ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN. Analisis hasil didasarkan atas data dan infonnasi yang berkaitan dengan

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hasil

Analisis hasil didasarkan atas data dan infonnasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data dan informasi diperoleh melalui observasi, wawancara serta pengamatan terhadap dokumen, catatan, buku, yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Berikut ini diuraikan hasil penelitian penulis yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Serang.

1.

Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Serang

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemeriksa dan penelitian dokumen yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak di KPP Serang, prosedur pelaksanaan PSL (Pemeriksaan Sederhana Lapangan) atas Wajib Pajak Badan

diuraikan sebagai berikut: PSL Wajib Pajak Badan dimulai dengan diterbitkannya SPPP (Surat Perintah Pemeriksaan Pajak) oleh Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak. Di dalam SPPP telah ditunjuk siap saja yang akan memeriksa Wajib Pajak yang masuk ke dalam kriteria pemeriksaan. Satu SPPP untuk PSL menunjukkan satu Wajib Pajak yang akan diperiksa oleh empat orang pemeriksa yang terdiri dan seorang Supervisor (Kepala Seksi), seorang Ketua Tim, dan dua

orang anggota pemeriksa.

Setelah

SPPP terbit, para pemeriksa melakukan

tahapan-tahapan pemeriksaan mulai dari persiapan sampai dengan terbitnya LHP/LPP. Kegiatan pemeriksaan ini dimulai pada saat pertama kali pemeriksa

37

38

menunjukkan SPPP kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa, dan menjelaskan

kepada Wajib Pajak maksud dan tujuan pemeriksaan. Kemudian Wajib Pajak diminta untuk membubuhkan tandatangannya sebagai bukti bahwa Wajib Pajak

telah menerima, membaca dan mengetahui maksud kedatangan pemeriksa. SPPP memuat identitas Wajib Pajak, identitas Pemeriksa, tahun pajak yang akan diperiksa, dan ditandatangani oleh Kepala KPP Serang. Setelah pemeriksaan dimulai, pemeriksa memerlukan data atau keterangan

dari

Wajib

Pajak

berupa

laporan-laporan,

catatan-catatan,

buku-buku

dan

dokumen-dokumen Wajib Pajak. Data-data ini kemudian diolah oleh Pemeriksa yang dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Kemudian KKP disarikan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)/Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), Nota Penghitungan (Nothit), dan DKHP (Daftar Koreksi Hasil Pemeriksaan). LPP, Nothit, dan DKHP selanjutnya didistribusikan pada seksi terkait untuk tindakan monitoring dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. Berikut prosedur pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa di KPP Serang : a.

Prosedur Persiapan Pemeriksaan Pajak

Pada tahap ini Pemeriksa KPP Serang melakukan persiapan, dalam hal ini dilakukan oleh dua orang anggota pemeriksa. Tahap ini tidak termasuk dalam perhitungan jangka

waktu

penyelesaian

dibatasi. Adapun tahapannya meliputi:

pemeriksaan,

jadi

waktunya

tidak

39

1) Mempelajari Berkas Wajib Pajak/Berkas Data Pemeriksa KPP Serang memeriksa semua berkas Wajib Pajak termasuk mencocokkan segi pembayaran pajak, memeriksa SPT, Laporan Keuangan,

mencari tahu apakah pernah diperiksa tahun sebelumnya, jika memang pernah diperiksa maka hasil pemeriksaan tersebut dipelajari beserta berkas-berkas penting iainnya. Dari berkas-berkas tersebut pemeriksa memperoleh gambaran secara umum mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak, kapan didirikan, siapa direktur

dan

pemegang

sahamnya,

bagaimana

proses

kegiatan

usahanya,

bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakannya selama ini, dan apakah laporan keuangan tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan inforrnasi umum lainnya sebagai dasar pemeriksaan. Hasil dari mempelajari berkas Wajib Pajak ini semuanya dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

2) Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak Setelah mengetahui gambaran umum atas Wajib Pajak, pemeriksa KPP Serang melakukan perbandingan laporan keuangan Wajib Pajak tahun diperiksa

dengan tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan secara horizontal dan vertikal.

Secara

horizontal

berarti

membandingkan

naik

turunnya

suatu

aktiva/pasiva pada tahun pemeriksaan dengan tahun sebelumnya. Misalnya, persediaan naik sebesar 21,5 % sedangkan laba mengalami penurunan sebesar 4% dibanding

tahun

sebelumnya.

menurun/meningkat

secara

Disini

mencolok.

membandingkan setiap perkiraaan

akan

terlihat

Sedangkan

perkiraaan secara

dengan total aktivanya.

apa

vertikal,

yang adalah

Misahiya aktiva

40

tetapnya 6% dari total aktiva. Disini akan menunjukkan komposisi dari perusahaantersebut apakah sudah wajar ditinjau dari segi usahanya.

Semua hasil analisis tersebut dituangkan dalam KKP Neraca Komparatif dan Laba Rugi Komparatif. 3) Mengindentifikasikan Masalah

Setelah mengetahui komposisi laporan keuangan komparatif dan jenis

kegiatan Wajib Pajak, pemeriksa KPP Serang melakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini dilakukan hanya sebatas pengetahuan pemeriksa terhadap pengamatan kedua tahap sebelumnya, ditambah dengan pengetahuan pemeriksa mengenai jenis usaha Wajib Pajak. Isi dari identifikasi masalah secara umum

menjabarkan kondisi perusahaan ditinjau dari Laporan Keuangan Komparatif dan jenis usaha Wajib Pajak. Misalnya, pada perkiraaan peredaran usaha mengalami

kenaikan cukup tinggi sebesar 20%, sementara harga pokok produksi relative tetap. Hasil identifikasi masalah ini dituangkan dalam KKP identifikasi masalah. 4) Melakukan Pengenalan Lokasi Wajib Pajak

Para Pemeriksa KPP Serang tidak pernah melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak sebelum memeriksa. Hal ini karena keterbatasan waktu dan tenaga mengingat hasil yang diperoleh dirasakan kurang maksimal. 5) Menentukan Ruang Lingkup Pemeriksaan Ruang lingkup

oleh

Pemeriksa

pemeriksaan juga tidak pernah ditentukan sebelumnya

dengan

alasan

belum

ada

cukup

bukti

penunjang

untuk

menentukan lingkup pemeriksaan yang nantinya akan diperdalam oleh Pemeriksa. Alasan lain adalah karena kurang praktis jika ruang lingkup telah ditentukan

41

terlebih dahulu, padahal dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan nanti akan dimutakhirkan lagi. 6) Menyusun Program Pemeriksaan

Program pemeriksaan disusun oleh Pemeriksa KPP Serang berdasarkan perkiraan-perkiraan yang terdapat dalam Laporan Keuangan. Dalam program pemeriksaan ini, pemeriksa merencanakan langkah-langkah yang diambil untuk mencari, mengumpulkan dan mencocokkan bukti-bukti serta dokumen dengan laporan keuangan yang telah disertakan sebagai lampiran dalam SPT. Program pemeriksaan ini tidak selalu tepat waktu dengan kondisi yang ditemui di lapangan,

dan akhirnya tidak dipakai sebagai pedoman untuk mengawasi, membimbing, dan mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan.

Para

Pemeriksa biasanya membuat

program pemeriksaan secara standar, hanya untuk memenuhi formalitas yang

harus dijalankan, karena pada tahap ini Pemeriksa belum punya cukup informasi dan Wajib Pajak. Sehingga program pemeriksaan yang dibuat adalah yang bersifat umum,

7) Menentukan Buku-Buku dan Dokumen Yang Akan Dipinjam Ketika Pemeriksa KPP Serang menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam, pemeriksa berpedoman pada laporan keuangan Wajib Pajak, dengan melihat perkiraan-perkiraan didalamnya. Selain itu juga meminjam semua dokumen yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya, seperti

bukti setor, dan bukti-bukti lain yang relevan dengan pemeriksaan. Dalam hal ini pemeriksa berhati-hati agar tidak meminjam dokumen yang tidak dibutuhkan dalam pemeriksaan.

42

8) Menyediakan Sarana Pemeriksaan

Umumnya,

Pemeriksa KPP

Serang menyiapkan sarana pemeriksaan

seperti Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa, Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP), Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak, Formulir Surat Permintaan Peminjaman Dokumen, Formulir Daftar Buku-Buku, Catatan-Catatan dan Dokumen lainnya yang akan dipinjam oleh Pemeriksa, dan Formulir Bukti Peminjaman Buku-Buku, Catatan-Catatan dan Dokumen Lainnya.

Sedangkan formulir-formulir lain yang telah tersedia di tempat kerja pemeriksa dan biasanya hanya dibawa jika diperlukan. Misalnya Formulir Surat Pernyataan

Penolakan Pemeriksaan, Formulir Berita Acara Penolakan Pemeriksaan, Formulir Surat Pernyataan Menolak Membantu Kelancaran Pemeriksaan, Formulir Kertas Kerja Pemeriksaan dan Iain-lain. b.

Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Pada tahap inilah jangka wdktu pemeriksaan mulai dihitung yaitu ketika pertama kali Pemeriksa KPP

Serang bertemu dengan Wajib Pajak untuk

menjelaskan alasan pemeriksaan, prosedur pelaksanaan mi meliputi: 1) Pemeriksaan di Tempat Wajib Pajak

Pada tahapan ini, Pemeriksa KPP Serang mendatangi Wajib Pajak ke tempat usaha atau kantor atau tempat kedudukan atau pabrik atau tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha. Kemudian

pemeriksa memperkenalkan diri dengan menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa. Selanjutaya pemeriksa menunjukkan SPPP dan Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak.

43

Pemeriksa

melaksanakan

pemeriksaannya

dengan

cara

mengadakan

wawancara/tanya jawab dengan Wajib Pajak dan orang-orang yang dianggap dapat mengungkapkan tambahan informasi yang bermanfaat untuk keberhasilan pemeriksaan. Selain wawancara, pemeriksa juga memeriksa pada bagian-bagian/ fungsi-fungsi yang ada pada perusahaan. Seluruh data dan informasi yang berhasil dikumpulkan pemeriksa dibawa ke KPP Serang untuk diperiksa. Adapun informasi yang diminta yang belum

dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak, dapat diantarkan ke KPP Serang oleh Wajib Pajak paling lambat tujuh hari sejak ditandatanganinya surat pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak. 2)

Penilaian Atas System Pengendalian Intern

Para Pemeriksa di KPP Serang hanya melakukan penilaian sebatas ada tidaknya pemisahan fungsi dalam perusahaan dan pengamatan atas arus dokumen dan barang. Lebih jauh tentang hal lain tidak diperdalam lagi. Kemudian hasil ini langsung dituangkan dalam LHP/LPP tanpa dicatat dalam KKP. 3) Pemutakhirkan Ruang Lingkup dan Program Pemeriksaan Proses pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan tidak pernah

dilakukan oleh Pemeriksa KPP Serang, karena hanya akan menghabiskan waktu. Waktu yang tersedia relatif singkat untuk menyelesaikan PSL, yaitu hanya 1 bulan. Oleh karena itu, pemeriksa menganggap tidak perlu membuang waktu hanya untuk memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan. Karena pada tahap persiapan pemeriksa membuat program pemeriksaaan yang bersifat umum, maka walaupun tidak dimutakhirkan lagi masih dinilai relevan.

44

4) Pemeriksaan Atas Buku-Buku, Catatan-Catatan dan Dokumen-Dokumen

Pemeriksaan atas buku, catatan, dokumen yang telah dipinjam dari Wajib Pajak dilakukan oleh Pemeriksa KPP Serang dengan cara : a)

Melakukan transir atas dokumen -dokumen penjualan, Faktur Penjualan dan pengiriman barang dan melakukan penghitungan ulang atas jumlah baik harga jual maupun kuantumnya.

b) Melakukan hal yang sama dengan dokumen penjualan terhadap dokumen pembelian, potongan penjualan dan retur, dokumen harga pokok dan dokumen lain yang menyangkut peredaran usaha. c)

Melakukan penelusuran kembali atas biaya pembentuk harga pokok penjualan

yang diperkenankan sebagai pengurang menurut peraturan perpajakan yang berlaku. d) Memeriksa apakah terdapat penghasilan di luar usaha yang diterima Wajib Pajak selama periode pemeriksaan, misalnya seperti bunga yang diterima dari bank, dll.

e)

Menelusuri biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaaan seperti gaji yang

dibayarkan kepada karyawan, biaya penjualan, biaya administrasi, biaya penyusutan, dan biaya lainnya. Semua biaya tersebut harus benar-benar diteliti apakah telah sesuai dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto menurut peraturan perpajakan yang berlaku. f)

Membuat daftar penyusutan atas aktiva tetap perusahaaan yang berpedoman

pada peraturan perpajakan untuk dibandingkan dengan penyusutan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak.

