Analisis atas Prosedur Pengadaan Jasa Konsultansi pada Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum

Analisis atas Prosedur Pengadaan Jasa Konsultansi pada Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum Penulis Pertama Penulis Kedua Program Studi Fakultas

: Reshty Santika Utami : Dodik Siswantoro : Ekstensi Akuntansi : Ekonomi

Skripsi ini berisi analisis atas prosedur pengadaan jasa konsultansi pada Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat dilakukan dengan enam cara yaitu pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, penunjukkan langsung, pengadaan langsung dan sayembara Beberapa kendala dalam pengadaan barang/jasa adalah jumlah peserta yang mendaftar sering tidak memenuhi target, jumlah anggota Pokja yang memiliki kompetensi terbatas, tidak terdapatnya bank data mengenai penyedia barang/jasa itu sendiri. Namun, penulis melihat pada prosesnya ini telah sesuai dengan prosedur yang ada, diantara panitia pengadaan juga memiliki komunikasi yang baik sehingga informasi yang ada dapat diidentifikasi dengan baik dan terdapat pemisahan wewenang dan tanggung jawab untuk pengadaan jasa konsultansi ini. Kata kunci: Prosedur pengadaan jasa konsultansi; Prinsip pengadaan jasa konsultansi; Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi Focus of this study is an analysis of the procurement consultancy services to the Legal Bureau of the Ministry of Public Works. Regulation of the Minister of Public Works No. 07/PRT/M/2011 on Standards and Guidelines for Procurement of Construction Works and Consultancy Services in accordance with Presidential Decree No. 54 Year 2010 on the Procurement of Goods / Services. The principles in the procurement of goods / services are efficient, effective, transparent, open, competitive, fair / non-discriminatory and accountable. Method of selection of goods / services that can be done with the six ways that the public tender, restricted tender, simple auctions, appointment, direct procurement and competition Some constraints in the procurement of goods / services is the number of participants who enroll often do not meet the target, the number of members of the Working Group have limited competence, the absence of a data bank on the provider of goods / services itself. However, the authors look at this process in accordance with established procedures, among procurement committee also have good communication so that information can be identified properly and there is separation of powers and responsibilities for the provision of these consultancy services. Key words: Procurement of consultancy services; Principles procurement consultancy services; Consultancy services provider selection method

Analisis atas..., Reshty Santika Utami, FE UI, 2013

Pendahuluan Latar Belakang Perekonomian global yang makin terpuruk akan menjadi tantangan tersendiri untuk Indonesia. Dengan kondisi tersebut Pemerintah dituntut untuk bisa tetap bertahan menghadapi kondisi perekonomian global tersebut. Maka salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kinerja Pemerintah,yaitu dengan cara mewujudkan birokrasi yang berintegritas tinggi, transparan dan akuntabilitas aparatur.Salah satu lembaga dalam Pemerintah yang bertugas membantu Presiden adalah Kementerian. Kementerian berusaha melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik dengan menghasilkan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan dan nilai A untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Salah satu kegiatan dari Kementerian yang belakangan sering disorot adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan salah satu upaya dari pencapaian visi dan misi Organisasi Pemerintah. Maka dari itu didalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut harus dilakukan lebih efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bisa mewujudkan tata kelola (good governance) yang baik sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya. Dengan alasan tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah untuk menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kemudian Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Kebutuhan akan ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas yang dapat berdampak pada pelayanan publik mengharuskan pengadaan barang/jasa Pemerintah harus dilakukan lebih efisien, terbuka dan kompetitif. Pada tahun 2010 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Belum genap 1 tahun sejak dikeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Pemerintah mengeluarkan Perubahan Perpres 54 Tahun 2011 yaitu Perpres Nomor 35 Tahun 2011. Dasar dikeluarkannya Perpres tersebut karena adanya gugatan/tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah Republik Indonesia yang membutuhkan konsultan hukum/advokad atau arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya dan secara cepat. Dan di tahun 2012 Pemerintah mengeluarkan Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang bertujuan untuk mempercepat daya serap anggaran serta menghilangkan multi tafsir yang masih ada di Perpres 54 Tahun 2010. Definisi dari pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, “Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa”.Proses pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yang dimulai dari Proses Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) sampai dengan dikeluarkannya Surat Penunjukkan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ). Keseluruhan dari proses tersebut akan dibuat laporannya yang merupakan salah satu lampiran pertanggungjawaban dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada skripsi ini, penulis mengambil contoh studi kasus pada Kementerian Pekerjaan Umum. Namun demikian yang akan ditekankan pada skripsi ini adalah kesesuaian dalam prosedur pengadaan jasa konsultansi di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahan pertama Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yaitu pada Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan perubahan kedua yaitu pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Kemudian manfaat apa saja yang dapat dirasakan dengan adanya perubahan Perpres tersebut, apa dengan adanya


