………………….ii HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………………..iii HALAMAN DEKLARASI……………………………………………………..iv HALAMAN ABSTRAK………………………………………………………...v HALAMAN KATA PENGANTAR……………………………………………vi HALAMAN PERSEMBAHAN………………………………………………...ix HALAMAN MOTTO……………………………………………………………x DAFTAR ISI……………………………………………………………………..xi BAB I
PENDAHULUAN A. Latar belakang……………………………………………………..1 B. Rumusan Masalah…………………………………………………7 C. Tujuan Penelitian………………………………………………….8 D. Kegunaan Penelitian………………………………………………8 E.
Telaah Pustaka…………………………………………………….9
F.
Metode Penelitian………………………………………………...10
G. Sistematika Penulisan…………………………………………….14 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD DAN IJARAH A. Pengertian Akad………………………………………………….16 A.1. Pengertian Akad……………………………………………..16 A. 2. Rukun dan Syarat Akad…………………………………….19 A. 3. Macam-macam Akad……………………………………….23 xi
B. Pengertian Ijarah………………………………………………….27 B.1. Pengertian Ijarah…………………………………………….27 B. 2. Dasar Hukum Ijarah………………………………………...30 B. 3. Rukun dan Syarat Ijarah…………………………………….33 B. 4. Bentuk Ijarah………………………………………………..38 BAB III GAMBARAN UMUM PERJANJIAN KERJA ANTARA CALON TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DENGAN PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (PJTKI) PT PELITA KARYA JUHARI CABANG KENDAL A. Profil PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal…………………...41 B. Struktur Organisasi Perusahaan………………………………….42 C. Bentuk Perjanjian dan Prosedur Pelaksanaan Perjanjian………...44 D. Prosedur Perekrutan………………………………………………52 E. Dokumen Perjanjian……………………………………………...54 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA CALON TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DAN PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (PJTKI) PT PELITA KARYA JUHARI CABANG KENDAL A. Analisis Akad Ijarah Terhadap Perjanjian Kerja………………...57 B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja…63 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan………………………………………………………72 B. Saran-saran……………………………………………………….73 C. Penutup…………………………………………………………...73 Daftar Pustaka Lampiran-Lampiran Daftar Riwayat Hidup
xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Manusia terlahir sebagai individu yang saling berhubungan dengan sesamanya, karena manusia disebut sebagai makhluk sosial. Setiap individu memiliki beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus saling berinteraksi satu sama lain, saling bertukar keperluan, bahkan tidak hanya terbatas soal materi saja, melainkan juga jasa dan keahlian atau ketrampilan.1 Salah satu wujud manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia saling membutuhkan antara satu orang dengan orang yang lain, maka dari itu Allah menyuruh kita untuk saling tolong menolong sebagaimana dinyatakan dalam Al- Qur‟an surat Al-Ma‟idah ayat 2:
Artinya : “….dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran…” (Q.S. Al-Ma‟idah: 2).2
1
Soerjono Soekanto, Sosiologi (Suatu Pengantar), Jakarta: Radja Grafindo Persada, Cet.ke-38, 2005, h. 57. 2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, Bandung: J-ART, 2005, h. 107.
1
2
Allah SWT berfirman dalam surat lain yaitu surat Az-Zukhruf ayat 32:
Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. ( Q.S. Az-Zukhruf: 32 ).3
Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraannya manusia diwajibkan untuk bekerja4, karena Islam memerintahkan pemeluknya untuk bekerja dan berusaha, menyebar di seluruh penjuru bumi guna mencari anugerah Allah, karena Allah telah menyediakan segala fasilitas di muka bumi ini diperuntukkan hanya untuk manusia. Maka 3
Ibid, h. 492. Bekerja ditinjau dari segi kepentingan individu adalah pengerahan tenaga dan fikiran seseorang dengan mana yang bersangkutan akan memperoleh sesuatu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya. Ditinjau dari segi kepentingan masyarakat, bekerja adalah pengerahan tenaga dan fikiran seseorang dalam lingkungan masyarakat, untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan disuguhkan kepada masyarakat guna mencukupi sesuatu kebutuhan para anggota masyarakat, dengan mana yang bersangkutan akan memperoleh pendapatan guna kepentingan kelangungan hidupnya. Dengan demikian para anggota masyarakatakan terpenuhi kebutuhannya dan yang bersangkutanpun demikian pula sama halnya. Ditinjau dari segi spiritual, bekerja adalah hak-hak dan kewajiban seseorang dalam memuliakan serta mengabdi kepada Tuhan YME dengan bersungguh-sungguh penuh ketekunan untuk memperoleh ridho-Nya. Baca G. Kartasapoetra dalam Hukum Perburuhan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 4, 1994, h. 15. 4
3
dalam perspektif Hukum Islam, tidak ada nilai bagi hidup seseorang tanpa pekerjaan, karena bekerja adalah ibadah dan salah satu kewajiban.5 Setiap orang berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hal inilah yang melandasi buruh migran Indonesia mengadu nasib di Negeri asing. Sempitnya lapangan kerja ditanah air dan tingginya angka kemiskinan juga rendahnya skill (keahlian) yang dimiliki serta besarnya gaji yang diterima menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya angka buruh migran Indonesia yang keluar Negeri setiap tahunnya, tapi adanya kondisi seperti ini malah tidak jarang dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan penyalur tenaga kerja untuk mencari keuntungan yang dapat merugikan buruh migran.6 Salah satunya dalam kontrak kerja yang dibuat tidak disebutkan secara jelas, sehingga kerap kali kurang menjelaskan akan hak dan kewajiban buruh migran. Dibuatnya kontrak perjanjian kerja sangat penting karena memiliki kekuatan hukum dan juga menjadi bukti tertulis apabila suatu hari nanti terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik antara TKI dan pihak majikan atau PJTKI maupun antar negara. Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh) mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah. Pihak kedua (majikan) mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah 5
Saifudin Mujtaba‟, Istri Menafkahi Keluarga (Dilema Perempuan Antara Mencari, Menerima dan Memberi), Surabaya: Pustaka Progresif. 2001, h. 112. 6 Wawancara, calon TKI Hongkong Ratih Lusiana Ningrum asal Kaliwungu Kendal, di tempat pelatihan pembekalan, PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal, 20 April 2012 jam 10.00 WIB.
4
sesuai perjanjian. Jika sudah terjadi suatu perjanjian, secara otomatis timbul suatu ikatan, maka para pihak berhak untuk menjalankan hak dan kewajiban yang sudah ditentukan.7 Dalam pembuatan perjanjian kerja harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu mengenai subyek, obyek atau isinya dan bentuk-bentuk perjanjian. Dalam membuat perjanjian apapun bentuknya ada unsur yang harus dipenuhi yaitu salah satunya merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak.8 Seseorang sebelum melakukan hubungan kerja dengan orang lain, terlebih dahulu akan diadakan sesuatu perjanjian kerja baik dalam bentuk sederhana yang pada umumnya dibuat lisan atau dibuat secara formal yaitu dalam bentuk tertulis. Semua upaya tersebut dibuat untuk maksud perlindungan dan kepastian akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hubungan
kerja9
sebagaimana
realisasi
dari
perjanjian
kerja
hendaknya menunjukkan kedudukan masing-masing pihak yang pada dasarnya akan menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang berpangkal pada melakukan pekerjaan dan pembayaran
7 8
Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Penerbit Djambatan), 2003, h. 52. Toha, Halili, Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh, Jakarta: Rineka Cipta, 1991,
h. 9. 9
Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara penguasaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah: Adanya pekerjaan, di bawah perintah/gezag ver houding (maksdunya buruh melakukan pekerjaan atas perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi), adanya upah tertentu/loan, dalam waktu (tijd) yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pensiun atau berdasarkan waktu tertentu). Baca selengkapnya Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5
upah. Mengenai orang-orang, hanya orang dewasa yang mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan perjanjian kerja. Perjanjian10 dalam Hukum Islam digolongkan kepada perjanjian sewamenyewa yaitu ijarah amal yang artinya sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan perjanjian-perjanjian.11 Ijarah yang berupa perjanjian kerja12, adakalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk mengerjakan pekerjaanpekerjaan khusus bagi seorang atau beberapa orang musta‟jir tertentu, tidak untuk musta‟jir lain dan adakalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak khusus bagi seorang atau beberapa orang musta‟jir tertentu.13 Dalam istilah Hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut “ajir” (ajir ini terdiri dari ajir khas yaitu seseorang atau mustarak yaitu orangorang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak). Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan ajir disebut “musta‟jir” dimana, ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi. 14
10
Perjanjian secara etimologis adalah perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Dalam bahasa arab perjanjian diistilahkan dengan aqad. Baca Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 1. 11 Lubis, Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 152. 12 Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang pihak atau lebih yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanj untuk melakukan pekerjaan tersebut. Baca Chairuman Pasaribu et. al, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta : Sinar Grafika,1996. h.153. Perjanjian Kerja menurut pasal 1601 a KUH Perdata adalah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu yaitu buruh/pekerja mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan/pengusaha dengan upah selama waktu tertentu. 13 Ahmad Azar Basyir, Hukum tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, Bandung: Ma‟arif, 1987, h. 31. 14 Ibid., h. 153.
6
Perjanjian kerja dalam Hukum Islam harus memuat beberapa ketentuan dan kesepakatan bersama minimal mencantumkan pokok yaitu: Pertama, bentuk atau jenis pekerjaan merupakan unsur utama yang tidak bisa tidak harus dimuat dalam perjanjian kerja. Hal ini karena mempekerjakan sesuatu pekerjaan yang masih belum diketahui hukumnya tidak boleh dan batal menurut jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. Kedua, kejelasan gaji atau upah. Hukum Islam sangat memperhatikan tentang upah untuk para pekerja. Hal ini kewajiban yang harus dipenuhi oleh majikan atau pengusaha, oleh karenanya upah yang diberikan kepada pekerja haruslah jelas dan bisa diketahui. Ketiga, batas waktu pekerjaan, merupakan hal yang ada dalam perjanjian kerja, karena dapat menimbulkan hal- hal yang positif bagi kedua belah pihak seperti majikan akan tahu persis berapa upah yang akan dibayar pada pekerjaan dan relatif memperhitungkan dana yang akan dikeluarkannya untuk biaya pekerja tersebut.15 Tapi perselisihan antara pengusaha dan buruh atau pekerja sering terjadi dalam dunia ketenagakerjaan di tanah air. Dari kondisi ini ada ketidakseimbangan posisi antara TKI dan PJTKI di satu sisi, ada pihak yang berkuasa penuh, yang bebas menentukan peraturan semau mereka dan pihak lain yaitu calon TKI mempunyai posisi yang lemah, yang harus mematuhi peraturan yang diberikan oleh pihak pengusaha. Dalam suatu hubungan kerja, perjanjian harus dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak dan keduanya memiliki posisi yang sama tidak ada pihak
15
Izzuddin Khatib Al-Tamimi, Nilai Kerja dalam Islam, Jakarta: Fikahayati Aneska,1992, h.119.
7
yang lebih penting karena pengusaha dan TKI (Pekerja) masing-masing saling membutuhkan. Perjanjian kerja ini harus diwujudkan dengan seadil-adilnya sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing yang telah diatur dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik.16 Dari berbagai uraian tersebut penulis tertarik mengangkat masalah ini menjadi penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Antara Calon TKI dan PJTKI di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal”.
B. Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Praktek Perjanjian Kerja antara Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan PJTKI di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal? 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara Calon TKI dengan PJTKI di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal?
16
G. Kartasapoetra, et al., Hukum Perburuhan di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 4, 1994, h. 73.
8
C. Tujuan Penelitian Tujuan utama penelitian ini adalah mendiskripsikan dan mengkaji secara kritis masalah perjanjian kerja antara TKI dengan PJTKI di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal secara spesifik, deskripsi mencakup: 1. Untuk mengetahui bagaimana praktek perjanjian kerja antara calon TKI dengan PJTKI di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal 2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap perjanjian kerja antara calon TKI dengan PJTKI di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal.
D. Kegunaan Penelitian Adapun manfaat pembahasan permasalah dan penulisan ini, diharapkan berguna dan memiliki nilai guna sebagai berikut: 1. Sebagai kepentingan ilmiah diharapkan studi ini menjadi kontribusi penulis dalam akad perjanjian khususnya dalam hal perjanjian kerja antara PJTKI dengan calon TKI. 2. Sebagai kepentingan, harapan studi ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi CTKI dan PJTKI dalam hal akad perjanjian kerja. 3. Dapat digunakan bahan kajian lebih lanjut bagi yang berminat berkaitan dengan skripsi ini dalam bentuk dan aspek lain.
9
E. Telaah Pustaka Persoalan tentang perjanjian kerja merupakan suatu permasalahan yang sangat sering terjadi di masyarakat, tetapi dalam akadnya masih banyak yang tidak sesuai dengan norma-norma Islam, kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan antara judul yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan. Adapun topik yang pernah diteliti sebelumnya adalah: Skripsi Umi Zaidah Alumnus Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo (2196151) yang berjudul: „’Perjanjian Kerja dan Hak Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Islam”. Pada intinya penyusun skripsi menjelaskan perjanjian kerja (untuk selanjutnya di tulis PK) bagi PNS, merupakan pertemuan antara dua kehendak, kehendak negara (pemerintah) di satu pihak dan kehendak warga negara yang ingin menjadi PNS. Dalam hubungan keduanya, PNS sebagai ‘amil (pekerja), sedangkan pemerintah sebagai shohibul ‘amal (pemberi pekerjaan). Bagi kedua belah pihak ini harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.17 Skripsi Nailis Sa‟adah, Alumnus Fakultas Syari‟ah Iain Walisongo Semarang tahun 2008 yang berjudul: “Analisis Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Bus dengan Serikat Pekerja (Studi Kasus Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT. Pahala Kencana Kudus)’’ membahas mengenai pelaksanaan perjanjian kerja bersama adalah hak dan kewajiban masing17
Umi Zaidah, Perjanjian Kerja dan Hak Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi Sarjana Fakultas Syari‟ah Jurusan Muamalah, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang, 1999.
