ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

A

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENGKAJIAN ATAS SISTEM PEMBAYARAN ANGGARAN BELANJA NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT KEPPRES NO. 29 TAHUN 1984 DAN KEPMEN NO. 217/KM K. 03/1990 DITINJAU DARI SUDUT PENGENDALIAN INTERN

S K R IP S I D1AJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM M E M FE ti& E H GELAR SARJANA EKONOMK JURUSAN AKUNTANSI

A -Z049 /$%'

DIAJUKAN OLEH RACHMAD SURYO ADIKENCONO No. Pokok : 048812913

KEPADA FAKULTAS EKONOMI UN1VERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A

1995

SKRIPSI

PENGKAJIAN ATAS SISTEM...

RACHMAD SURYO ADIKENCONO


S K R I P S I

PENGKAJIAN ATAS SISTEM PEMBAYARAN ANGGARAN BELANJA NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT KEPPRES NO. 29 TAHUN 1984 DAN KEPMEN NO. 217/KMK.03/1990 DITINJAU DARI SUDUT PENGENDALIAN INTERN

DIAJUKAN OLEH : RACHMAD S ADIKENCONO No. Pokok: 048812913

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH :

DOSEN PEMBIMBING,

DRA. ERlHA SUDARYrfTI. AK. MACC

TANGGAL 2.1

Jf r __ _

KETUA JURUSAN,

DRA. HARIATI HAMZENS. AK

SKRIPSI

TANGGAL




Surabaya

:

Jl.I?.?".."’.

......

Telah disetujui dan siap diuji

Dosen Pembimbing,

SKRIPSI




KATA PEHGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Wr. W b . Alhamdulillah, segala puji syukur kami kehadirat

panjatkan

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat

hidayah-Nya,

sehingga

penulis

dapat

dan

menyelesaikan

skripsi ini. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk syarat

dalam mencapai gelar Sarjana Ekononi

memenuhi Akuntansi

Universitas Airlangga Surabaya. Penulis

menyadari bahwa penyusunan

skripsi

ini

jauh dari sempurna dan tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan, sehingga dengan besar hati penulis akan menerima

kritik dan saran untuk

kesempurnaan

skripsi

ini. Pada sampaikan

kesempatan terina

kasih

ini pula, kepada

tidak

lupa

berbagai

penulis

pihak

yang

membantu penulis, terutama kepada : 1. Ibu

Dra.

Ec.

Hariati Hamzens,

Ak.

selaku

Ketua

selaku

dosen

Jurusan Akuntansi. 2. Ibu

Dra.

pembimbing

Erina Sudaryati, Ak. MAcc. atas

bimbingan

dan

pengarahan

kepada

penulis selama penulisan skripsi ini.

SKRIPSI




3. Bapak

dan

dorongan

Ibu

tercinta yang

moril

selama

dan materiil

yang

ini

memberi

sangat

penulis

butuhkan. 4. Bapak

Julian

Nurpatria

Serang,

SE,

Ak.

selaku

konsultan pada BAKUN Departemen Keuangan RI dan para karyawan BAKUN yang telah memberi bantuan penjelasan dan

bahan-bahan

yang

dibutuhkan

penulis

untuk

menyelesaikan skripsi ini. 5. Bapak

Dekan,

pengajar

Pembantu

Fakultas

khususnya

Dekan

Ekonomi

dan

seluruh

Universitas

staf

Airlangga

Jurusan Akuntansi atas dedikasinya

dalam

memberikan ilmu kepada penulis. 6. Mr.

Philip

David C. Collins,

Mr.

Gordon

Matthew

Summer,

serta teman-temanku, Anna,

Bambang,

Dean,

Hengky,

Ismail, Jojok, Kiki, Linda,

Teguh,

Trisha

dan

lain-lain atas semangat dan

persahabatan

yang

telah diberikan selama ini. 7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan

satu-

persatu yang telah membantu selama penulisan skripsi in i. Semoga

amal

saudaraku

dan

bantuan

mendapat

bapak,

balasan

ibu

dan

dari-Nya.

saudaraAmien

Ya

Robbalalamien.

SKRIPSI




Akhirnya, penulis nengharapkan senoga skripsi ini bernanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Wa billahit taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wr. Wb. Surabaya, Juli 1995 Penulis

in

SKRIPSI




DAFTAR ISI

Hal. KATA PENGANTAR.....................................

i

DAFTAR ISI.........................................

iv

DAFTAR BAGAN.......................................

vii

DAFTAR LAMPIRAN.................................... viii

: PENDAHULUAN..............................

1

1.1. Latar Belakang................................

1

1.2. Perumusan Masalah....... .....................

5

1.3. Tujuan Penelitian.............................

5

1.4. Manfaat Penelitian............................

6

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi................

6

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA.........................

9

2.1. Landasan Teori................................

9

BAB I

2.1.1. Pengertian dan Tujuan Sistem Pengendalian Intern....................

9

2.1.2. Prinsip dan Ukuran Pengendalian Intern.................................

14

2.1.3. Pelaporan dan Kualitas Informasi yang Diperlukan oleh Pengendalian Intern....

25

IV

SKRIPSI




2.1.4. Pengendalian Intern dalam Pengeluaran Kas........................

32

2.2. Hipotesis.....................................

35

2.3. Metode Penelitian.............................

36

2.3.1. Definisi Qperasional..................

36

2.3.2. Jenis dan Sumber Data.................

36

2.3.3. Prosedur Pengumpulan Data.............

37

2.3.4. Teknik Analisis........................

37

BAB III : A N

A L I S I S ..................'.......

39

3.1. Gambaran Umum.................................

39

3.1.1. Struktur Organisasi Departemen Keuangan...............................

39

3.1.2. Dasar Hukum dan Pengurusan Keuangan Negara.................................

50

3.1.3. Siklus Anggaran Keuangan Negara Republik Indonesia....................

55

3.1.4. Pelaksanaan Tugas Ordonatur di Bidang Pengeluaran..................... 3.2. Pembahasan....................................

60 65

3.2.1. Mekanisme Pembayaran Anggaran Belanja Negara Menurut KEPPRES No. 29 Tahun 1984 (Sistem Lama)..........................

SKRIPSI


65



3.2.2. Mekanisme Pembayaran Anggaran Belanja Negara Menurut KEPMEN No. 217/KMK.03/1990 (Sistem Baru)..........................

75

3.2.3. Telaah Mengenai Mekanisme Pembayaran Negara Menurut Sistem Lama dan

BAB IV

Sistem Baru............................

87

: KESIMPULAN DAN SARAN.....................

99

4.1. Kesimpulan....................................

99

4.2. Saran..........................................

101

DAFTAR PUSTAKA.....................................

102

VI

SKRIPSI




DAFTAR BAGAN

Nomor :

Hal.

2.1. Relationship of Conrol Principles and Objectives and Application of Control Objectives............................

15

3.1. Bagan Alir Siklus APBN........................

61

3.2. Jangka Waktu Daur APBN........................

62

3.3. Bagan Alir Pelaksanaan Pembay&ran Sistem Lama...................................

71

3.4. Bagan Alir Pelaksanaan Pembayaran Sistem Baru...................................

83

3.5. Perbedaan Sistem Lama dengan Sistem Baru.....

98

»'U

SKRIPSI




DAFTAR LAMPIRAN

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2 17/KMK.03/1990 Tentang Mekanisme Pembayaran dalam Melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara...............................

SKRIPSI


104



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Hasalah Peningkatan negara-negara terkecuali

kegiatan ekonomi dan pembangunan yang

sedang

Indonesia,

berkembang,

merupakan

usaha

nasional

serta

tidak

yang

dilaksanakan guna meningkatkan produksi dan meningkatkan taraf hidup

di

harus

pendapatan bangsa

atau

penduduknya. Kegiatan ekonomi dan pembangunan harus tujuan

yang

menerus

jelas serta

dan

dilaksanakan

berkesinambungan.

mempunyai

secara

Tujuan

itu

teruskenudian

diuraikan dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai pelaksanaannya rencana

diformulasikan

pembangunan

di

dalam

segala

bentuk

bidang,

dan

rencana-

baik

jangka

pendek maupun jangka panjang. Para pengelola dan pelaksana kegiatan ekonomi dan pembangunan baik pemerintah maupun lembaga-lembaga atau anggota-anggota seharusnya ekonomi dihitung

masyarakat

mengharapkan

dan

pada

agar

pembangunan

unumnya,

hasil-hasil

yang

sudah kegiatan

dilaksanakan

dan diukur dengan baik. Dengan demikian

pengelola pembangunan

dan

masyarakat dan

kegiatan

dapat

menilai

dapat para

hasil-hasil

usahanya pada setiap tahap

l

SKRIPSI




2

atau

periode

perencanaan

tertentu.

perabangunan dan

berikutnya kondisi,

waktu

demikian

kegiatan-kegiatan

dapat diperbaiki atau kesempatan

Dengan

usaha

ditingkatkan

dan tujuan tertentu

sesuai

yang

hendak

dicapai. Pemerintah yang

sangat

adalah suatu organisasi dengan

besar dengan

meliputi suatu negara. harus

karena

untuk

kepada

dana

masyarakat melalui

itu pemerintah memerlukan pelaporan

lingkup

pengelolaan

Sebagai pengelola,

mempertanggungjawabkan

dikelolanya

guna

ruang

pemerintah

(fund)

yang

DPR/MPR.

Oleh

mekanisme

kegiatannya serta sebagai

mengamankan

harta

negara

dan

mengelola dana. Demi

tersebut

pemerintah

untuk

mekanisme

akuntansi

tercapainya

dituntut

alat

menjamin pemecintah

tujuan-tujuan

untuk

yang sekaligus

akuntansi suatu

dilaksanakannya kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam

skala

menciptakan

berperan

sebagai

sistem pengendalian intern yang efisien dan efektif. Pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan Negara Republik

Indonesia

adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa

menuju masyarakat adil

dan

makmur.