perubahan Perpres tersebut akan memudahkan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah atau malah sebaliknya. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang ada maka penulis ingin merumuskan penelitian ini ke dalam beberapa hal: 1. Apakah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 itu telah sesuai dengan Peraturan Presiden yang berlaku? 2. Bagaimana prosedur pelaksanaan jasa konsultansi yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum? 3. Bagaimana pencapaian pengendalian internal yang ada di Biro Hukum? 4. Apakah diperlukan adanya pembaharuan terhadap Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 terkait dengan adanya perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010? Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana penerapan dan pelaksanaan prosedur dari proses pengadaan jasa konsultansi di Kementerian tersebut. Sedangkan tujuan secara khusus adalah sebagai berikut: 1. Menganalisis peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum telah sesuai dengan Peraturan Presiden yang berlaku. 2. Melakukan penelitian atas pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan oleh Kementerian tersebut serta menganalisis atas prosedur pengadaan jasa konsultansi tersebut. 3. Menganalisis pengendalian internal dalam pengadaan jasa konsultansi di Biro Hukum. 4. Menganalisis apakah perlu untuk memperbaharui Peraturan Menteri yang berlaku sekarang yaitu Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011. Tinjauan Teoritis Definisi Pengadaan Barang dan Jasa Istilah pengadaan yang dikenal secara umum adalah procurement. Pada prinsipnya pengadaan (procurement) adalah kegiatan untuk mendapatkan barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya (Arrowsmith, 2004; Nur Bahagia, 2006; Christopher & Stooner, 2007). Berdasarkan pengertian diatas, maka pengadaan barang/jasa publik dapat dipahami dari sudut pandang pelaksanaan pengadaannya, obyek pengadaannya, dan sumber dananya. Menurut Edquist et al (2000), “pengadaan barang/jasa Pemerintah (public procurement) adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Instirusi publik untuk mendapatkan barang (goods), bangunan (works), dan jasa (services) secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya”. Didalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 pasal 1 poin 1, pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daeah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pengadaan ini dapat dilakukan secara langsung seperti membeli alat tulis kantor atau barang persediaan lainnya yang yang bisa langsung habis pakai. Pengadaan tersebut hanya melalui transaksi biasa yaitu memilih barang/jasa yang kita inginkan kemudian pembeli menerima faktur dan kemudian membayarnya. Kemudian ketika barang atau jasa tersebut memerlukan persyaratan yang lebih spesifik, memiliki nilai yang cukup besar serta memiliki jangka waktu pengerjaan yang relatif lama untuk


menyelesaikannya, maka dalam prosesnya harus sebuah kesepakatan atau perjanjian yang disepakati bersama yang biasa dikenal dengan kontrak/perjanjian. Didalam kontrak/perjanjian tersebut harus menjelaskan tentang persyaratan atau spesifikasi mengenai barang atau jasa dan syarat pembayarannya. Pembayarannya biasanya berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan tersebut. Prinsip-prinsip dalam Pengadaan Barang dan Jasa Dalam melakukan pengadaan barang/jasa, Pemerintah juga harus memperhatikan prinsipprinsip yang berlaku. Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, pasal 35): 1. Efisien; Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telahditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. 2. Efektif; Sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. 3. Transparan; Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umunya. 4. Terbuka; Dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. 5. Bersaing; Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan/kriteria, sehingga diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa. 6. Adil/tidak diskriminatif; dan Semua calon penyedia barang/jasa mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. 7. Akuntabel. Sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga pengadaan barang/jasa dapat dipertanggung jawabkan. Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu cara swakelola dan /atau pemilihan penyedia barang/jasa (Perpres Nomor 54 Tahun 2010, pasal 3). Metode pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan enam cara: (a) Pelelangan umum yaitu pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan; (b) Pelelangan terbatas yaitu pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diperkirakan terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks; (c) Pelelangan sedehana atau pemilihan langsung yaitu pengadaanbarang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); (d) Penunjukkan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi; (e) Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);


