AJ

KEPUTUSAN DI REKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT SELAKU KOORDI NATOR PUSAT ANGKUTAN LEBARAN TERPADU 2003 ( 1424 H) Nomor : SK.1857/ AJ.201/ DRJD/2003 TENTANG RENCANA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2003 ( 1424 H) DI REKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, Menimbang :

a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Angkutan Lebaran Tahun 2003 (1424 H), sekaligus Angkutan Natal Tahun 2003 dan Angkutan Tahun Baru 2004, sehingga terselenggera secara tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat, perlu dilakukan perencanaan, pemantauan dan pengendalian secara terpadu; b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut huruf a, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 242 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2003 (1424 H) dan menugaskan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2003 (1424 H); c. bahwa untuk melaksanakan tugas perencanaan, pemantauan dan pengendalian Angkutan Lebaran Tahun 2003 (1424 H) perlu diterbitkan Rencana Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2003 (1424 H).

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 No. 28); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor Nomor 3479); 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Negara Nomor 3480); 1

1992 tentang Perkeretaapian, 47, Tambahan Lembaran Negara tentang Lalu Lintas dan Angkutan Nomor 49, Tambahan Lembaran

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481); 6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493); 7. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999; 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/ OT.002/ Phb-80 dan KM 164/ OT.002/ Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2000; 9. Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor KP. 425 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2003 (1424 H). M EM U TU SKAN : Menetapkan :

KEPUTUSAN DI REKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT SELAKU KOORDINATOR PUSAT ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2003 (1424 H) TENTANG RENCANA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2003 (1424 H).

PERTAMA

:

Menetapkan rencana penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2003 (1424 H) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2003 (1424 H) yang didalamnya termasuk pemantauan pelaksanaan Angkutan Natal Tahun 2003 dan Tahun Baru 2004, penyelenggaraan Angkutan lebaran 2003 (1424 H) untuk Angkutan Jalan dan Penyeberangan serta Angkutan Udara dilaksanakan dalam kurun waktu antara Hari H – 7 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan Hari H + 7 pukul 24.00 waktu setempat, untuk Angkutan Laut dilaksanakan dalam kurun waktu antara Hari H-15 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan H+ 15 pukul 24.00 waktu setempat, sedangkan untuk angkutan Kereta Api dilaksanakan dalam kurun waktu antara Hari H – 7 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan Hari H + 7 pukul 24.00 waktu setempat, dengan Hari H1 tanggal 25 Nopember 2003 dan H2 tanggal 26 Nopember 2003

KETI GA

:

Untuk melakukan pemantauan dan pengendalian Angkutan Lebaran Tahun 2003 (1424 H) dibentuk Posko Terpadu di tingkat pusat dan tingkat daerah dilaksanakan secara terpadu mulai Hari H-7 pukul 00.00 w aktu setempat sampai dengan Hari H+ 7 pukul 24.00 w aktu setempat. 2

KEEMPAT

:

Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2003 (1424 H) mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan titik berat wilayah pengendalian secara terpadu intra dan antar moda angkutan sesuai dengan kebutuhan angkutan.

KELI MA

:

Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2003 (1424 H) dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian oleh masing–masing instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tetap mengutamakan koordinasi antar instansi guna keterpaduan dalam pelaksanaannya.

KEENAM

:

Rencana Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2003 (1424 H) ini disusun berdasarkan asumsi bahwa selama masa angkutan lebaran, tidak terjadi gejolak sosial dan atau kerusuhan sosial yang berskala nasional.

KETUJUH

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Jakarta Oktober 2003

DI REKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Selaku KOORDI NATOR PUSAT ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2003 ( 1424H) ttd

SALI NAN Keputusan ini disampaikan kepada :

I SKANDAR ABUBAKAR NI P. 120092889

1. Menteri Perhubungan; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah; 5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 6. Menteri Kesehatan; 7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 8. Menteri Pertanian; 9. Panglima TNI; 10. Kepala Kepolisian RI; 11. Eselon I dan eselon II di lingkungan Departemen Perhubungan; 12. Para Gubernur di seluruh Indonesia; 13. Para Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia; 14. Para Kepala Dinas Perhubungan/ LLAJ Propinsi di seluruh Indonesia; 15. Para Kepala Dinas Perhubungan/ LLAJ Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia;

3

LAMPI RAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Nomor Tanggal

: SK.1857/ AJ.201/ DRJD/ 2003 : 28 Oktober 2003

RENCANA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2003 ( 1424 H) I. U M U M Aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas serta keterpaduan intra dan antar moda merupakan perhatian utama, khususnya untuk angkutan jalan karena terjadinya lonjakan kenaikan harga suku cadang yang secara langsung atau tidak langsung dapat berpengaruh terhadap penurunan tingkat kelaikan kendaraan. Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2003 (1424 H) secara tertib, lancar, aman dan nyaman diterbitkan Rencana Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2003 (1424 H) sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 242 Tahun 2003 Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2003 (1424 H). Sistem komunikasi dan pelaporan akan lebih disempurnakan dengan melibatkan secara aktif Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 1. Wilayah Penyelenggaraan. a. Transportasi Darat. Mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan titik berat pengendalian terpadu meliputi: 1) Angkutan Jalan 8 propinsi yaitu : Propinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI. Jakarta, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan disiapkan Peta Informasi Jalur Lebaran 2003. Dengan jumlah terminal pengendalian 29 terminal utama dan 12 terminal bantuan, adapun terminal utama meliputi Rajabasa, Merak, Pakupatan, Lebak Bulus, Kalideres, Pulogadung, Kp. Rambutan, Baranangsiang, Bekasi, Leuw i Panjang, Cicaheum, Cileunyi, Harjamukti, Banjar, Depok, Cilembang, Garut, Tegal, Purw okerto, Terboyo, Tirtonadi, Umbulharjo, Jombor, Wonosari, Osow ilangun, Purabaya, Madiun, Arjosari dan Ubung. Sedangkan terminal bantuan meliputi Panjang, St. Damri lampung, Rawamangun, Tanjung Priok, St. Damri Kemayoran, Muara Angke, Tanah Merdeka, Pinang Ranti, Rawa Buaya, Kapten Tendean, Pulogebang dan Kebayoran lama.

1

2) Angkutan Kereta Api 9 Daerah Operasi yaitu Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Madiun, Surabaya, Jember.

Purw okerto,

3) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 5 lintasan utama, meliputi Merak – Bakauheni, Ujung – Kamal, Ketapang – Gilimanuk, Padangbai – Lembar, Kayangan – Pototano. b. Transportasi Laut. Mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan titik berat pengendalian terpadu meliputi 50 pelabuhan laut yaitu Belaw an, Sibolga, Tg. Balai Asahan, Dumai, Sei pakning, Tg. Buton, Selat Panjang, Tg. Balai Karimun, Batam, Tg. Batu, Tg. Uban, Tg. Pinang, Sei Kolak Kijang, Tg. Pandan, Blinyu, Jambi, Palembang, Teluk Bayur, Sunda Kelapa, Tg. Priok, Tg. Emas, Gresik, Tg. Perak, Pontianak, Sintete, Kumai, Sampit, Banjarmasin, Batulicin, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Nunukan, Makassar, Pare- pare, Pantoloan, Bitung, Gorontalo, Kendari, bau-bau, Benoa, Lembar, Kupang, Ende, Ternate, Ambon, Jayapura, Biak, Sorong dan Merauke . c. Transportasi Udara. Mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan titik berat pengendalian terpadu meliputi 20 Bandara, yaitu Jakarta, Surabaya, Makasar, Medan, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, Semarang, Tarakan, Kupang, Yogyakarta, Pekanbaru, Palembang, Pontianak, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Manado, Solo, Mataram. d. Kegiatan Penunjang. 1) Pelayanan Pos dan Telekomunikasi mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan mengkoordinasikan kegiatan POSTEL dalam rangka kesiapsiagaan dan mengendalikan unsur-unsur POSTEL di seluruh wilayah tanggung jawab POSTEL. 2) Pelayanan Badan SAR Nasional. Pelayanan Badan SAR Nasional mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan mengkoordinasikan kegiatan SARNAS dalam rangka kesiapsiagaan dan mengendalikan unsur-unsur SAR di seluruh wilayah tanggung jawab Badan SAR Nasional, dalam rangka mengantisipasi terjadinya musibah/ kecelakaan pelayaran, penerbangan, bencana dan musibah lainnya. 3) Pelayanan Meteorologi dan Geofisika. Pelayanan Meteorologi dan Geofisika mencakup seluruh Wilayah Indonesia yang dipusatkan pada Kantor-kantor Balai Meteorologi dan Geofisika.

