Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
ALIH TEKNOLOGI METODE PEMILIHAN KEPALA DESA MENGGUNAKAN E-VOTING DAN E-KTP DI KABUPATEN JEMBRANA Desa Mendoyo Dangin Tukad 29 Juli 201
Pendahuluan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengatur tentang Desa, dimana Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah kecil yaitu desa, yang dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang berlaku dengan masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun. Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dimana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengurus rumahtanggga desa. Pemilihan kepala desa merupakan keniscayaan bagi pemerintah kabupaten yang
sudah
diamanatkan
dalam
peraturan
Daerah
tingkat
kabupaten
yang
diselenggarakan tiap 6 tahun sekali. Metode pemilihan kepala desa prosesnya sangat mirip dengan pemilukada, namun perbedaannya adalah di penyelenggara, dimana pemilihan kepala desa diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dari masing-masing desa yang merupakan turunan dari SK penetapan Panitia pemilihan kepala desa oleh Bupati. Oleh karena itu metodologi yang digunakan sangat tergantung dari kebijakan Bupati yang tertuang dalam Peraturan Daerah. Dan seperti layaknya pemilhan langsung oleh masyarakat, sampai saat ini masih banyak masalah yang terjadi di lapangan mulai dari banyaknya surat suara rusak, waktu penghitungan yang lama, serta kesalahan panitia yang menghitung serta kecurangan lainnya. Pemilihan umum secara elektronik (e-Voting) pada saat ini merupakan pilihan yang inovatif dan sangat penting dalam melaksanakan salah satu pilar demokrasi yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin. Pemilu Nasional yang merupakan amanat Undang-undang yaitu Pilpres, Pileg dan pemilukada
serta Pemilu yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah adalah
pemilihan Kepala Desa, telah terbukti menyedot anggaran yang sangat besar, padahal amanat penyelenggaraan pemilu yang paling penting sesuai undang-undang adalah EFISIEN dan EFEKTIF. Oleh karena itu penggunaan teknologi dalam kepemiluan sudah merupakan keniscayaan yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
Di beberapa negara maju maupun berkembang di berbagai belahan dunia, teknologi evoting telah banyak digunakan oleh karena beberapa hal berikut : o Tidak perlu mencetak surat suara kertas, sehingga sangat mendukung program green technology. o Pemberian suara mudah dilakukan dengan cara menyentuh tanda gambar di layar sentuh yang menggambarkan surat suara. Dengan demikian sangat memungkinkan memfasilitasi penyandang disabilitas menggunakan perangkat elektronik tambahan pada perangkat yang sama. Misalnya menambahkan tombol Braile atau panduan memilih berbasis suara. o Proses penghitungan suara akan menjadi lebih cepat, tepat dan akurat. Pada saat waktu pemungutan selesai, proses penutupan dilakukan dan hasil langsung diperoleh. o Pengiriman surat suara langsung ke pusat data menggunakan infrastruktur komunikasi yang ada. o Tabulasi suara dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi tabulasi yang menampilkan hasil dari tiap mesin di tiap TPS. o Penayangan hasil berbasis web yang menjamin transparansi dan kecepatan publik dalam mengakses hasil pemilu. Penayangannya tetap dapat tampil secara berjenjang sesuai peraturan hukum yang ada saat ini. o Menghasilkan Jejak audit baik secara digital atau elektronik maupun sistem arsip hasil suara berbentuk kertas audit atau struk suara pilihan pemilih. Struk suara pilihan pemilih ini akurat karena diverifikasi langsung oleh pemilih sebelum dimasukkan dalam kotak audit. o Proses audit terhadap kotak audit dan membandingkan dengan kotak suara elektronik merupakan proses yang diusulkan ada dalam proses pemungutan suara secara elektronik atau e-Voting. Tidak semua diaudit, namun dipilih secara acak sejumlah 20 persen. o Efisiensi waktu penyelenggaraan membawa dampak yang luar biasa yang dapat diperhitungkan dalam efisiensi biaya. o Tidak menggunakan sumber listrik PLN, karena dapat dioperasikan menggunakan aki yang banyak dipasaran seperti aki mobil.