Dengan berpedoman pada alinea keempat itu, MPR menyusun Garis-garis

Besar

waktu

tahun dan

SKRIPSI

lima

Haluan Negara (GBHN) pelaksanaanya


untuk

dijabarkan

jangka oleh



3

pemerintah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Untuk GBHN,

untuk setiap tahun. mencapai apa yang telah

pemerintah

harus

digariskan

mempunyai

sumber

dalam

dana

memadai, baik itu berasal dari pendapatan dalam

yang negeri

maupun pinjaman dari luar negeri. Ini berarti, di

satu

pihak

sumber

lain

pihak

penggunaannya

dan jumlahnya sangat terbatas, tidak terbatas. Oleh

di

karena

pemerintah harus selalu memikirkan bagaimana

itu

mengelola

dan mengalokasikan dana yang terbatas itu seefisien dan seefektif mungkin. Penggunaan bukanlah

secara

efisien

pekerjaan mudah. Hal ini

banyaknya

alternatif

dilaksanakan untuk

dana

serta

mengelola

yang

semakin

dan

efektif

disebabkan

harus

dipilih

kompleksnya

dan mengawasi dana

semakin untuk

administrasi

yang

dikeluarkan

untuk membiayai alternatif yang terpilih. Presiden Menteri

sebagai

kepala

pettierintahan

menunjuk

Keuangan sebagai ordonatur. Ini berarti

apabila penguasa-penguasa lain mengambil tindakan membawa

akibat pengeluaran uang negara harus

bahwa yang

mendapat

persetujuan Menteri Keuangan terlebih dahulu. Henteri

Keuangan

sebagai

ordonatur

Direktur

Jenderal

SKRIPSI

dalam

menjalankan

mendelegasikan

fungsinya

wewenangnya

Anggaran. Dalam


prakteknya,

kepada tugas



4

tersebut

dilaksanakan oleh Kantor

Perbendaharaan

dan

Kas Negara (KPKN). Jelaslah bidang

bahwa

wewenang

pengeluaran

uang

Menteri

sangat

Keuangan

besar.

di

Apabila

prosedur/mekanisme pengeluaran uang itu tidak berfungsi sebagai sistem pengendalian maka

dapat

yang

yang efisien dan

dipastikan akan terjadi

tidak

pemrosesan

semestinya.

Selain

efektif,

pengeluaran

itu

akan

pengeluaran uang yang memakan

uang

terjadi

waktu

lama,

sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pembangunan. Sebagai pengeluaran

untuk

menciptakan

mekanisme

uang negara yang berfungsi sebagai

pengendalian standar

usaha

intern yang mampu

efisiensi

Keuangan

dan

mengikuti

efektivitas,

mengeluarkan

Surat

sistem

peningkatan

maka

Menteri

Keputusan

Nomor

217/KMK.03/1990 tanggal 22 Pebruari 1990 (Sistem

baru)

tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan

Mekanisme Indonesia

Belanja

Pembayaran

Negara, Anggaran

untuk

melengkapi

Belanja

menurut KEPPRES Nomor 29 tahun 1984

Republik (Sistem

lama). Dalam

kesempatan

ini

penulis

ingin

meneliti

apakah dalam upaya mewujudkan pengendalian intern lebih

baik,

sistem

baru

tersebut

mampu

yang

berfungsi

sebagai penjabaran dan kelengkapan pada sistem lama.

SKRIPSI




5

1.2. Perumusan Masalah Dari

latar

sebelumnya, "Apakah

belakang

masalah

penjabaran

pembayaran sesuai

anggaran belanja

Indonesia menurut KEPMEN No.

sebagai

dan

menurut

dan

dijabarkan

timbul masalah yang akan diteliti yaitu

mekanisme pembayaran

Republik

yang

dapat

kelengkapan

KEPPRES No. 29 meningkatkan

:

negara

217/KMK.03/1990 pada

Tahun

mekanisme 1984

pengendalian

sudah intern

terhadap mekanisme tersebut?"

1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang ingin dicapai latar

berdasarkan

belakang masalah dan perumusan masalah

di

atas

adalah : 1. Berusaha untuk mengetahui sistem pengendalian intern yang baik, berguna dan be'rmanfaat secara luas dapat

diterapkan dalam mekanisme

pengeluaran

untuk uang

negara. 2. Berusaha

untuk

mengetahui

apakah

pembayaran APBN yang baru lebih mendukung dan

efektivitas

anggaran

dalam

belanja

.negara

pelaksanaan ditinjau

mekanisme efisiensi pembayaran dari

segi

pengendalian intern.

SKRIPSI




6

1.4. Manfaat Penelitian Manfaat mekanisme KEPPRES

yang

diharapkan

dari

pembayaran anggaran belanja No.

29

tahun

1984

pengkajian negara

dan

atas

menurut

KEPMEN

No.

217/KMK.03/1990, adalah : 1. Sebagai

masukan

bagi para

pejabat

di

Departemen

Keuangan dalam melaksanakan pengendalian intern yang lebih

baik

pembayaran

sebagaimana diharapkan uang

negara yang baru,

oleh

mekanisme

sehingga

dapat

memberikan manfaat bagi semua pihak, baik pihak yang memproses

pengeluaran

uang

negara,

pihak

yang

menerima dan menggunakannya, serta bagi negara. 2. Untuk

menerapkan

teori-teori

yang

telah

pelajari selama di bangku kuliah khususnya

penulis mengenai

pengendalian intern. 3. Hasil ‘ penelitian merangsang

dapat

memberi

pihak lain untuk

informasi

mengadakan

atau

penelitian

lebih lanjut.

1.5. Sistenatika Penulisan Skripsi Sistematika .penulisan skripsi ini adalah

sebagai

berikut : Bab mengenai

I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan latar

belakang masalah,

perumusan

dibahas masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika

SKRIPSI




7

penulisan skripsi. Bab

II : Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri

tiga sub bab yaitu : (1) Landasan Teori, akan teori-teori

yang

erat kaitannya

dari

membahas

dengan

pengendalian

intern yaitu pengertian dan tujuan sistem

pengendalian

intern,

prinsip

dan

tujuan

pengendalian

prosedur

pengeluaran kas serta sistem

intern,

informasi

yang

diperlukan oleh pengendalian intern, (2) Hipotesis, (3) Metode Penelitian. Bab III : Analisis. Bab ini terdiri dari dua bab

yaitu

:

organisasi

dengan

dasar

tugas

menjadikan pandang

anggaran

ordonatur

Bab

landasan

untuk

ini

berisi

negara

lama),

mekanisme

menurut

KEPMEN

struktur hukum

pada

bidang pengujian

teori

sebagai

mengadakan mekanisme

studi

pembayaran

pembayaran No.

dan

keuangan

di

belanja negara menurut KEPPRES No.

(sistem

belanja

berisi

(2) Pembahasan, ditujukan

perbandingan.

1984

keuangan,

pelaksanaan

ukuran/sudut

anggaran

Umum,

keuangan negara, siklus

pengeluaran hipotesa

G-ambaran

departeraen

pengurusan negara,

(1)

sub

29

tahun

anggaran

217/KMK.03/1990

(sistem baru), telaah mengenai kedua sistem dari

sudut

pengendalian intern.

SKRIPSI




fl

Bab

IV

: Kesimpulan dan Saran. Bab

ini

berisi

kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa mendatang.

SKRIPSI




BAB II TIHJAUAH PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI 2.1.1. Pengertian dan Tujuan Sisten Pengendalian Intern Organisasi kegiatan

ekonominya

komersial

menjadi

dengan

(profit)

dua

menurut

yaitu : organisasi

dan organisasi dengan

Organisasi laba

dibagi

motif

motif komersial

yang layak, sedangkan

sifat

dengan

motif

non-komersial.

bertujuan

mencari

organisasi

non-

komersial tidak mengejar laba semata-mata tetapi

lebih

banyak untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan

umum.

Termasuk dalam jenis yang kedua ini adalah

pemerintah,

lembaga keagamaan, lembaga amal, lembaga kesehatan

dan

kesejahteraan dan sebagainya. Apapun memerlukan

bentuknya,

setiap

organisasi

pengawasan/pengendalian

(controls).

akan Tanpa

pengendalian semua organisasi akan sulit mempertahankan kegiatannya mencapai

pada tujuan.

organisasi

arah

yang

telah

Pengendalian

(external

ditetapkan

berasal

controls)

yang

dari

untuk luar

dilakukan

masyarakat atau pemerintah di lingkungan organisasi dan dari

dalam

organisasi

(internal

controls)

yang

dilakukan oleh manajemen.

9

SKRIPSI




10

Pengendalian

intern

bisa

juga

diartikan

pengendalian manajemen, seperti dikatakan John F. Nash: "Internal controls form part of the broader group of controls known as management controls. Management control covers the whole of the organization 's activities and ensure that management's wishes are carried out. ' Pada tahun 1949, AICPA menyatakan suatu mengenai

pengendalian

intern,

yang

definisi

esensinya

tetap

bertahan hingga kini : "Internal control comprises the plan of organization and all of the coordinated methods and measures adopted within a business to: safeguards its assets, check the accuracy and reliability of its accounting data, promote operational efficiency, and encourage adherence to prescribed managerial policies. Jadi, organisasi ukuran

pengendalian dan

intern

semua metode

meliputi

yang

rencana

terkoordinasi

yang dipakai dalam usaha untuk mencapai

dan

tujuan

pengendalian intern sebagai berikut : 1. Mengamankan

harta

organisasi

(Safeguarding

the

organization 's assets') . Harta peusahaan

berwujud

yang

terdapat

dalam

dapat dicari, disalahgunakan

atau

suatu rusak

^ Nash, John F., Accounting Information Systems. Second_ Edition. PWS-KENT Publishing Company, Boston, Massachusetts* 1989, hal. 396 ^Committee on Auditing Procedures, Elements of a Coordinated System and Its Importance to Management and the Independent .Public .Accountant. AICPA, New York, 1949.