2

2. Waktu Penyelenggaraan. Pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2003 (1424 H) dilaksanakan pada : a. Hari H-7 pukul 00.00 waktu setempat s/ d hari H+ 7 pukul 24.00 waktu setempat, untuk : 1) 2) 3) 4)

Angkutan Angkutan Angkutan Angkutan

Jalan Penyeberangan Udara Kereta Api

b. Hari H-15 pukul 00.00 waktu setempat s/ d hari H+ 15 pukul 24.00 waktu setempat, untuk Angkutan Laut. c. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung meliputi pelayanan Postel, Sarnas dan Meteorologi dan Geofisika disesuaikan dengan kebutuhan. Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2003 (1424 H) di tingkat pusat dan tingkat daerah dilaksanakan secara Terpadu mulai Hari H-7 pukul 00.00 w aktu setempat sampai dengan Hari H+ 7 pukul 24.00 w aktu setempat. II. ASU M SI Rencana Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2003 (1424 H) ini disusun berdasarkan asumsi bahwa selama masa Angkutan Lebaran : a. b. c. d.

Tidak Tidak Tidak Tidak

terjadi terjadi terjadi terjadi

gejolak sosial dan atau kerusuhan sosial yang berskala nasional; bencana alam di luar kemampuan; pemogokan operator sarana angkutan; kemacetan lalu lintas di luar prakiraan.

Yang dimaksud Arus Mudik adalah seluruh perjalanan mulai H-7 s/ d H2 (jumlah perjalanan hingga H2), sedangkan Arus Balik merupakan perjalanan mulai H+ 1 s/ d H+ 7 (jumlah perjalanan mulai H+ 1 hingga selesai masa Lebaran). I I I . PERMASALAHAN 1. Gangguan Keamanan Berbagai gangguan keamanan cenderung selalu terjadi selama penyelenggaraan angkutan lebaran seperti pemerasan, pencopetan, penipuan, perkelahian, percaloan, pemaksaan, penelantaran penumpang bahkan pelemparan batu ke arah sarana transportasi khususnya bus atau kereta api. Demikian pula ancaman keamanan terhadap kendaraan umum atau pribadi di wilayah tertentu seperti Aceh, Ambon, Papua dst, tidak sepenuhnya tanggung jawab Departemen Perhubungan, namun diharapkan pihak POLRI menggelar sistem pengamanan yang diperlukan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.

3

2. Kemacetan Lalu Lintas Jalan Meskipun telah dilakukan antisipasi, namun kemacetan lalu lintas khususnya angkutan jalan dimungkinkan masih akan terjadi meskipun telah dieliminir agar kemacetan yang terjadi tidak dalam kurun waktu yang lama, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti pasar tradisional (tumpah), curah hujan tinggi, prilaku pengemudi yang rendah dst. Adapun titik rawan macet yang dimungkinkan terjadi pasar Jatibarang, pasar Palimanan, pasar Bumiayu, Pasar Kaliwungu, tanjakan Nagrek, tanjakan Alas Roban dst. 3. Pelanggaran. Pelanggaran cenderung tetap terjadi sebagai akibat komplek dari dampak krisis moneter dan adanya lonjakan penumpang seperti pelanggaran tarif, menelantarkan penumpang dan atau perlakuan yang kurang baik terhadap penumpang, pelanggaran batas muatan lebih, pelanggaran perijinan dan trayek, pelanggaran terhadap standar keselamatan serta pelanggaran lalu lintas dan angkutan. 4. Keterpaduan Antar Moda pada simpul-simpul transportasi tertentu masih dirasakan kurang. 5. Tingkat Disiplin. Tingkat disiplin masyarakat baik masyarakat pengguna jasa transportasi, masyarakat penyedia jasa transportasi maupun aparat masih perlu ditingkatkan. 6. Musim Hujan. Musim Hujan yang berlangsung selama masa angkutan lebaran 2003 (1424 H) dapat menimbulkan berbagai macam bencana alam baik di darat, laut maupun di udara yang berupa hujan lebat, banjir, tanah longsor, angin kencang dan atau badai, arus dan atau ombak besar, kabut dan cuaca buruk serta petir dan badai magnetik yang dapat mengancam kelancaran serta keselamatan lalu lintas di darat, laut dan udara, juga dapat mengganggu sistem pos dan telekomunikasi. 7. Kondisi Fasilitas Keselamatan Banyaknya fasilitas keselamatan yang hilang dicuri dan atau dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti rambu-rambu lalu lintas di jalan raya dan di daerah perairan, traffic light, RPPJ, kabel sinyal dan alat penambat kereta api serta kabel telkom yang mulai berlangsung sejak awal tahun 1998 dan kelihatannya masih terus berlangsung serta masih belum keseluruhannya dapat diganti atau diperbaiki, dapat mengakibatkan menurunkan kualitas keselamatan dan dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah kejadian kecelakaan dan korban meninggal dunia. 8. Penyalahgunaan NARKOBA dan Minuman Keras. Bertambah luasnya penggunaan NARKOBA dan Minuman Keras oleh sebagian anggota masyarakat termasuk para pengguna jasa transportasi dan para pengemudi kendaraan umum serta pengemudi kendaraan pribadi dapat mempengaruhi kualitas keselamatan dan meningkatnya kriminalitas.

4

9. Kualitas Sarana dan Prasarana. Masalah lain yang timbul adalah masih terdapatnya kondisi sarana transportasi dan kondisi sejumlah fasilitas pelabuhan, dermaga penyeberangan, terminal bus dan stasiun kereta api serta bandar udara yang belum memenuhi standar yang diharapkan baik dalam hal kenyamanan, kebersihan, keteraturan, akan menimbulkan berbagai macam keluhan masyarakat pengguna jasa transportasi.

10. Kondisi Jalan dan Jembatan. Berdasarkan hasil survai Tim lapangan Ditjen Perhubungan Darat kondisi prasarana jalan dan jembatan pada jalur Lebaran 2003 (1424 H), secara umum terdapat peningkatan dibanding pada lebaran yang lalu. Lebar jalan rata-rata mencapai 4 lajur/ 14 meter dan saat ini di beberapa lokasi masih dilakukan perbaikan seperti ruas Brebes-Tegal (dalam kota), ruas Tegal-Pemalang, Pasar Surodadi, ruas Batang-Weleri, ruas Sewo-Legok, ruas Weleri-Kendal. Berdasarkan informasi dari Dep. Kimpraswil perbaikan/ pembanguan jalan dan jembatan tersebut pada saat penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2003 (1424 H) sudah dapat dirampungkan seluruhnya. Adapun mengenai jalan yang berlubang kecil atau kondisi sedang saat ini secara intensif telah dikoordinasikan dengan Dep. Kimpraswil serta instansi yang berwenang di daerah, untuk mendapatkan peningkatan. 11. Alur Pelayaran, Alur pelayaran pelabuhan Banjarmasin sangat dipengaruhi pasang surut sehingga mengganggu lalu lintas kapal darai dan menuju Pelabuhan Banjarmasin; 12. Terminal Embarkasi dan Debarkasi Penumpang, keterbatasan terminal untuk Embarkasi/ Debarkasi penumpang yang kurang memadai seperti pelabuhan Tg. Emas, sehingga terjadi penumpukan penumpang di terminal. I V.

PREDI KSI PERMI NTAAN ANGKUTAN A. Umum Jumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2003 (1424 H) secara total diperkirakan akan mencapai angka sekitar 18.863.208 orang atau naik sekitar 10,11% dari angkutan lebaran terpadu tahun 2002 (1424 H) yang mencapai angka 17.130.992 orang. B. Moda Darat Penumpang Angkutan Darat diperkirakan mencapai angka 15.648.685 orang atau naik sekitar 5% . 1. Angkutan Jalan 2. Angkutan Kereta Api 3. Angkutan Penyeberangan

: : :

5

9.848.775 penumpang atau naik sekitar 5%. 2.886.994 penumpang atau naik sekitar 0%. 2.912.916 penumpang atau naik sekitar 5%.

