ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAPABILITAS ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD)
INDAH MUSTIKA DEWI WARSITO KAWEDAR, S.E., M.Si., Akt. ABSTRACT This study aims to examine the influence of personal background, political background, budgeting knowledge members of DPRD and understanding members of DPRD on Rules, Policies and Procedures towards the capability members of DPRD on region financial oversight (APBD). This research is motivated by the fact that individual background will effect to individual behavior on political activity. Independent variables in this research are personal background, political background, budgeting knowledge members of DPRD and understanding member of DPRD on Rules, Policies and Procedures. Dependent variable are the capability members of DPRD on region financial oversight (APBD). The data in this research consist of primary data that taken from questionaires distributed directly to respondents. The collected are from 102 respondents that members of DPRD at ex Semarang Residence. Hipothesis of this study are examine by using Multiple Linear Regression. The result of this study indicaed that’s, first, personal background political have positive and not significant influence toward the capability members of DPRD on regional financial oversight (APBD) with p value = 0,104 and coefficient regression are = 0,199. Second, political background have negative and not significant influence towards the capability members of DPRD on region financial oversight (APBD) with p value = 0,349 and coefficien regression are = -0,084. Third, budgeting knowledge members of DPRD have positive and significant influence toward the capability members of DPRD on regional financial oversight (APBD) with p value = 0,000 and coefficient regression are = 0,531. Fourth, understanding members of DPRD on Rules, Policies and Procedures have positive and significant influence toward the capability members of DPRD on regional financial oversight (APBD) with p value = 0,000 and coefficient regression are = 0,039. Keywords : Personal background, political background, budgeting knowledge, understanding members of DPRD on Rules, Policies and Procedures, the role of DPRD, and region financial oversight (APBD).
1
PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Sejak dikeluarkannya peraturan tentang otonomi daerah yaitu UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kekuasaan atau tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih besar. Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan dan anggaran daerah (APBD). Oleh karena itu, diperlukan peranan
anggota DPRD yang sangat besar untuk
mengontrol kebijakan keuangan daerah (APBD) yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, pada kenyataannya tuntutan tersebut juga harus dihadapkan pada kondisi faktual bahwa sebagian besar anggota DPRD periode ini didominasi oleh wajah baru, yang dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. Sehingga ketika mereka dipilih menjadi anggota dewan, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman ini akan menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal ini memerlukan waktu yang relatif lebih banyak untuk mendalami dan memahami tugas serta wewenangnya dalam menjalani peran sebagai wakil rakyat. Kelemahan yang terjadi atas peranan legislatif dalam pengawasan keuangan daerah mungkin terjadi karena kelemahan sistem politiknya ataupun
2
individu sebagai pelaku politik. Secara aktual kegiatan politik dilakukan oleh individu, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya berpedoman pada perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga dalam hal ini DPRD yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga yaitu para anggota dewan. Penelitian Winarna dan Murni (2007) yang meneliti pengaruh personal background dan political background terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah menunjukkan bahwa hanya tingkat pendidikan, partai politik, dan komisi yang berpengaruh signifikan. Indriani dan Baswir (2003) meneliti pengaruh pengetahuan dan RPPs terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitiannnya menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap peranan DPRD dapam pengawasan keuangan daerah.
TELAAH PUSTAKA Teori Peran Dasar perlunya peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah yang
ditujukan
kepada
pemerintah
daerah
dijelaskan
dalam
lingkup
behavioralisme yaitu teori peran. Definisi peran menurut Ralph Linton (1936) adalah sebagai aspek dinamis dari suatu status, bahwa setiap status dalam masyarakat memiliki peran yang melekat dan setiap peran melekat pada status. Sementara Raplh Linton (1936) mendefinisikan status sebagai kumpulan hak dan kewajiban, selanjutnya status dilihat sebagai posisi
dan peran sebagai
3
serangkaian hak dan kewajiban yang di harapkan. Sedangkan Siegel dan Helena (1989) mendefinisikan peran secara sederhana sebagai bagian-bagian yang orang bermain dalam interaksi mereka dengan orang lain. Peran membedakan perilaku orang yang menduduki posisi-posisi organisasi tertentu dan berfungsi untuk menyatukan kelompok dengan menyediakan untuk spesialisasi dan koordinasi fungsi. Teori peran fokus pada perspektif perilaku dengan menjelaskan interaksi sosial sebagai perilaku yang terkait dengan posisi sosial tertentu. Teori peran menawarkan potensi untuk mempelajari manusia sebagai makhluk hidup, makhluk rasional, dan untuk mendapatkan kontrol terhadap keberadaan sosial (Biddle, 1979) dalam (Broderick, 1998). Sedangkan Arfan dan Ishak (2008), teori peran menjelaskan bahwa peran dapat digambarkan secara sederhana sebagai bagian dari orang yang berinteraksi satu sama lain. Teori peran berasal dari teori penetrasi sosial (Altman dan Taylor, 1973); pendekatan interaksi sosial untuk sosiologis pemikiran (Goffman, 1959, 1967; Simmel, 1908/1950) dan elemen teori pertukaran sosial (Homans, 1961; Kelley dan Thibaut, 1978) menekankan fokusnya pada interaktivitas dalam pola pertukaran sosial (Broderick, 1998).