SKRIPSI




u

dengan

tiba-tiba

jika

tidak

dilindungi

dengan

pengendalian yang memadai. Hal tersebut juga terjadi terhadap harta yang tidak berwujud, seperti piutang, dokumen

penting

pemerintah), besar

(misalnya kontrak

dan

(

buku

terhadap harta

dan

tertentu dirasakan semakin

menjadi penting

setelah munculnya sistem komputer. jumlah

besar yang tersimpan

seperti

pita

dengan

berbagai catatan lainnya

dan jurnal). Pengamanan

catatan

rahasia

Informasi

dalam

magnetik

dapat

dalam

media

komputer

rusak

apabila

pengamanannya tidak dilakukan secara memadai. 2. Menyediakan

data

(Preserving

the

yang dapat dipercaya accuracy and

dan

reliability

akurat of

the

accounting data). Manajemen untuk

harus mendapatkan informasi

digunakan

Bermaeam-maeam pengambilan dikenakan

dalam

menjalankan

informasi

dapat

keputusan,

yang

operasinya.

digunakan

misalnya

terhadap suatu produk

tepat

harga

didasarkan

dalam yang pada

informasi biaya produksi. 3. Meningkatkan

efisiensi

operasional

(Promoting

operational efficiency). Pengendalian untuk

menghindari

mencegah

SKRIPSI

dalam

suatu

organisasi

pekerjaan

pemborosan

di

semua

ganda aspek


dimaksudkan

(overlapping), bisnis,

dan



12

menghindari

berbagai bentuk penggunaan sumber

daya

yang tidak efisien. 4. Mendorong

ditaatinya

kebijakan

manajemen

(Encouraging compliance with management policy). Manajemen menetapkan prosedur-prosedur dan peraturan

sebagai

perusahaan.

sarana

Dengan

adanya

intern akan memberikan prosedur

dan

ditetapkan

untuk

mencapai

sistem

tujuan

pengendalian

keyakinan yang rasional agar

berbagai

akan

berbagai

peraturan

dipatuhi

atau

yang

telah

diikuti

oleh

karyawan organisasi yang bersangkutan. Di

samping

itu

Arens

mengemukakan

beberapa

tujuan pengendalian intern yang lebih terperinci : -

Transaks yang dicatat adalah sah; Transaks diotorisasi sebagaimana mestinya; Transaksi yang ada sudah dicatat; Transaksi dinilai sebagaimana mestinya; Transaksi diklassifikasikan dengan benar; Transaksi dicatat pada waktu yang tepat; Transaksi dicatat pada buku tambahan dan serta diikhtisarkan dengan benar. ' Secara

menjadi yang dan

tradisional

pengendalian

pengendalian akuntansi

(accounting

pada prinsipnya berkaitan dengan kedua,

dan

pengendalian

controls)

yang

intern

tujuan

dibagi

controls) pertama

administratif

terutama

berkaitan

^ A l v i n A. Arens dan James K. Loebbecke, Auditing z__ Suatu__Pendekatan Terpadu ^_Edisi Ketiga. Jilid I, terjemahan, Penerbit Erlangga, Jakarta 1990, hal. 273.

SKRIPSI




13

dengan tujuan ketiga dan keempat. Definisi

lebih

lanjut dari

kedua

pengendalian

tersebut dinyatakan sebagai berikut : "Administrative control includes, but not limited to, the plan of organization and the procedures and records that are concerned with the decision processes leading to management's authorization of transactions. Such authorization is a management 's function directly associated with the responsibility for achieving the objectives of the organization and is the starting point for establishing accounting control of transactions. . . Accounting___control comprises the •plan of organization and the procedures and records that are concerned with the safeguarding of assets and the reliability of financial records and consequently are designed to provide reasonable assurance that : (a) Transactions are executed in accordance with management's general or specific aothorization. (b) Transactions are recorded as necessary.... (c) Access to assets is permitted only in accordance with management's authorization. (d) The recorded accountability for assets is compared with existing assets. ... Seiring

dengan

terkomputerisasi Data

pula

controls)

dan

controls) on

atau dikenal dengan

Processing)

dibedakan

controls, maka

menjadi

sistem EDP

(Electronic

pengendalian

pengendalian

pengendalian

informasi

umum

terapan

Standards) no. 3 : relate

to

all

EDP

“Some

intern (general

(application

sebagaimana dinyatakan dalam SAS

Auditing

procedures

berkembangnya

(Statement

EDP

control

activities

(general

4 ^AICPA Professional Standards. Commerce Clearing House, New York, 1981, vol. 1, AU sec. 320.27.

SKRIPSI




14

controls)

and

some related to a

spesific

accounting

task such as preparation of account listing or

payroll

(application control) Berbagai menyulitkan

klasifikasi

pengendalian masalah

penggolongan

atas

tepat

kadang atas

individu dan mengaburkan

yang

yang

tepat

dari

berupa suatu sistem

bisa

pengukuran

perhatian

sesungguhnya. Organisasi

paduan/kombinasi pengendalian

yang

di

harus

berbagai

pada

memilih prosedur

pengendalian

intern

yang sesuai dengan tujuan pengendalian yang diperlukan.

2.1.2. Prinsip dan Ukuran Pengendalian Intern Pengendalian intern diterapkan untuk berbagai

resiko

disebabkan

dalam

aktivitas

mengimbangi

organisasi,

oleh kesalahan manusia (human

baik

error)

atau

pelanggaran yang disengaja (intentional irregularities) termasuk dan

penggelapan (embezzlement), penipuan

sabotase.

dilarang

Irregularity

oleh

adalah

kebijaksanaan

aktivitas perusahaan

(fraud) yang dan

hukum/peraturan yang berlaku. Sistem diperlukan raencapai

pengendalian intern yang untuk

tingkat

melindungi ukuran

sistem

efektif

sangat

akuntansi

untuk

pengendalian

yang

dapat

5) Ibid. . AU sec 321.06-8

SKRIPSI




15

diterima akuntansi yang

atas seluruh harta

organisasi.

Pengendalian

intern bertujuan untuk menyajikan

beralasan,

tapi

bukan

absolut,

kepastian

bahwa

harta

organisasi terjaga dari penggunaan atau perlakuan tidak

semestinya

dipercaya

untuk

dan bahwa data-data digunakan

dalam

keuangan

penyusunan

yang dapat

laporan

keuangan. Hubungan

antara

resiko,

prinsip

pengendalian,

tujuan pengendalian dan ukuran pengendalian tampak pada bagan berikut : BAGAN 2.1. RELATIONSHIP OF CONTROL PRINCIPLES AND OBJECTIVES AND APPLICATION OF CONTROL OBJECTIVES RISK v

Management's responsibility

Auditor's responsibility

Sumber : Nash, John F., Accounting Information_Systerns. Second .Edition. PWS-KENT Publishing Company, Boston, Massachusetts, 1989, hal. 415

SKRIPSI




16

Resiko prinsip

adalah masalah yang

dihadapi,

dan tujuan pengendalian menunjukkan

diperlukan

untuk

pengendalian

mengatasi masalah

mewakili

apa

yang

sedangkan apa

tersebut.

dapat

yang

Ukuran

(atau

telah)

dilakukan. Berikut

ini adalah prinsip-prinsip

pengendalian

intern akuntansi yang mencerminkan filosofi umum

dalam

profesi akuntansi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Control environment. Authorizations. Incompatible duties and responsbilities. Classification of information. Transaction processing. Accuracy of data. Error correction. Systems security. Security of data. Systems development. Documentation. Physical safeguarding of resources. ' 1.

Manajemen

Lingkungan pengendalian (Control environment). melalui

kebijaksanaan,

prosedur

dan

aktivitasnya harus memelihara lingkungan

berorganisasi

yang

dan

memberikan pengawasan yang efektif

kondusif

terhadap sistem pengendalian. Tanggung lingkungan

jawab untuk menetapkan

pengendalian

yang memadai

dan harus

memelihara diterima

pada tingkat tertinggi dalam organisasi. Semua personil ^The Auditor's Study and Evaluation of__ Internal Control in EDP Systems. American Institute of Certified Public Accountants, New York, 1977

SKRIPSI




17

harus

memahami

pentingnya

pengendalian

intern

dan

kepatuhan pada prosedur pengendalian. Manajemen

harus

menetapkan

kebijaksanaan

personalia dan prosedur rekrutmen, pelatihan, dan

penempatan

karyawan

yang

layak

evaluasi

agar

dapat

memperkecil resiko pada tanggung jawab tiap individu. Manajemen berkaitan

harus

dengan

sikap

menetapkan karyawan

kebijaksanaan

untuk

mengurangi

aktivitas yang tidak mendukung pengendalian. Untuk perlu

juga

adanya prosedur-prosedur

itu

yang’ dijabarkan

dengan baik dalam menangani pelanggaran. 2.

Otorisasi

menetapkan

prosedur

pengadaan

dan

mengkomunikasikan

(Authorization).

otorisasi

dan

pelaksanaan

Manajemen

kriteria

untuk

transaksi

dan

syarat-syaratnya pada personil

perlu

yang

terkait. 1. Jumlah,

waktu

dan kondisi

semua

transaksi

harus

diotorisasi agar sesuai harapan manajemen. 2. Pembelian

dan

penempatan

harta

harus

disetujui

manaj emen. 3. Bagian

pemrosesan

data

dilarang

mengadakan

atau

meng-otorisasi suatu transaksi. 4. Pembatasan

individu yang mempunyai akses ke

daerah

pemrosesan data atau fasilitas komputer. 5. Sistem

SKRIPSI

dan

prosedur secara manual


harus

tertulis



18

untuk

semua

operasi komputer

dan

marapu

memproses

transaksi bagi kepentingan manajemen. 6. Hanya

masukan yang layak dan disetujui secara

umum

maupun khusus oleh manajemen yang boleh diproses. 3.

Pemisahan

tugas

dan

tanggung

jawab

(incompatible duties and responsibilities). Tugas-tugas dan

tanggungjawab harus diatur sedemikian

rupa

untuk

raeminimalkan kesempatan seseorang dalam melakukan menyembunyikan pengendalian

kesalahan intern

maupun

yang baik

pelanggaran. seharusnya

atau Sistem

mengadakan

pemisahan antara : 1. Fungsi otorisasi dengan fungsi pencatatan transaksi. 2. Fungsi

penyimpanan

dan

pemeliharaan

antara

sumberdaya organisasi dengan catatan akuntansinya. 3. Fungsi

pemrosesan

data

dengan

fungsi

pengawasan

dan pengembangan

penggunaan

data. 4. Fungsi

sistem

dengan

fungsi pelaksanaannya. 4.

Klasifikasi

infornasi

(classification

information). Manajemen harus menetapkan suatu dan

kriteria

informasi melalui harus

tabel

untuk

paling memenuhi akuntansi

atau

yang

diterima

rencana

mengklasifikasikan kebutuhan

organisasi

semacamnya.

