Ahmad Heri Firdaus Peneliti Ekonomi INDEF
Disampaikan pada Seminar Nasional “Anomali Perpajakan di Indonesia” Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
OUTLINE Perkembangan dan Target Penerimaan Perpajakan
Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2015
Permasalahan Perpajakan
Strategi Optimalisasi Penerimaan Perpajakan
Tujuan Pajak Tujuan Pajak adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan kemampuan sendiri. Secara bertahap, pajak diharapkan bisa mengurangi ketergantungan utang luar negeri.
Perkembangan Penerimaan Perpajakan Penerimaan Perpajakan Meningkat dari Rp619,9 T (2009) Menjadi Rp1.146,5 T (2014) dengan Pertumbuhan Rata-rata 10,0%, dan Ditargetkan Rp1.489,3 pada Tahun 2015 dengan Pertumbuhan 29,9%
Sumber: Kemenkeu, 2015
Kontribusi penerimaan perpajakan bersumber dari pajak nonmigas (78,7 persen), sedangkan kepabeanan dan cukai (13,8 persen), dan PPh Migas (7,5 Persen)
Tax Ratio Uraian
Dalam Triliun Rp
2010
2011
2012
2013
2014
2015 APBNP
SDA Minerba
619.9 125.8 10.4
723.3 152.7 12.6
873.9 193.5 16.4
980.5 205.8 15.9
1,077.3 226.8 18.6
1,146.7 216.9 21.4
1,489.3 81.4 31.7
Total Pajak Pusat + SDA Migas + SDA Minerba
756.0
888.7
1,083.7
1,202.2
1,322.7
1,385.0
1,602.3
45.1
56.2
79.3
94.6
119.8
131.4
160.3
801.1
944.9
1,163.1
1,296.8
1,442.5
1,516.3
1,762.6
5,613.40
6,422.2
7,427.1
8,241.9
9,084.0
10,542.7
11,700.8
11.04
11.26
11.77
11.90
11.86
10.88
12.73
Tax ratio (Pajak Pusat + SDA Migas + SDA Minerba)
13.47
13.84
14.59
14.59
14.56
13.14
13.69
Tax ratio (Pajak Pusat + SDA Migas + SDA Minerba + Pajak Daerah)
14.27
14.71
15.66
15.73
15.88
14.38
15.06
Pajak Pusat SDA Migas
Pajak Daerah*
Total Pajak Pusat + SDA Migas + SDA Minerba + Pajak Daerah
PDB Tax ratio (arti sempit)
Dalam %
2009
*) angka penerimaan perpajakan tahun 2016-2019 menggunakan angka RPJM
Sumber: Kemenkeu, 2015
Kondisi Perpajakan di Indonesia • Pentingnya peran pajak sebagai sumber pembiayaan – Pajak memberikan sumbangan sekitar 80% terhadap total penerimaan negara (Realisasi APBN 2014) – Meningkatnya peran pajak dalam penerimaan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri – 50% penerimaan pajak berasal dari jenis pajak PPh, 30% dari PPN, sisanya dari pajak lain-lain
• Tax ratio sulit meningkat, dan masih lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN – Tax ratio Indonesia (total penerimaan pajak : PDB) 13,14% – Rax ratio beberapa negara ASEAN berkisar antara 17-20%
• Jumlah wajib pajak belum sebanding dengan jumlah penduduk di Indonesia • Tarif pajak masih relatif tinggi, kurang kompetitif bagi investor
Kontribusi Pajak Dalam Penerimaan Negara 1800 1600 1338
1400
1211
1200
600 400
995
982
1000 800
1439
874
849 638
495 409 404 347 342 242 281
708 659 490
620
981
1077
1551
1146
723
200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Realisasi Penerimaan Perpajakan
Realisasi Penerimaan Negara
Kondisi Perpajakan di Indonesia • Administrasi pajak masih rumit dan belum optimal – Proses pengurusan dokumen pajak masih dirasakan rumit, karena banyaknya dokumen yang harus dipenuhi – Dari wajib pajak perseorangan yang terdaftar (sekitar 3 juta), hanya 70-80% yang aktif mengirimkan SPT • Sistem pengawasan pajak belum optimal, masih banyak kasus penyelewengan pajak (tax evasion) • Adanya otonomi daerah telah memunculkan pungutanpungutan baru bagi wajib pajak, melalui perda-perda pajak dan retribusi daerah. Sebagian perda bermasalah, karena dilakukan pada obyek-obyek yang seharusnya dipungut pemerintah pusat: • Sistem monitoring perda-perda tentang pungutan di pusat dan daerah belum terintegrasi dengan baik, masih terjadi pungutan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah 9
Target Penerimaan Pajak: Suatu Lompatan Besar • Pemerintah mentargetkan penerimaan pajak 2015 meningkat drastis, yaitu sekitar 30 persen dari realisasi penerimaan pajak 2014 • Target peningkatan ini, ditetapkan di tengahtengah trend perlambatan ekonomi Indonesia • Realisasi penerimaan pajak 2014 jauh di bawah target, yaitu hanya 91,75 persen • Mengapa pemerintah membuat target penerimaan pajak melonjak drastis? Bagaimana pemerintah dapat merealisasikan target penerimaan tersebut?