Keuangan Daerah Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat
4
dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pengawasan Keuangan Daerah Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana dan tujuan serta rencana yang telah ditetapkan (Baswir, 1999) dalam (Indriani dan Baswir, 2003). Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis (Fanindita, 2010). Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 (tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah) pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya juga disebutkan bahwa pengawasan
5
penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD (pengawasan legislatif) bisa dilakukan secara preventif dan represif, serta secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan pengawasan APBD adalah untuk: 1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan, 2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan 3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (Alamsyah, 1997) dalam Robinson (2006).
Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Kapabilitas adalah kapasitas individu untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kapabilitas DPRD dalam pengawasan keuangan daerah/APBD adalah kapasitas yang dimiliki oleh anggota dewan dalam melaksanakan kegiatan atau tindakan pengawasan terhadap penggunaan APBD dengan kuantitas dan kualitas yang terukur yang didasarkan atas kompetensi, pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota dewan tersebut.
Kerangka Pemikiran Teoritis Berdasarkan landasan teori di atas dapat disusun kerangka pemikiran teoritis dapat dilihat pada gambar 1.
6
Hipotesis Penelitian Pengaruh Personal Background terhadap Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Personal background merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Dalam penelitian ini personal background yang dimaksud adalah personal background dari anggota DPRD periode 2009-2014 yaitu latar belakang diri dari anggota dewan yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, pengalaman pekerjaan anggota dewan, dan pegalaman organisasi. Semakin anggota DPRD memiliki personal background yang tinggi maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya juga semakin maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007) menemukan bukti empiris bahwa personal background tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah: H1 : Personal background berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).
Pengaruh Political Background terhadap Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Political background merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Berbicara mengenai politik, tentu saja tidak lepas dari partai politik. Setiap lembaga (DPRD) memiliki political
7
background seperti individu yang ada didalamnya. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. Personal background meliputi pengalaman DPRD, pengalaman politik, komisi, partai, ideologi partai, jabatan di DPRD, jabatan di Partai, dan jumlah partai yang pernah ddikuti. Semakin seorang anggota DPRD memiliki political background yang lebih baik maka pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah (APBD) akan semakin berkualitas dan baik. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Witono dan Baswir (2003) menyatakan bahwa political background berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah: H2 : Political background berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).
Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran terhadap Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Pengetahuan
merupakan
persepsi
responden
tentang
anggaran
(RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Sedangkan Nur dan Bambang (1999) dalam Winarna dan Murni (2007) menyebutkan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya
8
sesuai dengan kedudukan anggota DPRD Sebagai wakil rakyat. Semakin luas pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka semakin besar kapabilitas anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Yudoyono (2000) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik. Pengetahuan DPRD tentang anggaran dapat meningkatkan kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah: H3 : Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).
Pengaruh Pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan, Prosedur, dan Kebijakan terhadap Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Peraturan digunakan untuk menjelaskan tindakan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak. Prosedur mengindikasikan serangkaian strategi untuk menjcapai tujuan. Sedangkan kebijakan merupakan pernyataan umum sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Peraturan, kebijakan dan prosedur ini berfungsi sebagai pedoman anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD) agar berjalan secara efektif sehingga memastikan
9
apakah pelaksanaan keuangan daerah (APBD) telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Semakin paham anggota dewan terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang keuangan daerah (APBD) maka anggota DPRD tersebut akan semakin kapabel dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD). Namun demikian, jumlah peraturan, prosedur dan kebijakan yang berlebihan dapat berpengaruh terhadap disfungsionalisasi individu dan organisasi, serta
membunuh
inisiatif
individu,
mengeliminasi
perilaku
risk-taking,
mengurangi kepuasan kerja serta memicu sisnisme dan persaingan. Indriani dan Baswir (2003) juga membuktikan bahwa peraturan, prosedur dan kebijakan (RPPs) tidak berpengaruh signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Semakin banyak peraturan, prosedur, dan kebijakan yang ada, maka akan memberikan kecenderungan pada anggota dewan untuk lebih banyak lagi melanggar peraturan, prosedur, dan kebijakan tersebut. Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah: H4 :
Pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, prosedur dan kebijakan berpengaruh positf terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).
