Akuntansi Syariah FKIA JUNI Pendekatan Praktik Akuntansi Melalui Epistimologi Islam

PROSIDING

FKIA JUNI 2014 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

FORUM KAJIAN ILMIAH AKUNTANSI

Akuntansi Syariah Pendekatan Praktik Akuntansi Melalui Epistimologi Islam

Senin-Selasa , 9-10 Juni 2014 Ruang Seminar Akuntansi Lt 2 Gedung KPMG Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Prosiding Seminar Forum Kajian Ilmiah Akuntansi 2014- FKIA Banda Aceh: 9-10 Juni 2014

PROSIDING

FKIA JUNI 2014 Akuntansi Syariah: Pendekatan Praktik Akuntansi Melalui Epistimologi Islam. Hak Cipta , pada penulis Hak Publikasi pada Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit

Penerbit Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Jln T. Nyak Arief Darussalam Banda Aceh 2311 email : fkia@unsyiah. ac.id

ii


DEWAN REDAKSI Prosiding Seminar Forum Kajian Ilmiah Akuntansi Sekretariat: Laboratarium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Alamat : Jln T. Nyak Arief Darussalam Banda Aceh 2311 email : fkia@unsyiah. ac.id

PELINDUNG Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala PENASEHAT Ketua Program Studi Akuntansi Fakuas Ekonomi Universitas SyiahKuala PENANGGUNG JAWAB Ketua Laboratarium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala PANITIA PELAKSANA/ORGANIZING COMITEE Ketua : Fauziah Aida Fitri, SE, M. Si, Ak, CA Sekretaris : Aida Yulia, SE, M.Si, Ak, CA Bendahara : Maya Febrianty Lautania, SE, MM, M.Si, Ak

REVIEWER: Dr. Nadirsyah, SE, M. Si, Ak, CA Dr. Islahuddin, SE, M. Com , Ak, CA Dr. Hasan Basri, SE, M.Com, Ak. Dr. Muhammad Arfan, SE, M.Si, Ak SIE MATERI, MAKALAH DAN PROSIDING Syarifah Shakila, S.Sos Suriati Abdul hadi

iii


SAMBUTAN DEWAN REDAKSI

Prosiding seminar Forum Kajian Ilmiah Akuntansi merupakan kumpulan penelitian yang dilakukan oleh Dosen Akuntansi dan Mahasiswa Akuntansi program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala sebagai sarana desiminasi hasil penelitian. Seminar diikuti oleh para Dosen, Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Tema yang diangkat pada bulan Juni ini Akuntansi Syariah: Pendekatan Praktik Akuntansi Melalui Epistimologi Islam. Melalui perjalanan waktu ekonomi syariah menjadi fokus lembaga keuangan karena manpu mengatasi persoalan yang muncul dari penerapan ekonomi konvensioanal. Ekonomi syariah telah menjadi solusi bukan lagi sebagai alternatif. Untuk mendukung perkembangan laju perekonomian syariah maka akuntansi syariah menjadi mutlak diperlukan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan 9 (sembilan) PSAK Syariah yaitu: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Akuntansi Murabahah, Akuntansi Salam, Akuntansi Istishna, Akuntansi Mudharabah, Akuntansi Musyarakah, Akuntansi Ijarah, Asuransi Syariah, dan Akuntansi, Zakat, Infak & Sedekah. Keberadaan PSAK Syariah akan mendorong terciptanya sistem akuntansi syariah sehingga akan tersedia informasi yang dapat dipercaya. Beberapa kajian empiris juga telah mulai dilakukan mengenai akuntansi syariah. Kajian-kajian yang dilakukan sebagai proses induktif yang akan memperkuat landasan teoritis untuk megembangan akuntansi syariah. Hasil seminar yang disajikan dalam prosiding ini diharapkan memberikan kontribusi kontrukstif dalam rangka pengembangan akuntansi syariah baik secara teoritis maupun secara praktis. Mudah-mudahan apa yang dilakukan sebagai sarana menundukkan diri menuju praktik perekonomian yang benar dan di berkahi.