Target Penerimaan Perpajakan Dalam APBN-P 2015 Meningkat Rp109,3 T (7,9%) dari APBN 2015 atau Rp342.7 T (29,9%) dari Real 2014
• Target penerimaan perpajakan APBN-P 2015 tumbuh 29,9% dari Real 2014, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan APBN 2015 sebesar 20,4%. • Pencapaian penerimaan perpajakan dalam beberapa tahun terakhir cenderung belum optimal, masih dibawah pertumbuhan alamiahnya. • Perkembangan tax-ratio tidak banyak mengalami peningkatan • Tax Buoyancy mengalami penurunan dari tahun ke tahun. • Dalam tahun 2015, diperlukan strategi penerimaan perpajakan (extra effort) untuk mencapai target APBN-P.
Realisasi Penerimaan Pajak per 31 Mei 2015 (Miliar Rupiah) Realisasi
APBN-P
Target ∆%
Realisasi s.d. 31 Mei ∆% 2014 2015
No
Jenis Pajak
A
PPh Non Migas
458.692,28
629.835,35
37,31 195.073,11 215.730,30
10,59
B
PPN dan PPnBM 408.995,74
576.469,17
40,95 150.765,90 141.610,25
-6.07
C
PBB
D
Pajak Lainnya
E
PPh Migas
2014
2015
2014-2015
2014
2015
23.475,71
26.689,88
13,69
904,00
449,91
-50,23
6.293,13
11.729,49
86,39
2.139,82
2.036,84
-4,81
87.446,35
49.534,79
(43,35)
37.588,96 17.201,21
-54,24
Total A + B + C + D
897.456,86 1.244.723,88
38,69 348.882,84 359.827,29
3,14
Total A + B + C + D + E
984.903,21 1.294.258,67
31,41 386.471,80 377.028,51
-2,44
Hingga 31 Mei 2015, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 377,028 triliun (29,13%). Padahal target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun
Penyebab Rendahnya Realisasi Penerimaan • Penerimaan PPh dan PPN impor menurun akibat menurunnya kegiatan impor. • Menurunnya lifting minyak bumi, yang menyebabkan penurunan PPh Migas 54,24% (Rp 17,20 triliun) dibandingkan periode yang sama 2014 • Penurunan Pajak Bumi dan Bangunan lebih disebabkan karena belum terealisasinya pemindahbukuan dari rekening PNBP ke rekening penerimaan pajak
Kebijakan Perpajakan 2015 • Rendahnya realisasi penerimaan pajak pada tahun ini salah satunya dipicu oleh kebijakan pemerintah yang tidak terkoordinasi dengan baik oleh masyarakat dan dunia usaha • Di awal pemerintahannya, ingin menaikkan pajak dan membuat jenis pajak baru. Hal ini membuat masyarakat dan dunia usaha mengendalikan konsumsi dan mengetatkan ekspansi. • Namun, akhirnya segala jenis pengenaan pajak baru tersebut ditunda pemberlakuannya.
Kebijakan Perpajakan 2015 • Pembebanan Pajak diberikan kepada sektorsektor yang sebenarnya mampu memberikan dampak multiplier ekonomi secara luas. • Pembebanan pajak pada sektor-sektor tersebut menjadikan tidak optimalnya multiplier effect terhadap perekonomian secara menyeluruh • Contoh: PPN pada BBM angkutan laut; bea masuk impor bahan baku infrastruktur
Tujuan Kebijakan Perpajakan 2015: Meningkatkan penerimaan perpajakan Perangkat aturan yang diwacanakan:
• • • •
Tax Amnesty Sunset Policy Pengampunan pajak Lainnya?