45

g) Untuk biaya gaji, bonus, upah dan honorarium harus dicocokkan dengan yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh pasal 21

h) Mengecek kebenaran pajak yang telah disetor kepada Negara dengan SSP lembar kedua yang disimpan sebagai arsip pada KPP Serang

i)

Melakukah pemeriksaan lain sesuai dengan jenis pajak tertentu, misalnya untuk perbankan ditekankan pada penyisihan piutang ragu-ragu, untuk perusahaan leasing ditekankan pada perjanjian awal leasing, dan pemeriksaan spesifik lainnya.

Pemeriksaan diatas semuanya dilakukan secara menyeluruh (full audit). Hasil yang diperoleh dari pemeriksaan dokumen mi, kemudian dicatat dalam KKP

sesuai dengan perkiraaan masing-masing. Setiap KKP yang dibuat oleh Tim Pemeriksa didiskusikan, ditelaah, dan ditandatangani oleh semua Tim Pemeriksa. 5) Konfirmasi Kepada Pihak Ketiga Bila Dianggap Perlu.

Konfirmasi yang dilakukan oleh Pemeriksa KPP Serang adalah konfirmasi atas Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Konfirmasi ini diperlukan untuk menghitung pajak keluaran dan pajak masukan yang boleh dikreditkan. Hasil

konfinnasi ini kemudian dicocokkan dengan yang dilaporkan Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam KKP

6) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak Yang Diperiksa Setelah Pemeriksa KPP Serang melakukan konfirmasi dan memeriksa

berkas,

dokumen,

catatan,

dan

bukti-bukti

dari

Wajib

Pajak,

diperoleh

perbedaaan-perbedaan yang disebabkan adanya Koreksi Fiskal. Koreksi Fiskal ini selanjutnya ditujukan kepada Wajib Pajak secara tertulis. Pembahasan mengenai

46

koreksi

tersebut dengan

Wajib

Pajak hanya dilakukan jika

Wajib Pajak

memintanya.

Selanjutnya kepada Wajib Pajak kemudian diberikan kesempatan seluasluasnya untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta

penjelasan lebih lanjut mengenai koreksi fiskal yang telah dilakukan. Apabila

Wajib Pajak mengajukan sanggahan harus disertai dengan bukti, data dan dokumen yang mendukung dalam waktu tujuh hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tersebut. Apabila tidak ada sanggahan maka dalam kurun waktu tersebut, Wajib Pajak dianggap telah menyetujui hasil pemeriksaan tersebut.

7) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference)

Closing conference hanya dilakukan oleh Pemeriksa KPP Serang pada hasil pemeriksaan khusus, karena biasanya koreksinya tersebut cukup materiil di banding hasil pemeriksaan rutin.

Dalam melaksanakan closing conference,

Pemeriksa dan Wajib Pajak bertemu untuk melakukan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan yang didalamnya memuat seluruh hasil pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) Kurang Kemudian

pimpinan

perusahaan

atau

Bayar, Nihil,

penanggung

jawab

Lebih Bayar. perusahaan

menandatangani berita acara tersebut yang dibubuhi meterai, yang berarti Wajib Pajak telah menyetujui seluruh hasil pemeriksaan. Dengan ditandatanganinya berita acara tersebut, maka kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pajak telah selesai.

47

c.

Prosedur Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak

1) Melakukan Penyusunan LPP

LPP disusun berdasarkan format/blangko yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak beserta tata cara pengisiannya. Para Pemeriksa di KPP Serang memenuhi semua peraturan pengisian LPP ini sesuai dengan petunjuk dan diisi dengan lengkap. Isi dari LPP tidak lain adalah ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan pemeriksaan 2) Pengesahan LPP

LPP yang telah selesai ditandatangani Pemeriksa Serang disertai dengan

KKP, diserahkan kepada Ketua Tim dan Supervisor untuk ditelaah. Bila telah disetujui, penelaah akan membubuhkan tandatangannya pada LPP dan paraf pada

KKP. Kemudian LPP beserta KKP diteruskan kepada Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan. Pada saat ini biasanya Nota Penghitungan juga telah dibuat dan diserahkan bersama dengan LPP beserta KKP. 3)

Pembuatan Nota Penghitungan dan DKHP

Untuk menghemat waktu, Pemeriksa KPP Serang dalam membuat Nota

Penghitungan (Nothit) diserahkan bersamaan dengan penyerahan LPP dan KKP yang selanjutnya akan disetujui oleh Kepala Kantor. Sedangkan DKHP yang

berisi uraian hasil pemeriksaan sesuai dengan LPP dan KKP hanya ditandatangani oleh Supervisor/Kepala Seksi PPh Badan

4) Pengiriman LPP, Nota Penghitungan dan DKHP

Setelah

semuanya

selesai,

Pemeriksa

KPP

Serang

melakukan

pendistribusian dokumen sesuai dengan alur masing-masing dokumen tersebut.

48

Seperti pengiriman DKHP kepada Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak sebagai laporan dan berkas lainnya dikirim ke seksi terkait. Setelah semua tahapan dilalui dan diperoleh hasil pemeriksaan yang

dituangkan dalam bentuk LPP selanjutnya pada setiap akhir bulan dan awal bulan berikutnya,

Koordinator

Pelaksana

PPh

Badan

II

penerbitan,

penyelesaian

dan

membuat

tunggakan

SPPP.

Hal

ini

pengawasan

ditujukan

untuk

mempermudah pengawasan penyelesaian pekerjaaan pemeriksaan selama satu

bulan. Dalam kurun waktu satu tahun penyelesaian pemeriksaan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel I

Penyelesaian Pemeriksaan Sederhana Lapangan Wajib Pajak Badan pada KPP Serang Selama Tahun 2003 Pemeriksaan Sederhaoa Lapangan

1) Lebih

Kompensasi

Lain-

bayar

Kenigian

Total

Pemeriksaan Khiisus

Peraeriksaan Rutin

eterangan

Jumlah ,

Analisa

Jumlah

Lain

(5+8)

(6+7)

nya

(1+2+3)

Data

nya

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

-

-

-

-

-

-

-

-

Terfait tahun ini

21

17

34

72

25

-

25

97

Beban

21

17

34

72

25

-

25

97

21

17

34

72

25

-

25

91

-

-

-

-

-

-

-

-

Tunggakan tahun lalu pemeriksaan

selama 1 tahun Selesai tahun ini

Tunggakan tahun ini

:

(8)

(9)

Sumber : Diolah dari data yang dibuat oleh Koordinator Pelaksana PPh Badan II tahun 2003

Berikut ini disampaikan beberapa nama Wajib Pajak yang telah dilakukan

pemeriksaan berdasarkan kriteria pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam tabel diatas :

1.

Pemeriksaan Rutin Berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Lebih Bayar a.

PT.

Murni

Mapan

Mandiri,

NPWP

:

01.501.987.0-401.000,

Surat

Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Tahun 2003 menunjukkan Lebih Bayar Rp. 1.910.004.861,-

49

b.

PT.

Indocast

Sarana

Jaya,

NPWP

:

01.455.298.8-401.000,

Surat

Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Tahun 2003 menunjukkan Lebih BayarRp. 187.620.194,-

c.

PT.

Dover

Chemical,

NPWP

:

01.207.369.8-401.000,

Surat

Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Tahun 2003 menunjukkan Lebih BayarRp. 399.200.241,-

2.

Pemeriksaan Rutin Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Rugi Tidak Lebih Bayar (Dikompensasikan) a.

PT. Puncak Ardumulya Realty,

NPWP : 01.337.736.1-401.000,

Surat

Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Tahun 2003 menunjukkan Rugi Tidak Lebih Bayar (Dikompensasikan) Rp. 256.328.000,-

b.

PT. Carita Krakatau International,

NPWP : 01.244.001.2-401.000 Surat

Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Tahun 2003 menunjukkan Rugi Tidak Lebih Bayar (Dikompensasikan) Rp. 875.561.000,-

c.

PT. Colorindo Aneka Chemical,

NPWP : 01.483.476.6-401.000 Surat

Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Tahun 2003 menunjukkan Rugi Tidak Lebih Bayar (Dikompensasikan) Rp. 1.566.325.250,3.

Pemeriksaan Rutin Berdasarkan Keterangan Lainnya (Penghapusan NPWP)

a.

CV. Alwan Pratama,

NPWP : 01.793.595.8-401.000, Wajib Pajak

mengajukan permohonan penghapusan NPWP dikarenakan sudah tidak beroperasi.

50

b.

CV. Sanggasuma Buana Jaya,

NPWP : 01.485.715.5-401.000

Wajib

Pajak mengajukan pennohonan penghapusan NPWP dikarenakan sudah tidak beroperasi. c.

CV. Ada, NPWP :

01.244.133.3-401.000

Wajib Pajak mengajukan

permohonan penghapusan NPWP dikarenakan sudah tidak beroperasi. 4.

Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Analisis Data a.

PT.

Mitra

Pesona

Keramindo,

berdasarkan

analisis

data

oleh

NPWP

:

01.754.794.4-401.000,

pemeriksa terdapat

kesalahan

dalam

penerapan ketentuan penyusutan aktiva.

b.

PT. Parigi Laju Sakti,

NPWP : 01.430.740.9-401.000, berdasarkan

analisis data oleh pemeriksa terdapat pembebanan biaya yang menurut

ketentuan perpajakan tidak diperbolehkan. c.

PT.

Cilegon Raya Utama Motor,

berdasarkan

analisis

data

oleh

NPWP

Pemeriksa

:

01.120.494.8-401.000,

terdapat

pendapatan

penyewaan bus (yang merupakan usaha utama Wajib

dari

Pajak) tidak

dilaporkan seluruhnya.

2.

Kriteria Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Serang

Pada tahun 2003, KPP Serang menggolongkan PSL dalam dua kriteria pemeriksaan > yaitu:

a.

Kriteria Pemeriksaan Rutin : 1). SPTLebihBayar

2). Kompensasi Kerugian

51

3). Lainnya (Kriteria Seleksi, LP2 Rutin, Penghapusan NPWP). b.

Kriteria Pemeriksaan Khusus :

1). Analisis Data. Kriteria Pemeriksaan Pajak selama tahun 2003 digambarkan oleh Tabel dibawah ini dalam daftar beban pemeriksaan. Tabel II Daftar Beban Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Wajib Pajak Badan Selama Tahun 2003 Berdasarkan Kriteria Pemeriksaan Kriteria Pemeriksaan

Beban Pemeriksaan selama Tahun 2003

Pemeriksaan Rutin :

1). SPT Lebih Bayar

21

Pemeriksaan

2). SPT Kompensasi Kerugian

17

Pemeriksaan

3). Lainnya

34

Pemeriksaan

Total Pemeriksaan Rutin

72

Pemeriksaan

1). Analisis Data

25

Pemeriksaan

Total Pemeriksaan Khusus

25

Pemeriksaan

97

Pemeriksaan

Pemeriksaan Khusus:

Total beban pemeriksaan selama tahun 2003

Sumber : Diolah dari data Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPh Badan Tahun 2003

3.

Pelaksana Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Serang Pada tahun 2003, jumlah seluruh karyawan dan karyawati KPP Serang

sebanyak 109 orang dan 21 persen atau sebanyak 23 orang pemeriksa diantaranya adalah pemeriksa yang telah memiliki Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa, Data ini diperoleh dari arsip kepegawaian yang didukung dengan tanya jawab langsung dengan para pemeriksa. Dari total pemeriksa di KPP Serang, tidak seluruhnya melakukan PSL

untuk Wajib

Pajak

Badan,

karena masih

ada jenis-jenis

pemeriksaan lainnya, seperti PSL untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, PPN, P2PPh.