Banda Aceh, 15 Juni 2014

Dewan Redaksi

iv


SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatu Para hadirin, pemakalah, moderator, peserta dan panitia yang saya hormati. Alhamdulilah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanawataala karena atas karunia, rahmad dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam rangka melakukan seminar sebagai pengenjawantahan tridarma perguruan tinggi dalam rangka tuntutan peran dosen dalam tugas penelitian. Pada seminar kali ini Forum Kajian Ilmiah Akuntansi atau yang dikenal dengan FKIA mengangkat tema Akuntansi Syariah: Pendekatan Praktik Akuntansi Melalui Epistimologi Islam. Tema ini sangat relevan pada sendi kehidupan ekonomi saat ini dan ekonomi kedepan, yang mulai merasakan bahwa ekonomi islam bukan hanya sebagai bentuk falsafah alternatif dalam menjalankan lembaga-lembaga keuangan melainkan tuntutan solusi dalam kehidupan. Untuk mengikuti perkembangan paradigma berpikir yang demikian, kita juga sebagai fakultas yang melahirkan para pemikir dan praktisi telah membuka program studi ekonomi islam dalam mempersiapkan kebutuhan pasar terhadap tenaga-tenaga praktiksi ekonomi masa depan. Akuntansi sebagai sebagai salah satu cabang ilmu sosial, juga harus mempersiapkan aspek teknis yang sesuai dengan falsafah islam. Saya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi juga mengamati bahwa akuntan melalui IAI telah melahirkan beberapa pedoman digunakan dalam ekonomi islam. Tentu, dalam menerapkan pedoman-pedoman tersebut diperlukan kajian-kajian yang mendalam agar pedoman menjadi lebih baik dan dapat menjadi kerangka yang dapai membingkai ekomi islam secara menyeluruh. Bapak-bapak dan ibu–ibu serta para mahasiswa peneliti juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu ekonomi islam terutama akuntansi islam atau yang lebih popular dengan akuntansi syariah. Harapan saya bapak-bapak, ibu-ibu peneliti dan para mahasiwa terus berperan untuk perubahan pada masa yang akan datang. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat mengikuti seminar semoga ilmu yang kita peroleh membawa keberkahan.

Banda Aceh 9 Juni 2014 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

Dr. Mirza Tabrani, MBA v


SAMBUTAN KETUA PANITIA Alhamdulilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas kurunia-Nya Prosiding Seminar Forum Kajian Ilmiah Akuntansi Untuk Bulan Juni 2014 dengan tema” Akuntansi Syariah: Pendekatan Praktik Akuntansi Melalui Epistimologi Islam. Seminar Forum kajian Ilmiah Akuntansi merupaka seminar rutin yang diselenggarakan untuk meningkatkan kapabilitas Dosen dan mahasiswa Akuntansi dalam melakukan penelitian melalui desiminasi hasil penelitian sebagai upaya mewujudkan tridarma perguruan tinggi. Hasil desiminasi diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap masalah-masalah teoritis terutama pengembangan teori akuntansi syariah yang sedang dikembangkan. Akhirnya, atas nama panitia seminar Forum Kajian Ilmiah Akuntansi mengucapkan terimakasih kepada para pemakalah, moderator serta berbagai pihak yang telah berpartisipasi sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik.

Banda Aceh, 9 Juni 2014 Ketua Panitia

Fauziah Aida Fitri, S.E, M.Si, Ak, CA

vi


DAFTAR ISI Sambutan Dewan Redaksi………………………………………………

iii

Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi……………………………………

iv

Sambutan Ketua Panitia………………………………………………...

v

Daftar Isi………………………………………………………………..

vi

Pengaruh Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan Tingkat Bagi Hasil Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Muhammad Arfan dan Gezah Sastivia Halim).......................................

1 - 14

Pengaruh Simpanan, Spread Bagi Hasil, dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Rahmawaty dan Armaiyanti)..................................................................

15 - 22

Pengaruh Peringkat Obligasi Dan Fee Terhadap Harga Obligasi Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Aliamin dan Rouzah Namira).................................................................

23 - 32

Analisis Penyajian Keuangan Syariah pada Baitul Mal Provinsi Aceh (Bustamam dan Dedy Saputra).................................................................

33 - 41

Analisis Implementasi Akuntansi Dalam Sistem Pembiayaan Gadai Syariah Pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh (Ridwan Ibrahim dan Asrida Gebrina).....................................................

42 - 55

Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan SAK Syariah Pada Lembag Amil Zakat (LAZ) Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Aceh (Muhammad Arfan dan Muhajirin)..........................................................

56 - 70

Analisis Penerapan Metode Balance Scorecard Sebagai Suatu Pengukuran Kinerja Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh) (Said Muniruddin dan Nadiati).................................................................

71 - 82

Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) (Evayani dan Arifah Hikmah)..................................................................

83 - 93

Pengaruh Kepercayaan Pada Lembaga Zakat dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Membayar Zakat (Studi Pada Pedagang Skala Kecil Menengah di Kota Banda Aceh)

94 - 103

vii


(Rahmawaty dan Nurlindawati)..............................................................

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return On Assets (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012 (Meutia Fitri dan Mhd. Miqdad)..............................................................

104 - 118

Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah, Risiko Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga dan Biaya Operasional/ Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Evi Mutia dan Akmal Hanif)..................................................................

119 - 136

Analasis Penilaian Risiko Sistem Pemrosesan Transaksi Anjungan Tunai Mandiri pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kota Sabang (Dana Siswar dan Husnaina Zairatul Junanda)........................................

