Ahok, Yang Penting Semua Happy

AKTUAL Edisi 33 / 26 Maret - 10 April 2015

1

2


AKTUAL pendiri M Danial Nafis Komisaris Yudi Latif PEMIMPIN REDAKSI Dhia Prekasha Yoedha Wakil pemimpin redaksi Faizal Rizki Arief Sekretaris Redaksi Hanny Haniffa Redaktur SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi Sidang Redaksi Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Dhia Prekasha Yoedha, Eko Maryadi, Wahyu Romadhony Direktur majalah Wahyu Romadhony REDAKTUR Andy Abdul Hamid, Nebby Mahbubirrahman, Tino Oktaviano (Foto), Sukardjito, Ismed Eka Kusuma ASISTEN REDAKTUR Zaenal Arifin, M Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Ferro Maulana Staf redaksi Soemitro-Deddy KusnaediMoh Sahlan (Majalah), Dhanu Akbar Muhammad Daeng, Fadlan Syam Butho, Maulana Khamal Macharani, Mochammad Zhaky Kusumo, Novrizal Sikumbang, Nailin In Saroh, Nicha Muslimawati, Vina Fatma Sari, Munzir (Foto), Junaidi Mahbub (Foto), Warnoto (TV) it Radius Rasmangun, Yudi Astira Desain Grafis Shofrul Hadi, Nelson Nafis, WM Desangga KONTRIBUTOR LUAR NEGERI Fitra Ismu (Meksiko) reporter daerah Masriadi Sambo (Aceh), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmad Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Bobby Andalan (Denpasar), Imam Muhlas (Bojonegoro), Joko Pramono (Lumajang Jatim). Pemimpin pErusahaan Febrianto Direktur Operasional Rinrin Sukmariana Manager Keuangan Kasep Natakusumah Staf Keuangan Zulkifli sirkulasi Widhi Maulana Marketing Officer Ajeng Rohmana, Maradona Rambe, Ranie Anggoro Kesekretariatan Nurlail Qadr Alamat Redaksi PT Caprof Media Negeri Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : [email protected] [email protected]

Ahok, Yang Penting Semua Happy “Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah?” Begitulah pemeo populer dalam canda sesama birokrat Pemda DKI Jaya masa 80-an awal. Pemeo itu tertuju atas sukses kreasi mencipta “pos pendapatan tambahan” bagi kocek staf birokrat yang menangani pelayanan umum. Kok bisa? Ternyata pemeo itu lengkap dikemasi dalih, menolong masyarakat yang membutuhkan kecepatan dalam melengkapi tiap syarat administrasi pelayanan birokratis. Pemeo ini lalu meredup berganti dengan semboyan “asal semua happy”. Semboyan yang meluas sejak pascareformasi 1998, seiring mulai ‘diseganinya’ peran politisi era reformasi di DPRD oleh para birokrat. Sebaliknya bagi pengusaha yang punya kepentingan langsung dengan birokrasi, semboyan ini cukup menentramkan mereka. Cikal bakal pemeo dan semboyan ini berawal dari aneka istilah soal ‘nafkah tambahan’ sejak masa kesulitan politik ekonomi era pergolakan G30S tahun 1965. Didahului dari “ngompreng”(ompreng berarti piring) yaitu memanfaatkan fasilitas kantor guna mencari uang tambahan. Lalu “uang

kopi” dan “uang rokok” yang popular tahun 1970-an, sebagai imbal jasa pelayanan kepentingan umum. Semua itu dibarengi istilah TST (Tahu Sama Tahu) dan ‘uang dengar’. Secara sosioekonomi, berarti kebutuhan makan telah tercukupi, tapi belum bisa minum kopi, apalagi merokok. Dari pemeo dan semboyan ‘semua happy” yang merasuki legislatif itu, perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dengan DPRD bisa ditelisik jernih. Bukan sekedar soal saling klaim draf APBD, hak angket, maupun laporan Ahok kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan Rp12T anggaran siluman yang menyusupi APBD. Aneh, padahal usulan anggaran selalu diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov dulu. Lalu siapa “begal” uang rakyat itu? Mengurai benang kusut polemik anggaran antara eksekutif dan legislatif ini tentu tak bisa lepas dari aspek sosiopolitik historis perkembangan Indonesia, termasuk juga Jakarta sebagai ibukota Negara. Asal semua happy.


3

Daftar Isi

Edisi 33|Tahun ke-3|26 Maret - 10 April 2015

Laporan Utama

10 NASIONAL Privatisasi Air Tetap Jalan Terus?

Sebulan setelah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah belum mencabut kontrak dan perijinan pengelolaan air oleh perusahaan domestik dan perusahaan asing. 18 POLITIK Beringin Idaman Yasonna

Manipulasi atas diktum putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) dilakukan Kemenkumham. 36 HUKUM Ada Apa dengan Begal?

Aksi kriminalitas yang masif akhir-akhir ini menimbulkan sebuah pertanyaan apakah aksi komplotan bandit tersebut murni tindak kriminalitas belaka?

22

Saling Lapor Di Kisruh RAPBD DKI Jakarta 2015 Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta berencana melaporkan Ahok beserta jajarannya ke kepolisian.

24

Mana Yang Begal Anggaran kisruh yang dimainkan DPRD dan Pemprof DKI Jakarta ini hanya untuk menutupi buruknya kinerja Gubernur Basuki.

26

Dari Teluk Jakarta Hingga Thamrin Dominasi pengusaha Tionghoa dalam proyek Teluk Jakarta memang sudah menjadi janji pemerintah Tiongkok sejak Jokowi mejabat sebagai Presiden dan Ahok menjadi Gubernur.

28

Kudeta Gagal Seorang Wali Kota Negara dan pemerintah Indonesia harus bercermin dari peristiwa ini.

4


40 Wawancara “Ini Serangan yang Terhebat, KPK Masih Recovery” Johan Budi

EKONOMI Menangkap Isyarat Dari Anjloknya Nilai Tukar 44

Secara politik, bukan tidak mungkin anjloknya nilai tukar rupiah akan memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah seperti pada reformasi 1998 lalu. 50 Wawancara Misbakhun: Early Warning Crisis!

Muhammad Misbakhun

54 ENERGI Jejak Kalla Benderang di Bisnis Penerangan

ada kemungkinan besar JK akan kembali membangun kelarga bisnis di sekor energi listrik yang menggiurkan ini 58 geopolitik Berebut Gas di Balik Kisruh KPK-Polri?

Di balik konflik KPK dan Polri, ada pebisnis-pebisnis busuk di sektor migas. “ 62 INTERNASIONAL Mengusir Militan ISIS dari Tikrit

Redaktur Senior Aktual, Satrio Arismunandar, melakukan liputan jurnalistik ke Irak sejak 20 Februari 2015. Selama sekitar dua minggu, ia dijadwalkan mengunjungi berbagai kota di negeri kaya minyak yang sering dilanda perang itu. Berikut ini adalah laporannya.

3 Tatap Redaksi

36 Kilas Hukum

5 Terkini

48 Kilas Ekonomi

6 Kaki Hari

56 Kilas Energi

8 Lensa Aktual

66 Urbanitas

14 Kilas Nasional

68 Kilas Nusantara

20 Kilas Politik

70 Oase

TERKINI

Ahok Ciderai Etika Budaya Bangsa Hampir satu jam Basuki Tjahja Poernama alias Ahok berkoar di depan sorotan kamera stasiun TV swasta nasional secara live alias tanpa sensor. Dengan nada tinggi, mulutnya melontarkan kata-kata kotor tanpa etika. Anggota Majelis Nasional Prodem, Bob Randilawe, menilai Ahok memiliki masalah di wilayah psikologi sosial. "Ahok engga sopan, ada problem habit (kebiasaan), ada problem di wilayah psikologi sosial, problem ‘low konteks culture’, dari sisi etika komunikasi politik," kata Bob di Jakarta, Jumat (20/3). Sebagai pejabat, Ahok mestinya memperlihatkan muatan keteladanan. "Sehingga cara berkomunikasi politik Ahok kurang bisa menjadi teladan," imbuh Bob. Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya menyebut kata-kata kotor yang keluar dari mulut Ahok tidak mencerminkan tatakrama seorang kepala daerah yang santun. Parahnya lagi, Ahok justru merasa terhibur dengan tanggapan masyarakat yang terus mencibirnya. ”Ahok tidak mempertontonkan etika perilaku, menggunakan nama hewan, maling, bajingan, kasar, dipakai semua begitu saja oleh dia," ujar Tantowi. Jika pemimpin seperti itu dibiarkan, lanjut Tantowi, maka dampaknya berbahaya bagi anakanak. Sebab Ahok adalah pemimpin yang harus memberi contoh bagi masyarakat. “Kita harus sadarkan, tidak boleh Indonesia dipimpin perkataan permusuhan yang bisa timbulkan konflik budaya, mari bersatu dalam pikiran, kita harus perangi itu,” tukas Tantowi. Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai dialog Ahok yang menampilkan kata-kata kotor dan kasar itu sangat buruk dan tidak pantas disampaikan oleh pejabat publik. “Gubernur telah memberikan teladan sangat buruk bagi anak-anak dan Kementerian Dalam Negeri harus bertindak memberikan sanksi,” kata Ketua KPAI, Asrorun Ni'am Sholeh. Moh Sahlan

Partai Demokrat Timor Leste Berguru ke Gerindra DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kedatangan tamu istimewa dari Partido Democratico (Partai Demokrat) Timor Leste di Jalan Harsono RM, Jakarta Selatan, Jumat (20/3). Selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga dijadikan ajang tukar pikiran kedua partai. Petinggi Partai Demokrat Timor Leste yang hadir dalam pertemuan itu diantaranya Sekjen Mariano Assanami Sabino, Wakil Ketua Umum Nominando Buras, dan beberapa pengurus pusat. Sedangkan tuan rumah Partai Gerindra yang menyambut adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Wakil Ketua Umum Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Sugiono, dan beberapa pengurus DPP lainnya. "Kami ingin mengenang memori indah tentang kedekatan di antara kami. Dulu tokoh kami Xanana Gusmao pernah bertemu Pak Prabowo Subianto tanpa satu pun pengawal. Dan Pak Prabowo bilang dirinyalah yang akan mengawal Pak Xanana. Ini sangat luar biasa," kata Mariano.

Kunjungan ke markas Gerindra ini, lanjut Mariano, juga untuk berbagi ilmu seputar pertanian, kelautan, dan kaderisasi partai. Partai Demokrat Timor Leste menilai Gerindra sangat sukses dalam menangani masalahmasalah tersebut. "Kami ingin belajar soal kerukunan tani dan kaderisasi. Kami menilai kaderisasi Gerindra sangat solid, tertata dan sistematis. Kami siap mengirimkan orang untuk dididik Gerindra," tegas Mariano. Partai Demokrat Timor Leste memiliki empat nilai perjuangan. Di antaranya nilai demokratis, nilai solidaritas, nilai keadilan sosial dan nilai pemerintahan bersih. “Kami ingin persaudaraan ini terus terjalin," harap Mariano yang juga mantan Menteri Kehutanan dan Kelautan Timor Leste ini. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menyatakan sangat menyambut baik niat Partai Demokrat Timor Leste. Edhy juga siap saling bertukar kader untuk mempelajari ilmu politik satu sama lain. "Jangankan ilmu politik atau pertanian, kalau perlu kader Partai Demokrat Timor Leste kita ajarkan pencak silat agar berprestasi," ujarnya. Wakil Ketua Umum Sugiono memaparkan, Gerindra adalah partai massa yang berbasis kader. Partai besutan Prabowo Subianto ini juga sangat concern dalam hal kaderisasi. "Peran kader sangat penting untuk menjembatani nilai perjuangan partai kepada masyarakat," tegas Sugiono. Acara ini ditutup dengan pertukaran cenderamata. Partai Demokrat Timor Leste mengalungkan kain khas Timor Leste, kain tapis, kepada para petinggi Gerindra, dan Partai Gerindra memberikan sejumlah buku yang berisikan manifesto partai dan nilai-nilai perjuangan partai besutan Prabowo Subianto ini. Dalam kunjungannya ke Indonesia Partai Demokrat Timor Leste juga menemui petinggi Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat dan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Moh Sahlan


5

kaki hari yudi latif

DEMOKRASI DAN NOMOKRASI (2)

L

emahnya wibawa otoritas ini ditandai oleh tiadanya aparatur penggaransi kepastian, akibat terjadinya pengembangbiakkan kelembagaan negara serta penyebaran pusat-pusat kekuasaan dengan sistem checks and balances dan batas kewenangan yang kabur. Selain itu, berbagai undang-undang dibuat secara tumpang tindih dengan diwarnai oleh konflik horizontal dan vertikal antara lembaga-lembaga kenegaraan. Melemahnya otoritas negara ini antara lain karena kita tidak cukup konsisten dengan prinsip-prinsip reformasi itu sendiri. Istilah ”reform” menurut Oxford Advanced Learner’s Dictionary (1978) berarti ”make or become better by removing or putting right what is bad or wrong.” Dengan demikian, reformasi pada dasarnya usaha gradual untuk mengubah atau membuat sesuatu lebih baik dari keadaan sebelumnya. Reformasi tidak bermaksud menghancurkan segala tatanan yang telah ada, melainkan berusaha menyempurnakaannya, dengan membuang yang buruk dan meningkatkan yang baik. Dalam hal ini, ada baiknya kita berpaling pada pandangan Joseph Stiglitz, peraih hadiah nobel untuk bidang ekonomi pada 2001. Beliau berkata, “I had been a strong advocate of the gradualist policies adopted by the Chinese, policies that have proven their merit over the past two decades; and I have been a strong critic of some of the extreme reform strategies such as ‘shock’ therapy that have failed so miserably in Russia and some of the other countries of the former Soviet Union” (Stiglitz, 2002: x-xi). Stiglitz menekankan perlunya kehati-

6


hatian dan langkah bertahap dalam usaha reformasi. Karena reformasi yang dijalankan secara tergesa-gesa dalam skala yang massif akan melampaui kepasitas administrasi negara untuk menanganinya, yang pada akhirnya akan memunculkan “negara lemah” (weak sate) yang mudah tunduk pada dikte-dikte pasar dan kekuatan-kekuatan internasional. Dalam banyak hal, gerakan reformasi di Indonesia justru terlalu luas cakupannya, terlalu dalam penetrasinya, dan terlalu cepat pelaksanannya; tanpa perhitungan yang matang mengenai dampak ikutan dan prasyarat yang mesti dipenuhinya. Salah satu contoh terbaik mengenai hal ini adalah dampak dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang berskala luas dalam tempo yang singkat, yang memiliki implikasi yang luas dan mendalam bagi penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Amandemen UUD 1945 berimplikasi pada sistem administrasi pemerintahan Negara terutama dalam lima aspek: Pertama, implikasi pada sistem administrasi kebijakan publik. Dalam hal ini, sebagai tindak lanjut dari amandemen, berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2004, beberapa jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan Republik Indonesia mengalami perubahan, yakni hilangnya Ketetapan MPR (TAP MPR) dalam tata urutan perundang-undangan. Kedua, implikasi pada sistem administrasi perencanaan,pembiayaan dan pelaksanaan negara. Pada tataran nasional, sistem perencanaan berubah dengan tidak adanya lagi GBHN, yang kemudian diganti dengan rencana pembangunan yang mengutamakan permasalahan yang berkembang yang perlu segera ditangani.

Ketiga, implikasi pada sistem administrasi pelayanan publik. Jika pemerintah pusat sebelumnya lebih berperan pada pelayanan publik, setelah amandemen pemerintah daerah kini yang berperan lebih dalam pelayanan publik. Selain beberapa implikasi positif, perubahan juga menimbulkan beberapa masalah baru yang tak kalah pelik. Hal ini terentang mulai dari masih tumpang tindihnya otoritas pusat dan daerah serta konflik antardaerah, munculnya aneka perda syariah maupun berbagai perda tentang pajak dan retribusi yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan memberatkan masyarakat. Keempat, implikasi pada administrasi perekonomian negara. Penambahan ayat 4, pada pasal 33 UUD 1945 membawa celah kontestasi bada dalam perumusan perundanngundangan yang menyangkut perekonomian dan kesejahteraan sosial. Perubahan ini akan menimbulkan tantangan baru bagi administrasi perekonomian negara yang lebih responsif terhadap tuntun pasar, yang jika tanpa hati-hati bisa merugikan kesejahteraan dan pelayanan umum. Kelima, implikasi pada sistem administrasi pengawasan dan pertanggung -jawaban. Sebelum amandemen, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berfungsi sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara. Setelah amanden dinyatakan bahwa BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi. Hal ini akan mengakibatkan pembesaran scope BPK di masa depan. Dan ini berpotensi menimbulkan overlapping dengan otoritas lain, seperti Badan Pengawas Daerah (Bawasda), BPKP, Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Wilayah Propinsi. Selain itu, menyusul pemilihan presiden secara langsung, presiden pun tak lagi bertanggungjawab kepada MPR, dan MPR hanya berwenang melantik. Presiden bertanggujawab kepada rakyat yang diperankan oleh DPR yang memegang fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta berbagai hak lainnya. Peran

DPR menjadi terlalu kuat bahkan ikut menentukan pengangkatan dan penerimaan Duta Besar yang mestinya menjadi kewenangan Presiden. Di luar itu, amandemen konsitusi juga telah mengembangbiakkan kelembagaan negara dengan lahirnya berbagai lembaga negara tambahan seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi, serta aneka bentuk agen-agen kelembagan negara pembantu (state auxiliary agencies) dalam wujud puluhan komisi baru. Aneka lembaga negara baru ini selain masih kabur dan saling tumpang-tindih dalam kewenangannya, juga berimplikasi luas pada sistem administrasi dan pembiayaan negara. Negara Lemah Apa yang dilukiskan di atas sangat memprihatinkan karena arus globalisasi dan demokratisasi di Indonesia mengandung potensi dekstruktif bagi perkembangan negarabangsa ke depan akibat kelemahan kapasitas dan otoritas negara. Semasa Orde Baru, keluasan cakupan kendali negara (state scope) masih bisa diimbangi oleh kapasitas negara (state capacity) melakukan enforcement—kendati dalam beberapa segi tidak selalu taat asas dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pada era Reformasi, cakupan negara tetap luas — untuk tidak mengatakan kian meluas karena terjadinya pelipatgandaan institusi negara dan perluasan kewenangan daerah. Namun demikian, terjadi penurunan dalam kapasitas negara untuk melakukan penegakkan aturan-aturan tersebut, akibat kekaburan otoritas, persebaran penentu keputusan (veto players), serta kelemahan-kelemahan internal pada aparatur negara itu sendiri. Gejala terakhir dikenal sebagai tanda ”negara lemah” (weak state). Pelbagai kelembagaan dan peraturan dibuat dengan fungsi dan penegakkan yang kabur dan lemah, namun telah cukup menimbulkan kekusutan dan ketidakpastian bagi pelaksanaan administrasi negara dan pelaku ekonomi-politik terkait.

Negara yang lemah tak akan mampu menegakkan kedaulatan negara ke luar dan ke dalam. Kedaulatan keluar ditandai oleh kemampuan negara melindungi kepentingan bangsa dalam pergaulan antarbangsa dalam posisi terhormat. Kedaulatan ke dalam ditunjukkan oleh kemampuan negara untuk memelihara hukum dan ketertiban. Dalam ketidakmampuan menegakkan kedaulatan tersebut, tujuan nasional menjadi sulit diwujudkan. Perlunya Kepemimpinan Kuat Dengan demikian menjadi jelas bahwa kita tidak cukup berpesta demokrasi. Taruhan kita ada pada kemampuan memperbaiki tata kelola negara. Berkaca dari keberhasilan reformasi birokrasi di Korea Selatan, China, dan Thailand, ditemukan ada tiga faktor kunci (critical success factors) dalam reformasi tata kelola negara, yaitu: (1) kepemimpinan yang kuat; (2) komitmen dan kesepahaman bersama yang kuat; dan (3) agenda reformasi yang jelas, bertahap dan terukur. Pada kesempatan ini, kita bicarakan faktor pertama saja, yang merupakan kunci pembuka kotak pandora, bagi perbaikan faktor-faktor lain. Untuk itu perlu diingatkan bahwa demokrasi yang berniat memuliakan kedaulatan rakyat menghendaki kepemimpinan yang ”kuat”; kepemimpinan berbasis hukum (nomokrasi) yang menjalankan amanat konstitusi. Sehingga, pemimpin negara mesti sadar bahwa demokrasi tak bisa dipisahkan dari konstitusi seperti tercermin dalam istilah ”demokrasi konstitusional” (constitusional democrasy). Istilah ini bermakna bahwa demokrasi itu suatu fenomena politik yang bertujuan ideologis dan teleologis pembentukan dan pemenuhan konstitusi. Dengan kata lain, demokrasi yang dijalankan tak bisa bersifat generik yang diambil begitu saja dari pengalaman negara lain, semaju apapun negara itu. Demokrasi harus disesuikan dengan falsafah dasar dan amanat konstitusi, yang merupakan abstraksi dari kesadaran dan jatidiri bangsa. AKTUAL Edisi 33 / 26 Maret - 10 April 2015

7

8


Lensa Aktual

KAMPANYE SELAMATKAN RUPIAH Sejumlah tukang becak membawa spanduk bertuliskan “Save Rupiah” di Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/3). Dalam aksi itu pedagang berharap pemerintah segera mengambil kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan perekonomian rakyat kecill karena sejak satu minggu rupaih terus melemah berkisar pada 13.000 per satu dollar AS. Antara Foto - Yusuf Nugroho


9

Privatisasi Air Tetap Jalan Terus? 10


aktual/ istimewa

nasional

ebulan setelah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah belum mencabut kontrak dan perijinan pengelolaan air oleh perusahaan domestik dan perusahaan asing. Meski perusahaan swasta pengeruk hak-hak rakyat akan sumber daya air itu sangat terang, batal demi hukum. Putusan MK, 18 Februari 2015 lalu, mengabulkan seluruh pasalpasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang dimohonkan untuk uji materi oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersama sejumlah tokoh nasional. Putusan juga mencabut dan menghapus UU SDA secara keseluruhan. Pengelolaan air dikembalikan sepenuhnya ke negara untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat akan air. Rujukannya kembali ke UU 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Intinya, putusan MK itu memberikan prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya air yang mutlak dikelola oleh negara dan menjamin pemenuhan setiap warga negara untuk mendapatkan air sebagai hak asasi manusia. Oleh karenanya, komunitas warga harus dilibatkan dalam fungsi pengawasan sistem pengelolaan air ke depan. Selanjutnya, MK memberikan enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan SDA. Pertama, bahwa pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan,

aktual/ istimewa

S

apalagi meniadakan hak rakyat atas air. Kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri. Ketiga, kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Keempat, pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak. Kelima, prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN dan BUMD. Terakhir, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hartanto, menekankan bahwa putusan MK tidak menutup peluang bagi perusahaan swasta mengelola sumber daya air di berbagai daerah. Sebab butir terakhir dari enam prinsip yang dipersyaratkan MK memang membuka ruang tersebut. Dengan catatan, lima prinsip sebelumnya belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Terlebih lagi, UU SDA sebenarnya lebih mengatur terkait pengelolaan air permukaan bukan sumber-sumber mata air. "Perusahaan swasta masih dimungkinkan apabila poin 1 sampai 5 itu sudah dipenuhi," tegasnya di Gedung DPD RI, Rabu (11/3) pekan lalu.

Hartanto membela perusahaanperusahaan air minum dalam kemasan yang telah menyedot sumber-sumber mata air diberbagai daerah hingga menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, pengairan sawah hingga kebutuhan sehari-hari lainnya. Seperti di Klaten dan Sukabumi sebagaimana dalil pemohon di persidangan di MK. "Di Sukabumi dan Klaten, itu sebenarnya di luar ranah UndangUndang 7/2004, karena itu air tanah yang diambil," katanya. Sebagai tindak lanjut dikabulkannya permohonan MK atas UU SDA, Kementerian PUPR sudah membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya dengan melakukan koordinasi dengan Kementeri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk menerbitkan peraturan turunan dari UU 11/1974 tentang Pengairan. Peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) itu akan mengatur pengelolaan air oleh pemerintah. Dari koordinasi, pembinaan, pengusahaan, perlindungan hingga pembiayaan air. PP sekaligus akan dijadikan rujukan penerbitan berbagai Peraturan Menteri (Permen). Keberadaan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) yang pembentukannya mengacu pada UU 7/2004 yang telah dibatalkan MK, akan tetap dipertahankan. Alasannya, dewan ini turut mengatur regulasi air di tingkat pusat hingga propinsi dan kabupaten/kota. Untuk mempertahankan DSDAN, Kementerian PUPR dalam waktu dekat akan mengusulkan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres). Dari Perpres inilah landasan dasar dikeluarkannya Keputusan Presiden. "Dewan ini dipimpin Menko Perekonomian. Komposisinya separuh dari pemerintah, separuh

Aktivis Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Jakarta (KMMSAJ) melakukan aksi Menolak Swastanisasi Air Jakarta di Bunderan HI, Jakarta, Minggu (22/3/2015).


11

Wapres Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo (kedua kanan) sementara Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kedua kiri) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) sebelum rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/3).

swasta dan stakeholder. Dewan ini untuk mengkoordinasi, semua pihak terakomidir disitu, karena itu kita akan ajukan Perpres supaya keberadaan DSDAN ini tetap eksis," kata Hartanto. Aktifis Wahana Lingkungan Hidup M Islahuddin mengritik keras rencana tindaklanjut putusan MK oleh 12


Kementerian PUPR. Dengan dicabutnya UU SDA, semestinya pemerintah lebih mengedepankan pengakuan hak-hak rakyat atas air. Bukan sebaliknya, memberikan peluang kembali bagi perusahaan swasta mengeksploitasi sumber daya air. Moratorium tambang air penting dilakukan selama masa transisi hingga Peraturan Pemerintah diterbitkan pemerintah. Walhi menduga masuknya kepentingan asing membuat pemerintah tidak berdaya. Padahal, visi dan misi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menekankan pada Nawa Cita. Bahwa kedaulatan rakyat diatas segalanya.

Meski begitu, Jokowi diingatkan Walhi agar tidak tunduk pada kepentingan asing yang masuk melalui bantuan-bantuan di bidang air. Sebab jika tunduk pada kepentingan asing, maka kebijakankebijakan tentang pengelolaan air yang dikeluarkan pemerintah harus sepengetahuan mereka. "Mereka akan memerintah dengan modal, modal negosiasi seperti hukuman mati (duo Bali Nine) kan begitu. Komitmennya Jokowi kan pada di rakyat. Kita akan terus dorong agar pemerintah tidak berpihak pada privatisasi air. Ini pertarungan kebijakan," tegasnya.

antara

nasional

tanah disedot oleh perusahaan air swasta. Hal ini yang terjadi di Sukabumi dan Klaten. Dua wilayah yang disebutnya kaya akan sumber daya air, namun belakangan harus menggunakan pompa untuk mendapatkan air. "Yang lebih didengar (pemerintah) itu adalah ADB (Asian Development Bank) dan World Bank. Riset-riset yang dikeluarkan tentang sumber daya air kalau tidak dari ADB, dari World Bank. Dua ini ngasih uang, tapi dua ini juga tidak mau pulang dengan tangan kosong," sebutnya. Marwan Batubara, Direktur Indonesian Resources Studies, mengatakan putusan MK merupakan momentum pemerintahan Jokowi melalui Kementerian PUPR melakukan pembenahan pengelolaan air. Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus dimaksimalkan sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi (MK). "Jangan sampai pemerintah kembali menyerahkan ke swasta.

Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan harus sesuai dengan putusan MK," kata dia. Ditekankan demikian karena kejadian serupa pernah dilakukan pemerintah. Dimana putusan MK yang membubarkan Badan Pengelola Migas ditindaklanjuti pemerintah dengan membentuk lembaga baru yang serupa. "BP Migas dinyatakan tidak konstitusional (di MK), lalu dibentuklah lembaga baru. Tapi melalui Inpres Perpes 9/2013, itu dibentuk SKK yang sebenarnya sama dan sebangun dengan yang dibubarkan (BP Migas). Jadi tidak ada niat baik. sudah tahu melanggar konstitusi, tapi penggantinya seperti itu," ucap Marwan. BUMN dan BUMD harus benarbenar diberdayakan dan tidak ada lagi alasan bahwa mereka tidak mempunyai anggaran operasional, manajamen, minim sumber daya manusia dan lainnya. Pemberdayaan BUMN/BUMD ini jika pemerintahan Jokowi konsisten terhadap konstitusi. Soemitro

UU SDA Menteri Basuki Salahkan Pemerintahan SBY

Islahuddin yang juga Manajer Bidang Pendidikan Walhi Nasional itu mengingatkan pemerintah bahwa putusan MK merupakan putusan tertinggi. Pemerintah harus mematuhinya. Bila tidak, pemerintah sama saja melawan hukum. Putusan MK sebenarnya peluang bagi pemerintah membenahi pengelolaan air dari hulu hingga hilir dari pemilik modal. Pernyataan Hartanto yang menyebut UU 7/2004 mengatur air permukaan sangat disesalkan. Ia mengungkapkan bagaimana air permukaan menjadi kering bila sumber-sumber mata air di bawah

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya tengah menginventarisir perusahan air swasta paska putusan MK yang membatalkan UU SDA. Renegosiasi ulang kontrak kerjasama pemerintah dengan swasta merujuk pada enam prinsip dasar yang disyaratkan MK. Tercatat ada 33 perusahaan swasta yang tengah melakukan renegosiasi, dimana enam diantaranya telah memasuki tahap pembicaraan. Sementara proses renegosiasi berlangsung, pihaknya melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait penerbitan Peraturan Pemerintah. "Dalam dua bulan ini kita buat PP-nya dulu. Kalau sudah disepakati baru dipakai untuk dasar renegosiasi," kata Menteri Basuki di Gedung DPD RI, Rabu (11/3) pekan lalu. Kementerian PUPR berjanji tidak akan mengobral aturan sebagaimana pemerintahan sebelumnya. Sebab mudahnya aturan itulah yang membuat pemerintah sendiri mudah

dipatahkan manakala digugat ke pengadilan. "Penerbitan Peraturan Pemerintah (dulu) kita enggak kontrol ketat, sehingga kebablasan," jelasnya. Menteri Basuki menepis adanya privatisasi oleh perusahaan swasta dalam pengelolaan air. Kata 'privatisasi' ini sebenarnya tidak ada dan tidak pernah terbersit dilakukan pemerintah. Yang ada adalah pemerintah mengajak peran serta masyarakat. Ia menekankan demikian karena kata privatisasi konotasinya sangat negatif. "Itu cuman gaya komunikasi saja. Percayalah, bahwa itu bukan privatisasi, tapi mengajak peran serta masyarakat. Dalam proses pembahasan PP sendiri pihaknya mengajak pemohon uji materi UU SDA dan pihak-pihak terkait turut serta sehingga aturannya lebih komprehensif. Sebab, masalah air ini dalam pandangannya sangat sulit dibandingkan masalah minyak dan gas. Pasalnya, mengurus air menyangkut budaya masyarakat, baik di tingkat hulu hingga hilir.


13

KILAS NASIONAL

Mahasiswa Turun ke Jalan Tagih Janji Jokowi-Jk Janji-janji Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai ditagih oleh mahasiswa. Sejumlah aksi demonstrasi digelar di kampuskampus negeri di Indonesia dalam sepekan terakhir. Jumat (20/3) lalu Universitas Indonesia (UI) menggela rapat akbar, Jaringan Aksi Aktivis Alumni UI merespon kondisi kekinian Indonesia dalam pemerintahan baru. Mantan Ketua BPM UI yang juga Koordinator Pendudukan MPR-DPR 1998, Heru Cokro menilai ndonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin mengkhawatirkan. Selain menunjukkan belum berpihak pada rakyat, di era Jokowi-JK juga penegakkan hukum semakin amburadul dan di saat yang sama kebutuhan pokok semakin mencekik rakyat. "Kita lihat supremasi hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara telah dijungkirbalikan oleh pelaksana mandat rakyat itu sendiri, seperti kisruh KPK versus Polri," ujar Heru 14


di Jakarta, Jumat (20/3). Dengan dasar itu, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) lintas generasi siap mengangkat panji-panji kembali untuk memprotes kebijakan Jokowi-JK. Mantan aktivis BEM UI ini bersama sejumlah mantan Ketua dan Sekretaris Jenderal BEM UI mengatakan perjuangan reformasi yang digelorakan mahasiswa 17 tahun lalu, secara kasat mata dan terang benderang mulai dikhianati. "Yang dahulu menjadi musuh bersama kini malah dipraktikkan dan tumbuh kembali bagaikan parasit yang terus menggerogoti pemerintahan JokowiJK," katanya Selain itu, hal yang lebih memprihatinkan adalah semakin mahalnya harga-harga barang kebutuhan pokok karena dipicu kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, listrik, gas dan pajak. "Alih-alih ingin mempertahankan stabilitas ekonomi, yang terjadi justru mencekik leher rakyat dan rakyat

dipaksa mengencangkan ikat pinggangnya karena melambungnya harga-harga sembako dan kebutuhan pokok lainnya," katanya Pada pekan yang sama ratusan mahasiswa dari Universitas Brawijaya melakukan demostrasi di depan di depan Kantor DPRD Kota Malang. Dalam aksinya kali ini, mahasiswa mengkritisi gagalnya pemerintahan Jokowi-JK pada berbagai sektor lini. Membentangkan poster besar bertuliskan "Korban PHP Jokowi" mahasiswa ini membeberkan rapor merah pemerintahan selama ini. Janji-janji manis sang Presiden saat kampanye hanya menjadi sebatas janji tanpa aksi dari Jokowi. Berbagai persoalan seperti lemahnya nilai tukar rupiah, pengangkatan Jaksa Agung dari kalangan politisi, tingginya impor bahan pangan serta ketidakstabilan Hankam disorot oleh mahasiswa."Kami Mahasiswa seakan menjadi korban PHP Jokowi, beberapa hal belum diselesaikan oleh Presiden," kata Dianwar Fajri perwakilan mahasiswa. Mahasiswa juga menampilkan aksi teatrikal yang menunjukkan ketidakberdayaan Jokowi atas konflik besar Polri Vs KPK. Ditengah kedua institusi tersebut sedang ribut, presiden justru hanya diam dan seakan menikmati konflik itu, setidaknya begitulah gambaran aksi teatrikal mahasiswa."Jokowi selama ini menerapkan ekonomi liberal dan itu sangat tidak cocok dengan perekonomian di Indonesia," tegas Dianwar. Karenanya mereka menuntut kepada Pemerintahan Jokowi - JK untuk segera menyelesaikan kisruh politik yang terjadi, melaksanakan komitmen janji saat Pilpres. "Kami juga tuntut hentikan liberalisasi ekonomi yang merugikan rakyat," tandasnya. / Soemitro

Budi Gunawan Ramai Lagi Usai Reses Apa Pentingnya

Wakil Panglima TNI

Tarik ulur kekuatan politik dalam pencalonan Kapolri Badrodin Haiti akan kembali memanas usai berakhirnya masa reses pekan depan. Namun Haiti diperkirakan akan mulus dalam fit and proper test yang digelar oleh Komisi III DPR."Tidak akan ada penolakan yang besar, bisa diterima oleh anggota DPR. Soalnya rivalitas KIH dan KMP juga sekarang sudah mulai meredup," kata Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang di Jakarta Pusat, Sabtu (21/3). Namun menurutnya Komisi III masih akan mempertanyakan pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan yang sebelumnya sudah

Hadi Poernomo Gugat KPK Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Permohonan sudah masuk tadi,” kata pengacara Hadi, Yanuar Wasesa, Senin siang, 16 Maret 2015. Hadi kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengurusan pajak PT Bank Central Asia. KPK menyangka dia merugikan keuangan negara hingga Rp 375 miliar ketika mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA saat menjabat Direktur Jenderal

disetujui oleh DPR dalam rapat paripurna. Terlebih Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Budi setelah memenangkan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Jadi yang akan ramai bukan pencalonan Badrodin, tapi soal mekanisme Jokowi terkait Budi Gunawan atau Sutarman," jelasnya. Seperti diketahui Budi Gunawan batal dilantik oleh Jokowi. Sebagai gantinya Presiden mengirimkan nama Badrodin Haiti. Mantan Kapolda Jawa Timur ini dikenal memiliki kedekatan dengan Syafii Maarif tokoh Muhammadiyah yang ditunjuk Presiden sebagai anggota Tim 9. Informasi yang dihimpun Aktual juga menyebut adanya kemungkinan akan diangkatnya Budi sebagai Wakapolri jika Haiti lolos dari Komisi III DPR. / Soemitro Pajak Kementerian Keuangan. Meski telah dijadikan tersangka sejak 21 April 2014, KPK baru dua kali memanggil Hadi untuk diperiksa. Namun dalam dua kali pemanggilan, yakni pada 5 dan 12 Maret 2015, Hadi absen dengan alasan sakit jantung. Hadi bahkan harus dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Yanuar menjadikan UndangUndang Perpajakan sebagai acuan maju praperadilan. Dia menyebut keputusan mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA bukan ranah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melainkan Pengadilan Pajak. KPK, menurut dia, hanya boleh mengusut pajak kalau terjadi pemberian suap. “Keputusan Pak Hadi tidak didasari kick back,” ujar dia. / Soemitro

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan perlu adanya penjelasan pemerintah mengenai rencana akan dihidupkannya kembali jabatan Wakil Panglima TNI. Posisi tersebut dinilai hanyalah bentuk pemborosan dan lahir dalam kondisi yang tidak mendesak. “Saya melihat perlu ada tambahan penjelasan pemerintah keperluannya apa nomenklatur ini, kalau keperluannya itu masuk akal saya kira tidak ada masalah, tapi jangan sampai mubazir menambah nomenklatur jabatan tetapi sebetulnya overlap,” ujar Fadli kepada Aktual.co, di kantor Partai Gerindra, Jakarta, Jumat (20/3) Fadli menuturkan, Jokowi harus menjelaskan secara gamblang tentang urgensi posisi tersebut. Jika tidak, publik akan banyak bertanya dan mengeluarkan pertanyaan balik. Menurutnya, selain tumpang tindih dan tak efektif, Fadli khawatir penambahan jabatan wakil panglima hanya akan menambah anggaran TNI. “Jika jabatan ini benar-benar diperlukan, saya minta pemerintah memberikan penjelasan,” tutupnya. Seperti diketahui, rencana penambahan posisi Wakil Panglima dan Kowilhan (Koordinator Wilayah Pertahanan) dalam struktur TNI menuai pro dan kontra terkait urgensinya. / Soemitro AKTUAL Edisi 33 / 26 Maret - 10 April 2015

15

16



17

politik

anipulasi atas diktum putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). MPG tidak pernah memenangkan salah satu dari dua kubu di internal Golkar, namun oleh Menkumham Yasonna Laoly dimanipulasi dengan mengesahkan salah satu kubu. Dua kubu di internal Golkar itu adalah versi Munas IX Bali dan Munas IX Ancol. Munas Bali dibawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, sementara Munas Ancol dipimpi Agung Laksono. Dalam penjelasan Kemenkumham melalui surat Nomor: M.HH. AH.11.03- 26 tertanggal 10 Maret 2015, Yasonna tegas-tegas menyebut pengesahan kepengurusan DPP Partai Golkar versi Munas Ancol mengacu pada hasil keputusan MPG. Penyelesaian konflik internal partai itu merujuk Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kepengurusan DPP Golkar versi Munas Ancol yang disahkan Kemenkumham, selanjutnya diminta segera mengajukan susunan kepengurusan partai sesuai dengan akta notaris. Yakni dengan mengakomodir kader-kader yang memenuhi kriteria, prestasi, dedikasi, kualitas dan tidak tercela. "Saya anggota MPG agak bingung baca itu, karena MPG tidak pernah memutuskan siapa yang menang," kata Ketua MPG, Muladi, setelah rapat koordinasi petinggi Golkar di Jakarta, Selasa (10/3) pekan lalu. Diungkapkan, dalam sidang putusan MPG pada 3 Maret 2015 yang diketuainya bersama tiga hakim lain masing-masing HAS Natabaya, Djasri Marin dan Andi Mattalatta, mengeluarkan putusan berbeda terkait dualisme kepengurusan internal Golkar. MPG tidak mencapai kesatuan pendapat soal keabsahan kedua kubu. Muladi bersama HAS Natabaya berpendapat bahwa penyelesaian

M

18


konflik di Golkar harus melewati jalur pengadilan seperti yang dilakukan kubu Aburizal Bakrie dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dengan catatan, apapun keputusan MA nantinya agar menghindari beberapa hal. Pertama, mengambil seluruh struktur kepengurusan, merehabilitasi kader yang telah dipecat dan mengapresiasi yang kalah dalam kepengurusan. Adapun pihak yang kalah dalam pengadilan diminta berjanji tidak membentuk partai baru. Sementara hakim MPG Djasri Maarin dan Andi Matalatta

menyatakan hasil Munas kubu Agung Laksono sah dan mengusulkan Munas 2016. Dasarnya, penyelenggaraan Munas Jakarta dipandang lebih demokratis dan terbuka dibanding Munas Bali yang dipandang tidak transparan, tidak demokratis, dan tidak aspiratif. "Kita belum tentukan siapa yang sah. Secara yuridis kita belum tentukan yang benar. Tapi nampaknya Menkumham itu milih yang mungkin cocok itu. Ya itu urusan dia," kata Muladi. "Menkumham memanipulasi keputusan Mahkamah Partai, maka dia melakukan tindak kriminal. Dia harus dibawa ke ranah pidana,"

antara

BERINGIN IDAMAN YASONNA

Ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG) Muladi.

antara

Foto kiri: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) memegang dokumen keputusan mahkamah internal partai Golkar didampingi Direktur Tata Negara Kemenkumham Tenan Sitepu (kanan) di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selasa (10/3).

tambah Waketum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Fadel Muhammad. Fadel menyebut Menteri Yasonna telah melakukan tindak pidana kriminal karena telah melakukan manipulasi diktum putusan MPG. Pihaknya berencana menempuh dua jalur hukum sekaligus, yakni proses hukum pidana ke kepolisian dan administrasi negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain memanipulasi diktum putusan MPG, dugaan praktik pemalsuan dokumen kepesertaan Munas Ancol juga dilaporkan ke polisi. Melalui pengurus DPD I dan DPD II, pihaknya akan melaporkan permasalahan tersebut ke kepolisian. Bukti-buktinya yang sudah dipegangnya diyakini kuat, terlebih ada keterlibatan tim penyelamat Partai Golkar. Ketum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono,

mengaku lega dengan adanya putusan pemerintah yang mengesahkan kepengurusan Golkar dibawah kepemimpinannya. Sebab konflik internal yang melanda partainya telah menguras banyak energinya selama setahun terakhir. Konflik juga menebarkan kegelisahan kader akan masa depan partai. Secepatnya, Agung akan melakukan tindakan-tindakan kongkret untuk menyelamatkan partai ke depan. Dari konsolidasi internal hingga merubah arah politik dari bayang-bayang kepemimpinan Aburizal Bakrie. Konsolidasi internal terdekat dilakukan dengan menempatkan kader-kader terbaiknya pada kepengurusan partai hingga parlemen. Penempatan diperuntukkan bagi kader-kader yang seirama dengan Munas Ancol. Agung menepis dalam konsolidasi ini akan menghabisi orang-orang Aburizal Bakrie. "Selama kader itu menjalan tugas baik, tidak ada keberpihakan, apa harus diganti. Kalau semua diganti, itu namanya kita masih pakai sistem like and dislike. Kami tidak demikian.

Jadi tidak ada de-ARBisasi," ucapnya di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (10/3) pekan lalu. Perubahan arah politik, ditekankan Agung dalam posisi yang jelas. Sesuai doktrin partainya yang selama ini dipegang, yakni dengan menjadi bagian dari partai pemerintah dalam rangka menciptakan iklim politik yang kondusif. Golkar dibawah kepemimpinannya akan mendukung pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, tetapi tidak akan masuk dalam barisan Koalisi Indonesia Hebat. Yang jelas, Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP). Perubahan arah politik dari bagian partai non pemerintah menjadi partai pendukung pemerintah ini dilakukan dengan safari politik ke petinggi partai pendukung pemerintah. Diantaranya dengan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum NasDem Surya Paloh dan petinggi partai pendukung pemerintah lainnya. Kubu Ical tidak begitu saja menyerah. Rabu 11 Maret diwakili oleh Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mempolisikan Agung Laksono. Idrus membawa setumpuk bukti pemalsuan dokumen Munas Ancol. Idrus mengungkapkan setidaknya ada 133 dokumen yang dipalsukan oleh pihak Agung itu. Dia juga menduga adanya stempel dan kop surat yang dipalsukan. "Melaksanakan Munas itu butuh persetujuan dari setiap perwakilan daerah. Tapi banyak yang dipalsukan," ujarnya. Salah satu contoh pemalsuan dokumen itu kata dia, tanda tangan dari perwakilan daerah yang telah meninggal sejak 2012 silam. "Orangnya sudah meninggal sejak 2012, tapi tanda tangannya setujui Munas Ancol itu," tuturnya. Tidak hanya itu, Idrus juga mengungkap pemalsuan tanda tangan dari banyak calon anggota legislatif dari Partai Golkar dan partai lain. "Yang menarik ada caleg dari partai lain dari Demokrat dan PPP yang tanda tangan setujui munas tersebut," ucapnya. Soemitro


19

KILAS politik

Curhatan ARB Di Akun Twitter Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie melalui akun twitter-nya, secara blakblakan menuding adanya dugaan pemalsuan surat mandat pada Musyawarah Nasional di Ancol yang digelar Kubu Agung Laksono akhir tahun 2014. Menurut ARB, ada beberapa surat yang tanda tangannya sengaja dipalsukan. "Pagi ini saya akan infokan data mengenai dugaan pemalsuan surat mandat pada Munas Ancol. Data ini sudah kami laporkan ke Polri 11 Maret lalu," twitt ARB, Sabtu (14/3). Setidaknya kata ARB, sudah ada 43 surat mandat yang diduga tanda tangannya sengaja dipalsukan. Dirinya memperlihatkan surat mandat yang berasal dari Aceh. Tak hanya itu saja, kata ARB ada 104 surat yang diduga kop suratnya berbeda seperti yang dimiliki Partai Golkar, seperti surat dari Nabire. Bahkan, lanjut dia, pihaknya juga menemukan sekitar 19 surat mandat

Setnov dan Mahyudin Akan Dipertahankan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Jakarta, Agung Laksono mengatakan dirinya akan tetap mempertahankan jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Partai Golkar kepada Setya Novanto dan Mahyudin. "Setnov masih tetap Ketua DPR dan Mahyudin masih tetap wakil ketua di MPR," ucap Agung di Jakarta, Jumat, (13/3). Setelah adanya keputusan 20


yang diduga stempelnya dipalsukan. Contoh yang diperlihatkan ARB adalah surat mandat dari Kabupaten Manggarai. Ditambah lagi lanjut dia, ada 40 surat mandat yang diduga tidak memiliki kewenangan menandatangani surat mandat. "Data dugaan pemalsuan tersebut sudah kami laporkan ke Polri. Kami yakin Polri akan bekerja dengan profesional dan adil, dengan fakta

pengesahan kepengurusannya oleh Kementerian Hukum dan HAM, Agung memiliki niatan untuk merombak susunan pengurus fraksi di DPR yang sebelumnya dikuasai oleh kubu Ketua Umum Aburizal Bakrie. Terkait masalah tersebut, Agung juga berencana menempatkan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR mengganti Ade Komarudin, sedangkan Agun Gunanjar akan diplot sebagai posisi Ketua Fraksi MPR. "Pada waktunya nanti kami layangkan surat ke pimpinan Dewan untuk mengganti Ade Komarudin," jelas Agung. / Deddy. K

yang ada," tweetnya. ARB juga memperlihatkan sejumlah perbandingan antara penyelenggaraan Munas Bali dan Munas Ancol, pada Munas Bali, ada 34 unsur DPD Provinsi dan 512 unsur DPD Kabupaten/Kota. Sementara itu, di Munas Ancol hanya ada 16 unsur DPD Provinsi dan 260 unsur DPD Kabupaten/Kota. "Data ini digunakan dalam persidangan Mahkamah Partai Golkar. Tak heran jika Ketua Mahkamah Prof. Muladi menyebut Bali lebih legitimate. Karena itu, wajar jika kami mempertanyakan mengapa Menkumham justru mengakui kubu Ancol?" kata ARB. Dalam cuitan tersebut, ARB juga menambahkan beberapa foto dokumen yang menunjukkan rincian bahwa Munas Bali didukung 100 persen unsur yang ada, sementara Munas Ancol hanya mendapat dukungan 50,55 persen. Dalam cuitannya setidaknya ada 14 poin dalam rangkaian yang diungkap ARB terkait dugaan pemalsuan ini. / Deddy. K

Mantan PM Singapura Lee Kuan Yew Wafat

Hafisz Tohir Kaget Jadi Waketum PAN Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Hafisz Tohir mengaku belum mengetahui susunan struktur kepengurusan ketua umum PAN yang baru, terlebih ikhwal keberadaan namanya sebagai wakil ketua umum Zulkifli Hasan tersebut. "Saya belum tahu, tapi yang jelas saya bersahabat baik dengan Zulkifli Hasan walau saya berada dipihak Hatta Rajasa (dalam kongres PAN)," kata Hafisz kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (17/3). Menurut dia, dalam politik tidak ada persaingan abadi yang ada adalah tujuan hakiki kepada suatu target partai yang sudah diplot dalam rekomendasi kongres di Bali. Sehingga, sambungnya, seluruh stakeholder menjadi oknum yang ikut bertanggung jawab terhadap pembesaran partai. Lebih lanjut, ketika ditanyakan apakah dirinya siap bila diminta untuk memduduki posisi sebagai wakil ketua umum PAN? Ketua Komisi VI DPR RI itu mengaku siap. "Insyaallah, saya tidak meminta, namun jika diberi amanah saya siap. Apalagi semua Timses Zulkifli juga sahabat saya semua," tandasnya. / Sukardjito

Kabar duka menyelimuti Singapura, pasalnya, mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew (91), meninggal di Singapore General Hospital pada Senin (23/3) pukul 03.18. Demikian pernyataan resmi dari pemerintah Singapura seperti dilansir oleh Reuters, Senin (23/3). Lee Kuan Yew memimpin Singapura sebagai perdana menteri selama 31 tahun sejak 1959 hingga mundur pada 1990. Sahabat dekat mantan Presiden Indonesia Soeharto itu mempertahankan pengaruh di balik layar dengan menjabat sebagai menteri senior dan menteri mentor hingga mundur dari kabinet seusai pemilu 2011. Hingga saat ini, Lee tercatat sebagai salah satu anggota parlemen terlama di dunia. Ia mewakili konstituen dari Tanjong Pagar selama hampir 60 tahun sejak 2 April 1955. Salah satu ucapan sosok berumur 91 tahun itu yang terkenal adalah di tahun 1988 menjelang penghujung jabatannya ketika beliau mengatakan “Bahkan ketika saya sakit terbaring di tempat tidur, atau bahkan jika saya diturunkan ke liang kubur, jika saya merasakan ada yang salah dengan Singapura, saya akan “bangun” kembali”. / Sukardjito

Ade Sarankan Yasona Lebih Arif Hadapi Konflik Golkar Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Ade Komaruddin, menyarankan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly agar tidak terlalu jauh campur tangan untuk mengurusi konflik yang melibatkan partai politik demi stabilitas nasional. "Harusnya beliau sekarang lebih menciptakan politik nasional kita stabil bukan sebaliknya instabilitas politik," cetus dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Jumat (13/3). Seharusnya, saran Ade, Yasonna lebih memahami jika konflik yang terjadi di Partai Golkar masih

menjadi sengketa di pengadilan sehingga tak semestinya Yasona sudah membuat pengakuan atas nama pemerintah untuk memihak pada salah satu kubu. Yasonna diminta tetap mengedepankan hukum, bukan malah menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. "Negara kita banyak agendanya, Dolar semakin kuat, kita harus bahumembahu, harga beras makin mahal, persoalan bangsa makin lama makin banyak, hanya dengan kebersamaan mengurus negeri ini," kata dia. Sementara itu ditempat terpisah Menkumham menegaskan hingga kini pihaknya belum menandatangani SK

kepenurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. ”Belum ada, sampai sekarang belum ada,” ujar Yasonna saat ditemui usai melantik pejabat eselon 1 di Gedung Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 20 Maret 2015. Yasonna mengatakan masih ada kekurangan akte dari kepengurusan kubu Agung tersebut, dan instansinya meminta mengirim hari ini juga. Namun, saat dimintai keterangan akte apa yang dimaksud, menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu enggan menjawab.“Adalah yang kita inginkan. Dalam arti ada sedikit kesalahan,” ujarnya. / Deddy. K AKTUAL Edisi 33 / 26 Maret - 10 April 2015

21

Saling Lapor Di Kisruh RAPBD DKI Jakarta 2015

P

erseteruan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama memasuki babak baru, setelah sang Gubernur DKI atau yang akrab disapa Ahok melaporkan dugaan adanya “anggaran siluman” pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada tahun 2012 hingga 2014 dan Rancangan APBD (RAPBD) tahun 2015 serta versi DPRD DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini giliran DPRD DKI Jakarta, seakan tidak mau tersaingi dengan koleganya, DPRD DKI pun melaporkan Ahok ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Ahok melapor ke KPK terkait APBD tahun 2012 hingga 2014, dalam pengakuannya Ahok mengatakan dirinya telah menemukan sejumlah kejanggalan pada APBD 2012 hingga 2014 dan RAPBD 2015 karena ditemukan anggaran siluman. Pada RAPBD 2015, Ahok menduga 22


DPRD DKI telah memasukkan anggaran setelah pembahasan bersama pada rapat paripurna DPRD DKI. Pada RAPBD versi DPRD DKI tercantum anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun, diantaranya diperuntukan untuk pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di beberapa sekolah. Sebuah perangkat yang dipergunakan sebagai penyedia listrik cadangan atau tambahan pada bagian tertentu seperti komputer, data center, atau bagian lain yang penting untuk mendapatkan asupan listrik secara terus-menerus dalam waktu tertentu dan UPS sendiri juga dikenal dengan sebutan baterry backup. Pada laporannya, Ahok juga mengatakan pengadaan UPS dengan nilai miliaran rupiah per unit sendiri sudah berlangsung pada tahun 2014, beberapa sekolah yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat kata Ahok telah menerima UPS dengan harga menakjubkan hingga mencapai angka Rp 5,8 miliar. Pada penjelasannya terkait dengan

pelaporan dokumen RAPBD 2015, walaupun hingga kini belum ditemukan delik pidana pada anggaran yang telah dilaporkannya kepada KPK beberapa waktu lalu, Ahok mengatakan "Makanya saya butuh dokumen APBD yang tahun 2015 ke KPK untuk membuktikan ini ada permainan mereka yang selalu memaksa eksekutif," . Dengan adanya penyerahan dokumen oleh Ahok kepada KPK, jika ditelaah lebih dalam, laporan tersebut tidak hanya menyasar kepada DPRD DKI yang masih menjabat tetapi juga menargetkan para Anggota DPRD DKI Jakarta yang sudah pensiun, pasalnya Ahok juga melaporkan APBD 2012 hingga 2014. Secara otomatis dengan penyertaan dokumen APBD tersebut, DPRD DKI periode sebelumnya yang diduga ikut bermain dalam permainan anggaran siluman pada APBD 20122014 akan terjerat kasus hukum, apalagi penyusunan anggaran pada tahun sebelumnya tidak menggunakan e-Budgeting. "Pasti. Saya juga mau penjarakan yang main lagi, biar selesai," tegas Ahok. Sedangkan dari kubu tujuh anggota DPRD DKI melalui kuasa hukumnya Razman Arif Nasution, secara resmi telah melaporkan Ahok

antara

Laporan Utama

Foto kiri: Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (kanan) didampingi PLT Pimpinan KPK Johan Budi (kiri) menjawab pertanyaan wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/2).

antara

Foto kanan: Kuasa hukum Abraham "Lulung" Lunggana, Razman Arif Nasution menunjukan surat bukti lapor di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (11/3).

ke Bareskrim Polri. "Pertama, dugaan fitnah, memberi keterangan memfitnah orang lain dalam Pasal 310, 316, 318, ancaman hukuman empat tahun. Kedua, pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 UU ITE dan ancaman 6 tahun penjara," kata Razman di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (11/5). Menurut Razman, kliennya yang berjumlah tujuh orang tersebut yakni Abraham Lunggana atau Haji Lulung (PPP), Maman Firmansyah (PPP), Tubagus Arif (PKS), Nawawi (Partai Demokrat), Bambang Kusumanto (PAN), Sarifudin (Hanura), Prabowo Soenirman (Gerindra) memprotes pernyataan Ahok yang dianggap telah merendahkan dan telah menghina anggota DPRD DKI Jakarta. Dari laporan beromor LP TBL/168/III/2015/ Bareskrim, Razman optimis akan dapat menjerat Ahok keranah hukum dan memasukannya ke dalam penjara. "Ahok bicara menghina merendahkan sebut anggota dewan perampok uang rakyat, dana siluman. Kalau ini terbukti, Ahok bisa dipenjara," tegasnya. Terkait pelaporan yang disampaikan oleh Razman itu, Mabes Polri sendiri mengaku sudah menerima laporan tersebut, demikian

seperti yang disampaikan oleh Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Rikwanto di Jakarta, Kamis (12/3). Lebih lanjut Rikwanto mengatakan, pihaknya akan mempelajari laporan tersebut. "Laporannya sudah kemarin, dan laporan sudah kami terima. Selanjutnya akan dipelajari dulu, apakah ada pelanggaran pidana atau tidak," ucap Rikwanto. Rikwanto menjelaskan, tahapan selanjutnya adalah penyidik Polri akan memeriksa pelapor, dan saksi-saksi serta pengumpulan berbagai barang bukti untuk memperkuat laporan itu. Tak sekedar melaporkan Ahok dengan tuduhan pencemaran nama baik, kali ini Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta pun berencana melaporkan Ahok beserta jajarannya ke kepolisian. Pelaporan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran peraturan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015, seperti yang disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Hak Angket Mohamad Sangaji. Sangaji atau yang akrab dipanggil Ongen mengatakan, hasil sementara penyelidikan yang dilakukan oleh timnya dapat dikatakan jika jajaran Pemprov DKI telah melakukan pelanggaran karena tidak

mengikutsertakan DPRD DKI Jakarta sebagai mitra kerja dalam pembahasan program pada APBD 2015. "Sangat jelas, ini menyalahi. Kalau menyalahikan ranahnya di kepolisian. Kita menghormati ranah hukum. Pak Gubernur sudah masuk ke ranah hukum, kita juga akan masuk ke ranah hukum," cetus Ongen di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (12/3). Namun demikian lanjut Ongen, pelaporan ke pihak kepolisian ini harus didukung bukti yang cukup, pasalnya Ongen menilai keterangan yang diberikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah pada rapat hak angket pada Kamis kemarin, belum dapat dijadikan alat bukti karena belum cukup kuat. Pihaknya kata Ongen akan memanfaatkan waktu yang tersisa dengan semaksimal mungkin untuk melakukan pemanggilan kepada orang-orang yang terlibat dalam penyusunan RAPBD 2015. "Alat-alat bukti harus kuat. Oleh karena itu, kita perlu bukti kuat. Mumpung masih banyak waktu, saya akan panggil banyak orang,” jelas Ongen. Selain itu juga, kata Ongen, dia juga telah menemukan pelanggaran peraturan pada pembahasan RAPBD2015 lainnya, yakni keengganan Ahok mematuhi instruksi Kemendagri, terkait surat permohonan kepada DPRD DKI untuk membahas bersama draf RAPBD 2015 yang dikembalikan. Ongen menjelaskan seharusnya surat permohonan dari Pemprov ke DPRD untuk pembahasan kembali RAPBD secara bersama-sama mengatasamakan gubernur sendiri, tetapi Pemprov DKI sendiri malah mengirimkan surat permohonan hanya dengan mengatas-namakan Sekretaris Daerah (Sekda). "Ternyata surat yang dikirim oleh eksekutif itu atas nama Sekda. Padahal Kemendagri memerintahkan atas nama Gubernur. Jadi Pak Gubernur yang harusnya menyampaikan kepada legislatif," cetus Ongen. Soemitro


23

Mana Yang Begal Anggaran

D

i sela-sela Rapat Hak Angket yang di gelar DPRD DKI Jakarta, ada pengakuan menarik dari Sekda DKI Jakarta

Saefullah. Dalam pernyataannya, Saefullah membenarkan jika RAPBD yang dikirimkan oleh Pemprov ke Kemendagri, bukan hasil pembahasan Pemprov DKI Jakarta dengan pihak DPRD DKI. Karena, draf tersebut merupakan hasil input data e-Budgeting yang dilakukan sebelum dilakukan pembahasan. 24


Saefullah beralasan selama ini pembahasan yang dilakukan antara Pempov dan DPRD DKI terkait RAPBD selalu normatif, dan program yang diusulkan oleh dewan sendiri tidak pernah dibahas secara detail. "Yang selama ini terjadi, yang kita terima secara tertulis normatif sekali. Kita ini malas. Baik eksekutif maupun legislatif ini malas. Seharusnya yang dibahas itu sampai detil di masingmasing kegiatan di tiap-tiap komisi," ungkap Saefullah di Jakarta, Kamis (12/3).