Inovasi Pemiihan Kepala Desa dengan e-Voting di Jembrana Sampai saat ini kabupaten yang sudah menginisiasi pemilihan kepala desa dengan eVoting adalah Kabupaten Boyolali. Namun hal-hal yang Inovatif (baru dan bermanfaat) dalam Pildes di Mendoyo Dangin tukad ini adalah : 1. Dilakukan proses otentikasi pemilih menggunakan reader e-KTP Nasional yang akan membaca sidik jari pemilih. (Inovasi ini menyelesaikan masalah dimana kerap kali undangan peserta pildes disalahgunakan atau diwakilkan oleh kerabatnya karena pemilih yang sah sedang bekerja diluar kota dan tidak bisa hadir pada hari H pemungutan suara). 2. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah pemilih menggunakan aplikasi cek list pemilih atau DPT online terhadap 4 buat TPS yang juga berfungsi sebagai verifikasi pemilih serta melakukan rekapitulasi jumlah pemilih yang hadir di tiap TPS serta penayangan total jumlah pemilih dalam website dengan alamat khusus. (Inovasi ini dapat menggantikan tinta, dan juga pemilih tidak dapat memilih lagi di TPS lain) 3. Merupakan proses e-pemilu kepala desa menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang menyeluruh mulai dari otentikasi pemilih, verifikasi DPT, pemungutan suara secara elektronik, mengirimkan hasil per TPS dan penayangan rekapitulasi hasil, rekapitulasi absensi pemilih per TPS dan penyangan di website, sehingga menghasilkan pemilu yang cepat, akurat dan jujur.
Tujuan pilkades dengan metode e-Voting adalah :
Meningkatkan kualitas sistem pemilihan desa yang cepat dan akurat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Mengurangi berbagai permasalahan dan kecurangan yang timbul dalam pemilihan kepala desa
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas panitia penyelenggara kepala desa sesuai amanat dari Peraturan Daerah tentang pemilihan kepala desa.
Sasaran dari penyelenggaraan pildes dengan e-Voting ini adalah :
Sebagai contoh miniatur pemilukada dengan e-Voting yang saat ini sedang diupayakan
untuk
mendukung
disahkannya
RUU
Pemilukada
yang
membolehkan e-Voting bagi daerah yang sudah siap. Perlu disiapkan naskah akademis untuk mendukung Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilukada dengan e-Voting.
Menghasilkan komponen ukuran kesiapan masyarakat melalui survey yang dilakukan di tiap TPS terhadap minimal 50 persen pemilih.
Menghasilkan studi dan kajian kemungkinan penerapan e-KTP pada pemilu nasional, pemilukada.
Menghasilkan kajian efektifitas hasil perekaman data biometrik penduduk melalui proses otentikasi pemilih di tiap TPS.
Lokasi penyelenggaraan. Desa Mendoyo Dangin Tukad terdiri dari 4 dusun atau banjar yang terletak di Kecamatan Mendoyo, dengan demikian akan dibangun 4 TPS (Tempat Pemungutan suara) dengan metode e-Voting dan kantor kepala desa akan dijadikan sebagai posko e-Voting atau pusat penayangan tabulasi hasil yang dikirimkan dari tiap-tiap TPS.
Jumlah pemilih 2.380 yang tersebar di 4 Banjar dengan koordinat sebagai berikut : Kantor Desa Mendoyo Dangin Tukad : 8°22'12.86"S, 114°40'8.20"E TPS 1 : 535 Pemilih , BANJAR BALER BALE AGUNG, 8°22'8.64"S, 114°40'13.43"E TPS 2 : 557 Pemilih , BANJAR KEBEBENG, 8°22'21.83"S, 114°40'14.82"E TPS 3 : 580 Pemilih , BANJAR TENGAH, 8°22'26.72"S, 114°39'56.15"E TPS 4 : 708 Pemilih , BANJAR DLOD PEMPATAN,
8°22'42.24"S, 114°39'39.28"E
Pemilih datang ke TPS membawa e-KTP dan Surat Undangan, atau membawa KK bagi yang tidak mempunyai e-KTP.
