AMANDEMEN PERATURAN ORGANISASI PEMERINTAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG MASA PENGENALAN AKADEMIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dengan : (1) MPA (Masa Pengenalan Akademik) adalah kegiatan dan acara penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi dalam rangka memperkenalkan Universitas Negeri Jakarta sebagai institusi ilmiah dan masyarakat yang khas dalam pengelolaannya. (2) Perangkat MPA adalah unsur yang ada pada MPA dari kalangan mahasiswa yang terdiri dari panitia, peserta, dan TIPE MPA UNJ yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. (3) Ketua MPA merupakan alat kelengkapan MPA dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif di dalam pengambilan keputusan. (4) Panitia MPA adalah penyelenggara yang terdiri dari unsur mahasiswa sebagai pelaku utama dan dosen yang berwenang dan bertanggung jawab mempersiapkan, melaksanakan kegiatan MPA di UNJ yang ditandai dengan tanda pengenal yang jelas mulai tingkat universitas hingga tingkat jurusan. (5) Peserta adalah seluruh mahasiswa baru yang diketahui oleh panitia dan atas kesadaran mahasiswa sendiri akan pentingnya mengikuti MPA. (6) TIPE MPA UNJ (Tim Pengawas dan Evaluasi Masa Pengenalan Akademik Universitas Negeri Jakarata) adalah unsur MPA yang fungsi utamanya mengawasi penyelenggaraan MPA agar sesuai dengan tujuan MPA yang beranggotakan dari legislatif Universitas, Fakultas, dan Jurusan. (7) MOU MPA UNJ adalah kesepakatan bersama antara TIPE MPA UNJ dan seluruh Panitia MPA yang mengatur jalannya MPA UNJ, dan bersifat mengikat. (8) Atribut adalah tanda-tanda pengenal yang dikenakan perangkat MPA selama kegiatan berlangsung. (9) Aturan adalah ketentuan-ketentuan yang berisi tentang hak, kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh perangkat MPA. (10) Sanksi adalah hukuman yang ditujukan kepada perangkat MPA sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan-aturan MPA. Pasal 2 Secara umum MPA UNJ bertujuan untuk memperkenalkan Perguruan Tinggi khususnya Universitas Negeri Jakarta sebagai institusi ilmiah dan masyarakat ilmiah, kepada mahasiswa baru agar dapat melaksanakan 1 fungsinya sebagai mahasiswa secara optimal.#
Pasal 3 Pelanggaran terhadap peraturan ini yang bersifat pidana yang berlaku di negara Indonesia menjadi ketentuan yang berlaku pada MPA UNJ ini dan akan diserahkan kepada pihak berwajib dengan mempertimbangkan masukan dari dekanat dan rektorat yang mengacu pada peraturan UNJ tentang tata-tertib kehidupan kampus UNJ. BAB II TATA-TERTIB PESERTA MPA Pasal 4 Setiap peserta berkewajiban mengikuti semua ketentuan atribut, kehadiran, acara, dan ketentuan lain yang ditetapkan Panitia MPA.
1
MPA UNJ dibagi atas MPA Universitas, MPA Fakultas, dan MPA Jurusan.
Pasal 5 Hak peserta MPA adalah: 1. Mendapat dan/atau melakukan pembelaan terhadap dirinya maupun peserta lain atas pelanggaran yang dilakukan panitia MPA yang dijadikan pertimbangan dalam pemberian sanksi. 2. Mendapat perlakuan adil dan manusiawi. 3. Melaporkan setiap tindakan panitia MPA kepada TIPE MPA UNJ tanpa persetujuan panitia MPA apabila 2 terjadi pelanggaran yang dilakukan panitia MPA.# Pasal 6 Kategori pelanggaran peserta MPA adalah : 1. Terlambat datang; 2. Kesalahan dalam atribut; 3. Berkata-kata yang bersifat tidak sopan, kotor, menghina, dan/atau merendahkan orang lain (Peserta MPA, Panitia MPA, TIPE MPA UNJ, dll); 4. Merokok dan/atau membawa rokok, meminum minuman beralkohol dan/atau membawa minuman 3 beralkohol, membawa dan/atau menggunakan NAPZA selama MPA;# 5. Melakukan tindak kekerasan terhadap peserta MPA, Panitia MPA, serta TIPE MPA UNJ. 6. Melakukan tindakan pidana dan asusila; 7. Melakukan pelecehan terhadap institusi dalam hal apapun baik lisan maupun tulisan dalam media elektronik dan non elektronik; 8. Tidak mengikuti jalannya acara MPA tanpa alasan yang jelas.
