Al-Ahwal, Vol. 6, No. 1 April

Tantangan dan Peluang Badan Penasehatan… TANTANGAN DAN PELUANG BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENEKAN TINGGINYA PERCERAIAN

(Studi Pada BP4 Kabupaten Jember Tahun 2013-2014) Nur Komala Mahasiswa Jurusan Syari’ah Prodi AS STAIN Jember ABSTRAK Relasi suami istri tidak selamanya berjalan harmonis seperti gagal dalam membangun rumah tangganya karena mengalami beberapa masalah yang tidak bisa diatasi sehingga berakibat pada perceraian. Maka untuk menangani masalah tersebut diperlukan adanya penengah. Dengan memperhatikan tugas Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga mediasi yang ikut andil menangani masalah perceraian khususnya di Kabupaten Jember. jika dilihat dari data di Pengadilan Agama Jember, ada lima kecamatan yang mendominasi kasus perceraian di wilayah Jember, yaitu Kecamatan Puger ada 256, Wuluhan 238, Sumbersari 207, Ambulu 201 dan Patrang 187. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, tantangan BP4 karena pengaruh globalisasi yang negatif, organisasi BP4 belum seluruhnya terbentuk, terbatasnya dana. Kedua, peluangnya ialah besarnya dukungan moril masyarakat dan kesediaan meneladani sikap keluarga sakinah. Ketiga, strategi dan kebijakan yang ditempuh dalam rangka optimalisasi ialah memperkuat dan memberdayakan kelembagaan BP4 pusat sampai daerah, mengembangkan fungsi BP4, meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi pemerintah. Terkait masalah dana, BP4 mengandalkan dari hasil penjualan majalah perkawinan dan dari hasil zakat, infaq, shadaqah (ZIS) masyarakat. Kata Kunci : Perceraian, Tantangan Peluang, Startegi dan Kebijakan. PENDAHULUAN Perkawinan yang diajarkan oleh Islam meliputi multi aspek yang menyiratkan banyak hikmah di dalamnya. Salah satu dari sekian hikmah tersebut ialah bahwa pernikahan tersebut dapat

Al-Ahwal, Vol. 6, No. 1 April 2014

159

Nur Komala melahirkan ketentraman dan kebahagiaan yang penuh kasih sayang diantara para anggota,1 sehingga timbul hak dan kewajiban masing-masing.2 hidup teratur 3 sejalan dengan tujuan syari’at Islam,4 mencari kebahagiaan hidup 5 Relasi suami istri tidak selamanya berjalan harmonis seperti gagal dalam membangun rumah tangganya karena mengalami beberapa masalah yang tidak bisa diatasi sehingga berakibat pada perceraian.meskipun perceraian itu halal namun dibenci olehNya6 dan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.7 Oleh karena itu, Allah Swt. memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk seorang hakam yaitu juru penengah sehingga keberadaan hakam menjadi penting adanya.8 Berdasarkan pengamatan masih banyak pasangan suami istri khususnya di kabupaten Jember yang tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya. Hal ini dapat dilhat dari data yang ada di Pengadilan Agama (PA) Jember.9 Peneliti mengambil sample perceraian di lima Kecamatan yang mendominasi angka perceraian di kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah Jember, yaitu kecamatan Puger ada 256 pasangan, kecamatan Wuluhan ada 238 pasangan, kecamatan Sumbersari ada 207 pasangan, kecamatan Ambulu ada 201 pasangan dan kecamatan Patrang ada 187 pasangan. Tugas mulia yang diemban Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) saat ini, meningkatkan mutu perkawinan dan 1

Azhar Basyir, Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), 11. 2 Djamali Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 158. 3 Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum ( Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 9. 4 M. Ashary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10. 5 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 5. 6 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, cet. II., (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 102. 7 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, cet. III. (Jakarta: Rieneka Cipta, 2005), 116. 8 Ibid., 30. 9 Data diperoleh dari Pengadilan Agama Jember.

