Affordable and Accessible Quality Healthcare for Indonesia People: Strategic Approach Prof. Dr. dr. Akmal Taher Director General of Health Services Ministry of Health - Repubic of Indonesia
PELAYANAN KESEHATAN INDONESIA YANG, BERMUTU, MUDAH DAN TERJANGKAU: PENDEKATAN STRATEGIS Prof Dr. dr. Akmal Taher. Sp.U (K) DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
AGUSTUS 2014
DEKLARASI ALMA ATA 1978 - PRIMARY HEALTH CARE
UKW
• Pembangunan nasional berwawasan kesehatan (pertanian, transportasi, industri, makanan, dll) • Tata ruang alam – manusia & kegiatannya • Pencegahan primer
UKM
Tersier (Sub-Sp) Sekunder (Yankes Spesialistis)
Primer
• • • • •
Air bersih & Sanitasi Gizi masyarakat Pendidikan Kesehatan Surveilans penyakit Pencegahan primer & sekunder
(Yankes Primer mampu mengatasi sebagian besar kebutuhan kesehatan individu & keluarga)
Kontak pertama ke SISTEM pelayanan kedokteran Individu & Keluarga
UKP UKW = Upaya Kesehatan Wilayah UKM= Upaya Kesehatan Masyarakat UKP = Upaya Kesehatan Perseorangan
UKM
UKW Copy By IDI 2013 3
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJMN ke III RPJMN I 2005 -2009 Bangkes diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu yankes
RPJMN II 2010-2014 Akses masyarakat thp yankes yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat
RPJMN III 2015 -2019 Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap
RPJMN IV 2020 -2025 Kes masyarakat thp yankes yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia
KURATIFREHABILITATIF
VISI: MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN
PROMOTIF - PREVENTIF Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan 4
MIDTERM REVIEW RPJMN BIDANG KESEHATAN NO
INDIKATOR
CAPAIAN
STATUS AWAL (2009)
2010
2011
2012
TARGET 2014
1
Umur harapan hidup (tahun)
70,7
70,9
71,1
71,1
72,0
2
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
228
n.a
n.a
n.a
118
3
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
84,3
84,8
86,38
88,64
90
4
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
34
34
34
32
5
Total Fertility Rate (TFR)
2,6
2,4
n.A
2,6
2,1
6
Persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang berkualitas
47,7
44,19
42,76
n.A
68
7
Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan HIV dan AIDS
8
Annual Parasite Index (API)
66,2
1)
1,85
Ket : 1) SDKI,Persentase 2007; 2) Riskesdas, 2010; 3) SDKI, 2012; 4) Sensus Penduduk,2010 penduduk yang memiliki
57,5
4)
2)
1,96
n.a
1,75
3)
3)
79,5
3)
1,69
STATUS
24
90
1
5
PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (PRIMARY HEALTH CARE) 2008 PILAR I: Reformasi Cakupan Semesta - JKN PILAR II: Reformasi Pelayanan Kesehatan - PHC PILAR III: Reformasi Kebijakan Publik PILAR IV:
Reformasi Kepemimpinan
PEMERATAAN UPAYA KESEHATAN
PENEKANAN PADA UPAYA PREVENTIF
MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
MELIBATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT
PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
MELIBATKAN KERJASAMA LS 6
PETA STRATEGI 2015-2019
Akses Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas Bagi Masyarakat
OUTCOME
Terwujudnya Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Tersedianya SPA, Nakes, Obat Sesuai Standar Terwujudnya Inovasi Pelayanan Kesehatan
Terakreditasinya Fasyankes
Terwujudnya Kemitraan yang Berdaya Guna Tinggi
Terbentuknya Sistem Kolaborasi Pendidikan Nakes (Dokter Spesialis dan Layanan Primer)
