TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEDIRI
A. PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA. 1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. a. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah. b. Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. c. Dalam
hal
terjadi
kekosongan
jabatan
Kepala
Desa
dalam
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa. d. Penjabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. 2. Tahap Persiapan : Tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa antara lain: a.
Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan dengan tembusan Camat.
b.
Camat meneruskan Laporan BPD mengenai Kepala Desa akan berakhir masa jabatan
c.
Proses pemberhentian Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya.
d.
Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati.
e.
Pembentukan
Panitia
Pemilihan
Kepala
Desa
oleh
Badan
Permusyawaratan Desa. 3. Tahap Pelaksanaan dan Pembentukan Panitia. Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. a. BPD mengadakan musyawarah Desa untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Keputusan BPD.
2
b. Panitia
Pemilihan
Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa,
pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang susunannya sekurang–kurangnya terdiri dari : 1). Ketua merangkap anggota ; 2). Wakil Ketua merangkap anggota ; 3). Sekretaris merangkap anggota ; 4). Bendahara merangkap anggota ; 5). Seksi-seksi terdiri dari : - Seksi pendaftaran pemilih ; - Seksi pendaftaran bakal calon ; - Seksi pemungutan suara dan penghitungan suara ; - Seksi perlengkapan dan akomodasi ; - Seksi keamanan dan ketertiban ; - Seksi administrasi, dokumentasi dan publikasi. 6). Jumlah Seksi dan Anggota Panitia sesuai dengan kebutuhan c. Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas : 1). merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; 2). merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat; 3). melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; 4). mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; 5). menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; 6). menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; 7). menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; 8). memfasilitasi
penyediaan
peralatan,
perlengkapan
dan
tempat
pemungutan suara; 9). melaksanakan pemungutan suara; 10). menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; 11). menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan 12). melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
3
B. PEMILIH : 1. Persyaratan Pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih dengan memenuhi syarat: a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah. b. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara. c. Penduduk desa adalah : 1). penduduk yang terdaftar secara sah dalam Buku Induk Kependudukan Desa setempat ; 2). memiliki Kartu Keluarga desa bersangkutan ; 3). memiliki Kartu Tanda Penduduk desa bersangkutan ; atau 4). surat keterangan penduduk. d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 2. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara. a. Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa, dilakukan karena: 1). memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; 2). belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah; 3). telah meninggal dunia; 4). pindah domisili ke desa lain; atau 5). belum terdaftar. b. Berdasarkan daftar pemilih, Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara dan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari.
4
c. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf b., pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya serta dapat memberikan informasi yang meliputi : 1). pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia; 2). pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut; 3). pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau 4). pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. 3. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan. a. Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga / Rukun Warga untuk didaftar sebagai pemilih tambahan dengan pencatatan, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari. b. Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempattempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari. 4. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap. a. Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap. b. Daftar pemilih tetap diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
C. HAK DIPILIH : 1. Persyaratan Pencalonan. Surat permohonan dilampiri dengan berkas persyaratan dalam bentuk : a. surat keterangan sebagai bukti
warga negara Indonesia dari pejabat
tingkat Kabupaten; b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
5
c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; d. fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; e. fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk; h. surat pernyataan pernah bertempat tinggal dan/atau mempunyai riwayat kelahiran di Desa yang bersangkutan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota keluarga yang berdomisili di Desa yang bersangkutan ; i. surat pernyataan sanggup dan bersedia bertempat tinggal / berdomisili di Desa yang bersangkutan apabila terpilih menjadi Kepala Desa disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota keluarga yang berdomisili di Desa yang bersangkutan; j. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; k. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; l. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah; dan m. surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. n. surat keterangan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa dari pejabat tingkat kabupaten.
6
2. Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa. a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon
dalam jangka waktu 9
(sembilan) hari; b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari; c. penetapan calon kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon; d. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang,
panitia
pemilihan
melakukan
seleksi
tambahan
dengan
melaksanakan ujian penyaringan tertulis difasilitasi Camat dengan menyiapkan materi soal. e. Berdasarkan rangking / urutan tertinggi dari hasil ujian penyaringan tertulis, paling banyak 5 (lima) bakal calon yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa. f. Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa tidak boleh mengundurkan diri dengan alasan apapun. 3. Lain-lain. a. Surat Izin tertulis Perangkat Desa dalam pencalonan diri sebagai Kepala Desa, dilakukan oleh Kepala Desa. b. Dalam hal Kepala Desa tidak memberi izin Perangkat Desa untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, maka Camat berkewajiban memfasilitasi untuk memberikan keterangan kepada Perangkat Desa untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, c. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. d. Pemberian cuti atas permohonan izin cuti bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa oleh Kepala Desa selambat- lambatnya 1 (satu) hari sebelum pendaftaran ditutup dan apabila sampai dengan batas waktu tersebut belum diberikan, maka bakal Calon Kepala Desa dianggap telah diberikan cuti.
7
D. PENENTUAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA. 1. Penentuan nomor urut calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan dengan cara undian. 2. Undian dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa. 3. Undian Nomor urut calon, dilaksanakan oleh panitia dan dihadiri oleh calon Kepala Desa, unsur BPD, aparatur Pemerintah Desa dan Camat. 4. Dalam hal calon Kepala Desa tidak dapat hadir pada waktu proses pengundian nomor urut, yang bersangkutan dapat memberikan kuasa kepada orang lain atau keluarganya, dan jika tidak ada surat kuasa, maka yang bersangkutan diberikan nomor pengundian terakhir. 5. Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
E. SURAT SUARA. 1. Nomor urut calon, dicantumkan dalam
2
surat suara di atas foto calon. 2. Di bawah foto calon dicantumkan nama calon. 3. Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara, disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa di masing-masing desa. 4. Penataan foto calon dalam surat suara diatur, sehingga apabila surat suara dilipat foto calon maupun hasil coblosan dalam pemungutan
suara
dapat
PRASETYA BUDI
dijamin
kerahasiaannya. 5. Jumlah surat suara, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 5 % (lima per seratus) dari jumlah pemilih tetap. 6. Tambahan surat suara, digunakan sebagai cadangan untuk mengganti surat suara yang keliru dan/atau rusak.
