PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DI KANWIL JAWA BARAT I PERIODE TAHUN 2011-2013 Ahmad Basid Hasibuan, Hariyanto Jurusan Akuntansi – Fakultas Ekonomi ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan terhadap peningkatan penerimaan pajak untuk orang pribadi/badan di Kanwil I Jawa Barat periode tahun 2011- 2013. Sampel penelitian ini berjumlah n = 31, merupakan gabungan dari pajak penghasilan (PPh) untuk orang pribadi dan badan dari 16 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil I Jawa Barat yang menjadi objek penelitian ini. Metode penelitian ini dengan menggunakan metode kuantitatif, dengan pengolahan data mengunakan SPSS. Kepatuhan wajib pajak meliputi tentang penghitungan, pembayaran jumlah pajak, pelaporan yang disampaikan oleh wajib pajak ke KPP (self assessment) Penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak merupakan kewajiban segenap wajib pajak, yang dilakukan pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan koefisien kolerasi Pearson tidak terjadi multikolinieritas. Sedangkan untuk uji autokorelasi Durbin Watson, korelasi ditunjukkan dengan nilai adjusted R square (R²) sebesar 0,647 dimana ada hubungan yang kuat antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan dan penyampaian SPT tahunan.Uji hipotesis atas kepatuhan wajib pajak yang terdaftar yang memiliki NPWP tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak untuk orang pribadi/badan, sedangkan untuk penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) berpengaruh terhadap peningkatan pajak penghasilan secara signifikan (sign t adalah 0,156 berarti hipotesis alternatifnya di terima. Kata kunci : Kepatuhan pajak, Pajak penghasilan (PPh), Surat Pemberitahuan (SPT), Penerimaan pajak, Wajib Pajak (WP) orang pribadi dan badan.
1 1.1
PENDAHULAAN LATAR BELAKANG
Saat ini Negara Republik Indonesia lagi gencar-gencarnya menggalakkan penerimaan sektor pajak kepada seluruh masyarakat. Negara mengandalkan sektor ini karena penerimaan pajak sebagai andalan untuk salah satu sumber dana APBN. Target penerimaan sektor perpajakan terus menjadi sumber utama penerimaan Negara sehingga dari tahun ke tahun terus meningkat sumber penerimaan Negara berupa pajak. Sehubungan dengan menurunnya tingkat produksi
minyak bumi dan gas di Indonesia maka potensi pajaklah merupakan andalan utama untuk penerimaan Negara saat ini. Potensi penerimaan Negara dalam bidang perpajakan sangat besar bilamana dikelola dengan baik oleh pihak pemerintah dalam hal Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Perlu ada terobosan untuk menyadarkan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang taat baik dalam hal membayar pajak maupun melaporkan pajaknya. Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun terus meningkat, baik wajib pajak perorangan maupun badan.Namun seiring dengan peningkatan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak serta merta bisa meningkatkan penerimaan pajak, jikalau pemerintah tidak terus menerus melakukan suatu terobosan untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya membayar pajak. Hanya umumnya wajib pajak orang pribadi ini melakukan pembayaran pajak kebanyakan dipungut oleh pemberi kerja, bukan atas kesadaran warga negara sendiri. Padahal kalau ditelusuri penerimaan pajak orang pribadi dengan melakukan pekerjaan sendiri jauh lebih banyak dan lebih potensial untuk menjadi andalan penerimaan pajak orang pribadi. Sosialiasi pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk menjaring wajib pajak baru agar terus meningkat. Penyulurhan dan sosialisasi perpajakan terus menerus dilakukan kepada calon dan wajib pajak. Diharapkan dengan metode pemungutan pajak dengan self assessment diharapkan dengan sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk sadar akan kewajibannya menghitung, membayar pajaknya, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan (Waluyo : 2013) . Sudah barang tentu kedala di lapangan untuk memberikan kesadaran pentingnya membayar pajak merupakan bukan hal yang mudah bagi Direktorat Jenderal Pajak. Kesadaran akan melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak yang sadar akan melakukan membayar pajak dan menyetornya dengan membandingkan pengguna wajib pajak bisa dibuktikan dengan jumlah tiap tahun bisa dibuktikan. Kesadaran wajib pajak ini diperlukan untuk membuktikan apakah sadar akan kewajibannya melakukan penyetoran pajak setiap bulannya. Mungkin yang menjadi masalah pokok utama adalah golongan masyarakat yang bekerja secara bebas dengan melakukan kegiatan usaha atau aktivitasnya misalnya pedagang, dan unit-unit usaha kecil lainnya. Umumnya tidak selama bisa diketahui aktivitasnya karena dilakukan dengan sendiri- sendiri. Dibandingkan dengan wajib pajak dengan status sebagai
karyawan atau bekerja pada suatu unit usaha, maka kewajibannya untuk membayar pajak penghasilannya biasanya langsung dilakukan oleh pihak pembari kerja dan menyetorkan ke kas Negara melalu bank yang ditunjuk oleh pemerintah, dan melaporkannnya kepada Kantor Pelayan Pajak secara rutin baik dengan penyampaian SPT masa maupun tahunan. Dirjen Pajak setiap KPP diberikan target penerimaan setiap tahunnya, baik dari segi jumlah penerimaan pajak maupun dari segi penyampaian dan pelaporan SPT oleh wajib pajak. Wajib pajak bilamana sudah memiliki Nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib menyampaikan dan pelaporkan SPT Tahunan PPh pasal 26. Dengan demikian oleh Kantor Pelayanan Pajak bisa menetapkan mana sajan WP yang dikaterogikan aktif atau tidak aktif. Apakah wajib pajak patuh akan melaporkan SPT nya setiap tahun atau tidak. Nomor Pokok Wajib Pajak (Resmi, 2013) suatu