atau (f) Sayembara/kontes khusus dilakukan untuk pemilihan penyedia barang/jasa lainnya yang merupakan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri (Perpres Nomor 70 Tahun 2012, pasal 35). Maka pengadaan barang/jasa harus melihat prinsip-prinsip yang berlaku diatas. Perencanaan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perencanaan umum pengadaan barang/jasa merupakan proses kegiatan persiapan pengadaan, dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa sampai dengan pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa oleh Pengguna Anggaran.Pengguna Anggaran harus menyusun rencana umum pengadaan barang/jasasesuaidengan kebutuhan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya masing-masing untuk tahun anggaran berikutnya atau tahun anggaran yang akan datang dan rencana umum tersebut harus dibuat dan diselesaikan di tahun berjalan. Rencana umum pengadaan barang/jasa masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya disetujui oleh DPR/DPRD, yang kemudian diumukan di website masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional melalui LPSE (Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP). Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Penyusunan rencana umum pengadaan mempunyai keterkaitan dengan proses penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran masing- masing Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya. Penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa meliputi (Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP): 1. Pengguna Anggaran mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa terhadap rencana kegiatan yang ada didalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya. Pengguna Anggaran wajib melakukan penelahaan terhadap barang yang telah tersedia/dikuasai/ dimiliki dan jenis jasa konsultansi yang dibutuhkan, fungsi dan manfaat dari pengadaan jasa konsultansi, serta target dan sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut dilakukan mengingat pentingnya ketentuan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisiensi dan efektifitas; 2. Pengguna Anggaran menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan kebutuhan barang/jasa yang akan diadakan, besaran biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan serta pagu anggaran; 3. Penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan wajib dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha mikrodan usaha kecil serta koperasi kecil; 4. Penetapan kebijakan umum tentang cara pengadaan, yaitu dengan pengadaan dengan cara swakelola atau pengadaan dengan menggunakan penyedia barang/jasa; 5. Penetapan kebijakan umum tentang pengorganisasian pengadaan; 6. Penyusunan kerangka acuan kerja harus memuat sekurang-kurangnya uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan yang diperlukan, spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan, dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan tersebut; 7. Penyusunan jadwal kegiatan pengadaan yaitu penyusunan jadwal kegiatan perencanaan umum pengadaan dan jadwal kegiatan pelaksanaan pengadaan; dan 8. Pengumuman rencana umum pengadaan akan dilakukan oleh Pengguna Anggaran setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I yang bersangkutan tersebut disetujui oleh DPR/DPRD.


Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa merupakan proses perumusan kegiatan yang dimulai dari penyerahan dokumen rencana umum pengadaan barang/jasa oleh Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan sampai dengan ditetapkannya dokumen pengadaan barang/jasa. Persiapan pelaksanaan pengadaan dengan cara swakelola oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya penanggung jawab anggaran akan menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana umum pengadaan, pembentukan tim swakelola, tim swakelola yang sudah dibentuk akan mengkaji ulang kerangka acuan kerja mereka sesuai dengan kondisi di lapangan, menyusun jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, menyusun rincian biaya pekerjaan tersebut, menyusun gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis, menyusun rencana pengadaan dan kebutuhan tenaga kerja, membentuk panitia/pejabat pengadaan dan mengumumkanrencana swakelola tersebut (Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP). Struktur Organisasi Pengadaan Organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.Sedangkan untuk organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui swakelola terdiri dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat tersebut tidak terikat tahun anggaran (Perpres Nomor 70 Tahun 2012, pasal 7). Perbedaan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Ternyata ada beberapa perbedaan yang terjadi di beberapa pasal dan ada juga beberapa tambahan pasal yang sebelumnya belum di atur di Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan di Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ditambahkan di beberapa pasal.Perbedaan yang terlihat seperti terdapat beberapa tambahan pengaturan mengenai pengadaan jasa konsultansi melalui seleksi internasional, pengaturan mengenai tugas pokok dan kewenangan kepala ULP yang sebelumny belum diatur maka di Perpres Nomor 70 Tahun 2012 sudah diatur, adanya tambahan pada pasal 07 ayat 2a mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengadaan, pasal 16 yang diubah mengenai fungsi ULP,yang menjadi pejabat penerima hasil pekerjaan adalah yang awalnya hanya tidak menjabat sebagai pengelola keuangan kemudian diperjelas di Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menjadi tidak menjabat sebagai PPSPM dan bendahara, pengumuman untuk proses pelelangan/seleksi sederhana dan pemilihan langsung berubah dari minimal 3 (tiga) hari kerja menjadi 4 (empat) hari kerja dan beberapa perbedaan lainnya. Pengertian Internal Control Internal control yang dalam bahasa Indonesia berarti Pengendalian Intern terdiri dari 2 kata, yaitu Internal dan Control. Internal mempunyai arti “existing or situated within the limits or surface of something” yang dalam bahasa Indonesia berarti “sesuatu yang berhubungan dengan suatu struktur organisasi”. Sedangkan untuk Controlmempunyai arti “to reduce the incidence or severity of to innocuous level” ysng dalam bahasa Indonesia “untuk mengurangi insiden atau keparahan ke tingkat yang berbahaya”. (Root, J. Beyond COSO Internal Control to enhance corporate governance, 1998). Pengertian dari pengendalian internal yang dalam