137 - 153

Pengaruh Operating Leverage Dan Financial Leverage Terhadap Beta Saham Syariah Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (Riha Dedi Priantana dan Miftahul Jannah).............................................

154 - 176

Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Yang menerbitkan Obligasi Syariah dan Obligasi Non-Syariah (Studi pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011) (Meutia Fitri dan Rina Rajiani)................................................................

177 - 195

Pengaruh Struktur Pembiayaan Terhadap Risiko Kebangkrutan Perbankan Syariah (Studi Pada bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia) (Evi Mutia dan Nabila Rifa).....................................................................

viii

196 - 214


Analisis Implementasi Akuntansi Dalam Sistem Pembiayaan Gadai Syariah Pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh Ridwan Ibrahim* dan Asrida Gebrina* * Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala ABSTRACT The research type is qualitative by a descriptive approach. This research method used is descriptive qualitative and the analysis unit is Pegadaian Sharia Regional Banda Aceh. The data used in this research are primary data and secondary data. The collecting data tehhnical used is observation, interview, and documentation. The purpose of this research is to know, analyze, and provide empirical evidence of about gadai sharia funding and accounting implementation on gadai sharia funding system in Pegadaian Sharia Regional Banda Aceh. The result of this research is shows that (1) gadai sharia funding system used is of Rahn contract and Ijara contract. (2) funding implementation of gadai sharia in Pegadaian Sharia Regional Banda Aceh is suitable with the Sharia Regulation applicable that is Fatwa of National Sharia Council No:25/DSN-MUI/III/2002 about Rahn and Fatwa of National Sharia Council No:26/DSN-MUI/III/2002 about Gold Rahn. (3) accounting implementation on gadai sharia funding system in Pegadaian Sharia Regional Banda Aceh suitable with the PSAK No.107 about Ijara contract Keywords: Accounting, Gadai Sharia Funding.

42


1. Pendahuluan Latar Belakang Pegadaian saat ini sudah sangat pesat perkembangannya. Perkembangan yang sangat jelas terlihat yaitu adanya pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. pada umumnya pegadaian konvensional dan pegadaian syariah memiliki tujuan yang sama yakni menyediakan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan jaminan barang-barang berharga tertentu, akan tetapi berbeda pada tata cara dan proses pelaksanaanya. Menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali pada jangka waktu tertentu disebut usaha gadai. Usaha gadai membuat masyarakat dapat memperoleh jumlah uang yang dibutuhkan sesuai dengan barang yang dijaminkan serta masyarakat juga tidak perlu takut kehilangan barang berharga yang dijaminkan (Kasmir, 2002:246). Pegadaian syariah muncul karena adanya respon masyarakat terhadap sistem syariah yang makin meningkat sehingga produk-produk syariah mulai marak di Indonesia. Hal ini juga disebabkan masyarakat di Indonesia khususnya kota Banda Aceh masyarakatnya mayoritas muslim dan merupakan kota yang dijuluki sebagai Serambi Mekkah sehingga pegadaian yang ada dikota Banda Aceh seluruhnya adalah Pegadaian Syariah. Menurut Desmita Soraya, pengelola UPS (Unit Pegadaian Syariah) Darussalam, aktivitas gadai menjelang lebaran tahun 2012 meningkat drastic, hingga mencapai 40%. Peningkatan tersebut ditandai sejak awal ramadhan telah terjadi lonjakan transaksi gadai hingga pertengahan ramadhan dimana warga yang datang menggadaikan barang semakin banyak (aceh.tribunnews.com). Perkembangan pesat yang dialami pegadaian saat ini tentunya meningkatkan nilai transaksi yang juga meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi. Akuntansi sudah ada sejak peradaban Islam muncul yaitu zaman Nabi Muhammad Saw. Hal itu tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 dimana sistem pencatatan harus dilakukan yang tujuannya adalah untuk kebenaran, keadilan dan keterbukaan antara pihak yang bertransaksi. Penerapan akuntansi pada sistem syariah tentunya berbeda dengan penerapan akuntansi pada sistem konvensional pada umumnya. Metode pengukuran akuntansi pada pegadaian syariah harus disesuaikan dengan PSAK No.101 dan khusus untuk pembiayaan gadai syariah juga harus disesuaikan dengan PSAK No.107 dan ketentuan syariah yang telah diatur. PSAK No.101 mengatur lebih rinci mengenai akad-akad syariah dan menjelaskan secara spesifik mengenai akad laporan keuangan syariah sebagai standar pengukuran, sedangkan PSAK No.107 mengatur tentang akad ijarah. Penerapan standar pengaturan tersebut dapat menjaga konsistensi lembaga gadai serta kesesuaiannya dengan syariat Islam. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti pada pegadaian syariah dan konvensional, salah satunya dilakukan oleh Lugito (2013) yang menyimpulkan bahwa pegadaian syariah tidak menggunakan sewa pinjaman untuk mendapat laba dan pegadaian konvensional tidak menggunakan praktik fidusia untuk mendapatkan laba. Peneliti terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Andini dan Hayati (2009) menegaskan PSAK No.101 belum diterapkan dalam penyajian laporan keuangan Pegadaian Syariah Pamekasan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Fitrianti (2009). Penelitian yang dilakukan oleh Fitrianti yaitu pada Pegadaian konvensional Cabang Cibitung dan Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika. Peneliti tertarik untuk