160


Tantangan dan Peluang Badan Penasehatan… keluarga dengan mengembangkan Gerakan Keluarga Sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, fokus kajian dalam penelitian ini mencakup masalah apa saja tantangan dan peluang BP4 dalam menekan tingginya perceraian. Apa strategi dan kebijakan yang ditempuh dalam rangka optimalisasi BP4 dalam menekan tingginya perceraian ? Untuk menemukan sebuah hipotesis, pola hubungan yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi teori10 yang mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.11 Maka tujuan penelitian ini, untuk mendeskripsikan tantangan dan peluang BP4 dalam menekan tingginya perceraian berikut strategi dan kebijakan yang ditempuh. Sehingga, manfaat yang dapat dicapai yaitu memperoleh penjelasan dan gambran mengenai peran dan hambatan dan peluang BP4 dalam menekan tingginya perceraian di kabupaten Jember, berikut strategi dan kebijakan yang ditempuh. Untuk menghindari kesalahan pemaknaan terhadap katakata yang dipakai peneliti dalam judul ini, maka perlu terlebih dahulu dijelaskan masing-masing kata/ istilah guna penegasan. Tantangan yaitu sesuatu suatu yang membuat sulit sesuatu yang ingin dicapai.12 Peluang yaitu suatu Kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sample kejadian yang diinginkan itu dengan banyaknya angota ruang sampel kejadian tersebut.13 Menurut Peneliti, tantangan dan peluang adalah hambatan-hambatan dan pendukung yang dihadapi oleh BP4 dalam menjalankan kinerja untuk menekan tingginya perceraian di kabupaten Jember. Menekan tingginya perceraian yaitu untuk menghambat perceraian yang meningkat. Maka, menekan tingginya perceraian merupakan cara untuk menghambat perceraian yang semakin meningkat yang diakibatkan oleh banyaknya faktor permasalahan 10

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2010), 291. 11 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: STAIN Press, 2012), 41. 12 http://umum.kompasiana.com/2009/05/24/apa-arti-tantangan-buat-anda6207.html. 13 http://genius.smpn1-mgl.sch.id/file.php/1/ANIMASI /matematika/Teori% 20Peluang/mater01.html.


161

Nur Komala yang ada dalam keluarga. TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan Umum BP4 Menurut konsideren Keputusan Komisi A Munas BP4 Poin (b) tahun 2001 dinyatakan bahwa BP4 adalah lembaga resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga.14 Sejarahnya dibentuk sejak bulan April 1954 atas usulan H.S.M Nasaruddin Latif, Kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya. Pada saat itu namanya SPP (Seksi Penasehatan Perkawinan). Pada tahun 1956 SPP berubah menjadi P-5 (Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan). Pada tahun 1957, Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti gerakan para pendahulunya di Jakarta dan Jawa Barat dengan mendirikan organisasi sejenis dengan nama BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga). Pada tahun 3 Januari 1960 ketiga organisasi di atas (P-5, BP4 dan BKRT) dilebur menjadi satu organisasi yang bersifat nasional dengan nama Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang berpusat di Jakarta dan cabang-cabangnya diseluruh Indonesia. Berdirinya BP4 ini dikukuhkan oleh Menteri Agama denengan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 yang mengakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan organisasi yang berusaha di bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian dalam rangka melaksanakan Penetapan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1958 pasal 4 angka 3 huruf f, antara 4 huruf e dan pasal 11 angka 5 huruf a. Dengan Keputusan Menteri Agama itu BP4 adalah Badan semi resmi. Pada tanggal 3 Januari 1960 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961 yang didalamnya telah mencakup TUPOKSI dan hal-hal yang melingkupinya telah diatur dalam peraturan tersebut di atas. Tinjauan Umum tentang Pernikahan Nikah menurut bahasa adalah “al-jam‟u dan “al-dlammu” 14

Departemen Agama RI: Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah (Jakarta: Depag RI, 2006), 44.

