i
ANALISA MANFAAT ASURANSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK TERTANGGUNG
Mastriati Hini HD,S.H.,S.E.,M.H
[email protected]
ABSTRAK Asuransi merupakan memberikan mafaat bagi perusahaan asuransi dalam hal ini penaggung dan tertanggung, ada terdapat hubungan hukum antara penangung dan tertanggung perlu adanya ikatan antara kedua belah pihak dalam hal ini adalah perjanjian. Perjanjian asuransi senantiasa menguntungakan kedua belah pihak sehinga asuransi menberikan manfaat baik bagi penangun maupun tertanggung. Selain itu asuransi juga memberikan perlindungan hukum bagi tertanggung dari rasa aman namun tidak dapat dipungkiri setiap perusahaan tidak lepas dari ancaman pailit. Metode penelitian pada penulisan ini mengunakan metode yuridis normatif. Analisa terhadap bahan hukum dilakukan dengan analisa kualitatif, dimana dengan menerapkan penafsiran dari ketentuan peraturan asuransi, manfaat asuransi bagi tertanggung dan peraturan kepailitan. Dari hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa undang-undang asuransi tersebut memberikan manfaat bagi tertanggung perlindungan hukum jka terjadi risiko yang mungkin terjadi pada tertanggung dengan menunjuk kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit serta penentuan kedudukan hukum tertanggung pemegang polis berdasarkan sifat piutang masing-masing, menjadi kreditur preferen, kreditur konkuren, maupun kreditur sparatis. Kata kunci: asuransi, penangung, tertanggung, polis dan perlindung hukum.
ABSTRACT Insurance is giving mafaat for insurers in this case penaggung and insured, there is no legal relationship between penangung and insured need for ties between the two parties in this case was the agreement. Insurance agreement menguntungakan always two sides so that insurers give more benefits for both penangun and insured. In addition, insurers also provide legal protection to the insured of a sense of security but can not be denied any company can not be separated from the threat of bankruptcy. The research method in this paper using normative juridical method. Analysis of legal materials made with qualitative analysis, by applying the interpretation of the provisions of the insurance, the insurance benefits to the insured and bankruptcy laws. From the results it can be stated that the insurance laws provide benefits to the insured risk occurs jka legal protection that may occur on the insured to appoint a
78
receiver who perform the maintenance and settlement of the bankruptcy estate and the determination of the legal position of the insured policyholder based on the nature of the individual receivable, be a preferred creditor, unsecured creditors, and creditors separatists. Keywords: Insurance, Penangung, Insured, Policy And Legal Line Protectors. dipecat dari pekerjaan dan masih banyak lagi risiko yang mungkin terjadi. Dalam dunia bisnis yang dapat terjadi adalah risiko kerugian akibat keadaan alam, misalkan musibah banjir, kebakaran yang harus ditanggulangi agar tidak terjadi kerugian besar. Untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan dikemudian hari, seperti resiko kehlangan, kebakaran, resiko macetnya pinjaman kredit atau risiko lainnya perlu adanya perusahaan yang bersedia menganggung risiko tersebut. Oleh karena itu penulis bermaksud mengangkat judul analisa manfaat asuransi bagi tertanggung.
1. PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Asuransidi Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh pemerintah hindia belanda. Di Indonesia pengaturan mengenai asuransi baru keluar pada tahun 1976 dalam wujud peraturan pemerintah dengan keluarnya surat menteri keuangan pada waktu itu. Pada tahun 1976 juga keluar surat keputusan menteri nomor 1336/KMK/IV/1976 tentang penetapan besarnya cadangan premi dan biaya oleh perusahaan asuransi di Indonesia.selanjutnya keluar keputusan menteri keuangan nomor 1249/kmk.013/1988 tanggal 20 desember 1988 tentang tata cara pelaksanaan di bidang asuransi kerugian dan nomor 1250/kmk.013/1988 tanggal 20 desember 1988 tentang asuransi, kemudian keluar undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian di Indonesia dan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelengaraan usaha perasuransian. Di Indonesia tidak semua masyarakat telah tersentuh oleh asuransi, bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia belum memanfaatkan asuransi, baik berupa jaminan kecelakaan, kesehatan, kesejahtraan anak maupun asuransi mengenai aset-aset pribadi mereka padahal resiko di masa datang dapat terjadi suatu ketika, misalkan kematian, kecelakaan, kehilangan,
1.2. Permasalahan. Dari latar belakang diatas penulis mengangkat permasalahan 1. Apakah manfaat dari asuransi bagi tetanggung? 2. Apakah risiko yang mungkin timbul dari pertangungan asuransi? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung apabila perusahan asuransi failit? 1.3.Tujuan Penelitian a) Tujuan Peneliian Adapun tujuan penelitian adalah: 1) Untuk menganalisa manfaat asuransi bagi tertanggung. 2) Risiko yang mungkin timbul dari pertangungan asuransi 3) Untuk menganalisa perlindungan hukum bagi
79
tertanggung apabila perusahaan asuransi failit. b) Manfaat Penelitian 1) Manfaat Teoritis; penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengai hukum asuransi dan perlindungan hukum di Indonesia. 2) Manfaat Praktis; penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang bekepentingan yang berhubungan dengan pelaksanaan asuransi dan perlindungan hukum sebagai pihak yang menangung risiko dari tertangung.
selanjutnya disajikan diskriptif dan sistematis1.
secara
2. Tinjauan Pustaka 2.1. Landasan Teori Yang menjadi landasan teori dalam penulisan ini Adalah UndangUndang Nomor 2 tahun 1992 tantang usaha perasuransian di Indonesia dan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1992 Penyelengaraan Perusahaan Perasuransian. 2.2. Pengertian. Asuransi berasal dari bahasa belanda yang disebut dengan assurantie yang terdiri dari kata “assurandeur” yang beraarti penanggung dan “geassureerde” yang berarti tetanggung. Dalam bahasa prancis asuransi disebut “assuance” yang berarti menanggung suatu yang pasti terjadi, berbeda lagi dengan asuransi menurut bahasa latin “assecurare” yang berarti menyakinkan orang sedangkan dalam bahasa inggris disebut “ insurance” yang berarti menangung seseatu yang mungkin dan tidak menungkin terjadi dan “ assurance” yang berarti menanggung suseatu yang pastri terjadi2. Di Indonesia pengertian asuransi terterah dalam undangundang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah sebagai berikut:“ asuransi tau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, denagn mana pihak
1.4 Metodologi Penelitian Metode penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif (legal research). Landasan teoris yang digunakan merupakan undang-undang, normaanorma maupun teori teori yang digunakan merupakan dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan sumber bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Sedangkan untuk teknek pengumpulan data mengunakan kegiatan studi pustaka, catatancatatan hukum, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dimana dengan menerapkan penafsiran dari ketentuan peraturan peraturan asuransi manfaat asusransi dilapangan bagi tertanggung dan peraturan-peraturan kepailitan
1
Zainal Asikin dan Amirudin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 64 2 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT Rajagrafindo Persada, 1999.Hal.292.