Transaksi

diklasifikasikan guna pelaporan

akuntansi

SKRIPSI

yang

tertentu

of

secara


umum

sesuai dan

prinsip harapan



19

manaj emen. 5. Penrosesan transaksi ( transaction processing). Manajemen

perlu

pencatatan

menetapkan

dan

dan

mengawasi

pemrosesan

prosedur

transaksi

serta

mengkomunikasikannya kepada para personil yang

terkait

dengan tujuan : 1. Memenuhi kebutuhan manajemen. 2. Untuk pelaporan kejadian ekonomi yang penting. 3. Untuk

pengakuan,

klasifikasi,

dan

peringkasan

transaksi. 4. Untuk

memastikan

bahwa

senua

transaksi

yang

diijinkan hanya diproses satu kali. 5. Agar

data

waktu

transaksi dapat seoara layak

dicatat dalam buku besar, buku

dan

tepat

pembantu

dan

file utama lainnya. 6. Agar pelaporan dapat disiapkan secara akurat, segera dan

konsisten

serta

secara

seimbang

menyajikan

informasi yang diperlukan. 6. operasi

Akurasi harus

keakuratan

of

data).

secara

periodik

melakukan

yang

disimpan

dan

Prosedur verifikasi

laporan

yang

dihasilkan dari data tersebut. Secara kontinyu

auditor

intern

data

data (accuracy

atau kelompok independen lain dalam

perlu me-review dan menguji aktivitas proses Output

SKRIPSI

organisasi komputer.

harus diperiksa, diuji dan dibandingkan


dengan



20

input, pemrosesan input dan dokumen-dokumen asal. Sistem yang ada harus mengandung jalur audit yang menunjukkan

dengan

penyajian,

jelas

langkah-langkah

proses

waktu, personil yang bertanggungjawab

atas

proses tersebut dan hasil-hasil operasi pemrosesan yang signifikan. 7.

Koreksi kesalahan (error correction).

pengendalian memadai

intern

untuk

mengoreksi

harus

mempunyai

mendeteksi,

prosedur

yang

mengidentifikasi

dan

kesalahan-kesalahan yang mungkin

Sistem

dilakukan

orang atau fasilitas dan perlengkapan sistem yang

ada.

Untuk itu harus dilakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Fungsi

pengendalian

otomatis yang

sistem

komputer

mungkin

untuk mendeteksi dan

perangkat

harus

terdapat

dioperasikan

semaksimal

melaporkan

lunak (software) maupun

dalam

kerusakan

perangkat

keras

2. Validasi dan konsistensi data dalam data base

harus

(hardware).

dikontrol. 3. Harus

ada

seseorang

bertanggungjawab

atau

sekelompok

atas penerimaan

orang

data,

yang

meyakinkan

bahwa data tersebut dicatat dan diproses, meyakinkan bahwa

dilakukan

terdeteksi

perbaikan

selama

pemrosesan

atas data

kesalahan dan

yang

mengawasi

distribusi output.

SKRIPSI




21

4. Sistem

harus

keterangan

mem-verifikasi

semua

kode

perhitungan yang penting untuk

dan

mencatat

data transaksi. 5. Harus

dilakukan pengendalian atas konversi data

dalam

bentuk

tertulis dan perpindahan

data

ke

antar

lengkah pemrosesan atau antar departemen. 6. Sistem harus mampu mencegah dan mendeteksi kesalahan dalam

pemrosesan file serta penggunaan

operasional

yang lain untuk dievaluasi dan diperbaiki. 8. harus

Keananan sisten (system security). mempunyai

suatu

perencanaan

Manajemen

dan

penerapan

prosedur yang layak untuk mengendr.likan penggunaan akses

ke sumberdaya sistem yang ada

serta

dan

meyakinkan

bahwa fungsi pemrosesan informasi dapat dipercaya. Prinsip penyalahgunaan

ini mencerminkan pentingnya sumberdaya

menghindari

pemrosesan

informasi,

termasuk penggunaan tanpa ijin, pencurian dan perusakan perangkat data.

keras, perangkat lunak,

Akses

ke sistem

informasi

dokumentasi akuntansi,

maupun program

komputer, program dokumentasi dan bagian-bagian lainnya harus dibatasi pada beberapa personil dengan

tanggungjawab masing-masing. Alur

kritis tertentu

atau

aktivitas komputer harus bisa dievaluasi oleh

logika manajer,

auditor atau operator komputer. 9. Keananan data (security of data). Sistem

SKRIPSI


yang



22

ada

harus

terhadap

memberi data

pemrosesan,

perlindungan

mulai

dari

berkesinambungan

input,

penyimpanan,

pengiriman dan output. Perlu

juga

adanya

sistem khusus untuk merekonstruksi dan memulihkan

data

bila terjadi kehilangan atau kerusakan. 10. Sistem

Pengembangan sisten

informasi

dijaga

agar

akuntansi

sesuai

organisasi.

(systems harus

dengan

Perencanaan,

development).

dikembangkan

tujuan

desain,

dan

dan

sasaran

seleksi

paket

perangkat lunak dan pengujiannya harus melibatkan wakil dari dan

para pemakai output informasi,

bagian

akuntansi

auditor intern. Perubahan maupun perluasan

harus

mendapat

persetujuan

terlebih

sistem

dahulu

sebelum

diterapkan. Manajemen harus memberikan pelatihan teknik maupu manajerial bagi para personil yang terlibat dalam suatu sistem

pengendalian.

ditetapkan

sebagai

Standar pedoman

dan

prosedur

operasional

harus

bagi

para

pemakai akhir. 11. suatu

Dokunentasi (Documentation). Harus

terdapat

rencana dan penerapan prosedur yang layak

mengadakan

dan

mengendalikan

dokumentasi

dalam serta

spesifikasi sistem. Manajemen harus membuat spesifikasi tertulis

untuk

masing-masing

sistem

dan

beberapa tingkatan dokumentasi berikut prosedur

SKRIPSI


membuat formal



23

dan pembatasan akses ke dalam masing-masing tingkatan. 12.

Perlindungan

(physical

safeguarding

organisasi, lain

of

fisik

terhadap

resources).

perarosesan informasi dan

disediakan

pula

jumlah

asuransi

Keuangan

sumberdaya

patut menerima keamanan fisik yang yang

sumberdaya

yang

layak.

Harus

layak

untuk

menutupi kerusakan atau kehilangan sumberdaya fisik. Prinsip-prinsip

di atas raemungkinkan kita

untuk

mewujudkan suatu sistem pengendalian intern yang

mampu

meminimalisir resiko secara keseluruhan. Untuk sistem sudut

pengendalian intern tersebut

menilai

diperlukan

pandang berupa ul'.uran-ukuran

pengendalian

suatu yang

berhubungan dengan resiko dan ancaman yang spesifik. John

F.

Nash membagi daerah

pengendalian

yang

luas ke dalam delapan kategori ukuran pengendalian : -

Organizational controls. Systems development and security controls. Input controls. Processing controls. File and database controls. Telecommunications controls Output controls. Confirmation controls. ' Pengendalian

pemisahan

tugas

vertikal,

(2)

kecakapan

organisasional dan

rotasi

personil

terdiri

tanggungjawab, penugasan dan

dari

terutama

(1) secara

untuk

meningkatkan

menghindari

terpendamnya

Nash, John F., O p . cit.. hal 440.

SKRIPSI




24

kesalahan

atau

konsekuensi

kecurangan,

dari

(3)

perjanjian

suatu tugas, terutama

mengenai

untuk

posisi

pengembangan

sistem

sensitif seperti penanganan kas. Pengendalian berupa

keananan

dan

pengendalian pengembangan sistem,

dokumentasi,

keamanan komputer dan akses. Pengendalian perolehan,

input berkaitan

klasifikasi,

entry,

dengan

dan

otorisasi,

verifikasi

data

input. Data input termasuk pula transaksi dan perubahan pada file. Verifikasi dilakukan untuk menilai validitas jenis dan lingkup data berikut kombinasinya, nomor atau kode

akuntansi,

hubungan yang logis,

jumlah

yang beralasan, kelengkapan data dan urutan

numerik

transaksi,

dokumen atau nomor batch. Pengendalian tertulis,

proses

penomoran

pengendalian

mencakup

dokumen,

operasi komputer

prosedur-prosedur

pengendalian

batch,

pengendalian

kesalahan

database

berarti

dan perbaikannya. Pengendalian pemeliharaan

file

file

dan

secara fisik, membuat

backup

yang

diperlukan dan pengendalian pemrosesan file. Pengendalian telekomunikasi bertujuan jaringan kehilangan

dan saluran telekomunikasi untuk

melindungi menghindari

data atau distorsi data, kesalahan

tujuan,

adanya pihak yang secara tidak sah memonitor, mengambil

SKRIPSI




25

atau memasuki pesan yang disampaikan. Pengendalian bahwa

output

output diraaksudkan guna

dari sistem

akuntansi

memastikan

adalah

lengkap,

pada

prinsip

akurat dan digunakan secara layak. Pengendalian

konfirnasi

mengacu

pengendalian no. 6 dan bertujuan mengadakan catatan

akuntansi

penghitungan

kas

dengan di

verifikasi

kenyataan,

tangan,

misalnya

rekonsiliasi

bank,

penghitungan persediaan dan konfirmasi piutang. Ukuran pengendalian semestinya diikutsertakan dalam sistem akuntansi pada saat perancangan, pengendalian

baru

bisa

saja

ditambahkan

ke

meskipun bila

di

kemudian hari didapati kelemahan.

2.1.3. Pelaporan dan Kualitas Informasi yang Diperlukan oleh Pengendalian Intern Pelaporan merupakan distribusi formal

kepada

berbagai

pihak

informasi

yang

menggunakannya

dalam organisasi. Menurut George M.Scott, ada prinsip-prinsip umum laporan Kedua,

harus format

angka-angka

SKRIPSI

dalam

menyoroti laporan yang

beberapa

membuat laporan: "Pertama, informasi

harus

tercantum

yang

yang

sederhana. pada


neraca

penting. Misalnya hendaklah



26

dibuat

dalam

ribuan atau jutaan."

henurut George H. Bodnar dan laporan dapat a. b. c. d. e. f. g.

diklasifikasikan berdasarkan :

Tujuannya. Jangka waktu. Ruang lingkup. Terjadinya. Fungsi organisasi. Format laporan. Keringkasan®'

a. laporan

Tujuannya. pengendalian,

pemberitahuan dan

William S. Hopwood,

laporan

laporan

pajak, laporan untuk memenuhi

Laporan

operasi

laporan

kepada

mendapatkan

surat

pemegang

peraturan

perusahaan

perencanaan,

operasional,

perencanaan berguna

mengalokasikan, menunjang

Misalnya

saham

pemerintah.

membantu

manajer

sumberdaya pada

masa

untuk yang

akan

datang. Laporan memastikan

pengendalian

membantu

apakah pelaksanaan

manajer

dalam

operasi sesuai

dengan

rencana. Laporan operasional berfokus

pada status operasi

yang sedang berlangsung pada perusahaan.

