24-Nov-15
TATA KELOLA TERINTEGRASI DAN SISTEM KEUANGAN YANG TUMBUH SECARA BERKELANJUTAN Bp. Nelson Tampubolon Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Disampaikan dalam Indonesian Conference on Governance and Sustainability Jakarta, 24 November 2015
1
Agenda Arah dan Tujuan Tata Kelola Terintegrasi
Sistem dan Penegakan Tata Kelola Terintegrasi
Pengaturan Tata Kelola Terintegrasi
Otoritas Jasa Keuangan
2
1
24-Nov-15
Agenda Arah dan Tujuan Tata Kelola Terintegrasi
Sistem dan Penegakan Tata Kelola Terintegrasi
Pengaturan Tata Kelola Terintegrasi
Otoritas Jasa Keuangan
3
Data Konglomerasi Keuangan 30 Juni 2015
• Total Aset Entitas Utama per 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp 4.732 T atau sekitar 88,9% dari 50 Financial Conglomerate. Hal dimaksud menunjukkan bahwa Konglomerasi lebih didominasi oleh Entitas Utamanya. Otoritas Jasa Keuangan
4
2
24-Nov-15
Data Konglomerasi Keuangan 30 Juni 2015 50 Financial Conglomerate 229 Entitas
Entitas Utama 50 Entitas
85 Entitas Bank
35 Entitas Pembiayaan
38 Entitas Perusahaan Efek
11 Entitas Lainnya
35 Entitas Perusahaan Asuransi
• • •
34 Entitas Bank Total Aset : Rp 4.430 T 83,19% Total Aset Konglomerasi
• • •
8 Entitas Pembiayaan Total Aset : Rp 255 T 4,79 % Total Aset Konglomerasi
• • •
1 Entitas Perusahaan Efek Total Aset : Rp 5,7 T 0,11% Total Aset Konglomerasi
• • •
1 Entitas Lainnya Total Aset : Rp 23 T 0,42 % Total Aset Konglomerasi
• • •
6 Entitas Perusahaan Asuransi Total Aset : Rp 18,33 T 0,34% Total Aset Konglomerasi
Otoritas Jasa Keuangan
5
Amanat UU OJK Pasal 5 UU OJK OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
Pengawasan Terintegrasi
OJK melakukan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dengan cara: 1. Pengawasan individual (level 1); dan 2. Pengawasan Terintegrasi yang berupa pengawasan terhadap lembaga keuangan dan perusahaan anak di bidang keuangan (level 2) serta pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (level 3). Otoritas Jasa Keuangan
Pengaturan Terintegrasi
Manajemen Risiko Terintegrasi
Tata Kelola Terintegrasi Permodalan Terintegrasi 6
3
24-Nov-15
Arah Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Memiliki standar kebijakan yang sama melalui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang berguna sebagai panduan bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola
Tata Kelola Terintegrasi
Mendorong Konglomerasi Keuangan memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola (TARIF)
Mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional Otoritas Jasa Keuangan
7
Agenda Arah dan Tujuan Tata Kelola Terintegrasi
Sistem dan Penegakan Tata Kelola Terintegrasi
Pengaturan Tata Kelola Terintegrasi
Otoritas Jasa Keuangan
8
4
24-Nov-15
Sistem Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Entitas Utama
Perusahaan Anak
Perusahaan Terelasi
LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan. Entitas Utama bertugas mengintegrasikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Tata Kelola Terintegrasi, dan Permodalan Terintegasi di Konglomerasi Keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Entitas Utama sebagai LJK Induk atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan ketiga ketentuan dimaksud Otoritas Jasa Keuangan
9
Sistem Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Entitas Utama
Perusahaan Anak
Perusahaan Terelasi
Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan hanya terdiri dari LJK induk dan LJK anak
Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan tidak hanya terdiri dari LJK induk dan LJK anak (terdapat perusahaan terelasi)
Entitas Utama adalah LJK induk
Pemegang saham pengendali dari Konglomerasi Keuangan wajib menunjuk Entitas Utama. Entitas Utama yang ditunjuk adalah LJK yang memiliki total aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan Manajemen Risiko yang baik.
Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Entitas Utama untuk melakukan penyesuaian terhadap LJK yang ditunjuk menjadi Entitas Utama. Otoritas Jasa Keuangan
10
5
24-Nov-15
Penegakan Tata Kelola Terintegrasi Penegakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan
Komite Tata Kelola Terintegrasi
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
Otoritas Jasa Keuangan Pelaporan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Sanksi POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Pasal 53, dan Pasal 54
Otoritas Jasa Keuangan
11
Agenda Arah dan Tujuan Tata Kelola Terintegrasi
Sistem dan Penegakan Tata Kelola Terintegrasi
Pengaturan Tata Kelola Terintegrasi
Otoritas Jasa Keuangan
12
6
24-Nov-15
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Untuk mengintegrasikan Tata Kelola pada Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama paling kurang memiliki :
Entitas Utama Direksi
Dewan Komisaris Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
Komite Tata Kelola Terintegrasi
Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
Otoritas Jasa Keuangan
13
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama 1. memastikan penerapan TKT dalam Konglomerasi Keuangan. 2. menyusun Pedoman TKT. 3. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman TKT. 4. menindaklanjuti arahan/nasihat Dekom EU dalam rangka penyempurnaan Pedoman TKT.
