Analisis Akuntansi Leasing Pada PT. Puri Green Resources Pekanbaru

Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol.6, Desember 2013, 53-61

53

Analisis Akuntansi Leasing Pada PT. Puri Green Resources Pekanbaru Rina Yanti1, Hamdani Arifulsyah2 1,2)

Politeknik Caltex Riau

Abstrak Leasing atau sewa guna usaha merupakan suatu jenis pembiayaan peralatan atau barang modal yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Pembiayaan melalui leasing tidak memerlukan prosedur yang rumit dan proses yang panjang serta jaminan yang besar. Menurut PSAK No.30 tentang akuntansi sewa guna usaha (Leasing) dilihat dari sudut pandang lessee maupun lessor. Leasing terbagi atas operating lease dan capital lease. Penelitian ini dilakukan pada PT. Puri Green Resources yang beralamat di Jalan Damai Langgeng blok A-1 No.56 Pekanbaru dan perusahaan ini bergerak di bidang jasa konstruksi yaitu tambang batu bara. Penulisan ini menganalisis pencatatan akuntansi leasing pada PT. Puri Green Resources Pekanbaru bagaimana penerapan akuntansi leasing terhadap aktiva yang dilease serta pengaruh perlakuan akuntansi leasing terhadap laporan keuangan apakah sesuai dengan PSAK No.30. Dalam melakukan pencatatan terhadap aktiva yang dilease PT. Puri Green Resources menggunakan metode operating lease, padahal dalam ketentuan kontraknya perusahaan tersebut tergolong capital lease. Perusahaan tidak melakukan pencatatan perolehan terhadap aktiva yang di lease sehingga perusahaan tidak melakukan perhitungan penyusutan terhadap aktiva yang dilease. Kata kunci: Pencatatan Lease, Capital Lease, Laporan Keuangan.

Abstract Leasing is one of equipment funding or capital goods which used in operating activity for company. Funding through the leasing does not need the complicated of procedure and long process and also big guarantee. Based on PSAK No. 30 about accountancy for leasing based on aspect lessee and lessor. Leasing consist of operating lease and capital lease. This research is conducted in PT. Puri Green Resources is addressed in Jl. Damai Langgeng blok A-1 No.56 Pekanbaru and this company has core business in construction that is coal mine. This research analyze record of accountancy for leasing in PT. Puri Green Resources Pekanbaru and how implementation of accountancy for lease to assets which it leased and also influence treatment of accountancy for leasing to financial statement whether appropriate with PSAK No.30. In conducted quotation to leased assets in PT. Puri Green Resources use operating lease method though its contract rule classified capital lease. Therefor the company also did not expend the depreciation of lease asset. Keywords: Lease Recording, Capital Lease, Financial Report.

1.

Pendahuluan

Perluasan usaha yang dilakukan oleh perusahaan swasta maupun pemerintah membutuhkan dana yang relatif cukup besar. Leasing atau sewa guna usaha sebagaimana yang diketahui telah berkembang di Indonesia dan beberapa negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Thailand, serta maju pesat di Inggris dan Amerika Serikat. Hadirnya perusahaan sewa guna usaha patungan (Joint Venture) bersama perusahaan swasta nasional telah mampu mempopulerkan peranan kegiatan sewa guna usaha sebagai alternatif