C. Moda Laut Angkutan Laut diperkirakan mencapai 1.315.694 penumpang atau naik sekitar 5% , dengan asumsi : 1. Terdapat persaingan yang signifikan dengan moda udara; 2. Kondisi jalan lintas timur Sumatera yang rusak; 3. Cuti bersama nasional; 4. Data empiris tahun sebelumnya. D. Moda Udara Angkutan Udara diperkirakan hanya mencapai sekitar 1.898.829 penumpang atau naik sekitar 30% . E. Kegiatan Penunjang

1. Rencana pelayanan Pos dan Telekomunikasi. Penyelenggaraan pelayanan jasa POSTEL meliputi :

a ) Pemasangan telepon umum kartu maupun Coin di beberapa terminal angkutan penumpang didaerah Jawa Barat dan Jawa Tengah.

b ) Memberi kemudahan dalam rangka komunikasi antara petugas petugas yang

terlibat dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran Terpadu 2003/ 1424 H dengan sarana komunikasi berupa Telepon Seluler.

2. Rencana pelayanan Badan SAR Nasional. Penanggulangan musibah pelayaran, penerbangan, bencana alam dan bencana lainnya.

3. Pelayanan Meteorologi dan Geofisika. Penyelenggaraan pelayanan jasa Meteorologi dan Geofisika untuk :

a ) Penerbangan dilayani di seluruh Bandara; b ) Maritim (pelayaran) dilayani pada 50 lokasi pelabuhan. Penyelenggaraan pelayanan jasa Meteorologi dan Geofisika umum dilayani di Kantor Pusat BMG, Kantor Balai Meteorologi dan Geofisika Wilayah I s/ d V dan Stasiunstasiun BMG non penerbangan dan maritim. V. KESI APAN SARANA ANGKUTAN A. Umum Kesiapan armada untuk wilayah pengendalian terpadu diprediksikan selama masa angkutan lebaran mampu mengangkut lebih 20 juta penumpang, masing-masing moda sebagai berikut :

6

NO 1.

MODA

JUMLAH ARMADA

DAYA ANGKUT

(selama masa angkutan lebaran)

ANGKUTAN DARAT 1. Angk. Jalan 2. Angk. Kereta Api 3. Angk. SDP

2.

ANGKUTAN LAUT

3.

ANGKUTAN UDARA

29.699 Bus Reguler 2.045 Bus Cadangan 261 KA/ Stamformasi 99 Kapal Ro-Ro 17 Kapal Cepat 553 kapal

13,3 juta Penumpang 3,34 juta Penumpang 6,8 juta Penumpang

168 pesawat

2,2 juta Penumpang

3,072 juta Penumpang

B. Moda Darat 1. Jumlah armada bus yang dapat disediakan mencapai 29.699 bus reguler dan 2.045 bus cadangan. Disamping hal tersebut disediakan pula bus bantuan (bersumber dari bus kota atau bus Pariwisata) dan bus dengan cara charter/ mudik gratis oleh para Industriawan/ Perusahaan. 2. Jumlah kereta api yang disiapkan di 9 Daop relatif sama dengan lebaran lalu, yaitu 224 lokomotif dan 1.227 kereta dalam kondisi dan kualitas yang lebih baik. 3. Jumlah armada kapal penyeberangan yang disiapkan 99 Kapal Ro-ro dan 17 Kapal Cepat. C. Moda Laut Jumlah armada kapal laut yang disediakan 553 kapal, terdiri PT. Pelni 30 unit, Pt. ASDP 5 unit, armada perintis 49 unit, kapal cepat swasta 13 unit, Kapal swasta lainnya 469 unit. D. Moda Udara Jumlah pesaw at yang dipersiapkan 168 unit pesawat. E. Kegiatan Penunjang

1. Pelayanan Pos dan Telekomunikasi. Membantu dalam hal penyediaan alat komunikasi penunjang angkutan lebaran tahun 2003 (1424 H) berupa Radio Trunking, PSTN, telepon seluler.

2. Pelayanan Badan SAR Nasional. Badan SAR Nasional menyiapkan Helikopter, Resque Truk, Resque Jeep, Resque Team dan Resque Boat.

7

F. Kondisi Darurat 1. Untuk sarana angkutan jalan telah dikoordinasikan dengan Garnisun dan telah disiapkan bus dan truk dan dioperasikan sesuai dengan permintaan dari Departemen Perhubungan. 2. Untuk sarana angkutan laut telah berkoordinasi dengan TNI -AL, dan seperti lebaran lalu telah mendapat bantuan Kapal TNI AL. 3. Demikian pula untuk angkutan udara telah dilakukan koordinasi dengan TNI-AU. VI .

KESI APAN PRASARANA A. Moda Darat 1. Untuk penyiapan prasarana jalan telah dilakukan koordinasi dengan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, tentang penyiapan prasarana sejalan dengan program Dep. Kimpraswil mengenai peningkatan jalan dan duplikasi jembatan di jalur pantura, jalur tengah dan jalur selatan Jawa, lintas timur Sumatera, lintas selatan Trans-Kalimantan dan ruas lainnya. 2. Terminal Bus yang dipersiapkan di 8 propinsi dengan pengendalian terpadu berjumlah 28 terminal bus utama dan terminal 12 bus bantuan. 3. Jaringan jalan kereta api dan kelengkapan keselamatannya sedang dipersiapkan untuk menampung melonjaknya frekuensi perjalanan kereta api, demikian pula telah dipersipakan di 9 Daop yang siap dengan untuk dilakukan pengendalian secara terpadu. 4. Program pengendalian banjir, pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan/ dermaga serta pengerukan alur pelayaran memperoleh perhatian didalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan keselamatan. Sedangkan untuk Lebaran 2003/ 1424 H terdapat 50 pelabuhan yang dilakukan pengendalian secara terpadu. B. Moda Laut Terdapat 50 pelabuhan yang akan dilakukan pemantauan/ pengendalian terpadu, dan di beberapa pelabuhan telah dilakukan pengerukan alur pelayaran. C. Moda Udara 20 bandara yang akan dikendalikan secara terpadu. D. Kegiatan Penunjang 1. Prasarana kegiatan Pos dan Telekomunikasi. Menyiapkan secara maksimal prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan angkutan lebaran khususnya di bidang Pos dan Telekomunikasi.

8

Dilakukan pemasangan CCTV yang dapat dilihat langsung di pusat pengendalian terpadu R. Majapahit Gd. Karsa Lt. II Departemen Perhubungan, yang dihubungkan pada lokasi : 1. Terminal Pulogadung ( Dishub DKI Jakarta) ; 2. Stasiun Gambir dan Stasiun Senen ( PT. KAI ) ; 3. Pelabuhan penyeberangan Merak ( PT. ASDP) ; 4. Ruas jalan Pamanukan, Nagrek, Palimanan, Cileunyi ( Ditjen Hubdat) ; 5. Gerbang tol Cikopo, Sadang dan Padalarang ( PT. Jasa Marga) ; 6. Pelabuhan Tj. Priok dan Tj. Perak ( Pelindo/ Ditjen Hubla) ; 7. Bandara Soekarno Hatta ( Ditjen Hubud) . 2. Prasarana Badan Sar Nasional. Badan SAR Nasional menyiapkan secara maksimal prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasi SAR serta mengendalikan unsur SAR di pusat dan daerah dalam penanggulangan musibah maupun untuk kepentingan kelancaran arus lalu lintas. 3. Pelayanan Meteorologi dan Geofisika. Prasarana pelayanan jasa Meteorologi dan Geofisika sudah disiapkan di Kantor Pusat BMG, di Kantor Balai Meteorologi dan Geofisika Wilayah I s/ d V dan di seluruh Stasiun-stasiun BMG. VI I . PENGATURAN DAN PENGENDALI AN 1. Umum. a. Menyediakan, menyelenggarakan, mengamankan dan mengatur arus lalu lintas dan angkutan darat, laut dan udara serta mengupayakan keselamatan selama perjalanan dari Jakarta dan kota–kota lainnya ke tempat tujuan dengan tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. b. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran dilaksanakan berlandaskan prinsip keterpaduan antar angkutan darat, laut dan udara, didukung oleh seluruh sub sektor perhubungan terkait. c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pelayanan Pos dan Telekomunikasi bagi masyarakat, serta bagi dukungan penyelenggaraan angkutan Lebaran. d. Di setiap Dinas Perhubungan Propinsi/ Kota/ Kabupaten dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu terdiri dari berbagai unsur terkait secara terpadu dengan mengikutsertakan potensi masyarakat dan bekerjasama secara lintas sektoral dengan aparat pemerintah dan satuan POLRI dan TNI. 2. Transportasi Darat. a. Melihat posisi DKI Jakarta sebagai pusat penyebaran pemudik, maka arus lalu lintas kendaraan penumpang dari Jakarta bergerak menuju tiga jurusan utama dengan