10
masing pihak. Salah satu kewajiban pengusaha antara lain memberikan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.18 Skripsi Andi Riswan, Alumnus Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2005 yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan di PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati Kabupaten Tegal” membahas mengenai mekanisme kontrak kerja (sewa-menyewa) antara karyawan dengan perusahaan yang meliputi pelaksanaan pemberian upah, jaminan sosial serta pemberian tunjangan lainnya bagi tenaga kerja19
F. Metode Penelitian Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Data yang dikumpulkan dalam pengumpulan data yang penulis pakai adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang datanya
18
Nailis Sa‟adah, Analisis Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Bus dengan Serikat Pekerja (studi kasus jaminan sosial tenaga kerja di PT. Pahala Kencana Kudus), Skripsi Sarjana Fakultas Syari‟ah Jurusan Muamalah, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang, 2008. 19 Andi Riswan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan di PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati Kabupaten Tegal, Skripsi Sarjana Fakultas Syari‟ah Jurusan Muamalah, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang, 2005.
11
diambil atau dikumpulkan dari lapangan dimana kasus itu berada, termasuk dokumen-dokumen yang memuat akad perjanjian.20 2. Sumber Data a. Sumber Primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari keterangan pimpinan dan karyawan yang ada di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal.21 Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok. Penelitian dengan menggunakan data primer ini dapat memperoleh data sesuai yang diinginkan. Data primer ini dapat dikumpulkan dengan dua metode, yaitu: metode survei dan metode observasi. Metode survei ini dapat dilakukan antara lain dengan metode wawancara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan wawancara antara lain dengan wawancara secara langsung dengan pimpinan atau karyawan di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal dan arsiparsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kerja. b. Sumber Sekunder Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah datadata yang diperoleh dari data tertulis atau buku serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.22
20
Sumardi Suryabrata, metodelogi penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998, h. 22. 21 Amirudin, Abidin Zaenal, Pengantar Metode dan Peneltian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 30. 22 Sumardi Suryabrata, Op. Cit, h. 85.
12
3. Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : a. Observasi Dalam pengertian psikologi observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Metode ini digunakan agar masalah pokok dapat dilihat secara langsung pada PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal baik secara formal atau informal di lapangan. b. Interview Interview yang sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer).23 Interview ini digunakan untuk memperoleh yang tidak dapat diperoleh dengan data dokumenter. Dalam hal ini penulis mengadakan interview dengan pimpinan, karyawan atau staf di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal yang sekira bisa dijadikan dan dapat dimintai keterangan yang ada kaitannya dengan yang penulis kaji. Ditinjau dari segi pelaksanaannya interview, dibedakan atas : 1. Interview bebas (inguided interview), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
23
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, Cet. ke-12, 2002, h. 132.
13
2. Interview terpimpin (guided interview) yaitu interview yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur. 3. Interview bebas terpimpin yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin.24 c. Dokumentasi Yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen dan berkas-berkas pada Instansi dan pihak-pihak yang digunakan sebagai tahap penelitian sehingga data itu diperoleh sebagai masukan yang berhubungan dengan pokok pembahasan.25 4. Metode Analisis Data Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan data-data tentang prosedur perjanjian kerja yang disertai dengan analisis untuk kemudian diambil kesimpulan, cara ini digunakan karena penulis ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data-data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.26 Data yang diperoleh dalam peneliti kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis
24
Ibid, Ibid, h. 133. 26 Deni Saibani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 57. 25
14
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati akan dianalisis dengan cara berfikir deduktif. Deduktif adalah analisis dari pengertian dan fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan hukum Islam mengenai perjanjian kerja kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan tentang masalah perjanjian kerja antara calon TKI dengan PJTKI di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal.
G. Sistematika Pembahasan Untuk mempermudah dalam memahami skripsi yang akan penulis buat sebagai hasil penelitian, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan Bab yang perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut : BAB I
: Pendahuluan ini meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.
BAB II
: Tinjauan Umum Tentang Ijarah meliputi : Pengertian Akad, Rukun dan Syarat Akad, Macam-macam Akad, Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, Bentuk Ijarah.
BAB III
: Gambaran Umum Perjanjian Kerja Antara Calon Tenaga Kerja Indonesia dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal yang meliputi: Profil PT Pelita Karya Juhari, Struktur Organisasi Perusahaan, Bentuk Perjanjian dan Prosedur Perekrutan, Dokumen Perjanjian Kerja.
15
BAB IV : Bab keempat merupakan Analisis Akad Ijarah Terhadap Perjanjian Kerja antara Calon TKI dan PJTKI. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Calon TKI dengan PJTKI di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal. BAB V
: Bab kelima merupakan bab penutup meliputi : Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.
16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD DAN IJARAH
A. Pengertian Akad dan Ijarah 1.
Pengertian Akad Menurut bahasa Akad mempunyai beberapa arti, antara lain : a. Mengikat (
انزتط
) yaitu :
ِصثحا كقطعح ٔاحذٛتصال فٚ ٗشذ احذًْا تالخز حتٚٔ ٍٛ جثهٙجًع طَزف “Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.“27 b. Sambungan (
) عقذجyaitu :
ٕتقًَُٓاَٚٔ ُ ًْسِكَُٓاٚ ِٖاَنًَْْٕصُم انَذ “Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”28 c. Janji ( ) العهدsebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an :
“sebenarnya, barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa‟‟. (QS. Ali Imron : 76).29 Jadi dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa akad menurut bahasa yaitu apabila ada 2 (dua) orang membuat suatu 27
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Cet. I, 2002, h. 44 Ibid. 29 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, Bandung: J-ART, 2005, h. 59. 28
17
perjanjian dan kedua orang tersebut setuju maka keduanya harus menepati janji dan mempertanggungjawabkannya. Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut :
ّثثت اثزِ يحهٚ ارتثاط تقثٕل عهٗ ٔجّ يشزٔع “Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara‟ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.”
Ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.30 Menurut Rachmat Syafe‟i bahwa : akad secara etimologi adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Menurut terminologi ulama‟ fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum pengertian akad menurut pendapat ulama‟ Syafi‟iyyah, Malikiyyah dan Hanafiyyah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang
berdasarkan
keinginannya
sendiri,
seperti
wakaf,
falak,
pembebasan atau sesuatu yang pembentukkannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.
30
Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. I., 2002, h. 76-77.
18
Secara khusus pengertian akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara‟ yang berdampak pada objeknya.31 Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy akad menurut lughah ialah :
صثحاٛتصال فٚ ٗشذ احذًْا تال خز حتٚٔ ٍٛ ْٕٔ جًع طزفٗ جثه: انزتط ِكقطعح ٔاحذ “Rabath (mengikat) yaitu : mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi satu benda.” Menurut fuqaha ialah :
ٗثثت انتزا ضٚ قثٕل عهٗ ٔجّ يشزعٚ جابٚارتثاط اال “Perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara‟ dan menetapkan persetujuan kedua belah pihak”.32 Menurut M. Ali Hasan akad (arab : انعقذyaitu perikatan, perjanjian dan pemufakatan), pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari‟at yang berpengaruh pada obyek ikatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari’at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh orang.33
31
Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, Bandung : Pustaka Setia. Cet. Ke-3, 2006, h. 43-44. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang. Pustaka Rizki Putra. Cet. Ke-4, 2001, h. 26. 33 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cet. I., 2003, h. 101. 32
19
2.
Rukun dan Syarat Akad a. Rukun Akad Terdapat perbedaan pandangan di kalangan fuqaha’ berkenaan dengan rukun akad yang terdiri atas : a. Al-‘Aqidain, yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan akad b. Mahallul ‘aqd, yaitu obyek akad, yaitu sesuatu yang hendak diakadkan. c. Sighat al-‘aqd, yaitu pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul. Menurut fuqaha‟ Hanafiyyah, rukun akad hanya satu yaitu sighat al‘aqd. Menurutnya al-‘aqidain dan mahallul ‘aqd bukan sebagai rukun akad, melainkan sebagai syarat. Adapun rukun menurut istilah fuqaha’ dan ahli ushul adalah sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal (dakhiliy) dari sesuatu yang ditegakkannya. Berdasarkan pengertian diatas maka rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak yakni ijab dan qabul. Seorang pelaku tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatannya, karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya. Sebagaimana yang berlaku pada ibadah, misalnya shalat, di mana orang yang melakukan shalat tidak dapat dipandang sebagai rukun shalat. Atas dasar ini al-‘aqid (orang atau pihak yang melakukan aqad) tidak dapat dipandang sebagai rukun akad. Namun sebagian fuqaha‟ seperti
20
Imam Ghazali, seorang ulama dari mazhab syafi‟iyyah memandang ‘aqid sebagai rukun akad dalam pengertian karena ia merupakan salah satu dari pilar ulama dalam tegaknya akad. Demikian juga pendapat Syihab al-Karakhi dari kalangan Mazhab Malikiyyah.34 Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul (shighatul ‘aqdi) atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. Ada tiga syarat dalam Shighatul ‘Aqdi yaitu : 1. Harus terang pengertiannya. 2. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul 3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.35 Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan atau tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Ulama selain Hanafiyyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu : 1. Orang yang akad (‘aqid) 2. Sesuatu yang diakadkan (ma’qud alaih) 3. Sighat yaitu ijab dan qabul Definisi ijab menurut ulama Hanafiyyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang mengerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah 34 35
Ghufron A. Mas‟adi, loc.cit. 78-79. Hasbi Ash-Shiddieqy, Op. Cit., h. 29.
21
orang yang berkata setelah orang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.36 Berbeda dengan pendapat ulama selain Hanafiyyah bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang kedua. Sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum yang dipahami orang bahwa ijab adalah ucapan orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan qabuladalah pernyataan dari penerima barang.37 Mustafa Ahmad al-Zarqa‟ sebagaimana dikutip oleh Ghufron A. Mas‟adi menyimpulkan pendapat para fuqaha jumhur dengan menawarkan istilah lain yaitu (unsur penegak akad) muqawimat aqad atau rukun akad : 1. Al-‘Aqidain (dua orang aqid) 2. Mahallul ‘aqad (obyek akad) 3. Maudhu’ul ‘aqad (tujuan akad) 4. Shighat aqad (ijab dan qabul).38 b. Syarat Akad Adapun syarat menurut pengertian fuqaha dan ahlul ushul adalah :
ّتْٛ زِ غذيا الٔجٕدا ْٕٔخا رج عٍ ياٛكم ا يزرتط غ “Segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal (kharijiy).‟‟39
36
Rahmat Syafe‟i, Op. Cit., h. 45. Ibid. h. 46. 38 Ghufron A. Mas‟adi, Op. Cit., h. 80-81. 39 Ibid., h. 79. 37
22
Syarat-syarat terjadinya aqad, ada dua macam yaitu : pertama, syaratsyarat yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam aqad. Kedua, syarat-syarat yang sifatnya khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebahagian aqad, tidak dalam sebahagian yang lain.Syarat khusus ini bisa juga
disebut syarat idhafi
(tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah : 1. Ahliyatul ‘aqidaini (kedua belah pihak cakap berbuat) 2. Qabiliyatul mahalil aqdi li hukmihi (yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya) 3. Al wilyatus syar’iyah fi maudhu’il ‘aqdi (aqad itu diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si aqid sendiri) 4.
Alla yakunal ‘aqdu au maudlu’uhu mamnu’an binashshin syar’iyin (janganlah akad itu aqad yang dilarang syara‟).
5. Kaunul ‘aqdi mufidan (aqad itu memberi faedah) 6. Baqaul ijabi shalihan ila mauqu’il qabul (ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul) 7. Ittihadu majlisil ‘aqdi (bersatunya majlis aqad).40 Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam mengadakan akad terdiri : 40
Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta : Bulan Bintang. Cet. Ke-3., 1989, h. 27-28.
23
1. Al-‘Aqidain (dua orang aqid) 2. Mahallul ‘aqad (tempat akad) 3. Maudlu’ul ‘aqad (obyek akad) 4. Rukun-rukun aqad. Menurut Rahmat Syafe‟i ada empat macam syarat-syarat dalam obyek akad (al-ma’qud ‘alaih) yaitu : 1. Ma’qud ‘alaihi (barang) harus ada ketika akad 2. Ma’qud ‘alaihi harus masyru’ (sesuai ketentuan syara‟) 3. Dapat diberikan waktu akad 4. Ma’qud ‘alaih harus diketahui oleh kedua pihak yang akad 5. Ma’qud ‘alaih harus suci.41
3.
Macam-macam Akad Pembagian macam dan jenis akad dapat dilakukan dari berbagai aspek dan sudut pandang yang berbeda-beda sebagaimana berikut ini : a. Akad Shahih dan Ghairu Shahih 1. Akad Shahih Akad shahih adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad (aqidain, shighatul ‘aqad, maudlu’ul ‘aqad dan mahallul ‘aqad). Akibat hukum yang ditimbulkan berlaku semenjak berlangsungnya akad. Misalnya : Akad jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang cakap hukum atas mal al-mutaqawwim.
41
Ibid, h. 33.
24
2. Akad Ghairu Shahih Akad ghoiru shahih adalah akad yang sebagian unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Seperti : akad jual beli bangkai dan daging babi atau jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat kecakapan. Dalam konsep fuqaha Hanafiyyah akad ghoiru shahih dibedakan menjadi dua macam yaitu akad fasid dan akad bathil. Namun konsep jumhur fuqaha tidak membedakan antara keduanya. Yang dimaksud dengan akad bathil dalam pandangan fuqaha Hanafiyyah adalah akad yang cacat rukun dan tujuannya, atau karena prinsip dan sifat-sifat akadnya bertentangan dengan ketentuan syari‟at seperti orang gila, atau cacat pada sighat akadnya, atau karena obyeknya tidak dapat dikenai hukum akad.42 Menurut mereka akad bathil ini sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum. Sedangkan akad fasid menurut mereka adalah akad yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syarat, namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang oleh syara’ yang dapat menyebabkan cacatnya irodah seperti adanya unsur tipuan atau paksaan. Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah selanjutnya membedakan akad shahih menjadi 2 (dua) yaitu akad nafidz dan akad mauquf yang mempunyai kewenangan (wilayah) melakukan akad. Akibat hokum yang ditimbulkannya berlaku seketika berlangsungnya akad. Sedangkan akad mauquf adalah yang dilakukan oleh orang yang cakap namun tidak mempunyai kewenangan
42
Ghufron A. Mas‟adi, Op. Cit., h. 103-104.