Tujuan

utama

8 > Scott, George M., Principles of Management Information Systems. Second Edition. Singapore National Printers Ltd., Singapore, 1987, hal. 111. George H. Bodnar dan William S Hopwood, counting Information System. Fourth Edition. Allyn Bacon, Massachusetts, 1990, hal 417-423.

SKRIPSI


Ac and



27

laporan

itu adalah untuk memberikan

dukungan

individu-individu dalam menjalankan

kegiatan

mereka

manajer

sehari-hari.

membutuhkan

Misalnya,

informasi yang spesifik

yang

kepada operasi produksi

berhubungan

order pekerjaan untuk membuat skedul produksi. Surat pemegang

pemberitahuan

saham dan laporan untuk

pemerintah untuk

merupakan

pihak ekstern

laporan

pajak,laporan

untuk

kepada

memenuhi

laporan-laporan perusahaan.

memenuhi peraturan

peraturan

yang

Salah

para

dibuat

satu

contoh

pemerintah

adalah

laporan mengenai keselamatan kerja. b. menurut

Jangka waktu. Laporan

yang

diklasifikasikan

jangka waktu

dari

laporan

panjang, jangka pendek panjang

lebih

panjang

sedangkan

berguna

untuk

berguna untuk hasil

periode

terdiri

atau historis.

berguna

untuk

laporan

Laporan

jangka

strategi

jangka

rencana operasional.

terhadap

jangka

pendek Laporan

berbagai tujuan termasuk sekarang

jangka

lebih historis

membandingkan hasil

tahun

sebelumnya. c. meliputi

Ruang lingkup. Ruang perusahaan

secara

lingkup laporan

dapat

keseluruhan,

hanya

menyangkut divisi atau departemen atau bahkan

laporan

yang menyangkut seseorang. Manajer memerlukan laporan yang bervariasi

SKRIPSI


ruang



28

lingkupnya. lebih

Hal itu disebabkan, pertama, manajer

tinggi

lingkupnya

cenderung lebih

mengevaluasi

meminta

luas.

perusahaan

perspektif

yang

perusahaan

penyebabnya.

Untuk

menginvestigasi

Kedua, secara

bervariasi

keuntungan

terus

menurun,

tersebut

ruang perlu

menerus

dari

Misalnya

jika

harus

itu,

mana

yang

manajer

luasnya.

melakukan

divisi

laporan

yang

dicari

manajemen

penyebabnya.

setelah

divisi

diketahui,

diselidiki

departemen mana yang menyebabkan

harus Kemudian

selanjutnya penurunan

keuntungan tersebut. d.

Terjadinya.

merupakan

laporan

interval

waktu

bulanan,

mingguan

juga

dapat

diduga

Suatu

laporan

periodik yang

yang

teratur. dan

sering dibuat

dengan

Misalnya

laporan

Laporan

lainnya

harian.

berupa laporan suatu peristiwa yang

sebelumnya.

Misalnya

manajer

pabrik

laporan bilamana ada mesin yang mogok lama.

sekali

Laporan itu menjelaskan

dapat meminta

dalam waktu yang

sebab-sebab

kerusakan

dan besarnya biaya perbaikannya. e.

Fungsi organisasi. Setiap

organisasi itu, laporan Selain

melaksanakan fungsi tertentu. departemen dianggap laporan

itu, departemen tersebut

fungsi. Misalnya

SKRIPSI

departemen

dalam

juga

departemen


Oleh

dalam karena

fungsional. melakukan

produksi

sub

mungkin



29

ada

beberapa

fungsi

termasuk

bagian

pemasangan,

pengecatan dan pengepakan. f.

Format laporan. Yang dimaksud

bagaimana

menyajikan suatu laporan.

disini

Misalnya

adalah laporan

disajikan dalam bentuk computer printout sedangkan yang lainnya pada layar monitor. Dalam banyak perusahaan, manajer mungkin menerima laporan yang beratus-ratus halaman secara rutin. keadaan

yang demikian, manajer

informasi

laporan.

Format

cenderung

laporan

yang

sederhana, ringkas dan raudah dibaca dapat

Dalam

mengabaikan baik

yaitu

meminimumkan

masalah itu. g.

Keringkasan.

terdiri yang

Laporan

yang

dari satu atau dua halaman terperinci

halaman.

mungkin

terdiri

Untuk tujuan perencanaan

laporan

yang

informasi

overload, kemungkinan

beberapa karena

atau itu

menyajikan

ringkas

semua sistem

laporan

pelaporan dalam

mungkin

sedangkan

laporan

dari dan

sangat

informasi

ringkas

dua

pengendalian,

disukai. manajer dalam

yang

format

ratus

Apabila

mengabaikan

laporan. efektif

yang

jelas

Oleh harus dan

ringkas. Pada

umumnya

diklasifikasikan

sebagai

sistem sistem

pelaporan pelaporan

dapat yang

horizontal dan vertikal.

SKRIPSI




30

Contoh dilihat

sistem

dari

penagihan,

pelaporan

hubungan

produksi

yang

antara

horizontal dapat

bagian

dan pengiriman.

penjualan,

Ketika

pesanan

dari pelanggan diterima, informasi tersebut disampaikan ke bagian produksi. dikirimkan Bagian

oleh

Selanjutnya bagian

barang disiapkan

pengiriman

pengiriman memberitahukan

ke

dan

pelanggan.

ke bagian

penagihan

bahwa barang telah dikirim. Sistem pelaporan

yang vertikal menciptakan

informasi antara berbagai tingkat manajemen.

arus

Misalnya

dalam penyusunan anggaran dimana informasi

dikumpulkan

dari

bawah

tingkat

disampaikan Kemudian final

manajemen ke

tingkat

informasi

yang

ke

pelaporan

pelaporan

yang

tersebut diolah

menekankan perencanaan sistem

paling

manajemen

disalurkan

rendah. Sistem

yang

yang dan

yang

tertinggi.

menjadi

manajemen

dan

anggaran

yang

vertikal

lebih cenderung

pengendalian,

sedangkan

horizontal

cenderung

menitikberatkan pelaksanaan fungsi operasional. Menurut Prinsip Akuntansi Indonesia informasi

keuangan

akan

bermanfaat

(PAI)

bila

1984,

dipenuhi

ketujuh kualitas berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

SKRIPSI

Relevan Dapat dimengerti Daya uji (verifiability) Netral Tepat waktu Daya banding (comparability)


*



7. Lengkap*^ 1.

Relevan.

Suatu

bermanfaat

apabila relevan

keputusan.

Dalam

informasi pada

yang

bertujuan umum, umum

khusus

dan

tertentu,

relevansinya bagi 2.

tertentu.

difokuskan

Suatu

sementara

suatu

pada informasi

tinggi

rendah

untuk sekali

kegunaan yang lain. harus

dapat

dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam

bentuk

dan

Dapat

pengambil

bukan

mungkin mempunyai tingkat relevansi yang kegunaan

dapat

relevansi

perhatian

pemakai,

pihak

baru

bagi keperluan

raempertimbangkan

kebutuhan

kebutuhan

informasi

dimengerti.

Informasi

istilah yang disesuaikan dengan

batas

pengertian

para pemakai. 3. Daya uji (verifiability). Kebenaran harus

dapat diuji untuk memastikan

tersebut 4. yang

bahwa

informasi informasi

bebas dari pertimbangan yang subyektif. Netral.

Tidak

boleh

menyajikan

menguntungkan pihak tertentu, sementara

informasi hal

itu

akan merugikan pihak lain. 5. yang

Tepat waktu. Yang dimaksud

tepat

disampaikan

waktu sedini

adalah mungkin

bahwa agar

dengan informasi dapat

informasi harus segera

Ikatan Akuntan Indonesia, Prinsip Akuntansi Cipta, Indonesia___ 1.984, CgtakaD__ kedua, PT Rineka Jakarta, 1990, hal 2-4.

SKRIPSI




32

dipergunakan dalam pengambilan keputusan. 6. Daya banding (comparability). Suatu dalam

laporan keuangan akan lebih

informasi

berguna bila

dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari

perusahaan

keuangan

yang

sama

maupun

dengan

laporan

pada

periode

yang

lengkap

perusahaan-perusahaan lainnya

yang sama. 7.

Lengkap.

Informasi

meliputi

semua

memenuhi

secukupnya

Selain

itu

standar

data

dapat

akuntansi

akuntansi

keuangan

yang

dapat

di

atas.

enam tujuan kualitatif juga

pengur.gkapan

diartikan

yang

sebagai

pemenuhan

dalam

pelaporan

memadai

keuangan. Jadi laporan

dapatlah

memegang

disimpulkan bahwa cara

peranan

penyajian

yang penting dalam

sistem

pelaporan.

2.1.4. Pengendalian Intern Prosedur

dalam Pengeluaran Kas

pengeluaran

kas

mengendalikan pengeluaran cek tunai.

Pada

umumnya,

pembayaran

yang

jumlahnya

kecil

SKRIPSI

lima

maupun pengeluaran digunakan

jumlahnya digunakan

dipertanggungjawabkan Ada

cek

dirancang

besar. uang

untuk uang

sebagai

alat

Pembayaran

yang

tunai

yang

dari dana kas kecil. fungsi

yang


terlibat

dalam



33

pemrosesan pembayaran dengan cek, yaitu : a.

Bagian

permintaan

pembelian,

penerimaan dokumen

hutang. Bagian hutang

barang

itu

kemudian

dan

copy

order

pembelian,

laporan

faktur

penjualan.

Dokumen-

direview dan disatukan

menerima

diperiksa

dalam

kelengkapannya,

voucher

package

yang

diarsip menurut tanggalnya. Secara dan

periodik, arsip voucher package

voucher package

untuk dibayarkan. yaitu

dengan

yang sudah

jatuh tempo

Bagian hutang

menghitung

direview

nemproses

jumlah

yang

diambil pembayaran

jatuh

tempo,

potongan harga dan lain-lainnya. Selanjutnya tiap voucher.

voucher chek disiapkan untuk

tiap-

Voucher check diposting kedalam

voucher

register. Kemudian, dilakukan penjumlahan atas

posting

tersebut dan hutang.

voucher package diposting ke

Posting

voucher

ini

di

ikhtisarkan

dan distribution voucher.

chek,

voucher

lalu

diajukan

voucher

package

ke bagian

diajukan

distribution

dan

ke

voucher

buku

pada

journal

Setelah

voucher

total control pengeluaran

bagian

buku

besar

disetujui,

kas.

besar,

diajukan ke bagian

Journal sedangkan

buku

besar

biaya. b. check

SKRIPSI

Bagian dan

pengeluaran

voucher

kas.

package

Setelah direview,


voucher lalu

cek



34

ditandatangani diarsip

dan

menurut

diposting

voucher package nomor.

dibatalkan

Voucher

ke check register.

check

Posting

dan direkonsiliasi dengan total control dari

bagian hutang.

langsung

kepada

Voucher check

pihak

penerima

dan

kemudian

ini

dijumlah

yang

diterima

diajukan

secara

pembayaran.