BAB III MEKANISME PENERAPAN SANKSI PESERTA MPA Pasal 7 Sanksi yang diperkenakan dikenakan kepada peserta MPA adalah sanksi berupa teguran secara lisan maupun 4 tulisan, fisik atau pemberian tugas yang masih dalam batas kewajaran.# Pasal 8 (1) Sanksi yang dikenakan ke peserta MPA dapat dilakukan apabila peserta melanggar hal yang telah disebutkan pada pasal 6. (2) Apabila terjadi pelanggaran diluar ketentuan yang disebutkan pada pasal 6, maka panitia MPA wajib melapor kepada TIPE MPA UNJ, dan kemudian di tindak lanjuti oleh TIPE MPA UNJ. (3) Apabila ketentuan pada Pasal 8 Ayat (2) tidak dilaksanakan dan tidak berjalan semestinya, maka TIPE MPA UNJ berhak melakukan tindakkan sesuai dengan ketentuan mekanisme pengawasan TIPE MPA UNJ tanpa persetujuan dan intervensi dari pihak manapun. (4) Panitia MPA tidak diperbolehkan memberikan sanksi fisik kepada peserta MPA yang berada dalam kondisi sakit. BAB IV KETUA MPA Pasal 9 (1) Dalam menyelenggarakan MPA, diperlukan Ketua MPA untuk kelancaran acara. (2) Ketua MPA merupakan alat kelengkapan MPA dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif di dalam pengambilan keputusan. (3) Pemilihan Ketua MPA diserahkan kepada internal OPMAWA UNJ, dengan syarat dan ketentuan ketua MPA 2
Mekanisme pelaporan tindakan panitia MPA kepada TIPE diatur lebih lanjut oleh Divisi Pengawasan Penindakan dan Evaluasi (PPE TIPE MPA); dapat melalui media sosial atau cp. 3 Batas wilayah diatur dalam MOU masing – masing. 4 Untuk sanksi fisik disesuaikan dengan MOU MPA masing – masing sesuai tingkatannya, mengacu pada MOU MPA UNJ (Pusat); tidak diperkenankan memberikan sanksi yang bersifat pungli / pengumpulan uang dan / atau barang / sumbangan / denda atau sebutan lainnya.
mengacu pada peraturan ini dan diverivikasi oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ. (4) Setelah ketua MPA terbentuk, Lembaga Eksekutif Mahasiswa UNJ wajib menyerahkan surat keputusan ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UNJ tentang ketua MPA tersebut kepada Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme verifikasi data syarat dan ketentuan ketua MPA diatur dengan keputusan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ. Pasal 10 Syarat dan ketentuan Ketua MPA (Pusat) sebagai berikut : 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME 2. Mampu menjalankan amanah dengan baik 3. Telah Mengikuti MPA. 4. Merupakan pengurus ORMAWA UNJ yang telah sah, dibuktikan dengan surat keterangan dari ORMAWA UNJ yang bersangkutan yang ditanda tangani oleh: a. Ketua ORMAWA UNJ yang sedang menjabat saat ini. b. Birokrat UNJ. 5. Menjabat aktif minimal 1 tahun kepengurusan dan berpengalaman sebagai pengurus ORMAWA dibuktikan dengan surat keterangan dari ORMAWA UNJ yang bersangkutan yang ditanda tangani oleh : a. Ketua ORMAWA UNJ yang sedang menjabat saat ini. b. Birokrat UNJ. 6. Mengikuti pengaderan di organisasinya masing-masing, dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan telah mengikuti pengaderan pada organisasinya masing-masing yang ditanda tangani oleh : a. Ketua ORMAWA UNJ yang sedang menjabat saat ini. b. Ketua Departemen/biro yang berwenang dalam kaderisasi ORMAWA UNJ yang bersangkutan yang menjabat saat ini. c. Birokrat UNJ. 7. Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap universitas. Pasal 11 Syarat dan ketentuan Ketua MPA Fakultas sebagai berikut : 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME 2. Mampu menjalankan amanah dengan baik 3. Telah Mengikuti MPA dan dibuktikan dengan fotocopy sertifikat MPA atau surat keterangan telah mengikuti MPA. 4. Merupakan pengurus BEM Fakultas yang telah sah, dibuktikan dengan surat keterangan dari BEM Fakultas 5 yang bersangkutan dan ditandatangani oleh :# a. Ketua BEM Fakultas yang sedang menjabat saat ini. b. PD III. 5. Menjabat aktif minimal 1 tahun kepengurusan dan berpengalaman sebagai pengurus OPMAWA dibuktikan dengan surat keterangan dari BEM Fakultas yang bersangkutan yang ditanda tangani oleh : a. Ketua BEM Fakultas yang sedang menjabat saat ini. b. PD III. 6. Mengikuti pengaderan di BEM Fakultasnya, dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan telah mengikuti pengaderan pada organisasinya masing-masing (PKMF) yang ditanda tangani oleh : a. Ketua BEM Fakultas yang sedang menjabat saat ini. b. Ketua Departemen/biro yang berwenang dalam kaderisasi BEM Fakultas yang menjabat saat ini. c. PD III. 7. Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap fakultas.
5
.
Apabila ketentuan pada angka 4 pasal 11 dan pasal 12 tidak terpenuhi, maka ketua BEM Fakultas dan/atau Jurusan wajib membuat surat keputusan ketua BEM bersangkutan tentang rekomendasi ketua MPA Fakultas dan/atau Jurusan dengan persetujuan Lembaga Legislatif Mahasiswa daerah tingkat Fakultas dan/atau Jurusan; ketentuan ini berlaku pada saat penyelenggaraan MPA 2014.