Lebih lanjut dia mengatakan data yang dimasukkan pada RAPBD 2015 merupakan hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, kecamatan, sampai tingkat provinsi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, kata Saefullah, setiap kegiatan yang berada dalam e-Budgeting sendiri sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta. "Berdasarkan Musrenbang dari bawah, mengerucut pada sistem e-Budgeting. Terkumpulah Musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan, bermuara ke situ. Munculah yang namanya rancangan. Rancangan itu kan hasil print out lengkap," ungkap dia. Dengan pertimbangan diatas, ke depannya Saefullah berharap agar anggota DPRD DKI dapat mengawasi usulan semua kegiatan dari tingkat Musrenbang di tingkat kelurahan, sampai ke tingkat provinsi.

ANATARa

Laporan Utama

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kedua kanan) berjabat tangan bersama Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (kanan), Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A. Tumenggung (ketiga kiri) dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek (kedua kiri), Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Maliki Heru Santoso (kiri) sebelum memulai rapat Fasilitasi, Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/ APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (5/3).

Mediasi Tanpa Solusi Kisruh tak berujung antara DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama berusaha diredam oleh Kementerian Dalam Negeri. Kedua seteru dipertemukan Kamis 5 Maret di aula Kemendagri. Ahok datang dalam pertemuan yang berakhir ricuh tersebut. Setelah mengkaji permasalahan RAPBD Pemrov DKI Jakarta, Kemendagri menerbitkan evaluasi atas klaim dua versi anggaran tersebut. Ada banyak catatan merah yang diberikan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-681 tahun 2015. Kebijakan umum anggaran yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum DPBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tidak konsisten dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Raperda APBD

DKI Jakarta 2015. Uraiannya sebagai berikut: Pendapatan dalam RKPD sebesar Rp71.512.140.000.000.00 (Rp71,512,14 triliun) sedangkan dalam KUA dan PPAS Rp63.801.200.000.000.00 (63,801,2 triliun), dan dalam Raperda APBD sebesar Rp63.801.202.296.451.00 (63,801,20 triliun). Belanja dalam RKPD Rp63.316,802.000.000.00, sedangkan dalam KUA dan PPAS Rp 67.446.960.000.000.00 dan dalam Raperda APBD 2015 sebesar Rp67.446.955.296.451.00 Pembiayan dalam RKPD Rp 5.804.670.000.000.00, sedangkan dalam KUA dan PPAS Rp3.645.750.000.000.00 dan dalam Raperda APBD 2015 sebesar Rp3.645.753.000.000.00 Untuk itu, pemerintah DKI Jakarta dalam menyusun Raperda APBD 2015 harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS, dan Raperda APBD 2015 sesuai dengan amanat pasal 16 ayat 2, pasal 34 ayast 1, dan pasal 35 ayast 1 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam PPAS, Pemda DKI Jakarta belum menyantumkan pengalokasian anggaran yang mendukung sembilan bidang pembangunan nasional yang

Kalender Perencanaan Penganggaran Tahunan

dijabarkan dalam isu-isu strategis bidang pembangunan nasional 2015 guna menjaga keseimbangan pembangunan nasional dan keterpaduan kebijakan, progran, dan kegiatan antara pemerintah dan Pemda DKI Jakarta. Soal target pendapatan, penganggaran target pendapatan dalam Raperda APBD 2015 sebesar Rp63.801.202.296.451,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.240.897.110.549,00 atau 1,94% dibanding target pendapatan daerah dalam Perda tentang Perubahan APBD 2014 sebesar Rp65.042.099.407.000,00. Daftar penganggaran yang diberi stabilo tanda merah dalam evaluasi Kemendagri meliputi: Sektor belanja daerah, Kemendagri memberi tanda merah pada pos penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp16.557.113.465.000,00 (Rp16,557,1 triliun) atau 24,55% equivalen seperempat dari total belanja daerah Provinsi DKI Jakarta. Ini dipandang tidak wajar dan tidak rasional dari sisi proporsionalitas antara jenis belanja, yang antara lain diuraikan dalam tunjangan kinerja Rp10.851.593.466.000,00 (Rp10,851,5 triliun) atau 16,09% dari total belanja daerah dalam Raperda APBD 2015. Pemda DKI Jakarta harus memformulasikan kembali kebijakan dan besaran anggaran tersebut dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta. Pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD itu harus dikurangi secara signifikan dan dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, dan kepatutan maupun kewajaran penggunaan anggaran serta rasa keadilan yang berlaku di masyarakat, dengan pertimbangan sebagai berikut: - Penyediaan jumlah alokasi anggaran tunjangan kinerja Rp10.851.693.466.000,00 atau 16,09% dari total belanja daerah lebih besar dibanding jumlah alokasi AKTUAL Edisi 33 / 26 Maret - 10 April 2015

25

Laporan Utama

belanja untuk penanggulangan bencana banjir di DKI Jakarta dalam Raperda APBD 2015 yang hanya sebesar Rp5.352.767.832.743,00 atau 7,94% dari total belanja daerah Provinsi DKI Jakarta. Adanya rasa ketidakadilan akibat adanya kesenjangan penghasilan dengan PNSD di daerah lain, bahkan dengan PNS pada kementerian/ lembaga lain yang ada diprovinsi DKI Jakarta. Hal ini berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Tunjangan transport pejabat daerah Rp414.888.900.000,00 atau 0,62% dari total belanja daerah dalam Raperda APBD 2015, serta tunjangan tambahan penghasilan bendahara Rp26.304.000.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Raperda APBD 2015 dilarang untuk dianggarkan lantaran tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya. Penyediaan anggaran belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sebesar Rp59.407.492.000,00 yang meliputi tunjangan perumahan Rp38.760.000.000,00 serta tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp11.448.000.000,00. Kemudian belanja penunjang operasional pimpinan DPRD Rp676.800.000,00 penentuan besarannya harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kewajaran, kepatutan, penghematan, dan rasionalitas besaran dan penggunaan anggaran dimaksud. Tunjangan kematian dan uang duka Rp134.000.000,00 dan biaya kematian PNSD Rp44.044.500.000,00 harus disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran untuk penyelenggaraan jaminan kematian bagu gubernur/ wakil gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNSD. Iuran asuransi kesehatan Rp105.903.469.000,00 untuk Gubernur/wakil gubernur, pimpinan 26


dan anggota DPRD serta PNSD harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, UU 24/2011 tentang badan penyelenggaran jaminan sosial. Yang diberi tanda merah oleh Kemendagri pada objek Pembiayaan Kegiatan Pelayanan Tugas dan Fungsi penyusunan produk DPRD Rp18.601.134.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga Rp198.000.000,00 pada SKPD Sekretariat DPRD. Kegiatan pemeliharaan ME Gedung DPRD Rp2.944.756.312,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor Rp455.130,000,00 pada SKPD Sekretariat DPRD. Honorarium non PNS Rp3.439.800.000,00 dalam kegiatan operasional kantor sekretariat DPRD pada SKPD Sekretariat DPRD. Belanja alat tulis kantor Rp997.862.800,00 dalam kegiatan fasilitas pelayanan tugas dan fungsi komisi dan fraksi DPRD pada SKPD sekretariat DPRD. Belanja Listrik Rp8.212.644.000,00 dalam kegiatan penyediaan jasa TALI dan IPAL (12 Bulan) pada SKPD sekretariat DPRD. Belanja/uang makan dan minum rapat Rp17.909.760.000,00 dalam kegiatan fasilitas pelayanan tugas dan fungsi komisi dan fraksi DPRD pada SKPD Sekretariat DPRD Belanja/uang makan dan minum Rapat Rp1.424.495.000,00dalam kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana prasarana penunjang aktivitas DPRD pada SKPD Sekretariat DPRD. Belanja/uang makan dan minum tamu Rp4.070.500.000,00 dalam kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana prasarana penunjang aktivitas DPRD pada SKPD Sekretariat DPRD. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp4.090.334.000,00 dalam kegiatan fasilitas pelayanan tugas

dan fungsi penyusunan produk bagi DPRD pada SKPD Sekretariat DPRD. Biaya perjalanan dinas luar daerah Rp1.053.576.000,00 dalam kegiatan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD pada SKPD Sekretariat DPRD. Yang diberi tanda merah Kemendagri pada Sektor Belanja Modal Pengadaan kursi rapat Rp3.852.977.700,00 dalam kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas DPRD pada SKPD Sekretariat DPRD. Menurut Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi, evaluasi Kemendagri ini menunjukkan Pemprov DKI Jakarta juga turut andil dalam menyusun anggaran siluman ini. ”Mana mungkin ada anggaran siluman hanya dimankan oleh DPRD, pasti eksekutif ikut bermain. Ini mekanisme anggaran. Eksekutor tetap anak buah Ahok tidak mungkin DPR,” ujarnya. Dan memang akhirnya DPRD DKI sepakat tidak akan membahas draf RAPBD DKI 2015. Dokumen setebal 6700 halaman itu gagal dibahas dalam rapat Badan Anggaran (banggar) DPRD DKI. Sekda DKI Saefullah yang menjanjikan akan menyerahkan rincian draf RAPBD DKI 2015 tidak menampakkan batang hidungnya di DPRD DKI sampai pukul 21.00 WIB. Padahal dia berjanji akan menyerahkannya jam 19.00 WIB, kemudian kemudian menjanjikan lagi akan menyerahkan pada 23.00 WIB untuk selanjutnya dijadikan bahan sidang DPRD malam itu. Padahal deadline nya jam 00.00 WIB. "Kita dijanjikan (Saefullah) pukul 19.00 WIB untuk mendapat rincian RAPBD DKI 2015. Tapi sampai pukul 20.00 WIB belum juga muncul itu dokumennya," kata Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat malam (20/03). Akhirnya, DPRD pun kembali gelar

ANATARa

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah (kanan) memberikan keterangan pada sidang angket di Jakarta, Kamis (12/3).

rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) pukul 21.00 WIB tanpa dihadiri oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi karena alasan sakit. Rapat digelar untuk memutuskan sikap DPRD untuk pilih Peraturan Daerah untuk pakai APBD DKI 2015 atau Peraturan Gubernur untuk menggunakan APBD-P DKI 2014. Menurut Taufik yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI ini, akhirnya dewan memutus untuk menggunakan Pergub yakni menggunakan pagu anggaran 2014. Keputusan dewan ini dianggap sudah sesuai dengan keinginan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pernah sesumbar lebih senang gunakan APBD DKI 2014, ketimbang harus kompromi dengan dewan dalam kisruh APBD DKI 2015. "Saya kira kita akan luluskan keinginan Gubernur. Kita akan kasih 'karpet merah' lah supaya dia bisa menggunakan anggaran tahun lalu," ujar Taufik saat itu. Keputusan ini membuat Fraksi PKB DPRD DKI yang awalnya mendukung Peraturan Daerah untuk APBD 2015 jadi mengubah sikapnya. Sekretaris F-PKB Muallif ZA yang juga anggota Banggar DPRD mengatakan fraksinya terpaksa ikut dukung Peraturan Gubernur alias mendukung APBD-Perubahan 2014.

Alasannya, pihak Pemprov DKI baru menyerahkan ke DPRD dokumen draf APBD 2015 hasil perubahan terhadap evaluasi Kemendagri pukul 20.35 WIB. Atau molor satu jam dari waktu yang dijanjikan di pukul 19.00Wib. "PKB mau nggak mau, Perda yang kita harapkan bersama tidak bisa tercapai," kata Muallif di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/3). Padahal, PKB sudah serius ikuti tiap tahapan pembahasan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap draf APBD DKI 2015. Tapi apa mau dikata, dokumen APBD DKI datang terlambat, kelewat malam diterima DPRD. Padahal Kemendagri sudah patok 'deadline' penyerahan draf APBD yang sudah dibahas adalah pukul 00.00WIB. Alhasil, waktu yang tersedia bagi dewan untuk membahas draf APBD ribuan halaman itu cuma 3,5 jam. Sehingga tak memungkinkan lagi untuk lakukan pembahasan. "Ini menjadi buah simalakama juga," ujarnya. Sekadar informasi, sehari sebelum Rapimgab di kantor DPRD DKI, Kamis (19/3), Gubernur Basuki secara mengejutkan memberikan password untuk akses sistem e-Budgeting ke Prasetio.

Prasetio menilai ini adalah sinyal kalau Gubernur masih punya itikad baik untuk menyelesaikan kisruh APBD DKI 2015 bersama DPRD. "Ya terima kasih, berarti dia masih menghargai saya," ucap dia, di Balai Kota DKI, Kamis (19/3) lalu. Tapi, tak semua kalangan dewan senang Ahok berikan 'kunci' sistem e-Budgeting. Salah satunya, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham (Lulung) Lunggana. Dia heran 'kunci' e-Budgeting baru diberikan ke DPRD di saat-saat terakhir, setelah berminggu sebelumnya jadi biang masalah polemik eksekutif-legislatif. "Kenapa sesudah jadi masalah baru kita dikasih password e-Budgeting?" kata Lulung. Kisruh politik tak kunjung padam ini membuat ketua umum Partai Hanura Wiranto setuju untuk meneruskan niat DPRD DKI untuk menggunakan Hak Angket agar kisruh ini segera selesai. "Saya dukung hak angket dalam konteks mencari kebenaran prosedur (pengajuan APBD 2015 ke Kemendagri). Dukungan bukan untuk menggulingkan seseorang," kata Wiranto, di Jakarta, Jumat (20/3). Menurutnya, proses pelaksanaan hak angket tak bisa dibatalkan, mengingat proses hukum dan politik yang masih berjalan. Dia juga berharap agar Gubernur dan DPRD dapat menyelesaikan konflik tanpa mengedepankan ego keduanya. Akan halnya Uchok Sky Khadafi. Dia menilai kisruh yang dimainkan DPRD dan Pemprof DKI Jakarta ini hanya untuk menutupi buruknya kinerja Gubernur Basuki. Misalnya terkait dengan minimnya serapan anggaran pada tahun 2014 yang tidak mencapai 60 persen. ”Saya juga curiga ada proyek besar yang jadi rebutan. Mungkin soal reklamasi Teluk Jakarta,” ujarnya. Moh Sahlan


27

DARI TELUK JAKARTA HINGGA THAMRIN 28


antara

Laporan Utama

P

antara

enolakan revitalisasi Teluk Benoa menggema di pelataran patung Garuda Wisnu Kencana (GWK), Badung, Bali, Sabtu (15/3) malam. Puluhan ribu Orang Indonesia (OI) atau penggemar atau fans berat Iwan Fals yang memenuhi GWK mengikuti alunan musik bertajuk 'NET. Nyanyian Raya'. Mengusung tema soal lingkungan, konser diramaikan sejumlah band papan atas, dari Gigi, Kotak, Nidji, Superman Is Dead (SID). Grup band papan atas yang disebut terakhir, selaku tuan rumah, berkali-kali menyuarakan penolakannya terhadap rencana revitalisasi teluk. Revitalisasi dimaksud adalah rencana pemerintah menggandeng pihak swasta melakukan reklamasi Teluk Benoa, yakni PT Tirtha Wahana Bali Internasional (PT TWBI). SID mendesak Presiden Joko Widodo mencabut Perpres 51 Tahun 2014. Perpres berisi Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA). Perpres mengubah Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi. Gelombang penolakan demi penolakan terhadap rencana Teluk Benoa ini terus digelorakan oleh seluruh lapisan masyarakat Bali. Bukan hanya di daerah setempat, aksi juga digelar hingga Ibukota. Alasannya, pengurugan teluk menjadi daratan akan merusak lingkungan alam sekitar dan berdampak luas bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat Bali. Serupa tapi tak sama. Di Jakarta, rencana reklamasi Teluk Jakarta tidak mendapatkan penolakan seramai di Bali. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama,

Foto udara aktivitas reklamasi pantai utara di Jakarta, Rabu (25/2).


29

Laporan Utama

Foto kanan: Surat izin reklamasi PT Muara Wasesa Samudera.

pada 23 Desember 2014 lalu melenggang dengan mengeluarkan ijin reklamasi pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari PT Agung Podomoro Land Tbk. PT Muara Wisesa langsung bergerak cepat awal tahun ini mereka menunjuk kontraktor reklamasi joint operation (JO) PT Boskalis–Van Oord untuk merancang dan membangun pulau buatan Pluit City di pulau G. Nilai kontrak JO ini mencapai Rp4,9 trilun. Rencananya pulau ini akan disulap menjadi hunian super mewah yang mencakup ruko dan 30


villa sebanyak 1.200 unit, 15.000 unit apartemen dalam 20 menara, perkantoran, hotel, perumahan, pusat belanja, taman (central park) seluas 8 hektar, outdoor dan indoor plaza 6 hektar. Tahap pertama seluas 30 hektar akan dibangun untuk ruko,

dan villa, serta taman. Pluit City merupakan bagian dari pengembangan 17 pulau buatan. Selain PT Muara Wisesa Samudra, pengembang lainnya yang mendapat konsesi pengembangan lahan baru ini adalah PT Pelindo yang menggarap

munzir/ aktual (aksi) - aktual/ istimewa

Musisi Iwan Fals menghibur penggemar saat tampil dalam konser Nyanyian Raya di Garuda Wisnu Kencana, Bali, Sabtu (14/3).

antara

1 pulau, PT Manggala Krida Yudha 1 pulau, PT Pembangunan Jaya Ancol 4 pulau, PT Jakarta Propertindo 2 pulau, PT Jaladri Kartika Ekapaksi 1 pulau, dan PT Kapuk Naga Indah 5 pulau. Sementara 2 pulau lainnya belum dilirik investor. Kata Ahok, ijin yang dikeluarkan melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 hanya memperpanjang izin yang telah dilakukan pendahulunya, Fauzi Bowo (Foke). Ahok tidak mengetahui jika penerbitan izin yang dilakukannya menyalahi aturan. Sebab apa yang dilakukannya hanya sekedar melanjutkan yang sudah dicanangkan Foke.

Pernyataan Ahok langsung dibantah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Izin yang diteken Foke hanya menyangkut izin prinsip, bukan izin reklamasi sebagaimana disampaikan Ahok. Oleh karena itu, reklamasi Teluk Jakarta sepenuhnya tanggungjawab Ahok bukan Gubernur DKI sebelumnya. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K), Sudirman Saad, pertengahan bulan lalu (12/2) mengatakan izin reklamasi Teluk Jakarta cacat hukum. Apalagi Ahok berpatokan pada Peraturan Presiden (Perpres) lama, yakni Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Padahal Perpres itu telah diperbarui pada tahun 2012 melalui Perpres Nomor 122 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dimana pemberian reklamasi dalam Perpres tersebut disyaratkan bahwa pengembang harus mengantongi izin lokasi. Pengembang lantas diwajibkan melakukan studi Amdal untuk memastikan rencana reklamasi tidak merusak lingkungan sekitar. Syarat lainnya, pengembang harus menyusun rencana induk reklamasi. Dijelaskan dalam rencana induk itu mengenai luasan pantai yang akan direklamasi berikut asal muasal material yang diambil untuk

pengurugan. Pemberian izin reklamasi, kata Saad, diatur pula melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Reklamasi Pesisir dan Pulaupulau Kecil. Ia mengingatkan bahwa hasil rapat dengan Kemenko Bidang Perekonomian memutuskan pemberian izin

reklamasi Teluk Jakarta masih ditahan karena masih dalam proses pengkajian. Presiden Joko Widodo sendiri sebelum meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur DKI, 12 Desember 2013 lalu di Gedung DPR RI Senayan, dengan tegas tidak akan memperpanjang izin reklamasi Pantai Utara Jakarta tersebut. "Izin satu pulau reklamasi sudah habis. Saya enggak perpanjang izinnya," kata Jokowi. Alasannya saat itu, Pemprov DKI masih ingin melakukan kajian mendalam soal rencana perluasan daratan itu. Jokowi menekankan demikian sejalan dengan habisnya masa izin pembangunan reklamasi oleh salah satu pengembang, Agung Sedayu Grup, pada September 2013. Perusahaan ini merupakan satu-satunya dari 17 pengajuan yang diizinkan oleh Foke untuk membangun di wilayah Pantai Indah Kapuk (PIK). Saad mengingatkan izin reklamasi bukan merupakan kewenangan kepala daerah, karena laut pesisir Jakarta merupakan kawasan strategis nasional, sehingga izinnya harus melibatkan pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemberian izin 17 pulau yang dilakukan Ahok belum pernah mendapatkan izin dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seperti dikutip Aktual dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Kewenangan penerbitan izin reklamasi dan izin pelaksanaan diatur dalam Bab III Pasal 5 menyangkut ‘Kewenangan dan Tanggungjawab’ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dengan penekanan, sebagaimana dijabarkan pada ayat (2) Pasal 5, pemberian izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan tetap meminta masukan dari kepala daerah setempat. Baik Bupati/Walikota dan atau Gubernur. Wewenang kepala daerah setingkat Gubernur, sesuai ketentuan AKTUAL Edisi 33 / 26 Maret - 10 April 2015

31

berwenang mengeluarkan izin reklamasi dan pelaksanaannya di perairan laut diluar kewenangan kabupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 mil laut. Pengukurannya dilakukan dari garis pantai ke arah laut lepas dan. Atau ke arah perairan kepulauan. Permen-KP 17/2013 yang diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2013 oleh Menteri Sharif Cicip Sutardjo itu diatur pula mengenai ketentuan perpanjangan izin lokasi reklamasi. Dimana perpanjangan yang diajukan ke KKP bisa diajukan tiga bulan sebelum masa berlaku izin lokasi reklamasi berakhir. Diharuskan pula pihak yang akan melakukan reklamasi wajib melaporkan setiap kegiatannya ke KKP. Misalnya menyangkut perubahan izin lokasi reklamasi, perubahan rencana induk, izin lingkungan hingga perubahan pada rancangan detil reklamasi. “Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan reklamasi dilakukan oleh Direktur Jenderal dalam rangka mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan reklamasi dengan perencanaan dan izin lingkungan,” demikian bunyi Pasal 37, sebagaimana dikutip Aktual, Selasa (17/3). Permen-KP 17/2013 sendiri dinyatakan sebagai peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, khususnya Pasal 21 dan Pasal 28. Ahok sendiri keukeuh apa yang dilakukannya dengan memberikan izin reklamasi sudah benar. Merasa kewenangannya dipermasalahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, mantan Bupati Belitung Timur itu selanjutnya menyerahkan sah tidaknya izin reklamasi yang dikeluarkan ke Presiden Jokowi untuk memberikan penilaian. "Kalau menteri dan gubernur berlawanan mau ngapain? Saya akan usul presiden saja yang beresin," kata Ahok, Rabu (11/2) silam. Ahok berkilah mengenai 32


Peraturan Daerah yang belum diterbitkan mengenai Zonasi Laut sebagaimana ditegaskan sebelumnya. Sebab aturan mengenai reklamasi ini ditekankan dia bisa menggunakan Peraturan Gubernur. Penolakan juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partrai Nasional Demokrat (Nasdem) Kurtubi. “Kalau arahnya eksklusifitas kita tentang, jadi ada kelompok masyarakat yang ingin eksklusif, ingin ‘free place’ untuk kelompoknya doang yang menikmati fasilitas itu akan kita tentang,” ujar Kurtubi, saat dihubungi, Kamis (19/3). Menurutnya, jika pembangunan tersebut bertujuan untuk kepentingan kelompok dengan menggunakan

fasilitas negara maka reklamasi tersebut tidak boleh dilakukan. “Harus jelas perencanaannya, kalau eksklusifitas apalagi menggunakan areal milik negara hanya menguntungkan kelompok, rakyat dirugikan. Rakyat yang ingin memandang laut hilang karena dikuasai kelompok tertentu bahkan tujuannya untuk eksklusifitas masyarakat tertentu tidak boleh,” kata Kurtubi. Penolakan juga dikatakan oleh Sekretaris wilayah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) DKI, Rio Ayudhia Putra. “Tentunya hal ini sangat janggal, aneh dan patut dicurigai. Mengingat selama ini Ahok selalu berkoar-koar bahwa dirinya taat konstitusi dan bukan

dok. aktual

Laporan Utama

Kawasan Bundaran Hotel Indonesia.

konstituen. Tapi dalam kasus ini, meski terang-terangan melanggar konstitusi dia tetap lanjut,” ujarnya kepada Aktual.co, di Jakarta Rabu (18/3). Proyek ini sebenarnya memang sudah sering diutarakan oleh Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hingga saat ini setidaknya ada 12 perusahaan besar ikut mengerjakan proyek dengan perhitungan biaya mencapai Rp500 triliun ini. Keduabelas perusahaan adalah PT Muara Wisesa Samudera (PT Agung Podomoro Group), Salim Group Co., PT Agung Sedayu Group,

PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Intiland Development, PT Kapuk Naga Indah, PT Taman Harapan Indah, PT Jakarta Propertindo, PT Pelindo, PT Jaladri Eka Paksi, PT Manggala Krida Yudha, dan satu perusahaan dari negara Cina, Fuhai Group. Proyek ini sebelumnya direncanakan akan dimulai pada tahun 2020. Namun oleh Jokowi dipercepat. Pelatakan batu pertama telah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Oktober 2014 silam. Dominasi pengusaha Tionghoa dalam proyek Teluk Jakarta memang sudah menjadi janji pemerintah Tiongkok sejak Jokowi mejabat sebagai Presiden dan Ahok menjadi Gubernur. Duta Besar China untuk Indonesia, Liu Jianchao, di Jakarta, Selasa (14/8/2012) silam sempat mengatakan China akan mulai menancapkan pengaruhnya lebih dalam di Indonesia. Saat itu, Jianchao mengatakan bahwa nilai investasi China memang tidak begitu besar. Namun, dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, jumlah investasi China ke Indonesia pasti meningkat. Tak disangka, hanya berselang dua tahun, sepak terjang China lewat investasi asing langsung ke Indonesia malah mulai terasa, tak terkecuali di sektor properti. China kini menjadi investor asing langsung (foreign direct investment/FDI) ketiga terbesar dunia, persis mengekor di belakang Amerika Serikat dan Jepang. Salah satu negara yang menjadi tujuan investasi mereka adalah Indonesia. Informasi yang dihimpun Aktual menyebutkan saat ini sebesar 14 persen lahan bernilai ekonomis tinggi telah dikuasai oleh invertor asal China. Sebut saja raksasa Hongkong Land Holdings Limited, dan juga China Sonangol Land. Keduanya secara agresif menancapkan cengkeraman dananya di propertiproperti komersial dengan profil tinggi di pusat bisnis distrik (central business district/CBD) Jakarta.