8
7. PENGADAAN SURAT SUARA. a. Camat memfasilitasi dalam penentuan jumlah surat suara dan kotak suara. b. Camat memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya. c. Camat memfasilitasi penyampaian surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan. F. SAKSI. 1. Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara, Calon Kepala Desa mengajukan daftar nama-nama calon saksi kepada Panitia Pemilihan. 2. Pengajuan calon saksi dalam pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan dilakukan secara tertulis, masing-masing Calon Kepala Desa paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap tempat penghitungan suara. 3. Paling lama 5 (lima) hari sebelum Pemungutan suara para saksi sudah diberikan
penjelasan
oleh
Panitia
Pemilihan
mengenai
tugas
dan
kewajibannya antara lain sebagai berikut : a. mengikuti proses pelaksanaan pemilihan sampai dengan selesainya penghitungan suara. b. menjaga kelancaran pelaksanaan pemilihan. c. menyatakan sah tidaknya surat suara. d. menandatangani Berita Acara dalam proses Pemilihan Kepala Desa. G. KAMPANYE. 1. Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. 2. Pelaksanaan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. 3. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. 4. Kampanye dapat dilaksanakan melalui: a. pertemuan terbatas; b. tatap muka; c. dialog; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
9
H. PEMUNGUTAN SUARA. 1. Surat Undangan. a. Surat undangan diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada Daftar Pemilih Tetap. b. Surat undangan memuat hari, tanggal, pukul dan tempat pemungutan suara. c. Batas waktu penyampaian surat sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara. d. Pemilih yang dilayani adalah pemilih yang menggunakan SURAT UNDANGAN, apabila surat undangan hilang sebagai pengganti, harus membuat surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian.. 2. Pengumuman Pelaksanaan Pemungutan Suara. a. Pemberitahuan Panitia kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara ; dan b. Mengumumkan secara terbuka waktu dan tempat pemungutan suara, nama-nama Calon Kepala Desa, dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia.. 3. Bilik Suara a. Ketentuan bilik dengan ukuran tinggi, panjang dan lebar disesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan tetap menjamin kerahasiaan pemilih dalam melaksanakan kegiatan pencoblosan suara. b. Penentuan jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih dan kondisi tempat pemungutan suara.
10
4. Denah Tempat Pemungutan Suara. Penentuan tempat bilik suara, kotak suara, penghitungan suara dan tempat duduk calon Kepala Desa, panitia, saksi dan pemilih disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokasi tempat pemungutan suara sehingga kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dilihat secara jelas oleh semua pihak yang hadir.
PENCOCOKAN SURAT UNDANGAN RUANG TUNGGU
BILIK SUARA
CALON
PINTU MASUK
PENUKARAN SURAT SUARA
KOTAK SUARA
SAKSI
PINTU KELUAR
RUANG TUNGGU
PINTU PER DUSUN/ ATAU PER RW
PENJELASAN : a. Pembuatan / penentuan jumlah pintu masuk, agar menyesuaikan jumlah Dusun atau kapasitas jumlah pemilih per Dusun dan pemberian Label NAMA DUSUN per pintu masuk. b. Untuk memperlancar pencocokan surat undangan dengan data pada Daftar Pemilih Tetap, perlu pembagian Daftar Pemilih Tetap disesuaikan dengan jumlah pintu masuk per Dusun. c. Petugas yang mempersilahkan pemilih memasuki pintu masuk, agar memperhatikan JUMLAH PEMILIH dalam RUANG TUNGGU yang akan melakukan PENUKARAN surat undangan dengan SURAT SUARA. d. Tugas saksi pada saat pemungutan suara, dibagi dengan tugas antara lain : 1). Mengawasi tempat PENUKARAN surat undangan dengan surat suara. 2). Mengawasi pemilih yang masuk BILIK SUARA sekaligus pada waktu pemilih memasukkan suarat suara pada KOTAK SUARA. e. Tugas saksi pada saat penghitungan suara, mengawasi proses penghitungan pada setiap tempat penghitungan suara.
11
5. Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara. a. Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari kerja dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. b. Apabila sampai dengan pukul 14.00 WIB, pemilih yang sudah hadir di tempat pemungutan suara ( RING DITENTUKAN PANITIA ) belum menggunakan hak pilihnya, maka pemungutan suara dilanjutkan sampai dengan selesai. c. Dalam memulai pelaksanaan penghitungan suara, karena tidak ada kuorum, pemilih yang hadir adalah akumulasi dari hasil akhir proses penghitungan suara, jadi tidak perlu mengumumkan tingkat kehadiran pemilih. 6. Ketentuan Surat Suara Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila : a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
2 tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon
SETYA BUDI
12
2 tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan
SETYA BUDI
2 tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon
SETYA BUDI
2 tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon
SETYA BUDI
13
b. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila : 1). tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ; 2). tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada Surat Suara ; 3). ditandatangani atau mencantumkan identitas Pemilih ;
PAIJO 1
AGUNG
4). memberikan suara lebih dari satu pada Calon Kepala Desa ;
1
2
AGUNG
JOJO
14
5). mencoblos diantara kotak tanda gambar yang satu dengan tanda gambar lainnya ;
1
2
AGUNG
JOJO
6). mencoblos surat suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
1
1
AGUNG
AGUNG
7). surat suara rusak.
1
1
AGUNG
AGUNG