Pasal 12 Syarat dan ketentuan Ketua MPA Jurusan sebagai berikut : 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME 2. Mampu menjalankan amanah dengan baik 3. Telah Mengikuti MPA dan dibuktikan dengan fotocopy sertifikat MPA atau surat keterangan telah mengikuti MPA. 4. Merupakan pengurus BEM Jurusan yang telah sah, dibuktikan dengan surat keterangan dari BEM Jurusan yang bersangkutan yang ditanda tangani oleh : a. Ketua BEM Jurusan yang sedang menjabat saat ini. b. Ketua Jurusan. 5. Menjabat aktif kepengurusan dan berpengalaman sebagai pengurus OPMAWA dibuktikan dengan surat keterangan dari BEM Jurusan yang bersangkutan yang ditanda tangani oleh : a. Ketua BEM Jurusan yang sedang menjabat saat ini. b. Ketua Jurusan. 6. Mengikuti pengaderan di BEM Jurusannyanya, dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan telah mengikuti pengaderan pada organisasinya masing-masing (PKMJ) yang ditanda tangani oleh : a. Ketua BEM Jurusan yang sedang menjabat saat ini. b. Ketua Departemen/biro yang berwenang dalam kaderisasi BEM Jurusan yang menjabat saat ini. c. Ketua Jurusan. 7. Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap jurusan. Pasal 13 Tugas dan wewenang Ketua MPA : 1. Membentuk panitia MPA dengan pertimbangan kepala departemen yang bersangkutan selama 6 memenuhi syarat dan ketentuannya sesuai dengan Peraturan OPMAWA ini;# 2. Menyusun struktur kepanitian MPA dengan pertimbangan kepala departemen yang bersangkutan; 3. Mengkoordiasikan panitia MPA; 4. Berkerjasama dengan pihak-pihak yang dapat mendukung efisiensi dan efektifitas kerjanya selama tidak melanggar aturan yang berlaku dengan pertimbangan TIPE MPA UNJ; 5. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan MPA dengan pertimbangan TIPE MPA UNJ. 6. Berkoordinasi dengan seluruh ketua MPA (baik MPA pusat maupun daerah) BAB V PANITIA MPA BagianPertama Umum Pasal 14 (1) Dalam menyelenggarakan MPA, perlunya dibentuk panitia MPA untuk kelancaran acara. (2) Syarat dan ketentuan panitia MPA mengacu pada peraturan ini dan diverifikasi oleh Lemabaga Legislatif Mahasiswa UNJ. (3) Struktur dan pembagian tugas dan wewenang panitia MPA diserahkan kepada internal panitia MPA UNJ 7 mengacu pada peraturan ini# (4) Setelah panitia MPA terbentuk, ketua MPA wajib menyerahkan surat keputusan ketua MPA tentang struktur dan pembagian tugas serta wewenang panitia MPA kepada Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ 8 dan TIPE MPA UNJ.# (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme verifikasi data syarat dan ketentuan panitia MPA diatur dengan keputusan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ. 6
.
Menentukan panitia dikoordinasikan dengan Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ. 7 Ibid. 8 Ketua MPA sesuai dengan tingkatannya (Pusat atau Universitas, Fakultas dan Jurusan).
Pasal 15 Syarat dan ketentuan koordinator seksi panitia MPA pusat sebagai berikut : 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME. 2. Mampu menjalankan amanah dengan baik. 3. Telah Mengikuti MPA dan dibuktikan dengan fotocopy sertifikat MPA atau surat keterangan telah mengikuti MPA. 4. Merupakan anggota ORMAWA UNJ dibuktikan dengan surat keterangan dari ORMAWA UNJ yang bersangkutan yang ditanda tangani oleh : a. Ketua ORMAWA UNJ yang sedang menjabat saat ini. b. Birokrat UNJ. 5. Menjabat aktif kepengurusan dan berpengalaman sebagai pengurus ORMAWA UNJ dibuktikan dengan surat keterangan dari ORMAWA UNJ yang bersangkutan yang ditanda tangani oleh : a. Ketua ORMAWA UNJ yang sedang menjabat saat ini. b. Birokrat UNJ. 6. Mengikuti pengkaderan ORMAWA UNJ dibuktikan dengan surat keterangan dari ORMAWA UNJ yang bersangkutan yang ditanda tangani oleh : a. Ketua ORMAWA UNJ yang sedang menjabat saat ini. b. Ketua Departemen/biro yang berwenang dalam kaderisasi ORMAWA UNJ yang bersangkutan yang menjabat saat ini. c. Birokrat UNJ. 7. Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap Universitas. Pasal 16 Syarat dan ketentuan Staf panitia pusat sebagai berikut : 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME 2. Mampu menjalankan amanah dengan baik 3. Telah Mengikuti MPA dan dibuktikan dengan fotocopy sertifikat MPA atau surat keterangan telah mengikuti MPA. 4. Merupakan anggota ORMAWA UNJ dibuktikan dengan surat keterangan dari ORMAWA UNJ yang bersangkutan yang ditanda tangani oleh : a. Ketua ORMAWA UNJ yang sedang menjabat saat ini. b. Birokrat UNJ. 5. Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap Universitas. Pasal 17 Syarat dan ketentuan koordinator panitia MPA pusat sebagai berikut : 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME 2. Mampu menjalankan amanah dengan baik 3. Telah Mengikuti MPA dan dibuktikan dengan fotocopy sertifikat MPA atau surat keterangan telah mengikuti MPA yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Eksekutif daerah. 4. Merupakan anggota BEM Fakultas yang telah sah, dibuktikan dengan surat keterangan dari BEM Fakultas yang bersangkutan yang ditanda tangani oleh : a. Ketua BEM Fakultas yang sedang menjabat saat ini. b. PD III. 5. Menjabat aktif minimal 1 tahun kepengurusan dan berpengalaman sebagai pengurus OPMAWA UNJ dibuktikan dengan surat keterangan dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa daerah yang bersangkutan yang 9 ditanda tangani oleh :# a. Ketua BEM Fakultas yang sedang menjabat saat ini. b. PD III. 6. Mengikuti pengaderan di Lembaga Eksekutif Mahasiswa daerahnya, dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan telah mengikuti pengaderan pada organisasinya masing-masing (minimal PKMF) yang 10 ditanda tangani oleh :# 9
Untuk Tingkat Fakultas menjabat minimal 1 tahun dan tingkat jurusan : aktif dan berpengalaman
10
Untuk BEM/HM/HIMA Jurusan, minimal PKMJ.
a. Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa daerah yang sedang menjabat saat ini. b. Ketua Departemen/biro yang berwenang dalam kaderisasi Lembaga Eksekutif Mahasiswa daerah yang menjabat saat ini. 11 c. PD III. # 7. Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap fakultas. Pasal 18 Syarat dan ketentuan Staff panitia MPA fakultas dan/atau Jurusan sebagai berikut : 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME 2. Mampu menjalankan amanah dengan baik 3. Telah Mengikuti MPA dan dibuktikan dengan fotocopy sertifikat MPA atau surat keterangan telah mengikuti MPA yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Eksekutif daerah. 4. Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap fakultas. Bagian Kedua Kedudukan dan Koordinasi Pasal 19 Kedudukan setiap Panitia MPA bertempat pada sekertariat lembaga yang memungkinkan dan layak di setiap tingkatannya. Pasal 20 (1) Seluruh penyelenggaraan MPA baik tingkat Jurusan, Fakultas maupun Universitas harus mengacu dengan 3 MPA Pusat dan dikoordinasikan dengan MPA Pusat.# (2) Seluruh penyelenggaraan MPA baik tingkat Jurusan, Fakultas, maupun Universitas harus dikoordinasikan kepada TIPE MPA UNJ. Bagian Ketiga Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pasal 21 Tugas dan kewajiban Panitia MPA Pusat adalah: 1. Merencanakan penyelenggaraan MPA UNJ. 2. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan MPA UNJ minimal kepada OPMAWA UNJ. 3. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan MPA UNJ dan dikonfirmasikan dengan TIPE MPA UNJ. 4. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran MPA UNJ. 5. Mengkoordinasikan penyelengaraan MPA UNJ dengan MPA Fakultas dan/atau Jurusan dan memberikan konfirmasi kepada TIPE MPA UNJ. 6. Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan MPA UNJ pada birokrat terkait. Pasal 22 Wewenang Panitia MPA Pusat adalah: 1. Membuat kebijakan-kebijakan MPA UNJ mengacu pada Peraturan OPMAWA ini dan/atau MOU MPA UNJ. 2. Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan MPA UNJ. 3. Berhubungan dengan pihak-pihak yang dapat menyukseskan MPA UNJ. 4. Menjaga keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan MPA UNJ dan melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk tidak terlibat dalam penyelengaraan MPA UNJ. 5. Mengelola dana MPA Pusat. 11
Untuk BEM/HMJ/HIMA Jurusan PD III diganti Ketua Jurusan.
12
Mengacu dan dikoordinasikan oleh MPA Universitas.
Pasal 23 Tugas dan kewajiban Panitia MPA Fakultas adalah: 1. Merencanakan penyelenggaraan MPA ditingkat fakultas. 2. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan MPA minimal kepada OPMAWA di Fakultas. 3. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan MPA ditingkat Fakultas sesuai dengan ketentuan MPA Pusat dan dikonfirmasikan dengan TIPE MPA Fakultas. 4. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran MPA fakultasnya. 5. Mengkoordinasikan penyelengaraan MPA di Fakultas dengan MPA Pusat dan memberikan konfirmasi kepada TIPE MPA Fakultas. 6. Mengikuti waktu dan tempat pelaksanaan MPA yang ditentukan oleh MPA Pusat. 7. Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan MPA pada BPM dan birokrat 13 fakultas.# Pasal 24 Wewenang Panitia MPA Fakultas adalah: 1. Membuat kebijakan-kebijakan MPA ditingkat Fakultas sesuai dengan Peraturan OPMAWA ini, ketentuan MPA Pusat, Peraturan OPMAWA Fakultas, dan/atau MOU MPA Fakultas. 2. Berhubungan dengan pihak-pihak yang dapat menyukseskan MPA. 3. Menjaga keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan MPA dan melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk tidak terlibat dalam penyelengaraan MPA ditingkat Fakultas. 14 4. Mengelola dana MPA fakultas.# Pasal 25 Tugas dan kewajiban Panitia MPA Jurusan adalah: 1. Merencanakan penyelenggaraan MPA di tingkat Jurusan. 2. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan MPA minimal kepada OPMAWA di Jurusan. 3. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan MPA Jurusan sesuai dengan ketentuan MPA Pusat dan dikonfirmasikan dengan TIPE MPA Jurusan. 4. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran MPA Jurusan. 5. Mengkoordinasikan penyelengaraan MPA di Jurusannya dengan Panitia MPA Fakultas dan Panitia MPA Pusat dan memberikan konfirmasi kepada TIPE MPA Jurusan. 6. Mengikuti waktu dan tempat pelaksanaan yang ditentukan oleh panitia MPA pusat. 7. Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan MPA pada LLMJ atau BPM 15 dan Birokrat Jurusan. # Pasal 26 Wewenang MPA Jurusan adalah: 1. Membuat kebijakan-kebijakan MPA di tingkat Jurusan sesuai dengan Peraturan OPMAWA ini, ketentuan MPA Pusat, Peraturan OPMAWA Fakultas, Peraturan OPMAWA Jurusan, dan/atau MOU MPA Jurusan. 2. Berhubungan dengan pihak-pihak yang dapat menyukseskan MPA. 3. Menjaga keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan MPA dan melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk tidak terlibat dalam penyelengaraan MPA ditingkat Jurusan. 16 4. Mengelola dana MPA Jurusan.# Pasal 27 (1) Semua ketentuan yang disebutkan pada Pasal 22, apabila tidak dilaksanakan maka TIPE MPA UNJ berhak menyatakan itu sebagai pelanggaran dan melakukan tindakkan sesuai dengan ketentuan mekanisme pengawasan TIPE MPA UNJ tanpa persetujuan dan intervensi dari pihak mana pun. (2) Semua kebijakan-kebijakan MPA yang dikeluarkan Pusat/Fakultas/Jurusan harus sesuai dengan bentuk
13
Sesuai dengan mekanisme pengawasan Lembaga Legislatif Mahasiswa sesuai dengan tingkatannya. Berkoordinasi degan Lembaga Legislatif Mahasiswa sesuai dengan tingkatannya (transparasi dana). 15 Apabila Jurusan tersebut tidak memiliki LLMJ maka dialihkan kepada BPM nya; sesuai dengan mekanisme pengawasan Lembaga Legislatif Mahasiswa sesuai dengan tingkatannya. 16 Berkoordinasi dengan Lembaga Legislatif Mahasiswa sesuai dengan tingkatannya (transparasi dana). 14
17
(3) (4) (5) (6)
kegiatan MPA dengan landasan konstitusional yang jelas.# Pada Pasal 22 angka 1, Pasal 24 angka 1 dan Pasal 26 angka 1 setiap kebijakan-kebijakan MPA yang dikeluarkan panitia MPA Pusat/Fakultas/Jurusan harus dikomfirmasikan kepada TIPE MPA UNJ dan dengan persetujuan TIPE MPA UNJ. Apabila kebijakan-kebijakan MPA yang dikeluarkan panitia MPA Pusat/Fakultas/Jurusan yang dikonfirmasikan kepada TIPE MPA UNJ, menurut TIPE MPA UNJ tidak sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2), maka TIPE MPA UNJ berhak melakukan pembatalan dan pengapusan kebijakan. Kebijakan yang telah di batalkan tetapi tetap dilaksanakan, maka TIPE MPA UNJ berhak menyatakan itu sebagai pelanggaran dan melakukan tindakkan sesuai dengan ketentuan mekanisme pengawasan TIPE MPA UNJ tanpa persetujuan dan intervensi dari pihak mana pun. Apabila kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan panitia MPA Pusat/Fakultas/Jurusan tidak dikonfirmasikan kepada TIPE MPA UNJ, maka TIPE MPA UNJ berhak menyatakan itu sebagai pelanggaran dan melakukan tindakkan sesuai dengan ketentuan mekanisme pengawasan TIPE MPA FT UNJ tanpa persetujuan dan intervensi dari pihak manapun. BAB VI TATA-TERTIB PANITIA MPA
Pasal 28 Setiap panitia MPA berkewajiban mengikuti semua ketentuan atribut, kehadiran, acara dan ketentuan lain 18 yang telah disepakati. Hal ini tidak berlaku untuk panitia yang telah diberi izin pengecualian. # Pasal 29 Kategori pelanggaran panitia MPA adalah : 1. Terlambat datang. 2. Menghambat jalannya acara. 3. Kesalahan atribut. 4. Melakukan hal-hal yang menyinggung SARA. 5. Berkata-kata yang bersifat tidak sopan, kotor, menghina, dan/atau merendahkan orang lain (Peserta MPA, Panitia MPA, TIPE MPA UNJ, dll). 6. Melakukan tindak kekerasan terhadap peserta MPA, panitia MPA, serta TIPE MPA UNJ. 7. Memerintahkan mahasiswa baru memakai pakaian atau atribut yang melecehkan nilai-nilai intelektual. 8. Merokok dan/atau membawa rokok, meminum minuman beralkohol dan/atau membawa minuman 19 beralkohol, membawa dan/atau menggunakan NAPZA selama MPA.# 9. Melakukan pungutan liar kepada peserta MPA baik berupa uang, barang, atau jasa. 10. Melakukan kegiatan MPA diluar jadwal kegiatan dan tempat MPA yang telah diatur. 11. Memberikan hukuman fisik yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. 12. Melakukan tindakan pidana dan asusila. 13. Melakukan pelecehan terhadap institusi dalam hal apa pun baik lisan/tulisan dalam media elektronik dan non elektronik. 14. Tidak mengikuti jalannya acara MPA tanpa alasan yang jelas. Pasal 30 Hukuman fisik yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan seperti: 1. Memukul, menampar, mendorong, menendang, menginjak, melempar benda dan kontak fisik lain yang mengandung unsur kekerasan; 2. Sit up, push up, scote jump, dan semacamnya yang diluar prosedur kesehatan; 3. Jalan jongkok, lari keliling yang berlebihan dan hukuman yang dapat mengakibatkan cedera; 4. Pelecehan seksual dan/atau kontak fisik dengan lawan jenis.