China Sonangol Land diketahui mengakuisisi FX Plaza Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat, untuk dikonversi menjadi pengembangan multifungsi EX Building yang mencakup perkantoran, ruang ritel, kondominium, dan service apartment. Selain mengakuisisi EX Plaza, China Sonangol Land juga bermitra dengan Sampoerna Group. Keduanya sepakat akan membangun dua menara baru Sampoerna Strategic Square di Jl Jendral Sudirman, dengan kapasitas area sewa seluas 234.000 meter persegi. Kedua gedung ini berdiri di atas lahan seluas 34.735 meter persegi. Sedangkan Hongkong Land Holdings Ltd akan mengembangkan proyek residensial di BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Proyek yang akan dikembangkan, selapang 68 hektar. Mereka membeli lahan dari PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Sebelumnya, perusahaan raksasa kelas dunia tersebut telah berkolaborasi dengan PT Brahmayasa Bahtera, sayap bisnis properti milik Astra International. Mereka membangun sebuah proyek multifungsi yang terdiri atas apartemen (Anandamaya Residences), perkantoran, dan hotel, juga di kawasan Sudirman. Selain dengan Astra, Hongkong Land juga sudah lama menjalin aliansi strategis dengan PT Jakarta Land yang sebagian besar sahamnya dimiliki Central Cipta Murdaya Group. Hasil kerja bareng ini adalah kepemilikan properti premium di lokasi utama yakni Wisma Metropolitan I, Wisma Metropolitan II, World Trade Centre I, dan World Trade Centre II. Tak puas sampai di situ, Hongkong Land berencana membangun CBD Kemayoran di Jakarta Pusat, bersama Central Cipta Murdaya Group di atas lahan seluas 44 hektar. Proyek ini digadanggadang membutuhkan investasi senilai Rp 80 triliun. Deddy K


33

Laporan Utama

Kudeta Gagal

Seorang Wali Kota

A

dihadapan pers bahwa ada bukti rekaman hasil sadapan intelijen bahwa Wali Kota Ladezma berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Rekaman dua menit itu sudah dianggap sangat cukup sebagai bukti bahwa Wali Kota yang pernah dinobatkan sebagai Wali Kota terbaik se dunia pada 2010 lalu itu terancam dibui. Pemerintahan Maduro menyebut,

bloomberg antara antara

dalah Antonio Ladezma. Pejabat Wali Kota daerah metropolitan Caracas, Venezuela. Secara mengejutkan, pada 19 Februari lalu, dia ditangkap, digiring oleh beberapa polisi seperti seorang pesakitan. Dia ditangkap tanpa ada perlawanan ketika istrinya ada disampingnya. Setelah penangkapan itu, pemerintah Venezuela menjelaskan

berdasarkan data intelijen yang dia peroleh, bahwa kendali Amerika Serikat ada dibelakang Wali Kota yang juga salah satu tokoh dibalik upaya kudeta yang gagal terhadap Presiden sebelum Maduro, Hugo Chavez beberapa saat lalu. Namun, ada yang aneh kali ini. Kegagalan rencana kudeta oleh AS kali ini disikapi keras oleh Obama dengan mengeluarkan sebuah executive order yakni “Venezuela Executive Order”. Isunya soal sanksi dan hukuman AS terhadap Venezuela. Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, mengatakan seperti ini "Venezuelan officials past and present who violate the human rights

34


Presiden Venezuela Nicolas Maduro (kanan) dan Presiden Kuba Raul Castro berjabat tangan saat berlangsungnya KTT aliansi ALBA di Karakas, Selasa (17/3).

antara antara

Foto bawah: Cuplikan video saat polisi bersenjata menangkap walikota Venezuela.

of Venezuelan citizens and engage in acts of public corruption will not be welcome here, and we now have the tools to block their assets and their use of US financial systems." Ya. Isu yang dipakai tetap. Bahwa masalah HAM dan korupsi di Venezuela sangat mengganggu AS. Oleh karena itu, AS akan memberi sanksi buat Venezuela. Sekadar catatan, ada beberapa upaya kudeta yang digagalkan oleh intelijen dan militer dibawah pemerintahan Maduro setelah Presiden Hugo Chaves meninggal. Isu kudeta di Venezuela selalu menunggangi isu inflasi yang meroket disana, isu korupsi pejabat, isu kesejahteraan, kerusuhan sosial dan demonstrasi anti pemerintah. Lalu mengapa AS (baca Obama) sangat marah dan sampai mengeluarkan Executive Order yang menghebohkan itu? Jawabannya singkat, pada Januari lalu, Putin dan Maduro bertemu. Dua negara yang memiliki potensi migas terbesar di bumi ini sepakat untuk kerjasama untuk keluar dari tekanan rendahnya harga minyak global akibat konspirasi AS dan Arab Saudi. Skenario Venezuela dan Russia ini bisa dianggap akan memutus rencana AS untuk mendestabilisasi kawasan Amerika Latin. Harus dingat, sampai saat ini Venezuela adalah motor penggerak bersatunya Amerika Latin

melawan hegemoni AS di kawasan Amerika Latin. Revolusi Bolivarian yang didengungkan Hugo Chaves telah merubah secara dramatik model kebijakan internasional Venezuela. Dengan potensi migasnya, Chaves mampu merangkul dan memimpin solidaritas gerakan negara-negara Amerika Latin baru. Bantuan migas ke negara tetangganya (termasuk Kuba) berhasil “menyatukan” 11 negara di Amerika Latin. Lewat organisasi the Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (ALBA) bergabunglah negara Antigua dan Barbuda, Bolivia, Kuba, Dominika, Ekuador, Grenada, Nikaragua, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, Grenadines dan Venezuela dalam sebuah kerjasama ekonomi saling menguntungkan antara negara Amerika Latin untuk keluar dari hegemoni ekonomi dan politik negara Asing seperti kanada, Inggris dan AS. Intinya, Amerika Latin ingin memiliki kedaulatan ekonomi dan politik yang sudah dirampas negara asing selama puluhan tahun itu. Alhasil, ketika upaya kudeta Wali Kota Ladezma gagal maka beranglah AS dan sekutunya. Program destabilisasi kawasan negara Amerika Latin jadi terhambat karena Venezuela dapat ‘sokongan” penuh dari Rusia. Intinya, Amerika Latin masih belum bisa ditaklukkan. Bahkan Presiden Kuba, Ekuador, Bolivia dan banyak Presiden dari negara lain mendukung secara penuh posisi Presiden Maduro dan mempertanyakan sanksi AS buat Venezuela. Mereka menganggap AS sudah keterlaluan. Akan halnya, Wali Kota Ladezma yang banyak diperbincangkan akan menjadi pengganti Maduro kalau upaya kudetanya berhasil. Walau dia membantah dihadapan pers bahwa dia akan melakukan kudeta, toh beberapa bukti sudah cukup untuk membungkamnya. Bahkan cukup untuk dijerujibesikan. Negara dan pemerintah Indonesia harus bercermin dari peristiwa ini. Faizal Rizki Arief


35

hukum

ochammad Zhacky Kusumo sama seperti pekerja di Jakarta pada umumnya. Ia mencari nafkah di Jakarta menetap di Depok salah satu kota penyangga yang berbatasan langsung dengan Ibukota. Sabtu 20 Desember 2014 bukan hari yang biasa bagi Zhacky. Hari itu ia pulang kerja pukul 4.00 WIB pagi hari menjelang subuh. Ia mengendarai Honda Beat dari kantornya di Cawang menuju ke Depok melewati Pasar Minggu. Usai melewati underpass Pasar Minggu menuju Lenteng Agung dua pengendara motor berboncengan mendekati motornya. Seketika kunci kendaraan Zhacky ditarik dengan paksa saat masih melaju. Kontan saja motor yang dikendarainya langsung berhenti. Empat orang menghampirinya. Salah satu dari dari mereka mengeluarkan sebilah parang.”Dia atau gue tusuk perut lo,” ujar pria itu. Zhacky pun akhirnya pasrah.”Udah bang ambil aja,” ujarnya. Motor itu pun langsung berpindah tangan. Komplotan itu membawanya kabur sampai menghilang di pagi yang masih gelap. Tentu pristiwa yang dialami Zhacky tidak mencuat seperti Bambang Syarif Hidayatullah. Pria yang menjadi korban pembegalan di Jalan Raya Ir. H. Juanda, Kelurahan Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jumat (9/1) dinihari. Sebelum tewas, korban sempat dikeroyok hingga akhirnya sepeda motor milik korban, Satria FU berhasil dibawa kabur

M

36


Lima tersangka pelaku pembegalan dan tersangka penadahnya ditunjukkan polisi saat rilis penangkapan pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Mapolresta Depok, Jawa Barat, Selasa (10/3).

kawanan bandit yang berjumlah tiga orang. Sejak tewasnya Bambang berturutturut aksi begal terjadi di Depok dan hampir seluruh kota penyangga Jakarta. Berdasarkan keterangan Pihak Polda Metro Jaya yang berhasil dihimpun dan telah diolah Majalah Aktual dikatakan jika kelompok begal yang beraksi di Jakarta dan sekitarnya disinyalir berasal dari kelompok SMA, Lampung, Pandeglang, Depok, Bekasi, Karawang, dan Bogor. Lima pelaku begal SMA tertangkap polisi sementara dua pelaku berhasil meloloskan diri dari sergapan pihak kepolisian. Keterangan lain disebutkan dua kelompok begal yang berasal

dari kelompok SMA dan Lampung telah beraksi di sebelas tempat yang kesemuanya berada di wilayah Depok di malam hari. Sedikitnya 97 pelaku pencurian dengan kekerasan serta pencurian kendaraan bermotor ditangkap, tujuh pelaku diantaranya tewas terkena timah panas polisi. Sebanyak 42 kasus terjadi di nyaris seluruh wilayah ibu kota, seperti Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan."Dari 42 kasus curas alias begal, kita sudah tangkap 97 orang tersangka," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Martinus Sitompul, Kamis 5 Maret 2015.

antara

Ada Apa dengan Begal?

Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 12 senjata api rakitan, 2 senjata api organik, dan 140 senjata tajam. Saat dilakukan penggerebekan, kelompok Lampung melakukan perlawanan bersenjata yang menyebabkan seorang polisi tertembak di tangannya. Dari total penangkapan yang dilakukan aparat dari Polda Metro Jaya, pada Jumat, (27/2) Polisi berhasil menangkap 97 tersangka, dengan rincian, 15 asal Lampung, 2 dari Jakarta dan 78 asal pinggiran Jakarta. Bekasi menjadi kota dengan tingkat aksi begal tertinggi selama tahun 2015. Sebanyak 9 kasus terjadi di wilayah ini. Sementara dalam sisi kualitas tindak kekerasan Depok menempati urutan pertama dalam segi tewasnya korban. Tentu saja aksi kriminalitas yang masif menimbulkan sebuah pertanyaan apakah aksi komplotan bandit tersebut murni tindak kriminalitas belaka atau ada maksud lain yang dipakai untuk menciptakan gangguan stabilitas keamanan? Menyambung pertanyaan diatas, Pengamat Intelejen Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan mempunyai analisis tersendiri terkait aksi kriminalitas yang kebanyakan melibatkan anak muda tersebut. Prayitno mengatakan beberapa aksi begal yang terjadi di daerah penyangga Jakarta adalah bentuk dari sebuah aksi teror. “Stabilitas Jakarta yang terganggu akan menyebabkan citra stabilitas secara nasional juga akan

terganggu, karena Jakarta adalah pusat pemerintahan. Oleh karena itu, aksi begal menarik untuk dicermati,” ungkap dia saat dihubungi beberapa waktu lalu. Kemudian para pelaku teror kata Prayitno memanfaatkan media untuk memberitakannya aksi mereka, karena jika aksi teror tersebut benarbenar merupakan setting-an tentu saja membutuhkan publikasi luas. “Kini kemudian masyarakat mulai merasa tak nyaman mengendarai motor khususnya di malam hari untuk melewati jalanan sepi. Hal ini berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada polisi akan semakin berkurang. Yang menjadi pertanyaan, apakah polisi target sebenarnya? Selain itu, para pelaku yang mempunyai sejarah kriminal kemudian dimanfaatkan oleh sang dalang untuk mempermulus niat jahatnya. Ini terlihat dari aksi sadis yang mereka lakukan dan penggunaan senpi rakitan untuk melukai korbannya adalah bukan kejahatan biasa, tetapi sudah direncanakan," jelas dia. Aksi pemberantasan yang dilakukan Polda Metro Jaya yang cepat dan tanggap kata Prayitno adalah counter yang juga harus mendapat perhatian media. "Memang aksi begal jangan terlalu dibesarkan, cukup sekedar diberitakan kejadiannya. Ini adalah aksi teror, dan mungkin saja dilakukan oleh kelompok teror yang mencoba memanfaatkan situasi. Bisa dilakukan kelompok tunggal atau berkolaborasi

dan mungkin pemanfaatan penjahat oleh kelompok tertentu,” kata dia. Kecurigaan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi. Dia mencurigai jika ada pihak yang bermain dalam fenomena begal yang tiba-tiba muncul secara bersamaan di sejumlah daerah. Lebih lanjut Hendardi mengatakan munculnya fenomena begal motor yang tiba-tiba yakni di tengah ketidakpercayaan masyarakat kepada Polri dalam kisruh KPK-Polri, justru memicu pertanyaan publik dan hal tersebut tidak dapat dihindari dengan demikian masyarakat pun tak dapat disalahkan. Dengan demikian, pihak kepolisian harap Hendardi segera mengambil tindakan yang tegas. "Politicking atas begal motor akan memetik benefit politik citra jika Polri, satu-satunya institusi yang mampu berantas kriminalitas," ungkap dia. Ditambah lagi kata Hendardi, model pencitraan serupa sering kali dijumpai pada momen-momen politik tertentu. Menjamurnya aksi begal ini ternyata berimbas pada iklim investasi. Penasihat Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Airlangga Hartato menilai investor mulai resah dengan aksi begal yang marak terjadi di Jakarta dan kota besar di Indonesia. "Kalau terus begini akan dianggap negara sudah tidak aman, jadi susah untuk investasi. Faktor keamanan tidak terjamin," ujarnya. Deddy K


37

KILAS HUKUM

Wakil Ketua DPR : Pembentukan KPK Bukan Untuk Berantas Korupsi

BNN Bongkar Sindikat Sabu Sebesar 49 Kg Milik Sindikat Hongkong Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil meringkus LPG alias AN, 52 tahun, seorang WNI, Jumat pekan lalu, LPG sendiri merupakan residivis kasus narkoba tahun 2004-2007. "LPG ditangkap di Jalan Hayam Wuruk pukul 21.00 Wib saat sedang mengendarai mobil," terang Juru bicara BNN, Komisaris Besar Slamet Pribadi, di Kantornya di Jakarta, Minggu (15/3) Bersama LPG penyidik mendapati sabu seberat tiga kilogram. LPG juga mengaku sudah lima kali menjadi kurir sabu usai bebas dari bui. Dalam pengakuannya, LPG menyebut ada tiga warga negara Hong Kong yang terlibat dan masuk jaringannya. "Tiga pria asing yakni KCY, 58 tahun; YWB, 52 tahun; dan KFH, 33 tahun, langsung kami tangkap saat makan di Hayam Wuruk," kata Slamet. Dihadapan penyidik, tiga tersangka mengakui salah satu kamar apartemen di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat dijadikan tempat penyimpanan sabu. Sabu itu dibungkus dalam 44 bungkus aluminium foil yang dikemas seperti kemasan susu instan. Dan bungkusan 38


itu disembunyikan dalam dua koper perjalanan. "Sabu yang dikemas totalnya 49 kilogram," kata Slamet. Slamet menambahkan dalam menjalankan aksinya sebagai kurir narkoba, LPG diiming-imingi upah sebesar Rp 90 juta. Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Penyidikan, Agung Saptono, mengatakan para tersangka sendiri sudah diintai sejak tiga bulan. Tim mengidentifikasi jalur perdagangan sabu mereka yakni melalu jalur laut. "Mereka memanfaatkan minimnya pengawasan pelabuhan kecil di Indonesia," kata Agung. Agung juga mengungkapkan LPG dan kawan-kawannya masuk dalam sindikat internasional. Sabu kata dia dipasok dari kelompok Malaysia, didatangkan ke Indonesia oleh kelompok Aceh, dan akan diedarkan oleh geng Hong Kong. Keempat tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 2, pasal 114 ayat 2 juncto pasal 132 ayat 1 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka terancam hukuman mati. / Deddy. K

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan untuk melakukan penindakan terhadap kasus korupsi, pasalnya ranah pemberantasan atau penindakan tetap menjadi kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. “Polisi, Kejaksaan dan penyidik adalah mereka yang seharusnya memberantas korupsi karena mereka lah penegak hukum. Mereka semua ada di seluruh wilayah RI, sementara KPK tidak,” tegas dia di Jakarta, Senin, (16/3) Lebih lanjut Fahri mengatakan, sejak didirikan, KPK lahir sebagai lembaga untuk mengawasi dan memantau kinerja para penegak hukum pelaku pemberantasan korupsi. Kewenangan utama mereka, sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah memperkuat lembaga penegak hukum. "Jadi tugas KPK itu sebagai supervisor, koordinasi dan monitoring, bukan untuk mengambil alih,” cetus Fahri. Jika harus mengambil alih, lanjut dia KPK hanya diberi kewenangan pada tindakan-tindakan yang dilihat dan dicurigai, seperti ditemukannya permainan-permainan kotor yang dilakukan para penegak hukum. “KPK harus mempercayakan penindakan korupsi oleh armadaarmada nya. KPK juga harus selalu mengawasi gerak-gerik armada tersebut.” pungkas dia. / Deddy. K

KPK Akan Dalami Uang Panas Untuk Marwan Djafar Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin menyebut Menteri Desa Pedesaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Djafar pernah mencicipi uang panas hasil proyek yang dimenangkan Permai Grup. Pernyataan tersebut disampaikan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit (RS) Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009, di gedung KPK, Selasa (17/3). Menanggapi hal tersebut, KPK menyatakan akan memvalidasi keterangan tersebut.

"Jadi perlu diverifikasi dan diklarifikasi dulu apakah memang info itu nanti ada hubungannya dengan kasus yang ditangani," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di gedung KPK, Selasa (17/3). Seperti diwartakan sebelumnya, nama Marwan terlontar dari mulut Nazaruddin ketika dirinya ditanya oleh wartawan perihal aliran dana hasil korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Universitas Udayana. "Selebihnya tentang uang dari Permai Grup. Fee-nya pernah dikasih kemana? Fee-nya pernah dikumpulkan di Fraksi Demokrat. Dibagikan kepada ketua-ketua fraksi yang waktu itu dukung angket pajak. Salah satunya Ketua Fraksi PKB," papar Nazaruddin. / Nebby Mahbubirrahman

Jokowi Kabulkan Grasi Dwi Trisna Firmansyah Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan grasi terpidana mati kasus pembunuhan di Pekanbaru, Riau, Dwi Trisna Firmansyah, 27 tahun. "Presiden telah mengabulkan grasinya menjadi hukuman seumur hidup," ujar penasehat hukum terpidana, Asep Rukhiyat, Jumat, (13/3). Lebih lanjut Asep mengatakan, pemberian grasi sendiri tertuang dalam petikan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tertanggal 13 Februari 2015 Nomor 18/Kemensesneg/D-4/Hkm/ HK.06.00/02/2015. Dalam putusan tersebut, lanjut Asep, tidak disebutkan pertimbangan dari Presiden. "Presiden hanya menyebut memutuskan dan mengabulkan permohonan grasi terpidana," jelas Asep. Sementara itu kata Asep, pertimbangan permohonan grasi sendiri justru diajukan tim pengacara, karena terpidana sendiri mengaku sudah bertobat dan masih berusia muda. Tak hanya Dwi, pihaknya kata Adep juga akan mengajukan permohonan grasi untuk dua

terpidana mati lainnya, yakni Candra Purnama dan Andi Paula. Keduanya merupakan teman Dwi yang juga divonis hukuman mati karena melakukan aksi perampokan dan pembunuhan keji. Pada Selasa, (25/9) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Dwi beserta dua rekannya. Menurut hakim, Dwi dan kawan-kawannya terbukti secara sah bersama-sama membunuh dan merampok pemilik toko telepon seluler di Jalan Kaharudin Nasution, Pekanbaru, Agusni Bahar, dan anaknya, Dodi Haryanto, pada Senin, (16/4). Pelaku juga berhasil membawa kabur satu unit mobil Daihatsu Terios, dua sepeda motor, 12 telepon genggam, serta tiga tas berisi uang. Sebelumnya, ketiga terpidana tersebut sempat mengajukan kasasi, namun ditolak Mahkamah Agung. Vonis mati tiga terpidana lebih tinggi dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan seorang pelaku bernama Rohim berhasil kabur dan dinyatakan DPO. / Deddy. K

Adik Ketua Umum PAN jadi Tersangka Korupsi Bansos Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Dana Bansos (Bantuan Sosial) tahun 2012-2013 Rp 11,4 miliar. Dari tujuh tersangka itu salah satunya Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan. Helmi Hasan merupakan adik kandung Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. "Ya benar, mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Bengkulu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Tony T Spontana, Rabu (18/3). Tak hanya Helmi, Kejari juga menetapkan wakilnya, Patriana Sosialinda sebagai tersangka kasus yang sama. Wali Kota dan Wakilnya itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bersamaan dengan ulang tahun kota Bengkulu ke-296 yang jatuh pada Selasa (17/3) kemarin. Lima tersangka lainnya, yakni Mantan Walikota Bengkulu yang kini menjadi anggota DPD RI dari Dapil Bengkulu Ahmad Kanedi, Ketua DPRD Bengkulu 2009-2014 Sawaludin Simbolon, Wakil Ketua DPRD, Irman Sawiran, anggota DPRD Shandi Bernando dan Direktur BUMD Ratu Agung Niaga Diansyah Putra. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dari pengembangan kasus dugaan korupsi dana bansos Pemkot Bengkulu Tahun Anggaran 2012-2013 sebesar Rp 11,4 miliar yang lebih dulu menjerat delapan tersangka sebelumnya. Mereka adalah Sekda Pemkot Bengkulu Yadi, Kabag Kesra Suryawan Halusi, bekas Kabag Kesra Almizan, Kepala DPPKA Syaferi Syarif, Kasi Bansos, Satria Budi, Bendahara Bansos Nopriana Aspri, Wali Kota Andrianto Himawan dan Wisnu. Kedelapan orang itu telah ditahan pihak kejari di Lapas Malabero. Sementara, tujuh tersangka baru kasus tersebut direncanakan menjalani pemeriksaan pada pekan depan. / Wisnu Yusep AKTUAL Edisi 33 / 26 Maret - 10 April 2015

39

munzir/ aktual

wawancara

40


INI SERANGAN YANG TERHEBAT, KPK MASIH RECOVERY

J

ohan Budi Sapto Prabowo adalah wajah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ungkapan tersebut tidak berlebihan untuk pria yang sejak tahunb 2006 mengabdi ke lembaga anti rasuah ini. Sempat disebut juru bicara “abadi”, karir Johan menanjak perlahan. Prahara yang menggoncang pimpinan KPK diawal pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat karirnya meroket. Ia tanggal 18 Februari 2015 ditunjuk Presiden sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK menggantikan Bambang Widjojanto (BW) yang non aktif. Ia saat ini menjadi satu-satunya plt pimpinan KPK yang menjadi saksi hidup serangan sejumlah kelompok terhadap eksistensi KPK. Mulai drama Cicak Vs Buaya jilid pertama hingga yang terakhir menumbangkan BW dan Ketua KPK Abraham Samad. Kepada wartawan Aktual Wahyu Romadhony, Nebby Mahbubirrahman, dan Sukarjito, Rabu (18/3) lalu, Johan bercerita banyak tentang kondisi terkini KPK. Ia menyebut serangan terhadap KPK kali ini adalah yang paling keras. Berikut wawancara khusus Aktual dengan Johan Budi selengkapnya: Anda saat ini adalah pimpinan KPK dengan status pengabdian terlama sebagai pegawai, tentu sangat mengetahui denyut lembaga ini, bagaimana sebenarnya kondisi KPK saat ini? Ada tiga kondisi menurut saya yang dialami KPK, saya menyebutnya sebagai siklus tiga tahunan. Secara bercanda, ya kami menyebutnya siklus. Kondisi-kondisi yang ekstrim yang dialami lembaga KPK. Nah tantangan yang terberat menurut saya adalah saat ini dibandingkan dulu ada istilah cicak vs buaya I-II, nah yang paling berat adalah sekarang. Kalau kamu tanya kondisi dulu KPK, dulu jaman Pak Chandra dan Pak Bibit itu mengalami yang sama tapi tekanan tak sekuat sekarang, persolaan kompleksitasnya.

untuk menuju semula. Selama dua bulan terakhir ini kondisi di dalam KPK lebih banyak rapat-rapat. Saya kan Deputi Pencegahan ya, kemarin itu. Itu banyak program setelah bulan Februari itu mandek, tak berjalan. Seperti misalnya tahun 2014 membuat tentang kajian minerba, itu banyak yang kita sumbangkan ke negara dari pencegahan, kalau tidak salah dari tambahan batubara hasil kajian kami bersama Dirjen Pajak, bersama BPKP itu ada tambahan dari batu bara Rp 10 Triliun dari aspek pencegahan itu satu program, nah kemarin mandeg itu. Padahal 2015 ini kita mau masuk ke migas kemudian ke perkebunan dan ke kelautan. Kalau kondisi tetap seperti bulan Januari-Februari maka bisa dipastikan tak akan jalan.

Terus apa yang dilakukan KPK saat ini? Saat ini KPK sedang recovery

Anda tadi menyebut ada siklus tiga tahunan, bisa anda jelaskan? Secara becanda, karena kok tiap

tiga tahun ada huru hara, meski tingkat ekskalasinya tak sama. Anda juga menyebut serangan kali ini yang paling kuat, apakah karena di-endors kekuasaan? Saya lihat ada perbedaan antara yang pertama dan kedua yang sekarang ketiga. Nah saya lihat ada kekuatan yang lebih besar, berbeda dengan yang kedua meski ada dukungan publik, yang sekarang ini bukan tak solid, ini kurang kesolidannya. Ini saya bicara stakeholder ya, tak hanya masyarakat seperti yang lainnya cukup kuat kepada KPK, tapi stakeholder itu kan bisa legislatif, eksekutif dan yudikatif, bisa mendukung pemberantasan korupsi. Jadi kurang kuat dibanding yang dulu termasuk parlemen ya. Anda menyebutkan recovery berarti istilah ada yang rusak pasca kegaduhan kemarin, disisi mana itu? Yang tadi saya sampaikan tadi, tentang kegiatan tadi.Tak jalan karena ada permasalahan ini, kita mau recovery itu. Makanya kita lima pimpinan sepakat ada tiga hal yang diprioritaskan. Pertama; Penanganan perkara posisinya yang sudah naik ke proses penyidikan, kan ada yang ditahan itu. Penahanan itu ada limitasi waktunya, kemudian ke penuntutan itu juga ada limitasi waktu sehingga itu menjadi skala prioritas, bukan berarti perkara yang lain dikesampingkan, penyelidikan itu bukan diberhentikan. Jadi skala prioritas itu lebih dari 30 di tingkat penyidikan. Nah kemarin ini sempat AKTUAL Edisi 33 / 26 Maret - 10 April 2015

41

wawancara

mengalami kemacetan. Yang kedua membangun komunikasi kembali dengan instansi dan lembaga yang lain. Kenapa kok pertama yang kita lakukan road show, pertama kita ke Mabes Polri ke Kejagung kemudian juga ke BPK dan DPR. Intinya, bahasa saya, membangun komunikasi kembali.