Terwujudnya Penguatan Sistem Rujukan
PROSES STRATEGIS
Terwujudnya Ketepatan Alokasi Anggaran Terwujudnya Sistem Perencanaan yang Terintegrasi
SUMBER DAYA
Tersedianya Dukungan Regulasi
Terwujudnya Sistem Manajemen Kinerja Fasyankes Terwujudnya Optimalisasi Peran UPT Vertikal
Terwujudnya Penguatan Mutu, Advokasi, Pembinaan dan Pengawasan Terwujudnya Penguatan Mutu, Organisasi BUK
Tersedianya SDM Kompeten & Berbudaya Kinerja
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER PRIMER PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
POKOK KEGIATAN
KEGIATAN
1. Regulasi
• • • • •
Revisi UU No 32, PP No.38, PP No.41 PP ttg Pelayanan Kesehatan Primer Permenkes ttg Puskesmas, Permenkes tth Akreditasi Review Panduan Praktik Klinis di FKTP Kebijakan distribusi tenaga kesehatan
2. Sarpras, obat, alkes
• •
Pengadaan dari APBD & APBN (DAK, TP) E-planning, e-catalog, e-procurment, e-logistik,
3.SDM
•
Penyiapan Program Dokter Layanan Primer, Pendidikan DLP PTT tenaga kesehatan, Penugasan khusus, PPDSBK
• 4.Manajemen Puskesmas
Pelatihan PJJ manajemen Puskesmas, Manajemen keuangan, manajemen SDM
5. Peningkatan akses di daerah terpencil/ST
Gugus Pulau, Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak, telemedicine, radio komunikasi medik
6. Penguatan Sist.Informasi Kesehatan
SIK Nasional, SIKDA, Review SP2TP
7. Akreditasi Puskesmas
Pembentukan kelembagaan, Pelaksanaan akreditasi
8
MODEL SISTEM RUJUKAN PELAYANAN BERJENJANG FAKTA: >70% Penyakit yang ditangani Rumah Sakit adalah Penyakit Kewenangan tingkat pertama (puskesmas)
Tersier
PONEK
PONEK Sekunder
PONED
Gatekeeper
UKP
Primer UKM ?
Keterangan:
Rujukan balik Rujukan
sebagai kontak pertama pada pelayanan kesehatan formal dan penapis rujukan sesuai dengan standar pelayanan medik.
MENDORONG PENCAPAIAN MDGs
LATAR BELAKANG 1. Pentingnya Pelayanan Kesehatan Primer a. Masalah kesehatan lebih banyak ditemui di layanan primer sehingga perlu penguatan pelayanan di strata primer. b. Pelaksanaan JKN menuntut pelayanan primer yang berkualitas dengan prinsip kendali mutu kendali biaya dan sistem rujukan berjenjang.
2. Pendidikan profesi dokter merupakan pendidikan dasar kedokteran. Perlu peningkatan kompetensi dan kemahiran untuk penguatan pelayanan primer dalam bentuk pendidikan lanjutan formal dokter layanan primer (General Practice/Family Medicine)
10
PENDIDIKAN & KOMPETENSI DOKTER DALAM ERA JKN SAAT INI
ERA JKN
Kompetensi Sub-Spesialis Spesialis
II
Dokter Family Medicine Pelayanan Primary Care Medicine Primer Kedokteran Dasar (DK+DU)
Dokter
Ib Ia GOAL
Bidang ilmu kedokteran
Marjinalisasi Dokter Pelayanan Primer
Revitalisasi Dokter Pelayanan Primer melalui program pendidikan dokter
III
Biaya pelayanan
Etc
Dermatology
I
Ophthalmology
II
Pediatrics
Spesialis
Surgery
Obs-Gynecology Internal Medicine
III
Mahal
Terjangkau
Dokter yg mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan kesehatan individu & keluarga
TRILOGY MEDICAL EDUCATION BASIC
POST GRADUATE
CPD
DLP
Kedokteran dasar (5 th) + Internsip (1 th) (Ia)
PPDS (Ib)
CPD
DSP
Kedokteran dasar (5 th) + Internsip (1 th) (Ia)
PPDS (II+III)
CPD
Program peningkatan kompetensi +80.000 dokter 11
UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN (UU N0.20/2013) PENDIDIKAN KEDOKTERAN
Pendidikan Akademik • Progr. S.Ked & S.Ked.gigi • Program Magister • Program Doktor