25
melaksanakan akad. Akibat hukum yang ditimbulkan digantungkan (mauquf) pada izin dari pihak yang berwenang. Jika pihak yang berwenang tidak mengizinkannya maka akad batal.43 Dalam pandangan fuqaha Syafi‟iyah dan Hanabilah akad mauquf ini dinamakan sebagai akad yang batal. b. Akad Musamma dan Ghoiru Musamma Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi kenamaan yang dinyatakan oleh syara’ antara lain : 1. Akad Musamma Adalah sejumlah akad yang disebutkan oleh syara‟ dengan terminologi tertentu beserta akibat hukumnya, misalnya akad bai’, ijarah, syirkah, hibah, kafalah, hawalah, rahn, wasiat, qord dan lain-lain. 2. Akad Ghoiru Musamma Adalah akad yang mana syara’ tidak menyebutkan dengan terminologi tertentu beserta akibat hukum yang ditimbulkannya. Seperti akad istishna’, bai’ al-wafa’ dan bai’ istijrar dan lain sebagainya.44 Akad istishna’ yaitu akad pemesanan sebuah produk tertentu, seperti jual beli perburuhan dan perjanjian. Bai’ al-wafa’ adalah akad jual beli benda tidak bergerak dalam batas waktu tertentu dengan keharusan menjualnya kembali kepada pihak yang memiliki sebelumnya, seperti jual beli dan gadai. Sedangkan Bai’ istijrar adalah akad mempersewakan denda sekaligus penjualnya dalam mempertimbangkan sewa yang telah dibayarkan. 45 43 44
Ibid, h. 104-105. Hendi Suhendi, Op. Cit., h. 52-53.
26
c. Berdasarkan maksud dan tujuannya, akad dibedakan menjadi tujuh macam sebagaimana berikut : 1. Akad al-tamlikiyyah, yakni akad yang dimaksud sebagai proses kepemilikan, baik kepemilikan benda maupun pemilikan manfaat jika akad ini dilaksanakan secara cuma-cuma dinamakan akad tabbaru’ seperti hibah, wakaf dan ariyah (pinjam meminjam). 2. Akad al-isqoth, yakni akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak, baik disertai imbalan atau tidak. Seperti akad menjatuhkan khulu’ tanpa iwadh, pemaafan terhadap qishash, pembebasan hutang. 3. Akad al-ithlaq, adalah akad yang menyerahkan suatu urusan dalam
tanggung jawab orang lain, seperti : wakalah (perwakilan) dan tawliyah (penyerahan kuasa). 4. Akad al-taqyid, yaitu akad yang bertujuan untuk mencegah seseorang bertasyaruf, seperti wasiat, pengampuan atas seseorang lantaran gila atau cacat mental. 5. Akad al-tawtsiq, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung piutang seseorang atau menjaminnya, seperti : akad kafalah, hawalah, rahn. 6. Akad al-isytirak, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerja sama dan berbagi hasil, seperti : akad syirkah, mudharabah. 7. Akad al-hifdh, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menjaga harta benda, seperti akad wadiah.
45
Ghufron A. Mas‟adi, Op. Cit., h. 106-107.
27
d. Akad ‘Ainiyah dan Akad Ghoiru ‘Ainiyah 1. Akad ‘Ainiyah yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barangbarang, seperti jual beli. 2. Akad Ghoru ‘Ainiyah yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.46
B. Pengertian al-Ijarah 1. Pengertian Ijarah Sebelum dijelasakan pengertian al-Ijarah, penulis tekankan dalam pembahasan ini yang akan penulis uraikan adalah al-Ijarah dalam arti perjanjian jasa atau tenaga. Ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang arti menurut bahasannya ialah al- „iwad yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.47 Dalam fiqih muamalah, al-Ijarah mempunyai dua pengertian yaitu: 1. Perjanjian sewa-menyewa barang 2. Perjanjian sewa-menyewa jasa atau tenaga (perburuhan).48 Al-Ijarah (perjanjian kerja) ini sering juga diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan dan lazim juga digunakan istilah perjanjian perburuhan.49
46
Hendi Suhendi, Op. Cit., h. 53. Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Pustaka Progresif, 1984, h.751. 48 Rachmat Syafe‟i,Op. Cit, h.122. 49 Chairuman Pasaribu, et al., Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 1996, h. 154. 47
28
Kitab Undang-undang Hukum Perdata karangan Ninik Suparni, dengan (ed: Andi Hamzah), menerangkan bahwa perjanjian kerja adalah dimana pihak kesatu, yaitu buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan selama waktu tertentu, untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah.50 Berikut beberapa definisi Ijarah yang dikemukakan para ulama‟ a. Menurut Mazhab Hanafiyah :
عقذ عهٗ يُا فع تعٕض „‟Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan‟‟. b. Menurut Mazhab Syafi‟i :
عقذ عهٗ يُفعح يقصٕدج يعهٕيح يثا حح قثهح نهثذ ل ٔاالء تاحح تعٕض يعهٕو „‟Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat
bisa
dimanfaatkan, dengan suatu imabalan tertentu‟‟. c. Menurut Mazhab Malikiyah dan Hanbaliyah
ك يُا فع شئ يثا حح يذج يعهٕو تعٕضٛتًه „‟Pemilikan manfaat yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan‟‟.51 d. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah :
عقذعهٗ يُفعح يعهٕيح يقصٕدج قا تهح نهثذل ٔاالء تاحح تعٕض ٔضعا
50
Niniek Suparni, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarata: Rineka Cipta, 1991,
h. 383. 51
Hasan Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah), Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet . 1, 2003, h. 227-228.
29
„‟Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu‟‟. e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie :
ع انًُا فعٛكٓا تعٕض تٛعقذ يٕضٕعح انًثا دنح عهٗ يُفعح انشئ تًذج يحذٔدج ا٘ تًه „‟Akad yang obyeknya
ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu,
yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat‟‟.52 f. Menurut Sayyid Sabiq ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.53 Drs. Ghufron A. Mas‟adi M.Ag dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah Kontekstual menjelaskan bahwa ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan, dan ijarah yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan.54 Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam menerjemahkan ijarah tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam perjanjian kerja.
52
Hendi Suhendi, Op.Cit, h. 114-115. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 13, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung : Al-Ma‟arif, 1988, h. 15. 54 Ghufron A. Mas‟adi. Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2002, h. 183. 53
30
Perjanjian kerja ini dalam Hukum Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah Hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut dengan mu‟ajir, pada lapangan perburuhan mu‟ajirnya adalah pemilik usaha, sedangkan buruhnya disebut musta‟jir, objek yang dijadikan sasaran yang berwujud imbalan dalam berijarah disebut alma‟qud „alaih.55 Secara umum yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih, yang mana pihak satu berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.56 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa perjanjian kerja itu harus memuat ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja tersebut, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan, adapun pernyataan tersebut membuktikan adanya kesanggupan dan kesungguhan dari masing-masing pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban.57
2. Landasan Hukum Ijarah. a. Landasan Al-Qur‟an firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 233:
55
Helmi Karim, Fiqih Muammalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 34. Taqiyuddin An-Nabani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Terjemahan), Surabaya: Risalah Gusti, Cet. 7, 2002, h. 83. 57 Djumialdji, Perjanjian Kerja, Jakarta: Sinar Grafika, Cet 1, 2005, h. 7. 56
31
Artinya : …..“ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S: Al-Baqarah: 233).58
Allah SWT menjelaskan bahwa membolehkan sewa menyewa pada penyusuan, dan apabila sewa menyewa seperti itu diperbolehkan maka diperbolehkan juga sewa menyewa yang sama seperti dimaksud dalam dalil tersebut, dalam artian seorang manusia diperbolehkan untuk menyewakan tenagananya sebagai pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan. Firman Allah, surat al-Qashas ayat: 26-27
Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata “Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kami ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah
dia
(Syu‟aib)
“Sesungguhnya
aku
bermaksud
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari 58
Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahanya, Bandung: J-ART, 2005, h. 38.
32
kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang benar”. (Q.S. Al-Qashas: 26-27).59
Allah SWT menyebutkan, bahwa salah seorang dari Nabi-Nya mempersewakan dirinya (bekerja mencari upah) beberapa tahun untuk menggembala kambing, dan yang menjadi bayarannya adalah dikawinkannya nabi tersebut dengan putri Nabi Syu‟aib. Dari cerita tersebut maka itu menunjukkan atas pembolehan sewa-menyewa antara seorang pekerja dengan majikan. b. Landasan Sunah Ijarah 1. Dirwiyatkan oleh Imam Abu Dawud
زاجزِ قثمّٛ ٔسهى قال اعطٕا االجٛ صهٗ اهلل عهٙعٍ اتٍ عًز رضئ اهلل عُّ انُث ) ّحف عزقّ ( رٔاِ اتٍ ياجٚ ٌا Artinya : “ Diriwayatkan dari Umar ra. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”. 60 (HR. Ibnu Majah).
Menerangkan bahwa seorang pengusaha atau majikan harus bertanggung jawab dalam pembayaran upah pekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya.
59
Ibid. h. 389. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram hadist nomor 937, Surabaya: Darul „Ilm, h. 934. 60
33
2. Dalam hadist lain disebutkan :
ٍّ ٔسهى َٓٗ عٛ صهٗ اهلل عهٙ يسعٕد انحذر٘ اٌ انُثٙعٍ ات ) ٍ نّ اجزِ ( رٔاِ احًذٛاء ستاءجز حتٗ ت Artinya : “Sesengguhnya Rosulullah SAW, melarang mempekerjakan buruh, sehinggah diketahui kejelasan upahnya”. 61 (HR. Ahmad)
Maksudnya adalah pihak pengusaha wajib memberitahukan besarnya upah yang akan diberikan kepada seorang pekerja atas pekerjaannya, dan membayarkannya sesuai dengan isi perjanjian tersebut.
3. Rukun dan Syarat-Syarat Al-Ijarah a. Rukun Ijarah Para ulama‟ berbeda pendapat tentang rukun Ijarah secara garis besar, perbedaan pendapat ulama‟ itu sebagai berikut: 1. Menurut ulama‟ Hanafi rukun al-ijarah itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qobul (persetujuan terhadap sewa-menyewa). 2. Adapun golongan Syafi‟iyah, Malikiyah, dan Hambali berpendirian bahwa rukun ijarah itu terdiri atas : a. Mu'ajir (pihak yang memberikan ijarah atau orang yang menyewakan). b. Musta‟jir (orang yang membayar ijarah atau orang yang menyewa). c. Al-Ma‟qud „alaih (adanya objek ijarah). 61
h. 817.
Muhammad Ibn Yazid al-Qowain, Sunan Ibn Majjah, Juz III, Dar al-Fikr, Beirut, tth.,
34
Ma‟qud alaih dijadikan rukun karena kedua belah pihak agar mengetahui wujud barangnya, sifat, keadaannya, serta harganya. Sesuatu yang dijadikan obyek perjanjian kontrak kerja adalah berupa tenaga manusia atau keterampilan, karena tanpa adanya obyek, maka tidak akan terwujud suatu akad, hal ini untuk menghindari adanya unsur penipuan dalam bidang pekerjaan dan pemberian upah. d. Ujrah (upah atau imbalan). e. Sighat (ijab dan qabul), serah terima antara kedua pihak.62 Dalam hal perjanjian kerja ini, ulama‟ juga mensyaratkan untuk mengambil bentuk tertentu, cara apa pun yang menunjukkan adanya ijab dan qobul sudah dianggap sebagai akad dan akad tersebut tetap dianggap berpengaruh selamanya, asal
dilakukan oleh mereka
yang berhak
melakukannya dan memenuhi syarat-syarat utuk boleh menyelenggarakan akad. Syarat orang yang berakad adalah kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika seseorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah.63 Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatan, maka tidak sah pula melakukan ijarah ketika ia dalam keadaan sakit.64
62
Helmi Karim, Fiqih Muammalah, Op. cit. h. 34. Sayyid Sabid, Fiqih Sunah, Jilid13, Op. cit. h. 11. 64 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, Op. cit h. 35. 63
35
Ulama‟ Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang sudah mumayyiz (sudah dewasa) boleh melakukan akad ijarah. Namun mereka mengatakan, apabila seorang anak mumayyiz melakukan akad al-ijarah terhadap harta atau dirinya, maka akad tersebut baru dianggap sah apabila telah disetujui oleh walinya.65 Akan tetapi imam Syafi‟i dan Hambali satu syarat lagi, yaitu baligh. Perjanjian sewa-menyewa dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (berakal).66 Ijarah sebagai sebuah transaksi umum, baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya.
b. Adapun syarat-syarat Ijarah adalah sebagai berikut: 1. Adanya kerelaan dari dua belah pihak.67 Dalam hal ini, tidak boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan dari pihak yang berakad atau pihak yang lain, sehingga penyelenggaraan akad ijarah didasarkan atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan.
65
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 232. Chairuman Pasaribu, et al, Hukum Perjanjian dalam Islam, Op. cit, h. 53. 67 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Op. cit. h, 232.
66
36
Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa‟: 29 adalah:
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S: An-Nisa‟: 29).68 2. Ma‟qud „alaih bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan pada Ma‟qud „alaih (barang) menghilangkan pertentangan diantara „aqid. Diantara cara untuk mengetahui „alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan, jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. 3. Objek al-Ijarah sesuai yang dihalalkan oleh syara‟. 69 Para ulama‟ fiqih sepakat bahwa tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa-menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat. 4. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Dengan jalan menyaksikan 68
Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahanya, Op. cit, h. 84. Hasan Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 233. 69
37
barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakukan menjelaskan pekerjaan yang diharamkan. 5. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardu, puasa, haji, dan lain-lain. Para ulama‟ fiqih sepakat menyatakan bahwa sewa-menyewa orang untuk melakukan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang belum haji untuk menggantikan haji penyewa tidaklah sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa. 6. Manfaat ma‟qud „alaih sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam ijarah. 7. Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung.70 Para
ulama‟
fiqih
sepakat
menyatakan
bahwa
tidak
boleh
menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan. Apabila rumah itu masih berada ditangan orang lain, maka akad al-ijarah berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua. Apabila atap rumah itu bocor dan sumurnya kering , sehingga membawa mudarat bagi penyewa, maka pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad itu atau membatalkan.