43


melakukan penelitian yang sama dengan Fitrianti adalah dikarenakan masyarakat kota Banda Aceh juga melakukan transaksi gadai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yaitu Banda Aceh dan tahun penelitian yaitu 2013, dengan menyesuaikan objek penelitian yaitu Pegadaian Syariah. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada “Analisis Implementasi Akuntansi dalam Sistem Pembiayaan Gadai Syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh”.

2. Tinjauan Pustaka Akuntansi American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai: “the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgements and decisions by users of the information (proses mengidentifikasi, pengukuran, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut)” (Soemarso, 2004:3). Akuntansi dalam Perspektif Syariah Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai Islam (islamic values) sesuai ketentuan syariah (Nurhayati dan Wasilah, 2011:50). Gadai Syariah Menurut Nurhayati dan Wasilah (2011:265), rahn secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad rahn juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau rentenir yang memberikan bunga relatif tinggi (Kasmir,2002:247). Menurut Antonio (2001:128), landasan hukum gadai adalah sebagai berikut: 1) Al-Quran Surat Al-Baqarah QS 2:283. 2) HR. Bukhari no.1927,kitab Al-Buyu,Ahmad, Nasa’i dan Ibnu Majah 3) HR. Al Syafi’i,dan Al Daraquthini 4) HR. Jamaah kecuali Muslim dan Al Nasa’i, Bukhari no.2329, kitab Ar-Rahn. 5) HR.Bukhari no.1926, kitab al-Buyu, dan Muslim Fatwa Dewan Syariah No.25/DSN-MUI/III/2002, menyatakan bahwa jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Ketentuan umum: 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahanmarhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin,

44


dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. 3) Pemeliharaan dan peyimpanan. Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 5) Penjualan marhun (a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. (b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa / dieksekusi. (c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan peyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. (d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 2) Ketentuan penutup: 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, makapenyelesainnya dilakukan melalui BAS (Badan Arbitrase Syariah) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di ubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002, maka keputusan DSN adalah sebagai berikut: a) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn) b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin) c) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. d) Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad ijarah. Rukun gadai syariah (ar-rahn) menurut Nurhayati dan Wasilah (2011:268), ada empat yaitu sebagai berikut: a) Orang yang berakad atau pelaku. b) Sighat (ijab dan qabul). c) Objek akad. d) Pinjaman/utang(marhun bih) Adapun syarat gadai syariah menurut Nurhayati dan Wasilah (2011:268), yaitu sebagai berikut: a) Pelaku atau orang yang melakukan akad harus cakap bertindak hukum (mukallaf) dan baligh (dapat membedakan) serta berakal. b) Objek yang digadaikan (marhun):  Barang gadai (marhun)

45


 Pinjaman/utang (marhun bih) c) Ijab dan Kabul Penerapan Akuntansi dalam Gadai Syariah Menurut Nurhayati dan Wasilah (2011:268), perlakuan akuntansi dalam gadai syariah adalah sebagai berikut: 1) Bagi pihak yang menerima gadai (murtahin) Pada saat menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi membuat tanda terima atas barang. (a) Pada saat menyerahkan uang pinjaman Jurnal: Dr. Piutang xxx Kr. Kas xxx (b) Pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan Jurnal: Dr. Kas xxx Kr. Pendapatan xxx (c) Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan Jurnal: Dr. Biaya ijarah xxx Kr. Kas xxx (d) Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang. Jurnal: Dr. Kas xxx Kr. Piutang xxx (e) Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan. Penjualan barang gadai, jika nilainya sama dengan piutang. Jurnal: Dr. Kas xxx Kr. Piutang xxx Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang.

