Amdal dalam sistem hukum pertambangan M. Daud Silalahi Universitas Padjadjaran
Pendahuluan • Keterkaitan AMDAL (UULH-97) dg hukum pertambangan dan hukum sektor menimbulkan masalah hukum yang rumit (isu antar tatahukum, antar sektor, dsb) • Masalah AMDAL dlm sistem perizinan pertambangan (KP, PKP2B,Kontrak Karya dan PMA) berdasarkan UU 11/67 terkait dg ICSID • Kelayakan teknis pertambangan dlm pelaksanan RKL & RPL(AMDAL) diperlihatkan project cycle • Penaatan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan AMDAL dilakukan berdasarkan asas subsidiaritas & yurisdiksi utama keahlian
Amdal sbg model analisis • Amdal sbg metode identifikasi, prediksi, interpretasi dan mengkomunikasikan pengaruh suatu proyek thd lingkungan (model analisis); • Layak lingkungan bagian dr studi kelayakan teknis dan ekonomi (cost-benefit analysis) • Alat bantu proses pengambilan kpts sbg prasyarat suatu izin kegiatan (rekomendasi) • Sebagai metode penelitian tunduk pada prinsip dan prosedur ilmiah (scientific verification)
AMDAL dalam sistem hukum lingkungan • Bagian dari konsep pembangunan (ps.1/3 UULH-97) ---sustainable development • Meningkatkan kualitas keputusan ttg izin kegiatan (ekonomi, sosial dan lingkungan) • Kajian secara lebih rinci dampak besar dan penting thd LH (ref. cost-benefit analysis) • Pedoman Teknis kriteria dan prosedur penyusunan AMDAL bagi pertambangan • Penilaian Komisi AMDAL sbg rekomendasi dlm keputusan ttg layak LH dan kpts izin kegiatan
SKMNLH TTG KELAYAKAN AMDAL • Instansi yang bertanggung jawab menerbitkan kpts kelayakan LH suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian ADL, RKL & RPL setelah/ berdasarkan penilaian Komisi AMDAL (transformasi AMDAL ke dlm hukum) • Kpts wajib mencantumkan dasar pertimbangan dikeluarkannya kpts, disertai saran, pendapat dan tanggapan dr masyarakat (ps.19/3 PP-99) • Tdk memberikan keputusan dlm jangka waktu 75 hari dianggap layak lingkungan (ps.20? • Catatan: menjadi masalah sebagai studi kelayakan yd dpt menimbulkan potensi ketidak pastian layak lh, apabila tdk ada jawaban tegas
AMDAL dlm Project cycle • proses penapisan (screening) dan pelingkupan (scoping) para meter kunci dalam proses AMDAL (UULH) • Sistem izin memperhatikan (a) rencana tataruang, (b) peran serta masyarakat dan (c) mekanisme konsultatif dengan instansi terkait sebelum kegiatan dilakukan • dokumen AMDAL: (a) Kerangka Acuan (KA), (b) Analisis dampak Lingkungan (ADL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)(gbr terlampir) • dokumen AMDAL dapat digunakan sebagai alat bukti sengketa hukum lingkungan (scientific verification) • posisi hukum RKL dan RPL yang mempunyai dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan dalam penerapan hukumnya (Sistem pengelolaan lingkungan)
Project Cycle EIA Inputs, adopted from ADB Detailed assessment of significant impacts, identification of mitigation needs, input to cost/benefit analysis
Pre-feasibility Site selection, env'tal screening, initial assessment, scoping of significant issues
Feasibility
Detailed design of mitigation measures
Design & Engineering
Project Concept
Monitoring & evaluation
Implementation of mitigation measures & environmental management strategy
Implementation
Monitoring and post-auditing, lessons for future projects
SISTEM PERIJINAN DG AMDAL Rencana Kegiatan (RK) Non - AMDAL
AMDAL KA ADL
UPL - UKL RKL - RPL IZIN Operasional Kegiatan
AMDAL dlm hukum pertambangan
• pelaksanaan izin pertambangan (KP, PKP2B, Kontrak Karya, dan PMA tunduk pada aspek-aspek hk lingkungan nasional dan internasional) • studi kelayakan (a) aspek teknis, (b) aspek K3, (c) aspek lingkungan, (d) aspek ekonomi, (e) aspek sosial-budaya, (f) aspek pasca-tambang, (g) aspek lainnya • pengertian hukum tentang pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
Pengertian pencemaran/perusakan lingkungan hidup • Pencemaran lh =masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya • Perusakan lh =tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan • Pengertian dapat dipulihkan atau tidak dapat dipulihkan