METODE PENELITIAN Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2003). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah
10
Pengawasan keuangan daerah (APBD). Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap anggaran yang mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif dalam hal ini adalah DPRD untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah (APBD). Pengawasan anggaran diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Sopanah (2003). Variabel ini menggunakan 9 item pernyataan yang menanyakan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh setiap anggota DPRD pada setiap tahapan APBD. Pengukuran variabel dengan skala likert 1 sampai dengan 5, yaitu: 1= tidak pernah; 2= jarang; 3= kadang-kadang; 4= sering; dan 5= selalu. Jawaban item pernyataan tersebut memiliki nilai kisaran 9 – 45. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik pengaruh positif maupun negatif. Variabel independen (X) yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 1. Personal Background (X1) Personal background merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Variabel personal Background meliputi beberapa dimensi, yaitu: jenis kelamin, usia, agama, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, latar belakang pekerjaan, pengalaman organisasi. Dimensi tersebut didasarkan pada penelitian yang dikembangkan oleh Winarna dan Murni (2007). Variabel ini diukur dengan skala nominal. 2. Political Background (X2) Political background merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Variabel ini meliputi beberapa dimensi,
11
yaitu: pengalaman politik, pengalaman di DPRD, latar belakang partai politik, latar belakang ideologi partai politik, asal komisi, jabatan di partai politik, jabatan di DPRD, dan jumlah partai politik yang pernah diikuti. Dimensi tersebut didasarkan pada penelitian yang dikembangkan oleh Winarna dan Murni (2007). Variabel ini diukur dengan skala nominal. 3. Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran (X3) Pengetahuan angota DPRD tentang anggaran merupakan persepsi responden tentang anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Instrumen pengukuran pengetahuan anggaran dilakukan dengan menanyakan pengetahuan dan pemahaman anggota DPRD tentang RAPBD/APBD dalam konteks anggaran yang berbasis kinerja. Variabel ini diukur dengan menggunakan 10 item pernyataan yang dikembangkan oleh Sopanah (2003). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan rentang nilai antara 1 sampai 5 (tidak pernah-sangat sering). Jawaban item pernyataan tersebut memiliki nilai kisaran 10-50. 4. Pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan, Kebijakan, dan Prosedur (X4). Peraturan menjelaskan tindakan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak. Prosedur mengindikasikan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan merupakan pernyataan umum sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Variabel ini diukur dengan menanyakan tingkat pemahaman anggota DPRD tentang peraturan dan perundang-undangan yang
12
berlaku. Pernyataan ini dikembangkan oleh penulis dengan mengacu pada Peraturan
dan
Undang-Undang
tentang
pengawasan,
serta
mempertimbangkan fungsi pengawasan pada setiap tahapan APBD yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pelaporan. Variabel ini menggunakan 15 item pernyataan yang diukur dengan menggunakan skala likert dengan rentang nilai antara 1 sampai 5 (tidak pernah-sangat sering). Masing-masing item pernyataan terdiri dari lima peraturan dan Undang-Undang sehingga jawaban item pernyataan tersebut memiliki nilai kisaran 75-375. Peraturan dan Undang-Undang tersebut terdiri dari: a. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. b. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. c. Undang-Undang Permusyawaratan
Nomor
27
tahun
Rakyat,
Dewan
2009
Perwakilan
tentang
Majelis
Rakyat,
Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
13
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Semarang dan Se-Eks
Karesidenan Pati.