Program DLP: kelanjutan dari program profesi dokter dan program intersip yang SETARA dengan progr. dokter spesialis
“
“
Pendidikan Profesi • Progr. Profesi dr & drg • Progr. Dokter layanan primer, dr spesialis-subspesialis, drg Spessubspesialis
12
UU PRAKTEK KEDOKTERAN 2004: HANYA ADA ISTILAH DOKTER & DOKTER SPESIALIS PENDIDIKANNYA SETARA (UU DIKDOK NO.20 THN 2013)
DOKTER
BME Ctt: BME: Basic Medical Education PGE: Postgraduate Education CPD: Continuing Professional Development
BERDIFERENSIASI
SPESIALIS SPESIFIK (Layanan Sekunder)
SETARA SPESIALIS GENERAL (Layanan Primer)
PGE
MATERI
WAJIB sesuai dengan tugas seb
generalis di layanan prim kebutuhan tempat bek
MATERI PILIHAN
CPD
DLP adalah dokter yang :
DEFINISI*
Melaksanakan pelayanan kesehatan primer Memiliki kompetensi dalam bidang ilmu kedokteran keluarga, serta ilmu kedokteran komunitas dan ilmu kesehatan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, yang diperoleh melalui proses pendidikan kedokteran lanjut yang terstruktur. Mampu menjadi ujung tombak dan penapis rujukan (gatekeeper) Mampu melaksanakan pelayanan yang komprehensif dan sinambung berorientasi pelayanan primer di era sistem jaminan kesehatan nasional. Mampu melaksanakan pelayanan tanpa memandang usia, jenis kelamin dan penyakit, melayani kliennya dalam konteks keluarga, komunitas, dan budaya, serta selalu menghormati otonomi kliennya. * RPP DLP (PAK, 17 April 2014)
14
KOMPETENSI DLP INTI : ilmu kedokteran keluarga (80%)
+
TAMBAHAN: sesuai tempat pelayanan (20%)
PERKOTAAN
PERDESAAN
TERPENCIL/ SANGAT TERPENCIL
UKM
UKM
UKM
Program Lokal Spesifik
Program Lokal Spesifik
Program Lokal Spesifik
UKP
UKP
UKP
Mencakup kompetensi: Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer Kedokteran Keluarga Kemampuan Pemecahan Masalah Pendekatan Holistik Dan Komprehensif Orientasi Komunitas Kerja Tim
Tambahan kemampuan
15
SKN PERPRES 72/2012
PELAYANAN TERSIER
UKP
UKM PELAYANAN SEKUNDER
• Dinkes Kab/Kota • Dapat didelegasikan ke fasyankes primer
PELAYANAN PRIMER
MASYARAKAT
Dilaksanakan melalui sistem rujukan Rujukan berjenjang Rujukan balik
Fasyankes primer • Rumah, tempat kerja • Puskesmas & Jaringannya • Fasyankes milik masyarakat atau milik swasta • Kesehatan matra: haji, bencana, dll
ALUR RUJUKAN
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
RS Pratama Rujukan Regional 1
Rujukan Regional 5
RS Rujukan Provinsi Rujukan Regional 4
RS di Kabupaten/kota, balai
Rujukan Regional 2
RS Rujukan Regional
RS di Kabupaten/kota, balai
Rujukan Regional 3
Puskesmas
Keterangan:
Klinik
Primer (GK) Rujukan Sekunder Rujukan Tersier (tidak berlaku pada daerahdengan kondisi tertentu)
BPM
DPM
Pembinaan Upaya Kesehatan Sasaran : Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi Masyarakat Indikator Kinerja Utama: 1. % kecamatan dengan kesiapan akses primer 2. % kab/kota dengan kesiapan akses rujukan 3. % Rumah Sakit yang terakreditasi 4. Jumlah Puskesmas yang terakreditasi • Kecamatan dengan kesiapan akses primer adalah : Jika 1 Kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan primer (bangunan, alkes, tenaga dan management)
• Kab/kota dengan kesiapan akses rujukan adalah : 1. Rasio TT di RS dan klinik utama dibanding jml penduduk adalah 1: 1000, dan 2. Memiliki RS dengan minimal kelas D, dan 3. Memiliki RS yang berjejaring ke RS rujukan regional atau RS rujukan provinsi
RS TERAKREDITASI
205 RS / 16.06%
-
TNI
Polri
BUMN