Tantangan dlm sistem perizinan • Paket kebijakan investasi di bidang pertambangan, umumnya masih bersifat eksploitatif secara konvensional • sistem perizinan (KP, KK, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B dan PMA) akan membawa masalah hukum pertambangan dan lingkungan yang luas (UULH v. UU Sekt) • UULH memperkuat rejim hukum publik
Tantangan (lanjutan) • Implikasi keterkaitan UU no. 24/1992 Penataan Ruang & UU no. 32 tahun 2004 di daerah terhadap Perda RTRW • Implikasi konvensi-konvensi internasional di bidang lingkungan (LOS-82, UU no. 5/94 tentang CBD, WTO bid. Pertanian) • UU no. 11/67 dalam perspektif UU Energi dan SD Mineral thd industri & peningkatan kualitas SDM
Desentralisasi keputusan izin sebagai peluang baru • Otonomi Daerah (UU no.32/2004) dg UUPR-92 (RTR) memberikan penguatan hukum thd pengaturan peruntukan kawasan, termask KP (KK, PKP2B, PMA), sesuai dg kondisi daerah • Tantangan baru DPRD menyusun Perda • Meningkatkan kapasitas aparat Pemda dan kapasitas berperan serta masyarakat (CD) • Pengembangan Kelompok Akhli/tim asistensi teknis & penyusunan Rancangan Perda
Ketentuan peralihan • Penyesuaian terhadap ketentuan baru dilakukan sesuai dengan hukum antar waktu (asas kepastian hukum) • Pasal49 UULH-97 mengatur bahwa terhadap setiap usaha/kegiatan yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan UU ini (pengaruh iptek pd RKL) • UU No.41/99 tentang Kehutanan, yang tidak memiliki ketentuan peralihan menimbulkan kasus antar tatahukum sehingga dibawa ke Mahkamah Konstitus
Kadaluarsa dok AMDAL • pasal 24 PP-AMDAL 27/99 keharusan mengajukan AMDAL baru dg keputusan: (a) AMDAL yang telah disetujui sebelumnya dapat disetujui kembali tanpa perubahan, (b) wajib membuat AMDAL baru sesuai dengan PP ini. • kriteria penolakan (ps.22 PP AMDAL) (1) dampak besar dan penting negatif yang akan ditimbulkan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, (2) biaya penaggulangan dampak besar dan penting negatif lebih besar dari pada manfaat
AMDAL dalam sistem penegakan hukum lingkungan • sistem hukum lingkungan dlm hukum sektor dan Perda (pelaksanaan AMDAL) • RKL & RPL dalam proses AMDAL sebagai mekanisme pemantauan ketaatan di daerah (compliance point & monitoring); • RKL & RPL sebagai dasar pemberian kualifikasi dalam penilaian Proper/KLH • Asas subsidiaritas dlm proses penyidikan
Masalah penetapan Titik Penaatan (compliance point) • Titik Penaatan dlm sistem hukum pertambangan (KP,PKP2B,KK,&PMA) • Asas primary jurisdiction (jurisdiksi utama pd instansi teknis pemberi izin kegiatan) • Penetapan daerah tailing di kawasan pertambangan terkait dg Perda RTRW • RKL & RPL dlm perspektif Perda (RTRW, TGT, RENSTRA Pembangunan Daerah)
AUDIT LINGKUNGAN 1. Suatu proses evaluasi yg dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan utk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yg ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yg bersangkutan 2. Audit ketaatan (Compliance audit) & Audit pengelolaan (management audit) (ps.28,29 UULH) 3. Audit lingkungan sebagai instrumen sukarela, bagaimana kaitannya dg Proper?
REVIEW AND IMPROVMENT • Suatu organisasi yg meninjau dan melakukan perbaikan secara terus-menerus (continuously improvement) sistem pengelolaan LH • Peninjauan dilakukan berdasarkan tujuan, sasaran, dan kinerja lingkungan (memaksimalkan efisiensi) • Menemukan sistem audit lingkungan, evaluasi efektivitasnya, kesesuaian dg kebijakan LH, perubahan per-uu-an, perubahan ekspektasi, iptek, pengalaman, pasar, laporan dan komunikasi utk perbaikan sistem • Proses ini merupakan transformasi persyaratan hukum ke dlm standarisasi teknis dan ilmiah • Isu: AMDAL sbg stick (hard law) bagi regulator dan Audit lingkungan utk meningkatkan efisiensi
Penutup • AMDAL (UULH) merupakan bagian dari sistem perizinan kegiatan yang diatur UU Sektor (kelayakan lingkungan) • sistem perizinannya.(KP, PKP2B, KK dan PMA) terkait dg tehnik pertambangan memiliki yurisdiksi utama hukum pertambangan (primary jurisdiction) • sistem penaatan dan penegakan hukumnya (asas subsidiaritas), yang mengutamakan HAN, hukum perdata dan ADR, sebelum tindak pidana lingkungan • keterpaduan, penyidik dengan instansi teknis (yang memberikan izin kegiatan) dan ahli terkait • Penaatan dan penegakan hukum lingkungan (termasuk AMDAL) tunduk pada hukum lingkungan pada titik penaatan sistem pengelolaan lingkungan (UULH)