Permasalahan Mendasar dan Klasik Perpajakan di Indonesia 1. LEMAHNYA DISIPLIN HUKUM PERPAJAKAN. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya tax ratio 2. TATA KELOLA TIDAK BAIK, MENGANDUNG BANYAK LOOP HOLES UNTUK RENT SEEKING 3. BIROKRASI PAJAK TERLAU KOMPLEKS DAN RUMIT 4. TIDAK RAMAH INVESTASI (KURANG KOMPETITIF TERHADAP IKLIM INVESTASI) 5. RASIO PAJAK (SEKITAR 12% PDB) TERLALU RENDAH DIBANDINGKAN DENGAN TARGET UU PROPENAS TH 2000 (16%) DAN RASIO PAJAK EMERGING COUNTRIES PADA UMUMNYA 19
Implikasi dari Permasalahan Perpajakan 1. PENGHINDARAN DAN PELANGGARAN PAJAK BERSKALA MASAL OLEH WP 2. MASIFNYA INFORMALITAS BISNIS YANG TIDAK TAAT PAJAK DAN MENJADI OBYEK PEMERASAN OKNUM BIROKRAT 3. TINGGINYA KONFLIK KEPENTINGAN DI DJP DAN DJBC YANG BERUJUNG PADA KORUPSI 4. RENDAHNYA JUMLAH NPWP 5. RENDAHNYA WP BER-NPWP YANG MENYERAHKAN SPT 6. HILANGNYA BANYAK PELUANG INVESTASI, PADAHAL BERPOTENSI MENURUNKAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN 7. PENERIMAAN PAJAK MENJADI TIDAK OPTIMAL. 20
Strategi Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Strategi Optimalisasi penerimaan perpajakan yang cocok diterapkan di Indonesia antara lain: 1. Penegakan disiplin hukum perpajakan 2. Reformasi Governance Perpajakan 3. Reformasi Birokrasi 4. Penyederhanaan Pajak 5. Menjadikan Pajak yang ramah bagi investasi 6. Meningkatkan Tax Ratio Hingga lebih dari 16% terhadap PDB 22
Penegakan Hukum 1. Terintegrasi dengan penegakan hukum secara menyeluruh yang mencakup: • Perpajakannya • Kepolisian • Kejaksaan • Kehakiman • Pengacara/Konsulen Pajak 2. Peningkatan Kompetensi dan Integritas hukum fiskus 3. Revitalisasi Budaya Hukum di Lingkungan DJP dan DJBC 4. Langkah lainnya (Mengkaji lebih lanjut) 23
Reformasi Governance INTINYA ADALAH MENGHILANGKAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM REZIN PERPAJAKAN DENGAN CARA MEMISAHKAN KEWENANGAN EKSEKUTIF, REGULATIF, DAN YUDIKATIF DI BIDANG PERPAJAKAN: 1. DJP DAN DJBC DILEBUR MENJADI SATU BADAN YANG LANGSUNG BERTANGGUNG-JAWAB KEPADA PRESIDEN. KEWENANGAN BADAN BARU TSB TERBATAS PADA MENGEKSEKUSI PEMUNGUTAN PAJAK SAJA (KEWENANGAN EKSEKUTIF) 2. REGULASI PAJAK MENJADI KEWENANGAN MENKEU (KEWENANGAN REGULATIF) 3. PERADILAN PAJAK (KEWENANGAN YUDIKATIF) INDEPENDEN TERHADAP PEMERINTAH DAN BERADA DI BAWAH MA : FISKUS DAN EX FISKUS TIDAK ELIGIBLE MENJADI HAKIM PENGADILAN MENGADILI KEBERATAN YANG DIAJUKAN FISKUS ATAUPUN WP SECARA SIMETRIS FISKUS YANG TERBUKTI MELAKUKAN KOREKSI PAJAK ATAU PENETAPAN PAJAK TIDAK SESUAI PER-UU-AN UNTUK TUJUAN PEMERASAN DISANKSI BERAT PUTUSAN PENGADILAN MENJADI YURISPRUDENSI YANG SECARA 24 KUMULATIF SEMAKIN MEMANTAPKAN KEPASTIAN HUKUM PAJAK