9

menggunakan angkutan jalan baik jalan bebas hambatan (Tol) maupun jalan umum, Kereta Api dan Penyeberangan sebagai berikut: 1) Arah Timur melalui jalur Pantura 2) Arah Selatan menuju jalur Selatan 3) Arah Barat menuju Merak – Sumatera b. Untuk setiap Ibu kota Propinsi agar dilakukan pemantauan dan pengaturan pergerakan pemudik yang keluar/ masuk selama periode Angkutan Lebaran 2003. c. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan pokok, yaitu Kegiatan Pemberangkatan (Arus Mudik), Kegiatan Pengamanan dan Pengaturan lalu lintas dan angkutan sepanjang jalur lebaran serta Kegiatan Arus Balik. 1) Kegiatan Pemberangkatan. a) Penyelenggaraan dan pengaturan pemberangkatan diarahkan untuk mendorong masyarakat melaksanakan mudik lebaran secara tidak bersamaan dengan memberikan diskon harga tiket angkutan darat yang dimungkinkan. b) Mendorong dan mengembangkan agar perusahaan swasta dapat menyediakan angkutan mudik gratis (sistem charter), hal ini sangat membantu pemudik serta dapat mengurangi kepadatan karena diberangkatkan sebelum periode puncak. c) Mendorong manajemen perusahaan swasta untuk memberikan THR secara dini kepada para pekerja dan pegawai sehingga dapat memanfaatkan kebijakan pemberian diskon angkutan lebaran yang tersedia. d) Satuan Tugas Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu berkewajiban untuk menyelenggarakan, mengendalikan dan mengatur sarana dan prasarana transportasi terkait serta memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi baik di terminal keberangkatan bus, stasiun kereta api, dermaga penyeberangan, pelabuhan laut maupun Bandara. Demikian juga penyelenggaraan pengamanan dan keselamatan penumpang selama dalam perjalanan. e) Khusus untuk angkutan jalan agar ditingkatkan pengaturan kelancaran lalu lintas kendaraan di tempat-tempat rawan kemacetan, rawan kecelakaan, rawan bencana alam di sepanjang jalur lebaran. f) Peningkatan antisipasi terhadap arus puncak Lebaran yang biasanya terjadi antara H – 4 s / d H – 1, sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang timbul sejalan dengan kebijaksanaan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

10

2) Kegiatan Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Sepanjang Jalur Lebaran. Penyelenggaraan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan di sepanjang jalur angkutan lebaran, di simpul–simpul lalu lintas dan angkutan baik di DKI Jakarta maupun kota–kota lainnya perlu mendapat perhatian untuk terwujudnya kondisi lalu lintas dan angkutan sepanjang perjalanan secara lebih tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat. Simpul – simpul lalu lintas dan angkutan yang perlu mendapat perhatian antara lain : a) Terminal Penyeberangan Merak – Bakauheni. (1) Peningkatan pengaturan kelancaran serta ketertiban arus lalu lintas penumpang dan kendaraan, mulai dari masuk terminal, masuk dan keluar Ferry maupun kapal laut guna menjamin kelancaran dan keselamatan penyeberangan dan pelayaran sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Koordinasi dengan POLRI dan instansi terkait setempat dalam pengaturan dan pengamanan pemberangkatan kendaraan dari lokasi penampungan/ kantong-kantong parkir menuju dermaga, pengaturan kendaraan umum dan pribadi serta truk yang mengangkut bahan-bahan tertentu yang harus mendapat prioritas penyeberangan. (3) Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh aparat terkait secara terpadu di bawah koordinasi Kepala Cabang PT (Persero) ASDP dan atau pejabat yang ditunjuk. Pengaturan jumlah trip untuk kapal ferry maupun kapal cepat disesuaikan dengan kebutuhan dan bila diperlukan bantuan angkutan penyeberangan berupa kapal TNI-AL dan atau kapal bantuan lainnya dengan tarif yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat. b)

Pintu Tol Cikopo/ Cikampek/ Sadang. (1) Pengaturan kelancaran, ketertiban dan keselamatan arus lalu lintas kendaraan pada ruas jalan Jomin – Cikopo – Sadang guna mencegah kemungkinan terjadinya konflik lalu lintas di pertigaan Cikopo dan Sadang antara kendaraan yang bergerak dari arah yang berlawanan. (2) Diperlukan penambahan Tol Gate secara seri untuk pembayaran Tol dan penambahan petugas Jasa Marga untuk membagikan tiket masuk tol, sesuai dengan kebutuhan. (3) Pengalihan arus lalu lintas melalui Pintu Tol Kahuripan dan atau Pintu Tol Karawang Timur dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. (4) Pengaturan pintu tol Sadang untuk kendaraan menuju Bandung dan Jalur Utama Lebaran selatan.

11

c)

Persimpangan Pamanukan. Pengaturan kelancaran, ketertiban dan keselamatan arus lalu lintas kendaraan dan arus lintas penyeberangan jalan di persimpangan Pamanukan.

d) Jalan Tol Arjaw inangun-Plumbon-Ciperna Cirebon. (1) Pengaturan kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas di pintu tol Arjawinangun, sepanjang ruas jalan tol Arjawinangun-Ciperna dan di ujung tol Siperna serta perlintasan sebidang jalur kereta api menjelang Cirebon. (2) Pengaturan kelancaran arus lalu lintas yang melintasi simpang Palimanan yang dahulu pernah menjadi titik rawan kemacetan. e) Persimpangan Pejagan ( Losari) . Pengaturan dan penertiban arus lalu lintas di simpang Pejagan sebagai titik penyebaran arus lalu lintas menuju Semarang dan menuju Purwokerto melalui Ketanggungan dan ke arah Kuningan melalui Ciledug. f)

Ruas Alas Roban. Pengaturan dan penertiban arus lalu lintas sepanjang jalur Pantura di ruas Alas Roban yang banyak belokan dan tanjakan tajam serta rawan kemacetan dan atau rawan kecelakaan serta penggunaan lingkar plelen.

g) Jalan Tol Padalarang – Cileunyi. (1) Ujung Tol Padalarang dan Cikamuning Pengaturan dan penertiban arus lalu lintas di wilayah Padalarang yang disebabkan adanya pertemuan arus lalu lintas dari arah Cianjur dan Purwakarta serta Bandung. Diperlukan penambahan Tol Gate secara seri untuk pembayaran tol dan penambahan petugas Jasa Marga guna membagikan tiket masuk tol sesuai dengan kebutuhan. (2) Ujung Tol Cileunyi. Diperlukan penataan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan pengendalian petugas pada persimpangan dekat gerbang tol Cileunyi serta wilayah sekitarnya, untuk menghindari/ mengurangi kemacetan lalu lintas bagi kendaraan yang keluar/ masuk gerbang tol Cileunyi maupun yang akan menuju Sumedang atau Nagrek.