52

Oleh karena itu untuk PSL Wajib Pajak Badan dikonsentrasikan dan menjadi tanggung jawab, wewenang, dan tugas dari Seksi PPh Badan. Tetapi dalam pelaksanaannya, masih dibutuhkan koordinasi dengan seksi lain yang terkait.

Selama Tahun 2003, beban pemeriksaan atas Wajib Pajak Badan menjadi tanggung jawab para pemeriksa yang terdiri dari : Kepala Seksi PPh Badan,

Koordinator Pelaksana PPh Badan I, Koordinator Pelaksana PPh Badan II dan Pelaksana Seksi PPh Badan sebanyak 5 Orang. Dengan demikian jumlah pemeriksa PSL Wajib Pajak Badan periode 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 sebanyak 8 orang sudah termasuk Supervisor dan Ketua Tim. Dalam

rangka

peningkatan

standar

kualitas

pemeriksaan,

menurut

pemeriksa pada tahun 2002 pernah diadakan in house training yang diikuti oleh seluruh pemeriksa, yang diadakan selama satu bulan sekali. Selain itu, KPP Serang selalu mengirimkan pegawainya untuk mengikuti diklat pemeriksaan yang diadakan oleh Kanwil DJP Jawa Bagian Barat I dan Kantor Pusat DJP. Adapun gambaran mengenai pendidikan yang dimiliki para pemeriksa dapat dilihat dalam table sebagai

berikut: TabeUII Daftar Tenaga Pemeriksa di Seksi PPh Badan

No

Namadan Jabatan

Pendidikan

Formal

Diklat yang pernah diikuti

Pengalaman sebagai pemeriksa

1

2

3

Andreas Mutholib, SH,MM Kepala Seksi PPh Badan Charles P. Siagian Koordinator Pelaksana PPH Badan I Joko Pitoyo, SE,S.Sos Koordinator Pelaksana PPh Badan II

26 Tahun

S2

DPT III Pajak

SI

Diklat Pemeriksa Pajak

9 Tahun

SI

Diklat Pemeriksa Pajak

14 Tahun

53

4

Asep Ahmad Mulyadi Pelaksana

5

Murdohandoko Pelaksana Tonggo Pasaribu

6

D III STAN

DPTII Pajak

5 Tahun

SI

DPT II Pajak

8 Tahun

-

6 Tahun

DPT II Pajak

2 Tahun

DPT II Pajak

2 Tahun

D III Pajak

Pelaksana 7 SMA Dede Saleh Pelaksana 8 SMA Mulyani Pelaksana Sumber : Data Kepegawaian KPP Serang TabellV

Daftar Penyelesaian Pemeriksaan Selama Tahun 2003 Keterangan

Pemeriksaan

Pemeriksaan

Rutin

Khusus

-

-

-

SPPP yang terbit selama tahun 2003

72

25

97

Beban Pemeriksaan selama tahun 2003

72

25

97

SPPP tahun ini (2003)

72

25

97

Total LPP yang selesai tahun 2003

72

25

97

-

-

-

Tunggakan

dari

tahun-tahun

Total

sebelumnya

LPP yang selesai dari: SPPP tahun sebelumnya (2002)

Tunggakan pemeriksaan

akhir tahun

2003

Sumber : Data Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPh Badan Tahun 2003 Untuk pengukuran kinerja tiap pemeriksa di Seksi PPh Badan KPP Serang,

Kanwil

berdasarkan

DJP jumlah

Jawa

Bagian

hasil

Barat

I

pemeriksaan

melakukan setiap

peringkat pemeriksa.

Selama tahun 2003 KPP Serang menghasilkan 97 LHP/LPP dari PSL Wajib Pajak Badan (dapat dilihat pada tabel HI). Dari 97 LHP/LPP tersebut dihasilkan oleh pelaksana pemeriksa efektif sebanyak 5 Orang. Ini berarti jika dirata-rata setiap pelaksana pemeriksa pajak menghasilkan 19 LHP/LPP dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan Kanwil DJP Jawa Bagian Barat I telah

54

memberikan standar prestasi untuk seorang pemeriksa dalam satu tahun sebanyak 20 pemeriksaan. 4.

Monitoring dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Pajak

Monitoring

dilakukan

dengan

dikirimkannya

DKHP

ke

Direktorat

Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan tindak lanjut pemeriksaan diawali dengan diterbitkannya produk pemeriksaan berupa SKPKB, SKPLB, atau SKPN. Setelah

Surat Ketetapan Pajak terbit, maka Wajib Pajak akan menyelesaikan dengan seksi lain dan sudah bukan menjadi tugas, tanggung jawab, dan wewenang para pemeriksa di Seksi PPh Badan, karena pekerjaan pemeriksaan telah selesai pada saat ditandatanganinya Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan Pajak. B. PEMBAHASAN

1.

Evaluasi atas Prosedur Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Serang

Tujuan utama

suatu

compliance

audit di

bidang

perpajakan

adalah

menentukan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal ini Wajib Pajak, dan untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaannya. Untuk menguji tingkat kepatuhan ini, Direktur Jenderal Pajak telah memberikan wewenang kepada KPP Serang untuk melaksanakan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerja KPP Serang. KPP Serang dalam melaksanakan tugas

pemeriksaan ini, berusaha menerapkan suatu prosedur pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

55

Apabila ditinjau dari segi auditing, prosedur pemeriksaan pajak di KPP

Serang pada dasarnya telah memenuhi kelima unsur pokok pemeriksaan, yaitu : a.

Dilakukan pada suatu usaha atau entitas tertentu yang memproduksi suatu informasi dimana informasi ini akan berguna bagi pihak lain. Dalam hal ini, Wajib Pajak menurut sudut pandang perpajakan merupakan suatu entitas usaha. Setiap Wajib Pajak mengeluarkan informasi berupa Laporan Keuangan yang menjadi dasar perhitungan pajak yang harus disetor kepada negara. Jadi KPP Serang dalam melakukan pemeriksaan benar-benar memeriksa suatu entitas usaha.

b.

Pemeriksaan merupakan suatu proses sistemik dalam rangka pengumpulan bukti-bukti sebagai alat untuk mendukung dilakukannya evaluasi atas buktibukti tersebut. Proses pengumpulan bukti ini telah terdapat pada prosedur

pemeriksaan yang dilakukan KPP Serang. Bukti-bukti yang digunakan sebagai pendukung evaluasi diperoleh dari berbagai pihak, seperti berkas Wajib Pajak yang dimiliki KPP Serang sebagai arsip, dokumen Wajib Pajak yang dipinjam oleh Pemeriksa pada saat pemeriksaan di lapangan, dan konfirmasi pada pihak ketiga. Selanjutnya para pemeriksa juga telah melakukan evaluasi atas buktibukti tersebut dengan cara mempelajari, mengukur, dan menelaah. Hasil dari evaluasi

ini diarahkan untuk mengetahui tingkat pemenuhan kewajiban

perpajakan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Secara prosedural, evaluasi yang dilakukan pemeriksa dari bukti yang dikumpulkan telah memadai. c.

Pemeriksaan yang dilakukan memberikan informasi yang telah diukur untuk menentukan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Unsur

56

ini merupakan lanjutan dan unsur kedua, dimana hasil yang diperoleh dari evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang

telah ditetapkan.

Kriteria disini

adalah undang-undang

dan peraturan

perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hasil dari pemeriksaan ini akan menunjukkan apakah Wajib Pajak telah memenuhi peraturan perpajakan dan melaporkannya dengan benar. Pemeriksa KPP Serang dalam hal ini telah berpedoman pada kriteria yang ada dalam menentukan tingkat kesesuaian SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak yang diperiksa. d.

Pemeriksaan harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya dan independen. KPP Serang telah memiliki karyawannya yang dianggap kompeten dalam bidang perpajakan dan telah mendapatkan pendidikan teknis sebagai pemeriksa pajak serta memiliki ketrampilan dalam hal pemeriksaan pajak. Namun dalam hal pemeriksa haruslah seorang yang independen, KPP Serang belum memiliki cara yang tepat untuk menjamin setiap pemeriksa bersifat independen. Independensi bagi seorang pemeriksa sangatlah penting, terutama pada aparat pemerintahan (public serving) seperti pada KPP Serang.

Seharusnya KPP Serang dapat memberikan jaminan dan kepercayaan penuh kepada masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak, agar Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk membangun negara melalui pembayaran pajak. Jika Wajib

Pajak menyangsikan independensi pemeriksa pajak,

maka Wajib

Pajak

cenderung akan melakukan kecurangan pajak dengan cara memberikan imbalan

tertentu

pada

pemeriksa

agar

kewajiban

membayar

pajaknya

diperkecil atau dihapuskan. Salah satu cara yang dapat menjadi pilihan dalam

57

menyikapi masalah independensi misalnya di KPP Serang disediakan kotak pengaduan yang bisa diisi oleh masyarakat yang mengetahui adanya tindakan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang menunjukkan bahwa pemeriksa

tidak independen dengan disertai bukti. Dengan adanya Iaporan yang masuk dapat diselidiki kebenarannya meialui bukti yang ditunjukkan oleh masyarakat

tersebut. Cara Iain yang bisa ditempuh adalah mengajak kerjasama dengan masyarakat

untuk

memerangi

ketidakindependesinya pemeriksa meialui

penyuluhan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

perpajakan dan ketaatan perpajakan Wajib Pajak. Bila cara ini dilakukan dengan tepat, maka diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat bahwa pegawai pajak adalah mitra dan abdi masyarakat yang dapat dipercaya, bukan sebagai musuh yang harus ditakuti dan dicurigai.

e.

Penuangan hasil pemeriksaan ke dalam KKP dan LHP. Akhir dari prosedur pelaksanaan pemeriksaan ditandai dengan dituangkannya hasil pemeriksaan ke dalam LHP berupa LPP dengan produk tambahan sebagai tindak lanjut dan

monitoring, berupa nota penghitungan dan DKHP. Nota penghitungan ini adalah dasar diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). SKP yang terbit ada tiga macam yaitu SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPLB

(Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar), dan SKPN ( Surat Ketetapan Pajak Nihil). SKP ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan pajak, karena

dengan diterbitkannya SKP, berarti ada kewajiban dan hak yang timbul bagi Wajib Pajak. Sedangkan DKHP adalah sarana monitoring pemeriksaan yang berisi ringkasan yang berisi ringkasan hasil pemeriksaan. DKHP dikirimkan

58

kepada Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak yang bertugas memonitor kegiatan pemeriksaan pajak diseluruh wilayah Indonesia. Pada

akhir

laporan

pemeriksaan,

pemeriksa

selalu

membuat

Nota

Penghitungan dan DKHP. Nota Penghitungan ini oleh Pemeriksa dikirimkan ke seksi TUP (Tata Usaha Perpajakan) untuk dibuatkan SKP-nya. Pemeriksa juga selalu mengirimkan DKHP kepada Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak yang berkedudukan di Kantor Pusat DJP.

Berdasarkan uraian diatas dilihat dari sisi perpajakan, prosedur Pemeriksaan Sederhana Lapangan

(PSL)

Wajib

Pajak di KPP

Serang telah memenuhi

ketentuan perpajakan yang berlaku pada tahun 2003. Pemeriksaan diawali dengan diterbitkannya

SPPP

yang merupakan bukti bahwa KPP

Serang mendapat

wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan yang tercantum dalam SPPP.

Setelah SPPP terbit, dilakukan prosedur-prosedur pemeriksaan yang

meliputi prosedur persiapan pemeriksaan, prosedur pelaksanaan pemeriksaan dan prosedur pembuatan laporan. Pada tahap persiapan, pemeriksa KPP Serang telah melakukan analisis

berkas-berkas Wajib Pajak yang tersimpan dalam arsip KPP Serang. Analisis berkas ini bertujuan untuk megetahui gambaran umum perusahaan, menentukan kedalaman pemeriksaan, mempersiapkan apa yang akan ditanyakan dan diminta dalam

mengumpulkan

data,

dan

persiapan

lainnya

sehubungan

dengan

pemeriksaan. Selain itu pemeriksa juga telah menyiapkan formulir dan surat-surat

sehubungan dengan pemeriksaan. Tetapi biasanya tidak semua formulir disiapkan, melainkan hanya yang dibutuhkan saja. Hal ini bisa dimaklumi mengingat banyak

59

sekali formulir yang harus dibawa ke tempat Wajib Pajak padahal tidak semuanya dipakai.