17
Landasan konstitusional sama dengan SK Rektor tentang MPA, PO MPA, MOU MPA. Izin pengecualian contohnya yang berhubungan dengan akademik (PKL, PPL, KKN, UAS, dll.), Sakit parah (dibuktikan dengan surat keterangan dokter), dan kedaan lain yang telah disetujui TIPE MPA UNJ. 19 Batas wilayah diatur dalam MOU masing – masing. 18
Pasal 31 Hak dan kewajiban Panitia MPA UNJ adalah : 1. Menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dengan tidak mengganggu jalannya acara MPA UNJ. 2. Melindungi keselamatan peserta MPA UNJ. 3. Membuat jadwal acara, tata tertib, dan ketentuan atribut bagi peserta sesuai dengan semua ketentuan pada BAB V tentang PANITIA MPA. 4. Menegur dan/atau menghukum peserta yang melakukan pelanggaran sesuaidengan semua ketentuan pada BAB III tentang MEKANISME PENERAPAN SANKSI PESERTA MPA. 5. Mendapat dan/atau melakukan pembelaan terhadap dirinya maupun panitia lain atas pelanggaran yang dilakukan yang dijadikan pertimbangan dalam pemberian sanksi. 6. Mendapat perlakuan adil dan manusiawi. BAB VII MEKANISME PENERAPAN SANKSI PANITIA MPA Pasal 32 Sanksi yang diperkenankan dikenakan ke Panitia MPA adalah sanksi teguran, fisik atau denda yang masih dalam batas kewajaran. Penerapan sanksi akan menjadi tanggung jawab seksi yang berwenang, ketua MPA, dan atau ketua OPMAWA yang bersangkutan. Pasal 33 (1) Sanksi yang diperkenankan dikenakan ke Panitia MPA dapat dilakukan apabila Panitia melanggar hal yang telah disebutkan pada pasal 29. (2) Apabila terjadi pelanggaran diluar ketentuan yang disebutkan pada pasal 29, maka panitia MPA wajib melapor kepada TIPE MPA UNJ, dan kemudian di tindak lanjuti oleh TIPE MPA UNJ. (3) Apabila ketentuan pada Pasal 33 ayat (2) tidak dilaksanakan dan tidak berjalan semestinya, maka TIPE MPA UNJ berhak melakukan tindakkan sesuai dengan ketentuan mekanisme pengawasan TIPE MPA UNJ tanpa persetujuan dan intervensi dari pihak manapun. (4) Panitia MPA tidak diperbolehkan memberikan sanksi fisik kepada Panitia MPA lain yang berada dalam kondisi sakit.
BAB VIII TIPE MPA Bagian Pertama Umum Pasal 34 (1) Dalam menyelenggarakan MPA, perlunya dibentuk Panitia TIPE MPA UNJ untuk kelancaran acara. (2) Struktur dan pembagian tugas dan wewenang Panitia TIPE MPA UNJ diserahkan kepada internal panitia TIPE MPA UNJ mengacu pada TIPE MPA UNJ yang secara hierarki berada diatas. (3) TIPE MPA UNJ terbagi atas : a. TIPE MPA Pusat (Universitas). b. TIPE MPA Fakultas. c. TIPE MPA Jurusan. (4) Anggota TIPE MPA UNJ adalah anggota Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ yang sah dalam forum tertinggi masing-masing sesuai dengan tingkatanya. (5) Penentuan Ketua TIPE MPA UNJ disesuaikan dengan ketentuan pada masing-masing tingkatannya mengacu pada asas musyawarah mufakat.
Bagian Kedua Kedudukan dan Koordinasi Pasal 35 Kedudukan setiap Panitia TIPE MPA UNJ bertempat pada sekretariat yang memungkinkan dan layak di setiap tingkatannya. Pasal 36 Seluruh penyelenggaraan TIPE MPA UNJ baik Fakultas maupun Jurusan harus dikoordinasikan dengan TIPE MPA Pusat (Universitas). Bagian Ketiga Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pasal 37 Tugas dan kewajiban TIPE MPA Pusat adalah : 1. Merencanakan penyelenggaraan TIPE MPA UNJ; 2. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan TIPE MPA UNJ kepada OPMAWA UNJ; 3. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran TIPE MPA UNJ; 4. Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan TIPE MPA UNJ pada birokrat terkait. Pasal 38 Wewenang TIPE MPA Pusat adalah : 1. Membuat kebijakan-kebijakan TIPE MPA UNJ. 2. Membuat MOU MPA UNJ dan/atau keputusan TIPE MPA UNJ. 3. Berhubungan dengan pihak-pihak yang dapat menyukseskan MPA UNJ dan melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan supaya tidak terlibat dalam MPA UNJ. 4. Mengelola dana TIPE MPA UNJ. Pasal 39 Tugas dan kewajiban TIPE MPA Fakultas adalah: 1. Merencanakan penyelenggaraan TIPE MPA di tingkat Fakultas. 2. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan TIPE MPA kepada OPMAWA di Fakultas. 3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan TIPE MPA di Fakultas dengan TIPE MPA Pusat. 4. Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan TIPE MPA Fakultas pada birokrat Fakultas. Pasal 40 Wewenang TIPE MPA Fakultas adalah: 1. Membuat kebijakan-kebijakan TIPE MPA di tingkat Fakultas. 2. Membuat MOU MPA UNJ dan/atau keputusan TIPE MPA UNJ ditingkat fakultas. 3. Berhubungan dengan pihak-pihak yang dapat menyukseskan MPA dan melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan supaya tidak terlibat dalam MPA di tingkat Fakultas 4. Mengelola dana TIPE MPA di tingkat Fakultas. Pasal 41 Ketentuan mengenai Tugas, Kewajiban, dan Wewenang TIPE MPA Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Passal 40 berlaku secara mutatis mutandis pada Tugas, Kewajiban, dan Wewenang TIPE MPA Jurusan.