Aspek komunkasi yang kurang baik itu seperti apa. Itu kan gak jelas selama ini kita melihat BW-AS akrab dengan Presiden? Bukan. Bukan dengan presiden. Yang saya sebut itu dengan stakeholder. Saya ambil contoh, kemarin kan ketemu DPR itu, jadi pimpinan DPR sama komisi III, kenapa dipanggil untuk RDP aja 42


gak mau. Nah itu kan bagian dari komunikasi, nah di KPK ini semua baik order ada di pimpinan, kegiatan itu pimpinan KPK, karena di UU itu jelas, organisasi di pimpjnan KPK. Sudah sejauh mana recovery yang dilakukan KPK? Ya belum, saya baru seminggu jadi Plt. Itu tadi saya langsung gerak penyelamatan SDA, kita penyelamatan SDA, disisi pencegahan kita akan langsung kesana untuk membentuk ekspose, sekarang masuk juga kelautan, tahun lalu yang belum kesentuh. Sekarang kita mau kesana, yang kedua mengisi kekosongan, Kepala Biro Umum, Direktur PI, Deputi Indah, Dirdik, sekarang Dirut penyidikan kosong. Itu ada yang pindah ada yang naik jabatan, nah itu ada lebih dari setahun. Bagaimana pandangan anda tentang rencana Menhumham melakukan revisi PP 99 2012 tentang remisi? Remisi ya, ini ada miskomunikasi belakangan ini, jadi KPK remisi itu kami tahu domainnya di Kumham. Kalau sudah tahu kalau jadi napi itu sepenuhnya domain kumham. Kemudian kumhamnya waktu itu, itu muncul ide membatasi memperketat membatasi itu lalu lahirnya PP 99 tahun 2012. KPK itu dilibatkan dalam hal itu pemberian pembebasan bersayarat. Jadi ada mekanisme. Kemudian KPK diminta

diberi rekomendasi (Red- di era Wamenkumham Denny Indrayana). Orang ini justisce collaborator bukan, nah domainnya KPK. Kemudian apakah orang itu pelaku utama dalam tindak pidana nah disitu lah PP 99, tidak hanya KPK ya, ada kejaksaan juga diberikan ruang untuk ikut memberikan pembebasan bersayarat. Nah kemudian menteri yang baru muncul untuk menyamakan remisi, apakah tindak pidana khusus khusus atau tidak. Kalau di PP 99 itu kan khususnya pidana yang berat, teroris, narkoba, koruptor, gitu. Nah maksud menteri yang baru ini apa? Apakah dia mengubah itu agar domainnya di Kumham saja atau yang lain tidak dilibatkan, apakah itu maksudnya? Apakah untuk menyamakan pemberian remisi, maling ayam sama koruptor, sama gitu. Nah kalau maksudnya kedua itu menurut saya itu pemunduran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena itu tak memberikan efek jera itu. Perkara korupsi ini kalau dituntut 20 tahun, divonis 10 kemudian di remisi-remisi terus tinggal 2-3 tahun gitu ya orang kan gak takut korupsi Audit Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap KPK menunjukkan kurang ketatnya SOP dibidang penindakan. Misalnya dicontohkan kenapa seorang tersangka bias baru diperiksa setelah satu tahun pasca

antara

Anda menyebut ada ketidak pedulian atau kurang peduli stakeholder KPK diluar masyarakat terhadadap kondisi saat ini. Lantas bagaimana pandangan anda terhadap prespektif pemerintahan baru terhadap pemberantasan korupsi? Begini, memang dari kaca mata saya, yang orang lama KPK, memang harus mengubah cara komunikasinya, baik secara lembaga atau orang-perorangnya pimpinan KPK nya. Ini kemudian yang membuat, kenapa hubungan tadi itu dengan stakeholder yang lain, apakah itu dengan polisi, kejaksaan, DPR dengan yang lain kurang baik atau maksimal. Saya kira Pak Presiden ini kan baru, pemerintahan ini kan baru dan beberapa waktu lalu persolaan ini semakin ruwet. Kan saya di KPK memberikan pernyataan harus ada langkah dari presiden Jokowi waktu itu. Apapun yang dilakukan dengan memanggil Tim Sembilan, saya kira itu satu langkah konkret yang diambil oleh Presiden Jokowi yang kemudian berujung Keppres pemberhentian dan penunjukan Plt. Sehingga kemudian KPK kembali lima, karena penting di KPK itu. Karena diundang-udang 30 tahun 2002 pimpinan itu memegang kendali organisasi, kalau pimpinan gak ada pasti kolaps.

ditetapkan. Juga soal standar pemanggilan saksi. Misalnya kenapa Edhi Baskoro Yudhoyono tidak dipanggil meskipun banyak yang menyebut. Ini kan kadang susah diterima publik. Saya tak bisa menjawab dengan clear, kemarin itu tak tahu banyak karena humas itu tak di-fiding ke hal-hal yang normatif itu. Dalam penjelasan, seorang saksi itu diperiksa itu untuk kepentingan tersangka atau kepentinga perkara, nah kalau yang tak bisa dipahami publik, karena penjelasan itu sangat panjang. Kalau seseorang ngomong terlibat, ya kan dia terlibat tanpa dia menjelaskan kenapa si A terlibat, iya kan yang Edhi Baskoro misalnya. Nah yang usut KPK itu kasus apa kemudian orang itu kan sudah disebut oleh beberapa orang. Loh disebut itu kan harus dipelajari kaitannya apa, ada kaitanya dengan perkara gak, saya ambil contoh kasus Nazar Wisma Atlet itu dipersidangan Anas disebut berapa kali, inget gak? dipanggil tidak Anas, tidak, wong gak ada kaitanya kok. Nah kalau ada hubungannya tentu diperiksa. Tapi Nazar memberikan info berkaitan dengan Hambalang diantaranya informasi Nazar, kemudian KPK melakukan penyelidikian. Nah baru keterangannya dibutuhkan, sama dengan Ibas. Makanya perhatikan apa yang disampaikan terima, loh kan gak bisa lo terima tapi gak ada buktinya, kan gak cuma Ibas yang disebut. Apakah semua diperiksa kan gak juga oleh KPK. Jadi jangan Ibas saja yang gak diperiksa yang lainya juga ada kan. Tapi kan memang nyatanya ada banyak tersangka yang tidak kunjung diperiksa setelah ditetapkan? Itu semua bisa muncul, tapi bisa dijelaskan. Tapi kalau ditanya saya gak bisa jawab, kenapa ditersangkakan, saya kan ikut KPK dari awal, begitu seorang ditetapkan sebagai tersangka itu gak sampai seminggu langsung ditahan dan masuk ke persidangan. Aku kan

bukan pimpinan, waktu itu. Kenapa orang ditetapkan tersangka. Ada yang sampai setahun baru diperiksa, kaus Innospec sampai tiga tahun. Innospec itu yang saya tanya, kan akhirnya ditahan setelah ada pergantian. Innospec ini kan ada kaitnya dengan Inggris karena menyangkut, susah. Kita waktu itu minta ke luar negeri bahkan ke SFO semacam CIA nya Inggris, itu yang kemarin lama. Kemarin ada penolakan dari karyawan terhadap Plt Pimpinan KPK, bagaimana kondisi saat ini? Setelah Plt masuk, sebagian mungkin ratusan jika dibandingkan kan karyawan KPK ini ada 1200 an. Mereka menilai berapa langkah menurut pegawai tak sejalan dengan pimpinan, apa itu misalnnya kenapa perkara itu dilimpahkan ke Kejaksaan. Saya lihat pegawai banyak yang ikut demo kemarin itu tak tahu latar belakang detilnya seperti apa. Memang ada dan saya sampaikan ke Pak Ruki bahwa di KPK itu pegawai egaliter ada wadah pegawai karena kebetulan saya Ketua pertama wadah KPK. Sebenarnya kita demo itu sering, terutama yang menyangkut pegawai, nah yang kemarin itu bukan menyangkut pegawai. Kemarin menjadi besar karena diliput media, karena memang ada resistensi. Kemudian setelah demo itu Pak Ruki ada juga lalu ada dialog, kemudian Jumat ketemu lima pimpinan dengan pegawai. Nah itu kita ceritakan, sekarang terjembatani. Ada yang menggerakan? Saya kok gak percaya ya, saya kira itu murni dari pegawai, ada orangorang yang perlu penjelasan, menurut saya komunikasi. Anda sempat mengatakan akan mundur dari KPK kalau kriminalisasi terhadap pimpinan dilanjutkan, nyatanya sekarang malah menjabat sebagai plt pimpinan, bagaimana tanggapan anda? Jadi gini. Saya tim krisis KPK kemudian saya kan statemen saya pertama kali yang akan menyerahkan

mandat kalau semua pimpinan KPK menjadi tersangka. Kalau tidak dihentikan sementara kan kosong. Tapi ada beberapa pegawai yang menyatakan mundur. Saya katakan akan menyerahkan mandat kalau semua pimpina menjadi tersangka, kemudian diberhentikan sementara. Nah gunanya apa ini KPK kalau sudah begitu. Waktu itu kita mau ketemu perwakilan pegawai dengan presiden, sebelum Pak Abraham tersangka, itu laporan tiap hari itu nah akhirnya gak jadi, karena Pak Abraham sama BW ketemu Pak Jokowi waktu itu. Saat kampanye Jokowi berjanji memperkuat KPK, bagaimana menurut anda dengan realitas saat ini? Sebelum ada gonjang-ganjing di KPK ada penambahan anggaran 1 Triliun, yang kemarin. Itu sudah dilakukan, penambahan anggaran itu sudah disetujui, kemudian ada gonjang ganjing. Saya maaf membandingkan dengan saat cicak buaya, waktu itu Pak SBY langsung mengambil langkah cepat. Tapi Pak Jokowi meski mengambil langkah kongkret, tapi sebelum itu, kan Pak Jokowi sangat normatif hanya bilang jangan ada kriminalisai KPK, bilang saya tak mau intervensi, bilang juga jangan sok diatas hukum. Bagaimana komunikasi Polridan KPK saat ini? Memang meski belum mulus benar. Kemarin Pak Ruki ketemu Wakapolri dan Kaberskrim itu sudah menjajikan berapa kebutuhan penyidik, tanpa apa itu, pokonya kami siap. Termasuk Kejaksaan Agung, bikin tim khusus dan kemudian bekas orang KPK ditarik, kalau kejaksaan saya yang datang Pak Zul, dan Pak Ruki itu tampa beban menyampaikan kebutuhan KPK, Pak Ruki menatakan membutuhkan 50 jaksa,. Dijawab oleh Jaksa Agung “kami siap”. Nah itu itu yang saya sebut membangun komunikasi. Tapi perlu tunggu realisasinya kan belum dibuktikan masih hanya pernyataan saja. AKTUAL Edisi 33 / 26 Maret - 10 April 2015

43

EKONOMI

Menangkap Isyarat Dari Anjloknya Nilai Tukar ejumlah pengusaha dan perajin batik di Pekalongan, Jawa Tengah mulai resah. Mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk menghasilkan bahan baku batik yang biasa diimpor dari luar negeri, seperti sutra, katun, termasuk obat pewarna. Keresahan para UMKM ini adalah salah satu imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pekalongan Failasuf melalui rilis yang diterima aktual mengatakan, banyak pengusaha batik resah karena biaya produksi semakin tinggi. "Para perajin kan masih harus mendatangkan bahan baku dari luar negeri. Merosotnya nilai rupiah membuat harga bahan baku bertambah mahal karena memakai mata uang dolar AS. Adapun daya beli masyarakat tak berubah sehingga omzet penjualan batik turun," tutur Failasuf. Pada Selasa, 24 Juni 2014 lalu nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) hampir menyentuh level Rp12.000. Rupiah melemah 0,04 persen ke level Rp11.997 per Dolar AS. Pada Kamis, 18 September 2014 nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS berada pada level Rp12.035. Rupiah melemah 0,55 persen dibandingkan sehari sebelumnya, yakni Rp11.096 per Dolar AS. Tak cukup sampai di situ, pada Senin, 9 Maret 2015 nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS kembali mengalami depresiasi, Rupiah berada pada level Rp13.047 per Dolar AS. Sehingga, pada triwulan IV 2014, Rupiah secara rata-rata melemah 3,9 persen ke level Rp12.244 per Dolar AS. Dan selama tahun 2015 ini, Rupiah mengalami depresiasi terhadap mata uang Dolar AS sebesar 4,81 persen.

S

44


Secara makro, depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS tersebut seiring dengan tren depresiasi mata uang yang dialami oleh negara-negara lain. Ini lebih disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu penguatan perekonomian AS serta kebijakan normalisasi moneter yang diambil oleh Federal Reserve (The Fed). Namun, depresiasi nilai tukar Rupiah dalam skala yang cukup serius ini telah memberikan tekanan yang kurang menguntungkan bagi kegiatan usaha di sektor riil. Berbagai faktor seperti struktur produksi yang sangat tergantung pada bahan baku impor, pembiayaan non-Rupiah, dan inefisiensi manjemen internal menjadi penyebab sektor riil rentan terhadap depresiasi Rupiah. Menghadapi masalah itu, di gedung Kementerian Keuangan Jakarta ada sebuah pertemuan penting tiga petinggi negara. Puluhan jurnalis hampir tiga jam menunggu tuntasnya rapat tertutup antara Muliaman Hadad selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perry Warjiyo selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebagai tuan rumah.tiga petinggi lembaga ekonomi negara, Selasa, 10 Maret 2015. Pertemuan petinggi lembaga negara dan kementerian ini membahas isu penting dan sangat strategis, yakni melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Pada pertengahan Maret 2015, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan hingga menembus Rp13.150 per dolar AS. Kondisi ini jauh melampaui angka psikologis merujuk asumsi nikai tukar rupiah pada APBN 2015 sebesar Rp12.500 per dollar AS. Ada tiga faktor penyebab anjloknya nilai tukar rupiah ini. Pertama adalah akibat sentimen

global menguatnya mata uang dolar AS yang dipicu menguatnya ekonomi negara Paman Sam itu. Kondisi ini juga bertalian dengan rencana kenaikan Fed fund rate pada trilwulan III atau IV. Untuk faktor pertama ini, hampir semua mata uang negara-negara lain mengalami pelemahan. Faktor kedua adalah adanya injeksi likuiditas moneter (quantitative easing) dari Bank Sentral Eropa (ECB) Euro serta Bank of Japan untuk menambah likuiditas,

Perajin menyelesaikan Proses pembuatan batik tulis, di kampung batik Desa Klampar, Proppo, Pamekasan, Jatim, Minggu (15/3).

antara

namun memperlemah mata uang euro dan mata uang Yen terhadap dolar. Mata uang rupiah ikut melemah atas menguatnya dollar AS dan melemahnya Euro maupun Yen. Peran Bank Indonesia Yang patut dicermati dari pelemahan nilai tukar rupiah adalah faktor internal, salah satunya terkait defisit transaksi berjalan Indonesia yang selalu menjadi problem bagi makro ekonomi. BI sendiri menarget mampu mengendalikan neraca

transaksi berjalan dikisaran 3% alias sama dengan tahun 2014. Namun target BI ini dinilai tidak diikuti kinerja ekstra positif dari pemerintah. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Solikin M Juhro mengatakan bahwa BI memandang pergerakan nilai tukar dapat mendukung perbaikan defisit transaksi berjalan, baik melalui penurunan impor khususnya barang konsumsi, maupun meningkatkan daya saing ekspor khususnya manufaktur. Ke depan, kata dia,

BI terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya. “Sehingga dapat mendukung stabilitas makroekonomi dan penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih sehat dan berkesinambungan,” ujar Solikin saat pelatihan wartawan BI di Bandung, Sabtu (28/2). Solikin juga mengatakan bahwa nilai tukar suatu mata uang tergantug dari situasi ekonomi negara itu sendiri. “Kalau inflasi, semakin rendah semakin bagus. Tapi kalau AKTUAL Edisi 33 / 26 Maret - 10 April 2015

45

EKONOMI

46


Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kedua kiri), didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil (kedua kanan), Menteri ESDM Sudirman Said (kiri) dan Menteri Pariwisata Arief Yahya (kanan), memberi keterangan pers seusai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/3).

“Untuk intervensi, pasti BI intervensi jika memang depresiasinya terlalu jauh, tapi masalah berapa jumlah yang telah diintervensi BI, apa saja, itu jadi rahasia BI. Jadi apakah BI itu akan mengintervensi dan lain sebagainya tentunya kita akan melihat bagaimana konsekuensinya terhadap upaya stabilitas,” kata Tirta. Selain itu, kata Tirta, BI juga telah memberikan warning kepada pelaku usaha yang memiliki utang untuk segera melakukan lindung nilai (hedging). “Orientasinya kalau bisa yang berutang valuta asing (valas) kalau bisa ekspor. Sehingga pelaku usaha itu bisa secara natural hedged, harus dijaga kemampuannya itu.”. Melihat perekonomian global yang diperkirakan akan mengalami pemulihan, meskipun berjalan tidak merata, BI telah melakukan insiatif

dengan mempercepat pendalaman sektor keuangan (financial deepening) dan melakukan kebijakan makroprudensial. “Ini sudah mulai kita lakukan dari tahun lalu, sehingga nantinya kita mempunyai buffer, kalau terjadi suatu shock itu tidak akan jatuh terlalu dalam,” pungkas Solikin. Perlu Kepastian Tindakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani secara tegas membantah anggapan bahwa depresiasi Rupiah dapat meningkatkan ekspor manufaktur. Menurutnya, nilai unit produk ekspor tidak banyak mengalami peningkatan, bahkan dia mengatakan bahwa industri manufaktur selama lima tahun terakhir terus mengalami

antara

nilai tukar, semakin rendah belum tentu semakin bagus.” Menurutnya, BI tidak dapat mematok nilai tukar Rupiah berada pada suatu nilai tertentu. “Karena rezim negara kita bukan seperti itu, kita floating, nilai tukar fleksibel. Tapi kita menjaga stabilitas pergerakannya.” Lebih lanjut dikatakan dia, saat ini sebaiknya Indonesia tidak begitu berharap pada penguatan nilai tukar Rupiah. Pasalnya, defisit transaksi berjalan (current account deficit/ CAD) masih tinggi dan ekonomi Indonesia belum sehat. “Jangan berharap menguat dulu deh, kalau semuanya sudah membaik, nilai tukar Rupiah akan menguat dengan sendirinya. Dan pelemahan Rupiah saat ini sebenarnya bisa bermanfaat bagi industri ekspor kita, karena menahan impor konsumtif,” tegasnya. Akan halnya Gubernur BI, Agus Martowardojo. Dia mengatakan situasi seperti saat ini lumrah terjadi. Dia meminta masyarakat untuk siap menghadapi depresiasi nilai tukar Rupiah akibat penguatan Dolar AS. “Secara umum ekonomi Indonesia baik, tapi kalau dunia ada kondisi risk on dan Dolar AS menguat, akan terjadi kondisi seperti Indonesia, nilai tukarnya relatif melemah,” ujar Agus di Jakarta, Jumat (27/2). BI tetap melakukan langkah antisipasi menjaga nilai tukar Rupiah berada pada koridor fundamentalnya. Bukan hanya Dolar AS yang dilihat, tapi juga pencapaian inflasi, defisit transaksi berjalan, serta inflow. “Itu koridor fundamental, yang kedua competitiveness, ini harus kompetitif dibandingkan mata uang negara lain. Jangan sampai mata uang kita terlalu kuat sehingga susah untuk ekspor dibandingkan dengan negara lain ekspor ke kita,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara. Menurutnya, BI juga selalu berada di pasar untuk mengikuti pergerakan nilai tukar Rupiah. BI tak segansegan mengambil langkah intervensi jika depresiasi Rupiah terlalu jauh.

perlambatan. “Kalau kita lihat datanya, ini lebih ke nilai absolutnya, nilai unitnya tidak berubah. Ini sebetulnya yang menandakan industri manufaktur kita melambat,” ujar Haryadi di Jakarta, Kamis (12/3). Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun bahkan sempat berang dan berniat untuk memanggil Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminta penjelasan. “Ini situasinya jangan dianggap sepele. Kami minta agar pemerintah menjelaskan apa penyebab dan bagaimana dampak sistematik terhadap perekonomian nasional. Kami juga ingin tau apa antisipasi yang dilakukan jika gejolak nilai tukar ini semakin dahsyat,” ujar Misbakhun

saat dihubungi aktual di Jakarta, Maret 2015. Hal yang sama juga dilontarkan anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo. Dia minta pemerintah fokus memperbaiki neraca pembayaran. Defisit neraca pembayaran membuat nilai tukar rupiah mudah terfluktuasi secara ekstrim ketika menghadapi dinamika perekonomian global. Apalagi asumsi APBNP 2015 bahwa nilai tukar rupiah di kisaran Rp12.200-Rp12.700 per dollar AS sudah terlampaui. “Asumsi APBNP dan rate yang dikeluarkan BI sudah dilewati lho. Kalau kondisinya begini, bisa-bisa para investor tidak lagi percaya untuk menanamkan modal di Indonesia karena mereka tidak mendapat pegangan akibat tak adanya kepastian tentang nilai tukar,” kata Andreas. “Sektor industri yang banyak menggunakan mata uang dollar dalam kegiatan usahanya menjadi terkena imbasnya akibat dari naikturunnya mata uang rupiah. Ini harus dicermati.” Sementara itu, Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah sudah menyiapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi anjloknya nilai tukar trupiah. Salah satunya memberi paket insentif untuk membenahi masalah defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/ CAD) Indonesia, terutama neraca jasa dan neraca pendapatan. “Kita akan buat sistim insentif untuk meng-attack persoalan masalah CAD. Salah satu bentuk insentif fiskal itu misalnya diskon pajak penghasilan (PPh) atau tax allowance bagi perusahaan asing dan domestik yang melakukan reinvestasi sebagian labanya di dalam negeri,” ucap Sofyan. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro berusaha tidak menunjukkan kepanikannya terhadap pelemahan rupiah. Dia malah menyebut kondisi ini bisa menguntungkan karena perusahaan-perusahaan akan terpacu meningkatkan ekspor sehingga

penerimaan APBN akan naik. “Pelemahan nilai tukar justru akan memberikan surplus terhadap APBN. Situasi ini tidak membahayakan anggaran kok,” ujarnya. Menanggapi pernyataan ini, Peneliti ekonomi dari Asosisasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng menilai Bambang seolah tutup mata terhadap fakta, bahwa sebagian besar kegiatan produksi untuk ekspor di dalam negeri membutuhkan dolar. Mulai dari biaya investasi hingga produksi, baik untuk menghasilkan minyak, gas, mineral, batubara, dan juga kegiatan industri lainnya. “Bambang seperti lupa bahwa 70 persen bahan baku industri kita adalah impor,” kata. Salamuddin juga mengingatkan bahwa banyak sekali perusahaan swasta maupun BUMN yang tersandera utang luar negeri. Jika kurs rupiah terus anjlok, maka banyak perusahaan dan industri akan kolaps. Namun anehnya, pemerintah justru menyebut kondisi ini akan meningkatkan penerimaan pajak. Bukti kongkret tentang hal ini sudah terpampang di depan mata. Ada sekitar 40 perusahaan batubara yang tutup lantaran tidak kuat menghadapi anjloknya nilai jual. SKK migas menyebutkan, sebagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengurangi kegiatan pengeboran, seperti Pertamina, PHE, CNOOC akibat penurunan harga minyak. Di sisi lain, industri nasional yang sebagian besar ditopang oleh bahan baku impor akan bangkrut akibat meningkatnya ongkos produksi. Inflasi yang tidak terkendali dan suku bunga yang menjulang tinggi juga menjadi tekanan berat bagi pelaku usaha. Secara politik, bukan tidak mungkin anjloknya nilai tukar rupiah akan memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah seperti yang terjadi pada reformasi 1998 yang menjatuhkan rezim orde baru. Moh Sahlan, Ismed Eka, Nicha Muslimawati


47

KILAS ekonomi

Terkait Industri Tembakau, Menteri Jokowi Ingkari Nawacita Pakar pertembakauan menilai sikap Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang menghapus industri hasil tembakau sebagai industri strategis nasional telah mencederai program Nawacita yang diusung Jokowi-JK. Pasalnya, Kemenperin tidak memasukkan industri hasil tembakau (IHT) sebagai salah satu industri strategis nasional dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RPP RIPIN). Pakar pertembakauan Profesor Kabul Santoso mengatakan, salah satu agenda Nawacita adalah membangun industri yang tangguh dan berdaya saing untuk mewujudukan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. "IHT yang merupakan salah satu industri nasional strategis justru tidak dilindungi Pemerintah. Apakah Menperin Saleh Husin sudah lupa dengan agenda Nawacita yang diusung Jokowi-JK?" kata Kabul di Jakarta, Kamis (12/3). Mantan Rektor Universitas Jember ini menambahkan, RPP RIPIN yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2014 tentang Perindustrian berada di bawah Kementrian Perindustrian seharusnya justru berjuang untuk mempertahankan IHT. "Sejak zaman Presiden Soeharto sampai dengan SBY, mereka menetapkan IHT sebagai industri strategis dan prioritas. Kok, di zaman Menperin baru di bawah Kabinet Kerja Jokowi -JK justru malah digencet. Bagaimana cara mereka, Apakah Jokowi-JK tahu keputusan anak buahnya?," imbuh Kabul. Dirinya mengingatkan agar Menperin jangan sampai terpengaruh agenda tersembunyi pihak asing yang justru akan mematikan keberadaan industri nasional. Industri kretek

nasional, memiliki socio-economic effect yang sangat besar. Tidak ada satupun industri nasional yang kuat seperti IHT. "Kalau Menperin tidak memasukkan IHT sebagai satu dari sepuluh industri strategis ke dalam RPP RIPIN, semakin menegaskan bahwa Menperin sudah terkontaminasi oleh agenda asing," ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Sektor Rokok, Tembakau dan Minuman, Bonhar Darma Putra menyatakan, jika IHT tak masuk sektor industri strategis, maka sama saja pemerintah lepas tangan dan tak mau menjamin kelangsungan hidup hidup industri tersebut. "Pemerintah harus merevisi lagi RPP RIPIN dan memasukan industri tembakau dalam RPP karena dari sisi kontribusi terhadap ekonomi dan daya serap tenaga kerja sangat besar, mencapai 6 juta orang. Jika pemerintah tak hati-hati, maka ia khawatir peraturan ini justru akan membuat ekonomi yang tengah lesu seperti sekarang ini makin bertambah berat," tegasnya. Pasalnya, sektor industri akan setengah hati mendorong tembakau karena tak ada perlindungan hukum dari pemerintah. "Pemerintah harus merevisi dan tidak sembarangan menyusun aturan terkait industri hasil tembakau," pungkasnya. /Ismed Eka Kusuma

Ardan Adiperdana Didapuk Jadi Ketua BPKP Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ardan Adiperdana sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Acara yang digelar di di Istana Negara, Jakarta, 48


Jumat (13/3) ini diselipi pengucapan sumpah anggota konsil kedokteran Indonesia 2014-2019 Satryo Soemantri Brodjonegoro. Ardan merupakan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian di BPKP-DI. Kini dia didapuk menggantikan Kepala BPKP sebelumnya Mardiasmo yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Di BPKP ini, Ardan bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan

keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Ardan menyisihkan 6 nama lainnya yang sebelumnya digadanggadang sebagai kandidat Kepala BPKP. Yakni Binsar Hamonangan Simanjuntak dari D2BPKP, Iswan Elmi dari BPKP, Maliki Heru Santosa dari Kementerian Dalam Negeri, Meidyah Indreswari dari BPKP, Syafri Adnan Baharuddin dari Kementerian Perdagangan, dan Vincentius Sonny Loho dari Kementerian Keuangan. /Moh Sahlan

PGN Terapkan Zero Tolerance Corruption

Penyakit korupsi akut menjangkiti hampir semua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kondisi ini membuat PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk berupaya membangun budaya anti korupsi melalui agenda 'Zero Tolerance Corruption'. PGN pun menyusun kode etik karyawan dan kode etik pimpinan. "Kode etik ini menjadi panduan praktis tentang cara menangani konflik kepentingan, korupsi, suap, gratifikasi, manajemen informasi dan lain-lain," ujar Dirut PGN Hendi Prio Santoso di Jakarta, Jumat (13/3). Dia menegaskan, para calo gas tidak akan diberi kesempatan bertemu dan berhubungan dengan karyawan maupun pimpinan PGN. Adapun sepanjang 2014 PGN sudah membukukan pendapatan neto sebesar USD3,41 miliar atau naik 13,6 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya senilai USD3,00 miliar. "Sepanjang 2014 PGN membukukan laba bersih sebesar USD 722,75 juta," imbuh Hendi. Kunci bisnis PGN ini, lanjut Hendi, adalah terbangunnya sikap profesionalisme seluruh awak perusahaan PGN dan kuatnya komitmen dari pucuk pimpinan hingga jajaran bawah untuk melawan korupsi. "PGN mengembangkan budaya perusahaan berbasis prinsip-prinsip kolektif yang disebut sebagai ProCISE atau Professionalism, Continuous Improvement, Integrity, Safety dan Excellent Service," tuntas Hendi. /Moh Sahlan

Logistics Performance Index Indonesia Kalah Dari Vietnam Indonesia menempati urutan ke17 dari 44 negara di benua Asia dan Afrika dengan pendapatan per kapita USD3.510 di tahun 2014-2015. Posisi Indonesia lebih baik dibandingkan India, Vietnam, dan Filipina. Anggota Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Ina Primiana mengatakan, pendapatan perkapita ini dipicu oleh perkembangan infrastruktur yang lebih baik. Adapun kemajuan perkembangan infrastruktur Indonesia dapat dilihat dari rel kereta api sepanjang 5.042 kilometer yang merupakan rel terpanjang di antara negara-negara ASEAN. Jumlah bandara terbanyak yaitu 676, mengalahkan Tiongkok yang memiliki 497 bandara atau India yang mempunyai 352 bandara. "Ranking Indonesia dalam hal infrastruktur juga tidak terlalu jelek dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Namun ini tidak sejalan dengan posisi Indonesia terkait indek harga logistik,” ujar Ina.