sarana administrasi dalam perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak. Dirjen Pajak setiap tahunnya melakukan analisa wajib pajak yang melaporkan penyampaian SPT tahunan Pajak Penghasilan (WP orang pribadi). Kontrol atas kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya melaporkan dan menyampaikan SPT tahunan. Namun tidak sedikit jumlah wajib pajak yang tidak melaporkan kewajibannya dengan berbagi faktor dan alasannya. Disamping itu banyak wajib pajak yang memiliki NPWP untuk perusahan badan yang tidak juga melakukan pelaporan kewajibannya untuk menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan badan. Setidaknya wajib pajak orang pribadi dan badan yang memilik NPWP diwajibkan untuk menyampaikan dan melaporankan SPT tahunan pajak penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke tempat-tempat yang disediakan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Kesadaran ini perlu di tumbuhkan agar masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai warga Negara. Maka untuk itulah penulis ingin melakukan penelitian tentang “PENGARUH
KEPATUHAN
PEMBERITAHUAN
(SPT)
WAJIB TAHUNAN
PAJAK PAJAK
DAN
PENYAMPAIAN
PENGHASILAN
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DI KANWIL
TERHADAP
JAWA BARAT I PERIODE
TAHUN 2011-2013” 2
SURAT
PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis merumuskan permasalahannya adalah
a.
Apakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan yang sudah mempunyai NPWP taat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kantor Wilayah Jawa Barat I Direktorat Jenderal Pajak ?
b.
Apakah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi/badan
berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak di Kantor Wilayah
Jawa Barat I Direktorat Jenderal Pajak ? 3
TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan yang memiliki NPWP taat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak di Kantor Wilayah Jawa Barat I Direktorat Jenderal Pajak ? 2. Untuk mengetahui bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi/badan berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak di Kantor Wilayah Jawa Barat I Direktorat Jenderal Pajak ? 4 4.1
LANDASAN TEORI PENGERTIAN PAJAK
Pengertian perpajakan menurut Soemitro sebagaimana dikutip oleh Waluyo. 2013 menyebutkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal balik (kontraprestrasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan de mikian pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak untuk melakukan menghitung, menyetor, membayar dan melaporkan sesuai dengan undang-undang. Pajak menurut UU No. 5 tahun 2008 pasal 1 menyubutkan pajak adalah kontribusi kewajiban kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarakn Undang –Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari penjelasan diatas diketahui pajak merupakan bagian dari kontribusi orang pribadi atau badan usaha yang sifatnya memaksa untuk membayar pajak kepada Negara. Jenis-jenis pajak (Resmi 2013) dikelompokkan menjadi dua , yaitu:
a.
Pajak langsung pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, dan merupakan beban bagi yang bersangkutan contohnya adalah Pajak penghasilan (PPh).
b.
Pajak tidak langsung pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga contohnya pajak pertambahan nilai (PPN).
Sistem pemungutan pajak adalah sistem self assessment yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sedangkan fungsi Direkterot Jenderal Pajak melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksaaan self assessment tersebut (Ilyas, 2013). Kewajiban wajib pajak atau Penghasilan kena pajak setelah menghitung dan menyetor adalah melaporkan pajak tersebut. Menurut Pasal 1 angka 11 UU No.6 1983 UU No. 28 tahun 2007 (UU KUP) yang menyebutkan Surat pemberitahuan pajak adalah surat yang oleh wajib pajak dipergunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (Ilyas; 2013) Kita tahu bahwa penyampaian pelaporan surat pemberiathuan pajak sangatlah penting untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan untuk periode tersebut apakah terjadi kurang bayar atau lebih bayat atau nihil karena sudah melakukan pembayaran dan penyetoran selama masa periode tahun yang bersangkutan. Saat ini penyampaian surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan untuk pajak penghasilan bisa melalui e filling yaitu dengan melakukan pelaporan melalui dunia maya atau dikenal dengan internet. Hal sama masih diperkenankan dengan metode-metode kompensional dengan melaporkan SPT tersebut ke KPP dimana wajib pajak tersebut terdapat. Sebelumnya pihak Dirjen Pajak sudah melakukan dengan menyediakan drop box diberbagi tempat-tempat staregis yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, agar wajib tidak perlu lagi repot-repot antri melaporkan dan menyampaikan SPT Tahunan untuk PPh pasal 26 dan pasal 29. Setiap wajib pajak yang sudah memiliki identitas diri berupa nomor pokok wajib wajib diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (KUP). 4.2
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
Undang-undang No.16 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan dan tata cara perpajakan (KUP).. Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam admintrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Fungsi NPWP adalah: 1.
Untuk mengetahui identitas wajib pajak
2.
Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengwasan administrasi perpajakan.
3.
Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan misalnya semua yang berhubungan dengan perpajakan harus mencantumkan NPWP.
4.
Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan misalnya dalam surat setoran pajak (SSP).
5.
Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertantu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan, misalnya: - dokumen Import (PPUD?PIUD). - Dokumen Eksport (PEB) - Untuk Keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan. - Dan lain- lain
4.3
PAJAK PENGHASILAN
Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. (Resmi, 2013). Penghasilan yang dimaksudkan adalah penerimaan yang diperoleh orang pribadi ataupun penghasilan yang
diperoleh perusahaan berupa laba. Pajak penghasilan untuk badan didasarkan berdasarkan penerimaan pendapatan dikurangi beban atau biaya yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dengan aturan perpajakan. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah PPh yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, hopnorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya, yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut. (Sari, 2014). Lebih lanjut lagi disebutkan yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah imbalan kepada orang pribadi dalam negeri yang berupa active income. Sementara yang bersifat passiva income ( imbalan atas penggunaan modal, seperti bunga, dividen, royalti dan sewa) bukan objek pajak PPh pasal 21. Sesuai dengan UU No, 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan mejadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek dikelompokkan sebagai berikut: a.
Subjek pajak orang pribadi Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
b.
Subjek pajak warisan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
c.
Subjek pajak badan Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melalukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Pelunasan pajak penghasilan oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan dua cara (Diana, 2014). 1.
Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berajalan.
Pelunasan pajak penghasilan dala tahun berjalan dilakukan oleh wajib pajak melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain dan melalui pembayaran pajak yang dilakukan sendiri wajib pajak. Penulasan dalam tahun berajalan merupakan anggsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk pajak yang pengenaan pajak penghasilan bersifat final. 2.
Pelunasan Pajak Penghasilan pada akhir tahun pajak Pelunasan pajak penghasilan pada akhir tahun pajak dilakukan melalui mekanisme menyampaikan surat pemberitahuan tahunan yang merupakan penghitungan pajak. Penghasilan yang terutang, yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain maupun yang telah dibayar sendiri, dan jumlah pajak penghasilan yang masih dibayar untuk tahun pajak yang bersangkutan.
2.4. Surat Pemberitahuan (SPT) Pasal 1 angka 11 UU No,5 Tahun 2008 menyatakan bahwa surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan.atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Saat ini penyampaian surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan untuk pajak penghasilan bisa melalui e filling yaitu dengan melakukan pelaporan melalui dunia maya atau dikenal dengan internet. Hal sama masih diperkenankan dengan metode-metode kompensional dengan melaporkan SPT tersebut ke KPP dimana wajib pajak tersebut terdapat. Sebelumnya pihak Dirjen Pajak sudah melakukan dengan menyediakan drop box diberbagi tempat-tempat staregis yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, agar wajib tidak perlu lagi repot-repot antri melaporkan dan menyampaikan SPT Tahunan untuk PPh pasal 26 dan pasal 29. Setiap wajib pajak yang sudah memiliki identitas diri berupa nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (KUP). Dalam pasal 3 dijelaskan tentang dijelaskam dalam UU KUP dijelaskan
bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan lengkap, benar, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangi serta penyampaina ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak mendaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini Dirjen Pajak juga telah mengantisipasi penyampaian SPT tahunan dengan e SPT yang mana bisa dilaporkan melalui on line sistem yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal pajak, Dengan demikian kemudahan bagi seluruh wajib pajak untuk melaporkan kewajiban setiap tahun. Tidak perlu antri ke kantor pajak dimana wajib pajak terdaftar. Sebelumnya juga Dirjen Pajak melakukan terobasan baru dengan pelaporan SPT tahunan dengan menyediakan banyak tempat untuk melayani pelaporan kepada wajib pajak dengan Drop Box. Semuanya ini untuk memberikan segala upaya dan kemudahan kedapa setiap wajib pajak. Surat pemberitahuan (SPT) terdiri dari: -
Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) yaitu surat Pemberitahuan untuk masa pajak.
-
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yaitu surat Pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
Fungsi SPT 1.
Bagi wajib pajak PPh adalah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: -
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotong atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak.
-
Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
-
Harta dan kewajiban
-
Penyetoran dari pemotongan atau pemungut pajak orang orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak.
2.
Mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN atau PPn BM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: -
Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
-
Pembayaran atau Pelunasan Pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.
3.
Bagi pemotong atau pemungutan pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. (KUP dikutip oleh Sutanto, 2013).
4.4
ISI SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
Menurut Waluyo (2013; 35) suatu SPT terdiri dari SPT induk dan lampirannya suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk data dasar (formal) SPT paling sedikit memuat: 1.
Nama wajib pajak, Nomor pokok wajib pajak dan alamat wajib pajak.
2.
Masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan dan alamat wajib pajak.
3.
Tanda tangan wajib pajak.
Disamping data dasar (data formal) juga terdapat/memuat data materiil menganai masalah: 1.
Jumlah peredaran usaha
2.
Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
3.
Jumlah penghasilan kena pajak
4.
Jumlah pajak terutang
5.
Jumlah kredit pajak
6.
Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
7.
Jumlah harta dan kewajiban
8.