Dengan
menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dimana umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Oleh karena itu, sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD periode 2009-2014 di 4 Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Semarang, meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kota Semarang serta 1 Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati yaitu DPRD Kabupaten Kudus. Metode
penyebaran
kuesioner
adalah
Personally
Administered
Questionaires, yaitu penggunaan kuesioner yang disampaikan dan dikumpulkan oleh peneliti dengan menemui responden secara langsung, sehingga peneliti dapat memberikan penjelasan seperlunya kepada responden mengenai hal-hal yang belum dimengerti oleh responden. Selain itu juga, penyebaran kuasioner juga di tinggal di kantor DPRD. Hal ini disebabkan karena kesibukan anggota DPRD pada akhir tahun sehingga kurang terdapat kesulitan untuk ditunggu secara langsung.
14
Metode Analisis Data Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah kemudian dianalisis dengan alat statistik sebagai berikut: Uji Statistik Deskriptif Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. (Ghozali, 2007). Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Uji Kualitas Data Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan memiliki tingkat kestabilan yang tinggi dari waktu ke waktu atau tidak. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. (Ghozali, 2007). Uji Hipotesis Pengujian hipotesis dilakukan secara multivariate dengan menggunakan regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2007). Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Goodness of Fit
15
Model. Uji Goodness of Fit Model digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai aktual. Secara statistik, terdapat tiga cara untuk mengukur goodness of fit, yaitu dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah: Y = 0 + 1 X1 + 2 X2 + 3 X3 + 4 X4 + e Keterangan : Y
= Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
X1
= Personal Background
X2
= Political Background
X3
= Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran
X4
= Pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan, Kebijakan dan Prosedur tentang keuangan Daerah (APBD)
= Koefisien regresi
e
= error
HASIL DAN ANALISIS Deskripsi Sampel Penelitian Jumlah anggota DPRD yang menjadi sampel berasal dari empat DPRD Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Semarang dan 1 DPRD Kabupaten/Kota seEks Karesidenan Pati. Ringkasan
penyebaran dan pengembalian kuesioner
berdasarkan wilayahnya disajikan pada tabel 1.
16
Demografi Responden Penelitian Data demografi responden menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang didasarkan pada dimensi personal background dan political background dan disajikan pada tabel 2.
Analisis Data Uji Statistik Deskriptif Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu variabel penelitian. Alat yang digunakan untuk melihat gambaran atau deskripsi variabel penelitian adalah nilai teoritis, nilai akhir (rata-rata, minimum, maksimum), sum dan standard deviasi yang tersaji pada tabel 3. Sedangkan penentuan rentang kategori skor variabel dapat dilihat pada tabel 4. Uji Kualitas Data Pengujian kualitas data ini dilakukan dengan menggunakan uji reliabilitas dan uji validitas terhadap item-item pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat koefisien cronbach’s alpha. Hasil uji reliabilitas pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha yang dimiliki oleh variabel pengetahuan tentang anggaran (0,863), pemahaman DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur (0,966), serta pengawasan keuangan daerah (APBD) (0,867) lebih besar dari 0,60. Hal ini berarti variabel pengatahuan tentang anggaran, pemahaman DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur, serta pengawasan keuangan daerah (APBD) memiliki reliabilitas yang tinggi.
17
Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Correlation Pearson. Correlation Pearson pada tabel 6 menunjukkan bahwa korelasi yang terbentuk antara masing-masing item pernyataan dengan skor total seluruh pernyataan dalam masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 (5%), hal ini berarti setiap item pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner adalah valid.