3. Metodologi Penelitian Desain Penelitian 1) Sifat Studi Sifat studi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif. Studi Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran aspek-aspek yang relevan dengan fenomena dari penelitian dari perspektif perorangan, organisasi, atau lainnya dan memaparkan bagaimana implementasi dari akuntansi dalam sistem pembiayaan gadai syariah yang terdapat pada Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh. 2) Jenis Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 3) Unit Analisis

46


Penelitian ini menggunakan organisasi sebagai unit analisis. Pada penelitian ini peneliti menggunakan satu organisasi lembaga gadai syariah, yaitu Pegadaian Syariah yang terdapat di Kota Banda Aceh. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data Adapun sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.14 Kota Banda Aceh. Pada penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara: (a) Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur (b) Catatan Lapangan 2) Data Sekunder Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan implementasi akuntansi dalam sistem pembiayaan gadai syariah seperti literatur-literatur yang terkait, website yang disediakan oleh pegadaian, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang terkait dengan pembiayaan gadai syariah pada pegadaian syariah cabang kota Banda Aceh berdasarkan wawancara seperti: brosur-brosur, formulir pembiayaan, dan lain-lain. Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran dan menjelaskan bagaimana implementasi akuntansi dalam sistem pembiayaan gadai syariah pada pegadaian syariah cabang kota Banda Aceh. Sugiyono (2012:89) mengemukakan analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisa dan dievaluasi, yaitu dengan membandingkan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan data dari landasan kepustakaan sebagai landasan teoritis sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan saran-saran untuk perbaikan. Setelah data dianalisis maka hasilnya akan dijabarkan secara deskriptif dengan memberikan gambaran bagaimana data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti untuk diambil kesimpulan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menganalisis data pada metode ini adalah: 1) Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh 2) Mengidentifikasi bagaimana implementasi akuntansi dalam sistem pembiayaan gadai syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh 3) Menganalisis pelaksanaan pembiayaan gadai syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh apakah telah sesuai dengan aturan syariat yang berlaku yaitu sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

47


4) Mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh sehingga implementasi Akuntansi pada sistem pembiayaan gadai syariah sesuai dengan PSAK No.101 dan PSAK No.107

4. Hasil Penelitian Prosedur Pemberian Pembiayaan Gadai Syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh Adapun prosedur pemberian pembiayaan gadai syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut: 1) Persyaratan Pembiayaan: (a) Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas diri resmi lainnya yaitu SIM, Paspor, dan lain-lain. (b) Menyerahkan marhun (barang jaminan) seperti:  Perhiasan, yakni emas atau berlian  Kendaraan bermotor  Barang-barang elektronik yaitu berupa notebook dan laptop (c) Untuk kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan fotocopy STNK sebagai pelengkap jaminan. (d) Mengisi formulir permintaan pinjaman. (e) Menandatangani akad 2) Proses Pemberian Pembiayaan: (a) Nasabah datang langsung ke Pegadaian Syariah, dan mengisi FPP (Formulir Permintaan Pinjaman) (b) Nasabah menyerahkan FPP yang dilampiri dengan fotocopy identitas serta marhun (barang jaminan) ke loket. (c) Petugas Pegadaian menaksir marhun/agunan yang diserahkan agar dapat menentukan harganya. (d) Besarnya pinjaman (marhun bih) adalah 90% - 95% dari taksiran marhun. (e) Apabila besarnya pinjaman telah disepakati, maka nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman serta SBR (Surat Bukti Rahn) sebagai bukti bahwa nasabah telah menggadaikan marhun (barang jaminan) nya di pegadaian serta membayar biaya administrasi. 3) Proses Pelunasan Pinjaman Proses pelunasan pinjaman dapat dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu yang diberikan kepada nasabah yaitu maksimal 120 hari atau 4 bulan. Nasabah dapat melunasi pinjaman dengan cara angsuran maupun tunai. Apabila sampai dengan 120 hari nasabah belum dapat melunasi pinjamannya, nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar ijarah dan biaya administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku. Adapun tariff ijarah dan biaya administrasi adalah sebagai berikut:

48


Go l A B1 B2 B3 C1 C2 C3 D

Tarif Ijarah Marhun bih Rp 50.000Rp 500.000 Rp 550.00Rp 1.000.000 Rp 1.050.000Rp 2.500.000 Rp 2.550.000Rp 5.000.000 Rp 5.100.000Rp 10.000.000 Rp 10.100.000Rp 15.000.000 Rp 15.100.000Rp 20.000.000 Rp 20.100.000Rp 1.000.000.000