Tanggal pembayaran Pajak penghasilan pasal 29 atau
Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha 5 5.1
METODOLOGI PENELITIAN POPULASI DAN SAMPEL
Penelitian ini menggunakan populasi berupa penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (orang pribadi) pasal 25 badan berupa penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi dan badan dilingkungan Kanwil I Jawa Barat Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI. pada periode waktu 2011-2013. Alasan penggunaan sampel pada tahun 2011 - 2013 adalah untuk memberikan gambaran terkini perihal kepatuhan wajib pajak yang terdaftar memiliki NPWP dan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan baik orang pribadi maupun badan kaitannya
dengan peningkatan penerimaan pajak di wilayah Jawa Barat I. Adapun jumlah Kantor pajak di lingkungan Wilayah Jawa Barat I sebanyak 15 (lima belas) Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak Madya. Berkaitan dengan data
mengenai variabel
penelitian harus tersedia dengan lengkap dalam laporan SPT tahunan baik badan maupun orang pribadi. Juga melihat kepatuhan terhadap wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang memiliki NPWP yang melaporkan SPT tahunan untuk periode masa 2011 – 2013. 5.2
JENIS DAN SUMBER DATA
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan jumlah wajib pajak dengan laporan jumlah yang menyampaikan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi/ wajib pajak badan periode 2011 – 2013. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (lihat lampiran). 5.3
OPERASIONALISASI VARIABEL
Kepatuhan
wajib pajak orang pribadi/badan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak
Tahunan.Untuk menganalisa kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan dalam menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Penghasilan yang dalam penelitian ini berlaku sebagai variable independen. Analisa kepatuhan wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib yang dikategorikan masih aktif selama periode masa penelitian ini. Semakin banyak jumlah wajib pajak yang melaporkan dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak sebagai ukuran dapat meningkatkan pnerimaan pajak di Wilayah Kanwil Jawa Barat I. Sebab untuk potensi pajak yang tinggi diharapkan diperoleh dari pajak penghasilan mengingat jumlah wajib pajak juga meningkat. Adapun ukuran ini diharapkan melihat tingkat signikfikansi terhadap penerimaan kepatuhan wajib pajak melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.. 5.4
METODE ANALISA DATA
Analisis Statistik Deskriptif Analisis statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. (Sugiyono,
2009). Analisis
ini
memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperoleh keadaan dan karakteristik data yang bersangkutan. Mean menunjukan nilai rata-rata data yang bersangkutan. Maksimum menunjukkan nilai terbesar, sedangkan minimum menunjukkan nilai terkecil. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. 5.5
UJI ASUMSI KLASIK
5.5.1 Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, vartibale dependen dan variable independen terdistribusi secara normal/tidak, variabel penggangu
atau residual
memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Model yang baik adalah model yang memiliki distribusi normal.Normaliatas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan: 1.
Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal
atau
grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2.
Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi klasik.
Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan apabila tidak hati-hati secara visual. Oleh sebab itu, uji grafik juga dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis: H0 : Data residual berdistribusi normal HA : Data residual tidak berdistribusi normal Jika nilai signifikansi ( asymp sign) > 0,05 maka data residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi (asymp sign) < 0,05 maka data residual tidak berdistribusi normal berarti Ha di tolak.
Jika angka probabilitas kurang dari 0,05, maka variabel ini tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika angka probabilitas lebih dari 0,05 berarti HA alternatif ditolak yang berarti variabel tidak terdistribusi secara normal. 5.5.2 Uji Multikolonieritas Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Menurut Ghozali (2011), untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di dalam model dapat dilakukan dengan memperhatikan: 1. Nilai
R yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi secara individual variabelvariabel
independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika
antara variabel
independen ada korelasi yang cukup tinggi, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. 3. Melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance ≤ 0.01 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10, maka model regresi terdapat multikolonieritas 5.5.3 Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t-1 (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Run Test. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (Ghozali, 2011). 5.5.4 Uji Heteroskedastisitas Uji
heteroskedastisitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam
model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Bila uji pengganggu dari konstan maka terjadi homekedasitas, sedangkan bila menganggu tidak konstan maka terjadi heterokedastisitas. Deteksi terjadi tidaknya heterokedastisitas bisa dengan metode grafis. Ada tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi dapat dilakukan
dengan melihat grafik scatterplot.Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 5.5.5 Uji Hipotesis Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi berganda. Alasannya, karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara manajemen laba dengan variabel -variabel independennya. Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut: Penerimaan pajak ( Y) = 26.483 -0.0215X1+0.001X2 +e Dimana : Y
: Penerimaan pajak
X1
: Wajib pajak yang terdaftar (miliki NPWP) orang pribadi/ badan.
X2
: Wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan orang pribadi dan badan.
e
: error
Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis yang ada dalam penelitian ini. Pengujian yang digunakan adalah uji koefisien determinasi (R2 (angka 2 itu kuadrat)), uji statistik F, dan uji statistik t. 5.5.6
Uji Statistik R2 Koefisien
Koefisien determinasi
(R2)
dalam regresi linier berganda
untuk mengetahui persentase
sumbangan pengaruh variabel independen (X1 dan X2) secara serentak terhadap variable dependen (Y). Koefesien ini menunjukkan sebesara besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelasakan variasi dependen (Y). Koefisien determinasi (R²) berguna mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu menunjukkan kemampuan variabel-
variabel independen
memberikan
hampir
semua
informasi
yang
dibutuhkan
untuk
memprediksi variabel-variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen
yang
dimasukkan
ke
dalam
model.