70
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, loc. cit.
38
8. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.71 Pada dasarnya Hukum Islam telah memberikan petunjuk yang benar dan ketetapan yang adil sehingga dapat memberikan jaminan bagi terwujudnya keadilan serta tercegahnya perselisihan yang mungkin terjadi antara para pekerja dan para pemilik usaha. Islam mensyariatkan adanya ikatan perjanjian kerja dengan dasar saling mengikhlaskan antara dua belah pihak yang terlibat, bukan karena unsur terpaksa.
4. Bentuk Ijarah Ijarah dapat di bagi menjadi dua, yaitu: 1. Ijarah ‘Ayan, yaitu ijarah atau sewa-menyewa dalam bentuk benda atau binatang di mana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa. 2. Ijarah ‘Amal, yaitu ijarah yang terjadi karena perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia di mana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan. Berdasarkan pembagian ijarah tersebut di atas perlu diperhatikan adanya ijarah „amal , yaitu: a. Pihak yang harus melakukan pekerjaan (ajir). b. Pihak yang memberikan pekerjaan (penyewa).
71
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, loc. cit.
39
Ajir adalah pihak yang melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama antara pemberi pekerjaan (penyewa) dengan ajir sendiri. Dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, ajir ada dua macam, yaitu: 1. Ajir Khas, yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan dan sifat pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu, artinya sifat pekerjaannya tertentu dan waktunya tertentu, misalnya menjaga toko, mengasuh bayi dan sebagainya. 2. Ajir Musytarak, yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.72 Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, perjanjian kerja meliputi, yaitu: a. Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Selanjutnya disebut dengan PKWT Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dapat dibuat : 1) Berdasarkan jangka waktu 2) Berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu
72
Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 1993, h. 426-427.
40
b. Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Selanjutnya disebut dengan PKWTT.
41
BAB III GAMBARAN UMUM PERJANJIAN KERJA ANTARA CALON TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DENGAN PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (PJTKI) DI PT PELITA KARYA JUHARI CABANG KENDAL
A. Profil PJTKI PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal berdiri tanggal 23 Agustus 2010 sebagai Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) keluar negeri yang didirikan oleh bapak Juhari yang beralamatkan ds. Cepiring 06/02 kec. Cepiring kab. kendal No. Siup PJTKI: KEP. 139/MEN/III/2007.73 PJTKI ini berdiri bermula dari minimnya lapangan kerja di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya pengangguran yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kendal. Menindaklanjuti dari banyaknya caloncalon tenaga kerja Indonesia yang ingin mencari kerja keluar negeri, bapak Juhari sebagai pendiri sekaligus Direktur Utama PT. Pelita Karya Juhari hingga sekarang mempunyai inisiatif untuk memfasilitasi para calon tenaga kerja Indonesia tersebut untuk memberangkatkan dan menempatkan kerja keluar negeri. Awal berdirinya PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal tentu tidak mulus begitu saja, melainkan banyak kendala yang mesti dihadapi diantaranya banyaknya PJTKI yang bermunculan hingga menuntut persaingan diantara 73
Wawancara langsung dengan bapak Juhari Pimpinan PT. Pelita Karya Juhari (Kantor PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal, Kamis 5 April 2012, jam 14.40 WIB).
42
PJTKI yang ada. Hal demikian terbukti dengan eksistensi PT. Pelita Karya Juhari baik yang ada di kantor pusat atau cabang Kendal yaitu dengan cara memberikan
pelayanan
yang
terbaik
dan
kemulusan
perjalanan
pemberangkatan kenegara tujuan kepada calon TKI.74
B. Struktur Organisasi PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal 1. Kepala Cabang a. Bertanggung jawab segala keperluan perusahaan, meliputi; percetakan inventaris kantor serta mengadakan hubungan dengan intansi lain yang berhubungan dengan perusahaan. 2. Bagian Administrasi a. Bertugas menerima dan mempersiapkan semua surat-surat serta arsip-arsip mulai blanko pendaftaran calon tenaga kerja hingga surat perjanjian kerja antar calon TKI dengan PJTKI PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal. b. Bertugas menyiapkan dan mengamankan surat berharga (dokumendokumen penting) berkaitan dengan hal pembayaran serta memproses dan mengontrol pengambilan gaji (upah) tenaga kerja diluar Negeri. 3. Bagian Pengiriman (staf pekerja lapangan) calon TKI a. Bertugas menangani calon TKI yang telah resmi direkrut oleh PJTKI PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal untuk ditempatkan
74
Ibid, (Wawancara langsung dengan bapak Juhari).
43
dipenampungan PJTKI, para calon tersebut diberi program pembekalan disini, calon TKI diberi pengarahan dan pembekalan yang sekiranya
dibutuhkan
diluar Negeri
serta
mengatur
keberangkatan.75
STRUKTUR ORGANISASI PT PELITA KARYA JUHARI CABANG KENDAL
HADI MULYANTO KA CABANG
SUPARTINI
YOSI
BAG. ADMINISTRASI
STAF GURU HONGKONG
WANTI BAG. LAPANGAN
INUNG STAF GURU TAIWAN
MUNAWIR BAG. LAPANGAN
75
Dokumen, PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal.
BAKIR BAG. LAPANGAN
HARTI BAG. LAPANGAN
44
C. Bentuk Perjanjian dan Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Calon TKI di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal Perjanjian kerja di PT. Pelita Karya Juhari adalah perjanjian dengan mana pihak yang buruh mengikatkan diri untuk dibawah pimpinan pihak majikan untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Dalam perjanjian kerja disini yang mengikat diri hanyalah pihak buruh saja tidak disertakan pihak majikan, akan tetapi majikan telah memberi kuasa pada agen dari PT. Pelita Karya Juhari untuk mencarikan TKI sesuai kriteria majikan. Dalam melakukan pekerjaan TKI harus tunduk pada majikan, sebagai pihak memberi pekerjaan. Hal tersebut didalam prakteknya, tenaga kerja diwajibkan untuk mentaati peraturan-peraturan kerja yang berlaku. Jika setelah tenaga kerja melakukan pekerjaannya dengan tunduk pada perintah majikan dalam rangka memenuhi prestasinya seperti yang telah mereka buat dalam perjanjian maka tenaga kerja tersebut berhak untuk mendapatkan upah. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja tersebut harus dilakukan dalam waktu tertentu dan tidak boleh diharuskan untuk dikerjakan selama hidupnya. Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pekerja sesuai dengan waktu yang telah tercantum dalam perjanjian, yakni dua tahun. Perjanjian penempatan calon TKI ditidak sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup, tapi perjanjian tersebut hanya dipegang oleh pihak PJTKI tidak TKI
45
yang berlaku sebagai buruh. Ini yang mengakibatkan kurang tahunya kewajiban dan hak TKI.76 Dalam ketentuan Perjanjian penempatan calon TKI dalam Undangundang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan & Perlindungan TKI memuat: a. Nama dan alamat pelaksana penempatan calon TKI. b. Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan alamat calon TKI. c. Nama dan alamat calon pengguna. d. Hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan calon TKI diluar negeri yang harus sesuai dengan kesempatan dan syarat-syarat yang dtentukan oleh calon pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan. e. Jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna. f. Waktu keberangkatan calon TKI g. Biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya. h. Tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah. i. Akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh satu pihak. j. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.
76
Wawancara langsung Hadi Mulyanto, Kepala Cabang PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal (Kantor PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal Jum‟at 20 April 2012, jam 09.15 WIB).
46
Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perjanjian penempatan calon TKI dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan calon TKI yang menpunyai kekuatan hukum yang sama.77 Prosedur perjanjian kerja di PT Pelita Karya Juhari yaitu merupakan ikatan perjanjian kerja, dimana calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berhak menerima upah sesuai dengan yang ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan pelaksanaan perjanjian kerja di PT Pelita Karya Juhari yaitu TKI wajib melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan perjanjian kerjanya dan menerima upah atau gaji sebagai haknya. Prosedur perjanjian kerja di PT Pelita Karya Juhari yaitu dengan tahapan pra perjanjian antar kerja antar negara (AKAN) yang disebut dengan perjanjian pengerahan (Recruitment Agreement). Menurut pasal 1 huruf J PMPK No. PER-05 / MEN / 1988 yang dimaksud dengan perjanjian pengerahan adalah “perjanjian kerja sama secara tertulis antara peminta tenaga kerja Indonesia Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban serta kedudukan masing-masing pihak.” Atas dasar perjanjian pengerahan ini, perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia (PPTKI) selanjutnya akan mengajukan permohonan kepada Departemen Tenaga Kerja (Dalam hal ini pusatnya AKAN di Jakarta) untuk mengadakan pengerahan TKI keluar negeri. Selanjutnya pusat AKAN memerintahkan Kanwil Depnaker (Balai 77
Wawancara langsung R. Fathony, Marketing dan Konseling PT Pelita Karya Juhari (kantor PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal, 25 Juni 2012 jam 15.30 wib).
47
AKAN) di daerah yang dianggap mampu memenuhi permintaan tenaga kerja untuk mengumumkan permintaan itu kepada masyarakat. Pengumuman kepada masyarakat ini merupakan undangan kepada pencari kerja karena dengan adanya pengumuman inilah para pencari kerja akan mendaftarkan diri kepada kantor Departemen Tenaga Kerja yang ada di Kabupaten atau Kota madya tempat tinggalnya. Untuk keperluan pendaftaran para pencari kerja harus membawa : 1. Kartu tanda penduduk atau Surat keterangan penduduk 2. Ijazah atau surat keterangan kursus atau latihan kerja (kalau ada) 3. Surat keterangan pengalaman kerja (kalau ada) Para pencari kerja yang datang memenuhi panggilan diberi penyuluhan oleh para petugas dari Kantor Tenaga Kerja, Balai AKAN dan PPTKI yang bersangkutan. Penyuluhan-penyuluhan yang akan diberikan adalah : 1. Jumlah, jenis kelamin dan jabatan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk dipekerjakan ke luar negeri 2. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon tenaga kerja Indonesia 3. Proses dan tata cara pengerahan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri 4. Hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia 5. Berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu tenaga kerja Indonesia dipekerjakan di luar negeri.
48
Setelah selesai mengikuti penyuluhan, para pencari kerja sebagai calon tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri harus mengikuti seleksi awal yang meliputi : a. Seleksi Administrasi Seleksi ini berupa kelengkapan surat-surat, dokumen, serta, persyaratan lain yang diperlukan calon TKI. b. Seleksi Keterampilan Seleksi ini berupa persyaratan keterampilan yang harus dipenuhi oleh para tenaga kerja Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan ke luar negeri. c. Seleksi Fisik Seleksi ini berupa penelitian fisik yang harus dipenuhi untuk dapat bekerja di luar negeri. d. Seleksi Mental Seleksi mental ini adalah berupa penelitian sikap, motivasi dan kesiap siagaan calon tenaga kerja Indonesia. Untuk keperluan calon seleksi administrasi, masing-masing calon tenaga kerja Indonesia harus menyerahkan surat-surat sebagai berikut : 1. Kartu tanda penduduk atau Surat keterangan penduduk 2. Akta kelahiran atau surat kenal lahir 3. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian 4. Surat nikah yang beristeri atau bersuami, atau surat keterangan duda atau
49
janda, atau bujangan atau gadis, bagi yang tidak beristeri atau bersuami dari Lurah atau Kepala Desa. 5. Surat izin dari suami atau isteri atau orang tua atau wali yang sah di atas kertas yang bermaterai yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa. 6. Surat keterangan dokter 7. Surat keterangan tentang keterampilan atau keahlian dan pengalaman kerja yang sesuai dengan jabatan di luar negeri yang diinginkan 8. Kartu pendaftaran pencari kerja. 9. Pas foto. Apabila kegiatan-kegiatan seleksi awal telah selesai maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan seleksi akhir yang dilakukan oleh pusat di Jakarta atau oleh Kantor wilayah Departemen tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Kegiatan seleksi akhir ini meliputi : 1. Syarat-syarat administrasi calon TKI 2. Daftar identitas TKI 3. Surat keterangan atau sertifikat lulus mengikuti program keterampilan dan keahlian serta orientasi pra-pemberangkatan Seleksi akhir ini sangat menentukan bagi calon TKW, karena dengan telah lulusnya dari tahap seleksi akhir ini maka calon TKW mendapat surat rekomendasi yang dapat digunakan untuk pembuatan pasport kepada Dirjen Imigrasi.78
78
Zainal Asikin, et al, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, h. 274-277.
50
Di dalam PT Pelita Karya Juhari yang mengusahakan rekomendasi pasport adalah cabang PJTKI di wilayah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut atau rekomendasi pasport dari Departemen Tenaga Kerja, (Depnaker) daerah. Setelah mendapatkan rekomendasi pasport dari Depnaker diserahkan
kepada Kepala Kantor Tangerang. Rekomendasi passport dilengkapi dengan : 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Kartu Keluarga (KK) 3. Akta kelahiran 4. Ijin keluarga 5. Perjanjian penempatan diantara PJTKI dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)79 Apabila calon TKI telah mempunyai pasport maka pihak PPTKI akan mengurus visa ke perwakilan (kedutaan besar) negara tujuan. Visa ini kemudian dibubuhi dalam passport. Setelah selesai pembuatan visa, maka akhirnya dibuatlah suatu perjanjian kerja, yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, yaitu PPTKI yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kerja oleh TKI itu sendiri. Penandatanganan dilakukan dihadapan pejabat Departemen Tenaga Kerja yang kemudian turut menyerahkan perjanjian tersebut. Pelaksanaan kerja PT Amri Margatama Cabang Grobogan yaitu setelah tahapan-tahapan prosedur kontrak kerja telah selesai dilakukan semua selanjutnya pelaksanaannya yaitu antara lain : 79
Wawancara langsung dengan bapak Juhari Pimpinan PT. Pelita Karya Juhari (Kantor PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal, Kamis 5 April 2012, jam 14.40 WIB).