Total

control diajukan ke bagian buku besar. c. Bagian buku besar biaya. Distribution diposting

ke buku

persediaan.

Distribution

direkonsiliasi disetujui.

terhadap

Distribution

distribution copy

besar biaya

report

distribution

dan/atau

summary

diarsip

buku

besar

dibuat

distribution voucher

voucher

dan

voucher

dan

sebuah

dan copy

menurut tanggal. Sebuah

summary diajukan

ke

bagian

buku

besar. d.

Bagian

diterima voucher

dari

buku bagian

diterima

dari

besar. buku

Distribution besar

bagian

control dari bagian pengeluaran

summary

biaya. hutang

Journal dan

total

kas direkonsiliasi dan

jumlahnya diposting ke buku besar. Distribution summary yang

diterima dari bagian buku besar

voucher total

diterima dari

dari

bagian

bagian

pengeluaran

biaya,

hutang kas

journal

dan

control

diarsip

menurut

tanggal. e.

SKRIPSI

Satuan

pengendalian

intern.


Cek-cek

yang



35

dibatalkan koran.

diterima Rekonsiliasi

pihak

yang

dari

bank

bank

harus

independen,

yaitu

beserta

rekening

dilakukan

oleh

satuan

pengendalian

organisasi mutlak diperlukan

pengendalian

intern.

2.2. HIPOTESIS Dalam

untuk menjaga agar aktivitas organisasi tetap

berjalan

pada arah yang telah ditentukan untuk mencapai Pengendalian organisasi, dapat

intern

bertujuan

tujuan.

mengamankan

aset

menjamin tersedianya data yang akurat

dipercaya, mendorong efisiensi

operasional

dan dan

mendorong ditaatinya kebijaksanaan manajemen. Sebagai pengelola suatu negara, pemerintah merapertanggungjawabkan mungkin. sistem

Untuk

dana

yang

itu, pemerintah

pengendalian

intern

berusaha

yang lebih efektif melalui

APBN

yang

(pembayaran)

mekanisme

demi

sebaik

menciptakan

pengeluaran

dana

terus diperbaiki

dikelolanya

harus

pembayaran

tercapainya

tujuan

tersebut. Hipotesa mekanisme dilengkapi pengendalian

yang

dapat ditarik adalah

pembayaran dengan intern

APBN

yang

KEPMEN

No.

baru

dalam prosedur

:

"Melalui

(yang

telah

217/KMK.03/1990), pembayaran

dapat

ditingkatkan menjadi lebih efektif."

SKRIPSI




2.3. METODE PENELITIAN 2.3.1. Penjelasan Judul Pengkajian memahami

dan

merupakan

suatu

menelaah suatu hal

usaha dari

mempelajari, sudut

pandang

Belanja

Negara

tertentu . Sistem Republik

Pembayaran

Anggaran

Indonesia adalah mekanisme

pengeluaran

dana

(fund) untuk membiayai berbagai pengeluaran negara yang telah dianggarkan. Pengendalian

intern adalah sistem yang

rencana organisasi dan semua metode yang dan

ukuran

yang

dipakai

dalam

mengamankan

hartanya,

dipercayanya

data

akuntansi,

dan

mendorong

operasional

menjamin

meliputi

terkoordinasi

organisasi akurasi

untuk

dan

meningkatkan kepatuhan

dapat

efisiensi terhadap

kebijaksanaan manajemen.

2.3.2. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

data

primer dan data sekunder. Data primer adalah data

yang

diperoleh

langsung

melalui observasi,

wawancara

dan

pertemuan dengan obyek penelitian atau pihak-pihak yang berkepentingan. Data primer yang digunakan adalah kualitatif. yang

SKRIPSI

Sedangkan data sekunder

diperoleh dari karya-karya tulis


data

adalah

data-data

dan

literatur-



37

literatur yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

2.3.3. Prosedur Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang diperlukan, dilakukan penelitian yang meliputi : (a) Penelitian kepustakaan. Penulis

mengadakan

sistem

pembayaran

pemerintah

telaah

anggaran

melalui

menetapkan

pendahuluan yang

atas

dua

ditetapkan

perundang-undangan

untuk

permasalan, kemudian mengadakan

telaah

kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan. (b) Penelitian lapangan. Perolehan obyek Kas

data

pengaraatan

penelitian yaitu Kantor Negara

Biro

dengan

Perbendaharaan

serta mewawancarai pejabat

Keuangan

dilakukan

langsung

Departemen

KPKN

Keuangan.

untuk mengetahui penerapan

pada dan dan

Keduanya

sistem

yang

telah ditetapkan.

2.3.4. Teknik Analisis Teknik studi

analisis yang digunakan untuk

perbandingan

secara deskriptif

dengan

raelakukan pendekatan secara umum

surat

keputusan

SKRIPSI

yang

dibuat

adalah

diawali

terhadap

pemerintah,


mengadakan

dua

kemudian



38

merumuskan permasalahan yang ada. Perumusan masalah ini memudahkan akan

penulis dalam mencari kerangka

digunakan

pendekatan

dalam pembahasan.

teori

Kemudian

studi teoritis yang dapat

dipakai

yang

dilakukan sebagai

landasan untuk mengadakan pengkajian.

SKRIPSI




BAB III A N A L I

SIS

3.1. GAMBARAN UMUM 3.1.1. Struktur Organisasi Departenen Keuangan Dalam pemegang

menjalankan pemerintahan, presiden

kekuasaan

menteri-menteri

pemerintahan negara negara

yang

selaku

dibantu

memimpin

oleh

beberapa

departemen dalam pemerintahan. Jadi mereka inilah

yang

menggerakkan roda pemerintahan. Menurut

KEPPRES No. 44 Tahun 1974, pola

susunan

organisasi departemen, terdiri atas : 1. Menteri

sebagai

merupakan

pimpinan

pembantu

departemen

presiden

dalam

sekaligus

bidang

yang

menjadi kewajibannya. 2. Sekretaris pimpinan

Jenderal

sebagai

unsur

pembantu

dalam departemen berada langsung di

bawah

menteri. 3. Inspektorat

Jenderal

sebagai

unsur

pengawas

dalam departemen berada langsung di bawah menteri. 4. Direktorat dari sebagian

Jenderal

sebagai

tugas pokok

dan

unsur fungsi

pelaksana departemen

berada langsung di bawah menteri. 5. Unit-unit organisasi lain dan staf ahli yang terdiri dari

SKRIPSI




40

a. Badan

dan

presiden karena

pusat

yang

dapat

dibentuk

sebagai pelaksana tugas sifatnya tidak tercakup

pembantu

tertentu

oleh yang

baik oleh

unsur

pimpinan, unsur pelaksana maupun

unsur

pengawasan. b. Staf ahli. c. Perusahaan

Jawatan

organisasi

yang

(Perjan)

merupakan

ditetapkan

dengan

unit

peraturan

perundang-undangan tersendiri. 6. Instansi

vertikal

yang

Wilayah Departemen atau Jenderal sebagai

terdiri Kantor

penyelenggara

dari

Wilayah tugas

Kantor Direktorat

dan

fungsi

Departemen di propinsi. Dalam

kesempatan ini

yang

akan

dibicarakan

adalah

struktur organisasi Departemen Keuangan

dengan

Keppres No.35 Tahun 1992 tanggal 7

Pada

Keppres

tersebut dinyatakan

bahwa

Juli

sesuai 1992.

Departemen

Keuangan terdiri dari : a . Menteri. b. Sekretariat Jenderal. c. Inspektorat Jenderal. d. Direktorat Jenderal Anggaran. e. Direktorat Jenderal Pajak. f. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. g. Direktorat

SKRIPSI

Jenderal

Pembinaan

Badan


Usaha

Milik



41

Negara. h. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. i. Badan Pengawas Pasar Modal. j. Badan Analisa Keuangan dan Moneter. k. Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan. 1. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, m. Badan Akuntansi Keuangan Negara, n. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan. o. Instansi Vertikal di Wilayah. Menteri

Keuangan. Sesuai dengan

Keppres

Nomor

44 Tahun 1974 pasal 6 Menteri Keuangan mempunyai

tugas

:

pokok

(1) memimpin departemen

yang

telah

aparatur

sesuai dengan

digariskan oleh departemennya

tugas

pemerintah agar

dan

berdayaguna

berhasilguna, (2) menentukan kebijaksanaan bidang

keuangan

tanggungjawabnya

yang

secara

fungsional

kerjasama

dengan departemen, instansi dan

(3)

mengolah hubungan

SKRIPSI

membina

memecahkan

terutama yang menyangkut Staf Ahli

menjadi

sesuai dengan kebijaksanaan umum yang

presiden,

untuk

dan

pelaksanaan

ditetapkan

lainnya

membina

dan

persoalan

melaksanakan organisasi

yang

timbul,

bidang tugasnya.

Menteri Keuangan mempunyai tugas pokok

dan

menelaah masalah-masalah di * ekonomi keuangan regional, hubungan


bidang ekonomi



internasional, pengembangan

penerimaan negara, pengeluaran pasar

pengelolaan

modal

kekayaan

memberikan

penalaran

petunjuk

Menteri

dan

negara

pembinaan

secara

pemecahan Keuangan

negara, umum

keahlian

konsepsional (Keputusan

dan atas

Menteri

Keuangan Nomor 231/KMK.01/1982). Sekretariat pimpinan

atau

Sekretariat tugas

Jendral. unit

Jenderal

staf

Sebagai di

Departemen

pokok menyelenggarakan

unsur

pembantu

Departemen

Keuangan,

Keuangan

mempunyai

pembinaan

organisasi dan ketatalaksanaan terhadap

administrasi, semua unsur di

lingkungan Departemen Keuangan. Selain itu, Sekretariat Jenderal teknis

Departemen

Keuangan

dan administratif

Jenderal,

Direktorat

memberikan

kepada menteri,

Jenderal

dan

pelayanan Inspektorat

unit

organisasi

lainnya di lingkungan Departemen Keuangan. Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dari

:

Biro

Keuangan Keuangan,

Perencanaan Internasional,

Biro

Ketatalaksanaan,

dan Biro

Perlengkapan, Biro Hukum dan

Hubungan

terdiri

Organisasi

Kepegawaian, Biro

Biro

Organisasi

Hubungan

dan

Masyarakat,

Biro Umum. Secara

administratif,

dalam

lingkungan

Sekretariat Jenderal terdapat pula Sekretariat Pertimbangan

SKRIPSI

Pajak

yang

mempunyai


tugas

Majelis pokok



memberikan

pelayanan

teknis dan administratif

kepada

Majelis Pertimbangan Pajak. Sekretariat unsur di

Pajak

adalah

pembantu Majelis Pertimbangan Pajak yang

berada

bawah

Majelis

Pertimbangan

dan bertanggungjawab kepada

Pertimbangan

Pajak.