Oleh
karena
itu, penelitian
ini
menggunakan nilai Adjusted R2 seperti yang banyak dianjurkan oleh para peneliti. 5.5.7 Uji Statistik t Uji statistik t digunakan untuk melihat signifikansi dari variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi α = 0,05 (5%). Pengujian hipotesis penelitian didasarkan pada kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 1. Jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05, maka hipotesis diterima. Artinya wajib pajak yang terdaftar dan wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan berpengaruh terhadap peneimaan pajak. 2. Jika nilai signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,05, maka hipotesis ditolak. Artinya, wajib pajak yang terdaftar dan wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 6 6.1
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN JENIS DAN SUMBER DATA
Berdasarakan jenisnya, data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaiut dalam bentu atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2006). Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Pengolahan data informasi Direktorat Jenderal Pajak. 6.2
POPULASI SAMPEL PENELITIAN
Sifat populasi dalam penelitian ini populasi area (Bungin,2006) merupakan suatu daerah tertentu yang dijadikan penelitian ini adalah Kantor wilayah Jawa Barat I merupakan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak, periode tahun 2011 – 2013, jumlah KPP 15 dengan data wajib pajak orang pribadi, dan 16 KPP wajib pajak badan yang termasuk wilayah kerja Kantor Wilayah Jawa Barat I Direktorat Jenderal Pajak.
6.3
DATA PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kepautuhan wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar dalam menyampaikan laporan SPT pajak tahunan pajak penghasilan orang pribadi dan badan terhadap penerimaan pajak. Data penelitian ini bersumber dari data wajib pajak yang terdaftar orang pribadi dan badan yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) di seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kanwil Jawa Barat I. Data terebut berupa jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP (yang terfdaftar sebagai wajib pajak) baik orang pribadi dan badan badan, dan jumlah yang menyampaikan SPT pajak tahunan pajak penghasilan untuk orang pribadi dan badan selama periode 2011-2013.. 6.4
DESKRIPSI STATISTIK a. Deskripsi Statistik Berikut ini adalah data statistik yang diolah SPSS (Mean dan Standar Deviasi) dari variabel yang dijadikan penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak dan penyampaiaan SPT tahunan Pajak Penghasilan dan penerimaan pajak. Tabel 4.1: Deskripsi Statistik Descriptive Statistics Mean
Std. Deviation
N
Y
2.53871E1
1.542237
31
X1
5.70968E1
56.265653
31
X2
7.40000E1
213.764200
31
Sumber laporan penerimaan SPT tahunan Pajak penghasilan Hasil pengujian menunjukkan jumlah sampel n dalam penelitian ini adalah 31 yang merupakan jumlah wajib pajak yang terdaftar orang pribadi /badan yang terdaftar di KPP Kantor Wilayah Jawa Barat I Dirjen Pajak selama tahun 2011- 2013. Hasil ratarata penerimaan pajak 2,53871E1 dengan standar deviasi rata-rata 1,542237. Hasil ratarata kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan 5,70968E1 dengan standar deviasi 56,265653. Hasil rata-rata penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi dan badan 7,40000E1 dengan standar deviasi sebesar 213,764200
b. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan apakah model yang digunakan benar memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi, yaitu dengan melakukan beberapa pengujian sebagai berikut:
c.
Uji Normalitas
Gambar 4.1 Histogram Dari hasil uji normalitas tabel diatas tabel histogram dengan dependent varibale penerimaan pajak, diperoleh 6 tabung yang membujur ke atas. Hasil tabung pertama dan kedua -2 sampai -1, tingginya melebihi mencapai titik frekuensi 2. Tabung selanjutnya 1 sampai 0 tingginya mencapai titik frekuensi 10, tabung selanjutnya hanya di titik frekuensi melebihi 2 sampai 8 tabung 0 – 1 . Tabung 1 tingginya di frekuensi kurang dari 2 dan tabung 2 berada di frekuensi 2.
Gambar 4.2 Normal P-Plot Berdasarkan tabel normal P-P Plot di dapatkan kondisi titik pada nampak berada pada sekitar garis regresi yang melalui nol dan tidak memiliki pola tertentu. Dari P plot gambar pada gambar tersebut terlihat titiknya tersebar disekitar garis lurus. Dengan demikian asumsi kenormalan P Plot dalam penelitian ini terpenuhi. Sampel data yang digunakan untuk model analisis karena sampel data menyebar disekitar garis diagonal sehingga syarat normalitas terpenuhi. 6.5
ANALISIS MULTIVARIATE
Dalam melakukan pengujian hipotesis terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan dan Pelaksanaan penyampaian SPT pajak tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi/badan akan digunakan analisis regresi linear berganda dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan program komputer SPSS Versi 21. Hasil yang diperoleh dari penghitungan selanjutnya akan dibahas 6.6
UJI MULTIKOLINIERITAS
Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan uji korelasi antar variabel bebas. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut :
Tabel 4. 2 Tabel Korelasi Correlations Y Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Y X1 X2 Y X1 X2 Y X1 X2
X1
1.000 -.788 .306 . .000 .047 31 31 31
X2
-.788 1.000 -.184 .000 . .161 31 31 31
.306 -.184 1.000 .047 .161 . 31 31 31
Dari tabel 4.2 diatas menunjukkan koefisien korelasi berdasarkan Pearson Correlation antara variable bebas x1,
x2 (varibale bebas) rendah yaitu
< 0,5 sehingga tidak terjadi
multikolinearitas, model regresi linier berganda dapat dijadikan analisis dalam penelitian ini. Uji ini diperkuat oleh besarnya angka tolerance dan VIF mendekati angka 1. 6.7
UJI AUTOKORELASI
Angka Durbin Watson yang terdapat dalam tabel 4.3 dibawah menunjukkan nilai 1,959, angka tersebut berada pada angka rentang 1,55 – 2,46 yang berarti dalam hal ini diasumsikan bahwa tidak ada autokorelasi. Sedangkan besarnya korelasi ditunjukkan dengan nilai Adjusted R square (R²) = 0,647 (64,7%) yang berarti hubungan yang kuat antara kepatuhan wajib pajak yang terdaftar orang pribadi/badan (X₁) dan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi/badan (X₂) sisanya sebesar 0,353 (35,3%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari variabel independen. Tabel 4.3 Hasil Analisis Korelasi Berganda (R) Model Summaryb
Model
1
R
.804a
Change Statistics Adjuste R Std. Error of DurbinR dR Square the Estimate Square F Change df1 df2 Sig. F Watson Square Change Change .647
.622
.948526
.647
25.655
2
28
.000
1.959
Model Summaryb
Model
Change Statistics Adjuste R Std. Error of DurbinR dR Sig. F Square the Estimate Square F Change df1 df2 Watson Square Change Change
R
.804a
1
.647
.622
.948526
.647
25.655
2
28
.000
1.959
a. Predictors: (Constant), X2, X1 b. Dependent Variable: Y 6.8
ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA .
Dalam analisis ini didapatkan hasil bahwa pengaruh X₁ dan X₂ terhadap Y dapat ditunjukkan pada table berikut : Tabel 4.4. Hasil Analisis Uji T Coefficientsa Standard ized Unstandardized Coefficie Coefficients nts Model
B
1 (Const ant)
Std. Error
95% Confidence Interval for B
Beta
T
Sig.
Lower Bound
Upper Bound
26.483
.262
101.01 9
.000
25.946
27.020
X1
-.021
.003
-.757 -6.625
.000
-.027
-.014
X2
.001
.001
.156
.000
.003
.166
1.456
Collinearity Statistics
Correlations
Zero- Partia Tolera order l Part nce VIF
-.788 -.781 -.744 .306
.265
.164
.966 1.035 .966 1.035
a. Dependent Variable: Y
Berdasarkan tabel 4.4 diatas diperoleh informasi angka VIF 1,035 dan tolerance angka 0,966 angka tersebut mendekati angka 1, sehingga tidak terjadi multikolinieritas, dengan demikian regresi linier berganda dapat digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini : Y = 26,483 – 0,0215 X1 + 0,001 X2 + e Y
= Peningkatan penerimaan pajak
X1
= Kepatuhan wajib pajak yang terdaftar orang pribadi/badan
X2
= Penyampaian SPT tahun pajak penghasilan orang pribadi/badan.
e
= error
Dalam hal ini dapat diartikan bahwa jika tidak ada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan (X₁) maka peningkatan penerimaan pajak (Y) hanya sebesar 26,483. Jika kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan ditingkatkan 1 (satu) satuan maka peningkatan penerimaan pajak (Y) berkurang sebesar -0.0215. Sedangkan jika penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan (X₂) ditingkatkan 1 (satu) satuan maka peningkatan penerimaan pajak (Y) meningkat sebesar 0,001. 6.9
UJI HIPOTESIS
H0 : bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak Ha : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak yang terdaftar sebesar 0,000 < 0,05 artinya bahwa kepatuhan wajib pajak yang terdaftar orang pribadi/ badan tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan. Sedangkan untuk penyampaian SPT tahunan Pajak penghasilan nilai sign t 0,156 > 0,05 hipotesis pokok dalam hal ini diterima . Hubungan antara kepatuhan wajib pajak yang terdaftar orang pribadi/badan dan penyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi/badan dapat ditunjukkan dengan tabel 4.4 di atas. Diketahui bahwa hubungan X₁ dan X₂ terhadap Y sebesar 0,804. Hal ini dapat diartikan adanya hubungan yang kuat yaitu sebesar 0,804 sisanya 0,196 dimana peningkatan penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian ini. 6.10 PENGUJIAN HIPOTESIS 6.10.1 Uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F) Uji F bertujuan untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, serta untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang akan dibuat dapat digunakan atau tidak untuk memprediksi variabel dependennya, makan digunakan uji Anova.
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Koefisiensi Regresi (Uji F) ANOVAb Model 1
Sum of Squares Regression Residual Total
Df
46.163 25.192 71.355
Mean Square 2 28 30
23.082 .900
F 25.655
Sig. .000a
a. Predictors: (Constant), X2, X1 b. Dependent Variable: Y Hipotesis: Ho : Variabel kepatuhan wajib pajak dan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak. Ha : Variabel kepatuhan wajib pajak dan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak. Dari tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa F table 5% adalah 5,39 dan F hitung sebesar 25,655. Karena F hitung > F tabel maka Ha diterima dimana hubungan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan dan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan mempunyai hubungan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak 6.11 PEMBAHASAN HASIL HIPOTESIS. Pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kanwil Jawa Barat I Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan adalah a.
Koefisien korelasi berdasarkan Pearson Correlation antara variabel bebas X1 dan X2 dengan varibale terikat (Y) yaitu -0,184 < 0,5 rendah yang artinya dalam penelitian ini diketahui bahwa tidak terjadi multikolinearitas.
b.
Uji autokolerasi menunjukkan angka 1,959 merupakan output tersebut merupakan tidak terdapatnya autokorelasi atas model yang dianalisi dalam penelitian ini.
c.