buku Romney, yaitu “The plan of organization and the methods a business uses to safeguard assets, provide accurate and reliable information, promote and improve operational efficiency, and encourage adherence to prescribed management policies”. (Romney, Marshal. B and Steinbart, Paul John. Accounting Information System.8th edition, 2000). Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) mendefinisikan “Internal control as a system, structure, or process, implemented by a firm’s board of directors, management, and other personnel, intended to provide reasonable assurance about achieving control objectives in the following categories:” (Wilkinson, et.al., Accounting Information System, 2000): 1. Effectiveness and efficiency of operations; 2. Reliability of financial reporting; and 3. Compliance with appliance laws and regulations. Menurut COSO terdapat 5 komponen yang saling berhubungan, yaitu sebagai berikut: 1. Conttrol Environment; 2. Risk Assessment; 3. Control Activities; 4. Information and Communication; dan 5. Monitoring. Pengadaan Jasa Konsultansi Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). Kontrak pengadaan jasa konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa (Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011, Buku-JK12A Bab 1). Untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), pejabat pembuat komitmen (PPK) menetapkan harga perkiraan sendiri setelah Rencana Perkiraan Biaya yang disusun mendapat persetujuan dari pejabat Eselon I. Sedangkan untuk jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelumnya di tandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu. (Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011, pasal 5 dan 6 ). Proses pemilihan penyedia jasa konsultansi berbentuk badan usaha yang melalui seleksi umum secara prakualifikasi metode evaluasi kualitas dua sampul harus melalui beberapa tahap sebagai berikut: 1. Pengumuman prakualifikasi 2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi 3. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi 4. Pembuktian kualifikasi 5. Penetapan hasil kualifikasi 6. Pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi 7. Sanggahan kualifikasi 8. Undangan untuk peserta yang lulus kualifikasi 9. Pengambilan dokumen pemilihan 10. Pemberian penjelasan dokumen pemilihan 11. Pemasukan dokumen penawaran 12. Pembukaan dokumen penawaran sampul I 13. Evaluasi dokumen penawaran sampul I


14. Pemberitahuan dan pengumuman kepada peserta yang lulus sampul I 15. Pembukaan dokumen sampul II 16. Evaluasi dokumen penawaran sampul II 17. Pembuatan berita acara hasil pelelangan (BAHP) 18. Penetapan pemenang 19. Pengumuman pemenang 20. Sanggahan dan sanggahan banding 21. Penunjukkan penyedia barang/jasa Metode Penelitian Metodologi Penelitian Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada proses pengadaan jasa konsultansi dimulai dari proses penetapan Kelompok Kerja (Pokja) sampai dengan dikeluarkannya Surat Penunjukkan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ). Metode penelitian yang dilakukan adalah bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus (case study) yaitu penelitian yang memusatkan penelitiannya pada suatu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan akurat mengenai proses pengadaan jasa konsultan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Metode Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian dengan cara: 1. Studi Literatur; 2. Wawancara; dan 3. Observasi. Gambaran Umum tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan melihat pertimbangan agar pengadaan barang/jasa instansi pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat,. Untuk menyemurnakan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 maka di tahun 2000 dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Instansi Pemerintah. Kemudian ditahun 2003, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang dimaksudkan untuk menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Instansi Pemerintah.Lalu di tahuntahun berikutnya terdapat beberapa perubahan, yaitu: 1. Keppres 61 Tahun 2004tentang Perubahan Atas Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Perpres 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 3. Perpres 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 4. Perpres 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 5. Perpres 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;