12

h) Nagrek. Pengaturan dan penertiban lalu lintas sepanjang jalur Selatan antara Limbangan-Nagrek yang rawan kemacetan/ kecelakaan akibat tanjakan curam, pasar dan persilangan sebidang dengan kereta api. i)

Lintas Penyeberangan. Terminal penyeberangan, Ujung-Kamal, Ketapang-Gilimanuk, Padang BaiLembar dan Kayangan-Pototano mengacu kepada pengaturan di terminal penyeberangan Merak-Bakauheni dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Satuan Tugas Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu mengatur kelancaran, ketertiban dan keselamatan arus kendaraan di sepanjang perjalanan sesuai dengan daerah tanggung jawab masing-masing serta harus mewaspadai akan terjadinya arus balik bus penumpang yang perlu mendapat prioritas pengaturannya, agar dapat kembali ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang dan kota-kota asal lainnya secepat mungkin. Hal ini dimaksudkan guna menghindari atau mengurangi gejolak, rasa tidak puas dan bahkan rasa panik bagi para pemudik yang biasanya sudah lama menunggu angkutan di berbagai terminal pemberangkatan bus yang sudah disediakan.

3) Kegiatan Angkutan Arus Balik. Arus balik diperkirakan berlangsung mulai satu hari setelah lebaran kedua (H+ 1), akan tetapi biasanya mulai terjadi pada H + 3 sampai H + 4. Khusus arus balik dengan angkutan kereta api pada umumnya berlangsung sampai H + 10 sehingga perlu diwaspadai hal – hal sebagai berikut : a) Penyelenggaraan pengaturan arus lalu lintas angkutan penumpang dan kendaraan harus terus ditingkatkan, terutama dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban dan keselamatan masyarakat yang umumnya sudah lelah dengan bekal yang sudah sangat terbatas. b) Kebanyakan penumpang arus balik tiba kembali di kota pada malam hari, dan sering menghadapi kesulitan memperoleh pelayanan angkutan kota, lebih-lebih pada saat ini armada angkutan kota yang dapat disediakan untuk angkutan malam hari jumlahnya sangat terbatas. c) Menyediakan secara maksimal segala fasilitas yang dapat membantu pelayanan bagi para penumpang yang sengaja bermalam di terminal bus menunggu siang hari karena alasan keamanan. 3. Transportasi Laut. a. Pengendalian secara intensif terhadap 25 pelabuhan yang diperkirakan terjadi lonjakan penumpang tinggi, meliputi pelabuhan Belawan, Dumai, Batam, Sei Kolak Kijang, Belinyu, Tg. Priok, Tg. Emas, Tg. Perak, Pontianak, Kumai, Sampit,

13

Banjarmasin, Balikpapan, Nunukan, Kupang, Makassar, Pare-pare, Pantoloan, Baubau, Bitung, Ternate, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura; b. Angkutan Lebaran melalui transportasi laut meliputi angkutan penumpang kapal laut, angkutan bahan pokok seperti beras, gula pasir dan tepung terigu serta angkutan ternak potong untuk memenuhi kebutuhan di wilayah JABOTABEK dan kebutuhan di wilayah lainnya sesuai dengan program instansi terkait seperti Bulog, Deperindag dan Deptan, sebanyak 32.175 ton daging sapi yang didatangkan dari Australia, Bd. Lampung, Jawa Tengah, DIY, Jawa timur, Bali, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan, daging ayam sebanyak 103.950.000.000,- ekor dan telor ayam sebanyak 108.900 ton. c. Pengaturan dan perencanaan operasional meliputi sistim pelayanan, keselamatan pelayaran dan pengangkutan bahan pokok dan ternak potong. d. Mengkoordinasikan pengangkutan melalui laut dan bongkar muat bahan pokok meliputi komoditas beras, terigu, gula pasir, daging sapi, daging ayam broiler potong, telur ayam, minyak goreng, cabe merah, bawang merah dan kacang tanah titik berat untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan daerah lain yang dipandang perlu. e. Guna menjamin kelancaran pelaksanaan Angkutan Lebaran melalui transportasi laut di seluruh Indonesia, ditetapkan rencana operasi moda laut. f.

Upaya untuk peningkatan kewaspadaan, ketertiban dan keamanan yang perlu dilaksanakan di pelabuhan : 1) Membuat jalur khusus/ pagar dan meningkatkan pemeriksaan terhadap penumpang maupun pengantar yangn menuju ke terminal penumpang; 2) Meningkatkan penertiban di terminal penumpang dimana hanya penumpang yang memiliki tiket yang diperbolehkan memasuki ruang tunggu dan naik ke atas kapal, sedangkan pengantar hanya diperbolehkan sampai di ruang khusus pengantar; 3) Memasang tenda untuk tempat tunggu cadangan yang nyaman sebagai antisipasi apabila ruang tunggu yang ada tidak mampu menampung calon penumpang. 4) Melakukan pemeriksaan kesesuaian tiket dengan kartu identitas diri bagi calon penumpang sebelum naik ke atas kapal; 5) Melakukan penertiban terhadap buruh/ kuli/ portir-portir barang jinjingan antara lain menyangkut aspek identitas dan tarif/ biaya jasa, sehingga memberikan jaminan/ ketenangan dan tidak memberatkan bagi penumpang; 6) Mengupayakan bantuan sarana keamanan tambahan di pelabuhan khususnya untuk terminal penumpang, serta peralatan hand-held metal detector dari BUMN penyelenggara pelabuhan (PT. Pelindo I s/ d I V) dan BUMN operator kapal penumpang (PT. PELNI). Selain itu juga dibutuhkan bantuan logistik dan kesehatan untuk kelancaran kegiatan pengamanan di pelabuhan; 7) Melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang secara selektif/ sampling, baik secara manual maupun dengan peralatan (detector) serta bantuan anjing pelacak (antara lain di pelabuhan Tg. Priok); 8) Meningkatkan patroli bersama di perairan pelabuhan antara KPLP/ Adpel, Satuan Patroli Air Polri dan Satuan Patroli TNI AL;

14

9) Meminta kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di DLKR pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengamanan swakarsa (Satpam perusahaan). g. Upaya-upaya peningkatan kewaspadaan, ketertiban dan keamanan yang perlu dilaksanakan di atas kapal, antara lain : 1) Agarperusahaan pelayaran mematuhi peraturan keselamatan pelayaran dan bila diberikan dispensasi harus dilengkapi/ ditambah dengan peralatan keselamatan antara lain sekoci penolong plus ILR dengan kapasitas 125% jumlah pelayar serta fasilitas untuk penumpang termasuk air minum dan air mandi yang cukup; 2) Mengefektifkan penegakan hukum di atas kapal; 3) Menempatkan petugas keamanan dari Polri/ TNI AL di atas kapal pada trayektrayek tertentu (jika dianggap perlu); 4. Transportasi Udara. a. Dengan arus penumpang melalui udara yang diperkirakan mengalami kenaikan 10%, perlu dipersiapkan tindakan untuk memaksimalkan utilitas pesawat udara berjadwal maupun tidak berjadwal (borongan) dan penambahan jam operasi Bandara. b. Peningkatan pelayanan sistem reservasi dan memperkecil atau meniadakan “Over Booking” untuk menjamin kelancaran dan kepastian keberangkatan penumpang. c. Penyediaan informasi yang lengkap, jelas dan tersebar antara lain tentang rute penerbangan, kapasitas yang tersedia, tiket yang terjual, jadwal penerbangan, lokasi–lokasi check in, ruang tunggu, counter transit dan ruang transit. d. Pengaturan kelancaran, ketertiban, keselamatan dan keamanan penerbangan pada semua Bandara, terutama pada Bandara – Bandara yang cukup padat antara lain Soekarno Hatta - Jakarta, Polonia - Medan, Juanda - Surabaya, Ngurah Rai Denpasar, Hasanuddin - Ujung Pandang. e. Peningkatan pelayanan check in/ lapor diri di bandar udara untuk menjamin kelancaran dan ketertiban keberangkatan penumpang pada Bandara yang cukup padat seperti tersebut di atas. VI I I . KEBI JAKSANAAN Peningkatkan kualitas keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat dalam suasana serba keterbatasan serta melaksanakan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2003 (1424 H) secara tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat melalui berbagai upaya sebagai berikut : 1. Umum.

a. Perencanaan penyiapan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan, dilakukan secara terkoordinasi antara Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi, Departemen Kimpraswil, Departemen Keuangan, Departemen Perindag, Bulog, Departemen Pertanian, Departemen Hankam, Bappenas, Kepolisian Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya.