Selanjutnya pemeriksa telah melewati tahap pelaksanaan dengan mendatangi ke tempat Wajib Pajak untuk menjelaskan maksud diadakannya pemeriksaan dan dan meminta Wajib Pajak membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa Wajib Pajak mengerti dan menyetujui diiakukan pemeriksaan atas usahanya. Pemeriksa juga telah melakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak dengan baik dan prosedural dan diakhiri dengan closing conference, yaitu tidak melebihi satu bulan kecuali untuk pemeriksaan khusus. Apabila jangka waktu satu bulan belum mencukupi, maka pemeriksa mengajukan surat permohonan perpanjangan jangka waktu

pemeriksaan. Selama tahun 2003, untuk pemeriksaan rutin tidak ada perpanjangan jangka waktu pemeriksaan. Perpanjangan pemeriksaan hanya dilakukan pada pemeriksaan khusus.

Pada tahap terakhir, pemeriksa telah menyusun laporan hasil pemeriksaan

yang disarikan dari KKP. Pembuatan laporan ini seiring dengan dilakukannya evaluasi atas berkas-berkas dan dokumen Wajib Pajak. Dengan dibuatnya laporan ini, berarti kegiatan pemeriksaan pajak di KPP Serang telah berakhir. Tindak lanjut monitoring sudah bukan menjadi tugas, tanggungjawab, dan wewenang para

pemeriksa.

Tugas

monitoring

dilakukan

oleh

Direktur

Pemeriksaan,

Penyidikan dan Penagihan Pajak, sedangkan tugas tindak lanjut dilakukan oleh

Seksi lain dalam KPP Serang yaitu Seksi Penagihan dan Seksi Penerimaan dan Keberatan, jika Wajib Pajak mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan. Prosedur ini dinilai cukup baik karena sudah dilakukan pemisahan fungsi antara

60

pembuat laporan (pemeriksa), pembuat ketetapan, bagian penagihan dan bagian yang melayani keluhan/ketidakpuasan Wajib Pajak atas hasil pemenksaan. Secara

keseluruhan,

baik

auditing

maupun

perpajakan,

prosedur

pemeriksaan di KPP Serang sudah memenuhi persyaratan. Hanya membutuhkan sedikit perbaikan dalam hal meningkatkan dan terus memantau independensi para pemeriksanya.

Karena

independensi

merupakan

faktor

penting

dalam

menyelatnatkan penerimaan negara dan sektor pajak. Jangan sampai penerimaan dari sektor pajak ini dinikmati oleh sebagian orang saja dengan cara yang tidak baik. Apalagi bila mengingat kembali pada tujuan awal dilakukannya pemeriksaan atas Wajib Pajak adalah untuk menguji kepatuhan, maka jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi para pemeriksa pajak. Untuk menghindari hal ini terjadi, perlu dipikirkan lagi bagaimana cara yang tepat dalam menjaga inpendensi para pemeriksa pajak. Berikut dapat diuraikan lebih lanjut atas pelaksanaan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa KPP Serang :

1) Evaluasi terhadap Prosedur Persiapan Pemeriksaan Pajak Pada tahap ini, jangka waktu pemeriksaan belum dihitung. Ini berarti selama Pemeriksa KPP Serang masih dalam tahap persiapan pemeriksaan pajak,

tidak ada jatuh tempo yang membatasinya walaupun SPPP telah lama terbit. Sebaiknya diberikan batasan waktu untuk tahapan ini, karena waktu yang

diberikan tidak terbatas bisa menambah tunggakan pemeriksaan. Selain itu secara

tidak langsung memberikan peluang kepada Wajib Pajak yang beritikad kurang baik untuk melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses

61

pemeriksaan. Pada tahap ini, terdapat delapan langkah kegiatan yang akan dievaluasi. Kegiatan-kegiatan itu adalah sebagai berikut: a)

Mempelajari Berkas Wajib Pajak/Berkas Data

Dalam mempelajari berkas-berkas Wajib Pajak, Pemeriksa KPP Serang terkesan hanya sekedar mengumpulkan dan meneliti untuk dituangkan dalam KKP dan LPP saja. Sebaiknya kegiatan pada tahap ini tidak terhenti sampai disini

saja. Setelah mengetahui gambaran umum kegiatan usaha Wajib Pajak, hendaknya pemeriksa mempelajari jenis usahanya, mencari tahu usaha sejenis dengan Wajib Pajak sebagai pembanding, dan juga mempelajari peraturan perpajakan yang berlaku

bagi

kegiatan

usaha

Wajib

Pajak

yang

akan

diperiksa.

Dengan

keterbatasan data yang ada, tindakan yang bisa memaksimalkan informasi yang

diperoleh antara lain: a. 1)

Mempelajari akte notaris dan akte perubahannya jika ada Pemeriksa hendaknya meneliti akte notaris apakah didalamnya terdapat

pemegang saham yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Selain itu, juga harus diungkapkan struktur permodalannya, susunan pemegang saham, bagan organisasi, dan informasi lain yang terkait.

a.2)

Mempelajari Struktur Perusahaan Struktur organisasi perlu dipelajari, minimal pemeriksa mengetahui siapa

yang bertanggung jawab atas perusahaan. Jadi sewaktu pemeriksa mendatangi ke tempat Wajib Pajak, pemeriksa sudah tahu harus bertemu dengan siapa. Jangan

sampai pemeriksa tidak tahu siapa direkturnya atau pemilik perusahaanya. Jika hal ini terjadi, akan merugikan pemeriksa sendiri, karena pemeriksa tidak akan bisa

62

menjalankan pemeriksaan jika pemilik atau direktur menyembunyikan diri dan menyuruh karyawannya untuk menggantikannya.

a.3) Mempelajari Hasil Pemeriksaan Tahun Sebelumnya Jika Ada.

Jika Wajib Pajak pernah diperiksa tahun sebelumnya, hal ini akan lebih memudahkan pemeriksa dalam memperolah gambaran kegiatan usaha, bagaimana proses produksinya, perkiraan apa yang rawan penggelapan pajak, temuan-temuan apa saja yang dihasilkan, dan informasi lain yang relevan. Tentu saja informasi ini tidak sepenuhnya harus dijadikan dasar pemeriksaan, karena bagaimanapun juga informasi tersebut adalah data dari tahun lalu. Tentu saja kondisi saat ini telah mengalami perubahan, tetapi setidaknya masih dapat digunakan sebagai acuan dalam pemeriksaan a.4) Mempelajari Peraturan Perpajakan Setiap Wajib Pajak pasti memiliki spesialisasi khusus dalam bidang usahanya. Dengan berbedanya jenis usaha, maka tentu berbeda pula peraturan

perpajakarinya. Sebagai pemeriksa, hendaknya menyiapkan dan memperdalam peraturan perpajakan terbaru yang berkaitan dengan usaha Wajib Pajak Hal-hal tersebut akan menunjang keahlian pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksa akan memiliki cukup bekal menghadapi Wajib Pajak

yang berusaha melakukan kecurangan dan mejadikan aparat pemeriksa pajak lebih berkualitas sehingga disegani oleh Wajib Pajak.

b) Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak

Analisis yang dilakukan Pemeriksa KPP

Serang terhadap SPT dan

Laporan Keuangan Wajib Pajak masih sebatas perbandingan angka-angka dalam

63

laporan keuangan secara horizontal maupun vertical saja. Sebenarnya akan lebih baik jika dilakukan analisis yang lebih mendalam, misalnya menentukan perkiraan yang dijadikan prioritas dalam pemeriksaan. Dengan adanya prioritas terhadap perkiraan tertentu yang dianggap signifikan, pemeriksaan akan lebih terfokus dan efisien. Dari prioritas yang telah dipilih akan mendapatkan hasil yang lebih optimal dengan mengembangkan pemeriksaan pada perkiraan prioritas tersebut, daripada memeriksa semua perkiraan dengan bobot yang sama. c)

Mengidentifikasikan Masalah

Jika memperhatikan uraian tentang identifikasi masalah terhadap Wajib Pajak

yang

diperiksa,

Pemeriksa

KPP

Serang

hanya

menguraikan

dan

menjabarkan masalah secara urnum dari hasil perbandingan Laporan Keuangan. Pemeriksa baru menuangkan analisis Laporan Keuangan pada saat seharusnya

membuat identifikasi masalah. Ini dikarenakan pada tahap sebelumnya pemeriksa belum melakukan analisis. Analisis ini juga sebatas penggambaran kondisi laporan

keuangan

perusahaan

tahun

diperiksa

dibandingkan

pada

tahun

sebelumnya. Sebaiknya

Pemeriksa

KPP

Serang

melakukan

analisis

yang

lebih

mendalam. Dari hasil analisis ini akan dapat mengidentifikasikan masalah apa

yang harus mendapatkan tekanan dalam pemeriksaan. Akan lebih baik lagi jika penekanan pada hal-hal yang lebih spesifik berkaitan dengan jenis usaha Wajib Pajak. Sebagai contoh terhadap pos-pos yang dikaji lebih dalam seperti berikut:

c.l)

Peredaran usaha yang mengalami kenaikan sebesar 40 % apakah diikuti dengan kenaikan laba kotor yang sebanding. Jika diasumsikan dalam kondisi

64

tetap, peredaran usafaa yang naik 40% haras diikuti pula dengan kenaikan

laba bruto. Jika ternyata laba brutonya tetap atau bahkan turun, maka harus dicari tahu penyebabnya. Apakah disebabkan oleh komponen harga pokok atau kondisi lainnya, misalnya kenaikan nilai kurs. c.2) Aktiva tetap yang meningkat sangat tinggi yaitu 72%. Mengapa aktiva menjadi sangat tinggi nilainya, apakah sengaja dibuat agar penyusutan juga tinggi dan pada akhirnya laba kena pajak dapat ditekan. Perlu dihitung ulang masalah

pembebanan penyusutan,

apakah

telah

memenuhi

ketentuan

perpajakan.

c.3) Biaya umum dan administrasi meningkat 104% dari tahun sebelumnya, sedangkan prosentase penjualan dan produksi cenderung stabil. Untuk mengetahui penyebabnya harus ditelusuri lagi pos-pos perkiraan yang

terdapat dalam biaya umum dan administrasi. Apakah ada pengeluaran yang tidak seperti biasanya atau ada pengeluaran tak terduga yang jumlahnya

cukup material. Karena apabila penjualan dan produksinya stabil, maka biaya yang dikeluarkan perusahaan sangat tidak wajar jika naik dua kali lipat,

Identifikasi masalah yang dilakukan oleh pemeriksa selama ini masih bersifat umum yaitu menggambarkan perbandingan kegiatan usaha Wajib Pajak. Maka sebaiknya diperbaharui lagi agar identifikasi benar-benar dapat membantu pemeriksaan secara optimal.

d) Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak.