54

Rina Yanti dan Hamdani Arifulsyah

pembiayaan barang modal yang sangat dibutuhkan para pengusaha di Indonesia, disamping cara–cara konvensional yang lazim dilakukan melalui perbankan. Leasing merupakan salah satu alternatif yang baik dipilih perusahaan yang kurang modal atau hendak menghemat pemakaian tanpa harus kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi kembali dalam sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif. Pembiayaan melalui leasing tidak memerlukan prosedur yang rumit, proses yang panjang serta jaminan yang besar. Keringanan ini dikarenakan selama masa leasing status barang tersebut milik perusahaan leasing. Salah satu perusahaan yang melakukan sewa menyewa dengan cara leasing yaitu PT. Puri Green Resources. Pt. Puri Green Resources adalah perusahaan kontraktor bergerak di bidang tambang batu bara. Dalam memenuhi kebutuhan barang modalnya menggunakan jasa leasing. PT. Puri Green Resources Mengadakan Kontrak Dengan Pt. Cipaganti Citra Graha. Salah satu aktiva yang diperoleh dengan cara lease adalah 1 (satu) unit Excavator PC 400 tahun 2008. Dalam melakukan pencatatan terhadap aktiva yang dilease, perusahaan menggunakan metode operating lease. Dalam mencatat simpanan jaminan atas aktiva lease, perusahaan telah mendebet simpanan jaminan dan mengkredit kas/bank. Sedangkan pembayaran angsuran tiap bulan dicatat dengan mendebet biaya sewa alat berat dan mengkredit kas. Dari data yang disajikan di atas dan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi untuk lease. Seharusnya transaksi tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai capital lease karena dilihat dalam surat kontrak leasedisebutkan adanya hak opsi untuk aktiva yang dilease pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan membahasnya dalam bentuk tulisan dengan mengangkat judul : “Analisis Akuntansi Leasing Pada PT. Puri Green Resources Pekanbaru”. 2.

Dasar Teori

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield [1] mendefinisikan leasing adalah : Perjanjian kontraktual antara lessor dengan seorang lessee yang memberi hak kepada lessee untuk menggunakan properti tertentu, yang dimiliki oleh lessor, selama periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang (sewa) yang sudah ditentukan yang dilakukan secara periodik. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia [2] leasing adalah : Suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk mengunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalanya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi perjanjian leasing terdapat beberapa unsur, yaitu : 1. Lessor atau penyedia barang modal (aktiva lease). 2. Lessee yaitu pihak yang memakai barang modal (penyewa guna usaha). 3. Adanya perjanjian yang sifatnya tidak bisa dibatalkan (non cancelled). 4. Adanya barang modal atau aktiva yang dileasingkan (aktiva lease).

Analisis Akuntansi Leasing Pada PT. Puri Green Resources Pekanbaru

55

5. Adanya hak pilih (opsi) bagi lessee setelah berakhirnya kontrak leasing untuk membeli atau tidak barang modal (aktiva lease) yang bersangkutan. 6. Adanya pembayaran secara berkala atau anggsuran. 7. Adanya nilai sisa yang diperoleh bersama. Klasifikasi Leasing adalah sebagai berikut : 1. Operating Lease Pada operating lease, lessor membeli barang dan kemudian menyewakan kepada lessee untuk jangka waktu tertentu. Dalam prakteknya, lessee membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh lessor.Di dalam menentukan besarnya pembayaran lease, lessor tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa lease berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi. Di sini jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi lessee. 2. Capital Lease Perusahaan leasing pada jenis ini berlaku sebagai suatu Lembaga Keuangan. Lessee yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. Lessee juga mengadakan negoisasi langsung dengan supplier mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut.Lessor akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada supplier dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada lessee. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut lessee akan membayar secara berkala kepada lessor sejumlah uang yang berupa rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Sementara untuk kriteria lease menurut Kieso, Weygandt dan Warfield, leasing dikelompokkan sebagai lease modal, lease harus dianggap tidak dapat dibatalkan, dan memenuhi satu atau lebih dari empat kriteria berikut ini : a. Lease mentransfer kepemilikan properti kepada lessee. b. Lease memiliki opsi untuk membeli dengan harga khusus (bargain purchase option). c. Jangka wa ktu lease sama dengan atau lebih 75% dari estimasi umur ekonomi aktiva yang dilease. d. Nilai sekarang dari pembayaran lease minimum (tidak termasuk bagian yang mewakili biaya-biaya pelaksanaan pada awal masa lease) sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar properti yang dilease. Akuntansi untuk operating lease Pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode.[3]. Sebagai contoh misalkan sewa guna usaha untuk peralatan adalah $40.000 setahun dengan dasar tahunan. Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran sewa tersebut adalah sebagai berikut [4]. Beban sewa Kas