80
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerimah premi asuransi, untuk memberikan pengantian kepada tertenggung karena kerugian, kerusakan, kehilangan, keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 3 dipertangungkan. ”
b)
c)
2.3. Prinsip Asuransi Perjanjian asuransi antara perusahaanasuransi dengan nasabah pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sembarangan. Setiap perjanjian dilaksanakan harus mengandung prinsip asuransi, hal itu bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari antara pihak perusahaan asuransi dengan nasabahnya.prinsip asuransi yang dimaksud adalah: a) Insurable interest; merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan, yang diakui secara sah hukum antara tertanggung dan suatu yang dipertangungkan untuk mempertanggungkan dan dapat menimbilkan hak serta kewajiban secara hukum. Hal itu dapat dilihat dari kontrak asuransi yang menyebutkan kepentingan barang yang akan dipertanggungkan. Dengan kata lain pertanggungan
d)
e)
f)
3
Undang-undang no 2 tahun1992 Tentang Usaha Perasuransian Di Indonesia, dalam Kasmir , Hal.292
81
terhadap suatu risiko harus bersasarkan hukum. Utmost Goog Faith, “itikat baek’ setiap kontrak harus didasarkan pada itikat baik antara tertanggung dengan penanggung mengenai semua informasi baik informasi material maupun immaterial. Indemnity; ganti rugi, mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadi kerugian tersebut. Dalam hal ini tidak berlaku kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan pada kerugian yang bersifat keuangan. Proximatecause; pada dasarnya prinsif asuransi harus ada sebab aktif, efesien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa yang berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru yang indevenden. Subrogation; merupakan hak penanggung yang telah menberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami pristiwa kerugian. Artinya ada prinsip pengantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang dideritanya Constribution; penanggung berhak mengajak pihak yang berkepentingan yang sama untuk ikut membayar ganti rugi kepada tertangung meskipun jumlah masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.
kerugian. Asuransi digolongkan: a) Bentuk treaty b) Bentuk fakultative c) Kombinasi keduanya.
2.4. Jenis Asuransi a. Dilihat Dari Segi Fungsi Dilihat dari segi fungsinya asuransi dapat dibedakan menjadi: 1) Asuransi kerugian; adalah asuransi kerugian yang menjalankan usaha jasa untuk menganggulangi suatu risiko atau kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari seuatu peristiwa yang tidak pasti. Contoh asuransi kerugian antara lain: a) Asuransi kebakaran; meliputi peledakan, petir, kecelakaan pesawat terbang. b) Asuransi pengangkutan, meliputi marene hul policy, marene corgo polocy, freingt c) Asuransi aneka; asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangukutan, seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian dan lainnya. 2) Asuransi jiwa; asuransi jiwa merupakan asuransi yang dikaitkan dengan penangulangan jiwa meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, jenis asuransi jiwa: a) Asuransi berjangka b) Asuransi tabungan c) Asuransi seumur hidup d) Anuity contrak asurance 3) Reasuransi; meryupakan perusahaan asuransi yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi
ini
b. Dilihat Dari Segi Kepemilikan Dilihat dari segi pemiliknya asuransi dapat dikelompokkan menjadi: a) Asuransi milik pemerintah; adalah asuransi yang sahamnya sebagian besar atau bahkan 100 persen oleh pemerintah Indonesia. b) Asuransi milik swasta nasional; asuransi yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUSP). c) Asuransi milik perusahaan asing; perusahaan yang beroperasi di Indonesia hanya cabang dari negara lain dan jenis kepemilikannya pun dimiliki 100 persen oleh pihak asing. d) Asuransi milik campuran; merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta dengan pihak asing. 3. 3.1
Pembahasan Manfaat asuransi bagi tertangung Menurut Melisa Puspitasari pada dasarnya asuransi memberi manfaat bagi pihak tetanggung antara lain adalah sebagai beriku4t; 4
Melisa puspita sari(http: manfaat asuransi bagi tertangung, Senin 21 Januari 2013: 13.34)
82