Uji Hipotesis Ringkasan hasil regresi untuk pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 7. Tabel 7 menunjukkan bahwa besarnya nilai adjusted R2 sebesar 0,588 yang berarti 58,8% variasi kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen personal background, political background, pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur. Sedangkan sisanya 41,2% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model regresi. Pada tabel 7 besarnya nilai F hitung adalah 37,071 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen mempengaruhi kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut: Y
= 0,496 + 0,199 X1 – 0,084 X2 + 0,531 X3 + 0,039 X4 + e
18
Pengujian Hipotesis Pertama H1
= Personal background berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Variabel personal background menunjukkan koefisien positif sebesar
0,199. Besarnya nilai t hitung dari variabel personal background adalah 1,639 dengan nilai signifikansi 0,104. Karena nilai signifikasnsi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Dengan demikian variabel personal background berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Berdasarkan nilai t hitung dari ketujuh item personal background yang dimasukkan ke dalam model regresi terlihat bahwa jenis kelamin, usia, agama, tingkat pendidikan dan bidang pendidikan tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi untuk jenis kelamin (0,404), usia (0,338), agama (0,322), tingkat pendidikan (0,983) dan bidang pendidikan (0,197) dan kelimanya jauh di atas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kapabilitas DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) dipengaruhi oleh pekerjaan sebelum menjadi anggota DPRD dan pengalaman organisasi yaitu masing-masing dengan probabilitas signifikansi 0,031 dan 0,039. Pengujian Hipotesis Kedua H2
= Political background berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Variabel political background menunjukkan koefisien negatif sebesar
0,084. Besarnya nilai t hitung dari variabel political background adalah -0,941
19
dengan nilai signifikansi 0,349. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Dengan demikian variabel political background berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Berdasarkan nilai t hitung dari kedelapan item political background yang dimasukkan ke dalam model regresi terlihat bahwa pengalaman politik, pengalaman di DPRD, ideologi partai,
komisi, jabatan di partai, jabatan di
DPRD, dan jumlah partai yang pernah diikuti tidak berpengaruh signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi untuk pengalaman politik (0,387), pengalaman di DPRD (0,757), ideologi partai (0,067), komisi (0,784), jabatan di partai (0,621), jabatan di DPRD (0,215), dan jumlah partai yang pernah diikuti (0,214) dan ketujuhnya jauh di atas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kapabilitas DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) dipengaruhi oleh partai anggota DPRD berasal yaitu dengan probabilitas signifikansi 0,036. Pengujian Hipotesis Ketiga H3
= Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Nilai koefisien variabel pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran
sebesar 0,531 dan memiliki pengaruh positif. Hasil pengujian parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 7,153 dengan signifikansi 0,000. Karena nilai signifikans lebih kecil dari 5% berarti hipotesis ketiga yang menyatakan pengetahuan anggota
20
DPRD tentang anggaran berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) berhasil menolak H 0. Pengujian Hipotesis Keempat H4
= Pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Nilai koefisien variabel pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan,
kebijakan dan prosedur yang berlaku sebesar 0,039 dan memiliki pengaruh positif. Hasil pengujian parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 3,794 dengan signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% berarti hipotesis keempat yang menyatakan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) berhasil menolak H0.
Interpretasi Hasil Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H 1) Hasil
pengujian
H1
menunjukkan
bahwa
personal
background
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal tersebut mungkin dikarenakan anggota DPRD memiliki personal background yang hampir sama, yaitu terlihat dari responden yang sebagian besar memiliki latar belakang wiraswasta sehingga kurang memahami pengawasan keuangan daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuannya tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan
21
daerah demi meningkatkan kapabilitas dan kualifikasi yang optimal diperlukan pelatihan dan seminar. Semakin besar pendidikan, pengalaman dan keahlian seseorang maka orang tersebut semakin berkualitas dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Winarna dan Murni (2007) yang menyatakan bahwa personal background secara umum tidak berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H2) Hasil pengujian H2 menunjukkan bahwa political background berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota DPRD yang menjadi sampel memiliki political background yang hampir sama yaitu terlihat dari pengalaman di politik, pengalaman di DPRD, jabatan di partai, jabatan di DPRD, serta jumlah partai yang pernah diikuti. Hal ini juga sama dengan hasil penelitian Winarna dan Murni (2007) yaitu mayoritas responden memiliki pengalaman di DPRD selama 1 periode dan bernaung di partai yang berideologi nasionalis. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Winarna dan Murni (2007) yang menyatakan political background secara umum tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Witono dan Baswir (2003) yang menyatakan bahwa political background berpengaruh terhadap kapabilitas DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).
22
Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) Hasil pengujian H3 menunjukkan bahwa pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran maka kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan akan semakin meningkat. Pengetahuan dewan yang dimaksud adalah meliputi pengetahuan pada saat penyusunan, deteksi terhadap kebocoran dan pemborosan serta identifikasi terhadap kebocoran dan pemborosan APBD. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriani dan Baswir (2003), Sopanah dan Mardiasmo (2003), Werimon (2005), Robinson (2006), Corynata (2007), Winarna dan Murni (2007) yang menyatakan bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan.
Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Keempat (H4) Hasil pengujian H4 menunjukkan bahwa pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini menunjukkan bahwa anggota DPRD menyadari arti pentingnya peraturan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD khususnya dalam pengawasan keuangan daerah. Peraturan, prosedur dan kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah (APBD) telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang
23
ditetapkan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur maka kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Indriani dan Baswir (2003) yang menyatakan bahwa peraturan, prosedur dan kebijakan (RPPs) tidak berpengaruh signifikan terhadap kapabilitas DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) yang berarti bahwa semakin banyak peraturan, prosedur, dan kebijakan yang ada, maka akan memberikan kecenderungan pada anggota dewan untuk lebih banyak lagi melanggar peraturan, prosedur, dan kebijakan tersebut.
PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pengawasan keuangan daerah. Namun secara individu hanya pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan personal background berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Serta political background berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).
24
Keterbatasan Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, diantaranya: 1. Penyebaran kuesioner untuk DPRD Kota Semarang dan Kabupaten Semarang tidak dapat dilakukan ke semua anggota DPRD. Hal ini disebabkan kesibukan anggota DPRD dan keterbatasan waktu penelitian. 2. Adanya variabel-variabel lainnya yang diduga berpengaruh terhadap pengawasan anggaran namun belum tercakup dalam penelitian ini. 3. Masih terbatasnya populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan.
Saran Berdasarkan pada hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, maka terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 1. Untuk penelitian selanjutnya perlu adanya penambahan variabel-variabel lain seperti partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, akuntabilitas, motivasi, komitmen politik, psychology dewan, pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, serta peran lembagalembaga pengawas dan pemeriksa lainnya. 2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi dan sampel yang lebih luas untuk anggota DPRD Propinsi atau bahkan DPRD Pusat sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan.
25
DAFTAR PUSTAKA Broderick, Anne J. 1998. “Role theory, role management and service performance,” dalam jurnal The Journal of Services Marketing, Vol. 12 No. 5 1998, pp. 348-361. MCB University Press, 0887-6045. Corynata, Isma. 2007. “Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD),” dalam Simposium Nasional Akuntansi X. 26-28 Juli. Makassar: Universitas Hasanudin. Fanindita, Fanina, 2010. “Rekruitmen Politik terhadap Perempuan dalam Partai Politik dan Parlemen, Suatu Studi terhadap DPRD Tingkat I Periode 20042009 di Sumatera Utara,” Tesis S2 Program Studi Magister Sains Akuntansi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Ghozali, Imam. 2007. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.” Edisi 2. Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak. 2008. “Akuntansi Keperilakuan,” Cetakan Ketiga. Salemba Empat. Jakarta. Indriani, Rini dan Revrisond Baswir. 2003. “The Effect of Knowledge, and Rules, Procedures and Policies (RPPs) on Role of Local Legislature in Local Financial Control (A Case Study of Regency and Municipal Legislatures in Bengkulu Province),” dalam jurnal Sosiohumanika. Vol. 16A. No. 1. Januari. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada. Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE. Laksono, Agung. 2009. “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” dalam jurnal Majelis. Vol. 1 No.1. Agustus. Mardiasmo, 2001, Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Andi. Yogyakarta. Nurhayati, 2008. Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang
26
Tahun 2006. Tesis S2 Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Andalas. Robinson. 2006. “Pengaruh Kualitas Anggaran terhadap Efektivitas Pengawasan Anggaran: Pengetahuan tentang Anggaran Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten & Kota Se-Propinsi Bengkulu).” Tesis S2 Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Roseptalia, Rima. 2006. “Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik.” Skripsi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Sari, Irmala. 2010. Pengaruh personal background dan political background serta Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah/APBD (Studi Empiris pada DPRD Kota Padang). Tesis S2 Program Studi Magister Sains Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. Sekaran, Uma. 2000. Research Methods for Business : Skill Bulding Approach. Third Edition. New York. John Wiley & Sons Inc. Siegel, Gary and Helene Ramanauskas-Marconi. 1989. Behavioral Accounting. United States of America. South-Western Publishing Co. Sopanah, dan Mardiasmo. 2003. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah,” dalam Simposium Nasional Akuntansi VI. Hal 1160-1173. 16-17 Oktober. Surabaya. Sopanah. 2005. “Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD),” dalam Jurnal Logos. Vol. 3. No. 1. Juli. Malang: Universitas Widya Gama. Syahruddin, dan Taifur Werry Darta. 2002. Peran DPRD Untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi dan Perspektif Daerah Tentang Pelaksanaan Desentralisasi (The Role Of The Regional Assembly In Achieving The Objective Of Decentralization and Regional Perspectives In The Implementation Of Decentralization). Faculty of Economics Pusat Studi Kependudukan, Universitas Andalas, Regional University Research, On Decentralization in Indonesia, Project 497-0357 / 204-000, ECG, USAID/Indonesia, Center
27
for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park. Turner, Ralph H. 2001. Handbook of Sociological Theory Handbooks of Sociology and Social Research, Part III, 233-254. Diakses tanggal 30 Maret 2011, dari www.SpingerLink.com Werimon, Simson. 2005. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Provinsi Papua).” Tesis S2 Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Werimon, Simson dan Imam Ghozali dan Mohamad Nazir. 2007. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Provinsi Papua),” dalam Simposium Nasional Akuntansi X. 26-28 Juli. Makassar: Universitas Hasanudin. Wibowo, Sri Muktiani, 2007. “Dampak APBD terhadap Perkembangan Ekonomi Lokal,” dalam Konfrensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama, 25-26 April. Surabaya. Winarna, Jaka dan Sri Murni. 2007. “Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006),” dalam Simposium Nasional Akuntansi X. 26-28 Juli. Makassar: Universitas Hasanudin. Witono, Banu dan Revrisond Baswir. 2003. “An Analysis on Influence of Personal Background and Political Culture on Regional Parliament’s Role in Regional Financial Oversight,” dalam jurnal Sosiohumanika. Vol. 16A. No. 3. September. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada. Yudoyono, Bambang. 2000. Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.htm. Diakses tanggal 7 Oktober 2010.