$40.000 $40.000

Akuntansi untuk capital lease (finance lease)

56


Leasing yang diperoleh pada jenis capital lease lebih dianggap sebagai suatu pembelian harta dari pada sewa. Pencatatan akuntansi didasarkan pada pandangan leasing suatu pembiayaan, dimana aktiva dicatat pada awal leasesebesar mana yang lebih rendah antara present value dari pembayaran leaseminimum pada awal periode lease dan nilai wajar aktiva yang dilease pada saat terjadinya lease. Pembayaran yang dilakukan lease selama masa lease dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga diperhitungkan terhadap sisa kewajiban penyewa sewaguna usaha. Pengalokasian ini dilakukan dengan metode bunga efektif dengan tarif pengurangan (discount rate) yang digunakan dalam perhitungan pembayaran sewa guna usaha minimum (present value of minimum lease payment). Jumlah yang dicatat sebagai capital lease kemudian akan di amortisasikan dengan umur yang berbeda tergantung apakah sewa guna usaha pembiayaan ini memenuhi kriteria yang pertama dan kedua atau tidak. Apabila capital leasememenuhi syarat transfer hak milik dan kemungkinan pembelian aktiva yang dilease maka umur aktiva yang dilease akan dijadikan sebagai perhitungan amortisasi. Tetapi jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka umur yang digunakan untuk perhitungan amortisasi adalah masa lease. Metode yang digunakan dalamperhitungan amortisasi harus sama dengan metode penyusutan yang digunakan oleh lessee atas aktiva yang dimiliki oleh lessee. Perlakuan Perpajakan Atas Leasing Secara perpajakan, pencatatan transaksi leasing diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991. KepMenKeu ini hanya mengatur mengenai pencatatan transaksi leasing secara sale and lease back dengan hak opsisehingga untuk jenis leasing lainnya misalnya Pembiayaan Konsumen harus mengacu kepada PSAK No. 30. 3.

Pembahasan

PT. Puri Green Resources merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor yaitu tambang batu bara. Untuk menjalankan kegiatan usahanya perusahaan mengunakan aktiva tetap. Aktiva tetap tersebut ada yang milik sendiri atau yang diperoleh dengan cara dibeli. Jika aktiva diperoleh dengan cara dibeli maka membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk itu PT. Puri Green Resources sebagai lessee mengadakan kontrak perjanjian sewa guna usaha dengan PT. Cipaganti Citra Graha sebagai lessor guna menperoleh 1 (satu) unit Excavator Komatsu PC 400 tahun 2008, yang akan dioperasikan dalam kegiatan usahanya. Dari perjanjian tersebut diperoleh informasi sebagai berikut : Harga Perolehan : Rp. 706.460.000,Simpanan Jaminan : Rp. 199.486.925,Nilai Sisa : Rp. 199.486.925,Biaya Administrasi : Rp. 13.545.000,Angsuran Lease Per Bulan : Rp. 19.890.000,Tingkat Bunga : 24% Masa Lease : 3 tahun (36 bulan) Untuk menganalisis perlakuan akuntansi leasing oleh lessee, terlebih dahulu harus ditentukan jenis transaksi leasing ini. Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, ditinjau dari sudut lessee, transaksi leasing terdiri dari dua jenis yaitu operating lease dan capital lease (finance lease). Hal ini diperlukan untuk ketegasan tentang perlakuan dan


