ANALISA HUKUM PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI RIAU
TESIS
Oleh
RONALD ERWANSYAH 087011104/M.Kn
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
ANALISA HUKUM PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI RIAU
TESIS
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh
RONALD ERWANSYAH 087011104/M.Kn
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
Judul Tesis
: ANALISA HUKUM PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI PROPINSI RIAU : RONALD ERWANSYAH : 087011104 : Kenotariatan
Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi
Menyetujui Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum)
Pembimbing
(Dr. Faisal Akbar Nasution, SH, MHum)
Ketua Program Studi,
(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)
Pembimbing
(Dr. Bastari, MM)
Dekan,
(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)
Tanggal lulus : 14 Juni 2012
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
Telah diuji pada Tanggal : 14 Juni 2012
PANITIA PENGUJI TESIS Ketua
: Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum
Anggota
: 1. Dr. Faisal Akbar Nasution, SH, MHum 2. Dr. Bastari, MM 3. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN 4. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: RONALD ERWANSYAH
Nim
: 087011104
Program Studi
: Magister Kenotariatan FH USU
Judul Tesis
: ANALISA HUKUM PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI PROPINSI RIAU
Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.
Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.
Medan, Yang membuat Pernyataan
Nama : RONALD ERWANSYAH Nim : 087011104
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
ABSTRAK Pajak Air Bawah Tanah dan Air permukaan merupakan pajak yang sangat prospektif di masa mendatang. Pengambilan air tanah dapat dilakukan secara tertutup sehingga cenderung membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dalam pemanfaatan air tanah. Sebagai salah satu objek pajak daerah di Propinsi Riau, tidak lepas dari permasalahan dalam penyelenggaraan kewenangan pemungutannya setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 tahun 2009. Hal inilah yang mendorong untuk mengetahui kewenangan pemungutan pajak pengambilan aan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dan juga kontribusi pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan pada Pemerintah Propinsi Riau setalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Meneliti masalah tersebut diatas, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara kesatuan oleh CF Strong, dimana negara-negara dengan bentuk negara kesatuan (unitary state, ditinjau dari sudut pembagian kewenangan, terdapat dua kewenangan/urusan pemerintah yakni yang tersentralisasi dan kewenangan/urusan pemerintah yang didesentralisasikan. Penelitian dilakukan dengan memakai metode pendekatan yuridis normative yang mengutamakan untuk melihat dan mempelajari peraturan perUndang-Undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa setelah berlakunya undang-undang Nomor 28 tarhun 2009, kewenangan Pemungutan Pajak Air Permukaan sebagai Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Air Tanah sebagai Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Namun. Kedua jenis pajak ini masih di pungut oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002. Kontribusinya terhadap PAD masih rendah. Hal ini disebabkan masih kurang efektifnya kinerja Dispenda dalam mengelola kegiatan pemungutan, sehingga tidak tercapainya target pemungutan Pajak Air Bawah dan Air Permukaan yang ditetapkan. Kendala-kendala yqrg terjadi dalam Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah dan Air permukaan adalah sepanjang tidak ada peraturan hukum untuk melakukan pemungutan atau penarikan pajak, maka target PAD akan sulit tercapai. Serta masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang disebabkan kurangnya informasi dan sosialisasi dari aparat pelaksana pemungutan. Dari hasil penelitian diatas dapat diberikan saran antara lain agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota segera mengeluarkan peraturan-peraturan yang terkait dengan Pemungutan Pajak Air Bawah tanah dan Air Permukaan serta peraturan-peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Walikota/Bupati, lebih giat lagi dalam menggali potensi dari Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Serta melakukan sosialisasi penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar tercipta suatu kesadaran hukum pada masyarakat.