51
1. Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) wajib menempatkan tenaga kerja Indonesia sesuai perjanjian kerja 2. Perjanjian kerja sekurang-kurangnya harus memuat : a. Nama, alamat pengguna b. Jenis uraian pekerjaan atau jabatan, dan c. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi antara lain : jam kerja, upah, dan cara pembayarannya, upah lembur, cuti dan waktu istirahat serta jaminan sosial. 3. PJTKI dilarang mengganti atau mengubah perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh para pihak 4. Perjanjian kerja berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama dalam jangka dua tahun 5. Dalam pengguna adalah perseorangan, maka perjanjian kerja harus sudah di tandatangani terlebih dahulu oleh para calon pengguna 6. Dalam hal pengguna adalah instansi atau badan hukum, perjanjian kerja dapat berbentuk rancangan baku perjanjian kerja (master perjanjian kerja) 7. PJTKI atau mitra usaha atau Perwalu wajib melegalisir perjanjian kerja sama penempatan 8. PJTKI wajib membuat perjanjian penempatan dengan calon TKI 9. Perjanjian penempatan TKI sekurang-kurangnya harus memuat : a. Jabatan atau pekerjaan calon TKI b. Batas waktu pemberangkatan calon TKI c. Biaya penempatan calon TKI ke negara tujuan, dan
52
d. Hak dan kewajiban PJTKI dan calon TKI.80 D. Prosedur Perekrutan Agar program penempatan TKI keluar negeri lebih terkoordinir, pemerintah berkoordinasi dengan pihak-pihak PJTKI, pemerintah daerah, Depnaker dan Transmigrasi, Imigrasi, Benapenta, perusahaan transportasi dan polisi. Adapun tahapan-tahapan dalam penempatan TKI keluar Negeri yaitu departemen tenaga kerja bertugas untuk mengawasi setiap PJTKI di Indonesia. Sementara itu PJTKI harus memberikan menyuluhan atau kriteriakriteria TKI yang dapat direkrut. Setelah para calon TKI mendaftar, mereka akan dibawa ke RS (klinik) untuk tes kesehatan. Jika calon TKI dinyatakan sehat, maka mereka diterima di balai latihan kerja luar negeri, kemudian PJTKI bertugas untuk mengurus paspor, visa kerja dari negara tujuan, mengurus tiket penerbangan dan lain sebagainya. Setelah semua keperluan lengkap maka TKI diserahkan ke PJTKI PT. Pelita Karya Juhari pusat di Pati untuk dapat diberangkatkan keluar negeri. Tugas PJTKI PT. Pelita Karya Juhari pusat dalam mencarikan pekerjaan calon TKI diwakilkan kepada agency-agency mereka, setelah agen tersebut mendapat pekerjaan, maka mereka menghubungi PJTKI PT. Pelita Karya Juhari pusat untuk mengirimkan para TKI keluar negeri. Sedangkan peraturan Depnaker Indonesia mengenai prosedur keberangkatan dan kepulangan TKI adalah sebagai berikut:
80
Zaenal Asikin, Op.Cit, h. 278.
53
Ketika para TKI tiba di Negara tujuan mereka dijemput oleh “agency” PJTKI diluar negeri, agen inilah yang bertugas melaporkan kedatangan TKI pada KBRI di Negara tersebut. Di sana para TKI bekerja selama dua tahun atau sesuai perjanjian kerja. Setelah masa kontrak habis, agen PJTKI diluar negeri menghubungi PJTKI di Indonesia tentang rencana kepulangan TKI kemudian agen yang berkewajiban mengantar TKI ke Air Port dengan menyerahkan tiket, setelah semua dokumen TKI diperiksa oleh petugas imigrasi, maka TKI tersebut bisa kembali ke Indonesia. Setelah tiba para TKI ini diantar oleh PJTKI pulang kedaerah asal.81 Seandainya dari pihak keluarga tenaga kerja Indonesia sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak PJTKI yang memberangkatkanya, ingin menjemput sendiri kepulangan TKI di bandara, maka pihak PJTKI tidak berkewajiban untuk menjemput kepulangan TKI ke Negara asal. Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri. SIPPTKI yaitu Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta. Dalam Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan & Perlindungan TKI, menimbang Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang 81
Wawancara langsung R. Fathony, Marketing dan Konseling PT Pelita Karya Juhari (kantor PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal, 25 Juni 2012 jam 15.30 wib).
54
layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum Nasional, maka dari itu dalam penempatan calon TKI harus dibuat: 1. Pelaksana penempatan TKI swasta membuat dan menandatangani perjanjian penempatan calon TKI yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan. 2. Perjanjian penempatan diketahui oleh Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota. 3. Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana TKI swasta. 82
E. Dokumen Perjanjian Sesuia dengan pasal 1320 KUHPerdata, maka agar setiap perjanjian kerja yang diadakan itu sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu (antara buruh atau tenaga kerja dan majikan). Jadi tidak boleh ada suatu paksaan dari salah satu pihak, jika ada paksaan maka perjanjian tersebut adalah batal. 2. Adanya kemampuan atau kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian.
82
Wawancara langsung dengan bapak Juhari Pimpinan PT. Pelita Karya Juhari (Kantor PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal, Kamis 5 April 2012, jam 14.40 WIB).
55
3. Suatu hal tertentu, artinya bahwa isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan. Isi dari perjanjian kerja adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tenaga kerja serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan. Hak dari si tenaga kerja merupakan kewajiban dari si majikan ,yaitu upah sebaliknya apa yang merupakan kewajiban tenaga kerja adalah hak dari majikan (yaitu pekerjaan, dimana tenaga kerja wajib melakukan dan majikan mempekerjakan tenaga kerja). Perjanjian kerja memuat antara lain : a. Nama dan alamat pengusaha atau perusahaan b. Nama, alamat, umur dan jenis kelamin tenaga kerja, c. Jabatan atau macam pekerjaan d. Syarat-syarat kerja, yang memuat tentang : 1. Adanya pengakuan terhadap organisasi pekerja atau serikat pekerja, 2. Fasilitas yang diberikan 3. Jaminan sosial (tunjangan kematian, tunjangan sakit, pensiun atau hari tua) 4. Bagaimana sistem upahnya 5. Perselisihan hubungan industrial, dan sebagainya. 83 e. Hak dan kewajiban pekerja atau tenaga kerja : Hak-hak tenaga kerja antara lain : 83
Manulang, Senjdun, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta: PT Renika Cipta, Cet. Ke-3, 2001, h. 67-69.
56
1. Berhak atas upah 2. Berhak atas pekerjaan 3. Berhak atas perlindungan. Kewajiban-kewajiban tenaga kerja antara lain : 1. Melakukan pekerjaan dengan baik 2. Mengikuti perintah atasan (pengusaha). f. Hak dan kewajiban Pengusaha Hak-hak Pengusaha antara lain : 1. Berhak atas hasil pekerjaan 2. Berhak untuk mengatur atau memerintah tenaga kerja. Kewajiban Pengusaha antara lain : 1. Membayar upah tenaga kerja 2. Menyediakan atau memberi pekerjaan 3. Memberi perlindungan. g. Tempat atau Lokasi Pekerjaan. h. Tempat dan Tanggal Perjanjian Kerja dibuat serta tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja tersebut.84
84
Wawancara langsung R. Fathony, Marketing dan Konseling PT Pelita Karya Juhari (kantor PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal, 25 Juni 2012 jam 15.30 wib).
57
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA CALON TKI DENGAN PJTKI DI PT. PELITA KARYA JUHARI CABANG KENDAL
A. Analisis Akad Ijarah Terhadap Perjanjian Kerja Dalam melakukan setiap transaksi apapun bentuknya harus didasarkan kepada kesepakatan orang-orang yang bertransaksi, begitu juga dengan Ijarah. Terjadinya perjanjian kerja antara calon TKI dengan PJTKI PT.Pelita Karya Juhari Cabang Kendal dalam rukun dan syarat yang berakad telah sesuai dengan hukum Islam meskipun dalam salah satu syarat calon TKI yang ditentukan oleh pihak PJTKI yaitu cukup dengan latar belakang lulusan SD (Sekolah Dasar) atau sederajat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang bahwa pendidikan yang disyaratkan pada calon TKI menyandang, minimal lulus SLTP (Sekolah Lanjutan Tahap Pertama) atau sederajat, namun dalam hukum Islam syarat bagi yang berakad tidak ditentukan seberapa tinggi pendidikan yaitu kedua belah pihak memiliki kecakapan bertindak sempurna, Para ulama‟ berpendapat kecakapan bertindak disini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kejiwaan serta yang melakukan akad disyaratkan
berkemampuan,
yaitu
kedua-duanya
berakal
dan
membedakan.85
85
Helmi Karim, Fiqih Muammalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 35.
dapat
58
Sedangkan sahnya Ijarah salah satunya yaitu objek yang diperjanjikan harus jelas dan terang, sehingga mencegah terjadinya perselisihan, dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri.86 Dalam perjanjian kerja di PT. Pelita Karya Juhari tidak disertakan majikan, akan tetapi majikan telah memberi kuasa pada (agen) dari PT. Pelita Karya Juhari untuk mencarikan TKI sesuai kiteria. Perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis, karena perjanjian kerja berhubungan dengan perkara-perkara yang melibatkan uang, harta benda atau benda lain yang bernilai. Supaya kontrak tersebut dapat menghindarkan terjadinya perselisihan yang tidak dikehendaki dan sebagai jaminan kebenaran yang telah ditegakkan kedua pihak.87 Seperti disebutkan dalam Al-Qur‟an QS. Al-Baqarah ayat 282 :
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar." (QS.Al-Baqarah: 282).88
Dalam ayat di atas menerangkan pentingnya dalam perjanjian untuk dibuat secara tertulis agar lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan
86
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 13, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: AlMa‟arif, 1988, h. 11. 87 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, h. 30. 88 Departemen agama RI, Al-Quran dan Terjemahanya, Bandung: J-ART, h. 49.
59
persaksian agar tidak menimbulkan kecurangan yang bisa mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Dari segi kejelasan upah, bentuk kerja dan waktu, dalam perjanjian kerja telah memuat ketiganya, yaitu kontrak kerja adalah 24 bulan (2 tahun). Jika setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya dengan tunduk pada perintah majikan seperti yang telah mereka sepakati maka pekerja tersebut berhak untuk mendapat upah, dalam hal ini telah ada di dalam perjanjian kerja. Berkaitan dengan perjanjian kerja PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal bila dilihat dari aspek (TKI) wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sudah setuju, dengan diberlakukannya kesepakatan kedua belah pihak sebagai syarat mutlak dalam sahnya suatu perjanjian kerja, maka kata sepakat yang merupakan unsur utama dalam suatu perjanjian telah terpenuhi. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berhak menerima upah atau gaji sebagai haknya selama dia bekerja dan sudah ada perjanjian kerja antara majikan dan buruh yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Masalah yang sering muncul dewasa ini dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial dan hak atas upah yang layak. Menyangkut penentuan upah kerja, syari‟at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik
60
dalam ketentuan Al-Qur‟an maupun sunnah Rasul. Secara umum ketentuan Al-Qur‟an yang ada kaitannya dengan upah kerja adalah :
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl : 90).89
Menurut hemat penulis jika ditinjau dari aspek pengupahan, maka dalam perjanjian kerja di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal yang paling utama dari kewajiban pemberi kerja atau majikan dalam perjanjian kerja adalah membayar upah. Seperti dalam Hadist Rasullah SAW, dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi bersabda :
ٍ عثذاانزحًٍ تًّٙ انسهٍٛ عطٚ ذٛثُا ْٔة تٍ سع, ٙذ انذ يشقٛحذ ثُا انعثاس تٍ انٕن ّ ٔسهى اعطٕاٛ عهٙ قال رسٕل اهلل صه: ّ عٍ عثذاهلل تٍ عًز قالٛذ تٍ ا سهى عٍ اتٚس )ّحف عزقح ( رٔاِ اتٍ ياجٚ ٌز اجزِ قثم اٛاالج Artinya : “Berkata kepada kami Abbas Ibnu Walid Ad-Dimasqy, berkata kepada kami Wahab Ibnu Atiyyah Al-Salami, berkata kepada kami Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah Ibnu Umar; dia berkata: bersabda Rasulullah SAW:
89
Ibid, h. 415.
61
“Berikanlah upah seorang buruh sebelum kering keringatnya, dan beritahukan upahnya sewaktu dia bekerja.‟‟ (HR. Ibnu majah).90
Dalam hadist lain juga disebutkan :
ٍذ تّٛ عٍ سعٛم اتٍ ايٛى عٍ اسًعا عٛ تٍ سهٙحٚ ٕسف تٍ يحًذ حذث ثُاٚ حذ ثتا ّ ٔسهى ثال ثح اَاٛ قال رسٕل اهلل صهٗ عه: زج قالٚذانًقثزٖ عٍ اتٗ ْزٛاتٗ عٍ سع ثى غذرٙا يح رجم اعطثٕٛو انقٚ ّا يح ٔيٍ كُت خصًّ خصًتٕٛو انقٚ خصًٓى ِٕفّ اجزٚ زا فا ستٕفٗ يُّ ٔنىٛٔرجم تاع حزافاءكال ثًُّ ٔرجم استاءجزاج )ّ)رٔاِ اتٍ ياج Artinya : “Berkata kepada kami Suwaid Ibnu Sa`id, berkata kepada kami Yahya Ibnu Salim, dari Ismail Ibnu Umayyah, dari Sa`id Ibnu Abi Sa`id Al-Maqbury, dari Abi Hurairah berkata: bersabda Rasulullah SAW: “ada tiga orang yang Aku menjadi musuh mereka di hari kiamat. Dan barang siapa menjadikan-Ku musuhnya, Aku memusuhinya di hari kiamat, yaitu: orang yang berjanji dengan nama-Ku kemudian ia berkhianat, orang yang menjual manusia merdeka
dan
ia
makan
harganya,
dan
seseorang
yang
mempekerjakan buruh lalu ia ambil (tenaganya) dengan cukup tetapi ia tidak membayar gajinya”. (HR. Ibnu Majah).91
Hadist tersebut menerangakan bahwa Rosulullah menyuruh kepada orang yang mempekerjakan seorang buruh agar segera membayar upahnya dan tidak menunda-nundanya.