Dilakukan otentikasi pemilih melalui e-KTP dengan membaca sidik jari pemilih dengan e-KTP card reader.
Jika
benar
verifikasi
maka
melalui
dilakukan
DPT
online
(Aplikasi Cek List Pemilih) yang pada
saat
sekaligus
penutupan
TPS,
merekapitulasi
jumlah
pemilih yang hadir dari tiap TPS, dan ditayangkan seluruh pemilih yang hadir di Posko e-Voting atau kantor desa melalui alamat website tertentu.
Jika terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan adalah sah punya hak pilih. Kemudian smartcard Vtoken digenerate dan diberikan kepada pemilih.
Pemilih memasukkan smartcard Vtoken ke reader smartcard di bilik (bisa dibantu
!
panitia) untuk menghasilkan satu buah surat suara elektronik.
>>
Pemilih menyentuh tanda gambar pilihan, dan melakukan konfirmasi. (2 kali sentuh)
Kemudian printer akan mencetak struk audit yang berisi pilihan pemilih untuk diverifikasi pemilih, lalu dimasukkan ke kotak audit.
Smartcard Vtoken di ambil panitia dan pemilih keluar area TPS dan selesai.
Pemilih akan diminta pendapatnya terkait seluruh proses yang baru dijalankan.
Seluruh kebutuhan listrik TPS e-voting menggunakan sumber listrik dari Aki Mobil.
Prosedur pelaksanaan pemilihan perbekel
dengan metode e-Voting mengikuti aturan yang berlaku yaitu asas luber jurdil sebagai berikut :
Langsung Harus dapat menjamin rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
Umum Harus dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara
Keabsahan pemilih dilakukan melalui card reader e-KTP Nasional yang kemudian dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) online. Pemilih yang mempunyai hak pilih, diberikan smartcard V-token untuk menghasilkan satu surat suara elektronik. Pemilih yang punya hak pilih dipastikan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui aplikasi Cek list pemilih online. Akan dihasilkan rekapitulasi jumlah pemilih yang hadir di tiap TPS dan Total di 4 TPS pada saat penutupan TPS.
Harus dapat menjamin setiap warga negara yang berhak memilih, bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.
Sistem dapat mengakomodasi satu buah pilihan pemilih berdasarkan pilihan yang tersedia dan memungkinkan pemilih untuk melakukan konfirmasi sesuai keinginannya, dan sebelum mengkonfirmasi masih ada kemungkinan untuk merubah pilihan sampai mengkonfirmasi dengan pasti pilihannya.
Rahasia
Bebas
Harus dapat menjamin pilihan pemilih tidak akan diketahui oleh pihak mana pun.
Sistem memberikan jaminan bahwa setiap hak suara yang diberikan tidak dapat dikaitkan dengan identitas pemilih. Identitas pemilih tidak terekam dalam sistem. Suara yang dihasilkan tidak mengandung identifikasi pemilih
Jujur
Harus dapat menjamin bahwa pemilih hanya dapat memilih satu kali untuk setiap jenis pemilihan dan pilihan pemilih disimpan, dicetak, dihitung, dikirimkan, dan ditayangkan dengan benar sesuai pilihannya.
Adil Harus dapat menjamin setiap pemilih dan peserta pemilu akan mendapatkan perlakuan yang sama.
Pemilih di dalam bilik tidak dapat memilih lebih dari satu kali yang diwujudkan dalam smartcard vtoken yang hanya dapat menghasilkan satu suara saja. Sistem menghasilkan audit log yang akan diverifikasi pada saat penghitungan suara akhir di TPS untuk memastikan kesesuaian antara jumlah pemilih dan suara yang terkumpul.
Sistem memastikan bahwa setiap suara pemilih tercatat secara akurat karena menghasilkan struk audit melalui printer yang mencetak pilihan pemilih.
Struk audit tersebut diverifikasi pemilih sebelum dimasukkan ke dalam kotak audit.