6. Perpres 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 7. Perpres 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 8. Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 9. Perpres 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; dan yang terakhir 10. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012. Gambaran Umum Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum Biro Hukum adalah salah satu biro yang dibawahi oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sistem dan tertib peraturan perundang-undangan meliputi koordinasi, penyusunan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaaan umum dan bidang terkait, pemberian pertimbangan hukum pengelolaan barang milik negara, pemberian bantuan hukum, pemberian pendapat hukum perjanjian/kontrak, pengelolaan rumah negara, serta penyelenggaraan sistem informasi dan dokumentasi hukum. Biro Hukum dalam melaksanakan tugasnya tersebut mempunyai fungsi, yaitu koordinasi dan penyusunan peraturan perundang–undangan bidang pekerjaan umum dan bidang terkait; pembinaan konsistensi peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dengan bidang terkait dan peraturan daerah; pemrosesan rancangan peraturan perundang-undangan; pembinaan pelaksanaan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan; pemberian pertimbangan hukum dalam pengelolaan barang milik negara termasuk pengalihan dan pembebasan hak atas barang milik negara dan/atau kekayaan negara; koordinasi pemberian bantuan hukum terkait penyelenggaraan infrastruktur dan/atau administrasi pemerintahan di lingkungan Kementerian; pemberian pendapat hukum perjanjian/kontrak; pemrosesan penetapan status Rumah Negara Golongan I (satu) dan II (dua) serta usul perubahan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III (tiga) di lingkungan Kementerian; penyelenggaraan sistem informasi dan dokumentasi hukum; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro (www.pu.go.id). Hasil Penelitian Prosedur Pengadaan Jasa Konsultansi Menurut Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pengadaan jasa konsultansi kementerian pekerjaan umum yang akan dibahas penulis dalam bab ini adalah yang berjalan atau dilaksanakan di biro hukum kementerian pekerjaan umum. Pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi telah sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam pembahasan bab ini, penulis menitik beratkan pada prosedur pengadaan jasa konsultansi (badan usaha) prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi kualitas dan biaya kontrak lumpsum.Berikut beberapa perbedaan yang ada di Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan pada prosedur pengadaan jasa konsultansi di biro hukum Kementerian Pekerjaan Umum. Berikut beberapa perbandingan prosedur jasa konsultansi yang digunakan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012:


No

Topik

1.

Bentuk Pekerjaan

2.

Organsasi Pengadaan

3.

Pejabat Pengadaan

4.

Kepala ULP

5.

Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Ketetapan waktu

6.

7.

Pejabat Pengadaan

8.

Waktu Penerbitan SPPBJ

Perbedaan Permen PU 07/PRT/M/2011 dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 1. Pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 4: “Pekerjaan survey yang membutuhkan telaahan tenaga ahli masuk kedalam pengadaan jasa konsultansi Pemerintah”. 1. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2: “ULP/Pejabat pengadaan/Tim pengadaan masuk kedalam organisasi pengadaan” 2. Pasal 7 ayat 2a: “pengangkatan atau pemberhentian pejabat yang masuk kedalam organisasi pengadaan tidak ditentukan oleh tahun anggaran”. 1. PPK tidak boleh menjabat sebagai PPSPM atau bendahara, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. 2. PPK harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, kecuali PPK yang dijabat oleh eselon I dan II. 1. Dalam Perpres 70 Tahun 2012 tugas dan kewenangan kepala ULP diatur dan Kepala ULP tidak boleh menjabat sebagai PPK, PPSPM, bendahara maupun APIP. 1. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Perpres 70 tidak diperbolehkan menjabat sebagai PPSPM ataupun bendahara.