162


Tantangan dan Peluang Badan Penasehatan… yang artinya kumpul,15 maka makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam satu proses pernikahan terdapat ijab.16 Juga bisa diartikan wath‟u al-zaujah yang bermakna menyetubuhi istri.17 Adapun menurut syara’ nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.18 Oleh karena itu, ijab dan qabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan nikah.19 Sehingga pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku pada makhluk hidup.20 Sebagaimana firman Allah Swt. :

                      Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakan untukmu pasangan hidupmu dari jenismu sendiri, supaya kamu merasakan kedamaian dan ketentraman dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi kaum yang berfikir “ (QS. al- Rum: 21).21 Dan anjuran untuk menikah Nabi Saw. bersabda sebagai berikut :

ِ ٍ ِ ‫اهلل صلى‬ ِ ‫ال لَنَا رسو‬ ِ ِ ‫ع‬ َ ‫ يَ َام ْع َشَر‬: ‫اهلل َو َسالم‬ َ ‫ب َم ْن ا ْستَطَا‬ ْ ‫اشبَا‬ ُ َ َ َ‫َع ْن َعْبد ا هلل بْ ُن َم ْسعُ ْو د ق‬ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ‫ َوَملَ ْم يَ ْستَط ْع فَ َعلَْي بِال َ ِم فاَا‬, ‫ َواَ ْح َ ُن للْ َف ْر ِج‬,‫ فاَااَ ُ اَ ُ ٌض للْبَ َ ِر‬, ‫منْ ُ ُام اَلْبَا َةَ فَلْيَتَ َزَو ْج‬ 15

Sulaiman al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Terj. Kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5. 16 Abd. Rahman Assegaf, Studi Islam Konteksrual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 131. 17 M.A. Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), 7. 18 Zakiyah Darajat dkk., Ilmu Fikih (Jakarta: Depag RI, 1985), 48. 19 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Prenada Media, 2004), 2. 20 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terj. Moh. Tholib (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1990), 9. 21 Al-Qur’an, 30: 21, 406.


163

Nur Komala

)ِ ‫ِوجاَ ٌض ( ُمتَ َف ٌض َعلَْي‬

Artinya: “Dari „Abdullah bin Masud, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah Saw. kepada kami :“Hai golongan orang-orang muda ! siapa-siapa dari kamu mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara mengekang (hawa nafsu) bagimu” (Sepakat ahli hadits).22 Tijauan Umum Perceraian Islam itu menginginkan perkawinan itu kekal di antara suami istri kecuali dengan sebab yang tidak dapat dielakkan, seperti cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing yang ketidakstabilan dalam perkawinan yang terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya rantai pernikahan dan akibatnya berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.23 Sebab-sebab perceraian antara lain masalah komunikasi,24 masalah keluarga, krisis moral dan akhlak, pernikahan dini dan ekonomi sehingga mengakibatkan depresi dan cenderung berperilaku kasar, dan sulit fokus. Dampak perceraian berakibat terhadap harta kekayaan baik terhadap harta bawaan, harta bersama, maupun harta perolehan (gono-gini).25 Akibat hukum Perceraian adalah terputusnya hubungan suami istri dan hukum ikatan lainnya, baik bagi suami maupun istri. Tinjauan Umum tentang Manajemen Operasional Aplikasi manajemen organisasi hakikatnya adalah juga amal perbuatan SDM organisasi yang bersangkutan.26 Managemen adalah ilmu aplikatif di mana jika dijabarkan menjadi sebuah

22

Ibnu Hajar al-Atsqalani, Bulughul Marâm, Terj. A. Hasan (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), 431.. 23 Sasmita, Perkawinan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 23. 24 Siti Rahma, Problematika dalam Rumah Tangga (Bandung: Sinar Mulia, 1998), 12. 25 Kompilasi Hukun Islam, 86. 26 http://mpiuika.wordpress.com/2009/11/03/makalah-diskusi-mpi-kelompok3/ .