Urutan Indonesia dalam hal infrastruktur lebih baik dari Vietnam, namun dalam "Logistics Performance Index" (LPI) Vietnam yang menempati urutan 48 sedangkan Indonesia yang hanya menempati urutan 53. Ini menunjukkan kondisi infrastruktur Indonesia belum memberikan efek positif pada kinerja logistik. Lebih jauh dijelaskan, masalah logistik Indonesia dipicu oleh ketimpangan pembangunan antara Indonesia barat dan timur. Sebab 54 persen pembangunan infrastruktur senilai Rp62,8 triliun terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan 46 persen lainnya terbagi untuk pulau-pulau lain. Ina merekomendasikan beberapa langkah untuk pembenahan infrastruktur. Meliputi peningkatan konektivitas secara terintegrasi yang terkait energi, transportasi, telekomunikasi, infrastruktur publik, dan pembukaan area baru. "Kalau perlu kita bentuk dewan pembangunan infrastruktur seperti yang diterapkan Thailand agar koordinasi bisa berjalan lebih baik dan anggaran serta pelaksanaan pembangunan lebih efisien," tuntas Ina. /Moh Sahlan

Bappenas: Anggaran Tol Laut 2015 Capai Rp9,9 Triliun Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Deddy Priatna, mengungkapkan anggaran untuk pembangunan tol laut pada 2015 mencapai Rp9,9 triliun. Investasi pemerintah untuk pembangunan tol laut di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp7,9 triliun ditambah penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV sebesar Rp2 triliun. "Ada beberapa perhatian dari bagian pengembangan tol laut yakni pembangunan 'hub', pembangunan 'feeder' (pengumpul), 'sub feeder',

dan juga untuk pelabuhan dan pelayaran rakyat," ujar Deddy di Jakarta, Jumat (20/3). Menurut Deddy, prioritas pembangunan pelabuhan untuk tol laut pada 2015 berada di Indonesia Timur. Maka dari itu, alokasi PMN untuk tol laut pada 2015 didistribusikan kepada Pelindo VI yang berwilayah kerja di Indonesia Timur. "Alokasi dari APBN-P sebesar Rp7,9 triliun untuk pengembangan pelabuhan umum dan pelabuhan tol laut, terutama di Indonesia Timur," kata Deddy. Sedangkan PMN yang diberikan ke Pelindo IV digunakan untuk membangun 10 pelabuhan di Indonesia Timur. /Ismed Eka Kusuma AKTUAL Edisi 33 / 26 Maret - 10 April 2015

49

wawancara

Misbakhun: Early Warning Crisis!

N

ilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir telah melebihi level Rp13.000, sedangkan secara konstitusi terutama APBN 2015, Rupiah dipatok di posisi Rp12.500 sebagai acuan belanja modal pemerintah. Meskipun patokan rupiah di Rp12.500 adalah rata-rata setahun, namun secara tidak langsung, ketika dollar melebihi nilai tersebut akan berpengaruh terhadap belanja modal, terutama barang-barang impor. Lalu bagaimana pandangan Dewan Perwakilan Rakyat melihat hal tersebut? Berikut perbincangan Ismed Eka Kusuma dan Munzir dengan anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun di bilangan SCBD Jakarta. Dalam APBN 2015 pemerintah dan DPR menyetujui asumsi makro dengan pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, inflasi 5 persen, serta nilai tukar rupiah terhadap dollar di level Rp12.500. Dengan melemahnya Rupiah dan bertahan dalam waktu beberapa pekan di level Rp13.000, apakah tidak mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan? Melihat pelemahan Rupiah, saya masih memberikan sinyal “warning” 50


kepada pemerintah. Ibaratnya dalam lalu lintas jalan, masih kedip kuning, belum lampu merah. Mengapa demikian, itu karena Indonesia belum menunjukkan penurunan ekspor, sedangkan pada saat yang sama pemerintah sedang melakukan upaya penguatan struktur APBN, belanja modal dan ruang fiskal yang besar. Kurs Rupiah dipatok Rp12.500 dalam APBN itu merupakan ratarata per tahun. Bukan patokan hari ini atau bulan ini saja. Meskipun memang Rupiah di atas angka Rp13.000 menjadi psikologikal. Kalau angka Rp13.000 mudah tercapai, begitu pula angka yang lain, akan semakin mudah terlewati. Pengambil kebijakan bidang ekonomi dan moneter, dalam hal ini Bank Indonesia (BI) belum kelihatan hasil kerja kerasnya. Selama ini BI mengaku selalu hadir di pasar, tapi hasilnya apa? Pemerintah tidak diperkenankan mengintervensi, tetapi BI juga tidak boleh kehilangan ruh nya dalam menjalankan tugasnya, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mata uang lain. Ketika mematok nilai tukar rupiah Rp12.500 di APBN sebagai patokan konstitusi belanja negara terlewati, siapa bertanggungjawab

munzir/ aktual

dan mempunyai amanat melaksanakannya? Memang, Pemerintah yang mematok kurs rupiah dalam APBN 2015 di Rp12.500. Namun, saat menyusun kisaran nilai kurs rupiah, pemerintah tidak bekerja sendiri. Pemerintah duduk bersama dengan BI. Nah, tugas Negara kepada BI adalah menjaga stabilitas inflasi, moneter, dan nilai tukar mata uang rupiah. Tugas itu harusnya dijalankan BI dengan selalu hadir di pasar. BI mengaku sudah berada di pasar, namun pengaruhnya seberapa besar masih dalam pertanyaan besar. Inilah yang selalu saya ingatkan, seharusnya pola kehadiran pemerintah di pasar, khususnya BI harus dirasakan masyarakat. Saya pernah merasakan rupiah berada di bawah RP13.000, namun itu tak bertahan lama. Yang menjadi kekwatairkan adalah BI membiayai dirinya melalui proses penggunaan valuta asing. Jangan sampai ya, Rupiah melemah, yang untung bukan negara tapi BI, jangan sampai ya..... Namun pemerintah tetap bertanggung jawab karena tugasnya mendorong ekspor agar cadangan devisa Indonesia meningkat. Sampai sekarang cadangan devisa tidak bertambah signifikan. Lihatlah Filipina yang berbasiskan remitance, bisa mempunyai cadangan devisa yang lebih besar dari Indonesia. Lah… Devisa kita dari remitance tidak banyak, padahal banyak TKI kita berada di luar negeri. Selain TKI yang ikut menyumbang devisa bagi negara, adakah cara lain yang bisa dilakukan pemerintah atau Bank Indonesia untuk meningkatkan cadangan devisa? Menurut saya, keadaan ini ada sebenarnya ada pada kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat melakukan relaksasi kebijakan yang berorientasi ekspor untuk meningkatkan cadangan devisa. Pertama, relaksasi LTV (Loan To Value). Kebiijakan pemerintah terkait uang muka kendaraan AKTUAL Edisi 33 / 26 Maret - 10 April 2015

51

wawancara

Bagaimana dengan krisis tahun 98, apakah melemahnya nilai tukar rupiah beberapa waktu ini menuju ke arah krisis ekonomi baru? Ada perbedaan krisis tahun 98 dengan sekarang. Pada krisis 98, kurs Rupiah bergerak dari angka Rp2.000 ke level Rp13.000, pergerakan itu sangat dramatikal. Dan saat itu cadangan devisa dan situasi politik sangat berbeda. Ekonomi dan politik sangat terjepit. Nah saat itu, secara bersamaan ada dorongan politik dan ekonomi. Sekarang, pergerakan dari Rp12.000 ke Rp13.000 adalah hal yang wajar, tidak terlalu banyak. Ini juga dipengaruhi pengaruh eksternal seperti pengaruh perbaikan ekonomi Amerika, di saat yang sama China melakukan koreksi pertumbuhan, ini artinya China melakukan konsolidasi ekonomi. Inilah yang seharusnya dikonsolidasikan. Tim ekonomi diberikan kesempatan untuk membuktikan porgram mereka. Ibarat dokter, obatnya dapat dirasakan setelah beberapa waktu. Saat ini, di DPR sedang dikaji 52


RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Apakah itu merupakan wujud ketakukan pemerintah terhadap krisis ekonomi? Saya tidak melihat saat ini terjadi krisis ekonomi, tapi RUU JPSK ini merupakan protokol mengatur krisis. Ada atau tidak krisis kita membutuhkan protokol ini. Saat ini sistem ekonomi Indonesia lebih bagus dari tahun 1998, seperti kita mempunyai LPS. Sehingga kehadiran negara tidak diperlukan secara langsung jika terpaksa melakukan bailout, disitu akan ada BI, OJK dan Kemenkeu. Protokol ini penting karena siapa yang akan mengambil keputusan jika krisis bakal terjadi. Protokol harus ada. BI sebagai makro prudensial dan OJK sebagai mikro prudensial harus bekerja sama meng-offset pengetahuan mereka, menyatukan informasi mikro dan makro dalam keuangan. Contoh, stress test tidak hanya dilakukan pada lembaga perbankan saja, tetapi harus diantisipasi juga risiko fiskal, riil, korporasi, mineral, properti, ritel. Mereka akan mengalami proses seperti apa, bagaimana resiko perusahaan BUMN seperti Pertamina, PLN, Bulog. Ruang fiskal misalnya, penurunan niliai rupiah sampai seberapa lama diperbolehkan. Saya sudah memberikan warning yang berlaku sementara. Namun jika berlaku terus menerus volatile ini, kurs rupiah akan mempengaruhi belanja modal pemerintah. Bayangkan saat menyusun ruang fiskal untuk belanja negara, pemerintah menentukan rupiah di posisi Rp12.500. Otomatis itu akan menjadi patokan ketika pemerintah melakukan pembelanjaan modal dan infrastruktur yang sebagian dari impor. Nah… kurs Rupiah yang terus melemah di atas patokan APBN, harga satuan belanja impor akan berubah, perolehan barang jumlahnya akan berkurang, atau pemerintah akan melakukan perubahan eskalasi harga. Perubahan

ini yang tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan DPR. Karena pelemahan kurs rupiah berdampak pada belanja modal dan infrastruktur, seberapa lama pelemahan kurs Rupiah masih bisa ditoleransi? Menurut saya, pelemahan nilai rupiah tidak boleh melebihi bulan Maret. Ini akan sangat berbahaya jika sampai melebihi bulan Maret. Namun saya tidak bicara soal krisisnya, saya melihat currency yang sedang mengalami pelemahan. Saya meragukan keseriusan BI melakukan itu, antisipasi-antisipasi harus segera dilakukan. Apa resiko jika Rupiah tidak kembali ke posisi normal seperti yang diamanatkan konstitusi di level Rp12.500? Pertama, nilai Rupiah menjadi terlalu lemah, kalau tidak mendapat manfaat dari devisa, ini berbahaya. Pasalnya utang dalam bentuk Dollar akan menjadi mahal untuk membayarnya. Kedua, membahayakan posisi devisa negara, karena banyak produksi dibiayai oleh produk impor dan itu akan terus menggerus devisa kita. Saya menganjurkan perusahaan yang mempunyai kewajiban dalam

munzir/ aktual

bermotor, mobil dan KPR terlalu ketat. Sejak dilakukan pengetatan, pertumbuhan perumahan dalam beberapa tahun melandai. Sudah seharusnya pemangku kepentingan seperti BI mengangkat kembali untuk mendorong pertumbuhan kredit yang pertumbuhannya melandai tanpa menghilangkan unsur kehatihatian. Kedua, kalau pemerintah izinkan Freeport melakukan ekspor konsentrat tanpa melalui proses smelter, mengapa perusahaan lain tidak diberikan izin. Kenapa yang dikasih cuma Freeport dan Newmont, seolah ini ada kepentingan dan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan Amerika. Kalaupun membela kepentingan Amerika, kepentingan nasional jangan ditinggalkan. Fairness ini yang tidak dimiliki pengambil kebijakan, baik sektor ekonomi maupun sektor lain.

bentuk valuta Dollar melakukan renegoisasi. Itu tidak mudah namun harus terus difasilitasi. Meskipun hanya seratus-dua ratus perak. Penguatan dolar dalam jangka panjang tidak memberikan tambahan nilai cadangan devisa akan berbahaya, artinya ekspor tidak berkembang dengan baik, justru belanja produk impor terus masuk. Kemudian yang menjadi masalah, impor tidak diimbangi dengan kebijakan relaksasi aturan mineral. Terkait dengan RUU JPSK, apakah ada kekhawatirakan digunakan untuk melindungi pejabat dari jeratan hukum dalam melakukan bailout perbankan atau perusahaan? Isu yang utama adalah mengenai perlindungan hukum tehadap pengambil kebijakan. Itu harus dibicarakan secara terbuka. Usulan bahwa meminta imunitas terhadap siapapun pengambil kebijakan di sektor keuangan itu melanggar prinsip yang ada dalam penerapan hukum itu sendiri. Tetapi juga tidak boleh orang yang sesuai dengan undang-undang mengambil kebijakan tidak dikriminalisasi. Imunitas terhadap pengambil kebijakan itu tidak boleh, perlindungan hukum perlu. Imunitas dalam mengambil keputusan berdasarkan undang-undang harus dijaga dengan hukum, tidak dikriminalisasi. Berbeda dengan kasus Century, itu melanggar hukum, sudah jelas audit BPK menunjukkan itu. Apakah hadirnya RUU JPSK sebagai wujud hadirnya kembali krisis ekonomi? Menurut saya, krisis ekonomi dunia itu umurnya makin lama, makin pendek, mulai dari 98, 2008. Nah… Jangan sampai kita kehilangan antisipasi karena ketakutan efek hukum, makanya kita membahas RUU JPSK. Itu akan memberikan kelonggaran terhadap pengambil kebijakan, namun tidak lepas begitu saja. Jangan sampai ketika krisis,

mereka tidak mengambil kebijakan dan membiarkan saja karena takut di penjara. Mendingan gue biarin daripada kena masalah hukum. Itu dampaknya akan lebih parah lagi. Bagaimana dengan target asumsi makro Pemerintah, apakah realistis dan sesuai dengan kemampuan? Bicara target asumsi makro dan pertumbuhan, di situ target pembangunan seperti Gini Ratio, angka penganggguran, angka kemiksinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertumbuhan satu persen berkualitas berhasil menciptakan 300.000 sampai 400.000 lapangan pekerjaan. Artinya, pertumbuhan berkualitas itu didorong sektor investasi, ada uang masuk, kemudian diciptakan lapangan pekerjaan, dan ada sektor ekonomi yang tumbuh. KUR dan PNPM yang mempunyai alokasi anggaran Rp5 triliun per tahun itu bisa menciptakan 40 juta pekerjaan. Kalau program KUR dan PNPM bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya harus terus didorong. Kalau perbankan takut kredit macet, pemerintah bisa melakukan ambil alih 50 persen sebagai resiko sosial, risiko kredit macet yang ditanggung APBN untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sama halnya dengan Pemerintah membayar defisit BPJS Rp5 triliun. Pemerintah mau mem-bailout perbankan yang notabene banyak orang kaya saja mau, kenapa untuk rakyat hal tersebut tidak dilakukan. Sepanjang itu kepentingan rakyat, kenapa tidak kita lakukan. Bailout itu kan untuk pemilik modal. Pemerintah gencar-gencarnya mengurangi subsisi, mulai dari subsidi BBM, elpiji, listrik. Lalu bagaimana peran negara untuk mencukupi kebutuhan rakyatnya? Pada dasarnya, subsidi dibenarkan, itu diatur dalam undang-undang. Terkait penerapan harga BBM mengambang itu tidak sepenuhnya diserahkan ke pasar, pemerintah memiliki batas tertentu,

saya dengar batasnya ada di Rp9.000. BBM itu komoditas yang diatur oleh negara, karena menyangkut kepentingan negara. Negara tidak boleh mengambil keuntungan, apalagi pengendali kebijakan dengan alasan apapun. Melihat pasar itu seperti hukum besi, siapapun dia akan menang. Fungsi negara di pasar dalam membuat regulasi. Kalau negara tidak bisa mengatur pasar, maka sisi produsen (rakyat) ataupun konsumen akan dirugikan. Supply dan demand bisa diciptakan, pada saat itulah peran negara jangan berpihak kepada produsen sehingga konsumen dirugikan, begitu pula sebaliknya. Apa harapan, tantangan dan solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah sekarang dalam menghadapi krisis nilai tukar rupiah? Saya berharap pemerintah bisa mengkoordinasikan programprogamnya dengan baik. Koordinasi adalah hal penting, agar tidak terjadi deviasi yang terlalu lebar. Rakyat akan melihat dan merasakan manfaat dari kehadiran pemerintah. Jangan sampai punya program bagus, hanya di misi-visi. Akibat lemahnya koordinasi akhirnya, implementasi, dan pelaksanaan program tidak berjalan, rakyat tidak akan mendapat manfaat. Tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini ada dua hal. Dari sisi internal ada dalam koordinasi menteri dan presiden yang masih mengedepankan ego sektoral. Ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Kuncinya ada di Presiden dan Menteri Koordinator. Sedangkan dari sisi luar, koordinasi dari pemerintah menghadapi tantangan harus diperbaiki. Sehingga bangsa ini menjadi kuat menghadapi tantangan. Contoh, pelemahan rupiah akibat pengaruh eksternal. Bagaimana Indonesia menghadapi ini karena bukan masalah Menkeu semata, melainkan BI, OJK, dan Menko. Leading-nya ada di Presiden Jokowi. AKTUAL Edisi 33 / 26 Maret - 10 April 2015

53

energi

enelusuri bisnis listrik Jusuf Kalla (JK) memang tidak sulit. Saat menjadi Wakil Presiden periode 2004 – 2009, dia membentuk Bukaka Group untuk menaungi bisnisnya saat pembukaan tender-tender pemerintah. Bahkan saudagar asal Bugis ini disebut-sebut berambisi mengambil alih proyek PLTA dan PLTU seluruh Indonesia. Selain Bukaka Group, JK dan keluarga juga memiliki tiga grup bisnis tersohor seperti Bosowa Group, Kalla Group, dan Intim Group. Ketika JK menjabat Wapres 2004-2009, Bukaka memperoleh order pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Ussu di Kabupaten Luwu Timur berkapasitas 620 mega watt (MW) serta PLTA Pinrang senilai Rp1,44 trilyun. Prusahaan ini juga membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah berkapasitas total 780 MW. Permainan bekas Ketua Umum DPP Partai Golkar ini dalam bisnis powerplant sempat diramaikan oleh aktivis 1978 bernama Abdulrachim Kresno. Melalui aktun twitter @ abdrachim001, dia menyebut bisnis listrik Kalla banyak menabrak aturan. Contohnya PLTA Poso yang dibangun tanpa analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang memenuhi syarat. Demikian pula jaringan saluran udara ekstra tinggi (SUTET) ke Sulawesi Selatan & Sulawesi Tenggara yang dibangun tanpa AMDAL. Jejak Kalla juga ada dalam proyek listrik di Sumatera Utara. Lewat PT Bukaka Barelang Energy, grup bisnis yang dipimpin Achmad Kalla ini menggarap proyek PLTA Asahan III berkapasitas 200 MW. Ketika JK menjabat Wapres, Bukaka mendapat proyek membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) senilai USD92 juta di Pulau Sembilang, Batam. Kemudian pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Sarulla, Tarutung, Sumatera Utara dengan kapasitas 300 MW. Dalam tulisannya, Abdulrachim membeberkan bahwa JK juga pemain

M

54


Jejak Kalla Benderang di Bisnis Penerangan dalam proyek pembangunan 19 PLTA berkekuatan 10.000 MW. "JK mendorong Bank Pembangungan Daerah (BPD) se Indonesia untuk membiayai dengan mengandalkan dana murah yang dimilikinya," cetusnya. Setelah kembali menduduki jabatan Wapres berdampingan dengan Jokowi, ada kemungkinan besar JK akan kembali membangun kelarga bisnis di sekor energi listrik yang menggiurkan ini. Apalagi dia sudah menunjukkan perhatian penuh pada bisnis power plant. Termasuk target proyek 35.000 mega watt. Ruang membangun bisnis keluarga pun semakin lapang karena sebagian besar proyek ini dilakukan dengan sistem penunjukan alias tanpa melalui tender. Alasannya, proyek

yang akan dikebut hingga akhir masa jabatan Presiden Jokowi-JK tahun 2019 ini merupakan perluasan dari proyek yang sudah ada. "Ini kan proyek-proyek perluasan atau pengembangan, bukan baru dari awal. Tidak bisa ditenderkan kalau begini," kata JK dalam sebuah kesempatan di Istana Wapres, Jakarta, akhir Februari lalu. JK menyebut investor dalam negeri maupun luar negeri akan dilibatkan dalam proyek ini untuk menopang pendanaan proyek, termasuk masalah jalur distribusi listriknya. Di sinilah peluang permainan bisa terjadi mengingat investor itu akan ditunjuk langsung oleh pemerintah. Seorang wartawan senior yang memiliki perhatian terhadap

KERAJAAN BISNIS KELUARGA KALLA PT Hadji Kalla (Private)

PT Haka Sarana Investama (Private)

President Director: Fatimah Kalla Controlled by Kalla family

President Director: Fatimah Kalla Controlled by Kalla family

PT Bukaka Investindo (Private) Founders: Jusuf Kalla & Achmad Kalla

Heavy Construction

Iron & Steel

Energy

PT Bukaka Teknik Utama Tbk (delisted in 2006)

PT Bukaka Foundry Industry (Private) PT Bukaka Forging industries (Private)

PT Poso Energy (Private) PT Kerinci Meringin Hidro (Private) PT Kalla Electrical System (Private) PT Indonesia Green Management (Private)

President Commissioner: Suhaeli Kalla Commissioner: Solichin Jusuf Kalla Denaya Cakra Citra 42.6% Bukaka Investindo 2.31% Akses Karya Indonesua Bhd 52.07%

Dye Chemicals

PT Banten Java Persada (Private) PT Bukaka Mandiri Sejahtera (Private) President Commissioner: Achmad Kalla Commissioner: Suhaeli Kalla Bukaka Teknik Utama Tbk 95%

Information Technology

PT Nesic Bukaka (Private) Agribusiness

PT Bukaka Agro (Private) Construction

PT Bukaka Trans System (Private)

Indoor Theme Park

PT Trans Kalla Makassar (Private) Kalla Group 45% CT Corp (perviously Para Group) 55%

Service

PT Inti Karsa Persada (Private) PT Sarana Mediktama Kemang (Private) Yayasan Pendidikan & Kesejahteraan Islam Hadji Kalla (Private)

pengelolaan energi nasional menyebut proyek pembangkit listrik memang kerap menjadi permainan bisnis Jusuf Kalla. Proyek listrik ini sangat menggiurkan mengingat pangsa pasarnya sudah pasti dan jelas, yakni PLN yang disokong langsung oleh dana APBN. PLN kemudian menjadi trader karena akan menjualnya kepada masyarakat melalui jaringan distribusi yang dimilikinya. "Makanya bisnis listrik ini sangat menggiurkan bagi pebisnis tertentu. PLN ini nantinya akan sama seperti Pertamina. Dia menjadi trader juga," ujar sumber terpercaya ini kepada aktual.co. Sebagai modus, proyek power plant ini sengaja dibuat tidak melalui tender sehingga dikemudian hari berpotensi diributkan. Ketika ini ramai, lanjut dia, maka JK akan senang karena mendapat legitimasi untuk mengambil alih dengan posisi sebagai pahlawan penyelamat. Dia bisa mengambil alih proyek-proyek yang mandek, sehingga dengan

Proyek PLTA / PLTU / PLTG Kalla Group Sulawesi Selatan • PLTA Karama, Mamuju Rp 6 T • PLTA Ussu, Lutim (Bukaka Group) • PLTA Pinrang Rp 1,44 T (Bukaka Group) • PLTA Jeneponto (Bosowa) Sulawesi Tengah • PLTA Poso I, II, III Rp 3 T (Kalla Group) Sumatera Utara • PLTA Pintu Pohan, Sumut (PT Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla) • PLTA Asahan, Sumut (PT Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla) • PLTG Sarulla, Tarutung, Sumut (PT Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla) • PLTG Pulau Sembilang, Batam US$92jt (PT Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla) • PLTA Merangin, Kerinci, Jambi US$700jt (Kalla Group) Pulau Jawa • PLTU Cilacap, Jateng (Intim Group-Halim Kalla) Hingga saat ini masih ada banyak rencana pembangunan listrik baru dengan total 19 PLTA/PLTU se-Indonesia.

mudah mendapatkan sumber pembiayaan dari pihak perbankan maupun APBN. "Bagi perbankan ini juga sangat empuk untuk dibiayai. Makanya tidak pakai tender kalau diramaikan oleh media, maka nanti JK akan senang," terangnya lagi. JK sendiri membantah bahwa

sistem penunjukan dalam proyek ini sebagai masalah dan berpotensi KKN. "(Penunjukan) itu kan kalau harga sudah ditentukan terlebih dulu. Jadi tinggal siapa yang sanggup harga itu, silakan saja. Selain itu ini sifatnya kan perluasan, tender usah tender lagi," tukas JK. Moh Sahlan

Kalla Family PT Denaya Cakra Cipta (Private)

PT Bukaka Investindo (Private)

Controlled by Kalla family

Controlled by Kalla family

Hakka Group (Private)

Kalla Group (Private)

Property Development

PT Baruga Asrinusa Development (Private) PT Kalla Inti Karsa (Private) PT Sahid Makassar Perkasa (Private) PT Haka sarana Investama (Private) Construction Materials

PT Bumi Karsa (Private) PT Bumi Sarana Utama (Private) PT Bumi Barito Utama (Private) PT Bumi Sarana Beton (Private) PT Marmer Alam Sulawesi (Private) Agribusiness

Transportation

Infrastructure

Affiliated Companies

PT Intim Utama Mobil (Private) PT Nusantara Air Charter (Private) PT Jelajah Laut Nusantara (Private) PT Bumi Lintas Tama (Private) PT Bukaka Lintas Tama (Private) PT Makassar Monorail Indonesia (Private)

PT Bumi Rama Nusantara (Private)

PT Gemilang Cipta Wawasan (Private)

Finance

PT Amanah Finance (Private) Automotive

PT Kars Inti Amanah (Private) PT Bumi Jasa Utama (Private) PT Hadji Kalla-Kalla Toyota (Private) PT Makassar Raya Motor (Private)

Information Technology

PT Macca Sistem Infokom (Private) Medical Equipments

PT Intim Sentra Utama (Private) Energy

Founders: Langlang Wilangkoro & Musjwirah Jusuf Kalla

PT Nuansacipta Coal Investment (Private)

Commissioner: Susanto Supardjo Susanto Supardjo 49% MNC Investama Tbk 51%

PT Intim Wira Energi (Private) Telecommunication

PT Alam Perkasa Informindo (Private)

Sumber: Capitalprofile.com

PT Duta Sulawesi Agro (Private) PT Makassar Mina Usaha (Private) PT Kalla Kakao Industri (Private)