Tarif Adm

% Marhun Bih pada Taksiran Ema Elek Kend s

Emas

Non Emas

0,450%

0,450%

Rp2000

95%

95%

95%

0,710%

0,720%

Rp 8000

92%

92%

92%

0,710%

0,720%

92%

92%

92%

0,710%

0,720%

92%

92%

92%

0,710%

0,720%

92%

92%

92%

0,710%

0,720%

92%

92%

92%

0,710%

0,720%

92%

92%

92%

0,620%

0,650%

93%

93%

93%

Rp 15.000 Rp 25.000 Rp 40.000 Rp 60.000 Rp 80.000 Rp 100.000

Apabila pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya maka pihak pegadaian akan melakukan pemberitahuan kepada nasabah tersebut. Namun jika nasabah tidak juga dapat membayar pinjamannya, maka pihak pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada. Jika terdapat selisih antara nilai pelelangan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan biaya lelang merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan tersebut dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, maka pihak pegadaian akan menyerahkan uang kelebihan kepada BAZIS (Badan Amil Zakat). Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi dalam Pembiayaan Gadai Syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh Pegadaian Syariah memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional yaitu dengan memperlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya tersebut dihitung dari nilai barang , bukan dari jumlah uang pinjaman/pembiayaan. Biaya pemeliharaan terdiri dari biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan marhun serta asuransi yang disebut tarif Ijarah. Pada tarif ijarah terdapat golongan, golongan yang ditentukan tersebut terdiri dari golongan A sampai dengan golongan D, penetapan golongan tersebut berdasarkan jumlah pinjaman/pembiayaan yang diberikan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat contoh perhitungan pemberian pembiayaan/uang pinjaman dan biaya yang dibebankan adalah sebagai berikut: 1) Seorang nasabah membutuhkan dana untuk biaya pendidikannya. Iapun membawa satu unit notebook yang bermerk Acer untuk dijadikan jaminan. Menurut juru

49


taksir harga taksiran notebook tersebut saat ini adalah Rp 550.000, dari taksiran tersebut nasabah masuk kedalam golongan B1 dengan marhun bih 92%. Maka: Uang Pinjaman = Taksiran x Marhun Bih = Rp 550.000 x 92% = Rp 506.000 = Rp 550.000 (pembulatan) Biaya Ijarah per 10 hari = Tarif Ijarah x Taksiran = 0,720% x Rp 550.000 = Rp 3.960 = Rp 4.000 (pembulatan) Biaya administrasi untuk golongan B1 adalah Rp 8.000, Maka uang pinjaman yang diterima oleh nasabah yaitu sebesar = Uang Pinjaman–Biaya Adm = Rp 550.000 - Rp 8.000 = Rp 542.000 Jadi, uang yang harus dibayar saat pelunasan adalah sebesar: Uang pinjaman + Biaya Ijarah = Rp 550.000 + Rp 4.000 = Rp 554.000 Berdasarkan contoh perhitungan tersebut dapat dilakukan penjurnalan sebagai berikut: Pada saat pihak pegadaian menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi membuat tanda terima atas barang. 1) Pada saat memberikan pembiayaan Dr. Piutang Rp 550.000 Kr. Kas Rp 550.000 2) Pada saat menerima biaya administrasi Dr. Kas Rp 8.000 Kr. Biaya Adm Rp 8.000 3) Pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan Dr. Kas Rp 4.000 Kr. Pendapatan Rp 4.000 4) Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan Dr. Biaya Ijarah Rp 4.000 Kr. Kas Rp 4.000 5) Pada saat pelunasan pembiayaan, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda terima barang. Dr. Kas Rp 550.000 Kr. Piutang Rp 550.000 6) Saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak pegadaian. Penjualan barang gadai jika nilainya sama dengan piutang. Dr. Kas Rp 550.000 Kr. Piutang Rp 550.000 Transaksi yang terjadi pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dicatat setiap harinya melalui sistem komputerisasi dan dijadikan sebagai laporan harian. Pencatatan laporan harian yang terjadi setiap harinya, akan digabungkan untuk dibuat laporan bulanan yang dinamakan Laporan Surplus Operasional. Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dalam hal pencatatan laporan keuangan hanya membuat laporan harian dan laporan bulanan. Setelah itu laporan tersebut dikirim ke kantor wilayah untuk diolah lebih lanjut. Laporan yang diolah tersebut merupakan laporan

50


dari seluruh cabang pegadaian, yang disebut dengan laporan konsolidasi. Selanjutnya kantor wilayah akan mengirim hasil laporan tersebut ke Pegadaian pusat untuk selanjutnya dibuat Laporan Keuangan Pegadaian.