Kata kunci : Air Bawah Tanah, Air Permukaan, P3ABTAP
i
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
ABSTRACT
Underground and surface water tax is a very prospective tax in the future. The taking of underground water can be closely done that it tends to provide opportunity to the community members to violate the existing regulation of legislation in utilizing underground water. As one of the objects of local taxes in Riau province, it is not separated from the problems existing in the administration of tax collection authority after the issuance of Law No.28/2009. The purpose of this study was to find out the tax collection authority and tax contribution of the taking and utilizing underground and surface water to locally generated revenue and the constraints and attempts done to solve the problems related to the tax collection for the taking and utilizing underground and surface water in Riau province after the issuance of Law No.28/2009. The theory used in this study was the theory of unitary state developed by CF Strong in which there are two kinds of government authorities/business – centralized and decentralized authorities. This study was also done with normative juridical approach to especially look at and study the regulation of legislation related to the problem studied in this study. The result of this study showed that after the enactment of Law No.28/2009, the tax collection authority of surface water was determined as the provincial tax and that of underground water as city/district tax. But these two kinds of taxes are still collected by the Provincial Government of Riau based on Provincial Regulation No.16/2002. Its contribution to the originally generated revenue is still low due to the less-effective performance of Dispenda (Local Revenue Service) staff that the target set through the collection of underground and surface water taxes is not achieved. The constraints faced in collecting underground and surface water taxes are that if there is no legal regulation of tax collection, the target of originally generated revenue will be hard to achieve and the knowledge and understanding of community members about underground and surface water taxes are still low due to less information and socialization performed by the tax collectors. It is suggested that the District/City government should immediately issue the regulations related to the collection of underground and surface water taxes as well as their regulations of implementation such as the City Mayor/Head of District Regulations and the government should be more active in digging the underground and surface water tax potentials and socialize the extensions to the community members that they can be aware of law.
Keywords; Underground Water, Surface water, P3ABTAP
ii
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
KATA PENGANTAR
Bismillaahirrahmaanirrahiim Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan lahir batin kepada penulis sehingga dapat menjalani dan menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan inilah, penulis membuat suatu karya ilmiah yang berjudul “Analisis Hukum Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Propinsi Riau” Juga tidak lupa Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah SAW yang selalu menjadi suri tauladan dan yang syafa'atnya selalu diharapkan seluruh umatnya. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan penghargaan dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada: 1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A(K), atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum., atas kesempatan bagi penulis menjadi mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN., atas segala dedikasi dan pengarahan serta masukan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
iii
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
4. Terimakasih yang sedalam-dalamya dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum., selaku Ketua Komisi Pembimbing, dan Dr. Faisal Akbar, SH, M.Hum, serta Dr. Bastari, MM, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, ide dan motivasi yang terbaik serta kritik dan saran yang konstruktif demi tercapainya hasil yang terbaik dalam penulisan tesis ini; 5. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN., dan Dr. T. Keizerina Devi. A, SH, CN, MHum selaku dosen penguji yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan serta masukan maupun saran terhadap penyempurnaan penulisan tesis ini. 6. Seluruh staf pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi dalam setiap perkuliahan kepada penulis; 7. Kedua orangtua, ayahku H. Edy Masdar, atas perhatian dan jerih payahnya selama ini dan ibundaku tersayang, Hj. Dermawan Harahap, yang telah membesarkan, merawat serta tiada hentinya selalu mencurahkan kasih sayang, nasehat, motivasi dan perhatiannya kepadaku, sehingga dapat menyelesaikan semua studiku dengan baik, dan kepada mertuaku H. Azhan Miraza dan Hj. Asforia yang ikut serta dalam mendukung dalam menyelesaikan perkuliahan ini. 8. Istriku yang tercinta dr. Selly Oktaria Miraza beserta buah hatiku tercinta Shaffya Muazhara yang selalu mendukung dan memberi motivasi dalam menyelesaikan studiku dengan baik dan buat adikku M. Arif, SE beserta istri adikku Mira Sabrina Miraza, SH, Kakakku Azflora Miraza, kakakku Hj. Fitry Enny, SH, Sp.N, beserta suami, abangku H. Ir. Adi Muchsin beserta istri Hj. dr. Amira Permata Sari Tarigan, Sp.P, abangku H. Lolly Andriawan, SE beserta istri Lestarina Pintoro, S.Sos, kepada Uwakku H. Hafzan Kasim SH beserta Istri Hj. Muhaida Hrp, Dra. Sumbangsih Hrp beserta Suami.
iv
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan, Herry Azwar Anas, Yulizar Andythia, Richardo
Simanjuntak,
Oky
Ardiansyah,
Budi
Haryprima,
Jupri
Tambunan, (alm) Doni Perhimpunan Hrp, Muspa, Kak Sere, Ade, Tony, Rio, Mighdad, Jumala dan Dermawan, semoga setelah selesainya studi ini persahabatan kita bisa tetap terjalin meskipun kita tidak bersama-sama lagi. 10. Seluruh staf pegawai di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Bu Fat, Winda, Sari, Lisa, Afni, Bang Aldi, Ken, Rizal dan Hendri. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segaa kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan tangan terbuka demi kebaikan dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya. Semoga tesis ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya.