Dalam

Ketua

melaksanakan

Majelis tugasnya,

sekretaris dibantu oleh seorang sekretaris pengganti. Sekretariat dari

Bagian

Majelis Pertimbangan

Umum,

Perselisihan

Bagian

Pajak

Persiapan

terdiri

Penyelesaian

Pajak, Bagian Evaluasi Pelaksanaan

Hukum

Paj a k . Inspektorat Jendral. Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawasan di Departemen Keuangan mempunyai tugas pokok

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas

semua unsur Departemen Keuangan. Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dari

Sekretariat

Kepegawaian,

Inspektorat

Inspektur

Perlengkapan,

Inspektur

Jenderal,

Inspektur

Keuangan, Anggaran,

terdiri

Inspektur

Inspektur

Pajak,

Inspektur Bea dan Cukai, Inspektur Umum. Sebagai adalah

unsur pelaksana di

Direktorat

Jenderal Direktorat

Jenderal

Pajak, Direktorat Jenderal

Departemen Anggaran,

Jenderal

Pembinaan

Bea

Badan

Keuangan Direktorat

dan Usaha

Cukai, Milik

Negara dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.

SKRIPSI




Direktorat Jendral Anggaran. Direktorat

Jenderal

Anggaran

melaksanakan sebagian tugas pokok

Keuangan

dalam bidang anggaran pendapatan dan

negara

Departemen belanja

berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan

oleh

Menteri Keuangan. Direktorat Sekretariat

Jenderal

Anggaran

Direktorat Jenderal

terdiri

Anggaran,

dari

:

Direktorat

Pembinaan Anggaran Rutin, Direktorat Pembinaan Anggaran Pembangunan,

Direktorat Pembinaan

Anggaran

Lain-lain

dan Kekayaan Negara, Direktorat Perbendahar'aan dan

Ras

Negara, Direktorat Tata Usaha Anggaran, Direktorat Dana Luar Negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Anggaran

dibantu

oleh

Informasi

Anggaran

Pusat

Pengolahan

yang terdiri

Bidang

Pengembangan

Bidang

Operasional

Sistem

dari

Aplikasi

Komputer, Bidang

Jenderal Data

Bagian dan

dan Urnum,

Program,

Persiapan

Data

dan Pelayanan Informasi serta Bidang Rekonsiliasi APBN. Direktorat Pajak melaksanakan

Jenderal Pajak. sebagian

Direktorat

tugas

pokok

Jenderal Departemen

Keuangan di bidang penerimaan negara yang berasal

dari

pajak sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan

oleh

Menteri peraturan

Keuangan

berdasarkan

kebijaksanaan

perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat

SKRIPSI

dan

Jenderal

Pajak


terdiri

dari

:



Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Perencanaan dan

Potensi

Perpajakan, Pajak

Perpajakan,

Direktorat

Direktorat Pajak

Pertambahan

Nilai dan

Peraturan

Penghasilan, Pajak

Direktorat

Tidak

Langsung

Lainnya, Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, Direktorat Pemeriksaan Pajak. Unit

organisasi

pelaksanaan adalah

tugas

lain

pokok

sebagai

Direktorat

penunjang

Jenderal

: (1) Pusat Penyuluhan Perpajakan yang

dari Bidang Pembinaan Bidang

Sarana

Penyuluh,

Materi

Penyuluhan, Bidang

Sub

Fungsional

Metoda dan

Pajak terdiri

' Penyuluhan,

Pembinaan

Bagian Tata Usaha dan

Tenaga

Kelompok

Penyuluh Perpajakan, (2)

Pusat

Tenaga

Pengolahan

Data dan Informasi Perpajakan yang terdiri dari Sistem

Aplikasi

dan

Program,

Bidang

Bidang

Operasional

Komputer, Bidang Alat Keterangan, Bidang Registrasi dan Evaluasi Data Wajib Pajak, Sub Bagian Tata Usaha. Direktorat Jenderal Departemen dalam

Bea

Jenderal

dan Cukai

Bea dan

Cukai.

melaksanakan

Direktorat

sebagian

Keuangan di bidang pemungutan pajak

bentuk bea dan

cukai serta

tugas negara

pemungutan

lainnya

berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Menteri

Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari

:

Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Perencanaan

SKRIPSI




46

Penerimaan,

Direktorat

Pabean,

Direktorat

Cukai,

Direktorat Pemberantasan Penyelundupan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat

Jenderal

Bea dan Cukai ditunjang oleh dua unit organisasi

lain,

yaitu : (1) Pusat Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai

yang

terdiri dari

Bidang Sistem

Aplikasi

Program, Bidang Operasional Komputer, Bidang Data

dan

Pelayanan Informasi serta

Sub

dan

Penyiapan

Bagian

Tata

Usaha, (2) Pusat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai

yang

terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bagian

Perkapalan

dan

Penerbangan, Bidang Telekomunikasi dan Elektronika. Direktorat

Jenderal Penbinaan Badan Usaha

Milik

Hegara. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

melaksanakan

Keuangan

sebagian tugas

pokok

Departemen

di bidang pembinaan badan usaha milik

berdasarkan

kebijaksanaan

yang

ditetapkan

negara oleh

Menteri Keuangan. Direktorat

Jenderal Pembinaan Badan Usaha

Negara terdiri dari : Sekretariat Direktorat Direktorat Jasa

Perusahaan Industri, Direktorat

Keuangan,

Direktorat

Direktorat

Perusahaan

Perusahaan

Pertanian

Jenderal, Perusahaan

Jasa

dan

Milik

Umum,

Kehutanan,

Direktorat Informasi, Pengembangan, dan Peraturan Badan Usaha Milik Negara. Direktorat Jenderal Lenbaga Keuangan.

SKRIPSI


Direktorat



47

Jenderal pokok

Lembaga Keuangan melaksanakan sebagian

Departemen Keuangan dibidang

lembaga

tugas

keuangan

berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Menteri

Keuangan. Direktorat dari:

Jenderal

Sekretariat

Perbankan

dan

Lembaga

Direktorat

Usaha

Jasa

Keuangan

Jenderal,

Direktorat

Pembiayaan,

Direktorat

Pensiun,

Direktorat

Asuransi,

Direktorat

Pengelolaan

Penerusan Pinjaman, Direktorat

Minyak

terdiri

Dana

dan Bukan Pajak, Direktorat

Penerimaan

Pembinaan

Akuntan

dan Jasa Penilai. Berikut

ini adalah unit organisasi

lain

diluar

unsur-unsur pembantu pimpinan, pelaksana dan pengawasan di Departemen Keuangan. Badan Pengawas Pasar Hodal. Tugas pokok badan ini adalah

pertama

pasar

modal

mengikuti sehingga

perkembangan

efek

dapat

dan

mengatur

ditawarkan

dan

diperdagangkan secara teratur, wajar, dan efisien serta melindungi Kedua,

kepentingan pemodal dan

melakukan

Lembaga-lerabaga Penyelesaian Efek

pembinaan Bursa

Efek

dan

masyarakat pengawasan

dan

terhadap

Lembaga

dan Penyimpanan, Reksa Dana,

Kliring Perusahaan

dan Perseorangan, Profesi Penunjang Pasar

Pendaftaran

dan Penawaran Umum. Terakhir,

umum.

Modal,

memberikan

pendapat kepada menteri raengenai pasar modal.

SKRIPSI




48

Badan oleh

ini

wakil

ketua,

Pengelolaan Lerabaga Biro

dipimpin oleh seorang Sekretariat,

ketua

Biro

Investasi dan Riset, Biro

Hukum,

Biro

Transaksi

dan

Efek, Biro Penelitian Keuangan

Perusahaan

Penelitian Keuangan Perusahaan II

Wilayah BAPEPAM Badan badan

dibantu

serta

Rantor

didaerah yang terdapat bursa efek.

Analisa Keuangan dan Moneter. Tugas

ini

I,

adalah

menyelengagarakan

membina,

pokok

mengkoordinasikan

dan

kegiatan analisa di bidang

keuangan

dan moneter berdasarkan kebijaksanaan Menteri

Keuangan

dan

peraturan perundang-undangan yang

ini

terdiri

Anggaran

dari

Sekretariat

berlaku.

Badan,

Biro

Pendapatan dan Belanja Negara,

Moneter,

Biro

Analisa

Keuangan

analisa

Biro

Daerah

Badan

Analisa

dan

Biro

Pengkajian Ekonomi dan Keuangan.

oleh

Dalam

melaksanakan tugasnya, Badan

Pusat

penelitian dan Pengembangan

Moneter

yang

terdiri

dari

Bagian

ini

dibantu

Keuangan

Tata

Usaha

dan dan

Kelompok Peneliti. Badan Pelayanan Kenudahan Ekspor Data

Keuangan.

menyelenggarakan pengolahan

data

Badan

ini

kegiatan keuangan

dan

Pengolahan

mengkoordinasikan pelayanan

berdasarkan

ekspor

SKRIPSI

Badan

Pelayanan

Remudahan


dan

kebijaksanaan

Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan berlaku.

dan

Ekspor

yang dan



4?

Pengolahan Badan,

Data

Biro

terdiri

Pembebasan

Pengembalian Aplikasi

Keuangan

Pungutan

Komputer

dari

Pungutan Negara,

serta

Biro

Sekretariat

Negara,

Biro

Biro

Pengembangan

Dukungan

Teknis

dan

Standardisasi Komputer. Badan pokok

Urusan

Badan

Piutang dan Lelang

ini adalah

pengurusan

piutang

Negara.

menyelenggarakan

negara

yang

Tugas

pelaksanaan

terhutang

kepada

instansi-instansi pemerintah/badan-badan usaha

negara,

atau badan-badan lainnya baik di pusat maupun di daerah yang

secara

langsung

dikuasai

negara

berdasarkan

peraturan perundang-untfangan yang berlaku. Badan Informasi

ini terdiri dari Sekretariat Badan,

dan

Hukum, Biro Piutang

Negara

Biro Piutang Negara Non Perbankan, Biro

Biro

Perbankan,

Lelang

Negara

dan Instansi Vertikal di Wilayah. Badan Badan

Akuntansi

Akuntansi

Keuangan

Keuangan Negara

Negara.