5 Yan
RSUD & vertikal
12 Yan 132 RS / 10.33%
16 Yan
Swasta
RSUD & vertikal Swasta BUMN TNI Polri
940 RS / 73.61%
TOTAL : 1277 RS (92.67 %) RS operasional >2 Th :1632 RS Terakreditasi 78.24 % (PMK No.12/2012)
AKREDITASI PUSKESMAS PUSKESMAS TERAKREDITASI 2019 2018
2000 Puskesmas terakreditasi
2017
2016
2015
2014 -
3000 Puskesmas terakreditasi
1.250 Puskesmas terakreditasi 750 Puskesmas terakreditasi
• 250 Puskesmas terakreditasi •Pelatihan Surveyor di 10 Prov Prioritas 1 •Pelatihan TOT Pendamping di 10 Prov Prioritas I •Pelatihan Pendamping di 10 Prov Prioritas I • Workshop Akreditasi di 6 Prov Prioritas II
Terbitnya Permenkes tentang Akreditasi Fasyankes Primer Terbitnya SK Menkes tentang Komisi Akreditasi Fasyankes Primer Uji coba implementasi akreditasi Puskesmas dan Klinik Sumber : Pedoman IKT Yankes Dasar
PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (PRIMARY HEALTH CARE) 2008 PILAR I: Reformasi Cakupan Semesta - JKN PILAR II: Reformasi Pelayanan Kesehatan - PHC PILAR III: Reformasi Kebijakan Publik PILAR IV:
Reformasi Kepemimpinan
PEMERATAAN UPAYA KESEHATAN
PENEKANAN PADA UPAYA PREVENTIF
MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
MELIBATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT
PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
MELIBATKAN KERJASAMA LS 21
Kesiapan RS dalam JKN: Kinerja Kepesertaan & Pelayanan (31 Jan 2014)
No. A
Kelompok Peserta
Jumlah
A
Peserta PBI 1
PBI (APBN)
86.400.000
2
PBI (APBD)
3.586.564
Sub Total A
89.986.564
B
No 1 2 3 4 5
Peserta Non PBI 1
Eks Askes Sosial
2
TNI
955.720
3
POLRI
788.260
4
Pekerja Mandiri
342.388
5
Badan Usaha Sub Total B Total A+B
16.137.133
8.222.181 26.445.682
6 7
116.432.246
• Jumlah peserta per tgl. 14 Februari 2014 mencapai 117.172.858 jiwa, termasuk peserta Pekerja Mandiri sebanyak 635.321 jiwa. • Peningkatan pelayanan pendaftaran peserta mandiri antara lain dilakukan pendaftaran melalui website (± 14.000 peserta) • Jumlah Faskes yang bekerjasama 1750 Faskes Lanjutan meningkat 15,46% dibanding akhir tahun 2013 (jumlah Faskes 16.252). Penambahan terbesar melibatkan Faskes milik Swasta terutama di Faskes Tingkat Pertama.
B 1 2 3
4 5
Jenis Faskes Faskes Tingkat Pertama Puskesmas Dokter Umum Klinik Pratama Dokter Gigi Faskes Tingkat 1 Milik TNI a. TNI AL b. TNI AD c. TNI AU d. Mabes TNI e. Kemenhan Faskes Tingkat 1 Milik POLRI RS D Pratama / setara Sub Total A Faskes Lanjutan Rumah Sakit Pemerintah Rumah Sakit Swasta Rumah Sakit Milik TNI a. TNI AD b. TNI AL c. TNI AU Faskes Tingkat 1 Milik POLRI Klinik Utama / Balai Kesehatan Sub Total B Total A+B
Jumlah 9.599 3.715 1.724 620 144 509 117 5 4 558 19 17.014 641 919 63 22 23 45 37 1.75022 18.764
Tantangan Pemenuhan Pembinaan Upaya Kesehatan Kedepan RPJMN KE III AKSES YANKES BERKUALITAS MANTAP ROADMAP JKN TERPENUHINYA UHC DI 2019 AGENDA PASCA MDGs GOAL 1.MENGAKHIRI KEMISKINAN & GOAL 4. MEMASTIKAN KEHIDUPAN YANG SEHAT MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 MENGHADAPI KETERBUKAAN SEKTOR KESEHATAN TERMASUK SEKTOR RUMAH SAKIT
2015
2019
PENGUATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT
UU No.44 2009 Tentang Rumah Sakit
Permenkes No 69 th 2013 tentang Tarif JKN PERUBAHAN TARIF
Permenkes no 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kes pada JKN
Permenkes Nomor : 659/2009 Tentang RS Indonesia Kelas Dunia