164


Tantangan dan Peluang Badan Penasehatan… proses tindakan meliputi beberapa hal.27 Perencanaan/ Planning yaitu bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Pengorganisasian/ Organizing merupakan tugas dan tanggungjawab tim kerja yang solid dan terorganisisr.28 Penggerakan/ Actuating, meliputi komunikasi, kepemimpinan, 29 perundingan, pemberian instruksi, dan lain-lain.30 Pengawasan/controling sebagai pengendalian atau evaluasi secara sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja guna tercapainya tujuan perusahaan. 31 METODE PENELITIAN Pendekatan dan jenis penelitian ini ialah kualitatif deskriptif 32 yang mendasar pada studi atau fakta yang memperoleh dari situasi-situasi tertentu,33 dengan lokasi penelitian bertempat di BP4 Kabupaten Jember. Hal itu dikarenakan perceraian di Kabupaten Jember menduduki rangking keempat di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang, dan Banyuwangi, sehingga hal ini menarik untuk dikaji. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh.34 Informan dalam penelitian ini adalah petugas BP4 Kabupaten Jember, petugas Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan pasangan suami atau istri yang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Jember. Penelitian ini menggunakan teknik pemgumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 27

A. Halim dkk. Managemen Pesantren, (Yogyakarta: PT. LKiS, 2005), 71. Ibid., 71. 29 Mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat setiap program yang akan dan telah dijalankan. 30 Kadarman, A.M. et.al. Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta, Gramedia, 1996. Dalam http://mpiuika.wordpress.com/2009/11/03/makalah-diskusi-mpikelompok-3/. 31 Ismail, M. Yusanto. 2003. Pengantar Manajemen Syariat, Cetakan II. Jakarta, Khairul Bayan. Dalam http://mpiuika.wordpress.com/2009/11/03/makalahdiskusi-mpi-kelompok-3/. 32 Lexi J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3. 33 Julia Brannen, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Terj. Nukhtah Arfawie Kurde, (Samarinda: Pustaka Pelajar, 2002), 117. 34 Moleong, Penelitian..., 90. 28


165

Nur Komala Sejarah Berdirinya BP4 Kabupaten Jember35 BP4 didirikan pada tangal 8 Juli 1962 yaitu ketika organisasi ini melebur diri menjadi organisasi bersifat nasional dengan nama Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaina Perceraian (BP4). Berdirinya BP4 ini telah dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan segala peraturan pelaksaannya dibidang perkawinan, dipandang perlu untuk menegaskan kembali pengakuan BP4 sebagai satusatunya badan yang berusaha di bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan angka perceraian. Penyajian data terfokus pada penelitian sebagaimana fokus penelitian yaitu tantangan dan peluang BP4 Kabupaten Jember dalam menekan tingginya perceraian serta strategi dan kebijakan yang ditempuh dalam rangka optimalisasi peran BP4 dalam menekan tingginya perceraian. Menurut Ketua BP4 Kabupaten Jember Abdullah, menyatakan bahwa BP4 telah melaksanakan tugasnya meskipun masih banyak kendala dimana dalam hal ini BP4 Kabupaten Jember mengalami kendala dalam hal pendanaan sehingga tidak berjalan maksimal. Seharusnya memiliki tempat mediasi tersendiri. Maka dalam rangka optimalisasinya mengadakan penyuluhan secara rutin di kecamatan seperti yang sudah berjalan di kecamatan wuluhan.36 Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh U’ul Rofiqoh, “Petugas BP4 menyatakan BP4 tidak memiliki dana untuk sementara ruangan BP4 berada satu atap dengan Bimas Islam”.37 Tantangan dan Peluang BP4 Jember dalam Menekan Tingginya Perceraian Hal-hal yang menjadi tantangan BP4 dalam menekan tingginya perceraian adalah pengaruh negatif globalisasi dan kemajuan teknologi dan komunikasi terhadap keluarga-keluarga. BP4 Jember tidak memperoleh biaya dari APBD hanya sebagian daerah yang memasukkan biaya BP4 dalam APBD. Organisasi 35

U’ul Rofiqoh, Wawancara, Jember, 29 Maret 2014. Rofiqoh adalah sekretaris BP4 kabupaten Jember. 36 Abdullah, Wawancara, Jember, 29 Maret 2014. Abdullah adalah Ketua BP4/ Kasi Bimas Kemenag Kabupaten Jember. 37 U’ul Rofiqoh, Wawancara, Jember, 29 Maret 2014.