28
DAFTAR LAMPIRAN Gambar 1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Variabel Dependen
Variabel Independen
Personal Background
H1
Political Background
H2 Pengawasan
Pengetahuan Anggota DPRD
H3
Keuangan Daerah
tentang Anggaran
Pemahaman Anggota DPRD
(APBD) H4
terhadap Peraturan, Kebijakan dan Prosedur
Tabel 1 Ringkasan Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner Berdasarkan Wilayah Kuesioner yang disebar
Kuesioner yang tidak Kembali
N o
Kabupaten /Kota
1
Kota 20 7 Semarang Kabupaten 35 12 Semarang Kabupaten 50 6 Kendal Kabupaten 50 20 Demak Kabupaten 45 9 Kudus Jumlah 200 54 Sumber : Data Primer yang diolah,2011
2 3 4 5
Data yang Digunak an (%)
Kuesioner Kuesioner Tingkat yang yang Pengemba Kembali diolah lian (%) 13
13
65
65
23
12
66
34
44
25
88
50
30
18
60
36
36
34
80
75
146
102
73
51
29
Tabel 2 Ringkasan Demografi Responden Penelitian Keterangan Jenis Kelamin
Usia
Agama
Tingkat Pendidikan
Latar Belakang Pendidikan Latar Belakang Pekerjaan
Pengalaman Organisasi
Pengalaman Politik
Pengalaman di DPRD
Laki-laki Perempuan 20-29 tahun 30-39 tahun 40-49 tahun 50 tahun ke atas Islam Kristen Protestan Katolik Hindu Budha SMA/SMK DIII S1 S2 Ilmu Ekonomi Ilmu Hukum Ilmu Sosial Ilmu Nonsosial Ilmu Agama Ilmu Lainnya Karyawan Swasta Wiraswasta PNS Akademisi LSM Non-LSM Organisasi Masyarakat Organisasi Politik Lainnya 1-10 tahun 11-20 tahun 21-30 tahun >30 tahun 1 Periode 2 Periode 3 Periode >3 Periode
Jumlah 80 22 10 32 38 22 98 2 2 0 0 16 11 70 5 24 16 21 11 11 19 8 83 11 6 10 4 9 66 7 64 27 9 2 76 16 7 3
Persentase (%) 78,4 21,6 9,8 31,4 37,3 21,6 96 2 2 0 0 15,7 10,8 68,6 4,9 23,5 15,7 20,6 10,8 10,8 18,6 7,8 81,4 10,8 5,9 9,8 3,9 8,8 64,7 6,9 62,7 26,5 8,8 2,0 74,5 15,7 6,9 2,9
30
Golkar PDIP PPP PKB Partai PAN Demokrat Partai Lainnya Nasionalis Nasionalis Agama Ideologi Partai Agama Demokratis A B C Komisi D Unsur Pimpinan Ketua Partai Jabatan di Wakil Ketua Partai Partai Anggota Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD Jabatan di Ketua Komisi DPRD Wakil Ketua Komisi Anggota DPRD 1 Partai Jumlah Partai 2 Partai yang Pernah 3 Partai Diikuti >3 Partai Sumber: Data primer yang diolah, 2011
16 16 7 13 6 12 32 47 19 24 12 18 25 29 27 3 13 26 63 1 2 9 6 84 83 17 0 2
15,7 15,7 6,9 12,7 5,9 11,8 31,4 46,1 18,6 23,5 11,8 17,6 24,6 28,4 26,5 2,9 12,7 25,5 62,8 1,0 1,9 8,8 5,9 82,4 82,4 16,7 0 1,9
Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Rentang Teoritis Hasil Akhir Sum SD Kategori min Max mean min Max mean PA 10 50 30 20 50 43,31 4.418 5,038 Tinggi RPPs 33.849 75 375 225 150 375 331,85 36,599 Tinggi PKD 9 45 27 25 45 38,63 3.940 4,933 Tinggi N 102 Sumber : Data Primer yang diolah, 2011 Variabel