57

pelaporan transaksi sewa guna usaha yang dilakukan PT. Puri Green Resources. Suatu transaksi akan digolongkan sebagai sewa guna usaha pembiayaan (capital lease) apabila ketentuan-ketentuan yang termuat dalam surat kontrak memenuhi kriteria tertentu. Menurut PSAK No.30 tentang Akuntansi Leasing ada tiga kriteria yang harus dipenuhi. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa guna usaha biasa atau operating lease. Pada lampiran surat perjanjian sewa guna usaha antara PT. Puri Green Resources dengan PT. Cipaganti Citra Graha dapatlah dibuktikan bahwasanya sewa guna usaha tersebut termasuk capital lease karena salah satu dari tiga kriteria leasing tersebut terpenuhi, yaitu : Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewagunausahakan pada akhir masa sewa dengan harga yang disepakati bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. Persyaratan ini terpenuhi, sebab pada pasal 7 lampiran 8 dari perjanjian bahwa PT. Puri Green Resources dapat membeli aktiva seharga Rp. 199.486.925,-. Nilai ini sesuai dengan simpanan jaminan yang diberikan kepada PT.Puri Green Resources pada awal dimulainya sewa menyewa alat berat tersebut dengan PT.Cipaganti Citra Graha. Dengan terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan PSAK No.30 tentang Akuntansi Leasing, maka tepatlah bila transaksi antara PT. Puri Green Resources dengan PT. Cipaganti Citra Graha diklasifikasikan sebagai sewa guna usaha pembiayaan (capital lease). Salah satu aktiva yang diperoleh dengan cara lease adalah 1 (satu) unit excavator. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ketentuan yang dilakukan oleh PT. Puri Green Resources dengan PT. Cipaganti Citra Graha : Harga Perolehan : Rp. 706.460.000,Simpanan Jaminan : Rp. 199.486.925,Nilai Sisa : Rp. 199.486.925,Biaya Administrasi : Rp. 13.545.000,Angsuran Lease Per Bulan : Rp. 19.890.000,Tingkat Bunga : 24% Masa Lease : 3 tahun (36 bulan) Dari ketentuan sewa guna usaha di atas, maka langkah pertama yang dapat kita tempuh adalah dengan menghitung nilai sekarangnya, sehingga diperoleh angka : Rp 517.112.538. Sedangkan nilai tunai untuk nilai residu diperoleh angka : Rp 97.793.109. Maka nilai tunai pembayaran nilai minimum dari aktiva sewa guna usaha adalah sebagai berikut : Nilai tunai pembayaran minimun = Nilai aktiva sekarang + nilai residu = Rp.517.112.538,- + 97.793.109,= Rp.614.905.647,Pada PSAK No.30 tentang akuntansi leasing menyatakan bahwa pembayaran lease selama jangka waktu sewa akan dialokasikan menjadi angsuran pokok dan bunga. Bunga harus dibebankan pada seluruh masa lease dengan tarif tetap dikalikan dengan saldo hutang sewa guna usaha Dalam hal ini kita kembali melihat salah satu transaksi sewa guna usaha oleh perusahaan atas 1 (satu) unit Excavator Komatsu PC 400 tahun 2008. Harga Perolehan : Rp.706.460.000,Simpanan Jaminan : Rp.199.486.925,-

58


Angsuran per bulan : Rp.19.890.000,Untuk bulan 1 s/d 36 masing-masing sebesar Rp.19.890.000,-. Jumlah nilai tunai pembayaran sewa ditambahkan dengan nilai tunai hak opsi menjadi Rp.614.905.647,-. Untuk memudahkan koreksi, maka perlu melihat kembali pencatatan pada awal masa lease yang dibuat perusahaan yaitu : 23 Nov 09 Simpanan Jaminan Rp. 199.486.925,Kas / Bank Rp.199.486.925,Pencatatan yang dilakukan perusahaan pada saat pembayaran sewa tehadap aktiva yang dilease sebesar Rp.19.890.000,- dengan cara operating lease. Sehingga menyalahi ketentuan yang ada pada PSAK No.30 yang seharusnya perusahaan tersebut melakukan pencatatan dengan cara capital lease. Pencatatan yang dibuat perusahaan adalah : 23 Nov 09 Biaya sewa alat berat Rp.19.890.000,Kas / Bank Rp.19.890.000,PT. Puri Green Resources mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva sewa guna usaha sebagai biaya administrasi leasing. Biaya-biaya yang dikeluarkan contohnya, biaya asuransi, biaya administrasi, dll. Jurnal yang dibuat perusahaan tersebut adalah : 23 Nov 09 Biaya administrasi leasing Rp.13.545.000,Kas Rp.13.545.000,-