65

Tahap pengenalan ke lokasi Wajib Pajak tidak dilakukan oleh Pemeriksa KPP Serang pada saat persiapan pemeriksaan dengan alasan membuang waktu dan tenaga. Sangat disayangkan karena pengenalan lokasi sebenarnya penting untuk mengetahui gambaran fisik kegiatan usaha yang dilakukan oleh Wajib

Pajak. Sampai dengan tahap ini, pemeriksa hanya melihat gambaran usaha kegiatan Wajib Pajak secara tertulis, yaitu melalui laporan yang disampaikan ke

KPP Serang. Pengenalan lokasi ini dinilai cukup penting untuk mengetahui apakah yang digambarkan Wajib Pajak telah sesuai dengan kondisi fisik yang

sesungguhnya di lapangan. Jika pemeriksa tidak melakukan pengenalan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemeriksaan, maka berarti pemeriksaan yang

dilakukan oleh pemeriksa belum terlalu matang. Karena sebelum melakukan kontak langsung dengan Wajib Pajak, pemeriksa seharusnya mengetahui dan memastikan alamat Wajib Pajak. Lokasi usahanya, baik kantor maupun pabrik. Akan lebih mudah bagi pemeriksa jika hal-hal tersebut dilakukan tanpa

sepengetahuan dari Wajib Pajak. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan

berpura-pura menjadi pelanggan atau pembeli, cara lain yang dapat diterapkan adalah mewanwancarai penduduk sekitar pabrik atau kantor atau pedagang yang berada disekitar pabrik.

e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

Ruang

lingkup

pemeriksan

yang

telah

ditentukan

sebelum

dilaksanakannya pemeriksaan sangatlah penting, karena pada dasarnya diperlukan untuk menentukan luas dan arah pemeriksaan. Tetapi Pemeriksa KPP Serang

melewatkan langkah yang penting ini dengan alasan telah cukup mengetahui

66

gambaran usaha Wajib Pajak. Sebenarnya menentukan ruang lingkup pemeriksaan tidak memakan waktu lama, jika dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Untuk menentukan ruang lingkup sebenarnya tidak terlalu sulit, mengingat pemeriksa telah melakukan identifikasi

masalah.

Jadi

rasanya

alasan

yang

dibuat

pemeriksa

untuk

menghindari ruang lingkup pemeriksaan dinilai kurang tepat. Akibat tindakan pemeriksa tersebut, pemeriksaan bisa menjalar dan meluas pada masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu diperiksa. Dengan ditentukannya

ruang

lingkup

terlebih

dahulu

juga

memungkinkan

suatu

pemeriksaan berjalan lebih efesien dan efektif. f)

Menyusun Program Pemeriksaan Program pemeriksaan yang dibuat oleh Pemeriksa KPP Serang dinilai

cukup memadai, walaupun masih bersifat umum dan belum menjurus ke jenis usaha tertentu. Tetapi program pemeriksaan yang dibuat ini terkesan hanya

sebagai formalitas saja. Dari segi isi, program pemeriksaan yang dibuat pemeriksa masih terkesan sangat umum dan terlalu singkat untuk menggambarkan langkah apa yang akan dilakukan pada saat pemeriksaan. Hal ini sengaja dilakukan pemeriksa dengan alasan sudah cukup berpengalaman sehingga pemeriksa tidak lagi

memikirkan

disusunnya

tujuan

program

utama

pemeriksaan

disusunnya yaitu

program

sebagai

pemeriksaan.

sarana

Tujuan

pembimbing

bagi

pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan dan sebagai acuan bagi pemeriksa berikutnya.

67

Dalam pelaksanaannya, porgram pemeriksaan yang telah dibuat tidak

terlalu berperan dalam langkah-langkah pemeriksaan. Terbukti tidak adanya penjelasan oleh pemeriksa tentang program pemeriksaan yang mana saja yang telah dijalankan dan mana yang tidak dijalankan. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemeriksa hanya membuat program pemeriksaan sebagai formalitas agar hasil pemeriksaan lengkap dan sah menurut hukum. g) Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam

Kegiatan menentukan buku dan dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak

oleh Pemeriksa KPP Serang telah dipersiapkan dengan cukup baik, tetapi kurang maksimal.

Cukup

baik karena semua dokumen,

berhubungan dengan kewajiban perpajakan

dan

buku dan

catatan yang

perkiraan-perkiraan yang

tercantum dalam laporan keuangan telah disiapkan untuk diminta beserta buktibukti pendukungnya. Kurang maksimal karena data yang diminta hanya berhubungan dengan laporan yang dimunculkan oleh Wajib Pajak. Tidak tertutup kemungkinan bahwa Wajib Pajak sengaja membuat beberapa laporan keuangan

yang berbeda dengan tujuan penghindaran pajak. Menghadapi Wajib Pajak semacam

ini

dibutuhkan cara tersendiri untuk

mencegahnya melakukan

penghindaran pajak. Namun para pemeriksa sepertinya tidak pernah memikirkan

hal tersebut, apalagi mencari cara untuk menjerat Wajib Pajak yang berusaha melakukan penghindaran atau memperkecil pembayaran pajaknya. h) Menyediakan sarana pemeriksaan

Ketika hendak melangkah ke tahap pelaksanaan pemeriksaan. Para

Pemeriksa KPP Serang umumnya hanya membawa tanda pengenal, SPPP, surat

68

pemberitahuan dan formulir beserta bukti peminjaman berkas. Sarana ini memang

telah mencukupi jika pemeriksaan berjalan lancar, maksudnya Wajib Pajak menerima dengan baik kedatangan para pemeriksa beserta tujuan dilakukannya pemeriksaan dan Wajib Pajak bersedia bekerjasama dengan para pemeriksa dalam hal ini mau memberikan buku, dokumen, dan catatan akuntansi yang dipinjam oleh Pemeriksa. Jika yang dihadapi adalah Wajib Pajak yang secara tegas menolak dilakukan pemeriksaan pajak atas kegiatan usahanya, maka pemeriksa harus kembali ke KPP Serang untuk mengambil surat pernyataan penolakan pemeriksaan dan formulir berita acara penolakan pemeriksaan. Atau jika Wajib Pajak bersedia dilakukannya pemeriksaan, tetapi tidak mau membantu kelancaran pemeriksaan dan menyembunyikan dokumen dan ruangan tertentu agar tidak diketahui pemeriksa,

maka fomulir surat pernyataan penolakan membantu

kelancaran pemeriksaan sangat diperlukan, juga dibutuhkan formulir segel beserta formulir berita acara penyegelan. Pada dasarnya semua formulir dan surat-surat

yang dipersyaratkan untuk dibawa pada saat mendatangi Wajib Pajak adalah sangat penting. Oleh karena itu hendaknya pemeriksa menyiapkan semua sarana tesebut agar tidak menyebabkan pemeriksa kembali ke kantor hanya untuk mengambil formulir atau surat yang dibutuhkan. Hal ini akan membuat pemeriksa tampak tidak siap menghadapi Wajib Pajak, dan bisa berakibat Wajib Pajak menyangsikan kredibilitas pemeriksa sebagai pemeriksa pajak.

2) Evaluasi terhadap Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Kegiatan pelaksanaan pemeriksaan diawali dengan memeriksa di tempat

Wajib Pajak sampai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Prosedur yang

69

dilalui telah sesuai dengan pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut diuraikan dalam bentuk evaluasi sebagai berikut: a) Memeriksa di tempat Wajib Pajak

Ketika memulai melakukan pemeriksaan, Pemeriksa KPP Serang dalam satu tim benar-benar mendatangi tempat usaha Wajib Pajak. Langkah pertama setelah bertemu dengan Wajib Pajak adalah memperkenalkan diri dengan menunjukkan kartu tanda pengenal pemeriksa. Hal ini dilakukan agar Wajib Pajak

yakin dan mengetahui dengan pasti bahwa para pemeriksa ini memang benarbenar

wakil

dari

Direktorat

Jenderal

Pajak

yang

bertugas

melaksanakan

pemeriksaan pajak atas kegiatan usaha yang telah dijalankan. Setelah memperkenalkan diri, pemeriksa menjelaskan maksud kedatangan

sesuai dengan yang tercantum dalam SPPP kepada pemilik atau penanggungjawab perusahaan.

Selanjutnya pemeriksa melakukan langkah-langkah pemeriksaan

sesuai dengan pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, selama ini para pemeriksa tidak pernah mengalami

kesulitan dalam tahapan ini karena Wajib Pajak yang diperiksa tidak pernah melakukan penolakan pemeriksaan.

b) Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern Penilaian atas pengendalian intern terhadap kegiatan usaha Wajib Pajak hanya dilakukan oleh Pemeriksa KPP Serang sebatas ada tidaknya pemisahan

fungsi dan pengamatan atas arus dokumen dan barang. Sangat disayangkan

sebenarnya, karena penilaian atas sistem pengendalian intern mi sangat penting. Pemeriksa tidak memperdalam lagi tanpa menyebutkan alasan mengapa tahap ini

70

dilalui begitu saja. Sebaiknya dilakukan telaah lebih jauh tentang kegiatan pda tahap ini karena hasil dari penilaian atas sistem pengendalian intern perusahaaan akan sangat membantu jalannya pemeriksaan.

Pemeriksaan yang baik atas sistem pengendalian intern sebaiknya dilakukan sebagai berikut:

b.l) Mengumpulkan informasi berupa struktur organisasi ,bagan perkiraan , arus dokumen,

arus

barang,

dan

informasi

berguna

lainnya.

Kemudian

meiakukan tanya jawab sambil rnengamati proses pelaksanaan sistem pengendalian intern di tempat Wajib Pajak. b.2)

Informasi yang diperoleh dicatat, ditelaah, dinilai dan ditarik kesimpulan sementara berupa uraian singkat mengenai sistem pengendalian intern Wajib Pajak.

b.3) Meiakukan pengujian dan penilaian tentang hal-hal sebagai berikut: b.3.1) Adanya pemisahan tugas/fungsi dalam hal pencatatan, pembukuan, penyimpanan, dan pembayaran. b.3.2) Otorisasi atas transaksi penjualan.

b.3.3) Dokumen yang dibuat prenumbered, dokumen dipersiapkan dan dibuat pada saat transaksi, dokumen telah mencerminkan seluruh

informasi

yang

dibutuhkan

dan

dokumen

hendaknya

sesederhana mungkin dengan manfaat yang maksimal. b.3.4) Adanya pengendalian fisik atas aktiva perusahaan

b.3.5) Adanya kontrol berupa pengecekan secara independent

dibuat

71

b.4) Membuat kesimpulan yang menyatakan baik buruknya sistem pengendalian intern.

Hasil penelitian diatas juga akan dipakai untuk memutakhirkan kembali ruang lingkup dan program pemeriksaan. Jika sistem pengendalian internnya baik, maka pemeriksa hendaknya membatasi pengujian. Jika sistem pengendalian internnya buruk hendaknya pemeriksa mengembangkan pengujian, tentu saja harus

tetap mempertimbangkan

manfaat yang

diperoleh

dan biaya

yang

dikeluarkan. Oleh sebab itu penilaiaan atas sistem pengendalian intern ini muntlak diperlukan pemeriksa, agar pemeriksaan lebih terarah dan tepat menuju sasaran yang diinginkan. Dengan demikian hasil yang diperoleh nantinya akan sangst memuaskan.

c)

Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan Karena

tidak

dilakukannya

pengujian

dan

penilaian

atas

sistem

pengendalian intern, maka Pemeriksa KPP Serang juga tidak memiliki dasar untuk melakukan

pemutakhiran ruang

lingkup

dan

program pemeriksaan.

Pemeriksa tidak menganggap penting permasalahan ini, karena itu pemeriksa

tidak perlu lagi memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan. Alasan yang diberikan pemeriksa tetap sama, yaitu keterbatasan waktu yang disediakan untuk

memeriksa,

maka

ruang

lingkup

dan

program

pemeriksaan

tetap

menggunakan yang lama karena masih relevan dengan pemeriksaan yang akan dilakukan.