1) Rasa aman dan perlindungan; bagi tetanggung atau nasabah asuransi memberikanan manfaat rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung dakan memberikan rasa aman dari segala risiko yang mungkin dihadapai di kemudian hari oleh seorang tertanggung seandainya risiko tersebut benar-benar terjadi pihak tertanggung ( insured) berhak atas nilai kerugian sebesar polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dengan pemanggung. 2) Pendidtribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, prinsip keadilah hal yang penting dan patut untuk diperhitungkan dalam perjanjian asuransi, untuk menentukan pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar da;am asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidakan akan merugikan keduan belah pihak, biasanya semakin besar nilai pertanggungan semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh tertanggung. 3) Polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit.Polis asuransi dapat berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan premi yang dibayarkan setiap periode
memiliki substansi yang sama denagn tabungan. Pihak penanggung juga mmeperhitungan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonos ( sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak), hanya saja bedanya denagn tabungan tabungan sewaktuwaktu dapat diambil sedangkan asuransi tidak dapat diuangkan sewaktu-waktu sebelum sampai jangka waktu pertangungan. 4) Alat penyebaran risiko, risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung dengan ikut serta sebagai anggota asuransi maka risiko selain ditanggung oleh tertanggung juga ditanggung oleh penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan. 5) Membantu meningkatkan kegiatan usahaInvestasi yang dilakukan oleh investor dibebani dengan risiko kerugian yang diakibatkan oleh berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran, dan lain sebagianya)Sedangkan menurut kasmir, manfaat asuransi dalam buku ban dan lembaga keuangan lainnya sebagi 5 berikut : 1) Memberi rasa aman. 2) Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali. 3) Terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan. 4) Memperoleh penghasislan di masa yang akan datang. 5
Kasmir.,op-cit.,hal. 297
83
5) Memperoleh pengantian akibat kerusakan atau kehilangan. Jika dilihat dari manfaat asuransi menurut Melisa Puspitasari dan menurut kasmir terlihat persamaan meskipun ada maanfaat yang sedikit berbeda namun pada dasarnya kedua pendapat diatas saling melengkapi.
memperoleh keuntungan akibat suatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan atau mati. b) Risiko harta; risiko kehilangan harta apakah dicuti, hilang rusak yang menyebabkan kerugian keuangan. c) Risiko tanggung gugat; yaitu risiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya. Misalkan kelalaian di jalan yang menyebabkan orang lain tertabrak dan harus menganti kerugian tersebut.
3.2
Risiko dalam pertangungan asuransi Pertanggungan asuransi terdapat berbagai risiko yang dihadapi, besar kecilnya suatu risiko merupakan salah satu pertimbangan besarnya premi asuransi yang harus dibayar. Dalam praktiknya risikorisiko yang timbul setiap pemberian usaha pertanggungan asuransi adalah sebagi berikut: 1. Risiko murni; artinya bahwa ada ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian tau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan karena peluang menguntungkan, contoh rumah mungkin terbakar, runtuh, tengelam, atau risiko yang ditimbulkan karena peristiwa diluar kemampuan para pihak (overmacht). Kerugian terjadi atau tidak terjadi sama sekali. 2. Risiko spekulasi; risiko dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau diperoleh keuntungan. Halam hal ini kemungkinan terjadi kerugian dan keuntungan. 3. Risiko individu; risiko individu dibagi tiga tiga macam: a) Risiko pribadi; risiko kemampuanseseorang untuk
3.3
Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Hal TerjadinyaKepailitan Perusahaan Asuransi Dalam hal terjadi kepailitan pada perusahaan asuransi, tertanggung mendapatkan perlindungan hukum dari undangundang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang ( yang selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ( yang selanjutnya disebut UU UP). Perlindungan hukum bagi tertanggung dalam asuransi dimana perusahaan asusransinya mengalami pailit maka perlindungan hukum tersebut bisa diberikan oleh: 1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU. Dalam hal perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, tertanggung diberikan perlindungan hukum berupa
84