166


Tantangan dan Peluang Badan Penasehatan… BP4 belum sepenuhnya terbentuk di seluruh kecamatan di Kabupaten Jember. Terbatasnya dana dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 Kabupaten Jember. Kemampuan anggota-anggota BP4 Kabupaten Jember belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Melemahnya hubungan atau koordinasi BP4 dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Peluang-peluang yang akan menunjang BP4 Kabupaten Jember dalam menekan tingginya perceraian apabila ada kriteriakriteria tertentu.38 Pertama, besarnya dukungan moril masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah. Kedua, besar dukungan moril dari instansi pemerintah, lembaga dan kemasyarakatan nasional dan international. Ketiga, dukungan para pakar terhadap upaya penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga. Keempat, kesediaan masyarakat untuk meniru dan meneladani sikap dan tingkah laku keluarga sakinah yang dipilih melalui pemilihan keluarga sakinah. Kelima, terbukanya hubungan kerjasama yang sinergis dengan berbagai organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama. Strategi dan Kebijakan dalam Optimalisasi Peran BP4 Kabupaten Jember dalam Menekan Tingginya Perceraian Strategi dan kebijakan yang ditempuh ialah sebagai berikut; memperkuat dan memberdayakan kelembagaan (institutional capability building) BP4 dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan, menjadikan Keputusan Munas BP4 ke XIV sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan fungsi BP4, mengembangkan fungsi BP4 sebagai crisis center (pusat penanggulangan krisis), menjadikan seluruh kegiatan BP4 sebagai bagian dari gerakan keluarga sakinah, meningkatkan instansi/lembaga lintas sektoral dan Ormas Islam, meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi/lembaga kemasyarakatan dan lembaga international dalam melaksanakan kegiatan antara lain.39 Gerakan keluarga sakinah, gerakan sayang Ibu, wajib belajar 9 tahun, program ASI, pendidikan luar sekolah, lembaga penitipan anak, program 38 39

Abdullah, Wawancara, Jember, 29 Maret 2014. Dokumentasi BP4 Kabupaten Jember.


167

Nur Komala penanggulangan anemia gizi untuk calon pengantin, mengembangkan fungsi BP4 sehinga jaringan pengamanan sosial untuk memberikan keluarga yang bermasalah, program peningkatan peran wanita dalam rangka meningkatkan pemberdayaan wanita. Mengenai banyaknya perceraian di kabupaten Jember menurut Khamimuddin, Hakim PA Jember terbanyak karena faktor ekonomi. Untuk itu jelas disini faktor ekonomi mendapat perhatian yang cukup serius mengingat perceraian di Kabupaten Jember terus meningkat. Hal ini ternyata senada dengan yang disampaikan oleh Idris Abdir, karena pernikahan dini, poligami tidak sehat. Dalam hal ini Hakim PA Yayan Sopyan menegaskan bahwa perceraian terbanyak karena faktor ekonomi. Banyaknya kasus perceraian ini juga dipengaruhi oleh pihak yang memediasi apakah punya skill yang memadai sehingga juga berpengaruh terhadap gagal atau tidaknya dalam memediasi.40 Analisis Analisa data dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.41 Tantangan BP4 Kabupaten Jember menjadi hal yang perlu untuk ditindaklanjuti secara signifikan, artinya apabila hal ini bisa diatasi dengan baik, tentunya akan membawa kepada dampak yang positif seperti program-program yang belum berjalan selama ini dapat dikondusifkan kembali. a. Tugas pokok, fungsi dan kedukan BP4 Kabupaten Jember. Bahwasanya tugas, fungsi dan kedudukan BP4 Kabupaten Jember cukup signifikan dan patut diperhitungkan mengingat maraknya perceraian di Kabupaten Jember yang semakin meningkat. b. Kendala Kendala BP4 tentang pendanaan sebagai berikut: 42 Kendala BP4 sebagai semi resmi pemerintah dalam kegiatannya selama ini dibiayai NR dan Bedolan, tetapi mengacu kepada Undang40