5. Pembahasan Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh Pelaksanaan untuk memperoleh pembiayaan gadai syariah pada Pegadaian Syariah telah berpegang pada prinsip syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya penerapan sistem bunga pada transaksi pembiayaan gadai syariah, akan tetapi hanya membebankan tarif sewa penitipan atas barang jaminan sehingga akad yang dilakukan bebas dari riba. Transaksi yang terjadi pada Pegadaian Syariah juga telah sah karena rukun dari transaksi tersebut telah terpenuhi. Rukun transaksi gadai syariah yaitu adanya pelaku atau pihak yang berakad dalam transaksi ini adalah nasabah sebagai rahin dan Pegadaian Syariah sebagai murtahin, terdapat objek akad yaitu barang yang digadaikan seperti perhiasan, kendaraan dan barang elektronik. Serta pinjaman dan ijab kabul. Ketentuan transaksi gadai syariah telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah No.25/DSN-MU/III/2002 dan No.26/DSN-MU/III/2002 yang menjelaskan dengan rinci tentang Rahn dan Rahn emas. Adapun ketentuan transaksi pada pembiayaan gadai syariah pada Pegadaian Syariah dapat dilihat sebagai berikut: 1) Penahanan barang jaminan milik rahin sampai pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian Syariah dapat dilunasi dan barang jaminan dapat di ambil kembali setelah pelunasan. 2) Biaya pemeliharan dan penyimpanan barang jaminan menjadi kewajiban rahin, dan apabila rahin tidak dapat melunasi pinjaman hingga tanggal jatuh tempo maka pihak Pegadaian Syariah akan menjual marhun milik rahin. 3) Dari hasil penjualan marhun maka, jika terdapat uang kelebihan setelah dikurangi marhun bih, biaya penjualan dan biaya pembelian adalah milik rahin, dan jika tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban maka rahin wajib membayar kekeurangan tersebut. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan adalah selama satu tahun sejak tanggal penjualan (lelang), dan jika lewat dari waktu yang ditentukan rahin menyatakan sebagai sedekah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pegadaian Syariah. 4) Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa Pegadaian Syariah dalam menjalankan pembiayaan gadai syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No. 25/DSN-MU/III/2002 tentang Rahn berdasarkan ketentuan umum dan ketentuan penutup, serta Fatwa Dewan Syariah No.26/DSN-MU/III/2002 tentang Rahn emas. Analisis Implementasi Akuntansi dalam Pembiayaan Gadai Syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh. Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh telah sesuai dengan PSAK 107 (akuntansi ijarah). Ini dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut:

51


1) Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah (a) Pada saat terjadinya akad pembiayaan bahwa pembiayaan gadai syariah diakui pada saat barang jaminan dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya dan menggunakan dasar kas (cash basis). (b) Pada saat pelunasan, berakhirnya akad diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah. 2) Pengakuan pendapatan pembiayaan gadai syariah Pendapatan sewa diakui pegadaian syariah pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar pendapatan sewa yaitu biaya ijarah pada saat pelunasan. Dasar pengakuan pendapatan adalah cash basis. Penyajian dan penyusunan laporan keuangan pada Pegadaian Syariah telah dilakukan sesuai dengan PSAK No.107. Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh mengakui ketentuan yang disyaratkan oleh PSAK No.101 yaitu penyajian laporan keuangan yang terdiri atas: (a) Neraca (b) Laporan Laba Rugi (c) Laporan Perubahan Ekuitas (d) Laporan Arus Kas (e) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat (f) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (g) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil (h) Catatan atas laporan keuangan Namun Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh tidak menyusun dan menerbitkan laporan tersebut dikarenakan merupakan kantor cabang yang dibawah pengawasan kantor wilayah, sehingga laporan yang diterbitkan hanya laporan harian dan laporan bulanan. Laporan keuangan yang disyaratkan oleh PSAK No.101 tidak diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh dikarenakan yang menerbitkan adalah Pegadaian Pusat sehingga kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK No.101 berdasarkan laporan keuangan dari PT.Pegadaian.

6. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pembiayaan gadai syariah adalah pembiayaan yang menggunakan akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn digunakan saat pihak nasabah menggadaikan barangnya dan akad ijarah digunakan saat penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas barang yang digadaikan. 2) Sistem pembiayaan gadai syariah (ar-rahn) yang diterapkan oleh PT.Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dalam pelaksanaan rahn dan rahn emas telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No.25/DSNMUI/III/2002 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No.26/DSNMUI/III/ 2002 yang menjelaskan terperinci tentang rahn dan rahn emas. 3) Perlakuan akuntansi pada sistem pembiayaan gadai syariah telah sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntasi ijarah yang menyangkut dengan pengakuan, pengukuran serta penyajiannya didalam laporan keuangan. yang nantinya akan diterbitkan oleh PT. Pegadaian. Laporan keuangan yang ada pada Pegadaian

52


Syariah Cabang Banda Aceh adalah laporan bulanan yang disebut Laporan Surplus Operasional, setelah itu laporan tersebut dikirim kekantor wilayah untuk diolah lebih lanjut yang disebut laporan konsolidasi dari semua cabang pegadaian yang disebut pencatatan desentralisasi. Setelah diolah oleh Kantor wilayah maka laporan tersebut akan dikirim ke pegadaian pusat dan akan dibuat laporan keuangan. Saran Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dalam meningkatkan kemajuan terutama meningkatkan jumlah nasabah hendaknya lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan produk-produk yang terdapat di Pegadaian Syariah. Karena masyarakat perlu mengetahui bahwa pada Pegadaian Syariah khususnya pada pembiayaan gadai syariah tidak menarik keuntungan dari bunga tetapi hanya kewajiban nasabah seperti beban administrasi. Sebaiknya Pegadaian Syariah menerbitkan laporan keuangan tersendiri dikarenakan agar tidak terjadi pencampuran dana dengan Pegadaian Konvensional sehingga Pegadaian Syariah benar-benar murni menerapkan pembiayaan berdasarkan syariat. Selain itu pelayanan yang cepat serta kekompakan dan kerjasama yang lebih kuat lagi diantara sesama karyawan antara satu bagian dengan bagian unit kerja lainnya perlu terus ditingkatkan agar terwujud suatu team work yang tangguh. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambah objek penelitian, tidak hanya pada produk pembiayaan gadai syariah melainkan produk-produk lainnya agar hasil penelitian lebih luas dan menyeluruh.

