ANALISA Bank dan Lembaga Keuangan II “SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI) dan Real Time Gross Settlement (RTGS)”
Disusun oleh : Candy Gloria (2121 0516)
Kelas: SMAK 04-05 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma 2012
SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI) dan Real Time Gross Settlement (RTGS)
Kliring adalah suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, tujuannya agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Lalu lintas pembayaran giral adalah suatu proses kegiatan bayar membayar dengan warkat atau nota kliring, yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan diantara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan. Pengertian dari giral adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Sejak tahun 2000, Bank Indonesia memperkenalkan kepada stakeholder yakni perbankan nasional apa yang disebut real time gross settlement (RTGS). BI-RTGS merupakan proses penyelesaian akhir transaksi (settlement) pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time. Melalui mekanisme BI-RTGS ini rekening peserta dapat didebit dan dikredit berkalikali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Dalam perkembangannya, sistem pembayaran yang merupakan salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan telah berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang semula cash based menjadi non-cash based. Selanjutnya, non-cash based instrument ini telah menjadi sedemikian canggih sehingga tidak lagi berbasis kertas (paper based) melainkan telah berevolusi ke bentuk paperless. Sudah barang tentu alat pembayaran yang paperless membutuhkan infrastruktur teknologi tinggi dan juga suatu legal regime yang berbeda dari alat pembayaran yang berbasis kertas. Evolusi alat pembayaran dalam bentuk paperless diadopsi oleh Bank Indonesia dengan penerapan Sistem Kliring Nasional (SKN) yang secara signifikan telah mengubah penggunaan warkat transfer (nota kredit) menjadi alat pembayaran elektronik (paperless). Hal ini merupakan kelanjutan dari pengembangan alat pembayaran elektronik yang telah lebih dahulu diterapkan oleh Bank Indonesia melalui sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BIRTGS) sejak tahun 2000. Bahkan untuk kalangan perbankan, evolusi alat pembayaran dalam bentuk paperless ini telah mulai berkembang jauh sebelum tahun 2000. Berhubungan dengan berkembangnya alat pembayaran, volume dan nilai transaksi melalui alat pembayaran non-tunai baik dalam bentuk paper-based, card-based maupun elektronik lainnya dari tahun ke tahun juga hampir selalu menunjukkan trend peningkatan. Tahun 2008 peningkatan yang cukup signifikan terlihat dari transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK), khususnya kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit. Di sisi alat pembayaran elektronik, peningkatan volume terlihat dalam pembayaran antar bank melalui sistem BI-RTGS.
Sementara itu, penggunaan alat pembayaran berbasis warkat (paper based) juga menunjukkan peningkatan meskipun dalam jumlah yang kecil. Peningkatan transaksi yang melibatkan pembayaran dengan bank mengakibatkan semakin banyaknya transaksi giral antar bank. Bank sebagai lembaga keuangan penyelenggaraan transaksi giral harus menyediakan kemudahan dalam penyelenggaraan transaksi giral. Untuk itulah kliring menjadi salah satu sarana dalam menyelesaikan transaksi giral. Kliring merupakan transaksi lalu lintas pembayaran yang dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian utang piutang antar bank yang timbul dari transaksi giral. Lalu lintas pembayaran giral ini adalah suatu proses kegiatan bayar membayar dengan warkat kliring, yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan diantara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang BI, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, kepada Bank Indonesia diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana, serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Kewenangan penyelenggaraan kliring oleh Bank Indonesia diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang BI, yaitu : (1) Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa sistem kliring nasional Bank Indonesia diselenggarakan oleh penyelenggara kliring nasional danpenyelenggara kliring lokal. Sepanjang 2008, aktivitas transfer elektronik yang diproses oleh Bank Indonesia mencapai nilai Rp44,8 ribu triliun dengan volume sebesar 53,3 juta transaksi atau rata-rata harian nilai dan volumenya mencapai Rp188,3 triliun dan 223,9 ribu transaksi. Nilai dan volume penggunaan transfer elektronik meningkat sebesar 15,6% dan 5,0% jika dibandingkan dengan aktivitas tahun 2007. Sebagaimana diketahui, sebelum settlement melalui RTGS diperkenalkan ke publik, ada settlement lain yang lazim dipakai yakni melalui sistem kliring. Metode yang dipakai sistem kliring berbeda jauh dengan RTGS. Sistem kliring ini menggunakan metode net settlement dalam rangka penyelesaian akhir. Net settlement adalah adalah proses penyelesaian akhir transaksitransaksi pembayaran yang dilakukan pada akhir suatu periode dengan melakukan apa yang disebut off-setting antara kewajiban-kewajiban pembayaran dengan hak-hak penerimaan. Dengan demikian akan hanya ada 1 (satu) hak atau kewajiban yang akan diselesaikan untuk masing-masing rekening bank. Perlu diketahui bahwa sistem kliring juga memiliki risiko. Risiko yang dimaksud adalah jika pada akhir hari, suatu bank mengalami kekalahan kliring dalam jumlah yang cukup besar, sampai melampaui saldo rekening di BI, maka saldo bank itu menjadi negatif atau overdraft. Bila Bank mengalami saldo negatif dalam jumlah yang relatif besar, hal ini akan berpotensi menyulitkan BI terlebih jika Bank tersebut tidak mampu menutup overdraft pada keesokan
harinya. Berbeda dengan sistem RTGS yang mana metode gross settlement dari setiap transaksi diperhitungkan secara individual. Indonesia menempati peringkat ke delapan di Asia dan ke tiga puluh di dunia sebagai negara yang mengaplikasikan RTGS. Saat ini aplikasi sistem BI-RTGS sudah berjalan di semua Kantor Bank Indonesia (KBI) di seluruh Indonesia. Sampai dengan saat ini, terdapat 148 peserta BIRTGS yang terdiri atas 125 Bank konvensional, 21 Bank syariah/UUS dan dua peserta Nonbank. SKNBI adalah Sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring Debet dan Kliring Kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Sistem ini ada karena Bank Indonesia merasa perlu dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kliring melalui pengembangan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1. Transfer Kredit Tanpa Warkat 2. Kliring Kredit Nasional 3. Kliring Debet 4. Manajemen Risiko dan Perlindungan Konsumen
Yang dimaksud dengan kliring debet adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debet. Sedangkan kliring kredit adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer kredit. Warkat yang dapat dikliringkan diantaranya cek bank lain, bilyet giro bank lain, surat perintah bayar lain, dan penerbitan wesel. SKNBI memiliki beberapa manfaat baik bagi Bank Indonesia maupun bagi Bank lain, seperti: 1. Bagi Bank Indonesia � Efisiensi waktu dan biaya � Jangkauan transfer antar bank yang lebih luas � Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring. 2. Bagi Bank Lain � Efisiensi biaya operasional bank � Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah
Referensi Meta Data dari Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.
http://www.bi.go.id Peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/52/DASP. Tinjuana Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sabagai pengatur Arus pembayaran Uang Giral Oleh: Wulan Anggraeni Zega.