Bagian Keempat Tata-Tertib TIPE MPA UNJ Pasal 42 Setiap anggota TIPE MPA UNJ berkewajiban mengikuti semua ketentuan atribut, kehadiran, acara, dan ketentuan lain yang telah disepakati. Hal ini tidak berlaku untuk TIPE MPA UNJ yang telah diberi izin pengecualian. Pasal 43 Kategori pelanggaran TIPE MPA UNJ adalah: 1. Terlambat datang. 2. Menghambat jalannya acara. 3. Kesalahan atribut TIPE MPA UNJ dan/atau meminjamkan tanda pengenal kepada orang lain. 4. Melakukan hal-hal yang menyinggung SARA. 5. Berkata-kata yang bersifat tidak sopan, kotor, menghina, dan/atau merendahkan orang lain (Peserta MPA, Panitia MPA, TIPE MPA UNJ, dll). 6. Melakukan tindak kekerasan terhadap peserta MPA dan Panitia MPA. 7. Merokok dan/atau membawa rokok, meminum minuman beralkohol dan/atau membawa minuman beralkohol, membawa dan/atau menggunakan NAPZA di dalam ataupun diluar lingkungan UNJ selama MPA. 8. Melakukan pungutan liar kepada Peserta MPA dan/atau Panitia MPA baik berupa uang, barang, atau jasa. 9. Melakukan tindakan pidana dan asusila. 10. Melakukan pelecehan terhadap institusi dalam hal apapun baik lisan/tulisan dalam media elektronik dan non elektronik. 11. Tidak mengikuti jalannya acara MPA tanpa alasan yang jelas. 12. Tidak merespon segala bentuk pengaduan yang diutarakan Peserta MPA. Pasal 44 Sanksi yang dikenakan untuk TIPE MPA UNJ jika melakukan pelanggaran adalah: 1. Untuk pelanggaran terhadap pasal 43 angka 1, 2, 3, 4, 5, 11 akan dikenakan teguran lisan dari Koordinator dalam bidang hukum TIPE MPA UNJ atau Ketua TIPE MPA UNJ. Jika teguran lisan dua kali tidak diindahkan, akan diberikan teguran tertulis yang jika tidak diindahkan akan dikeluarkan dari TIPE MPA UNJ. 2. Untuk pelanggaran pasal 43 angka 6, 7, 8, 9, 10, 12 akan diberikan teguran tertulis yang jika tidak diindahkan akan dikeluarkan dari TIPE MPA UNJ. Pasal 45 Hak TIPE MPA UNJ adalah : 1. TIPE MPA UNJ berhak dan berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai mekanisme pengawasan dengan tidak mengganggu jalannya acara MPA UNJ. 2. TIPE MPA UNJ berhak mengawasi, memantau, dan mencatat berlangsungnya kegiatan MPA sesuai dengan Berita Acara Pengawasan. 3. TIPE MPA UNJ berhak memberi masukan pada saat persiapan MPA UNJ kepada panitia MPA UNJ dan teguran sesuai dengan mekanisme pengawasan TIPE MPA UNJpada saat pelaksanaan MPA UNJ. 4. TIPE MPA UNJ berhak memproses pelanggaran yang terjadi dan meminta ketua Jurusan atau Pembantu Dekan III yang bersangkutan atau Pembantu Rektor III untuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan panitia MPA UNJ. 5. TIPE MPA UNJ berhak melakukan penelitian terhadap jalannya MPA UNJ. 6. TIPE MPA UNJ berhak berinteraksi dengan peserta MPAUNJ selama tidak mengganggu jalannya acara MPA UNJ. 7. Dan hak – hak TIPE MPA UNJ lainnya yang diatur dalam MOU MPA UNJ.
BAB IX MEKANISME PENGAWASAN TIPE MPA UNJ Bagian Pertama Umum Pasal 46 (1) TIPE MPA UNJ melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan MPA UNJ dan perangkat MPA UNJ. (2) Aspek pengawasan berupa atribut, acara, penerapan sanksi, dan kebijakan-kebijakan atau ketentuan lain 20 yang disepakati panitiaMPA UNJ dan/atau Ketua MPA UNJ.# (3) Apabila terjadi hal-hal diluar dari kesepakatan, maka TIPE MPA UNJ berhak mengeluarkan tindakkan dengan memperhatikan pertimbangan Birokrat UNJ. Bagian Kedua Penerapan Sanksi Pasal 47 Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati akan mendapat teguran dari TIPE MPA UNJ agar panitia MPAUNJ dapat menindak lanjuti pelanggaran tersebut. Pasal 48 Setiap pelanggaran akan dicatat pada berita acara pengawasan dan akan ditindaklanjuti oleh TIPE MPA UNJ berupa pelaporan kepada pimpinan UNJ (Birokrat UNJ baik Jurusan, Fakultas, dan/atau Universitas). Pasal 49 Pelanggaran yang dicatat dapat bersumber dari pengawasan TIPE MPA UNJ atau pengaduan-pengaduan yang kemudian dikonfirmasi oleh anggota TIPE MPA UNJ. Bagian Ketiga Teguran Pasal 50 (1) Teguran Lisan 1 : Teguran ini di berikan apabila dalam pelaksanaan MPA UNJ, panitia melakukan pelanggaran terhadap halhal yang telah disepakati dan menghalang-halangi TIPE MPA UNJ dalam pelaksanaan tugasnya dari awal sampai berakhirnya MPA UNJ. (2) Teguran Lisan 2 : Teguran ini diberikan apabila panitia MPA melakukan kesalahan yang sama dan telah diberikan teguran lisan 1 oleh TIPE MPA UNJ. (3) Teguran Tertulis 1 : Apabila Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) tidak diindahkan oleh panitia MPA UNJ , maka TIPE MPA UNJ mengeluarkan teguran tertulis yang ditanda tangani oleh anggota TIPE MPA UNJ diberikan kepada Ketua Panitia MPA UNJ dan meminta Ketua Jurusan yang bersangkutan atau pembantu Dekan III Fakultas yang bersangkutan untuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. (4) Teguran Tertulis 2 : Apabila pasal 50 ayat (3) tidak diindahkan oleh Panitia MPA, maka TIPE MPA UNJ mengeluarkan teguran tertulis kedua kepada Panitia MPA dan meminta Pembantu Rektor III UNJ untuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan.