Yayan Sopyan, Wawancara, 28 Februari 2014. Yayan Sopyan adalah Hakim PA Jember. 41 Matthew B. Miles dan A.M. Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 1992), 73-74. 42 U’ul Rofiqoh, Wawancara, Jember, 29 Maret 2014.

168


Tantangan dan Peluang Badan Penasehatan… Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan Pearturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang tata cara penggunaan Dana NR dan Bedolan untuk kegiatan BP4 dihentikan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang peraturan pemerintah yang intinya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak dapat digunakan kecuali untuk kegiatan tertentu yang berkaitan langsung dengan jenis PNBP oleh instansi yang bersangkutan sehingga BP4 tidak berhak menerima bantuan dari dana NR dan Bedolan karena bukan instansi pemungut sehingga hal ini jelas melemahkan BP4 Kabupaten Jember. Kelemahan-kelemahan Kelemahan BP4 yaitu posisi/status BP4 Kabupaten Jember terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas dan belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pokok BP4 Kabupaten Jember, sebab sarana dan prasarana tidak mendukung. KESIMPULAN Dari analisa mengenai tantangan dan peluang BP4 Kabupaten Jember, maka dapat dijelaskan sebagai berikut : Pertama, hal-hal yang menjadi tantangan dan peluang BP4 Kabupaten Jember dalam menekan tingginya perceraian karena besarnya pengaruh negatif globalisasi kemajuan tekhnologi dan arus komunikasi terhadap keluarga-keluarga, organisasi BP4 belum seluruhnya terbentuk pada seluruh wilayah kecamatan di Indonesia terutama dengan adanya pemekaran wilayah serta terbatasnya dana dan fasilitas. Peluangnya ialah besarnya dukungan moril masyarakat dan kesediaan meneladani sikap keluarga sakinah. Kedua, Strategi dan kebijakan yang ditempuh dalam rangka optimalisasi ialah memperkuat dan memberdayakan kelembagaan BP4 pusat sampai daerah, mengembangkan fungsi BP4, meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi pemerintah. DAFTAR PUSTAKA


169

Nur Komala Abdoel, Djamali. Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2005). Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam dan Peradilan Agama cet. II. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). Basyir, Azhar. Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994). Brannen, Julia. Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Terj. Nukhtah Arfawie Kurde (Samarinda: Pustaka Pelajar, 2002). Departemen Agama RI: Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah (Jakarta: Depag RI, 2006). Halim, A. dkk. Managemen Pesantren (Yogyakarta: PT. LKiS, 2005). Huberman, A.M dan Matthew B. Miles. Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI Press, 1992). Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Majalah Perkawinan dan Keluarga: Peran dan Tantangan BP4 Edisi No. 480/2012. (Jakarta: BP4 Pusat, 2012). MK, M. Ashary. Hukum Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Moelong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002). Rahma, Siti. Problematika dalam Rumah Tangga (Bandung: Sinar Mulia, 1998). Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: CV. Rajawali, 1982). Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional cet. 3. (Jakarta: Rieneka Cipta, 2005). Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010). Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: STAIN Press, 2012). Usman, Sabian. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). http://umum.kompasiana.com/2009/05/24/apa-arti-tantanganbuat-anda-6207.html http://genius.smpn1mgl.sch.id/file.php/1/ANIMASI/matemati