R² = 62,2% dan R sebesar 80,4% menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan dengan peningkatan penerimaan pajak.
d.
Berdasarkan hipotesi kepatuhan wajib pajak terdaftar nilainya sebesar 0,000 < 0,05 artinya bahwa kepatuhan wajib pajak yang terdaftar (memiliki NPWP) orang pribadi/ badan tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan di kantor wilayah Jawa Barat I Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Sedangkan untuk penyampaian SPT tahunan berpengaruh secara signifikan Pajak penghasilan nilai sign t 0,156 > 0,05 hipotesis diterima . e. Berdasarkan uji F table 5% adalah 5,39 dan F hitung sebesar 25,655. Karena F hitung > F tabel maka Ha diterima dimana hubungan variabel kepatuhan wajib pajak yang terdaftar orang pribadi/badan dan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan mempunyai hubungan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak
7 7.1
KESIMPULAN KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.
Bahwa kepatuhan wajib pajak ornng pribadi/badan yang yang terdaftar NPWP mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak dilingkungan Kantor Wilayah Jawa Barat I Direktorat jenderal Pajak Departemen Keuangan RI. Korelasi ditunjukkan dengan nilai R² = 0,647 (64,7%) yang berarti hubungan yang kuat antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan (X₁) dan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi/badan (X₂) sisanya sebesar 0,353 (35,3%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari variabel independen.
2.
Berdasarkan hipotesis Kepatuhan wajib pajak nilainya sebesar 0,000 < 0,05 artinya bahwa kepatuhan wajib pajak yang memiliki NPWP orang pribadi/ badan tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Sedangkan untuk penyampaian SPT tahunan berpengaruh secara signifikan Pajak penghasilan nilai sign t 0,156 > 0,05 hipotesis diterima .
3.
Berdasarkan uji F table 5% adalah 5,39 dan F hitung sebesar 25,655. Karena F hitung > F tabel maka Ha diterima dimana hubungan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan dan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan mempunyai hubungan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak
7.2
. SARAN
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah menggabungankan wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdapat variable bebasnya pada kantor pelayanan Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Bagi peneliti serupa berikutnya disarankan untuk menggunakan variable dipisahkan antara wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan sehingga bisa memperoleh gambaran tentang pengaruh antara wajib pajak yang memiliki NPWP dengan kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh, dengan wilayah yang lebih luas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk dijadikan sampel relatif sama. 8
DAFTAR PUSTAKA
Widarjono, Agus, 2010, Analisis Statistik Multivariat Terapan, Yogyakarta, UPP STIM YKPN. ----------------, Undang-Undang pajak Lengkap 2013, Jakarta, Mitra Wacana Media. Bungin, Burhan ,2006, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Jakarta, Kencana Media Group. Sari, Diana , 2014, Perpajakan, Konsep,Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan, Jakarta, Mitra Wacana Media. Gozali, Imam, (2011), Aplikasi Analisis Multivariat dengan SPSS, Semarang Santoso,
Singgih , 2009, Aplikasi SPSS pada Statistika Parametrik, Jakarta, Elex Media Komputindo Gramedia.
Resmi, Siti, Perpajakan,2013, Teori dan Kasus, buku 1 Edisi 7 , Jakarta, Penerbit Salemba Empat. Sutanto, Paojan Mas”ud, 2013, Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi), Jakarta, Mitra Wacana Media Sugiono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R & D, Cetakan ke 8, Bandung, lfabet. Waluyo, 2013, Perpajakan Indonesia, Edisi 11, Jakarta, Salemba Empat.
Ilyas, Wiratama B, dan Rudy Suhartono, 2013 Perpajakan, Pembahasan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang dan Aturan pelaksaan Terbaru, edisi 2, Jakarta, Mitra Wacana Media. Undang-Undang Pajak Tahun 2013, Jakarta, Mitra Wacana Media
LAMPIRAN 1 DAFTAR WAJIB PAJAK BADAN PERIODE TAHUN 2011 KANTOR WILAYAH JAWA BARAT 1
TAHUN 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 TOTAL
KODE KPP 405 406 409 421 422 423 424 425 428 429 441 442 443 444 445 446
DAFTAR WP BADAN 11,462 5,475 4,560 7,771 5,769 11,766 12,854 7,142 7,333 9,198 1,038 5,363 8,212 4,856 6,198 2,881 111,878
LAPOR SPT BADAN 1,587 1,001 967 1,234 1,876 2,715 3,052 1,562 2,179 2,748 962 799 909 1,235 1,299 743 24,868
JUMLAH PENERIMAAN 360,341,178,742 160,607,095,687 572,250,641,727 443,642,375,476 256,029,941,217 389,985,019,163 375,168,511,235 230,307,644,596 237,182,568,303 388,247,297,010 5,805,257,109,500 106,777,311,511 121,738,796,939 149,413,704,469 343,042,347,186 116,940,902,291 10,056,932,445,052