Bagian Keempat Penghentian Acara Pasal 51 Penghentian Acara dilakukan apabila : 1. Apabila semua teguran yang diberikan tidak diindahkan. 2. Apabila penyelenggaraan MPA melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu hingga pukul 17:00 WIB. 20
Diatur lebih lanjut didalam MOU masing-masing tingkatan
3. Apabila dalam pelaksanaan MPA UNJ ada kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati, melanggar tata tertib MPA UNJ, tidak sesuai dengan bentuk kegiatan MPA UNJ dengan landasan konstitusional yang jelas, serta mengancam keselamatan jiwa mahasiswa baru. Pasal 52 Penghentian acara dilakukan tanpa persetujuan dan intervensi dari pihak manapun, sampai ada keputusan dari Pimpinan UNJ (Birokrat UNJ) yang bersangkutan. BAB X PENGAKUAN KUALIFIKASI MPA Pasal 53 1) Pengakuan kualifikasi MPA berupa tanda jasa/sertifikat/piagam atau sejenisnya yang berfungsi diluar maupun didalam OPMAWA UNJ. 2) Pengakuan kualifikasi MPA dikeluarkan oleh penyelenggara MPA tingkat Fakultas dan Jurusan. Pasal 54 1. Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ mengeluarkan Surat Keputusan sebagai izin pembuatansertifikat MPA, yang melampirkan daftar nama peserta MPA secara keseluruhan dan disepakati bersama Lembaga Eksekutif Mahasiswa UNJ yang berwenang dalam penyelenggaraan MPA. 2. Surat Keputusan Pengakuan MPA dikeluarkan oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa Daerah tingkat Fakultas dan disepakati bersama Lembaga Eksekutif Mahasiswa Daerah tingkat Fakultas, diketahui oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa Pusat (Universitas) dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Pusat (Universitas). 3. Surat Keputusan Pengakuan MPA dikeluarkan oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa Daerah tingkat Jurusan dan disepakati bersama Lembaga Eksekutif Mahasiswa Daerah tingkat Jurusan, diketahui oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa Daerah tingkat Fakultas dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Daerah tingkat Fakultas. Pasal 55 Setelah Surat Keputusan Pengakuan Kualifikasi MPA telah dikeluarkan, maka paling lambat satu bulan setelah penyerahan Surat Keputusan Pengakuan Kualifikasi MPA, penyelenggara MPA wajib mengeluarkan tanda jasa/sertifikat/piagam atau sejenisnya dan diberikan pada peserta MPA sesuai dengan Surat Keputusan Pengakuan Kualifikasi MPA. Pasal 56 1) Pengakuan Kualifikasi MPA tingkat fakultas dinyatakan legal atau layak digunakan atau fungsional di OPMAWA UNJ apabila telah ditandatangani oleh : a. Ketua Panitia b. Ketua BEMF c. Mengetahui PR III 2) Pengakuan Kualifikasi MPA tingkat jurusan dinyatakan legal atau layak digunakan atau fungsional di OPMAWA UNJ apabila telah ditandatangani oleh : d. Ketua Panitia e. Ketua BEMJ f. Ketua Jurusan
BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 57 (1) Pembiayaan MPA UNJ dapat bersumber dari dana MPA UNJ, Persatuan Orang tua Mahasiswadan sumber lain yang halal serta tidak mengikat. (2) Segala pembelanjaan atas sumber dana tersebut diatur oleh masing-masing panitia MPA UNJ. (3) Segala pembelanjaan atas pembiayaan TIPE MPA UNJ diatur oleh anggota TIPE MPA UNJ yang berwenang.
BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 58 (1) Semua perangkat MPA harus mentaati segala aturan yang disebutkan. (2) Apabila pasal 60 ayat (1) tidak berjalan semestinya, maka Lembaga Legislatif Mahasiswa UNJ berhak menyatakan ini sebagai pelanggaran dan berhak mengeluarkan tindakkan dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan UNJ (Birokrat UNJ). BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 59 (1) Segala bentuk peraturan, kesepakatan, maupun ketetapan MPA khususnya mengatur MPA yang dibuat harus berpedoman pada Peraturan OPMAWA UNJ tentang Pedoman Pembentukan Peraturan PerundangUndangan OPMAWA UNJ. (2) Segala bentuk peraturan, kesepakatan, maupun ketetapan MPA khususnya mengatur MPA UNJ sesuai ketentuan Pasal 61 Ayat (1) yang ada masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan OPMAWA ini. (3) Apabila segala bentuk peraturan, kesepakatan, maupun ketetapan MPA UNJ khususnya mengatur MPA UNJ yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2), maka peraturan, kesepakatan, maupun ketetapan MPA UNJ tidak sah dan tidak berlaku. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 60 (1) Pada saat PO UNJ tentang MPA ini mulai berlaku, PO UNJ tentang Masa Pengenalan Akademik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan pelaksanaan dari PO UNJ (MOU) harus ditetapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak PO UNJ ini diundangkan. (3) PO UNJ ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PO UNJ ini dengan penempatannya dalam Lembaran OPMAWA UNJ dan Berita Acara OPMAWA UNJ. Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta,