90
Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qozwini, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Darul Fikr, Juz II. 1994), h. 816. 91 Ibid, h. 817.
62
Upah calon TKI yang akan disalurkan oleh PJTKI PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal ditetapkan diawal, artinya sebelum menandatangani kontrak para calon TKI mengetahui upah yang akan diberikan. Dalam Ijarah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu dan upah diawal agar tidak kabur karena transaksi Ijarah yang masih kabur fasid hukumnya.92 Perjanjian kerja ini berakhir apabila perjanjian kerja telah habis yaitu 24 bulan atau 2 tahun, maka TKI akan dipulangkan oleh pihak agen PJTKI diluar negeri kekampung halaman, setelah menghubungi pihak PJTKI di Indonesia. Adapun dalam hukum Islam hal-hal yang mengakhiri perjanjian Ijarah adalah objek yang disewakan terdapat kecacatan, tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-Ijarah telah berakhir, salah satu pihak meninggal dunia, atau terdapat penyalah gunaan sesuatu yang disewakan. 93 Menurut hemat penulis bahwa dalam praktek perjanjian kerja di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal ada 2 (dua) bentuk perjanjian kerja yaitu : pertama, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerjanya yang sudah disepakati kedua belah pihak antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Kedua, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berhak menerima upah atau gaji sebagai haknya selama dia bekerja dan sudah ada perjanjian kerja antara majikan dan buruh yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
92
Taqiyuddin An-Nabani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Terjemahan, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. 7, 2002, h. 85. 93 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 122.
63
Selain dua bentuk perjanjian kerja yang ada di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal di atas, selanjutnya penulis menganalisa akad perjanjian kerja yang ada calon Tenaga Kerja Indonesia (TK) dengan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) di PT pelita karya juhari cabang kendal dilihat dari segi Hukum Islam menggunakan akad Ijaratul ajir yaitu bekerja dalam rangka memberikan jasa (berupa tenaga maupun keahlian) kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu.
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Dalam perjanjian kerja antara TKI dengan PJTKI PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal termasuk pada bab Ijarah karena merupakan akad yang memberi manfaat yang diketahui dan disengaja dengan adanya imbalan. Dalam teori akad Ijarah yang memuat aturan-aturan tentang akad atau perjanjian kerja. Dalam kasus ini konsep sewa-menyewa ditetapkan pada disewanya tenaga TKI berdasarkan pada perjanjian seorang TKI dengan lembaga atau PT yang menjadi perantara dengan pihak penyewa tenaga kerja tersebut, untuk lebih jelasnya tentang perjanjian kerja antara TKI dengan PJTKI dapat disimpulkan sebagai berikut: Mengenai persayaratan yang ditentukan PJTKI PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal bagi calon TKI yaitu: a. Kartu Tanda Penduduk b. Ijazah pendidikan terakhir minimal SD c. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir
64
d. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah e. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali. Adapun syarat keberangkatan calon TKI yaitu: a. Sertifikat kompetensi kerja b. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi c. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, dan visa kerja. Perjanjian kerja dalam PJTKI di PT. Pelita Karya Juhari
adalah
perjanjian dengan mana pihak buruh mengikatkan diri untuk dibawah pimpinan majikan untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Perumusan ini adalah kurang lengkap karena disini yang mengikat diri hanyalah pihak buruh saja tidak juga pihak lainnya yaitu majikan, padahal pada tiap perjanjian yang mengikatkan diri adalah kedua belah pihak yang bersangkutan. Jadi perjanjian tertulis disini hanya antara PJTKI dengan calon TKI tidak disertakan majikan (pihak yang akan mempekerjakan), akan tetapi majikan telah memberi kuasa pada agen dari PT. Pelita Karya Juhari untuk mencarikan TKI sesuai kriteria. Dengan biaya sebesar Rp. 21.000.000 sebagai biaya keberangkatan dan keperluan dan yang lain-lain dikenakan pada calon TKI dan untuk pembayarannya melalui potongan gaji perbulan dari TKI.
65
Adapun perjanjian kerja tertulis yang dibuat tidaklah diserahkan pada para TKI, tetapi dibawa oleh pihak PJTKI dengan alasan untuk keamanan.94 Sampai batas waktu yang telah ditentukan, dokumen administrasi termasuk perjanjian kerja TKI dan PJTKI dapat diambil. Menurut fatwa MUI, mengesahkan berdasarkan pernyataan Ulama Syafi‟iah bahwa suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.95 Hal ini sesuai dengan Hadist dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yaitu :
ٗتا ْٕٔ عهٚا خزٚم ْادٚ انذُّٙ ٔسهى ٔاتٕتكزرجال يٍ تٛٔاستاءجزرسٕل اهلل صهٗ عه ًٓاٛال فاتاًْا تزاحهتًٛٓا ٔٔاعذاِ غارثٕرتعذ ثالث نّٛ راحهتٛش فذفعا انٍٚ كفار قزٚد قٚهٗ فاخذ تٓى ْٕٔ طزٚز ٔانذٛٓال ثالث فارتحال َٔطهق يعًٓا عايز تٍ فٛحح نٛصث )انساحم (رٔاِ انثخار Artinya : “Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seseorang penunjuk jalan ahli dari Bani Dail sebagai penunjuk jalan karena keahliannya, sedang orang tersebut memeluk agama orang-orang kafir Quraisy, kemudian keduanya (Rasul SAW dan Abu Bakar) memberikan kendaraan keduanya kepada orang tersebut dan menjanjikan di gua tsaur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya. Maka laki-laki itu datang membawa dua ekor
94
Dokumen, PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal. Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang Wakalah, No.10 /DSN-MUI/IV/2000, Majelis Ulama Indonesia. 95
66
kendaraannya pada pagi malam yang ketiga. Lalu laki-laki itu membawa mereka melalui jalan pantai‟‟. (HR. Bukhari).96
Sesuai pengamatan penulis praktek perjanjian kerja di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal mempunyai aspek yang perlu dicermati yaitu aspek syarat. Menurut Djumadi dalam buku Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja menyebutkan syarat perjanjian kerja yaitu : a. Sepakat mereka yang mengingatkan diri Maksudnya adalah kedua belah pihak atau para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut haruslah bersepakat, setuju dan setia sekata atas hal-hal yang diperjanjikan. b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Maksud membuat perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum dan bisa melakukan suatu hubungan hukum adalah mereka yang bisa dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, pihak yang dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah orang dan badan hukum.
c. Suatu hal tertentu Maksudnya adalah sesuatu yang di dalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati. d. Suatu sebab yang halal Menurut Undang-Undang, sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan ini disebutkan disebutkan pada pasal 1337 KUHPerdata. 96
Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Isma'il al-Bukhari al-Ja'fy, Shahih Bukhari, Darul Kutub, Juzz III, tth, Hadist No. 2263, h. 68.
67
Suatau perjanjian yang dibuat dengan atau kausa yang tidak halal, misalnya jual beli ganja, untuk mengacaukan ketertiban umum, memberikan kenikmatan seksual tanpa nikah yang sah. 97 Menurut Sayyid Sabiq syarat perjanjian kerja diatas sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku yakni segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (hukum Allah) adalah bathil, sekalipun seribu syarat. Jadi menurut penulis jika perjanjian kerja tidak memenuhi syarat seperti di atas maka perjanjiannya tidak sah. Dalam Praktek perjanjian kerja apabila salah satu syaratnya tidak ada atau tidak terpenuhi maka pelaksanaan perjanjian kerja batal, untuk lebih jelasnya perlu kiranya dipaparkan beberapa syarat perjanjian kerja dengan praktek perjanjian kerja PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal sebagai berikut : 1. Sepakat Mereka Mengikatkan Diri Di dalam prakteknya perjanjian kerja PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal adalah kedua belah pihak antara pekerja (buruh) dengan majikan, sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja, dan harus dituliskan dalam buku perjanjian kerja, akan tetapi pencatatan bermu‟amalah dalam Islam tidak merupakan keharusan tetapi hanya bersifat anjuran.
97
Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. Ke-5, h. 17-21.
68
Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 :
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar." (QS.Al-Baqarah: 282).98
2. Kecakapan Membuat Perjanjian Di dalam prakteknya tidak selamanya perjanjian kerja berjalan dengan lancar dengan tidak adanya konflik yang memunculkan masalah hukum yang baru. Menurut penulis sebaiknya dalam melakukan perjanjian kerja dalam prakteknya harus dituangkan ke dalam akta tertulis serta dicantumkan saksi terhadap perjanjian tersebut, untuk menghindari adanya salah satu pihak yang akan mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati tersebut, karena sesuatu perkara atau permasalahan hukum yang tanpa adanya bukti itu mudah diselewengkan dan dipalsukan, karena tidak adanya bukti yang sah. Dalam praktek perjanjian kerja di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal menurut analisis penulis sudah sesuai dengan paparan tersebut dan penulis juga setuju (sepakat) dengan pendapat Djumadi tersebut karena sudah memenuhi syarat dan dapat mengantisipasi terhadap suatu permasalahan yang baru. Perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja adalah perjanjian
98
Departemen agama RI, Al-Quran dan Terjemahanya, Bandung: J-ART, h. 49.
69
kerjasama yang harusnya saling menguntungkan. Pengusaha diuntungkan karena ia memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan pengusaha. Sebaliknya pekerja diuntungkan karena ia memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha karena ia memberikan jasa kepada pengusaha. Karena itulah hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan Hukum Islam adalah hubungan kemitraan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak mendzalimi dan merasa didzalimi oleh pihak lainnya. Kecenderungan yang terjadi sekarang ini, para pemberi pekerjaan atau majikan jarang memperhatikan kebutuhan pekerjaannya. Lazimnya mereka selalu berhasrat untuk memperkaya diri sendiri diatas kesengsaraan orang lain (pekerjanya).
Maka
untuk
menghindari
kesewenang-wenangan
dan
penindasan, serta dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, Negara (pemerintah) harus memberikan perhatian terhadap upah minimum yang harus dibayarkan kepada pekerjanya. Sebab kesejahteraan masyarakat sangat menentukan terhadap stabilitas suatu Negara. Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan, maka Hukum Islam mengaturnya secara jelas dan rinci dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan ijaratul ajir (perjanjian kerja). Pengaturan tersebut mencakup penetapan ketentuan-ketentuan Hukum Islam dalam perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, penetapan ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang terjadi antara
70
pengusaha dan pekerja. Termasuk ketentuan yang mengatur bagaimana cara mengatasi tindakan kedzaliman yang dilakukan salah satu pihak (pengusaha dan pekerja) terhadap pihak lainnya. Untuk itu ada beberapa langkah yang ditawarkan Islam untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Langkah-langkah tersebut adalah : 1. Mengharuskan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan Islam dalam akad ijaratul ajir Salah satu bentuk pekerjaan yang halal untuk dilakukan adalah apa yang disebut dengan ijaratul ajir, yakni bekerja dalam rangka memberikan jasa (berupa tenaga maupun keahlian) kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu. 2. Negara akan mencegah tindak kedzaliman yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lainnya, termasuk kedzaliman pengusaha terhadap pekerja adalah tindakan mereka yang tidak membayar upah pekerja dengan baik, memaksa pekerja bekerja di luar kontrak kerja yang disepakati, melakukan pemutusan hubungan kerja secara semena-mena termasuk tidak memberikan hak-hak pekerja seperti hak untuk dapat menjalankan kewajiban ibadah, hak untuk istirahat jika dia sakit dan lain sebagainya. 99 Sedangkan kedzaliman yang dilakukan pekerja terhadap pengusaha adalah jika pekerja tidak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak 99
Muhammad Riza Rosadi, Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan, (http://politisimuslim.wordpress.com/2007/04/21/solusi-islam-terhadap-masalah ketenagakerjaan)
71
pengusaha seperti bekerja sesuai jam kerja yang ditentukan, tidak melakukan pengrusakan terhadap asset milik pengusaha dan lain sebagainya. 100 Dalam analisis Hukum Islam tentang praktek perjanjian kerja di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal sudah sesuai dengan Hukum Islam, dan yang menjadi landasan hukum yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah. Hubungan yang terjadi setelah terjadinya perjanjian kerja antara pekerja dan majikan adalah suatu hubungan kerja dan hubungan hukum. Dengan kata lain, bahwa hubungan kerja terjadi setelah adanya kesepakatan kerja, dengan ketentuan pekerja melakukan pekerjaan dengan menerima upah sebagaimana ketentuan pokok dalam perjanjian kerja. Menurut ajaran Islam, hubungan antara majikan dan pekerja bukanlah semata-mata hubungan untuk mendapatkan keuntungan kedua belah pihak saja. Akan tetapi tidak kalah pentingnya bahwa Islam menetapkan hubungan kerja yang terjadi antar pekerja dan majikan senantiasa didasari atas kasih sayang, saling membutuhkan, saling tolong menolong, saling setia dan bersifat kekeluargaan. Sehingga dari prinsip dan sebab hubungan hukum inilah hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak yang harus dipenuhi. Adapun dari perspektif fiqh dan jumhur ulama‟, perjanjian kerja antara calon tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) tentunya berdasarkan ketentuan syarat dan rukun sudah sesuai yang telah ditetapkan oleh fiqh. 100
Muhammad Riza Rosadi, ibid.
72
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas secara lebih lanjut dalam karya tulis ini, maka Bab ini merupakan kesimpulan dari uraian bab-bab terdahulu, yang penulis arahkan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang telah terangkai dari bab pertama. Adapun kesimpulan dari permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut : 1.
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerjanya yang sudah disepakati kedua belah pihak antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berhak menerima upah atau gaji sebagai haknya selama dia bekerja dan sudah ada perjanjian kerja antara majikan dan buruh yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
2.
Bahwa dalam praktek perjanjian kerja antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal dilihat dari Hukum Islam menggunakan akad Ijaratul ajir yang bersifat ijaratul ‘Amal yaitu bekerja dalam rangka memberikan jasa (berupa tenaga maupun keahlian) kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu.