Dalam menghitung penyusutan aktiva tetap yang dimilki perusahaan digunakan metode garis lurus. Berdasarkan informasi dari perusahaan, umur ekonomis aktiva lease memiliki umur ekonomis 8 tahun. Perusahaan menghitung penyusutan peralatan yang dilease dengan cara membagi harga perolehan dengan umur ekonomis aktiva yang dilease, sehingga diperoleh angka Rp.88.307.500,-. Berdasarkan pengamatan penulis di bulan April 2010 ditemukan kesalahan pencatatan mulai dari tanggal transaksi yaitu 23 November 2009 sampai dengan 23 Juli 2010. Pencatatan yang dilakukan perusahaan tersebut belum sesuai dengan PSAK No.30, sehingga diperlukan jurnal koreksi yang dibuat pada awal bulan Agustus 2010, yaitu sebagai berikut : Pada perusahaan Pada saat transaksi : 23 Nov 09 (pada saat transaksi kas belum dikeluarkan perusahaan namun telah dicatat oleh perusahaan). Simpanan jaminan Rp.199.486.925,Kas Rp.199.486.925,-

Pembayaran sewa I : 23 Nov 09 Biaya sewa alat berat Rp.19.890.000,Kas Rp.19.890.000,-

Pembayaran sewa II : 23 Des 09 Biaya sewa alat berat Rp.19.890.000,-


Kas Biaya penyusutan : Biaya penyusutan peralatan Akm.penyusutan

59

Rp.19.890.000,Rp.88.307.500,Rp.88.307.500,-

Pembayaran 23 Jan 2010 Pembayaran sewa dari tanggal 23 Januari 2010 sampai dengan 23 Juli 2010 adalah sebesar Rp. 139.230.000,- (7 bulan x Rp.19.890.000 (biaya sewa)) Biaya sewa alat berat Rp.139.230.000,Kas Rp.139.230.000,-

Jurnal koreksi 01 Agust 2010 Kas Rp.199.486.925,Peralatan yang dilease Rp.614.905.647,Kewajiban menurut lease modal Rp.614.905.647,Simpanan Jaminan Rp.199.486.925,01 Agust 2010 Kewajiban menurut lease modal R/E

Rp.19.890.000,Rp.19.890.000,-

01 Agust 2010 Kewajiban menurut lease modal R/E

Rp.19.890.000,Rp.19.890.000,-

01 Agust 2010 Akm.peny.peralatan R/E

01 Agust 2010 Kewajiban Biaya bunga Biaya sewa alat berat

Rp.88.307.500,Rp.88.307.500,-

Rp.60.585.549,Rp.78.644.451,Rp.139.230.000,-

Pada akhir masa lease, excavator yang dilease tersebut beralih kepada pihak lessee sebesar nilai simpanan jaminan pada saat pertama kali melakukan kontrak. Ayat jurnal pada saat pengunaan hak opsi menjadi sebagai berikut : 23 Nov 2012 Kewajiban menurut lease modal Biaya bunga Kas

Rp.195.575.417,Rp. 3.911.508,Rp.199.486.925,-

Untuk memindahkan saldo yang tersisa dalam perkiraan peralatan yang dilease, jurnalnya adalah : Peralatan Akum. penyusutan peralatan yang dilease