1. Jangka waktu pada tahap pemberian penjelasan di Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dirubah menjadi paling cepat 3 hari sedangkan di Permen PU paling cepat 4 hari. 2. Di Perpres 70 Tahun 2012 dijelaskan mengenai batas waktu apabila mengadakan pengadaan melalui eprocurement. 1. Pejabat pengadaan pada perpres 70 Tahun 2012 dapat menetapkan penyedia barang/jasa yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000 yang sebelumnya hanya Rp. 100.000.000 untuk pekerjaan kontruksi/jasa lainnya. 1. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 hari kerja untuk pelelangan umum jika tidak ada sanggahan ataupun sanggahan banding. 2. Pelelangan sederhana dan pemilihan langsung SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 hari kerja. 3. Pengadaan jasa konsultansi SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 hari kerja.

Pembahasan Definisi Pengadaan Jasa Konsultansi Menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidangkeilmuan yang mengutamakan adanya olah piker (brainware). Pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar


dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dengan berbagai macam yaitu (Perpres No. 54 Tahun 2010): 1. Seleksi yang terdiri dari seleksi umum dan seleksi sederhana; 2. Penunjukkan langsung; 3. Pengadaan langsung; dan 4. Sayembara. Pengertian Metode Prakualifikasi Dua Sampul dan Biaya Kontrak Lump Sum Proses kualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemauan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnyadari penyedia barang/jasa. Proses kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi. Metode prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. Prakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan pemilihan penyedia jasa konsultansi, pemilihan penyedia barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks melalui pelelangan umum atau pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang menggunakan metode penunjukkan langsung, kecuali penanganan darurat. Didalam proses prakualifikasi dapat menghasilkan daftar calon penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya atau daftar pendek calon penyedia jasa konsultansi. Dalam proses prakualifikasi, ULP/Pejabat pengadaan segera membuka dan mengevaluasi dokumen kualifikasi paling lama 2(dua) hari kerja setelah diterima dokumen. (Perpres Nomor 70 Tahun 2012) Kontrak lumpsum merupakan kontrak pengadaan jasa konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlahharga yang pasti dantetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalamproses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggungoleh penyedia jasa, sedangkan pembayaran berbasis output. Pada prinsipnya seleksi pengadaan jasa konsultansi badan usaha menggunakan metode pemasukan dokumen dua sampul. Metode dua sampul digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang berbentuk badan usaha yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (www.lkpp.go.id, Bab IV Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha): 1. Dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dan penawaran biaya, hal tersebut dimaksudkan agar penilaian penawaran biaya tidak mempengaruhi penilaian teknis; 2. Pekerjaan yang bersifat kompleks sehingga membutuhkan pemeriksaan yang lebih mendalam. Prosedur Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya dengan Prakualifikasi Dua Sampul Kontrak Lump Sum Proses pelelangan dengan metode evaluasi kualitas dan biaya dengan prakualifikasi dua sampul kontrak lump sum ini diperiksa/diteliti oleh Pokja ULP. Berikut proses pelelangan tersebut: 1. Undangan; 2. Pengambilan Dokumen Pemilihan; 3. Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan; 4. Penyampaian/Pemasukan Dokumen Penawaran; 5. Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Sampul I; 6. Evaluasi Dokumen Sampul I; 7. Penetapan Perangkat Teknis; 8. Pengumuman Perangkat Teknis; 9. Undangan Pembukaan Dokumen Sampul II; 10. Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Sampul II;