Chairman: Halim Kalla


55

KILAS energi

Kewenangan SKK Migas Dipangkas Pemerintah dan DPR akan menguliti fungsi dan kewenangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melalui revisi UU Migas. Wacana yang berkembang menyebutkan bahwa SKK Migas kemungkinan besar akan diusulkan menjadi BUMN khusus namun kewenangannya dipangkas. Pemangkasan kewenangan SKK Migas sendiri masih dibahas oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri. Dalam pembahasan itu, disebutkan bahwa SKK Migas hanya mengurusi perihal penyediaan jasa survei geologi termasuk data potensial seismik

serta penyediaan jasa pengurusan perizinan untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Adapun kewenangan dan tanggung jawab SKK Migas dalam jual beli produksi migas bagian negara diusulkan akan dikembalikan ke Pertamina. Sedangkan kewenangan SKK Migas dalam menerbitkan izin dan menetapkan rencana kerja serta estimasi biaya investasi akan dikembalikan ke Kementerian ESDM. "Ini semua

Setelah Freeport Kementrian ESDM kembali perpanjang izin Newmont Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan perpanjangan izin ekspor kepada PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) setelah raksasa tembaga tersebut mencapai kesepakatan dengan PT Freeport Indonesia. Keputusan perpanjangan izin tersebut diberikan oleh pemerintah kurang dari 12 jam setelah diminta oleh Newmont. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian ESDM, R Sukhyar mengatakan, Newmont mendapatkan izin ekspor untuk enam bulan ke depan hingga 18 September 2015 sebanyak 447.000 ton konsentrat tembaga. Sukhyar memastikan, Newmont tidak akan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih mineral (smelter) sendiri. “(Newmont) Nebeng smelter Freeport. 56


Pokoknya Newmont tidak membuat smelter. Dia bergabung dengan punya Freeport,” kata Sukhyar ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/3/2015). Sebelum mendapatkan perpanjangan izin Rabu pagi Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara Martiono Hadianto menyambangi kantor Sukhyar, Rabu sore Sukhyar sudah membawa rekomendasi perpanjangan izin ekspor dan melaporkannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Beberapa waktu lalu, Sukhyar menegaskan Newmont harus melengkapi persyaratan sebelum mendapatkan perpanjangan izin ekspor, termasuk kejelasan terkait kerjasama dengan

masih akan dibahas. Belum jadi keputusan karena terkait pola dan sistem keuangan mereka yang masih dibahas," ujar anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmi Radhi di Jakarta, 17 Maret 2015. Masalah lain yang dibahas adalah tentang penambahan bentuk kontrak pengelolaan wilayah kerja migas yang selama ini hanya menggunakan skema production sharing contract (PSC). “Usulan yang banyak masuk ke depannya pemerintah memberlakukan royalty and tax dan services contract untuk blok-blok baru," tuntas Fahmi. / Moh Sahlan

Freeport. Dari kunjungan Martiono diketahui sudah ada kesepakatan perpanjangan kerjasama antara Newmont dan Freeport untuk pemurnian di Gresik hingga 30 September 2015. Namun, untuk pembangunan smelter baru di Gresik berkapasitas 2 juta ton per tahun, belum ada kejelasan mengenai bentuk kontribusi Newmont kepada Freeport. Menurut dia, hal tersebut akan dibahas lebih lanjut. Sementara itu, Sofjan Djalil menilai, pemerintah memang merestui perpanjangan izin ekspor lantaran perusahaan tambang tersebut telah memenuhi komitmen sesuai aturan pemerintah. “Soal Newmont tadi dilaporkan (oleh Sukhyar) ada perpanjangan izin ekspor untuk Newmont hari ini, dan sepertinya enggak ada masalah,” ucap Sofyan. Untuk diketahui, izin ekspor Newmont sudah berakhir pada 18 Maret 2015 ini. Newmont pun telah melengkapi persyaratan perpanjangan izin ekspor, dan bisa mengekspor konsentrat tembaga sebanyak 477.000 ton hingga 18 September 2015. Adapun harga jual konsentrat tembaganya sekitar 2.100 dollar AS per ton, setara total nilai ekspor sebanyak 1,68 miliar dollar AS. / Moh Sahlan

Revisi UU Migas Harus Tangkal Kontraktor Kebal Aturan Revisi UU Minyak dan Gas No 22/2001 harus mendukung kedaulatan energi nasional. UU Migas yang baru jangan sampai membuat sebuah kontraktor sebuah wilayah kerja blok migas yang kebal aturan. Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan, Revisi UU Migas harus dipastikan bisa menjaga kedautalan energi nasional. "Kedaulatan energi ini adanya di kontrak. Jadi dalam UU Migas ini harus jelas, apakah negara berdaulat atau tidak," ujar Satya di Jakarta, pertengahan Maret 2015. Dijelaskan Satya, kontrak kerja sama (KKS) di sektor migas selama ini bersifat khusus atau lex specialis. Model kontrak seperti ini paling disukai oleh kontraktor karena jika ada UU yang dibuat setelah kontrak ditandatangani, maka UU itu tidak dapat mengesahkan ataupun mengubah kontrak yang sudah ada. "Dalam revisi nanti jangan sampai ada aturan kontrak yang sifatnya kebal lagi," tukasnya. Masalah lain yang akan dibahas dalam revisi UU migas adalah tentang tata kelola kelembagaan. Aturan ini akan tertuju pada eksistensi keberadaan lembaga Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas. "Tata kelola itu akan diatur dalam revisi UU Migas, termasuk perlu tidak BPH Migas. Soalnya dia bertugas mengatur migas, tetapi terbatas sekali. Kalau ide saya sih, bisa dimasukkan saja ke Ditjen Migas, karena fungsinya yang lebih banyak ke regulasi," tandas Satya. / Moh Sahlan

Mandatori BBN 20 Persen Tak Bisa Buru-Buru Pemerintah berencana menambah Bahan Bakar Nabati (BBN) dari Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dari 10 persen menjadi 15 hingga 20 persen. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, peningkatan soal mandatory BBN ini akan berdampak pada penghematan devisa, karena akan mengurangi impor BBM hingga USD 1,3 miliar. “Kemungkinan pelaksanaan tahun ini adalah sebesar 15 persen. Mandatori BBN ini akan menurunkan sekitar 15 persen impor dan akan diganti dengan biofuel industri dalam

negeri," ujarnya. Terkait kebijakan ini, Pengamat Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa menilai positif soal mandatori BBN namun tidak dalam jangka pendek. Pemerintah harus realistis lantaran pelaku usaha CPO belum siap menggenjot produski dalam waktu dekat. "Kebijakan soal ini (mandatori BBN 20 persen) sudah tepat, tapi bukan untuk jangka pendek. Kalau dari CPO itu kan butuh proses, proses paling cepat agar bergeraknya stabil itu 6 bulan. Sementara pertumbuhannya kebutuhan BBM tidak berhenti," tukasnya. / Moh Sahlan

Anies: Ada 17.520 Sekolah Belum Teraliri Listrik

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengungkap bahwa hingga saat ini terdapat 17.520 sekolah di Indonesia yang belum ada sambungan listrik. Menurutnya, jumlah sekolah di bawah pengelolan kementeriannya saat ini mencapai 208 ribu unit. Dari jumlah tersebut, 8,4 persen belum mendapat sambungan listrik. "Dalam catatan kami, elektrifikasi

nasional mencapai 84 persen. Khusus untuk sekolah yang belum teraliri listrik mencapai 8,4 persen," kata Anies di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/3). Ia menyebutkan, saat ini jumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang belum mendapat listrik sekitar 14.992. Sedangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 2.528 unit. "Memang ada beberapa daerah harus dicek lebih jauh, ada daerah yang sudah teraliri," ucap Anies. Untuk itu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said akan segera melakukan tindakan guna mempercepat penyambungan listrik di sekolah. "Masih banyak yang belum peroleh sambungan listrik, kami lakukan tindakan di lapangan supaya terjadi percepatan sambungan listrik di sekolah. Pendidikan pintu kemajuan kalau sekolah belum dapat listrik kurang pas," tukasnya. / Ismed Eka Kusuma


57

geopolitik

ewaktu zamanya SBY, yang namanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri, bukannya dikeluarkan untuk menindaklanjuti sebuah undang-undang, tapi malah untuk menjegalnya secara halus. Seperti misal Peraturan Menteri No 1/2014 dikeluarkan untuk menjegal pelaksanaan UU Mineral dan Batu Bara No 4/2009. Sehingga UU yang semula dimaksud untuk menghalangi perusahaan asing macam Freeport atau Newmont untuk mengekspor bahan mentahnya ke luar negeri, melalui Peraturan Menteri No 1/2014 malah memberi hak istimewa kepada kedua perusahaan raksasa asing di bidang tambang tersebut. Tapi kalau giliran UU yang dibuat itu pro asing, Peraturan Pemerintah malah secara sungguh-sungguh digunakan untuk memperkuat pelaksanaan UU tersebuh jadi kenyataan. Satu ilustrasi paling nyata adalah ihwal UU Migas No 22/2001, yang jelas-jelas membuka jalan bagi kontraktor asing untuk dengan mudah memperpanjang kontrak 20 tahun berikutnya. Hal ini semakin diperkuat dengann dikeuarkannya Peraturan Pemerintah No 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dimana pengajuan perpanjangan boleh diajukan 10 tahun sebelum sebuah konttrak kerjasama selesai. Maka inilah yang terjadi dengan mega proyek Indonesia Deepwater Developement (IDD) Chevron di Blok Selat Makasar, yang habis masa kontraknya pada 2020 mendatang. Amerika Serikat sejak dua tahun terakhir, yang mencapai puncaknya saat jelang peralihan pemerintahan SBY ke Jokowi, kasak-kusuk ke berbagai kalangan berwenang, agar kontraknya diperpanjang sampai 2028. Sayangnya, dalam kasus IDD Chevron ini, soal perpanjangan kontrak yang mempertaruhkan kepentingan Washington, terganjal oleh adanya “Perang Gas”

S

58


Berebut Gas di Balik Kisruh KPK-Polri? kementerian ESDM, kata Tanjung, sudah dia lobi. Atau memakai bahasa dia, sudah dia koordinasilan.

Manuver Senator John McCain Namun pernyataan Menko Ekonomi Chairul Tanjung sama sekali tidak berhasil menenangkan Amerika Serikat dan Chevron pada khususnya. Pada Agusutus 2014, Washington mengutus Senator John McCain berkunjung ke Indonesia, dan menemui beberapa pejabat tinggi pemerintahan termasuk Presiden SBY, maupun para pengusaha

antara

terselubung di internal ring satu pemerintahan Jokowi-JK, sebagai warisan 10 tahun masa pemerintahan SBY. Sehingga sejatinya, kasus kisruh KPK-Polri, juga terkait urusan ini juga. Karena terkait perpanjangan kontrak, Sutan Bhatugana dan Edi "Ibas" Bhaskoro dari Demokrat, juga terseret-seret dalam urusan ini. Sehingga Menko Ekonomi Chairul Tanjung pada Mei 2014, sampai harus bilang bahwa perpanjangan kontrak ini layak, dan bebas dari modus korupsi. Dan KPK maupun

Foto kiri: Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (ketiga kiri) bersama Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki (ketiga kanan), Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso (kiri), Wakil Ketua sementara KPK Indriyanto Seno Adji (kedua kiri), Kadiv Propam Irjen Pol Syafruddin (kedua kanan) dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Pradja (kanan) bergandengan tangan usai melakukan pertemuan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/2).

antara

Foto kanan: Senator AS John McCain memberikan keterangan pers di Kantor Presiden.

Makasar. Misi utamanya adalah memperpanjang kontrak mega proyek IDD di Selat Makasar ini yang akan habis pada 2020. Lantas, apa hubungannya dengan Kisruh KPK-Polri? Kalau menelisik faktanya, sepertinya kalau mengikuti alur cerita dan kronologi megaproyek IDD ini, SBY lah yang paling berkepentingan untuk mengobokobok KPK. Setidaknya ada dua indikasi yang memperkuat dugaan ini. Pertama, pernyataan ganjil dan penuh tanda tanya dari Menko Ekonomi Chairul Tanjung yang mengaitkan jaminannya untuk memperpanjang kontrak IDD Chevron di Blok Selat Makasar dengan sikap KPK dan Kementerian ESDM. Kedua, terkait fakta adanya

pembengkakan anggaran proyek IDD yang awalnya 6,9 miliar dolar AS, yang kemudian membengkak entah gimana ceritanya jadi 12 miliar dolar AS. Yang kemudian pada perkembangan dari perkara pembengkakan anggaran proyek IDD ini, telah menyeret beberapa pemain kunci Partai Demokrat yaitu: Sutan Bhatugana, Edy “Ibas” Bhaskara, putra mantan Presiden SBY. Benarkah masalah ini yang merupakan sejatinya sumber konflik yang kemudian mengarah pada perseteruan terbuka antara Polri versus KPK dengan dipicu oleh pengajuan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi? Untuk menutup bagian ini, menarik menyimak pandangan Mantan Wakil Ketua Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas. Meski Busro kabarnya direkomendasi oleh SBY dan Fraksi Demokrat agar Jokowi mengangkatnya sebagai Pelaksana Tugas KPK, namun pandangannya yang melihat adanya keterlibatan mafia migas di balik kisruh Polri versus KPK kiranya cukup masuk akal. Meski dirinya tidak merinci dan memberi gambarannya secara kongkret. Menurut Busro, konflik yang terjadi antara KPK dan Polri bertujuan untuk melemahkan kedua lembaga penegak hukum negara ini. Busyro tidak sependapat dengan anggapan bahwa saat ini KPK dilemahkan Polri. Justru, yang terjadi, ketegangan itu sengaja diciptakan untuk melemahkan baik KPK maupun Polri sekaligus. Mantan Ketua Komisi Yudisial ini membeberkan, di balik konflik KPK dan Polri, ada pebisnis-pebisnis busuk di sektor migas. "Konflik itu seolah-olah terjadi antara KPK dan Polri, sengaja diciptakan oleh pebisnis-pebisnis busuk migas. Mereka tidak suka dengan tindak tanduk KPK dan Polri," ucap Busyro, Kamis 19/02/2015. Busro nampaknya punya alasan yang cukup kuat. Saat mulai masuk AKTUAL Edisi 33 / 26 Maret - 10 April 2015

59

ke sektor migas pada tahun 2008, KPK menemukan sistem korupsi yang terstruktur dan tersistem. Pada tahun 2012, KPK telah melakukan kajian terkait sistem model kebijakan di sektor migas. Dari hasil kajian, KPK menemukan adanya unsur-unsur kecurangan. Faktanya, setidaknya ada 12.000 izin usaha pertambangan di 12 provinsi di Indonesia yang bermasalah. Nah, menarik bukan? Apakah yang dimaksud Busro Mugoddas juga termasuk kasus megaproyek IDD Chevron yang selain mengindikasikan adanya modus korupsi pembengkakan anggaran megaproyek IDD Chevron yang mencapai 12 miliar dolar AS, juga mempertaruhkan kepentingan strategis AS dalam penguasaan sektor migas di Indonesia? Penjarahan Sumberdaya Alam yang Dilegalkan Undang-Undang Terlepas dari soal kisruh KPKPolri yang sepertinya merupakan imbas dari adanya Perang Gas di dalam internal pemerintahan Jokowi-JK, ada baiknya jangan larut di masalah hilir, sehingga melupakan kenyataan bahwa penyebab sesungguhnya terletak di adanya Undang-Undang Migas No 22/2001 yang memayungi penjarahan

Sumberdaya Alam (baca: Migas) oleh pihak swasta asing. Pertanyaannya kemudian, mengapa mantan Menko Ekonomi Chairul Tanjung dalam keterangan di depan wartawan pada Mei 2014 membawa-bawa KPK dan Kementerian ESDM terkait layak tidaknya perpanjangan kontrak IDD Chevron? Maka kita harus kembali ke tumpukan berita lama seputar kisruh pasal 12 UU Migas No 22/2001, yang sejatinya melegalkan pencurian migas oleh pihak asing untuk dengan mudah memperpanjang kontrak

Chairul Tanjung

60


20 tahun berikutnya. Dalam pasal tersebut jelas dikatakan bahwa kuasa pertambangan boleh diserahkan kepada pihak asing. Namun rupanya cerita ini tidak selesai sampai di sini. Belakangan pasal 12 ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun pencabutan pasal 12 ini justru membuka memicu masalah baru, karena kemudian membuka celah bagi pihak asing untuk tetap menguasai sumber daya alam kita melalui cara lain. Yaitu dengan mendorong terbentuknya BP Migas. Nah melalui BP Migas, yang sekarang berganti baju menjadi SKK Migas, kemudian menjadi alat yang dimainkan pihak asing untuk melayani kepentingankepentingannya terhadap pemerintah Indonesia. Terkait kasus perpanjangan kontrak IDD Chevron, maka Presiden SBY dan para kroninya lah yang jadi pemain kuncinya. Keberadaan BP Migas, memang dibenarkan melalui UU Migas No 22/2001 sebagai bagian integral dari skema asing untuk melemahkan Pertamina sehingga perusahaan minyak negara ini tidak lagi memegang kendali dari hulu ke hilir seperti di era pemerintahan Suharto. BP Migas, meski bukan perusahaan minyak, namun selalu dijadikan

aktual/ istimewa - Antara (CT)

geopolitik

tino oktaviano/aktual

Kurtubi

alasan oleh pemerintah untuk meneruskan kerjasama pengelolaan migas dengan dalih membutuhkan perusahaan asing sebagai mitra untuk tenaga ahli. Celakanya, keberadaan BP Migas tidak memiliki kontrol yang jelas atas kinerja di lapangan, sehingga banyak kebijakan BP Migas yang terjebak cost recovery. Mengutip pakar perminyakan Kurtubi, secara gamblang menguraikan bahwa jika investasi perusahaan asing sebesar 5 miliar dollar untuk kerjasama selama 30 tahun. Seharusnya BP Migas dan pemerintah tahu bahwa 5 milia dollar itu akan balik modal selama 5 tahun ke pihak investor termasuk keuntungannya dari pengelolaan SDA tanpa mampu dilarang oleh pemerintah karena terjebak dalam kesepakatan kerja yang salah. Inilah sebuah model perampokan yang dilegalkan oleh UndangUndang di bumi Nusantara. Bahkan ketika BP Migas kemudian diganti menjadi SKK Migas, akar masalah dalam tata kelola Migas di tanah air masih tetap sama. Yang pada intinya memainkan peran laiknya sebuah perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis. Yang tentunya sarat kepentingan. Bahkan meskipun dalam SKK Migas terdapat Komisi Pengawas yang beranggotakan antara lain Menteri ESDM, Wakil Mentri ESDM,

Wakil Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada perkembangannya malah justru melibatkan para pemain yang lebih besar terkait tata kelola Migas. Sehingga tak aneh jika SKK Migas pada perkembangannya kemudian justru menjadi “Sarang Mafia Hulu” Migas. Apalagi ketika dalam SKK Migas yang berada di bawah kendali Kementerian ESDM harus melapor segala sesuatunya kepada Presiden, maka sempurnalah sudah SKK Migas sebagai “instrumen” kolusi antara pihak korporasi asing dan pejabat tinggi pemerintahan, termasuk Presiden. Sebenarnya, megaproyek IDD Chevron hanya sebuah ilustrasi kecil betapa hampir semua sektor migas dan minerba dari wilayah barat hingga timur, sudah dikuasai asing. Menurut data yang dipaparkan oleh Dr Dirgo D Purbo, dari total 276 blok migas yang ada, 70 persen dikuasai atau dikelola oleh kontraktor asing. Dengan kata lain, saat ini sudah ada 200 pangkalan militer asing yang tersebar di Nusantara. Menurut catatan yang berhasil dihimpun tim riset Aktual, ada beberapa perusahaan migas asing yang beroperasi di Indonesia, dan sudah pada taraf mengancam kedaulatan Indonesia: ChevronAmerika Serikat, Exxon MobilAmerika Serikat, CNOOC-Cina, ENI-Italia, KUEPEC-Kuwait, PRIMIER Oil, MARATHON OIL, HUSKYENERGY, TALISMAN, AMERADA, HESS, BP Indonesia, ANADARKO, ASIA ENERGY, JAPAN PETROLEUM, PETRO CHINA, KOREA NATIONAL OIL, KODECO ENERGY, Petronas-Malaysia. Sedangkan kontraktor kerjasama yang terkenal antara lain: TOTALPerancis, E&P Indonesie. Di sektor mineral dan batubara pun, perusahaan minerba asing telah menjarah kekayaan SDA kita. Seperti PT Freeport Indonesia(dikuasai oleh PT Freeport McMoran Copper & Gold Corp) serta raksasa pertambangan

Inggris/Australia Rio Tinto yang memiliki 40 persen atas pemberdayaan Grasberg), PT Newmont Mining Corp(menguasai 80 persen perusahaan), PT INCO(Vale Canada Limited 58,73 persen) dan Sumitomo Mining Co Ltd 20,09 persen), PT Indo Tambang Raya Megah Tbk(Banpu Public Company Ltd menguasai 65 persen), PT Lanna Harita Indonesia (Lanna Resources Public Co Ltd menguasai 55 persen), PT Bahari Cakrawala Sebuku (Straits Resources Ltd menguasai 100 persen). Cerita seputar kisruh KPK-Polri yang sempat menyeret kroni Cikeas terkait perpanjangan kontrak Blok Selat Makasar IDD Chevron, hanya merupakan konsekwensi logis dari kebijakan pemerintah yang telah mengubah bentuk pengelolaan sumberdaya strategis menjadi semacam jenis usaha, yang berakit timbulnya Korupsi Berjamaah di sektor migas. Dengan kata lain, semua pihak terkait, baik yang ada di SKK Migas, Kementerian ESDM maupun Presiden dan para kroninya, ikut bermain. Yang kemudian luput dari antisipasi pihak Washington, khususnya Chevron yang paling berkepentingan, bahwa peralihan pemerintahan dari SBY ke JokowiJK, megaproyek IDD Chevron yang bernilai Rp 261 triliun tersebut, terganjal karena tarik-menarik kepentingan antara para pemain lama dengan para pemain baru. Sekadar mengingatkan, blok Selat Makasar yang menjadi pertaruhan besar bagi Amerika Serikat, maka tak pelak lagi Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta para kroni bisnisnya, turut berkepentingan untuk ikut serta dalam perang merebut kontrol penguasaan di sektor gas Secara geopolitik, Selat Makasar termasuk jurisdiksi Wakil Presiden Jusuf Kalla, putra kelahiran Bugis, Sulawesi Selatan. Apalagi, Jusuf Kalla dan para kroninya memang bermain cukup intensif di sektor gas akhir-akhir ini. Hendrajit


61

internasional

Mengusir Militan ISIS dari Tikrit Redaktur Senior Aktual, Satrio Arismunandar, melakukan liputan jurnalistik ke Irak sejak 20 Februari hingga 5 Maret 2015. Selama sekitar dua minggu, ia mencoba mengurai konflik di Irak menyangkut kelompok ekstrem ISIS. Berikut ini laporannya. wal Maret 2015 adalah babak baru dalam pertarungan antara pasukan pemerintah Irak, yang didukung milisi Muslim Syiah dan sebagian suku-suku Muslim Sunni, melawan kelompok ekstrem Daesh. Daesh adalah singkatan bahasa Arab untuk Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Pasukan Irak dan milisi pendukungnya kini berusaha merebut kembali kota Tikrit yang dikuasai ISIS, sebagai langkah awal ke arah Mosul, di Irak utara. Pejabat Irak menyatakan, serangan pasukan darat secara masif ke basis ISIS di Tikrit ini didukung oleh sejumlah helikopter dan pesawat tempur. Namun, pesawat tempur Amerika Serikat tampaknya tidak terlibat dalam serangan ini, padahal serangan udara yang gencar terbukti cukup ampuh untuk melemahkan posisi militan ISIS di berbagai wilayah. Pihak AS menjelaskan, dalam serangan ke Tikrit, pemerintah Irak memang tidak meminta dukungan serangan udara dari AS. Pasukan koalisi yang dipimpin AS juga tidak ikut campur dalam pertempuran. Sekitar 30.000 pasukan pemerintah Irak, milisi Syiah, dan suku-suku Sunni kini melancarkan ofensif terbesar di Irak, sejak ISIS menyerbu dan menguasai sebagian besar wilayah Irak utara, termasuk kota nomor dua terbesar Mosul, Juni 2014. ISIS kini menguasai sekitar sepertiga wilayah Irak dan sebagian wilayah Suriah, negara Arab yang bertetangga dengan Irak. ISIS pun telah mendeklarasikan berdirinya “Kekhalifahan Islam” di

A

62


wilayah yang sudah dikuasai. Pada hari ketiga penyerbuan, gerak maju pasukan pemerintah dan sekutusekutunya melambat karena kelompok ISIS mengerahkan penembak jitu dan memasang berbagai jebakan. Para prajurit pemerintah, misalnya, menemukan sekitar 100 ranjau dan bom-bom yang disebarkan dalam rentang 7,5 km, pada jalan menuju kota strategis di sisi Sungai Tigris itu. Kelompok ISIS menyebar ranjauranjau di berbagai jalan utama menuju Tikrit, dan hambatan ini menuntut operasi pembersihan ranjau yang sangat memakan waktu. Harus Menunggu Pakar Bom “Bom-bom itu merupakan penghambat utama bagi gerak maju pasukan penyerang, yang harus menunggu pakar bom untuk menjinakkan bom, atau harus bergerak melambung dan menghindari kawasan itu. Dan ini memakan waktu,” ujar Wakil Gubernur Salahuddin, Ammar Hikmat, pada 3 Maret 2015. Penemuan itu menggarisbawahi bagaimana pertempuran untuk merebut kota Tikrit akan menjadi sangat vital, dan menjadi ujian bagi kemampuan pasukan Irak untuk menghadapi senjata-senjata semacam itu. Kota Tikrit, kampung halaman almarhum Presiden Saddam Hussein, pernah menjadi basis kelompok Al-Qaeda di Irak –pendahulu ISIS— ketika mereka memerangi pasukan Amerika, yang menduduki negeri itu sesudah invasi 2003 ke Irak. Aksi-aksi bom bunuh diri juga membantu kelompok militan ISIS dalam melemahkan pasukan Irak.

Anggota pasukan keamanan Irak dan pejuang Syiah menembakkan sebuah roket, saat bentrok dengan militan Negara Islam di Tal Ksaiba, dekat kota al-Alam, Irak, Sabtu (7/3).