Sumber : Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Informasi Dirjen Pajak Data diolah kembali
DAFTAR WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PERIODE TAHUN 2011 KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
TAHUN KODE KPP 2011 405 2011 406 2011 409 2011 421 2011 422 2011 423 2011 424 2011 425 2011 428 2011 429 2011 441 2011 442 2011 443 2011 444 2011 445 2011 446 TOTAL
DAFTAR WP OP 143,169 75,956 83,089 166,535 73,244 88,279 95,855 96,559 84,752 104,741 0 76,311 89,031 100,200 121,440 66,686 1,465,847
LAPOR SPT OP 30,806 20,246 32,408 44,981 26,688 29,285 33,736 33,787 30,682 35,280 0 31,371 29,306 36,281 36,331 30,190 481,378
JUMLAH PENERIMAAN 21,110,031,432 14,554,955,591 8,268,630,556 33,351,076,296 59,336,430,993 130,491,530,458 75,927,071,989 23,886,544,762 81,369,140,740 29,742,802,546 8,198,945,925 7,335,394,688 13,584,202,310 19,726,955,256 12,572,166,032 539,455,879,574
Sumber : Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Informasi Dirjen Pajak Data diolah kembali
DAFTAR WAJIB PAJAK BADAN PERIODE TAHUN 2012 KANTOR WILAYAH JAWA BARAT 1
TAHUN KODE DAFTAR KPP WP BADAN 2012 405 13,363 2012 406 6,285 2012 409 5,069 2012 421 9,573 2012 422 6,641 2012 423 12,521 2012 424 13,912 2012 425 8,244 2012 428 7,914 2012 429 10,606 2012 441 1,047 2012 442 6,297 2012 443 10,160 2012 444 5,650 2012 445 6,843 2012 446 3,376 TOTAL 127,501
LAPOR JUMLAH SPT PENERIMAAN BADAN 1,478 404,275,606,135 931 186,484,732,495 1,114 769,123,392,399 1,956 585,763,522,268 2,204 329,973,102,497 2,743 600,992,681,877 2,815 415,241,979,939 1,667 270,403,264,483 2,114 292,358,010,982 2,189 430,715,523,076 810 5,797,626,645,536 1,150 121,215,678,080 2,546 161,760,523,547 1,055 195,846,197,657 1,544 459,313,035,528 764 151,272,039,284 27,080 11,172,365,935,783
Sumber : Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Informasi Dirjen Pajak Data diolah kembali
DAFTAR WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PERIODE TAHUN 2012 KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KODE TAHUN KPP
DAFTAR LAPOR WP OP SPT OP
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 TOTAL
167,517 91,711 94,717 187,838 80,742 95,087 103,639 106,400 91,927 115,673 0 88,000 109,310 114,255 136,463 78,747 1,662,026
405 406 409 421 422 423 424 425 428 429 441 442 443 444 445 446
36,803 26,692 34,326 67,595 28,291 36,133 34,727 36,395 31,432 34,102 0 34,969 40,639 48,834 43,283 33,378 567,599
JUMLAH PENERIMAAN 24,267,565,363 14,199,296,948 10,715,807,704 29,151,739,968 67,380,503,044 127,890,817,282 88,800,928,755 30,857,995,639 111,746,543,406 39,039,689,748 9,045,858,702 9,429,100,055 16,264,486,447 27,935,311,252 15,620,198,305 622,345,842,618
Sumber : Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Informasi Dirjen Pajak Data diolah kembali
DAFTAR WAJIB PAJAK BADAN PERIODE TAHUN 2013 KANTOR WILAYAH JAWA BARAT 1
TAHUN 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 TOTAL
KPP CODE 405 406 409 421 422 423 424 425 428 429 441 442 443 444 445 446
DAFTAR WP BADAN 14.520 6.779 5.580 10.977 7.136 13.170 14.560 9.002 8.362 11.676 1.278 7.212 11.938 6.438 7.768 3.945 140.341
LAPOR SPT BADAN 2.787 1.208 1.120 2.031 2.298 3.133 3.353 1.432 2.002 3.057 878 1.333 2.319 1.449 1.652 1.075 31.127
JUMLAH PENERIMAAN 420.804.334.137 197.441.289.810 781.301.852.857 699.182.449.818 372.280.067.948 805.125.300.522 474.818.816.687 292.730.126.147 338.124.184.568 491.108.263.291 7.441.893.791.223 137.869.679.671 186.889.051.579 242.406.263.854 582.210.283.579 169.669.804.517 13.633.855.560.208
Sumber : Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Informasi Dirjen Pajak Data diolah kembali
DAFTAR WAJIB PAJAK ORANG PRIADI PERIODE TAHUN 2013 KANTOR WILAYAH JAWA BARAT 1 TAHUN KPP KODE
DAFTAR
WP
JUMLAH
WP OP
LAPOR
PENERIMAAN
SPT 2013
405
188.678
37.238
26.532.221.457
2013
406
105.615
33.542
19.596.561.278
2013
409
107.474
38.974
14.835.802.329
2013
421
208.144
64.920
30.789.164.961
2013
422
88.071
28.714
99.795.520.275
2013
423
100.702
33.792
149.566.631.421
2013
424
110.902
34.650
87.704.101.839
2013
425
117.980
31.340
27.497.174.904
2013
428
96.940
29.155
124.074.108.769
2013
429
124.702
34.744
40.465.348.586
2013
441
0
0
2013
442
98.737
36.859
8.672.948.041
2013
443
125.775
44.308
9.309.692.287
2013
444
128.516
43.319
19.259.778.860
2013
445
149.248
38.025
34.420.172.008
2013
446
89.826
34.127
14.510.613.711
1.841.310
563.707
707.029.840.726
TOTAL
Sumber : Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Informasi Dirjen Pajak Data diolah kembali