11. Penetapan Pemenang; 12. Pemberitahuan/Pengumuman Pemenang; 13. Sanggahan; 14. Sanggahan Banding; 15. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya; 16. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya; dan 17. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi. Pengendalian Internal dalam Pengadaan Jasa Konsultansi di Biro Hukum Dalam pengadaan jasa konsultansi juga diperlukan adanya pengendalian internal didalam pelaksanaan prosesnya agar dapat mencegah adanya kecurangan yang mungkin bisa terjadi. Dari segi pengendalian lingkungan, pengadaan jasa konsultansi di biro hukum ini telah mencakup kode etik yang baik, para pejabat memiliki integritas yang baik dan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, memiliki struktur organisasi tetapi tidak memiliki SDM yang cukup untuk mengisi struktur organisasi tersebut yang mengakibatkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan evaluasi proses pengadaan jasa konsultansi. Risiko yang ada didalam proses pengadaan jasa konsultansi ini cukup besar sehingga dibutuhkan perencanaan yang baik dan pengetahuan tentang bagaimana mengelola risiko tersebut. Para pejabat yang telah diberikan wewenang telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi pokok dari jabatan mereka. Walaupun dengan kendala kekurangannya SDM yang mengakibatkan lambatnya dalam proses pelaksanaannya. Diantara panitia pengadaan jasa konsultansi ini telah memiliki komunikasi yang baik sehingga informasi yang ada dapat diidentifikasi, diproses dan dikomunikasikan kepada bawahannya.Tetapi dalam pengendalian monitoring memiliki kekurangan karena kurangnya SDM yang ada sehingga pengawasan dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas kurang maksimal. Kendala dari Proses Pelelangan di Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum Dalam proses pelelangannya Pokja ULP tidak terhindar dari beberapa kendala yang sering ditemui, seperti: 1. Jumlah peserta yang memenuhi persyaratan tidak memenuhi target; Berdasarkan prinsip yang ada di pengadaan barang/jasa yaitu terbuka maka penyedia jasa konsultansi yang memenuhi persyaratan dapat mendaftar. Tetapi pada saat pendaftaran dibuka, penyedia jasa konsultansi yang memenuhi persyaratan yang mendaftar ternyata kurang dari standar yang ada. Sehingga pada saat dilakukan evaluasi kualifikasi peserta yang dapat dinyatakan lulus tidak sesuai dengan seharusnya. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber, seharusnya setelah proses evaluasi kualifikasi peserta yang lulus dalam evaluasi tersebut maksimal 5 dan minimal 3. Sebagai contoh, pengadaan jasa konsultansi pada tahun 20xx peserta yang mendaftar di e-procurement biro hukum sekitar 5 badan usaha, ternyata pada saat dilihat dan dilakukan evaluasi ternyata peserta yang memenuhi persyaratan hanya ada 2 badan usaha. Hal seperti itu yang menyebabkan seleksi yang dilakukan gagal. Contoh kasus seperti diatas tersebut sering ditemui pada saat proses pengadaan jasa konsultansi. Kendala tersebut juga terjadi dikarenakan jumlah tenaga ahli dibidang hukum yang terbatas. 2. Jumlah Pokja ULP yang kompeten terbatas; dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 15 ayat 3 menyebutkan “Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan”. Karena pengadaan jasa konsultansi ini merupakan pekerjaan yang kompleksitasnya tinggi maka berdasarkan hasil wawancara


dengan ketua kelompok kerja di biro hukum, kelompok kerja yang ada berjumlah 3 orang ternyata kurang untuk bisa mengendalikan pada saat proses pengadaannya. Menurut beliau anggota yang ideal adalah 5 orang yaitu terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 3 orang anggota. Jumlah anggota Pokja ULP yang terbatas tersebut mengakibatkan kurangnya dalam pengawasan pengendalian internal karena dokumen yang harus diperiksa dan diteliti jumlahnya terlalu banyak sedangkan jumlah Pokja ULP yang memeriksa hanya terbatas. 3. Tidak terdapat Bank Data untuk para penyedia barang/jasa. Hasil dari wawancara yang dilakukan disebutkan bahwa kendala lainnya yang ditemui saat proses pengadaan jasa konsultansi adalah tidak adanya bank data yang memuat data penyedia barang/jasa yang dibutuhkan oleh Pokja dalam proses evaluasi kualifikasi. Bank data tersebut dibutuhkan karena pada prosesnya saat satu biro sudah memilih satu penyedia sebagai pemenang ternyata setelah diperiksa kembali penyedia tersebut mengerjakan proyek pengadaan jasa konsultansi di biro lain dibawah eselon I yang sama. Menurut narasumber yang diwawancara hal tersebut tidak diizinkan. Apabila hal tersebut terjadi maka proses pengadaan tidak dapat dilanjutkan kembali dan harus dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa yang baru. Hal itu juga menyebabkan waktu dalam proses pengadaan jasa konsultansi mundur dari jadwal yang sudah dibuat didalam Kerangka Acuan Kerja/TOR dan itu juga menyebabkan proses penyerapan anggaran tahun berjalan lambat. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis dan pembahasan adalah: 1. Pengadaan jasa konsultansi pada prinsipnya penjabaran dari pelaksanaan belanja Negara untuk bisa mendapatkan jasa dari tenaga ahli yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara. Pengadaan barang/jasa ini memiliki prinsip-prinsip yang bersifat umum seperti adil/tidak diskriminatif, transparan, dan akuntabel. Pengadaan barang/jasa ini di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Melalui Perpres tersebut, aturan dan prosedur pengadaan di Indonesia menunjukkan adanya perubahan untuk menuju proses pengadaan yang lebih baik lagi tapi tetap memiliki prioritas untuk menggunakan produk dalam negeri. 2. Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dalam pengadaan jasa konsultansi yang menerapkan Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya dengan PrakualifikasiDua Sampul Kontrak Lump Sum yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Prosedur yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah ini telah sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Dimulai dari proses penetapan kelompok kerja sampai dengan dikeluarkannya surat penunjukkan pengadaan barang/jasa (SPPBJ) telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 3. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden yang baru yaitu Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang ternyata terdapat beberapa perbedaan dari perpres sebelumnya maka mengakibatkan diperlukan penyesuaian terhadap beberapa prosedur yang rencananya baru akan diterapkan di Tahun 2013. 4. Walaupun dalam pengendalian internal terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya SDM yang kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut tetapi dalam proses pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi tersebut tetap mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.