15

b. Melakukan sosialisasi dan publikasi atas seluruh kebijaksanaan dan pengaturan Angkutan Lebaran 2003 (1424 H) kepada seluruh lapisan masyarakat, operator angkutan dan petugas pelaksana, berupa penyusunan peta resmi jalur lebaran sebanyak 2500 exemplar yang disebarkan kepada para pemudik, selebaran pengoperasian angkutan barang, selebaran pemberitahuan tarif toeslag angkutan lebaran, pemasangan spanduk sosialisasi dan publikasi di sepanjang jalur lebaran.

c. Dengan mengutamakan faktor keselamatan, dilakukan optimasi daya angkut sarana

angkutan penumpang umum dengan memberikan dispensasi muatan 10 % di atas ketentuan yang berlaku untuk bus, 50% untuk kereta api ekonomi, 25% untuk kereta api bisnis, 30% untuk kapal ferry penyeberangan, tetapi tiap-tiap kapal memiliki angka dispensasi yang berbeda sesuai dengan kondisi kapal dan jumlah alat keselamatan yang tersedia.

d. Mengutamakan kelancaran lalu lintas darat, laut dan udara serta keterpaduan intra dan antar moda.

e. Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi Angkutan Lebaran 2003 (1424 H).

f. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor terkait. g. Meningkatkan penertiban, pengaturan, pengamanan dan pengawasan secara terkoordinasi dalam penyelenggaraan angkutan lebaran.

h. Untuk anggota veteran dan para manula diberikan diskon tiket (ditentukan kemudian).

i. Harga tarif angkutan darat, laut dan udara dicantumkan secara jelas di loket dan untuk angkutan darat khususnya bus umum dicantumkan dengan jelas di dalam bus.

2. Transportasi Darat. a. Dalam rangka peningkatan kelancaran arus lalu lintas di sepanjang jalur lebaran di pulau Jawa, maka dilakukan rekayasa dan manajemen lalu lintas di jalan dengan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengalihan Arus Lalu Lintas, masa Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2003 (1424 H), dan Perubahan Arus Lalu Lintas Insidentil serta Pembatasan Operasi Angkutan Barang pada masa Angkutan Lebaran 2003 (1424 H), yang antara lain berisi : 1)

Mulai Hari H-4 pukul 00.00 WIB sampai dengan Hari H1 pukul 24.00 WIB pada ruas Cirebon-Cikampek (Pantura) dari arah Timur (Jateng, Jatim dan Bali) ke arah Barat (Jakarta) hanya diperuntukkan bagi angkutan umum, sementara arus lalu lintas angkutan penumpang “tidak umum” (kendaraan pribadi) dan angkutan barang dialihkan melalui jalur Selatan dan jalur alternatif, sedangkan jalur Utara dari arah Barat ke arah Timur, tidak mengalami perubahan.

2)

Dalam hal terjadi kemacetan arus lalu lintas insidentil dapat dilakukan perubahan arus lalu lintas secara buka tutup sesuai dengan kondisi lapangan dengan tetap memberikan prioritas utama pada angkutan umum.

16

3)

Lokasi-lokasi rawan kemacetan yang telah diantisipasi agar direncanakan perubahan arus lalu lintas insidentil.

4)

Melarang dioperasikannya truk pengangkut bahan bangunan dan truk bersumbu lebih dari 2 (dua), truk tempelan, truk gandengan dan kontainer mulai Hari H-4 jam 00.00 WIB sampai dengan Hari H1 jam 24.00 WIB di Pulau Jawa, kecuali untuk angkutan BBM, ternak dan susu murni.

5)

Khusus untuk pengangkutan barang-barang ekspor dan impor dengan kontainer dari wilayah perkotaan yang menuju pelabuhan ekspor Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Tanjung Emas serta sebaliknya, dapat diberikan dispensasi oleh Kepala Dinas Perhubungan Propinsi setempat pada waktu dan lintas yang tidak menganggu kelancaran lalu lintas pada jalur utama Angkutan Lebaran 2003 (1424 H).

6)

Disamping antisipasi terhadap daerah rawan kemacetan dan rawan kecelakaan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran 2003 (1424 H), juga dilakukan antisipasi terhadap daerah rawan longsor dan rawan banjir serta terjadinya hujan badai dan ombak besar yang sangat mungkin terjadi akibat datangnya Musim Hujan dan Musim Barat.

7)

Untuk itu instansi terkait di tingkat pusat maupun daerah agar menyiapkan Poskotis berikut perlengkapan yang diperlukan guna memantau dan mengendalikan arus lalu lintas, lintas penyeberangan serta menanggulangi segala hambatan akibat kemungkinan terjadinya bencana alam.

8)

Perluasan area penataan manajemen lalu lintas pada seluruh daerah rawan kemacetan, rawan banjir, rawan longsor, rawan gangguan alam terhadap alur pelayaran, alur sungai dan wilayah pelabuhan/ dermaga diantisipasi berdasarkan identifikasi masing-masing daerah.

b. Melakukan pendataan volume pergerakan kendaraan keluar/ masuk Jabotabek selama periode angkutan lebaran.

c. Akibat adanya disparitas angkutan maka untuk mendorong percepatan kembalinya

bus-bus yang dioperasikan dalam periode angkutan lebaran, diberlakukan tarif batas atas dan tarif batas bawah yang selama ini berlaku, tanpa ada toeslag tarif.

d. Selama masa Angkutan Lebaran 2003 (1424 H) agar dihindarkan segala bentuk

kegiatan yang dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas lebaran, antara lain berupa berbagai pemeriksaan yang kurang perlu oleh aparat atas kendaraan bus angkutan lebaran dan pungutan-pungutan. Bus angkutan lebaran bergerak langsung menuju ke kota tujuan dan hanya berhenti di Terminal Bus sesuai dengan Kartu Pengawasan.

e. Memberikan sanksi administratif kepada PO yang melakukan pelanggaran tarif atau penelantaran penumpang, sanksi tersebut dapat berupa pembekuan sementara izin trayek atau penundaan perluasan izin trayek.

17

3. Transportasi Laut. a. Memberikan dispensasi secara selektif terhadap kapal barang untuk mengangkut penumpang sesuai ketentuan yang berlaku; b. Memberikan prioritas sandar kapal penumpang dan hewan serta kapal pengangkut bahan pokok (beras dan gula); c. Meminta dukungan pengoperasian kapal TNI AL dalam rangka mengatasi kekurangan kapasitas kapal berdsarkan kebutuhan nyata; d. Meningkatkan kewaspadaan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan prasarana dan sarana transportasi laut; e. Memberikan dispensasi kelebihan penumpang sesuai ketentuan keselamatan pelayaran. 4. Transportasi Udara. a. Menambah frekwensi penerbangan pada rute padat dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang tersedia. b. Bila kapasitas angkut udara mengalami kekurangan, dapat dilakukan kerjasama dengan perusahaan angkutan udara borongan, sepanjang memenuhi persyaratan kelaikan dan keselamatan penerbangan. c. Bila diperlukan dapat menambah "Counter Check-in" untuk kelancaran penanganan penumpang, demikian juga penambahan jam operasi Bandara dapat dilakukan sesuai dengan fasilitas dan sepanjang memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan; d. Memperkecil atau meniadakan "Over Booking" untuk menghindari tiket habis tetapi tempat duduk kosong atau penumpang dengan status oke tetapi tidak dapat terangkut; 5. Kegiatan Penunjang a. Pos dan Telekomunikasi 1) Meningkatkan layanan jasa pos antara lain dengan : a) Menyediakan loket/ tempat khusus di beberapa gedung perkantoran besar yang menyediakan Kartu Lebaran dan sekaligus berfungsi sebagai tempat penerimaan/ pengiriman Kartu Lebaran, yang diberi nama “Pojok Lebaran”. b) Mempekerjakan karyawan lepas yang berasal dari para pensiunan pos dan pelajar untuk melayani lonjakan produksi jasa pos. c) Menyediakan sarana dan fasilitas tambahan pelayanan pos. 2) Meningkatkan layanan jasa telekomunikasi, antara lain dengan : a) Meningkatkan dan menambah fasilitas pelayanan kepada masyarakat.