Langkah

penilaian

atas

sistem

pengendalian

intern,

kemudian

melakukan pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan seharusnya

72

dilakukan karena akan membantu proses pemeriksaan berjalan terarah dan terkendali sehingga pemeriksaan akan berlangsung lebih efisien dan efektif. Dalam pemeriksaan yang baik dengan catatan tidak terbentur waktu yang singkat, pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan boleh dilakukan lebih dari satu kali. Apabila terdapat data baru yang memungkinkan pemeriksa untuk menggali lebih dalam dari data tersebut, maka harus segera dilakukan pemutakhiran kembali. Kegiatan pemutakhiran ini dapat terus berlangsung selama diperlukan penggaiian data baru untuk mengungkap temuan-temuan dalam pemeriksaan. d) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku,

catatan-catatan,

dan dokumen-

dokumen

Pemeriksaan atas buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dengan benar oleh Pemeriksa KPP Serang. Pemeriksaan ini sebagian besar dilakukan secara menyeluruh karena memang pemeriksaan perpajakan terkadang

tidak dapat dilakukan dengan metode sampling. Metode sampling itu sendiri sebenarnya telah diperkenankan ssebagai salah satu teknik pemeriksaan pajak, tetapi tidak ada kriteria khusus yang rnencantumkan kondisi Wajib Pajak mana yang hendaknya diperiksa dengan menggunakan teknik sampling. Untuk Wajib

Pajak yang berada di wilayah

KPP Serang, masih memungkinkan dilakukan

pemeriksaan tanpa menggunakan teknik sampling dalam memeriksa item-item

tertentu dimana hal ini akan menghasilkan angka yang akurat. Sebagai contoh, jika melakukan pemeriksaan atas biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dilakukan dengan metode sampling, maka

73

hasilnya tidak akan sesuai dengan yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemeriksa sudah benar apabila melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Hasil yang diperoleh dari pemeriksaan ini juga akan dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan dan selanjutnya didiskusikan, ditelaah, dan ditandatangani oleh pemeriksa dalam satu tim. e)

Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga bila dianggap perlu Konfirmasi yang rutin dilakukan hanya konfirmasi terhadap PPN, yaitu

untuk mengecek kebenaran pajak masukan dan pajak keluaran yang dilaporkan. Selain konfirmasi

PPN

ini,

Pemeriksa KPP

Serang

pada umumnya tidak

melakukan konfirmasi lain kepada pihak ketiga. Alasan tidak dilakukannya

konfirmasi pada pihak ketiga bermacam-macam, ada yang beranggapan hal tersebut tidak perlu dilakukan atau karena tanpa konfirmasi pun sudah didapatkan koreksi fiskalnya. Apalagi konfirmasi membutuhkan waktu, fasilitas, dana dan

tenaga dimana pemeriksa memiliki keterbatasan dalam hal tersebut. Masalah konfirmasi ini terkesan diabaikan oleh para pemeriksa dan para pejabat pemeriksa di lingkungan KPP Serang. Karena alasan yang serupa bahwa tanpa konfirmasi pada pihak ket'ga pun, pemeriksaan telah mendapatkan hasil yang diinginkan, jadi mengapa harus mempersulit pekerjaan.

Pandangan ini tidak sepenuhnya benar, akan lebih baik dilakukan konfirmasi pada pihak ketiga karena hasil pemeriksaan akan lebih kuat jika didukung oleh keterangan dari pihak ketiga tersebut. Apalagi jika bukti yang

didapatkan dari hasil pemeriksaan belum cukup kuat.

74

Tetapi semua itu kembali pada biaya dan manfaat yang timbul dari konfirmasi ini. Jika pemeriksaan telah didukung oleh bukti yang cukup kuat,

maka tindakan pemeriksa untuk tidak melakukan konfirmasi pada pihak ketiga memang telah tepat.

f) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak telah dilakukan

Pemeriksa KPP Serang sesuai dengan ketentuan yaitu dikirimkan ke alamat Wajib Pajak secara tertulis. Pemeriksa juga telah memberikan penjelasan kepada Wajib

Pajak atas hasil pemeriksaan tersebut. Selain itu, pemeriksa juga telah

memberikan

kesempatan

seluas-luasnya

kepada

Wajib

Pajak

untuk

menyampaikan pendapatnya dalam waktu tujuh hari sejak diterimanya surat

pemberitahuan tersebut. Pada tahapan ini pemeriksa sudah melaksanakan dengan benar.

Tetapi, terkadang pemberitahuan tertulis yang dikirimkan melalui pos

datang terlambat. Hal ini sebaiknya menjadi perhatian pihak KPP Serang bagaimana caranya agar surat pemeberitahuan tersebut diterima Wajib Pajak tepat pada waktunya, misalnya surat pemberitahuan tersebut dikirim secara tercatat,

disamping itu hendaknya ada konfirmasi dari KPP Serang tentang apakah surat

pemberitahuan tersebut telah diterima Wajib Pajak beberapa hari setelah pengiriman.

Agar aparat pemeriksa pajak berrungsi sebagai abdi masyarakat yang baik, hendaknya pemeriksa disamping mengirimkan surat pemberitahuan tersebut, juga menelepon Wajib Pajak dan menjelaskan hak dan kewajiban yang dimiliki Wajib

75

Pajak untuk memperoleh penjelasan lebih rinci. Selanjutnya atas hasil koreksi fiskal yang dilakukan pemeriksa agar diuraikan secara detail dengan tujuan

supaya Wajib Pajak mengerti dan untuk masa yang akan datang Wajib Pajak tidak mengulangi kesalahan tersebut. g) Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan

Telah dijelaskan bahwa atas 97 pemeriksaan yang diselesaikan hanya 25 pemeriksaan yang dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing

conference) oleh Pemeriksa KPP Serang. Alasan yang diberikan karena koreksi dilakukan atas pemeriksaan yang menghasilkan koreksi cukup material. Hal ini tentu saja tidak adil bagi Wajib Pajak, karena materialitas yang dimaksudkan

hanya dilihat dari sisi pemeriksa. Untuk Wajib Pajak dengan peredaran usaha yang kecil, tentu koreksi fiskalnya cenderung lebih kecil dari Wajib Pajak yang

termasuk dalam daftar seratus besar. Apabila ditinjau dari sisi Wajib Pajak, materialitas ini sudah tidak berlaku iagi. Karena semua koreksi fiskal yang merugikan Wajib Pajak tentu dianggap material olehnya.

Jadi pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference) ini

hendaknya dilakukan tanpa memandang besar kecilnya omzet Wajib Pajak. Semua Wajib Pajak yang diperiksa mendapatkan hak untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Wajib Pajak hendaknya mengetahui peraturan tentang hal ini. Apabila selama ini Wajib Pajak tidak mengetahui tentang haknya ini, adalah menjadi tugas dari penyuluh pajak untuk memberikan

lebih banyak Iagi penyuluhan kepada Wajib Pajak. Tentu saja tugas ini sudah berada diluar wewenang dan tanggung jawab para pemeriksa pajak.

76

3) Evaluasi terhadap Prosedur Pembuatan Laporan Pemeriksan Pajak Tahap pembuatan laporan ini dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan, karena format penyusunan LPP telah dibuat tercetak oleh KPP Serang, Selain itu, pembuatan Nota penghitungan dan DKHP juga telah distandarisasikan. Namun dalam mengisi format-format tersebut yang mungkin akan mengalami perbedaan diantara pemeriksanya.

Berikut adalah evaluasi

atas

tata cara

penyusunan dan pengesahan LPP, kemudian disusul dengan pembuatan Nota penghitungan dan DKHP, yang terakhir evaluasi tentang pendistribusian produk pemeriksaan tersebut. a)

Evaluasi mengenai cara penyusunan LPP

Cara penyusunan LPP telah dilakukan dengan benar oleh setiap pemeriksa pada seksi PPh Badan KPP Serang. hal ini disebabkan cara penyusunan LPP telah diatur secara baku untuk semua jenis kegiatan usaha Wajib Pajak. Dan pemeriksa tinggal

menyarikan

dari

KKP

yang

telah

disusun

pada

saat

melakukan

pemeriksaan, yang masih harus mendapat perhatian mungkin pemilihan bahasa dalam laporan yang dibuat supaya mudah dipahami* ringkas, padat dan jelas. Hal ini untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran yang terjadi antara pemeriksa dan Wajib Pajak. Jadi walaupun laporan telah distandarisasikan dari tahun ke tahun, pemeriksa hendaknya bersikap dinamis dalam membuat laporan, karena informasi yang ingin disampaikan dalam laporan harus mudah dipahami sehingga memudahkan parapemakai informasi selanjutnya.

77

b) Evaluasi mengenai Pengesahan LPP

Setelah LPP selesai, Pemeriksa KPP Serang kemudian meneruskan kepada Kepala KPP Serang bersama dengan Nota Penghitungan. Dengan alasan yang

sama, yaitu untuk menghemat waktu untuk mendapatkan paraf dan tandatangan Kepala KPP, hal ini dinilai kurang baik. Jika LPP langsung disetujui, memang

akan menghemat waktu. Tetapi jika LPP tidak disetujui, maka pekerjaan membuat

Nota penghitungan akan sia-sia. Pemeriksa harus membuat Nota penghitungan baru yang sesuai dengan perubahan LPP, ini akan mengakibatkan pekerjaan menjadi dua kali.

Selain masalah teknis pengesahan, LPP yang telah selesai dibuat tidak

diadakan pembahasan ulang sebelum disahkan. Kepala Kantor hanya melihat

sekilas dengan mencocokkan antara LPP dan KKP, Jika telah cocok berarti sudah disetujui. Sebenarnya tindakan Kepala Kantor ini cukup riskan, karena jika dikemudian hari ternyata di dalam laporan tersebut terdapat data fiktif, maka Kepala Kantor juga harus bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan ini. Sebaiknya Kepala Kantor meluangkan sedikit waktunya untuk memanggil para ivmeriW kemudian membahas bersama hasil pemeriksaan tersebut. Kepala Kantor harus aktif bertanya kepada Pemeriksa dan jika perlu melontarkan

sanggahan terhadap hasil pemeriksaan untuk menguji kuat tidaknya alasan koreksi fiskal yng dilakukan pemeriksa. Jadi Kepala Kantor mengetahui dengan pasti mengapa terjadi koreksi seperti yang tertuang dalam hasil pemeriksaan. Langkah tersebut tidak perlu dilakukan pada setiap selesainya laporan

pemeriksaan dibuat, tetapi hanya dilakukan sebagai kontrol. Misalnya secara acak

78

memanggil para pemeriksa untuk mempertanggungjawabkan laporan yang telah dibuatnya, atau jika timbul kecurigaan atas nilai yang dilaporkan dalam hasil pemeriksaan.

c) Evaluasi Pembuatan Nota Penghitungan dan DKHP Karena

Pemeriksa

Nota

KPP

Penghitungan

Serang

harus

telah

mau

dibuat

sebelum

menanggung

disahkan,

resiko

maka

membuat

lagi

perbaikannya jika LPP tidak disetujui seperti telah dibahas diatas. DKHP yang dibuat

memang

tidak

disahkan

oleh

Kepala

Kantor

melainkan

hanya

ditandatangani oleh Supervisor. DKHP disertakan bersama dengan LPP yang

telah

disetujui

dan

Nota

penghitungan

untuk

mendapat

persetujuan

dan

pengesahan. Pada saat ini bukan berarti DKHP disahkan Kepala Kantor, namun hanya disertakan untuk menunjukkan kepada Kepala Kantor bahwa DKHP yang

dibuat telah sesuai dengan hasil pemeriksaan. Maka jika hanya Nota penghitungan

yang disertakan pada LPP, lalu bagairnana dengan DKHP-nya, Jika ini terjadi, otomatis Kepala Kantor tidak mengetahui isi DKHP tersebut dan mempercayakan sepenuhnya pada pemeriksa. Tindakan semacam ini sangat membahayakan bagi Kepala Kantor karena tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan yang dilaporkan dalam LPP dan DKHP diluar sepengetahuan Kepala Kantor. Dalam hal ini Kepala Kantor harus mengetahuinya, bisa dengan cara meminta pemeriksa menunjukkan DKHP sebelum dikirimkan ke Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak.

79

d) Pengiriman LPP, Nota Penghitungan dan DKHP

Pengiriman hasil pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Pemeriksa JCPP

Serang sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi tidak perlu dilakukan pembenahan. Pengiriman hasil-hasil pemeriksaan ini hendaknya dilakukan dengan segera, dan oleh orang yang tepat, untuk meghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Disamping itu, dokumen -dokumen tersebut adalah dokumen negara dimana kerahasiaan informasi Wajib Pajak tetap hams dijaga.

4) Evaluasi atas beberapa Wajib Pajak yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Pemeriksa KPP

Serang berdasarkan kriteria pemeriksaan rutin

dan

pemeriksaan khusus:

a) Pemeriksaan Rutin Berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Lebih Bayar 1. PT. MurniMapanMandiri,NPWP : 01.501.987.0-401.000

2. PT. Indocast Sarana Jaya, NPWP : 01.455.298.8-401.000 3. PT. Dover Chemical, NPWP : 01.207.369.8-401.000

b) Pemeriksaan Rutin Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Rugi Tidak Lebih Bayar (Dikompensasikan)

1. PT.PuncakArdumulya Realty, NPWP : 01.337.736.1-401.000,

2. PT.CarhaKrakatau International, 3. PT. Colorindo Aneka Chemical,

NPWP : 01.244.001.2-401.000 NPWP : 01.483.476.6-401.000

c) Pemeriksaan Rutin Berdasarkan Keterangan Lainnya (Penghapusan NPWP)

1. CV.AlwanPratama, NPWP: 01.793.595.8-401.000,

2. CV. Sanggasuma Buana Jaya, NPWP : 01.485.715.5-401.

80

3.