73
3.
Berdasarkan analisis Hukum Islam terhadap pelaksanan perjanjian kerja antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal, sudah sesuai dengan Hukum Islam tentunya berdasarkan ketentuan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh fiqh.
B. Saran Kinerja PJTKI PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal ini telah cukup membantu pengangguran yang ada di Indonesia dan khususnya di Kendal, tapi sebaiknya PJTKI PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal dan lebih memperhatikan hak-hak TKI yang sering kali diabaikan dengan lebih memperbaiki dalam sistem pelaksanaan perjanjian kerja dengan TKI, karena merupakan suatu kewajiban dengan mendatangkan kemaslahatan umat serta menghilangkan kemadharatan dan juga dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan. C. Penutup Dengan segala bentuk rahmat dan pertolongan Allah SWT serta atas bimbingan dan dorongan dari pihak yang terkait, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai pada akhir pembahasan. Maka kiranya hanya rasa syukur atas segala nikmatNya, kemudian bukan hal yang berlebihan, apabila penulis mengucapkan terimah kasih yang sedalamdalamnya serta penghargaan setinggi-tingginya pada para pihak yang berbuat banyak demi kesuksesan penulis.
74
Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar akan segala kekurangan yang ada. Namun semua itu bukanlah penulis yang dimaksudkan, melainkan keterbatasan kemampuan serta daya nalar penulis belaka. Maka sekiranya dijumpai hal itu para pihak memberikan tanggapan itulah jua harapan penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga jerih payah penulis selama penyusunan skripsi ini membuahkan manfaat bagi semua. Amiin.
DAFTAR PUSTAKA
Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qozwini, Sunan Ibnu Majah, Beirut: Darul Fikr, Juz II. 1994 Amirudin, Abidin Zaenal, Pengantar Metode dan Peneltian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 Andi Riswan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan di PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati Kabupaten Tegal, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2005 An-Nabani, Taqiyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Terjemahan, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. 7, 2002 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2006 Ash-Shiddieqy, Hasbi , Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta : Bulan Bintang. Cet. Ke-3., 1989 Ash-Shiddieqy, Hasbi, Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang. Pustaka Rizki Putra. Cet. Ke-4, 2001 Asikin, Zainal, et al, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004 Azar Basyir, Ahmad, Hukum tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, Bandung: Ma’arif, 1987 Djumialdji, Perjanjian Kerja, Jakarta: Sinar Grafika, Cet I, 2005 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 2004 Dokumen, PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, Bandung: J-ART, 2005 Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang Wakalah, No.10 /DSN-MUI/IV/2000, Majelis Ulama Indonesia G. Kartasapoetra, et al., Hukum Perburuhan di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 4, 1994
Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. I., 2002 Hasan M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram hadist nomor 937, Surabaya: Darul ‘Ilm Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Isma'il al-Bukhari al-Ja'fy, Shahih Bukhari, Darut Kutub, Juz III, tth Iman, Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Penerbit Djambatan, 2003 Izzuddin Khatib Al-Tamimi, Nilai Kerja dalam Islam Karim, Helmi, Fiqih Muammalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997 Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995 Manulang, Senjdun, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta : Renika Cipta, Cet. Ke-3, 2001 Nailis Sa’adah, Analisis Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Bus dengan Serikat Pekerja (studi kasus jaminan sosial tenaga kerja di PT. Pahala Kencana Kudus), Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2008. Niniek, Suparni, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarata : Rineka Cipta, 1991 Pasaribu, Chairuman, et al., Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 2, 1996 Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah Juz 13, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma’arif, 1988 Saibani, Deni, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2009 Saifudin, Mujtaba’, Istri Menafkahi Keluarga (Dilema Perempuan Antara Mencari, Menerima dan Memberi), Surabaya: Pustaka Progresif. 2001 Soekanto, Soerjono, Sosiologi (suatu Pengantar), Jakarta: Radja Grafindo Persada, Cet. ke-38, 2005 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, Cet 1, 1993
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 Suhrawardi, K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000 Suryabrata, Sumardi, metodelogi penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998 Syafe’i, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, Cet. 4, 2001 Toha, Halili, Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh, Jakarta: Rineka Cipta, 1991 Umi Zaidah, Perjanjian Kerja dan Hak Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 1999 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Warson Munawir, Ahmad, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Pustaka Progresif, 1984 Wawancara langsung dengan bapak Juhari Pimpinan PT. Pelita Karya Juhari. Wawancara langsung Hadi Mulyanto, Kepala Cabang PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal Wawancara, calon TKI Hongkong (Ratih Lusiana Ningrum asal Kaliwungu Kendal) Wawancara dengan Bag. Staf Pengajar ibu Yosi (Staf Guru Hongkong) Wawancara langsung R. Fathony, Marketing dan Konseling PT Pelita Karya Juhari Wigulo, Metode Penelitian, Jakarta: Grafindo, 2002 Muhammad Riza Rosadi, Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan, (http://politisimuslim.wordpress.com/2007/04/21/solusi-islam-terhadap masalah ketenagakerjaan)
BIODATA MAHASISWA
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: Mustofa
Tempat/tanggal lahir : Kendal, 11 Mei 1983 Alamat
: Karang Malang 02/03 Kec. Kangkung Kab. Kendal 51353
Nama orang tua Bapak
: Miftah
Ibu
: Musripah
Alamat
: Karang Malang 02/03 Kec. Kangkung Kab. Kendal 51353 Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya .
Semarang, 14 Juni 2012 Penulis,
Mustofa NIM. 052311173
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama
: Mustofa
Tempat/tanggal lahir : Kendal, 11 Mei 1983 Alamat
: Karang Malang 02/03 Kec. Kangkung Kab. Kendal 51353
Jenis kelamin
: Laki-laki
Agama
: Islam
Status
: Belum Menikah
Jenjang pendidikan
:
1. SDN 02 Karang Malang
Tahun lulus 1996
2. SMPN 02 Cepiring
Tahun lulus 1999
3. MAN 1 Semarang
Tahun lulus 2003
4. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang
Tahun lulus 2012
Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Semarang, 14 Juni 2012 Penulis,
Mustofa NIM. 052311173
Nama
: Ratih Lusiana Ningrum
Tempat/tanggal lahir : Kendal, 25 Januari 1985 Alamat
: Perumahan Kaliwungu Permai
Jabatan
: Calon TKI Hongkong
Pertanyaan 1. Apa alasan Anda memilih bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia? Ya, karena di sana gajinya lebih besar dari pada kerja di Indonesia dan mau mencari pengalaman kerja di luar Negeri. 2. Anda mendaftar diri sebagai calon tenaga kerja Indonesia atas keinginan sendiri atau dorongan dari orang lain? Atas keinginan saya sendiri. 3. Dimana Anda mendaftar sebagai calon tenaga kerja Indonesia? Saya mendaftarkan diri sebagai tenaga kerja Indonesia di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal. 4. Mengapa Anda memilih PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal? Karena setelah saya survei, PT Pelita Karya Juhari dalam memfasilitasi dan memberangkatkan calon TKI lebih bagus dari PT yang lain. 5. Dari mana Anda mengetahui informasi tentang PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal? Saya mengetahuinya dari informasi teman, brosur dan PL (Penyalur TKI). 6. Siapa yang mendaftarkan Anda di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal? Saya mendaftar di PT Pelita Karya Juhari dibawa oleh PL (penyalur TKI). 7. Syarat-syarat apa saja yang Anda bawa untuk mendaftar sebagai calon tenaga kerja Indonesia di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal? Kartu keluarga, akte, KTP, ijazah, surat izin orang tua. 8. Lokal area Negara mana Anda diberangkatan sebagai Tenaga Kerja Indonesia? Negara Hongkong. 9. Bekerja disektor apa Anda di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia? Bekerja di sektor informal sebagai PRT. 10. Berapa gaji yang nanti Anda terima? Saya, mendapatkan gaji 3740 dolar Hongkong.
11. Menurut Anda, apakah cukup gaji yang diterima nanti untuk memenuhi kebutuhan Anda? Cukup tidak cukup ya mas, diterima saja apa yang sudah ada memang segitu gajinya. 12. Sebelum Anda diberangkatkan ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia, apakah Anda diberi pembekalan ketrampilan tenaga kerja terlebih dahulu? Ya, saya mendapatkan pembekalan ketrampilan kerja. 13. Di mana Anda mendapatkan pembekalan ketrampilan tenaga kerja? Saya mendapatkan pembekalan ketrampilan kerja di PT Pelita Karya Juhari Pusat dan Cabang Kendal, serta BLK-N. 14. Sudah Berapa lama anda mendapatkan pembekalan ketrampilan kerja? Kurang lebih sudah 2 bulanan. 15. Berapa lama biasanya pembekalan ketrampilan kerjanya? Tergantung ya mas, ada yang 3 bulan yang sudah pengalaman kerja, 6 bulan, ada juga yang sampai 1 tahun lebih baru bisa diberangkatkan. 16. Pembekalan ketrampilan apa yang Anda dapatkan? Pembekalan ketrampilan yang saya dapatkan yang paling utama, yaitu pembelajaran tentang bahasa, etika, adat istiadat/ kebiasaan Negara tujuan, Khusus untuk PRT pembekalan tentang mengurus rumah, seperti memasak, mencuci, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. 17. Sebagai calon Tenaga kerja Indonesia Apakah Anda mengetahui tentang perjanjian Tenaga Kerja Indonesia dengan Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia? Ya, saya mengetahuinya. 18. Apa isi perjanjiannya? Dalam perjanjian kerja harus dicantumkan Negara tujuan, sektor kerja/pekerjaan, gaji atau upah kerja, serta hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Kendal, 16 Mei 2012 Calon TKI Hongkong
Ratih Lusiana Ningrum
Nama
: Lia Novita
Tempat/tanggal lahir : Kendal, 14 September 1987 Alamat
: Karangmulyo 02/02 Kec. Pegandon Kab. Kendal
Jabatan
: Calon TKI Hongkong
Pertanyaan 1. Apa alasan Anda memilih bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia? Ya, karena di sana gajinya lebih besar dari pada kerja di Indonesia dan mau mencari pengalaman kerja di luar Negeri. 2. Anda mendaftar diri sebagai calon tenaga kerja Indonesia atas keinginan sendiri atau dorongan dari orang lain? Atas keinginan saya sendiri dan orang tua. 3. Dimana Anda mendaftar sebagai calon tenaga kerja Indonesia? Saya mendaftarkan diri sebagai tenaga kerja Indonesia di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal. 4. Mengapa Anda memilih PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal? Karena setelah saya survei, PT Pelita Karya Juhari dalam memfasilitasi dan memberangkatkan calon TKI lebih bagus dari PT yang lain. 5. Dari mana Anda mengetahui informasi tentang PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal? Saya mengetahuinya dari informasi teman, brosur dan PL (Penyalur TKI). 6. Siapa yang mendaftarkan Anda di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal? Saya mendaftar di PT Pelita Karya Juhari dibawa oleh PL (penyalur TKI). 7. Syarat-syarat apa saja yang Anda bawa untuk mendaftar sebagai calon tenaga kerja Indonesia di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal? Kartu keluarga, akte, KTP, ijazah, surat izin orang tua. 8. Lokal area Negara mana Anda diberangkatan sebagai Tenaga Kerja Indonesia? Negara Hongkong. 9. Bekerja disektor apa Anda di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia? Bekerja di sektor informal sebagai PRT. 10. Berapa gaji yang nanti Anda terima? Saya, mendapatkan gaji 3740 dolar Hongkong.