31
Tabel 4 Rentang Kategori Skor Variabel Variabel Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran Pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan, Kebijakan, dan Prosedur Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
Rentang Kategori Rendah Sedang Tinggi 10-23,33
13,34-36,66
36,67-50
75-175
176-275
276-375
9-21
22-33
34-45
Tabel 5 Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas No. 1 2
Variabel Pengetahuan tentang Anggaran Pemahaman DPRD terhadap Peraturan, Kebijakan dan Prosedur 3 Pengawasan Keuangan Daerah Sumber: Data primer yang diolah, 2011
Cronbach’s Alpa 0,863 0,966
Keterangan Reliabel Reliabel
0,867
Reliabel
32
Tabel 6 Ringkasan Hasil Uji Validitas No. 1
Variabel
Pernyataan
Pengetahuan Anggota (X31) DPRD tentang (X32) Anggaran (X3) (X33) (X34) (X35) (X36) (X37) (X38) (X39) (X310) 2 Pemahaman Anggota (X41) DPRD terhadap (X42) Peraturan, Kebijakan (X43) dan Prosedur (X44) (X45) (X46) (X47) (X48) (X49) (X410) (X411) (X412) (X413) (X414) (X415) 3 Pengawasan (Y1) Keuangan Daerah (Y2) (APBD) (Y3) (Y4) (Y5) (Y6) (Y7) (Y8) (Y9) Sumber: Data primer yang diolah, 2011
Correlation Signifikansi Keterangan Pearson 0,801 0,000 Valid 0,725 0,000 Valid 0,501 0,000 Valid 0,762 0,000 Valid 0,650 0,000 Valid 0,708 0,000 Valid 0,648 0,000 Valid 0,700 0,000 Valid 0,550 0,000 Valid 0,638 0,000 Valid 0,822 0,000 Valid 0,811 0,000 Valid 0,840 0,000 Valid 0,755 0,000 Valid 0,797 0,000 Valid 0,832 0,000 Valid 0,838 0,000 Valid 0,832 0,000 Valid 0,880 0,000 Valid 0,772 0,000 Valid 0,833 0,000 Valid 0,897 0,000 Valid 0,853 0,000 Valid 0,876 0,000 Valid 0,693 0,000 Valid 0,785 0,000 Valid 0,543 0,000 Valid 0,683 0,000 Valid 0,732 0,000 Valid 0,696 0,000 Valid 0,640 0,000 Valid 0,703 0,000 Valid 0,738 0,000 Valid 0,736 0,000 Valid
33
Tabel 7 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Keterangan
Nilai
Adj R2 0,588 F hitung 37,071 Sig. F hitung 0,000 Konstanta Personal Background Political Background PA RPPs Jenis Kelamin Usia Agama Tingkat Pendidikan Bidang Pendidikan Pekerjaan Pengalaman Organisasi Pengalaman Politik Pengalaman DPRD Partai Ideologi Partai Komisi Jabatan di Partai Jabatan di DPRD Partai yang pernah diikuti Sumber: Data primer yang diolah, 2011
Unstand. Coefficients
0,496 0,199 -0,084 0,531 0,039 0,997 0,515 1,579 0,013 0,351 2,439 0,760 0,577 0,206 -0,444 -0,829 -0,120 -0,342 0,696 1,126
t
Sig. t
1,639 -0,941 7,153 3,794 0,838 0,962 0,994 0,021 1,300 2,190 4,361 0,870 0,311 -2,130 -1,855 -0,275 -0,496 1,248 1,250
0,104 0,349 0,000 0,000 0,404 0,338 0,322 0,983 0,197 0,031 0,039 0,387 0,757 0,036 0,067 0,784 0,621 0,215 0,214
34