18

b) Melakukan pengamanan Sistem Komunikasi Angkutan Lebaran (1424 H) dengan melaksanakan monitoring spektrum frekuensi radio.

2003

b. Pelayanan Badan SAR Nasional.

1) Helikopter. a) Kegiatan operasi helikopter penggunaannya antara lain :

Badan

SAR

Nasional

disiapkan

untuk

(1) Kegiatan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi untuk mengadakan inspeksi dalam Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2003 (1424 H).

(2) Kegiatan Ditjen Perhubungan Darat dalam mengadakan inspeksi lalu lintas darat.

(3) Kegiatan operasi SAR dalam musibah pelayaran, penerbangan, bencana alam dan bencana lainnya.

b) Penyiapan helikopter mulai tanggal 18 Nopember 2003 (H-7) s/ d 3 Desember 2003 (H+ 7). c)

Penempatan satuan helikopter :

(1) 4 helikopter ditempatkan/standby di Lanud Atang Sanjaya Bogor, siap on call.

(2) 2 helikopter ditempatkan/ standby di Lanudal Surabaya, siap on call. (3) 1 helikopter ditempatkan/ standby di Tanjung Pinang, siap on call. 2) Team Resque Darat. a) Resque Truck.

(1) 1 resque truck kantor SAR Jakarta akan digelar di Jakarta – Cirebon – Jakarta.

(2) 1 resque truck kantor SAR Surabaya akan digelar di Surabaya – Banyuwangi – Surabaya – Semarang – Yogyakarta – Surabaya.

(3) 1 resque truck kantor SAR Denpasar akan digelar di Denpasar – Gilimanuk – Lembar – Denpasar dan sekitarnya.

b) Resque Jeep. Resque Jeep kantor SAR Jakarta, kantor SAR Surabaya, kantor SAR Makasar akan digelar secara mobile tergantung kebutuhan dan standby on call. c) Resque Team. Resque Team setiap kantor SAR, khusus untuk Resque Team Jakarta, Semarang, Surabaya dan Denpasar akan disiapkan di tiap kantor SAR. d) Siaga Posko di kantor Departemen Perhubungan.

19

3) SAR Laut. Unsur yang disiapkan untuk Resque Laut dengan penempatan sebagaui berikut : a) 1 Resque Boat kantor SAR Denpasar akan digelar di Pelabuhan Benoa dan 1 Sea Rider ditempatkan di Pelabuhan Gilimanuk. b) 1 Resque Boat kantor SAR Makasar akan digelar di Pelabuhan Makasar. c) 1 Resque Boat kantor SAR Banjarmasin siaga di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. d) 1 Resque Boat dan 1 sea Rider ditempatkan di Pelabuhan Kendari dan Kanpel Bau-Bau. e) 1 Resque Boat ditempatkan di Sungai Tirta Ria - Ptk. f) 1 Resque Boat ditempatkan di Tpi – Batam. g) 1 Sea Rider ditempatkan di Kupang. h) 1 Sea Rider ditempatkan di Pekan Baru. i)

1 Sea Rider ditempatkan di Palembang.

j)

1 Sea Rider ditempatkan di Balik Papan.

k) 1 Sea Rider ditempatkan di Manado. l)

1 Sea Rider ditempatkan di Sorong.

m) 1 Sea Rider ditempatkan di Merauke. c. Pelayanan Meteorologi dan Geofisika. Untuk pengaturan dan pengendalian pelayanan jasa Meteorologi dan Geofisika telah diterbitkan :

1) Surat Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika tentang Pembentukan Tim Posko Angkutan Lebaran Tahun 2003 (1424 H) Badan Meteorologi dan Geofisika;

2) Instruksi Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika tentang Peningkatan Kegiatan

Pelayanan Meteorologi dalam rangka Hari Natal 2003, Hari Raya Idul Fitri 2003 (1424 H) dan Tahun Baru 2004.

3) Instruksi Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika tentang Tata Cara Teknis Pelaksanaan Pelayanan Meteorologi untuk kelancaran Angkutan Natal, Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru lintas Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Lombok.

20

I X. PENGORGANI SASI AN A. Tugas Masing-Masing I nstansi Di Lingkungan Departemen Perhubungan 1.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. a. Menjabarkan Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2003 (1424 H) dalam Rencana Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2003 (1424 H). b. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan dan penyelenggaraan angkutan pada masa Angkutan Lebaran.

mengendalikan

c. Menyiapkan petugas dan peralatan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Lebaran secara terencana khususnya kemampuan analisis dan cara bertindak yang tepat. d. Merencanakan dan melaksanakan latihan/ gladi kemampuan penyelenggaraan sebelum pelaksanaan Angkutan Lebaran. e. Mengatur personil dan peralatan komunikasi baik yang bersifat stasioner, mobile maupun khusus untuk kepentingan komunikasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran. f.

Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

g. Menyiapkan Posko Angkutan Lebaran Terpadu. 2. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. a. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan angkutan laut pada masa Angkutan Lebaran 2003 (1424 H) b. Memanfaatkan secara maksimal sarana dan prasarana angkutan laut yang dapat dioperasikan untuk mendukung Angkutan Lebaran. c. Mengadakan koordinasi dengan intansi terkait dan Mabes TNI-AL. d. Menyiapkan Posko Angkutan Lebaran. 3. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. a. Mengkoordinasikan seluruh unit kerja angkutan udara dan instansi terkait dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2003 (1424 H). b. Menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana yang dapat dioperasikan untuk mendukung Angkutan Lebaran. c. Mengadakan koordinasi dengan intansi terkait dan Mabes TNI-AU. d. Menyiapkan Posko Angkutan Lebaran.

21

4. Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi. a. Mengkoordinasikan seluruh unit kerja pelayanan jasa Pos dan Telekomunikasi baik BUMN maupun Swasta Nasional untuk mendukung kelancaran pelayanan masyarakat dalam merayakan Lebaran 2003 (1424 H) b. Mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana serta personil untuk membantu dan menampung peningkatan kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa Pos dan Telekomunikasi dalam rangka Hari Raya Lebaran. c. Mengkoordinasikan penyediaan fasilitas tambahan pelayanan jasa Pos dan Telekomunikasi untuk lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam rangka merayakan Hari Raya Lebaran. d. Mengkoordinasikan dan membantu penyiapan sistem komunikasi dan informasi pada Posko Angkutan Lebaran. e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dalam rangka Pengamanan Sistem Komunikasi Angkutan Lebaran. f.

Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait

5. Badan Penelitian dan Pengembangan. Melakukan analisis dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan angkutan lebaran. 6. Badan SAR Nasional. a. Mengkoordinasikan kesiapan, kesiagaan dan pengendalian unsur-unsur SAR di seluruh wilayah tanggung jawab SARNAS, dalam rangka mengantisipasi terjadinya musibah pelayaran, penerbangan dan bencana lainnya. b. Mempersiapkan serta mengendalikan unsur SAR di Pusat dan Daerah, dalam penanggulangan musibah maupun untuk kepentingan pemantauan arus lalu lintas. 7. Badan Meteorologi dan Geofisika. Memberikan informasi sesuai dengan bidang tugasnya kepada seluruh instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2003 (1424 H), khususnya pada musim Hujan dan musim Barat. 8. Dinas Perhubungan/ LLAJ Kota/ Kabupaten.

Propinsi

dan

Dinas

Perhubungan/ LLAJ

a. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi/ Kabupaten/ Kota sebagai Koordinator pelaksana penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2003 (1424 H) di tingkat daerah. b. Menjabarkan Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2003 (1424 H).

22

c. Bersama instansi dan satuan TNI dan POLRI terkait membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Angkutan Lebaran yang dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur guna menyelenggarakan pengaturan, penyediaan sarana transportasi dan pengamanan, guna menjamin kelancaran dan keselamatan masyarakat selama masa Angkutan Lebaran. d. Bersama instansi terkait melaksanakan kegiatan pengaturan penjagaan dan pengawasan/ patroli lalu lintas secara selektif sesuai dengan kebijaksanaan rencana Penyelenggaraan Angkutan Lebaran. e. Menyiapkan fasilitas umum dan kemudahan lain yang diperlukan oleh masyarakat khususnya di seluruh terminal baik darat, laut maupun udara dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. f.