Dalam rilis yang disiarkan ISIS, ditunjukkan gambar seseorang yang disebut sebagai warga negara Amerika bernama Abu Dawood al-Amriki. Abu Dawood diklaim telah meledakkan dirinya dalam serangan bunuh diri dengan truk berisi bom. Truk itu diarahkan terhadap pasukan Irak dan milisi Syiah di pinggiran kota Samarra, Irak. Taktik bom bunuh diri semacam ini telah digunakan ISIS secara meluas dalam kampanye yang gagal untuk menguasai Kobani, kota perbatasan Suriah. Seorang pelaku bom bunuh diri juga mengendarai sebuah kendaraan militer pada siang hari, 3 Maret 2015, dan menghantamkan kendaraan berisi bom itu ke sebuah pos pemeriksaan yang dijaga pasukan pemerintah dan pejuang Syiah di selatan Tikrit. Akibatnya, empat prajurit tewas dan 12 lainnya luka-luka. ISIS merebut Tikrit pada Juni

ANTARA

2014, dan membantai lebih dari 1.000 prajurit pemerintah Irak. Dikabarkan, militan ISIS waktu itu mendapat dukungan dari banyak suku Sunni setempat yang kuat. Para anggota sukusuku Sunni itu kini ditawari amnesti oleh pemerintah Irak, tentunya jika mereka mau mendukung pemerintah dan tidak lagi mendukung ISIS. Persekutuan yang Tidak Biasa Serangan besar-besaran ke Tikrit ini juga terwujud melalui persekutuan yang tidak biasa. Serangan gabungan ini menjembatani perbedaan antara milisi Syiah Irak yang didukung Iran dan suku-suku Sunni Irak. Kedua kelompok ini bergabung dengan pasukan pemerintah Irak, yang di dalamnya juga terdapat prajurit Syiah dan Sunni, dan secara bersama-sama melancarkan operasi militer untuk merebut kembali Tikrit dari tangan ISIS. Penyerangan dengan melibatkan

tiga sekutu ini memang tidak mudah, sehingga ada kesan serangan ini lebih dilakukan oleh kumpulan tentara lepas ketimbang oleh sebuah militer nasional yang berdisiplin tinggi. Jika koalisi pasukan pemerintah Irak, milisi Syiah, dan suku-suku Sunni ini gagal merebut Tikrit, hal itu akan memperlambat rencana untuk merebut kembali Mosul. Pejabat-pejabat militer AS mengatakan, sebuah misi militer terkoordinasi untuk merebut kembali Mosul tampaknya akan dimulai pada April atau Mei 2015, dan melibatkan hingga 25.000 tentara Irak. Namun pihak AS mengingatkan, jika pihak Irak tidak siap, ofensif itu mungkin akan ditunda. Tidak adanya keterlibatan langsung militer AS dalam serangan ke Tikrit tampaknya berkaitan dengan ketegangan hubungan antara Baghdad dan Washington. Seorang pembantu Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi,

Ali al-Alaa mengungkapkan, para pejabat di Baghdad merasa terganggu karena para pejabat AS terus menunda-nunda tanpa alasan yang jelas, tentang waktu yang diperlukan untuk membebaskan negeri itu dari ISIS. “Irak akan membebaskan Mosul dan Anbar tanpa bantuan mereka!” tegas Ali al-Alaa. Terdapat rasa frustrasi di Baghdad, sesudah pejabat-pejabat militer AS yang tak disebut namanya mengubah pernyataan tentang waktu serangan ke Mosul. Semula pejabat militer AS mengatakan, pertempuran untuk merebut kembali Mosul akan dimulai pada musim semi. Namun, hanya dalam waktu beberapa minggu, pejabat AS sudah berubah pendapat dan mengatakan, pasukan Irak tidak akan siap melancarkan operasi darat tersebut sampai musim gugur. Juga terdapat rasa was-was yang meningkat di antara sejumlah anggota parlemen Irak bahwa militer AS telah beroperasi terlalu bebas di Irak. Hal ini membuat PM al-Abadi sampai mendesak anggota-anggota parlemen yang banyak menggerutu tersebut, untuk mengadakan pemungutan suara dan memutuskan secara tuntas, apakah Irak betul-betul siap menolak dukungan AS. Tidak Mengorbankan Kedaulatan Al-Abadi mengatakan pada sekelompok anggota parlemen, yang merasa keberatan dengan kehadiran militer AS yang terus berlanjut itu, bahwa intervensi koalisi yang dipimpin AS di Irak datang melalui adanya permintaan resmi yang diserahkan ke PBB. Permintaan itu dilakukan oleh pemerintah Irak sebelumnya, yang menuntut perlindungan sesudah terjadinya invasi militan ISIS. Abadi memberi jaminan pada anggota-anggota parlemen yang resah itu bahwa kedaulatan Irak tidak akan dikorbankan untuk operasi-operasi pasukan koalisi yang dipimpin AS. “Wakil Presiden (Amerika Joe) Biden telah menekankan dalam pertemuan kami di Munich, tentang komitmen Washington untuk menjaga kedaulatan Irak,” ujarnya. AKTUAL Edisi 33 / 26 Maret - 10 April 2015

63

internasional

Pengawal Revolusi Iran Milisi Syiah terbesar yang terlibat dalam serangan ke Tikrit adalah Organisasi Badr. Milisi ini bergerak maju ke arah Tikrit dari lambung kiri atau wilayah timur Tikrit. Dalam serangan ke Tikrit terlihat, Teheran telah memainkan peran lebih penting daripada Washington, meskipun Iran maupun AS saat ini sedang 64


mendukung pihak yang sama dalam melawan musuh bersama, ISIS. Tidak seperti ofensif ke Tikrit yang dilaksanakan tergesa-gesa dan gagal pada bulan Juli 2014, kampanye militer kali ini tampak mengikuti strategi militer yang cermat, yang dirancang oleh para penasihat Iran di negara tetangga Suriah. Mereka telah membantu Presiden Suriah Bashar al-Assad, dalam merebut kembali sebagian wilayahnya yang hilang dalam perang saudara. Komandan militer Iran, Qassem Soleimani, bersama dengan dua pemimpin paramiliter Syiah Irak mengawasi serangan di bagian timur Tikrit. Nuansa religius terlihat pada nama operasi militer tersebut: “Di sinilah Saya, Utusan Allah.” Soleimani, seorang mayor jenderal di satuan Pengawal Revolusi Iran yang terlihat di medan tempur Tikrit, adalah komandan pasukan elite Quds Iran. Washington mencap organisasi ini sebagai “teroris,” karena bertanggung jawab atas pelatihan dan pemberian senjata kepada para kelompok-kelompok Syiah di seluruh Timur Tengah. Tentu saja, definisi “teroris” di sini adalah mereka yang tidak mau tunduk pada Washington dan yang bermusuhan dengan Israel. Sedikitnya 20.000 pejuang terlibat dalam serangan ke Tikrit, dan mayoritasnya adalah milisi Syiah,

Poster penggugah semangat di Irak.

yang dikenal sebagai satuan-satuan Hashid Shaabi (Mobilisasi Populer). Didorong oleh Pemerintah Irak Seorang pengamat militer yang mantan jenderal di Baghdad mengatakan pada wartawan Aktual, keberadaan satuan-satuan semacam ini –ketika sedang gencar-gencarnya serangan kelompok ekstrem ISIS pada 2014-- memang dibiarkan, bahkan didorong oleh pemerintah Irak. Tampaknya waktu itu suasananya adalah segala unsur yang bisa bangkit melawan ISIS akan didukung, terutama sesudah kekalahan yang memalukan dari pasukan Irak di Mosul, yang dengan mudah disapu oleh militan ISIS pada Juni 2014. Gerak maju pasukan pemerintah dipersiapkan dengan seksama, sampai ada pembacaan doa dari ulama dan satuan-satuan “pengarah ideologis.” Di Udhaim Damz, 75 km sebelah timur Tikrit, seorang ulama Muslim Syiah, Sheikh Ahmed al-Rubai, memberi wejangan dan arahan moral kepada para milisi Syiah sebelum mereka menyerbu Tikrit. Al-Rubaei berulang kali menyampaikan pesan pemerintah bahwa para pejuang Syiah harus menghormati warga sipil di kota Tikrit, yang mayoritas warganya adalah Muslim Sunni itu. Milisi Syiah sebelumnya telah dituduh melakukan pencurian dan berbagai pelanggaran lain sesudah beberapa kemenangan

satrio arismunandar/ aktual

Di sisi lain, AS juga menyimpan keprihatinan tersendiri terkait dengan ketergantungan Irak yang besar terhadap para pejuang Syiah yang didukung Iran, dalam serangan ke Tikrit. Jumlah milisi Syiah diperkirakan mencapai dua pertiga dari 30.000 pasukan yang melakukan ofensif ke Tikrit. Direktur Intelijen Nasional AS, James Clapper mengakui, Teheran memiliki komitmen yang sangat besar terhadap pertempuran di Tikrit dan telah menempatkan orang-orangnya di sana dalam kapasitas sebagai penasihat. “Mereka telah membawa sejumlah besar persenjataan ,” tegas Clapper. Mantan Deputi Direktur CIA Michael Morrel mengakui, Iran dan para prajurit proksinya (proxy soldiers) di dalam Irak telah memberi peluang terbaik untuk mengalahkan ISIS. Namun, keterlibatan Iran itu juga menimbulkan beberapa konsekuensi serius. “Ada risiko nyata bahwa dalam jangka panjang kita dapat mengalahkan ISIS di Irak. Namun, (sesudah kalahnya ISIS) kita mungkin telah menyerahkan Irak ke tangan Iran, dalam arti diplomatik,” tutur Morrel. “Iran, saya pikir, adalah kekuatan tempur yang paling efektif di dalam Irak. Mereka telah melatih, mereka telah memasok 100.000 milisi Syiah, dibandingkan dengan 50.000 pasukan keamanan Irak yang tidak begitu efektif. Orang Iran-lah sebenarnya yang melakukan pertempuran darat bersama milisi Syiah,” lanjut Morrel. Pejabat-pejabat Iran memang telah mengakui, anggota pasukan elite Quds, divisi pasukan khusus militer Iran, telah bertempur di Irak.

Gambar Imam dan ulama kaum Syiah Irak biasa bertebaran di Irak.

satrio arismunandar/ aktual

sebelumnya. Tuduhan ini secara resmi mereka bantah. “Jangan menodai diri kita dengan sesuatu yang tak berharga. Hari ini kita adalah sebuah tentara ideologis. Saya tidak ragu pada kalian. Kalian jujur, dan tidak melakukan hal-hal (tercela) itu. Namun, saya hanya sekadar mengingatkan,” ujar Rubaei kepada puluhan milisi Syiah, yang duduk rapi di atas tanah di depannya. Dalam gerak maju ke Tikrit, pasukan penyerang terdiri dari banyak kendaraan lapis baja, truk pick-up, dan sepeda motor. Konvoi yang mengangkut ratusan pejuang itu juga termasuk artileri yang ditarik Jeep, ambulans, dan mobil polisi berlapis baja. Milisi Organisasi Badr (Syiah) dan tentara reguler Irak mengendarai tanktank yang sama. Hanya logo Angkatan Darat Irak yang membedakan tank militer reguler dan tank milisi. Di atas beberapa kendaraan lapis baja militer Irak, tampak berkibar bendera bergambar Hussein bin Ali bin Abi Thalib –cucu Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai Imam oleh Muslim Syiah—berdampingan dengan bendera nasional Irak. Kekeliruan Strategi Amerika Mengapa kelompok ekstrem ISIS tampaknya sulit dikalahkan? Bahkan Amerika seperti bingung melihat fenomena ISIS, yang dalam waktu singkat kini sudah seperti

negara tersendiri tersebut. Salah satu alasannya adalah kekeliruan dalam membaca dan merumuskan apa itu ISIS. Presiden AS Barack Obama, dalam pidato yang disiarkan secara nasional pada September 2014, mengatakan: “ISIS adalah organisasi teroris, jelas dan sederhana.” Namun Obama keliru. ISIS sama sekali tidak cocok dengan deskripsi umum tentang organisasi teroris, meski ISIS sering menggunakan taktik-taktik teror. Al-Qaeda, yang sering disebut sebagai organisasi teroris oleh AS, hanya memiliki puluhan atau ratusan anggota. Al-Qaeda menyerang warga sipil, tidak menguasai wilayah tertentu, dan tidak sanggup berhadapan langsung melawan pasukan militer. Sebaliknya, ISIS sesumbar bahwa pihaknya telah memiliki 30.000 pejuang, menguasai wilayah yang luas di Irak dan Suriah, memiliki kemampuan militer yang meluas, mengontrol jalurjalur komunikasi, mengomandoi infrastruktur, mampu mendanai diri sendiri, dan terlibat dalam operasioperasi militer yang canggih. Maka secara sederhana, ISIS mungkin sudah layak disebut sebagai negara-semu (pseudostate) yang dipimpin oleh sebuah militer konvensional. Itulah sebabnya, strategi-strategi kontraterorisme dan kontra-insurgensi (counterinsurgency) --yang dianggap berhasil melemahkan Al-Qaeda-tidak akan mempan melawan ISIS. Di Irak, Washington juga lamban dalam menyesuaikan strateginya guna menghadapi hakikat sebenarnya ancaman dari ISIS. Di Irak, AS terus mengandalkan pada sebentuk strategi kontra-insurgensi, menggantungkan diri pada pemerintah pusat di Baghdad untuk membangkitkan kembali legitimasinya yang hilang, menyatukan negeri Irak, dan membangun pasukan asli setempat untuk mengalahkan ISIS. Padahal pendekatan-pendekatan itu semua semula dirancang untuk mengatasi jenis ancaman yang berbeda, dan strategi itu pun kini telah dilampaui oleh perkembangan peristiwa-peristiwa terbaru.  

ISIS dan Warga Indonesia Pengaruh ISIS ke warga negara Indonesia (WNI) di Tanah Air juga harus dicermati, khususnya dalam bentuk perekrutan warga Indonesia untuk dikirim buat “berjihad” di Suriah atau di Irak. Ketika wartawan Aktual masih berada di Baghdad, ada info dari kalangan diplomatik. Mereka menyatakan, secara informal seorang pejabat pemerintah Irak menyebutkan, adanya 5 WNI yang dicurigai telah bergabung dengan ISIS. Namun, ketika dimintai data dan daftar nama lengkap WNI yang dicurigai bergabung dengan ISIS itu, pejabat Irak tersebut enggan memberi konfirmasi resmi. Terakhir, 6 Maret 2015, Konsulat Jenderal RI di Istanbul, Turki menyatakan telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat, guna menyelidiki hilangnya 16 WNI di negara tersebut. Dari informasi yang diterima, kasus seperti ini bukan yang pertama kali terjadi, dan ditangani oleh Kepolisian Istanbul. Beberapa kasus sebelumnya melibatkan warga negara Amerika Serikat, yang berupaya menyusup ke Suriah melalui perbatasan Turki. Konjen mengkhawatirkan, hilangnya ke-16 WNI itu menjadi modus baru kegiatan ilegal, yang terkait dengan aktivitas penyelundupan manusia ke sejumlah negara konflik melalui Turki. Konjen menyebutkan, pada 24 Februari 2015 terdapat 25 turis WNI dari Smailing Tour tiba di Bandara Internasional Ataturk. Saat itu, 16 orang di antaranya menyatakan berpisah dari rombongan dan akan bergabung kembali pada 26 Februari 2015, saat rombongan berada di kota Pamukkale. Sesuai jadwal, rombongan pun kembali ke Jakarta pada 4 Maret 2015 menggunakan Turkish Airlines. Namun, ke-16 WNI yang memisahkan diri tersebut tidak muncul di bandara. Ada kecurigaan, mereka bergabung atau ada keterlibatan dengan ISIS. Tentu ini masih harus dibuktikan. Laporan Langsung dari Irak oleh Satrio Arismunandar


65

Makanan dan Suplemen Berkhasiat Sembuhkan Tiroid

Kelenjar Teorid

66


M

engkonsumsi makanan mentah atau biasa disebut raw food sedang digandrungi oleh warga perkotaan Indonesia saat ini. Resto dan café di Bali dan Jakarta mulai menyuguhkan menu masakan minim proses pemasakan ini. Tujungan agar nutrisi dalam bahan makanan tidak menurun akibat pemanasan atau pengorengan. Namun tahukah anda selain tinggi gizi makanan mentah juga, tinggi akan zat yodium dan selenium unsur yang berguna membantu meningkatkan fungsi tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar tersebut berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar tiroid membutuhkan zat yodium untuk melancarkan fungsi di dalam tubuh. Yodium bisa diambil dari garam, karena diperkaya akan zat-zat positif. Sumber makanan yang bagus untuk dikonsumsi meliputi, daging, makanan laut, yoghurt, susu, dan telur. Namun, juga ada yang berasal dari non daging atau nabati. Sumber makanan non daging yang mengandung yodium seperti, rumput laut, garam laut Himalaya, kacang navy, dan cranberries. Sementara itu, selenium diperlukan untuk tubuh untuk mengkonversi T3 menjadi T4. Tanpa selenium yang cukup dalam makanan, maka tiroid akan menderita. Makanan laut dan daging sangat tinggi selenium, tetapi ada juga beberapa pilihan makanan vegetarian. Sumber vegetarian yang kaya akan selenium di antaranya, kacang Brasil, jamur kancing putih (shiitake), kacang pinto, biji chia, beras merah, biji bunga matahari ( biji wijen, dan rami), brokoli, kubis, sayur bayam

ilustrasi. Nelson/ aktual

urbanitas

Suplemen untuk kesehatan tiroid Sejumlah vitamin dan mineral yang penting bagi kesehatan tiroid, dan banyak makanan herbal yang dapat membantu meningkatkan fungsi tiroid Anda. Fakta, bahwa herbal anti-inflamasi bisa membantu dalam penyembuhan tiroid. Dalam banyak kasus, bila usus Anda sembuh dan Anda menerapkan diet sehat, maka tiroid pada akhirnya akan sembuh. Namun, hal tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan hingga berbulan-bulan. Pakar kesehatan menyarankan, Anda untuk menyembuhkan usus terlebih dahulu. Vitamin B Vitamin B12 ditemukan dalam setiap sel tubuh. Hal ini diperlukan untuk metabolisme sel dan memproduksi energi. Jadi jelas, tanpa B12, tiroid tidak dapat berfungsi secara optimal. Kekurangan B12, biasa disebut dengan ‘hipotiroidisme’. Kurangnya B12 dapat menyebabkan dan memperburuk ‘hipotiroidisme’. Meskipun, kebanyakan orang benar-benar mengonsumsi vitamin B12 secara cukup dalam diet mereka. Namun, kekurangan bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya, ketidakmampuan dalam menyerap nutrisi dalam darah. Ini bisa terkait dengan kesehatan usus. Tubuh

tidak dapat menyerap dan mengasimilasi nutrisi dengan baik pada sistem pencernaan yang tidak berfungsi. Selain itu, jika fungsi hati tidak dapat bekerja secara optimal, radikal ini dapat menghambat kemampuan tubuh dalam memanfaatkan B12. Kami sarankan Anda mengasup vitamin B kompleks dan B12 ekstra. Vitamin D Lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia tidak mendapatkan cukup vitamin D. Sebuah penelitian baru menunjukkan, bahwa kadar vitamin D jauh lebih rendah pada orang yang menderita hipotiroidisme, dari populasi umum. Sementara itu, kekurangan vitamin D dan ‘hipotiroidisme’ cenderung bisa timbul secara bersamaan. Sebagian besar hipotiroidisme bisa disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Tubuh tidak akan sepenuhnya sembuh tanpa cukup vitamin D. Vitamin A Anda pasti mengetahui, bahwa vitamin A diperlukan untuk penglihatan yang baik. Setiap manusia membutuhkan vitamin A untuk sistem kekebalan tubuh, hormon sintesis, dan

memproduksi T3. Tanpa cukup vitamin A, kadar hormon tiroid menurun dengan cepat. Bromelain Bromelain merupakan enzim yang bagus bagi kesehatan Anda. Bromelain membantu mengurangi peradangan. Ashwagandha Ashwagandha adalah ramuan adaptogenik yang memiliki banyak manfaat, termasuk kemampuan secara signifikan meningkatkan fungsi hati. Dan, juga dapat membantu menstabilkan kadar kortisol. Selain itu, juga membantu merangsang hormon sintesis T3 dan T4. Jamur Reishi Jamur Reishi adalah sumber selenium, dan memiliki banyak manfaat termasuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selenium Selenium yakni, kunci faktor utama dalam membentuk enzim tiroid. Enzim ini mengubah T4 menjadi T3 dan dapat membantu menormalkan keseimbangan hormon tiroid. Seng Kekurangan zinc (atau seng) bisa menghambat produksi T3. Zinc memberikan kontribusi untuk kekebalan tubuh. Dan, juga bermanfaat meningkatkan kadar antibodi tiroid. Dalam banyak kasus, bila usus Anda sembuh dan Anda menerapkan diet sehat, maka tiroid pada akhirnya akan sembuh. Namun, hal tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan hingga berbulan-bulan. Pakar kesehatan menyarankan, Anda untuk menyembuhkan usus terlebih dahulu. Ferro Maulana


67

KILAS daerah

46 Siswa SD Jadi Korban Jembatan Gantung di Banten

Sejumlah siswa menyeberangi sungai Ciberang mengunakan perahu karet milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Lebak, Banten, Senin (16/3).

Robohnya jembatan gantung di Lebak, Banten, menyebabkan puluhan siswa tidak bisa mengikuti ujian tengah semester (UTS). Tercatat ada 15 siswa dari SD Negeri 1 Pajagan yang absen mengikuti ujian. Jembatan gantung yang menghubungkan Kampung Sinday, Desa Pajagan, Kecamatan Sajira, dengan Kampung Pasir Eurih, Desa Tambak Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten putus dan ambruk pada Selasa (10/3) dua pekan lalu. Sebanyak 46 siswa SD dan sepasang suami istri berikut motor yang mereka tumpangi tercebur ke sungai dari ketinggian 30 meter. Para korban umumnya mengalami luka memar dan beberapa di antaranya mengalami patah tulang. Puluhan siswa yang menjadi korban putus dan ambruknya jembatan diberikan keringanan untuk mengikuti ujian susulan. Siswa diminta tetap melakukan kegiatan belajar di rumah selama jembatan roboh diperbaiki. 68


"Kami minta siswa tetap belajar di rumah untuk mempersiapkan ujian," kata Kepala SDN 1 Pajagan, Sabrowi, Kamis dua pekan lalu. Disampaikan, kebanyakan siswa yang tidak mengikuti ujian merupakan warga Desa Tambak, Kecamatan Cimarga. Setiap harinya, untuk mencapai sekolahnya harus jalan kaki sekitar 1,5 jam. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, mengatakan robohnya jembatan gantung mengakibatkan dua warga luka berat. Keduanya langsung dilarikan ke RSUD Adjidarmo Rangkasbitung, sedangkan luka ringan dilarikan ke Puskesmas terdekat. Kedua warga itu adalah siswa kelas V SDN 1 Pajagan Kecamatan Sajira bernama Umi dan Surdi. Mereka mengalami luka serius pada bagian tulang belakang dan giginya rontok. Pihak BPBD menerjunkan tim petugas untuk membantu masyarakat dengan membuat rakit serta perahu

karet agar penyeberangan berjalan normal. Tim petugas selama 24 jam akan memberikan bantuan warga yang hendak menyeberang dengan menggunakan rakit dan perahu karet itu. "Kami menerjunkan petugas untuk membantu penyeberangan masyarakat sebanyak empat orang," katanya. Kasubag Pemberitaan Humas Pemerintah Kabupaten Lebak Aep Dian Hendriawan mengatakan jembatan gantung yang roboh itu berusia 27 tahun sehingga kekuatannya hanya mampu dilintasi empat sampai lima orang. Selain itu juga kayu jembatan yang dilintasi sudah lapuk dan bolong-bolong, termasuk penahan dari sling kawat. "Kami menduga ambruknya jembatan penghubung antardesa itu akibat tidak kuat menahan beban yang dilintasi sebanyak 45 siswa SD dan satu pasangan suami isteri mengendarai sepeda motor," demikian Aep. / Sukardjito

Harga Beras Naik, Petani Tetap Buntung

Pewaris Lunpia Semarang Sesalkan Klaim Malaysia Pewaris generasi kelima kuliner lunpia Semarang, Cik Me Me menyesalkan pernyataan Menteri Malaysia Datuk Seri Mohamed Nazri yang menyatakan Indonesia harus tutup mulut terkait protes klaim lunpia di kantor Kedubes Malaysia di Jakarta beberapa waktu lalu. "Tidak ada seorangpun yang memiliki otoritas dan kewenangan memaksa saya untuk tutup mulut seperti yang disampaikan Menteri Malaysia itu," kata Cik Me Me di Semarang, Sabtu (7/3). Aksi protes atas kuliner berbahan (rebung) tunas bambu muda pertama kali muncul di Kedubes Malaysia beberapa waktu lalu. Aksi menindaklanjuti informasi dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI), bahwa kuliner khas Kota Semarang diklaim milik negeri Jiran. Peserta aksi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Budaya Indonesia (Formasbudi) dilakukan sebagai wujud kebebasan warga negara menyampaikan pendapat yang dijamin undangundang di negara demokrasi. Selain itu sebagai bagian tanggungjawab dari pewaris Lunpia dalam menjaga

dan melestarikan warisan budaya leluhur. Lunpia pertama kali ditemukan pada tahun 1870 oleh pasangan Tjoa Thay Joe dan Mbok Wasi yang merupakan engkong buyut Cik Me Me. Silsilah penerus Lunpia Semarang ini semakin jelas, bahwa Cik Me Me juga merupakan generasi penerus ketiga dari Lunpia Mataram dari ayahnya yakni Maestro Chief Tan Yok Tjay. Menanggapi pernyataan serupa Duta Kuliner Malaysia Datuk Redzuawan Ismail yang menganggap aksi protes itu bertujuan mencari pertengkaran, Chief Lunpia Delight itu menampiknya. Protes di Kedubes Malaysia itu justru didasari pemikiran antisipasi agar Lunpia Semarang tidak diklaim oleh negara manapun termasuk Malaysia. "Jika pertanyaannya kenapa yang dituju Kedubes Malaysia, maka perlu kiranya Malaysia bercermin sudah berapa jumlah karya seni dan warisan budaya Indonesia yang sepihak diklaim Malaysia. Sebagai seorang sahabat kami hanya mengingatkan, " jelas Cik Me. / Muhammad Dasuki

Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Bali, Prof Wayan Windia menyatakan harga beras yang melonjak saat ini tidak memberikan keuntungan bagi para petani secara langsung namun lebih menguntungkan para pedagang. "Melonjaknya harga beras belum tentu memberikan keuntungan bagi petani secara langsung, malah para pedagang yang mendapatkan keuntungan karena sebagian besar beras didapatkan dari tengkulak," kata Windia di Denpasar, Senin (9/3) dua pekan lalu. Ketua Pusat Penelitian Subak (Sistem Irigasi Pertanian Tradisional Bali) di Unud itu mengharapkan pedagang membeli beras langsung ke petani bukan melalui tengkulak sehingga petani mendapatkan harga yang kompetitif. Dia menambahkan bahwa melonjaknya harga beras sebagian besar disebabkan terganggunya distribusi dan transportasi. Guru besar Fakultas Pertanian Unud itu bahkan menyebutkan bahwa dari satu hektar lahan sawah hanya mampu menghasilkan sekitar Rp14 juta untuk setiap panen atau selama empat bulan. "Jika dikalkulasi per bulannya hanya sekitar Rp3,3 juta saja," ucapnya. Hingga saat ini harga beras di pasaran mencapai pada kisaran Rp11 ribu hingga Rp12 ribu per kilogram. / Sukardjito


69

Oase

Politik Kerupuk Ahok - Lulung Dhia Prekasha Yoedha

T

ak ada yang tak bisa diselesaikan. Pasti selalu ada solusi. "Kalau Ahok dan Haji Lulung mau mawas diri, introspeksi, sama-sama diturunkan tensinya, mencoba berkomunikasi, maka pasti bisa." Itu kata Siti Zuhro, pengamat politik LIPI itu ditujukan atas kemelut konflik personal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung). Zuhro pada Rabu (11/3) menilai perseteruan mereka bukan lagi soal kebijakan pembangunan maupun sikap politik. Tapi sudah merambah ranah pribadi dan martabat keduanya. Dalam mediasi di Kemendagri, Ahok dan Lulung saling kecam ihwal sinyalemen dana siluman di APBD DKI 2015. Lulung melontarkan kalimat sarkas terhadap Ahok. Sontak saling kecam itu ramai diperbincangan di media sosial. Lulung pun jadi trending topic dunia dengan tanda pagar #SaveHajiLulung. Banyak netizen menyalahkan Lulung politisi dari PPP ini. Masyarakat mencatat mereka acap bertengkar di berbagai hal. Pertama, saat penertiban pedagang kali lima di Tanah Abang tahun 2013. Ahok, saat itu masih menjabat Wakil Gubernur, menyebut ada mafia politis di balik kebandelan PKL yang enggan direlokasi. Haji Lulung yang ‘tokoh’ di kawasan itu karuan geram dan merasa disudutkan. Sehingga terlontar, Ahok perlu pemeriksa kesehatan jiwanya. Perseteruan memanas lagi beberapa bulan kemudian ihwal banjir. Ahok menyebut Kampung Pulo di Jatinegara, Jakarta Timur

70


akan banjir hingga kiamat sebab warga sulit direlokasi ke rusun. Lulung menilai Ahok pesimistis dan mengingkari janji kampanye mengatasi banjir ibu kota. Ahok mundur saja, kata Lulung. Mereka kembali bersitegang saat Ahok menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD, karena sama saja menjadi sapi perah DPRD. Lulung kontan naik darah. Dia menyebut Ahok sudah gila dan harus dibinasakan kariernya dari wakil gubernur kala itu. Gerangan apa yang terjadi? Mengapa kedua tokoh yang seharusnya menjadi panutan warga sebagai pemimpin di ibukota negara malah mirip kanak-kanak yang berebut coklat? Mengapa masingmasing mengumbar cerca, maki dan kecam? Ulah keduanya mirip model pertengkaran yang ditayangkan berbagai seri sinetron. Hiburan murahan pengejar rating popular yang diproduseri dan disutradarai ‘selebritas’ asal laris tanpa niat membangun budaya politik santun. Terlepas masing-masing pihak itu memiliki sisi dan aspek yang benar, sekaligus keliru, yang pasti apa yang mereka pertontonkan sangat tidak mendidik. Apalagi sadar atau tidak sadar mereka pun dikipasi media massa pengejar hot issue asal laris untuk mendongkrak rating Alexa. Media yang menjual perspektif pemberitaan bad news is good news. Berita buruk adalah berita baik. Dalam hal ini, apa yang pernah dikemukakan jurnalis senior Edi Siswoyo, mantan redaksi Pos Kota, ada benarnya. Garagara semua cenderung berpolitik mengandalkan ‘pencitraan’ semata, maka yang berlangsung sekarang tidak lebih dari ‘politik kerupuk’. Riuh ketika digigit dan kriuk kriuk saat dimamah, tapi sama sekali tidak bergizi. “Asal rame doang, gak ade mutunye,” katanya.


71

72


Ahok, Yang Penting Semua Happy

Recommend Documents