CV. Ada,NPWP : 01.244.133.3-401.

Evaluasi:

Pemeriksaan rutin berdasarkan Kriteria SPT Tahunan PPh Badan

Lebih Bayar, SPT Tahunan PPh Badan Rugi Tidak Lebih Bayar, dan keterangan lainnya (penghapusan NPWP) merupakan pemeriksaan yang harus

dilakukan dan berdasarkan permintaan / keterangan dari Wajib Pajak. Khusus

untuk pemeriksaan rutin dengan Kriteria Lebih Bayar dan Rugi Tidak lebih Bayar harus dilakukan dengan indikasi adanya uang negara yang harus dikeluarkan dan potensi penerimaan pajak yang hilang.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemeriksaan rutin ini

sebagaimana telah dijelaskan dalam evaluasi atas prosedur pelaksanaan pemeriksaan adalah pentingnya dilakukan seluruh prosedur pemeriksaan yang

telah digariskan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dapat diketahui bahwa pemeriksa KPP Serang telah melewati beberapa prosedur pemeriksaan yang

seharusnya dilakukan, diantaranya pemeriksaan di lokasi Wajib Pajak,

pembuatan program pemeriksaan dan pemutakhiran data Wajib Pajak disamping itu pendapat pemeriksa atas Sistem Pengendalian Intern setiap Wajib Pajak hanya dilakukan untuk memenuhi syarat formal pemeriksaan

tanpa disertai langkah-langkah pemeriksaan yang seharusnya dapat dilakukan setelah mempelajari sistem pengendalian intern Wajib Pajak.

81

d) Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Analisis Data 1.

PT.

Mitra Pesona Keramindo,

NPWP

:

01.754.794.4-401.000,

berdasarkan analisis data oleh pemeriksa terdapat kesalahan dalam penerapan ketentuan penyusutan aktiva.

2.

PT. Parigi Laju Sakti,

NPWP : 01.430.740.9-401.000, berdasarkan

analisis data oleh pemeriksa terdapat pembebanan biaya yang menurut ketentuan perpajakan tidak diperbolehkan. 3.

PT. Cilegon Raya Utama Motor,

NPWP : 01.120.494.8-401.000,

berdasarkan analisis data oleh Pemeriksa terdapat pendapatan dari penyewaan bus (yang merupakan usaha utama Wajib Pajak) tidak dilaporkan seluruhnya. Evaluasi:

Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dapat dilakukan

atau tidak perlu dilakukan, karena bukan merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh pemeriksa KPP Serang. Dari sampling beberapa Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa analisis yang diajukan oleh Pemeriksa KPP Serang berbeda-beda. Analisis ini berdasarkan pengamatan dan penelitian atas SPT Tahunan PPh Badan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis data ini adalah pentingnya pedoman dari Direktur Jenderal Pajak tentang analisis data yang diperbolehkan dalam pengajuan usulan pemeriksaan khusus, misalnya pemeriksaan khusus

berdasarkan

82

analisis data diperbolehkan hanya atas analisis data adanya kenaikan laba atau

rugi sebesar 50 %, kenaikan aktiva yang mencapai 100 %, dll. Pedoman analisis data ini digunakan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak,

dan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang

telah

diberikan kepada Pemeriksa KPP Serang.

2.

Evaluasi atas Kriteria Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Serang

Peraturan

perpajakan

selalu

mengalami

perubahan

seiring

dengan

perkembangan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, setiap tahun Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran tentang kebijaksana?_n

pemeriksaan. Pada tahun 2003, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Kebijakan Pemeriksaan Pajak sesuai dengan Surat Edaran Nomor : SE01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 (Sen Pemeriksaan 01-03) yang berisi panduan pemeriksaan pada tahun 2003. Di dalamnya disebutkan jenis-jenis pemeriksaan

pajak, kriteria masing-masing jenis pemeriksaan, jangka waktu masing-masing pemeriksaan, dan hal-hal lain menyangkut ketentuan pemeriksasn pada tahim

2003. Kebijaksanaan ini ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan pajak, seiring dengan perubahan kebijakan dan peraturan perpajakan. Untuk pemeriksaan sederhana lapangan atas Wajib Pajak Badan terdapat

beberapa kriteria dalam menentukan Wajib Pajak mana saja yang akan diperiksa. Pejabat pemeriksa di seksi PPh Badan KPP Serang telah melakukan pemisahan

terhadap Wajib Pajaknya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh DJP. Kriteria pemeriksaan digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu pemeriksaan yang

83

selaJu ada setiap tahun, karena merupakan pemeriksaan tentang kegiatan Wajib Pajak selama kurun waktu satu tahun penuh. Kegiatan yang dimaksud antara lain kegiatan pelaporan dan penyampaian pemenuhan kewajiban perpajakan berupa

SPT tahunan dan kewajiban lain yang bisa menimbulkan kegiatan pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan rutin meliputi pemeriksaan atas SPT Wajib Pajak Badan yang dilaporkan/dinyatakan Lebih Bayar, SPT Wajib Pajak Badan yang dilaporkan rugi dan dikompensasikan, terdapat data atau alat keterangan atas

Wajib Pajak, dan pemeriksaan rutin lainnya. Pemeriksaan rutin lainnya dilaksanakan berdasarkan kriteria seleksis LP2 Rutin, maupun penghapusan

NPWP. Kriteria seleksi misalnya, Wajib Pajak melakukan kerjasama operasi (KSO) atau konsorsmm.

KPP Serang telah melaksanakan penggolongan kriteria pemeriksaan rutin

sesuai dengan peraturan dan menjaring Wajib Pajak yang masuk kriteria rutin vjituk dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan. Beban pemeriksaan sederhana

lapangan Wajib Pajak Badan selama satu tahun adalah 97 pemeriksaan. Dan 97 pemeriksaan tersebut, terdapat 72 pemeriksaan rutin yang terbagi dalam tiga Vategori meliputi pemerLksaan atas SPT Tahunan Wajib Pajak yang lebih bayar sebanyak 21 pemeriksaan, SPT dengan kompensasi kerugian sebanyak 17 ,dan alasan lainnya sebanyak 34 pemeriksaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel I.

Kriteria pemeriksaan khusus berbeda-beda dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2003, dalam kebijaksanaan pemeriksaan (seri pemeriksaan 01-03)

ditentukan tiga kriteria pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan atas Wajib Pajak

84

yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, Wajib Pajak tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat, dan Wajib Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

Pada tahun 2003, KPP Serang hanya menggolongkan pemeriksaan khusus

berdasarkan analisis data. Analisis data ini merupakan pemeriksaan bagi Wajib Pajak dengan peredaran usaha yang termasuk dalam Wajib Pajak seratus besar.

Dari daftar Wajib Pajak seratus besar dipilih beberapa untuk diusulkan pada Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (Direktur P4) berdasarkan pertimbangan khusus, Direktur P4 kemudian menginstrusikan kepada KPP Serang

untuk melakukan pemeriksaan khusus dengan alasan analisis data dan alasan lainnya. Jangka waktu pemeriksaan khusus ini sesuai dengan yang tercantum

dalam instruksi. Jika jangka waktu yang diberikan tidak mencukupi, boleh

diadakan perpanjangan. Pemeriksaan khusus di KPP Serang ini biasanya selesai dalam jangka waktu sekitar tiga bulan.

Apabila dibandingkan dengan pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus lebih

banyak menyita waktu karena kedalaman pemeriksaannya. Oleh karena itu, beban pemeriksaan selama tahun 2003 di KPP Serang untuk pemeriksaan khusus relatif sedikit jika dibandingkan dengan pemeriksaan rutin. Dari seluruh PSL Wajib Pajak Badan sejumlah 97 pemeriksaan, pemeriksaan khusus hanya sebanyak 25 pemeriksaan yang berupa analisis data.

Dari

uraian

diatas,

KPP

Serang telah melaksanakan penggolongan

pemeriksaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kriteria pemeriksaan secara

keselumhan telah memenuhi kriteria menurut seri pemeriksan 01-03 tahun 2003,

85

namun dalam pemeriksaan khusus dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang diperiksa adalah menurut instruksi dari Direkutr P4 berdasarkan usulan dari KPP Serang. Usulan ini diperoleh dengan cara mendapatkan daftar seratus besar Wajib Pajak Badan dengan pertimbangan khusus. Pertimbangan khusus ini tidak bisa diketahui dengan pasti alasannya. Hal ini bisa menjadi celah bag! pejabat pemeriksa untuk menggunakan kewenangannya agar dapat memeriksa Wajib Pajak tertentu karena alasan pribadi. Ditunjang pula dengan independensi pemeriksa di KPP Serang yang masih perlu dipertanyakan. Untuk

menghindari

segala

kemungkinan

yang

mengarah

pada

penyalahgunaan penerimaan negara dari sektor pajak, sebaiknya setiap peraturan

dalam pemeriksaan dipertegas maksudnya, jangan sampai membuat celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, atau disalahartikan oleh pengguna peraturan perundang-undangan tersebut. Pertimbangan khusus yang dimaksud

diatas tidak ada aturan lebih lanjut dalam menentukan Wajib Pajak seratus besar mana yang akan diperiksa. Seharusnya ada yang menjelaskaa pertimbangan khusus Misalnya

seperti pada

apa

kriterianya

setiap

periode

dan

bagaimana

pemeriksaan

cara (selama

mendeteksinya. satii

tahun)

ditentukan yang masuk pertimbangan khusus adalah Wajib Pajak seratus besar

yang mengalami penurunan atau kenaikan omzet diatas 50% dibandingkan tahun sebelumnya atau sebaliknya.

86

3.

Evaluasi atas Pelaksana Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Serang

Pemeriksa Pajak adalah ujung tombak Direktorat Jenderal Pajak dalam

menguji ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap Wajib Pajak. Oleh karena itu seorang pegawai pajak yang terpilih sebagai pemeriksa harus dapat memenuhi harapan DJP dalam rangka memerangi penghindaran dan kecurangan

pajak. Menurut peraturan perpajakan untuk menjadi seorang pemeriksa pajak harus memenuhi hal-hal yang telah dipersyaratkan. Hal-hal tersebut antara lain

pemeriksa harus mendapatkan pendidikan teknis yang cukup dan memiliki ketrampilan sebagai pemeriksa pajak. Syarat lain, adalah pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggungjawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan,

obyektif serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Dan kedua poin diatas pemeriksa dituntut untuk menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama dalam melakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak.

Pada tahun 2003 Kantor Pelayanan Pajak Serang memiliki 109 Pegawai dan

21 % diantaranya adalah pemeriksa yaitu sekitar 23 Orang. Para pemeriksa ini telah memiliki Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa. Untuk PSL Wajib Pajak Badan diperiksa

pemeriksa, Pelaksana

oleh

5

Orang

seorang II

dan

pelaksana

Koordinator seorang

Seksi

PPh

Pelaksana

Kepala

Seksi

Badan

I, PPh

sebagai

seorang Badan

anggota

Koordinator sebagai

Supervisor. Setiap tim dalam SPPP terdiri dari empat orang pemeriksa antara Iain : seorang Supervisor (Kasi PPh Badan), seorang Ketua Tim (Koordinator Pelaksana I atau II), dan dua orang anggota tim. Pelaksana dari seksi lain yang

87

menjadi anggota ini sifatnya hanya membantu. Mereka diminta menyelesaikan pekerjaan memeriksa sesuai bidangnya, dan hanya membuat Kertas Kerja

Pemeriksaan saja. Selanjutnya dalam pembuatan LHP dikerjakan oleh Seksi PPh

Badan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada, dan jumlah pemeriksa dianggap telah mencukupi untuk melaksanakan SPPP yang diterbitkan dalam setiap tahun. SPPP yang diterbitkan pada tahun 2003 sebanyak 97 Pemeriksaan, sedangkan pemeriksaan yang selesai sebanyak 97 Pemeriksaan. Jadi dirasakan tidak perlu untuk menambah jumlah pemeriksa lagi. Tenaga pemeriksa di Seksi PPh Badan telah cukup berkualitas, tetapi dengan

perkembangan ekonomi yang cepat, dan peraturan perpajakan yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan zaman, hendaknya dilakukan pelatihan khusus

atau diskusi tentang pemeriksaan. Pelatihan atau diskusi ini sebaiknya dilakukan secara rutin, misalnya setiap bulan dilakukan pembahasan tentang peraturan perpajakan yang baru terbit, atau pelatihan seperti In House Training yang

dilakukan setiap bulan. Hal ini dilakukan untuk menghindari agar jangan sampai

terjadi seorang Wajib Pajak lebih pandai daripada tenaga pemeriksa pajak. Hal ini nsntinva dapat mengakibatkan adanya penggelapan/keciirangan pajak yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak karena pemeriksa pajak itu sendiri tidak mengetahui peraturan perpajakan yang baru berlaku. Hal ini tentu saja akan sangat memalukan dan merugikan Negara.