170


Tantangan dan Peluang Badan Penasehatan… ka/Teori%20Peluang/m ater01.html. http://www.artikata.com/arti-380413-tantangan.html. http://umum.kompasiana.com/2009/05/24/apa-arti-tantanganbuat-anda-6207.html. http://indonesia.siutao.com/tetesan/tantangan_dalam_hidup.ph p. http://mpiuika.wordpress.com/2009/11/03/makalah-diskusimpi -kelompok-3/ Kadarman, A.M. et.al. 1996. Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta, Gramedia. Dalam http://mpiuika.wordpress.com/ 2009/11/03/makalah-diskusi-mpi-kelompok-3/. Ismail, M. Yusanto. 2003. Pengantar Manajemen Syariat, Cetakan II. Jakarta, Khairul Bayan. Dalam http://mpiuika. wordpress. com/2009/11/03/makalah- diskusi-mpi-kelompok-3/.


171

Nur Komala

PETUNJUK PENULISAN A. PETUNJUK UMUM 1. Artikel merupakan produk orisinil yang belum pernah terpublikasikan di media manapun. 2. Artikel dapat berupa pemikiran konseptual atau hasil penelitian yang terkait dengan keilmuan hukum keluarga dan kajian keislaman 3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Panjang tulisan antara 15-20 halaman dengan sepasi ganda ukuran kuarto. 5. Artikel diserahkan dalam bentuk soft copy dan hard copy B. PETUNJUK KHUSUS 1. Kerangka tulisan meliputi abstraks, kata kunci, pendahuluan, isi dan penutup (bila merupakan pemikiran konseptual), atau meliputi abstraks, kata kunci, pendahuluan, permasalahan, metodologi, pembahasan, dan penutup (bila merupakan hasil penelitian). 2. Abstrak memuat kata inti permasalahan sebanyak 150-200 kata. 3. Kata kunci dapat berbentuk kata atau frasa. 4. Artikel menggunakan footnote dengan ketentuan sebagai berikut nama pengarang, koma, judul rujukan (italic), volume (bila ada), buka kurung, tempat terbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun terbit, kurung tutup, koma, halaman, titik, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Buku: Richard Bulliet, Islam: The View of the Edge, (New York: Columbia University Press, 1996), hal. 69. b. Buku Terjemahan: A.W. Person, Menejemen Riset Antardisiplin, terj. Tjun Suryaman (Bandung: Remaja Rosdakarya,1991), hal. 15. c. Artikel dalam Buku atau Ensiklopedi: Clifford Geertz, "Religion as a Cultural System" dalam Michael Burton, Antropologikal Approach to the Studi of Religion, (London: Tavistok, 1996), hal. 135. D.S. Adam, "Theology", Encyclopedia of Religion and Ethic, vol. 12, ed. James Hastings, et.al (New York: Charles Scribner's Sons, t.t), hal. 297.

172


Tantangan dan Peluang Badan Penasehatan… d. Artikel dalam Jurnal: Karl Wolfgang Deutsch, "Sosial Mobilization and Political Development", American Political Science Review, vol. 55, no. 3 (September 1961), hal. 583. e. Artikel dalam Media Massa: Shahrizal Putra, "Menelanjangi RUU Pornoaksi dan Pornografi", KOMPAS, 17 Maret 2006, hal. 6. f. Skripsi, Tesis, dan Disertasi: Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Disertasi (Bogor: I PB, 1989), hal. 79. g. Kitab Suci: Q.S. Al-Baqarah (2): 99. Perjanjian Baru, Yoh. (20): 31. h. Apabila mengutip ulang referensi yang sama secara berurut, maka cukup ditulis: Ibid. Jika berbeda halamannya cukup tambahkan nomor halamannya: Ibid., 17. i. Apabila referensi terkutip ulang berselang oleh satu atau lebih referensi berbeda, maka cukup ditulis last name pengarang berikut satu kata awal judul dari referensi dimaksud. Misalnya, Bulliet, Islam……, hal. 232.


173

Nur Komala

174


Al-Ahwal, Vol. 6, No. 1 April

Recommend Documents