Medan, Juni 2012 Penulis
RONALD ERWANSYAH
v
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I.
DATA PRIBADI Nama Lengkap
: RONALD ERWANSYAH
Tempa/Tanggal Lahir
: Pekan Baru/20 Desember 1980
Kewarganegaraan
: Indonesia
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Agama
: Islam
Alamat
: Jln. Bunga Melur No. 123 Medan
II. KELUARGA Nama Ayah
: H. EDDY MASDAR
Nama Ibu
: HJ. DERMAWAN
Nama Istri
: Dr. SELLY OKTARIA MIRAZA
Nama Anak
: SHAFFIYA MUAZHARA
III. PENDIDIKAN SD
: Tahun 1987 s/d 1993 SD Negeri 004 Dumai
SMP
: Tahun 1993 s/d 1996 SMPN 1 Dumai
SMA
: Tahun 1996 s/d 1999 SMUN 2 Dumai
Perguruan Tinggi/S1
: Tahun 1999/2004
Perguruan Tinggi/S2
: Tahun 2008/2012 Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan
vi
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
DAFTAR ISI
Halaman ABSTRAK ....................................................................................................
i
ABSTRACT ...................................................................................................
ii
KATA PENGANTAR .................................................................................
iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ...................................................................
vi
DAFTAR ISI................................................................................................. vii BAB I
PENDAHULUAN......................................................................
1
A. Latar Belakang .....................................................................
1
B. Perumusan Masalah .............................................................
6
C. Tujuan Penelitian .................................................................
7
D. Manfaat Penelitian ...............................................................
7
E. Keaslian Penelitian...............................................................
8
F. Kerangka Tiori dan Konsepsi...............................................
8
1.
Kerangka Teori .............................................................
8
2.
Konsepsi........................................................................ 16
G. Metode Penelitian................................................................. 17
BAB II
1.
Sifat dan Jenis Penelitian .............................................. 17
2.
Teknik Pengumpulan Data............................................ 18
3.
Bahan Data.................................................................... 18
4.
Alat Pengumpulan Data ................................................ 19
5.
Analisis Data ................................................................. 20
KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK PERMUKAAN DAN PAJAK AIR BAWAH TANAH BERDASARKAN UU NO 28 TAHUN 2009........................... 21 A. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah ............................ 21 B. Pelaksanaan Pemungutan Pengambilan dan Pemanfaatan Pajak Air Permukaan Dan Air Bawah Tanah ...................... 37
vii
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
C. Sistem Pengenaan Tarif Pajak Daerah dan Pelaksanaannya 52 BAB III
KONTRIBUSI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI RIAU.................................................... 62 A. Sistem Pemungutan Pajak Daerah di Propinsi Riau ............ 62 B. Jumlah Pajak Daerah Sebagai Acuan PAD Pemerintah Propinsi Riau........................................................................ 70 C. Kontribusi Pajak Air Permukaaan dan Pajak Air bawah Tanah Terhadap PAD Propinsi Riau.................................... 82
BAB IV
KENDALA DAN UPAYA MENGATASI KENDALA DALAM PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN PAJAK AIR PERMUKAAN DAN AIR BAWAH TANAH DI PROPINSI RIAU ................................................................. 91 A. Kendala-Kendala Yang ada Dalam Pengambilan Dan Pemanfaatan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Propinsi Riau.................................................................... 91 B. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pengambilan dan Pemanfaatan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Provinsi Riau.................................................................... 98
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN ................................................. 102 A. Kesimpulan .......................................................................... 102 B. Saran..................................................................................... 103
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 105
viii
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