Daftar Pustaka Andini, Isnani Yuli & Hayati, Nur. 2009. Penerapan PSAK No.101 Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pegadaian Syariah Pamekasan. Jurnal NeOBis. Volume 3. No 1. Melalui (isjd.pdii.lipi.go.id). Diakses pada [2/3/20013]. Antonio, Muhammad Syafi’I. 2001. Bank Syariah dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2002. Fatwa DSN NO: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn. Melalui (www.ekonomisyariah.info). Diakses pada [10/3/2013] ________. 2002. Fatwa DSN NO: 26/DSN MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Melalui (www.ekonomisyariah.info). Diakses pada [10/3/2013] Fitrianti, Dewi. 2009. Analisis Implementasi dan Penerapan Akuntansi dalam Sistem Pembiayaan Ar Rahn (Gadai Syariah) pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika dan Pegadaian Konvensional Cabang Cibitung Periode 2008. Skripsi Dipublikasikan. Jakarta: Program Sarjana Universitas Gunadarma. Melalui (repository.gunadarma.ac.id). diakses pada [31/1/2013] Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. 2010. Buku Panduan Penulisan Skripsi Program Studi Akuntansi. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Habiburrahman, M. 2012. Buku Saku Pegadaian Syariah. Jakarta: Kuwais ________. 2012. Mengenal Pegadaian Syariah. Jakarta: Kuwais.

53


Hasan, M Ali. 2004. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah). Cetakan 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat Imariani. 2012. Sistem Pencatatan Ukel (Uang Kelebihan) Lelang pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Info Pegadaian. 2013. Melalui (http:www.pegadaian.co.id). Diakses pada [10/10/2013]. Kasmir. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi 6. Cetakan 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Kieso, Donald E, Jerry J Weygandt, & Terry D Warfield. 2007. Akuntansi Intermediate. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Lugito, Arman. 2013. Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional. Skripsi Dipublikasikan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. Melalui (ejournal.unesa.ac.id). Diakses pada [16/2/2013] Muhammmad. 2005. Pengantar Akuntansi Syariah. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Nasyiffa, Nadira. 2011. Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah. Melalui (nadiranasyiffa.blogspot.com). Diakses pada [25/3/2013] Nurhayati, Sri & Wasilah. 2011. Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian. Melalui (www.hukumonline.co.id). Diakses pada [31/3/2013] Pegadaian. 2007. Pedoman Kantor Cabang Pegadaian Syariah. Jakarta: PT.Pegadaian. ________. 2003. Prosedur Akuntansi Kantor Cabang. Jakarta: Divisi Akuntansi Raihan, Ruaida & Irsyadillah. 2009. Praktek Akuntansi Perusahaan Jasa, Perusahaan Dagang, & Koperasi. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. Rivai,Veithzal, Andria Permata Veithzal, & Ferry N Idroes. 2007. Bank and Financial Institution management: Conventional and sharia system. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. S, Buhanudin. 2009. Fiqh Muamalah pengantar kuliah Ekonomi Islam. Yogyakarta: The Syariah Institute. Sekaran, Uma. 2009. Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Buku 1. Edisi 4. Terjemahan Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat. ________. 2006. Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Buku 2. Edisi 4. Terjemahan Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat. Serambi Indonesia. 2012. Pegadaian Darussalam Salurkan Kredit Rp 60 juta sehari. (www.acehtribunnews.com). Diakses pada [1/04/2013] Stice, Stice, & Skousen. 2009. Akuntansi Keuangan Intermediate Accounting. Buku 1. Edisi 16. Jakarta: Salemba Empat. Soemarso. 2004. Akuntansi Suatu Pengantar. Buku 1. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

54


Sudarsono, Heri. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia Sugiyono. 2012. Memahami penelitian Kualitatif. Cetakan Ketujuh. Bandung: Alfabeta. Umar, Husein. 2001. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1969 tentang Landasan Hukum Gadai. Melalui (www.hukumonline.co.id). Diakses pada [31/3/2013] Yadiati, Winwin & Wahyudi, Ilham. 2008. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Kencana

55

Akuntansi Syariah FKIA JUNI Pendekatan Praktik Akuntansi Melalui Epistimologi Islam

Recommend Documents