Dalam rangka pengukuran kinerja para pemeriksa pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan standar prestasi minimal bagi setiap pemeriksa pajak. Untuk pemeriksa pajak pada unit pelaksanaan pemeriksaan sederhana di

88

lingkungan Kanwil DJP Jawa Bagian Barat I, ditetapkan sebanyak 25 LPP setiap tahnnnya. Seksi PPH Badan KPP Serang memiliki 5 orang pelaksana sebagai pemeriksa, dan selama tahun 2003 LPP yang dapat diselesaikan sebanyak 97 pemeriksaan.

Jika dirata-rata,

maka

setiap pemeriksa pada unit pelaksana

rnenghasilkan sebayak 19 LPP setiap tahun. Angka ini masih kurang jika dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh DJP. Hal ini semata-mata

bukan karena kesalahan 5 orang pemeriksa ini. Standar prestasi yang ditetapkan

oleh Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 20 pemeriksaan bagi setiap pemeriksa setiap tahun dirasakan terlalu berat raengingat setiap PSL membutuhkan waktu

penyelesaian dalam satu bulan. Dalam satu tahun terdapat 12 bulan, jika setiap pemeriksa haras menyelesaikan 20 pemeriksaan, maka setiap pemeriksa dalam

setiap bulan harus menyelesaikan kurang lebih 2 pemeriksaan. Penghitungan ini belum memasukkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tahap persiapan pemeriksaan, Berdas«rkan perhitungan ini, sebaiknya standar prestasi tersebut diturunkan agar pemeriksa lebih terfokus dalam melakukan pemeriksaan terhadap Wajib

Pajak.

Jangan

sampai

kualitas

pemeriksaan

turun

hanya

karena

keterbatasan waktu yang telah ditetapkan,

4. Evaluasi atas Monitoring dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Serang

Kegiatan evaluasi atas monitoring dan tindak lanjut tidak termasuk dalam kegiatan pemeriksaan pajak dan juga tidak menjadi wewenang dan tanggung

jawab pemeriksa, tetapi masih terdapat beberapa hal yang kiranya perlu diadakan evaluasi.

89

Lembaga yang memonitor pekerjaan pemeriksaan pajak di KPP seluruh Indonesia adalah Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (Direktorat P4). Agar kegiatan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat

bekerja dengan baik, Direktorat P4 hendaknya setiap periode tertentu, misalnya per trhvulan menerbitkan jumlah tunggakan dan penyelesaian pemeriksaan pajak untuk seluruh Kantor Pelayanan Pajak, kemudian dikirimkan ke Kanwil di masing-masing wilayah kerja KPP berada untuk memberikan teguran langsung kepada Kepala KPP yang belum menyelesaikan tunggakan pemeriksaan sebelum terbit pemeriksaan baru. Tindakan ini dapat memacu setiap KPP untuk terus berprestasi meningkatkan kinerjanya dan bagi KPP yang tidak dapat memenuhi target penyelesaian pemeriksaan

akan terpacu untuk

segera menyelesaikan

tunggakan pemeriksaannya. Disamping itu, hal penting yang harus diterapkan adalah pemberian

reward bagi Kepala KPP maupun pemeriksa yang berprestasi dan punishment bagi Kepala KPP atau pemeriksa yang tidak dapat menyelesaikan tunggakan pemeriksaan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini yang sampai dengan saat

ini belum jelas ketentuan yang mengaturnya, untuk itu perlu dipertimbangkan dengan lebih

seksama karena

sangat berkaitan

dengan

pencapaian

target

penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Seksi Penagihan dan Seksi Penkeb (Penerimaaan dan Keberatan) yang menangani masalah tindak lanjut pemeriksaan dirasakan telah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan benar secara administratif.

90

5.

Bagan Arus Prosedur Pemeriksaan Pajak dan Ringkasan Perbandingan antara Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Serang dengan Evaluasi atas Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan Pajak

a.

Bagan Arus Prosedur Pemeriksaan Pajak

1. Mempelajari Berkas WP 2. Menganalisis SPT & Lap.

Keu. WP. 3. Mengidentifikasi Masalah

P R

O

S E

4. Melakukan Pengenalan

1. Persiapan Pemeriksaan Pajak

Lokasi WP

5. Menyusun Ruang Lingkup

& Program Pemeriksaan 6. Menentukan Dokumen

yang akan Dipinjam 7. Menyediakan Sarana

D

Pemeriksaan

U R

1. Memeriksa di Tempat WP

P

2. Melakukan Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern

E

3. Memutakhirkan Ruang

M E R

I

Lingkup & Program Pemeriksaan

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

K

4. Melakukan Pemeriksaan atas Dokumen WP

5. Melakukan Konfirmasi

pada Pihak Ketiga 6. Memberitahukan Hasil

S

Pemeriksaan

A

7. Melakukan Pembahasan

A

Akhir

N P A

1. Penyusunan Laporan

J A

K

3. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak 2. Pengesahan Laporan Pemeriksaan Pajak 3. Pembuatan Nota Pengmtungan & DKHP

4. Pengiriman LPP, NotHit, dan DKHP

91

b.

Ringkasan Perbandingan Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan

Pajak

Serang

dengan

Evaluasi

atas

Pelaksanaan

Prosedur

Pemeriksaan Pajak Keterangan

No

Pelaksanaan Prosedur

Evaluasi atas Pelaksanaan

Pemeriksaan Pajak olch

Prosedur Pemeriksaan Pajak

Pemeriksa KPP Serang Prosedur Persiaoan

Pemeriksaan: a. Mempelajari Berkas WP

b. Mesgsnslisis SPT & Lap. Keu.WP

a. Pemeriksa telah mengumpulkan a. Perlu

penelitian yang lebih untuk dapat memaksimalkan informasi yang akan diperoleh. >, Pemeriksa telah melskukan b.Disamping analisis secara analisis Lap.Keu WP secara horizontal dan vertical agar horizontal dan vertical dtentukan perkiraan yang menjadi dan meneliti berkas WP.

terbatas

pada

mendalam

prioritas dalam pemeriksaan

c. Mengidentiflkasi Masalah

z. Identifikasi

masalah

banya z. Identifikasi

sebatas analisis Lap.Keu WP

yang diuji secara vertical dan horizontal tidak melakukan d, Melakukan Pengenalan ± Pemeriksa pengenalan lokasi WP, LokasiWP pengenalan WP terbatas pada SPT yang disampaikan. Ruang lingkup & program e. Menentukan ruang pemeriksaan telah dibuat oleh lingkup & Program pemeriksa tetapi terkesan hanya Pemeriksaan untuk

memenuhi

unsur

masalah seharusnya lebih ditekankan pada hal-hal yang spesifik berkaitan dengan jenis usaha WP. L Pengenalan lokasi WP sangat penting dilakukan untuk r?ji us3fc WP i. Perlu ditentukan Ruang lingkup dan Program pemeriksaan yang

baik, agar pemeriksaan berjalan

lebih efesien dan efektif.

formalitas

f. Menentukan Dokumen yang akan dipinjam

f. Pemeriksa

telah mencntakan dokumen yang akan dipinjam sesuai dengan tujuan pemeriksaan

L, 1 KsULUl-^JUiuuli GvMv«i-HVU Uvliuuiuij u

tidak terbatas pada laporan yang

dimunculkan oleh WP, hal ini untuk raenghindari kemungkinan adanya

g. Menyediakan sarana pemeriksaan

2.

;. Sarana pemeriksaan telah disiapkan tetapi tidak seluruhnya, dengan keyakinan bahwa WP akan menyetujui dilakukannya pemeriksaan.

kecurangan yang dilakukan WP. . Seluruh sarana pemeriksaan agar disiapkan oleh Pemeriksa, hal ini untuk antisipasi apabila WP menolak untuk dilakukan pemeriksaan.

Prosedur Pelaksanaan

Pemeriksaag a. Memeriksa di Tempat WP

b. Melakukan penilaian atas system

pengendalian intern

a. Pemeriksa

telah

agar dilakukan melakukan o. Pemeriksaan dengan membandingkan data

pemeriksaan di tempat WP.

yang ada di tempat dengan data dalam SPT WP. b.Penitaian atas SPI WP c. Pengujian atas SPI WP hendaknya dilakukan penelitian yang lebih dilakukan sebatas ada tidaknya mendalam, yang diakhiri dengan pemisahan fungsi dan kesimpulan akhir yang dapat pengamatan atas arus dokumen

92

membantu pemeriksaan.

danbarang c. Memutakhirkan ruang

lingkup & program pemeriksaan d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen WP

e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga

c. Pemutakhiran ruang lingkup & ± Pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan dapat program pemeriksaan masih dilakukan berulang-ulang sesuai menggunakan data yang lama. dengan data yang diperoleh. d. Pemeriksaan atas dokumen WP e. Pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan atas dokumen WP telah telah dilakukan secara menyeluruh. sesuai karena pada dasarnya pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara sampling. e. Konfirmasi yang dilakukan " Konfirmasi yang dilakukan seharusnya lebih menyeluruh sebatas konfirmasi atas PPN Masukan tergantung dengan jenis usaha WP.

f. Memberitahukan hasil pemeriksaan

g. Melakukan pembahasan akhir

3.

menghindari adanya '. Pemeriksa telah g. Untuk kesalahan penghiman, agar memberitahukan hasil pemeriksa tetap memantau pemeriksaan melalui surat ke penyampaian pemberitahuan tsb. WP. g. Pembahasan akhir telah i. Hendaknya pembahasan akhir dilakukan untuk seluruh kegiatan dilakukan oleh Pemeriksa pemeriksaan tanpa memandang terbatas pada koreksi yang koreksi yang material. material.

Prosedur Pembuatan

Lanoran Pemeriksaan: a. Penyusunan Laporan

Pemeriksaan

i. Penyusunan LPP telah sesuai a. Pemeriksa hendaknya bersikap dinamis dalam menyusun LPP dengan format yang telah agar memudahkan bagi pemakai

ditentukan

informasi selanjutnya. b. Pengesahan Laporan Pemeriksaan Pajak

j.LPP dan Not.Hit disampaikan b. Not.Hit seharusnya dibuat setelah bersamaan pada saat LPP disahkan, hal ini untuk menghindari

pengesahan

pengulangan

pembuatan Not.Hit c. Pembuatan Not.Hit & DKHP

5. Not.Hit

telah

disahkan

pada c. DKHP cukup

saat pengesahan LPP,sedangkan

walaupun

disahkan

DKHP hanya disahkan oleh Kepala Seksi/Supervisor PPh

hendaknya

Badan

pengawasan

Seksi/Supervisor

prosedurnya

oleh

Kepala

PPh

Badan

Ka.KPP untuk

melakukan menghindari

hal-hal yang tidak diinginkan.

d. Pengiriman LPP,

NotHit, dan DKHP

penghiman i Pengiriman LPP, NotHit, dan d. Agar ditingkatkan DKHP sudah sesuai dengan ketentuan

ini

perUf

kerahasiaan

informasi yang ada didalamnya.