Setiap penduduk desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sah dapat mengikuti proses pemilihan di TPS mana saja di desa tersebut. Dengan e-Voting sangat dimungkinkan pemilih disabilitas difasilitasi dengan papan braille dan alat bantu berbasis suara.
Perangkat e-Voting yang akan digunakan telah disertifikasi oleh IATI (Ikatan Auditor Teknologi Indonesia) demikian juga terhadap para petugas di TPS, dimana sasaran dari proses sertifikasi ini adalah : o Menguji
dan
memastikan
kelayakan
sistem
e-Voting
sebelum
digunakan
dilapangan, terutama setelah dilakukan modifikasi dan kustomisasi sesuai peruntukannya pada pemilihan kepala desa di 4 banjar. o Menguji kemampuan teknis para petugas Admin dan petugas Operator selaku petugas penyelenggara yang akan mengoperasikan sistem e-Voting di lapangan (TPS) secara mandiri serta mematuhi etika atau asas penyelenggara pildes yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber Jurdil). o Menguji kemampuan pengawas dalam penyelenggaraan pildes dengan e-Voting.
Manfaat kualitatif penggunaan e-voting pada pemilihan kepala desa. Lebih efisien dan efektif dimana hasil pemungutan suara langsung dapat dilihat dalam hitungan menit bahkan detik;
(Untuk yang manual penghitungan rata2
selesai antara jam 22.00 malam sampai 03.00 pagi berikutnya) Ketika pemilihan seluruh kepala desa dilakukan dengan e-Voting dengan pengaturan jadualnya karena menggunakan perangkat e-Voting secara bergantian, maka efisiensi dan efektifitas lebih dapat dirasakan. Lebih akurat karena adanya dukungan sistem yang aman dan terjamin kerahasiannya. Tidak adanya suara rusak, sehingga persaingan lebih fair. (Seringkali pemilih melakukan kesalahan dalam mencoblos, seperti kertas yang terlipat, dicoblos tidak ditempat yang tepat atau dicoblos lebih dari satu) Terciptanya akselerasi
pendidikan
politik kepada masyarakat melalui
pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pilkades; bahwa teknologi informasi dan komunikasi mempunyai kelebihan dan manfaat dalam hal dukungan terhadap transparansi, kejujuran dan akuntabilitas, cepat dan akurat. Sebagai langkah awal pembelajaran masyarakat pemilih di Jembrana menuju Pemilu Nasional yang modern.
Manfaat dari sisi Efisiensi anggaran : 1. Pengadaan perangkat oleh Pemda melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Biaya yang dikeluarkan dari panitia jika tanpa e-voting adalah surat suara dan lain2 sesuai layaknya pildes yaitu cetakan surat suara, keamaan, dan honor petugas, namun jika dengan e-Voting tidak memerlukan surat suara kertas dimana perangkat merupakan aset dari pemdes, honor dan petugas berkurang karena cepat dan akurat. 2. Umumnya untuk desa2 di Pulau Jawa, setiap pildes diberi anggaran 5 juta dari dana DADD dan 7.5 juta dari APBD. Jadi untuk satu desa biaya yang pasti adalah 12.5 juta, namun demikian umumnya dana tiap pildes umumnya 25 juta. Adapun yang akan mengelola adalah panitia pildes yang dibentuk oleh BPD maksimal 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir, dan akan dipilih untuk 6 tahun kemudian. Rata-rata jumlah desa di setiap kabupaten berkisar antara 115 sd 450 desa. 3. Faktor efisiensi yang dapat dikompensasi dengan rupiah adalah :
Keamanan dan keresahan masyarakat yang menunggu hasil
Honor lembur penghitungan suara karena kecepatan penghitungan suara.
Kejujuran hasil dimana hasilnya akurat dan tidak bisa dikondisikan.
Kualitas pemenang terjaga karena tidak ada surat suara rusak.
Transparan : semua proses pemungutan yang ada di sistem dapat dilihat dan dianalisa, berlandaskan azas luber jurdil dan kerahasiaan sangat diutamakan.