Permenkes Nomor :755/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik
Permenkes Nomor : 147/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit
Permenkes Nomor :001/2012 Tentang Sistem Rujukan Perseorangan
Permenkes Nomor : 340/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit
Permenkes Nomor 1438/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran
Permenkes Nomor : 012/2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
Permenkes Nomor 1691/2011 Tentang Keselamatan Pasien di RS
SK Menteri Kesehatan Nomor: 428/2012 Tentang Penetapan Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi RS di Indonesia
SK Menteri Kesehatan Nomor: 238/2013 FORMULARIUM NASIONAL
Standar Akreditasi RS 2012 (Keputusan Dirjen BUK Nomor: HK02.04/I/2790/11)
PETA STRATEGI 2015-2019
Akses Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas Bagi Masyarakat
OUTCOME
Terwujudnya Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Tersedianya SPA, Nakes, Obat Sesuai Standar Terwujudnya Inovasi Pelayanan Kesehatan
Terakreditasinya Fasyankes
Terwujudnya Kemitraan yang Berdaya Guna Tinggi
Terbentuknya Sistem Kolaborasi Pendidikan Nakes (Dokter Spesialis dan Layanan Primer)
Terwujudnya Penguatan Sistem Rujukan
PROSES STRATEGIS
Terwujudnya Ketepatan Alokasi Anggaran Terwujudnya Sistem Perencanaan yang Terintegrasi
SUMBER DAYA
Tersedianya Dukungan Regulasi
Terwujudnya Sistem Manajemen Kinerja Fasyankes Terwujudnya Optimalisasi Peran UPT Vertikal
Terwujudnya Penguatan Mutu, Advokasi, Pembinaan dan Pengawasan Terwujudnya Penguatan Mutu, Organisasi BUK
Tersedianya SDM Kompeten & Berbudaya Kinerja
Pelayanan Kesehatan pada era Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Kendala 1. Overcapacity di RS Rujukan Tersier 2. Peningkatan Rujukan di RS Rujukan Tersier 3. Jumlah pasien NICU/PICU lebih banyak dari sarana NICU/PICU yang tersedia. Analisis 1. Dibutuhkan Transfer of Knowledge SDM kesehatan ke RSUD Jejaring regional dari RS Rujukan Tersier. 2. Optimalisasi rumah sakit swasta untuk distribusi pasien rujukan ke bawah dengan persyaratan
Standar Pelayanan dan Kompetensi sama Pembiayaan Sama Mutu terjamin
TERIMA KASIH
KONDISI PUSKESMAS
10,000 9,321
9,510 9,599
9,005 9,000 8,548
8,737
8,234
8,015 8,000 7,550
7,669
7,000
6,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah Puskesmas 2004-2013
Bangunan Utama Puskesmas
Rumah Dinas Dokter
7,294 (75.9%)
5,868 (61.11%)
1.994 Unit (20.8%)
2.367 Unit (24.6%)
3.371 Unit
Rusak Sedang
100 Unit (1%)
1.289 Unit (13.4%)
1.850 Unit
Rusak Berat
211 Unit (2.1%)
75 Unit (0.7%)
1.450 Unit
Kondisi Baik Rusak Ringan
Kondisi Puskesmas 2013
Rumah Dinas Perawat
KONDISI TEMPAT TIDUR DAN RUMAH SAKIT
RS PUBLIK • • • • •
•
Kab/kota yang telah mencukupi kebutuhan TT 2013: 128 Kab/Kota Kebutuhan TT untuk peserta JKN: 121.000 Ketersediaan TT RS Pemerintah: 115.158 Kebutuhan TT (sebelum new initiative): 15.899 Jumlah TT RS Swasta: 83.621 Kemenkes & BPJS kesehatan terus mendorong peran Swasta termasuk melalui PPP/ KPS (Kemitraan Pemerintah-Swasta)
RS Umum
RS Khusus
Total
Pemerintah
761
92
853
Swasta Non Profit
522
203
725
SWASTA
429
235
664
BUMN
60
7
67
1,772
537
2,309
Kategori
RS PRIVAT
Kepemilikan
TOTAL :
Kelas RS
A
B
C
D
Non Kelas
Total
TOTAL :
56
303
754
524
656
2,309
Kondisi Pemanfaatan Tempat Tidur
Jumlah Kab/Kota
Ada RS Swasta
Tidak Ada RS Swasta
BOR > 65%
105
68
37
BOR < 65%
264
102
162
Sumber Ditjen BUK 30 April 2014