Dewan Komisaris Entitas Utama 1. mengawasi
penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman TKT. 2. mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman TKT. 3. mengevaluasi Pedoman TKT dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
Calon anggota Direksi EU dan Calon anggota Dekom EU harus memiliki pengetahuan mengenai EU dan pengetahuan mengenai LJK dalam KK Otoritas Jasa Keuangan
14
7
24-Nov-15
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi DEKOM ENTITAS UTAMA
Komite Tata Kelola Terintegrasi 1. Ketua Komite TKT (merangkap anggota) 3. Tugas: a. mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi adalah Komisaris Independen yang antara lain melalui penilaian kecukupan menjadi Ketua pada salah satu Komite pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi pada Entitas Utama. kepatuhan secara terintegrasi; dan 2. Anggota Komite TKT paling kurang terdiri b. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas: Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman TKT. a. Komisaris Independen yang mewakili dan 4. Sumber informasi : ditunjuk dari LJK dalam KK; a. Informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing b. Pihak Independen, dapat berasal dari LJK dari anggota Dewan Komisaris masing-masing pihak independen anggota Komite pada LJK yang menjadi anggota pada Komite TKT. EU; dan b. Laporan Tata Kelola dari masing-masing LJK. c. Anggota Dewan Pengawas Syariah.
Otoritas Jasa Keuangan
15
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi DIREKSI ENTITAS UTAMA Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
a. Bersifat independen terhadap satker operasional. b. Dalam hal EU telah memiliki Satker Kepatuhan maka pelaksanaan kepatuhan terintegrasi dapat dilakukan oleh Satker Kepatuhan yang telah ada. c. Tugas Satker Kepatuhan Terintegrasi yaitu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. d. Satker Kepatuhan Terintegrasi menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan EU atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan. e. Direktur Kepatuhan EU atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama EU menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris EU.
a. Bersifat independen terhadap satker operasional. b. Dalam hal EU telah memiliki SKAI maka pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dapat dilakukan oleh SKAI yang telah ada. c. Tugas SKAI Terintegrasi adalah memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. SKAI Terintegrasi dapat melakukan audit pada LJK baik secara individual, joint audit atau berdasarkan laporan dari SKAI LJK. e. SKAI Terintegrasi menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dekom EU serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan EU.
Otoritas Jasa Keuangan
16
8
24-Nov-15
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Terelasi
Entitas Utama
LJK (Perusahaan Anak dari Perusahan Terelasi)
Perusahaan Anak
Cakupan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi: 1. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama 2. Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan
17
STRUKTUR KONGLOMERASI GROUP STRUKTUR KELOMPOK USAHA ABC GROUP A
34.13%
B
C
34.12%
21.36%
D
10.39%
PT ABC Investment
99.99% overseas Holding Limited
LEVEL 3
Dana Pensiun Karyawan ABC Bank
9.68%
PT Famlee Invesco
PT ABC Corp
8.07%
29.71% PT ABC Invest Tbk
99.99%
99.99%
PT ABC Holding Co
99.99%
56.74%
63,16% PT ABC Internasional
PT Dotcom
18,6%
95% Japan Life
13.37%
5% 87.51%
PT Asuransi MM
36% Property
PT Bank ABC Syariah, Tbk
PT Asuransi
Otoritas Jasa Keuangan
PQR Fund Pty Ltd
100%
46.04%
XYZ Pty Ltd
38.82%
28.13%
PQR Banking Group
Publik
15.06% LEVEL 2
PT BANK ABC Tbk
PT ABC Life
54.35% PT ABC Finance, Tbk
42.87% PT BCD Multifinance, Tbk
29% PT ABC Sekuritas, Tbk
90% PT ABC Asset Mgt
PT Bank PQR Indonesia
Publik
6.13%
100% 43.26%
20%
1%
1.69%
Publik
PT ABC Financial, Tbk
PT ABC Insurance
Omnicourt Group Limited
18.28%
PT MAS Finance
49% PT Investama
9.33% PT SB
1.04% PT SB1
2.50% PT SB2 Capital
18
9
24-Nov-15
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Cakupan Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama 1. Persyaratan Direksi EU dan Dewan Komisaris EU 2. Tugas & tanggung jawab Direksi EU dan Dewan Komisaris EU 3. Tugas & tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi 4. Tugas & tanggung jawab Satker Kepatuhan Terintegrasi 5. Tugas & tanggung jawab SKAI Terintegrasi 6. Manajemen Risiko Terintegrasi
Otoritas Jasa Keuangan
19
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Cakupan Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam KK *) 1. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris 2. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) **) 3. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris 4. Struktur DPS **)
5. Independensi tindakan Dewan Komisaris 6. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi
7. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris *) Pedoman TKT ini merupakan pedoman minimal yang harus diikuti oleh seluruh LJK. **) Dalam hal Konglomerasi Keungan memiliki LJK yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.
Otoritas Jasa Keuangan
20
10
24-Nov-15
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Cakupan Kerangka 8.Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah ***) 9.Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern 10.Pelaksanaan fungsi manajemen risiko 11.Kebijakan remunerasi 12.Pengelolaan benturan kepentingan ***) Dalam hal Konglomerasi Keungan memiliki LJK yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.
Otoritas Jasa Keuangan
21
Kesimpulan
Manajemen Risiko Terintegrasi
2.
Tata Kelola Terintegrasi
Permodalan Terintegrasi
1. Sinergi antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan Lebih prudent dalam operasional bisnis Konglomerasi Keuangan
Kinerja Konglomerasi Keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi
1. Mendorong sistem keuangan untuk dapat tumbuh stabil secara berkelanjutan 2. Mendukung perekonomian nasional Otoritas Jasa Keuangan
22
11
24-Nov-15
TERIMA KASIH
23
12