Rp.384.316.029,Rp.230.589.618,-

60


Peralatan yang dilease

Rp.614.905.647,-

Penyajian dalam laporan keuangan PT. Puri Green Resources tidak mencatat transaksi leasing tersebut sesuai dengan PSAK No.30 tentang Akuntansi Leasing. Hal itu adalah bahwa perusahaan tidak membukukan harga perolehan peralatan sewa guna usaha dan kewajiban sewa guna usaha serta tidak menghitung penyusutan atas peralatan sewa guna usaha tersebut. Peralatan yang disewa guna usahakan harus dilaporkan di neraca sebagai aktiva tetap dalam kelompok tersendiri. Demikian pula halnya dengan akumulasi penyusutannya dilaporkan dalam kelompok akumulasi peralatan sewa guna usaha. Dengan adanya pemisahan ini maka akan memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui keadaan aktiva perusahaan, mana aktiva yang dimiliki perusahaan dan mana aktiva yang masih dalam kontrak leasing. Kemudian perusahaan juga tidak menyajikan kewajiban yang timbul dari transaksi leasing. Penyajian kewajiban leasing harus disajikan dalam perkiraan tersendiri. Pemisahan antara kewajiban yang telah jatuh tempo dan kewajiban jangka panjang. Berdasarkan neraca (laporan posisi keuangan) yang disajikan, total aset setelah revisi per 31 Desember 2009 adalah Rp 4.697.430.676, total kewajiban adalah Rp 1.856.930.871, sedangkan total ekuitasnya Rp 2.846.905.072. Sedangkan untuk penyajian di laporan laba/rugi periode 31 Desember 2009, setelah adanya koreksi, terdapat laba Rp 530.073.577. 4.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada PT. Puri Green Resources, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu : 1.

Dalam memenuhi kebutuhan aktiva untuk kegiatan usahanya, PT. Puri Green Resources mengunakan perusahaan jasa leasing.

2.

Transaksi leasing yang terjadi pada PT.Puri Green Resources tergolong dalam transaksi capital lease menurut PSAK No.30 tentang akuntansi leasing (sewa guna usaha). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam surat kontrak lease pada perusahaan tersebut yang menyatakan adanya hak opsi bagi pihak lessee pada saat berakhirnya masa lease, dimana ketentuan tersebut tergolong dalam salah satu kriteria yang ada pada capital lease.

3.

Pada saat awal perolehan peralatan yang dilease seharusnya perusahaan mencatat dan membukukan harga perolehan aktiva sewa guna usaha berdasarkan nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai tunai hak opsi. Dan pencatatan yang seharusnya dengan mendebetkan peralatan yang dilease dan mengkreditkan kewajiban sewa guna usaha.

4. Pada setiap pembayaran angsuran leasing, perusahaan tersebut harus mengalokasikan pembayaran tersebut antara beban bunga dan angsuran pokok hutang / kewajiban. Dengan mendebetkan kewajiban menurut lease modal serta biaya bunga dan mengkreditkan kas. 5. Akumulasi penyusutan aktiva leasing harus diungkapkan dan disajikan terpisah dengan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Kemudian menyajikannya harus sesuai dengan taksiran umur ekonomis serta diperhatikan kapan aktiva yang disewa guna usahakan tersebut diperoleh.


61

Dengan diakuinya peralatan yang dilease maka akan dimunculkan kewajiban atas peralatan yang dilease tersebut. Dan kewajiban yang dilease tersebut akan berkurang seiring dengan pembayaran angsuran peralatan yang dilease. Daftar Pustaka [1] Kieso, Donald E., Jerry J Weygandt., Terry D. Warfield (2002). Akuntansi Intermediate, Jilid Ketiga, Edisi Kesepuluh. Jakarta: Erlangga. [2] Ikatan Akuntan Indonesia (2009). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. [3] Susilo, Y. Sri, (2000). Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. [4] Smith, Jay M. dan Fred K. Skousen, (1997). Akuntansi intermediate, Edisi kedelapan, Jilid Ketiga. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Analisis Akuntansi Leasing Pada PT. Puri Green Resources Pekanbaru

Recommend Documents