Reformasi Birokrasi Pajak 1. REKRUTMEN SDM BARU DILAKUKAN SECARA EKSTRA SELEKTIF DAN KOMPETITIF ATAS DASAR UKURAN2 TSB 2. PENYEMPURNAAN INFORMATION SYSTEM SEHINGGA MAMPU: MEMUAT DATABASE WP BER-NPWP UNIK BERBASIS NIK TERHUBUNG SECARA ONLINE DENGAN WP BADAN DAN MAMPU: MEMFASILITASI PELAPORAN PAJAK ONLINE MEMBINA DAN MENGAWASI KETAATAN PAJAK MENGAWASI TAX WITHHOLDING MENGAWASI TRANSFER PRICING 3. PENYEMPURNAAN SISTEM SELF ASSESSAMENT: KETAATAN WP DIFULL-AUDIT SECARA SUPER KETAT ATAS DASAR SAMPEL KECIL YG DIPILIH RANDOM DG KOMPUTER. TEMUAN PELANGGARAN LANGSUNG DIPERKARAKAN DI PENGADILAN PAJAK DAN LANGSUNG DISANKSI BERAT LEBIH DARI 50% WAKTU PELAYANAN KPP DISEDIAKAN UNTUK KONSELING KETAATAN PAJAK 25
PENYEDERHANAAN REGULASI PAJAK 1. PPN (PAJAK PERTAMBAHAN NILAI) YANG KOMPLEKS DAN MENIMBULKAN BANYAK RESTITUSI BODONG DIGANTI DENGAN PPN (PAJAK PENJUALAN) YANG SIMPEL, FINAL, DAN TIDAK MEMERLUKAN RESTITUSI 2. PPNBM YG SEJATINYA ADALAH CUKAI DIINTEGRASIKAN DENGAN CUKAI 3. SEMUA TARIF CUKAI MENGGUNAKAN SISTEM SPESIFIK YANG SIMPEL 4. SEMUA PENDAPATAN TETAP (GAJI, UPAH, HR, BUNGA, SEWA, DLSB) DIPERLAKUKAN FINAL BERBASIS TUNAI, SEHINGGA SPT MENJADI SIMPEL
26
PAJAK YANG RAMAH INVESTASI 1. PENEGAKAN HUKUM SECARA SERIUS, KONSISTEN, DAN BERKEADILAN 2. PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN REGULASI 3. PENGGESERAN ANDALAN PENERIMAAN PAJAK DARI PAJAK LANGSUNG (PPh DAN PBB) KE PAJAK TAK LANGSUNG (PPN, CUKAI, DAN BEA METERAI) KRN MASYARAKAT LEBIH RELA MEMBAYAR PAJAK TAK LANGSUNG DP PAJAK LANGSUNG: • TARIF PPh DITETAPKAN RATA DAN DITURUNKAN 40%, TARIF PBB TETAP (LIHAT SLIDE 15) • PPN DIGANTI DG PPn DAN TARIFNYA DINAIKKAN MENJADI RATA2 17% • TARIF CUKAI DINAIKKAN 30%, • SECARA UMUM TARIF BEA METERAI DINAIKKAN 300% • OBYEK KENA PPn, CUKAI, DAN BEA METERAI DIPERLUAS 4. PEMAJAKAN GANDA DITIADAKAN: PAJAK ATAS DEVIDEN DITIADAKAN HOLDING COMPANY DIPERKENANKAN MENGKONSOLIDASIKAN SPT ANAK-ANAK PERUSAHAAN YANG EKUITASNYA DIKUASAI > 50% BPHTB ATAS PEMBELIAN PROPERTI DITIADAKAN BPHTB ATAS PENJUALAN PROPERTI TIDAK MEWAH DIINTEGRASI-KAN DENGAN PPn BPHTB ATAS PENJUALAN PROPERTI MEWAH DIINTEGRASIKAN DENGAN CUKAI DG TARIF YG LEBIH TINGGI DP TARIF PPn 27
PENINGKATAN RASIO PAJAK 1. PENEGAKAN HUKUM SECARA SERIUS, KONSISTEN, DAN BERKEADILAN 2. MENGGESER ANDALAN PENERIMAAN NEGARA DARI PAJAK LANGSUNG KE PAJAK TAK LANGSUNG, DI MANA RAKYAT LEBIH IKHLAS MEMBAYARNYA. PENURUNAN TARIF PPh YANG DIKOMPENSASI DG PENAIKAN TARIF PPn, CUKAI, DAN BEA METERAI YANG MENJAMIN PENERIMAAN JUSTRU MENINGKAT TARIF CUKAI BARANG DAN JASA MEWAH DIBIKIN PROGRESIF 3. PENAMBAHAN SECARA MASAL JUMLAH BISNIS FORMAL BERNPWP YANG LEBIH MUDAH MENGAWASI PAJAKNYA, DENGAN CARA MEMBERIKAN INSENTIF PAJAK SEPERTI TAX HOLIDAY 4. MEMPERBANYAK WP BER-NPWP MELALUI BERBAGAI CARA 5. MENINGKATKAN KETAATAN PAJAK DG BERBAGAI CARA, TERMASUK KONSELING DAN MEMPERLUAS PAJAK FINAL BERBASIS TUNAI 6. MEMPERLUAS OBYEK KENA PPn, CUKAI, DAN BM 28