11. Menurut Anda, apakah cukup gaji yang diterima nanti untuk memenuhi kebutuhan Anda? Cukup tidak cukup ya mas, diterima saja apa yang sudah ada memang segitu gajinya. 12. Sebelum Anda diberangkatkan ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia, apakah Anda diberi pembekalan ketrampilan tenaga kerja terlebih dahulu? Ya, saya mendapatkan pembekalan ketrampilan kerja. 13. Di mana Anda mendapatkan pembekalan ketrampilan tenaga kerja? Saya mendapatkan pembekalan ketrampilan kerja di PT Pelita Karya Juhari Pusat dan Cabang Kendal, serta BLK-N. 14. Sudah Berapa lama anda mendapatkan pembekalan ketrampilan kerja? Kurang lebih sudah 1 bulanan. 15. Berapa lama biasanya pembekalan ketrampilan kerjanya? Tergantung ya mas, ada yang 3 bulan yang sudah pengalaman kerja, 6 bulan, ada juga yang sampai 1 tahun lebih baru bisa diberangkatkan. 16. Pembekalan ketrampilan apa yang Anda dapatkan? Pembekalan ketrampilan yang saya dapatkan yang paling utama, yaitu pembelajaran tentang bahasa, etika, adat istiadat/ kebiasaan Negara tujuan, Khusus untuk PRT pembekalan tentang mengurus rumah, seperti memasak, mencuci, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. 17. Sebagai calon Tenaga kerja Indonesia Apakah Anda mengetahui tentang perjanjian Tenaga Kerja Indonesia dengan Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia? Ya, saya mengetahuinya. 18. Apa isi perjanjiannya? Dalam perjanjian kerja harus dicantumkan Negara tujuan, sektor kerja/pekerjaan, gaji atau upah kerja, serta hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Kendal, 16 Mei 2012 Calon TKI Hongkong
Lia Novita
Nama
: Sujiati
Tempat/tanggal lahir : Kendal, 7 Juni 1986 Alamat
: Turunrejo 03/01 Kec. Brangsong Kab. Kendal
Jabatan
: Calon TKI Taiwan
Pertanyaan 1. Apa alasan Anda memilih bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia? Ya, karena di sana gajinya lebih besar dari pada kerja di Indonesia dan mau mencari pengalaman kerja di luar Negeri. 2. Anda mendaftar diri sebagai calon tenaga kerja Indonesia atas keinginan sendiri atau dorongan dari orang lain? Atas keinginan saya sendiri. 3. Dimana Anda mendaftar sebagai calon tenaga kerja Indonesia? Saya mendaftarkan diri sebagai tenaga kerja Indonesia di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal. 4. Mengapa Anda memilih PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal? Karena setelah saya survei, PT Pelita Karya Juhari dalam memfasilitasi dan memberangkatkan calon TKI lebih bagus dari PT yang lain. 5. Dari mana Anda mengetahui informasi tentang PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal? Saya mengetahuinya dari informasi teman, brosur dan PL (Penyalur TKI). 6. Siapa yang mendaftarkan Anda di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal? Saya mendaftar di PT Pelita Karya Juhari dibawa oleh PL (penyalur TKI). 7. Syarat-syarat apa saja yang Anda bawa untuk mendaftar sebagai calon tenaga kerja Indonesia di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal? Kartu keluarga, akte, KTP, ijazah, surat izin orang tua. 8. Lokal area Negara mana Anda diberangkatan sebagai Tenaga Kerja Indonesia? Negara Hongkong. 9. Bekerja disektor apa Anda di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia? Bekerja di sektor informal sebagai house maid (PLRT) 10. Berapa gaji yang nanti Anda terima? Saya, mendapatkan gaji NT 15840 atau 4.740.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
11. Menurut Anda, apakah cukup gaji yang diterima nanti untuk memenuhi kebutuhan Anda? Cukup tidak cukup ya mas, diterima saja apa yang sudah ada memang segitu gajinya. 12. Sebelum Anda diberangkatkan ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia, apakah Anda diberi pembekalan ketrampilan tenaga kerja terlebih dahulu? Ya, saya mendapatkan pembekalan ketrampilan kerja. 13. Di mana Anda mendapatkan pembekalan ketrampilan tenaga kerja? Saya mendapatkan pembekalan ketrampilan kerja di PT Pelita Karya Juhari Pusat dan Cabang Kendal, serta BLK-N. 14. Sudah Berapa lama anda mendapatkan pembekalan ketrampilan kerja? Kurang lebih sudah 2 bulanan. 15. Berapa lama biasanya pembekalan ketrampilan kerjanya? Tergantung ya mas, ada yang 3 bulan yang sudah pengalaman kerja, 6 bulan, ada juga yang sampai 1 tahun lebih baru bisa diberangkatkan. 16. Pembekalan ketrampilan apa yang Anda dapatkan? Pembekalan ketrampilan yang saya dapatkan yang paling utama, yaitu pembelajaran tentang bahasa, etika, adat istiadat/ kebiasaan Negara tujuan, Khusus untuk PRT pembekalan tentang mengurus rumah, seperti memasak, mencuci, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. 17. Sebagai calon Tenaga kerja Indonesia Apakah Anda mengetahui tentang perjanjian Tenaga Kerja Indonesia dengan Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia? Ya, saya mengetahuinya. 18. Apa isi perjanjiannya? Dalam perjanjian kerja harus dicantumkan Negara tujuan, sektor kerja/pekerjaan, gaji atau upah kerja, serta hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Kendal, 16 Mei 2012 Calon TKI Hongkong
Sujiati
Daftar Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara di PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal Nama
: Juhari
Jabatan : Direktur Utama PT. Pelita Karya Juhari Alamat : Jl. Winong-Gabus km 5 Pati ds. Winong Kec. Winong Kab. Pati.
1. Kapan PT. Pelita Karya Juhari cabang Kendal didirikan?
PT. Pelita Karya Juhari Cabang Kendal berdiri pada tanggal 23 Agustus 2010 oleh bapak Juhari.
2. Sudah berapa lama PT. Pelita Karya Juhari didirikan di Kendal?
Sejak tanggal didirikan sampai sekarang kurang dari 2 tahun.
3. Mengapa namanya PT. Pelita Karya Juhari?
Karena ada makna dari nama PT tersebut yaitu: Pelita artinya (terang), Karya (karya, kreasi), Juhari (nama pemilik perusahaan), jadi PT. Pelita Karya Juhari adalah perusahaan PJTKI yang dimiliki oleh bapak juhari sendiri yang sudah lama dikenal oleh masyarakat.
4. Mengapa PT. Pelita Karya Juhari didirikan di Kendal? Apa yang melatarbelakanginya?
PJTKI ini berdiri bermula dari minimnya lapangan kerja di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya pengangguran yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kendal. Dari banyaknya calon-calon tenaga kerja Indonesia yang ingin mencari kerja keluar negeri, terutama yang ada di Kendal, maka bapak Juhari sebagai pendiri sekaligus kepala PT. Pelita Karya Juhari hingga sekarang mempunyai inisiatif untuk memfasilitasi para calon tenaga kerja Indonesia tersebut untuk memberangkatkan dan menempatkan kerja keluar negeri.
5. Dimanakah alamat kantor pusat PT. Pelita Karya Juhari?
Jl. Winong-Gabus km 5 Pati ds. Winong kec. Winong kab. Pati.
6. Lokal area Negara mana saja PT. Pelita Karya Juhari dalam memberangkatkan calon tenaga kerja Indonesia?
Malaysia, Singapore, Hongkong, Taiwan.
7. Berapa jumlah biaya yang harus ditanggung PT. Pelita Karya Juhari dalam membiayai keberangkatan calon tenaga kerja Indonesia?
Jumlah keselurahan biaya yang dikeluarkan Rp: 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk satu orang.
8. Berapa masa kontrak kerja TKI?
Periode kontrak kerja 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
9. Bagaimanakah prosedur pendaftaran calon tenaga kerja Indonesia?
Proses pendaftaran menjadi calon tenaga kerja Indonesia syaratnya sangat mudah yaitu: mendaftarkan diri menjadi CTKI, mengisi formulir pendaftaran
dengan
menyertakan
(KTP,
Kartu
Keluarga,
Akte/Ijazah/Surat Nikah asli, Surat izin suami/isteri/keluarga). 10. Bagaimana prosedur perjanjian kerja antara calon TKI dan PJTKI?
Prosedurnya yaitu, Pengurusan surat izin pengerahan, Perekrutan calon TKI, pendidikan dan pelatihan kerja calon TKI, Uji kompetensi, Pemeriksaan kesehatan dan spikologi, Pengurusan dokumen, Pembekalan akhir pemberangkatan, Pemberangkatan.
11. Bagaimanakah proses perjanjian kerja antara calon TKI dan PJTKI?
Dalam perjanjian kerjanya harus dicantumkan Negara tujuan dan sektor kerjanya, masa kontrak kerja, gaji/upah tenaga kerja, dan baik pihak pertama (PJTIKI) dan (TKI) mengetahui akan hak dan kewajibannya masing-masing. Kendal, 05 April 2012 Direktur Utama PT Pelita Karya Juhari
Juhari
PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (PJTKI) DENGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA Perjanjian penempatan tenaga kerja Indonesia ini dibuat pada hari Senin tanggal 19 bulan Maret tahun 2012 oleh : Nama
: Juhari
Alamat : Jl. Winong-Gabus km 5 Pati ds. Winong Kec. Winong Kab. Pati Telepon : (0295) 5500350 Hp. 0811297866 Fax
: (0295) 5516575
Yang selanjutnya akan disebut sebagai Pihak Pertama. Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk membuat perjanjian dalam hal penempatn TKI dengan ketentuan sebagai berikut: Nama
: Afif Sugiyanti
Tempat/Tanggal lahir
: Kendal, 23 Januari 1985
Alamat
: Tanjung Mojo 04/02 Kec. Kangkung Kab. Kendal
No. Paspor
:
Yang selanjutnya akan disebut sebagai Pihak Kedua.
Pasal 1 1. Pihak pertama
adalah perusahaan tenaga
kerja
Indonesia
yang
melaksanakan penempatan tenga kerja Indonesia. 2. Pihak kedua adalah calon tenaga kerja Indonesia yang akan ditempatkan ke Negara tujuannya. Pasal 2 Pra Penempatan Pihak Pertama 1
Pihak pertama telah memberi penjelasan pihak kedua tentang seluruh proses penempatan TKI, Negara tujuan, kualifikasi TKI, syarat kerja, kondisi kerja, resiko pekerjaan, peraturan perundangan, hak dan
kewajiban, biaya yang harus ditanggung oleh TKI serta jaminan sosial yang berlaku dan dijalani oleh calon TKI. 2
Pihak kedua tidak pernah mendapatkan pemaksaan apapun dari pihak manapun dan telah mendapatkan izin dari keluarga atau suami untuk menjalani proses penempatan TKI.
3
Pihak kedua tidak sedang atau pernah menderita sakit yang berbahaya dan rawan kambuh seperti, maag, darah tinggi, segala penyakit kulit, pernah operasi, pernah patah tulang, kelainan fisik dan psikologis, TBC, tumor, kanker, dan penyakit-penyakit berbahaya dan rawan kambuh lagi.
Pihak Kedua 1. Pihak pertama bersedia menempatkan pihak kedua sebagai TKI Negara tujuan dan sektor kerja sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan calon TKI. Pasal 3 Negara Tujuan dan Sektor Kerja Pihak kedua bersedia ditempatkan sebagai TKI dinegara (Hongkong) bekerja disektor informal. Pasal 4 Masa Kontrak Kerja Periode kontrak kerja pihak kedua dengan pengguna jasa berlaku selama 2 tahun, terhitung sejak dikeluarkannya permit kerja oleh Negara pengguna jasa dan dapat diperpanjang sesuai dengan aturan perundangan Negara Indonesia dan negara pengguna jasa. Pasal 5 Gaji Pihak kedua mendapatkan gaji minimum dari pengguna jasa sebesar : Negara (ex; Hongkong) : HK$ 3740 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dollar Hongkong).
Pasal 6 Proses Penempatan 1. Pihak kedua bersedia menjalani seluruh proses penempatan TKI setelah lolos seleksi awal oleh pihak pertama, dimulai dari medical chek up, kelengkapan dokumen, pelatihan dan penampungan di PT. Pelita Karya Juhari sampai dengan berangkat ke Negara tujuannya. 2. Apabila proses penempatan pihak kedua gagal karena pihak kedua telah masuk daftar hitam di Negara pengguna jasa, maka segala resiko termasuk biaya penempatan menjadi tanggung jawab pihak kedua. 3. Pihak pertama menyediakan seluruh fasilitas proses penempatan TKI dan pelaksanaannya untuk memberikan pelayanan terhadap TKI. 4. Pihak pertama akan memberangkatkan pihak kedua setelah TKI mendapat visa kerja Negara pengguna jasa. 5. Pihak pertama memberikan pelatihan yang cukup, baik bahasa, ketrampilan kerja, iklim dan budaya kerja, dan hal-hal lain yang perlu dilakukan sejak masa pra penempatan sampai dengan purna penempatan. Pasal 7 Kewajiban dan Hak Pihak Pertama Kewajiban 1. Pihak pertama wajib memberi penjelasan kepada pihak kedua tentang seluruh proses penempatan TKI, Negara tujuan, kualifikasi TKI, syarat kerja, kondisi kerja, resiko pekerjaan, peraturan perundangan , hak dan kewajiban, biaya yang harus ditanggung oleh TKI, serta jaminan sosial yang akan berlaku dan dijalani oleh calon TKI. 2. Pihak pertama wajib menempatkan pihak kedua di Negara tujuan dan sektor pekerjaan sesuai dengan pasal Negara tujuan dan sektor pekerjaan pada perjanjian penempatan ini. 3. Pihak pertama wajib memberikan pelatihan kepada pihak kedua di BLKLN yang telah diakui Disnakertrans Kabupaten Pati.
4. Pihak pertama wajib memberikan pelayanan dan perlindungan kepada pihak kedua, sesuai dengan pasal pelayanan dan perlindungan pada perjanjian ini. Hak 1. Pihak pertama berhak mendapatkan informasi dari pihak kedua sejak masa pra penempatan sampai dengan masa purna penempatan untuk keperluan penempatn, pelayanan, dan perlindungan pihak kedua sebagai TKI di luar negeri. 2. Pihak pertama berhak menghentikan proses penempatan pihak kedua sebagai TKI, apabila pihak kedua melanggar aturan dan prosedur penempatan,
aturan
BLK-LN
dan
pasal-pasal
dalam
perjanjian
penempatan ini. 3. Pihak pertama berhak menuntut ganti rugi biaya proses penempatan kepada pihak kedua dan keluarganya sesuai dengan pasal pembiayaan dan pembayaran. Pihak Kedua Kewajiban 1. Pihak kedua wajib mengetahui segala hal yang berkaitan dengan proses penempatan. 2. Pihak kedua wajib memberikan segala informasi dan keterangan tentang dirinya yang dibutuhkan untuk seluruh proses penempatan TKI secara benar dan jujur. 3. Pihak kedua wajib mentaati seluruh aturan dan prosedur penempatan TKI, serta aturan BLK-LN. 4. Pihak kedua wajib mengikuti seluruh pelatihan di PT. Pelita Karya Juhari. 5. Pihak kedua wajib menjalankan seluruh aturan kontrak kerja dan perjanjian penempatan, sesuai dengan Negara tujuan, sektor kerja, dan biodata yang telah ditanda tangani. 6. Pihak kedua wajib membayar seluruh biaya proses yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama.
Hak 1. Pihak kedua berhak mendapatkan penjelasan tentang seluruh proses penempatan TKI, Negara tujuan, kualifikasi TKI, syarat kerja, kondisi kerja, resiko pekerjaan, peraturan perundangan, hak dan kewajiban, biaya yang harus ditanggung oleh TKI, serta jaminan sosial yang berlaku dan dijalani oleh calon TKI. 2. Pihak kedua berhak untuk menetukan Negara tujuan dan sektor kerja yang dikehendaki, sesuai dengan bakat dan kemampuannya berdasarkan aturan standarisasi kemampuan dan ketrampilan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan Negara pengguna jasa. 3. Pihak kedua berhak untuk mendapatkan perlakuan dan pekerjaan yang wajar serta manusiawi, selama masa pra penempatan sampai dengan purna penempatan sesuai dengan aturan perundangan dan adat istiadat wilayah dan Negara setempat dimana pihak pertama berada. 4. Pihak kedua berhak mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari pihak pertama, berdasarkan pasal tentang pelayanan dan perlindungan pada perjanjian penempatan ini.
Pati, 19 Maret 2012 Pihak Kedua
Afif Sugiyanti
Pihak Pertama