Akuntabel : tiap tahapan dapat diaudit
Peluang e-Voting pada pemilihan kepala desa.
Jumlah desa ditiap kabupaten berkisar antara 100 sd 450 buah. Jika jumlah desa 160 buah, dan jika biaya pildes tiap desa 25 juta rupiah, maka untuk pemilihan kepala desa di kabupaten tersebut dalam satu perioda kepemimpinan kepala desa selama maka setiap 6 tahun, maka dibutuhkan dana 160 kali 25 juta yaitu 4 M rupiah.
Jika menggunakan metode e-Voting, perlu investasi 5 buah perangkat dengan total harga 50 juta rupiah, maka penghematan biaya penyelenggaraan dari sisi logistik, keamanan dan honor petugas akan menghemat 50 persen (berdasarkan pengalaman simulasi pemilukada di Bantaeng di 42 TPS), maka kabupaten hanya mengeluarkan dana 2 M untuk satu kali periode pemilihan kepala desa.
Secara nasional jumlah desa lebih kurang 76.665 buah, dan jika pemilihan satu desa membutuhkan dana 25 juta rupiah, maka pemilihan kepala desa di Indonesia secara langsung sesuai amanat PP 72 tahun 2005 akan menghabiskan dana hampir 2 Trilyun untuk satu periode pemilihan kepala desa yang bertugas selama 6 tahun.
Strategi dan Tahapan bagi Pemerintah daerah yang akan
melaksanakan pemilihan
kepala desa dengan e-Voting. 1. Menyiapkan rancangan kebijakan mengenai pelaksanaan Pilkades melalui metode e-voting. 2. Pengadaan peralatan pendukung sebagaimana standar dan spesifikasi teknis yang memenuhi asas luber Jurdil , keamanan dan kemudahan penggunaan. 3. Menyiapkan Desa-desa sebagai lokus Pilot Project melalui sosialisasi awal. 4. Pemenuhan anggaran dalam pengadaan sarana, prasarana dan pendukungnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkades melalui metode e-voting. 5. Mengadakan workshop dan demo e-voting di tingkat Kabupaten; yang dihadiri oleh Potensial Calon Kades, Dewan, Tokoh masyarakat dan segenap SKPD yang terkait yaitu Kecamatan, Dukcapil, Kominfo dan Pemerintah Desa serta tokoh masyarakat serta mantan-mantan panitia pemilihan kepala desa. 6. Mengadakan sosialisasi dan simulasi terhadap desa-desa yang akan direncanakan menjadi lokasi pilot project; 7. Mengadakan Training of Trainers (TOT) kepada Tim Teknis E-Voting yang dibentuk oleh Bupati sebagai pendamping Panitia Penyelenggara Pilkades; 8. Sosialisasi kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten, Tim Pemantau Tingkat Kecamatan dan Panitia Penyelenggara Pilkades Tingkat Desa; 9. Dalam rangka Pilkades dengan menggunakan pemungutan suara secara elektronik Tim Pengendali Tingkat Kabupaten dibantu oleh Tim Pendukung Teknis dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati; 10. Penyusunan Prosedur Tetap Pilkades yang menggunakan Sistem Berbasis Teknologi Informasi ( E-Voting ) yaitu DRE (Direct Recording Electronik) Layar Sentuh.
Penutup Bahwa Pilkades merupakan amanat hukum yang wajib dipatuhi, oleh karena itu pelaksanaan e-Voting dalam pemilihan kepala desa diperlukan perubahan legalitasnya, dan untuk itu Bupati harus terlebih dulu melaksanakan kajian terkait aturan yang ada dan melakukan perubahan kebijakan terlebih dahulu. Kabupaten Jembrana telah menginisiasi Pemilihan Perbekel ini melalui pembuatan Perda no 1 tahun 2010 yang menyatakan bahwa metode pemilihan perbekel bisa menggunakan teknologi informasi atau e-Voting.
Demokrasi di Indonesia yang berkualitas perlu didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi pada sistem pemilu, dan untuk meningkatkan kualitas sistem pemilu nasional dapat dimulai dari pemilihan kepala desa.