oleh pihak pihak6. Dalam hal polis asuransi merupakan bukti utama telah terjadi perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung, dalam polis, seperti dalam Pasal 304 kitab undangundang hukum dagang (KUHD) ditemukan saat muai berlaku dab berakhirnya bahaya bagi di penumpang. Klaim adalah permohonan atau tuntutan pemilik polis terhadap perusahaan asuransi untuk pembayaran sesuai dengan pasalpasal dari sebuah polis7. Kesepakatan yang terjadi diantara para pihak tersebut perlu dibuat dalam suatu bukti tertulis. Polis asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahan asuransinya. Baik, berupa ringkas dan sederhana maupun panjang dan kompleks. Polis asuransi menyatakan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang membuat kontrak. Kurator menurut pasal 201 UU kepailitan dan PKPU, “ setelah berakhir tanggang waktu untuk melihat daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 192 UU Kepailitan dan PKPU, atau dalam hal telah diajukan perlawan setelah putusan perkara perlawanan terbuat diucapkan, wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan.” Merupakan tugas kurator untuk melakukan
penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan seperti yang disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) UU kepailitan dan PKPU.selanjutnya dalan pasal 16 (1) UU kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa semenjak putusan pailit diucapkan, hak debitur pailit menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit diambil alih oleh kurator. Sedangkan dalam pasal 185 (2) UU kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan, dilakukan dengan persetujuan hakim pengawas. 2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU UPPeraturan mengenai asuransi yakni UU UP juga memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung berupa penentuan kedudukan hukum tertanggung dalam hal terjadinya kepailitan terhadap perusahaan asuransi, yang mana dalam hal terjadinya kepailitan, hak pemegang polis mempunyai kedudukanlebih tinggi daripada pihak-pihak lain kecuali dalam hal kewajiban untuk negara, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 20 ayat (2) UU UP menjadi jaminan bahwa pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada kreditur-kreditur lainnya. Pada umumnya dalam menetapkan suatu piutang telah jatuh tempo, dapat dilihat dari perjanjian yang telah disepakati
6
CST Kansil, 1995, Hukum Perusahaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal.50 7 A. Hasymi Ali, 1993, Pengantar Asuransi, Cet. I, Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 55
85
pembagian terhadap harta pailit kepada semua kreditur dalam hal ini tetangung secara sporate dan menurut sifat piutangnya kepada kreditur preferen, konkuren dan kreditur sparatis.
memberikan perlindungan berupa penentuan kedudukan hukum tertanggung pemengang pilis menjadi kreditur preferan, kreditur konkoren maupun kreditur sparatis. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan ooleh tertanggung untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi yang dinyatakann pailit oleh pengadilan niaga adalah dengan mengajukan permohonan pembayaran klaim asuransi kepada kurator, karena dengan adanya pernyataan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan menteri keuangan, segala hak dan kewajiban perusahaan asuransi telah diambil alih oleh kurator.
4. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Asuransi merupakan perjanjian antara tertanggung dengan penanggung dimana penanggung akan membayar sejumlah gantinkerugian yang besarnya sesuai dengan polis asuransinya, dengan demikian manfaat asuransi bagi tertanggung diantaranya untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari mengenai harta bendanya. 2. Risiko dalam asurasi berupa, risiko murni ( biasanya dalam bentuk overmacht/ keadaan diluar kemampuan para pihak), risiko spekulatif ( ada peluang kerugian atau keuntungan dengan spikulasi yang diambilnya. Risiko individu (misalnya sakit, kehilangan, rusak), dan risiko tangung gugat.tabrakan dan lain sebaginya). 3. Dalam hal terjadi kepailitan terhadpa perusahaan asuransi , maka dalam pasal 15 ayat (1) undang-undang kepailitan dan PKPU memberikan perlindungan hukum dengan mengangkat kurator dan hakim pengawas dalam pengadilan yang melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Sedangkan dalam pasal 20 ayat (2) Undang –Undang PU
DAFTAR PUSTAKA Asikin, zainal dan amirudin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hasymi ali, a, 1993 pengantar Hasymi Ali, A, 1993, Pengantar Asuransi, Cet.I, Bumi Aksara, Jakarta
Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Kansil,
86
CST, 1995, Hukum Perusahaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
Muhamad, Abdulkadir, 2002,Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra AdityaAbadi, Bandung.
Negara Republik Indonesia Nomor 3467. Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran
87