Saran Saran yang diberikan berdasarkan analisis dan pembahasan adalah: 1. Dalam konteks untuk mewujudkan birokrasi yang berintegritas tinggi, transparan dan akuntabilitas aparatur. Maka Kementerian yang bertugas dalam membantu Presiden harus bisa melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Dalam hal ini adalah kegiatan pengadaan jasa konsultansi. Prosedur dan aturan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi telah sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun dengan adanya Peraturan Presiden yang baru dikeluarkan yaitu Perpres Nomor 70 Tahun 2012, maka menurut penulis diperlukannya adanya Peraturan Menteri yang baru yang bertujuan untuk memperbaharui beberapa perubahan yang ada di Perpres Nomor 70 Tahun 2012. 2. Dengan adanya berbagai masalah yang tidak ada penyelesaiannya di dalam teori maka dipandang perlu untuk menerbitkan atau mengeluarkan buku pedoman teknis yang berisi berbagai masalah yang biasa ada dalam proses pengadaan jasa konsultansi tersebut beserta solusinya. 3. Dilihat dari pengendalian internal yang ada maka diperlukan penambahan dalam SDM yang berkualifikasi untuk membantu Pokja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Diperlukan pula pelatihan yang khusus untuk memberikan pengetahuan yang cukup dan bertujuan untuk menghasilkan SDM yang kompeten. Pelatihan tersebut juga ditujukan agar dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dapat menerapkan pengendalian internal yang baik. 4. Dengan adanya beberapa kendala tersebut, maka diperlukan adanya bank data mengenai tenaga ahli agar dapat lebih mempermudah Pokja dalam melakukan evaluasi. Kepustakaan Hikmad Batara Reza Lubis, SH.MH. Jabatan: Ketua Kelompok Kerja Biro Hukum. Wawancara Langsung. Tanggal 28 Desember 2012 pukul 16.04.

http://www.ppra.org.pk/doc/gpro.pdf. Tanggal 2 Desember 2012 pukul 11.27.

http://www.pu.go.id. Tanggal 22 Agustus 2012 pukul 17.15.

Kementerian PU, 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultansi. 15 Juni 2011.

Krisna Pramudita,SH. Jabatan: Sekretaris Kelompok Kerja Biro Hukum. Wawancara Langsung. Tanggal 28 Desember 2012 dan tanggal 10 Januari 2013.

LKPP, 2010. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 06 Agustus 2010.


LKPP, 2012. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. 30 Juni 2011.

LKPP, 2012. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. 01 Agustus 2012.

LKPP, 2012. Perka LKPP Nomor 06 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. 14 Agustus 2012

LKPP. Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya.

Nordiawan, Deddi. Hertianti Ayuningtyas. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.

Romney, Marshal. B and Steinbart, Paul John. 2000. Accounting InformationSystem 8th edition. United States of America.

Wilkinson, Joseph 2000. Accounting Information System.United States of America. Wiley.


Analisis atas Prosedur Pengadaan Jasa Konsultansi pada Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum

Recommend Documents