Khusus Kakanwil Departemen Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat agar memberikan perhatian pada Pos Lintas Batas Entikong, dan Kakanwil Departemen Perhubungan Propinsi Riau memberikan perhatian pada Lintas Penyeberangan Batam/ T.Pungkur-Singapura.

B. Koordinasi dengan I nstansi Terkait. 1. Koordinasi dengan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah a. Mempersiapkan langkah kebijaksanaan untuk melaksanakan persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Angkutan Lebaran 2003 (1424 H). b. Mempercepat pelaksanaan pembangunan/ peningkatan prasarana jalan dan jembatan yang mendukung kelancaran lalu lintas dan angkutan di jalan. c. Mengambil segala tindakan yang perlu untuk meningkatkan keselamatan di sepanjang jalan Tol dan meningkatkan segala fasilitas yang diperlukan guna menjamin kelancaran lalu lintas di semua pintu Tol yang ada. 2. Koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri/ Pemerintah Daerah. a. Melaksanakan persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Angkutan Lebaran 2003 (1424 H). b. Memberikan perhatian khusus dalam pengaturan kelancaran dan keselamatan lalu lintas Darat, Laut dan Udara. c. Meningkatkan penertiban di sepanjang jalur lebaran khususnya untuk memperkecil terjadinya hambatan arus lalu lintas yang disebabkan oleh kegiatan tradisional masyarakat antara lain seperti pasar tumpah. d. Membantu kelancaran distribusi kebutuhan bahan pokok lebaran. 3. Koordinasi dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan. a. Mengkoordinasikan bantuan dari seluruh pihak yang terkait dalam Angkutan Lebaran.

23

b. Dukungan terhadap kelancaran dan pengamanan serta keberhasilan Angkutan Lebaran. 4. Koordinasi dengan Mabes TNI . a. Memberikan bantuan pengamanan dan pengaturan kelancaran lalu lintas sepanjang jalur lebaran dan daerah-daerah bergolak Aceh, Ambon, Irian Jaya dan NTT / Tim Tim guna menciptakan rasa aman masyarakat yang merayakan Lebaran. b. Menyiapkan bantuan yang dapat diberikan oleh jajaran TNI. 5. Koordinasi dengan Mabes POLRI dan POLDA. a. Menyiapkan dan melaksanakan langkah/ tindakan penegakan hukum untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat pada penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan, sejalan dengan Rencana Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2003 (1424 H) dan Rencana Operasi Ketupat Lebaran 2003 (1424 H). b. Melaksanakan pengaturan lalu lintas untuk mencegah/ mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, serta memberi prioritas kelancaran arus balik bus Angkutan Lebaran menuju Jakarta, dan kota-kota besar lain khususnya pada arus puncak lebaran. c. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak penggunaan Narkoba dan minuman keras diantara para pengemudi kendaraan bermotor. d. Bila diperlukan melakukan pengaturan perjalanan kendaraan roda dua yang cenderung meningkat. e. Menyiapkan satuan tugas pada jajaran masing-masing sesuai dengan kebutuhan. 6. Koordinasi dengan Mabes TNI - AD. a. Membantu pengaturan kelancaran, penertiban dan pengamanan arus lalu lintas di jalan, di terminal, di dermaga penyeberangan dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu/ rawan sejalan dengan koordinasi. b. Membantu penyediaan dan pengoperasian sejumlah kendaraan angkutan milik TNI - AD untuk kepentingan angkutan lebaran pada puncak angkutan lebaran atas permintaan, dalam kaitan bakti TNI kepada rakyat. 7. Koordinasi dengan Mabes TNI - AL. a. Menyiapkan bantuan kapal TNI-AL untuk membantu melayani kebutuhan angkutan penyeberangan Surabaya-Banjarmasin, Surabaya-Sampit, SemarangKumai atas permintaan dan kemungkinan terjadinya krisis angkutan laut di lintas penyeberangan atau rute pelayaran tertentu.

24

b. Membantu penyediaan dan pengoperasian sejumlah kendaraan angkutan TNI-AL untuk kepentingan angkutan lebaran pada puncak angkutan lebaran atas permintaan dalam kaitan bakti TNI kepada rakyat. 8. Koordinasi dengan Mabes TNI - AU. a. Menyiapkan bantuan helikopter dalam kaitan SARNAS dan untuk pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas melalui udara serta komunikasi antara helikopter dengan petugas di darat. b. Membantu penyediaan dan pengoperasian sejumlah kendaraan TNI - AU untuk kepentingan angkutan lebaran pada puncak Angkutan Lebaran atas permintaan dalam kaitan bakti TNI kepada rakyat. 9. Koordinasi dengan Departemen Kesehatan. Untuk mempersiapkan dan membantu perawatan kesehatan di lokasi-lokasi tertentu kepada masyarakat pemudik yang memerlukan dan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan. 10. Koordinasi dengan PT. ( Persero) Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja. a. Mempersiapkan penyaluran secepatnya dana asuransi kecelakaan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan selama Angkutan Lebaran. b. Membantu Departemen Perhubungan dalam penyelenggaran angkutan lebaran dan meningkatkan keselamatan angkutan lebaran. c. Lebih meningkatkan berbagai fasilitas lalu lintas dan angkutan serta fasilitas kesehatan dalam jumlah dan kualitas dalam rangka meningkatkan keselamatan. 11. Koordinasi dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Untuk mendorong para pengusaha swasta dan instansi pemerintah agar memberikan THR sebelum masa angkutan lebaran serta anjuran untuk menyediakan angkutan khusus bagi para karyawan masing-masing. 12. Koordinasi dengan Asosiasi/ Organisasi Masyarakat seperti ORGANDA, I NACA, I NSA, GAPASDAP, GAI KI NDO, I MI , MTI , MASKA, TVRI , RRI , RCTI , SCTV, ANTV, TPI , I NDOSI AR, RADI O SONORA, RADI O SALVATORE, RADI O ELSI NTA, ORARI , RAPI , PRSNI , YLKI , ORGANI SASI PEMUDA DAN PRAMUKA untuk membantu pelaksanaan kelancaran dan pengamanan dalam rangka mendukung keberhasilan Angkutan Lebaran. X.

LOGI STI K DAN ANGGARAN, PENGENDALI AN SERTA I NSTRUKSI 1. Logistik dan Anggaran a. Dukungan logistik untuk penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2003 (1424 H) menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.

25

b. Kebutuhan biaya untuk pelaksanaan Angkutan Lebaran disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada unit kerja masing-masing. 2. Pengendalian Penyelenggaraan. a. Di tingkat Pusat oleh Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat. c. Di tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan/ Kepala Dinas LLAJ c. Di tingkat Kabupaten atau Kotamadya dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. d. Laporan kepada Menteri Perhubungan dilaksanakan setiap hari dan/ atau setiap saat dibutuhkan. 3. I nstruksi a. Koordinasi perencanaan antar Departemen, antar sektor dan antar instansi baik di tingkat pusat maupun daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dengan unsur Perhubungan sebagai pihak yang mengambil inisiatif. b. Bermacam hambatan dan kerawanan yang terjadi di lapangan agar diatasi secara terkoordinasi disesuaikan dengan kondisi dan situasi spesifik daerah oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan wilayah tanggung jawab masing-masing. c. Tingkatkan dan mantapkan koordinasi serta kerjasama lintas sektoral antar instansi terkait dengan melibatkan masyarakat di wilayah masing-masing. d. Cegah dan hindari kegiatan dan atau tindakan over acting dan perbuatan negatif lain yang dapat menghambat kelancaran penyelenggaraan angkutan lebaran. e. Kesiapan personil dilakukan oleh masing-masing instansi yang bersangkutan. Perkuatan baik personil maupun sarana dikoordinasikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kebutuhan baik oleh pusat maupun daerah. f.

Gelar apel kesiapsiagaan petugas dilaksanakan secara serentak sesuai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

g. Hari H (Idul Fitri) akan ditentukan Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama.

DI REKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Selaku KOORDI NATOR PUSAT ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2003 ( 1424H)

I SKANDAR ABUBAKAR NI P. 120092889

26