Tugas

ialah

melaksanakan

pembinaan, pengembangan sistem dan prosedur sistem

akuntansi

mempersiapkan menyusun

dan

penyusunan

neraca

kebijaksanaan

pelaporan

kekayaan

teknis

yang

pembukuan,

keuangan

perhitungan negara ditetapkan

pokok

negara,

anggaran

serta

berdasarkan oleh

Menteri

Keuangan. Badan

SKRIPSI

Akuntansi

Keuangan

Negara


terdiri

dari



50

Sekretariat

Badan,

Biro

Keuangan, Biro Pembinaan

Akuntansi

dan

Pelaporan

Sistero Akuntansi Negara, Biro

Perhitungan Anggaran Negara, Biro Tata Usaha Inventaris Kekayaan Negara dan Biro Pengolahan Data Akuntansi. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan. Badan bertugas

membina,

mengkoordinasikan

ini dan

menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan latihan, serta kegiatan

penataran

keuangan

negara

kebijaksanaan menteri dan peraturan

berdasarkan

perundang-undangan

yang berlaku. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan ini terdiri dari

Sekretariat Badan, Pusat Pendidikan

Pegawai, Pusat Pendidikan dan Latihan Pendidikan dan

dan Latihan

Latihan

Bea

dan

Anggaran,

Perpajakan, Pusat

dan Cukai serta

Latihan

Pusat

Pusat

Pendidikan dan

Latihan

Keuangan Umum.

3.1.2. Dasar Hukun dan Pengurusan Keuangan Negara Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak

negara baik yang bernilai uang ataupun benda

dimiliki

negara.

Barang yang dimaksud

disini

yang adalah

baik berupa kertas berharga, barang fisik maupun barang nonfisik Dasar dari

SKRIPSI

(seperti

gas

dan

lain-lain).

hukum keuangan Negara

Indische

Comtabiliteits

Wet


Indonesia (ICW)

atau

berasal yang



51

sekarang

disebut dengan

Undang-undang

Perbendaharaan

Indonesia (UUPI). ICW dibentuk oleh Pemerintah Kolonial Belanda cara

dalam

tahun 1848. ICW itu

pengurusan

dan

memuat

pertanggungjawaban

ketentuan alat-alat

keuangan kolonial. Dalam perjalanan waktunya, ICW telah berkali- kali mengalami perubahan baik sebelum

maupun

sesudah Indonesia merdeka. Perubahan mula-mula

setelah

Indonesia

merdeka

adalah

dengan

ditetapkannya

UU

Darurat Nomor 3 tahun 1954 yang kemudian UU Darurat ini ditetapkan

menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun

1954.

Dengan demikian, tahun dinas/fiskal dirobah dari

tahun

buku

yang sesuai dengan tahun

tahun

buku

yang

tanggal

dimulai

tanggal

takwin 1

menjadi

April

dan

berakhir

31 Maret tahun berikutnya. Selain itu,

stelsel

hak

diganti

mengefektifkan

dengan

pelaksanaan

stelsel dan

sistem

kas.

Untuk

pertanggungjawaban

anggaran, maka setiap tahun dibuat/ditetapkan Keputusan Presiden

(Keppres).

pelaksanaan untuk hal

Kepres ini mengatur

anggaran

pendapatan

dan

pedoman

belanja

dan

negara

setiap tahun anggaran. Kepres ini mengatur yang tidak tercantum dalam UUPI. Jadi Keppres

halini

melengkapi UUPI. Seandainya

didalam

Keppres

tersebut

ditemukan

pasal-pasal yang bertentangan dengan pasal-pasal maka

SKRIPSI

seoara otomatis, pasal-pasal UUPI tidak


UUPI,

berlaku.



52

Memang secara formal, tingkatan UUPI jauh lebih daripada

Keppres.

Tetapi

karena

Keppres

tinggi mengatur

masalah pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN dan

dibuat setelah kedaulatan, raaka Keppres

sumber

merupakan

hukum yang murni sedangkan UUPI (ICW)

sebagai

sumber

sebagai

hukum

ordonnateur

Pemerintah,

pelengkap.

Menteri

berdasarkan

UUPI,

Undang-undang

mengeluarkan

surat keputusan

edaran

menyangkut

yang

kemudian

dilimpahkan

Anggaran. Dalam

APBN

kepada

Keuangan Peraturan

serta

ataupun

keuangan.

hanyalah

Keppres

instruksi/surat

Wewenang

tersebut

Direktorat

Jenderal

pelaksanaannya sehari-hari, tugas

dilaksanakan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas

itu

Negara

(KPKH). Secara kronologis, untuk melaksanakan dan

pertanggungjawaban

Indonesia

harus

dan tata

usaha

pengurusan keuangan

di

berdasarkan hukum berikut

1. UUPI (ICW) beserta peraturan pelaksanaannya, 2. Keppres tentang pedoman pelaksanaan APBN, 3. Pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang

berupa surat keputusan ataupun instruksi

baik yang

menyangkut penerimaan dan pengeluaran uang negara, 4. Surat oleh

keputusan ataupun instruksi yang masing-masing

menguasai

SKRIPSI

menteri/ketua

dikeluarkan

lembaga

yang

bagian anggaran (keuangan),




5. Surat

edaran/instruksi

Direktorat

yang

Jenderal Anggaran

dikeluarkan sepanjang

oleh

pengaturan

fungsi bendaharawan umum. Selain

hal-hal

tersebut

di

atas,

diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang oleh Indische dalam

harus

dikeluarkan

Algemene Rekenkamer (IAR) yang

dirauat

Stbld 1933 No.320. Telah

diuraikan

bahwa

UUPI

(ICW)

keuangan Negara Indonesia. Perbendaharaan merupakan suatu azas-a 2 as

himpunan

maupun

mengatur

itu

sendiri

peraturan yang mengendalikan

tatalaksana

tentang

pengurusan

pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Negara. Pengurusan

keuangan

macam pengurusan, yaitu : administratief)

dan

negara dibagi

menjadi

Pengurusan umum

Pengurusan

khusus

dua

(pengurusan (pengurusan

bendaharawan ). Ada

persamaan

dan

perbedaan

antara

kedua

pengurusan tersebut. Persamaannya yaitu baik pengurusan umum

maupun

pengurusan

khusus

mengandung

unsur

pengurusan dan pertanggungjawaban. Perbedaannya

adalah

pertama,

pengurusan

mempunyai

sifat yang luas sedangkan pengurusan

mempunyai

sifat yang sempit.

mengandung khusus

SKRIPSI

unsur

mengandung

penguasaan, unsur

Kedua,

pengurusan

sedangkan

kewajiban.


umum khusus umum

pengurusan

Ketiga,

segala



perintah peraturan/petunjuk datang dari pengurusan umum sedangkan

pengurusan

khusus

berkewajiban

melaksanakannya. Pengurusan (penguasa Dasar

umum

dibagi

primer) dan ordonatur

hukum

pengurusan

Otorisator

menjadi

otorisator

(penguasa

sekunder).

umum ini adalah ICW pasal 74.

adalah

wewenang

untuk

tindakan

apa saja yang berakibat

Wewenang

ini ada di tangan Presiden dan

melakukan

pengeluaran

didelegasikan

kepada para Menteri/Ketua Lembaga Negara yang mendelegasikannya

pada

Kepala Biro

negara.

kemudian

Keuangan

masing-

untuk

menguji

masing. Ordonatur

adalah

pengeluaran-pengeluaran tanda

buktinya

anggaran

yang

wewenang yang

ada, baik

untuk kemudian

fisik

dibebankan

bersangkutan. Wewenang

ini

maupun

pada

mata

berada

di

tangan Menteri Keuangan yang kemudian mendelegasikannya kepada Kantor Perbendahraan dan Kas Negara (KPKN)

yang

merupakan aparat dai Direktorat Jenderal Anggaran. Pejabat

yang

ditunjuk

untuk

menjalankan

pengurusan khusus disebut bendaharawan. Mereka dibebani tugas

pengurusan

kekayaan negara tugas

pengurusan

penyimpanan

SKRIPSI

dan

penyimpanan

sebagian

dari

berupa uang dan barang. Dalam praktek, uang

diwujudkan

dan pembayaran

dalam

penerimaan,

atas perintah yang


datang



55

dari ordonatur. Pengurusan barang meliputi penyimpanan,

pengeluran

penerimaan,

(penyerahan)

dan

peme1iharaannya. Petugas-pertugas

tersebut

dahulu

disebut

comtabel, karena pertama, mereka bertanggungjawab uang/barang

yang

berkewajiban Pemeriksa

ada

memberi Keuangan

bertangungjawab terdapat

dalam

pengelolaannya

perhitungan (BPK).

Kedua,

kepada

Badan

mereka

paling

pengurusannya

kepada

menteri

membawahinya dan kepada BPK. BPK dapat menuntut untuk

dan

atas ketidaksesuaian uang/barang

dalam

atas

mengganti ketekoran itu. Dasar hukum

yang yang mereka

pengurusan

khusus ini adalah ICW pasal 77.

3.1.3. Siklus

Anggaran

Keuangan

Negara

Republik

Indonesia Siklus

anggaran

keuangan

negara

Indonesia

dilakukan melalui lima tahap, yaitu : 1.

Tahap persiapan/perencanaan

Seperti diketahui

bahwa

tahun

anggaran. anggaran dimulai

tanggal 1 April, maka kira-kira bulan Mei sampai Menteri

Keuangan

pedoman

penyusunan

/ketua

lembaga

memasukkan

SKRIPSI

mengeluarkan anggaran

surat kepada

yang menguasai bagian

rancangan anggarannya.


Juli,

edaran

tentang

seluruh

menteri

anggaran

Rancangan

untuk

tersebut



harus memuat rencana pengeluaran untuk kebutuhannya dan pendapatan negara yang diperkirakan dapat dipungut. Di dalam pengaturan anggaran dipergunakan Isian Daftar

Daftar

Kegiatan (DIK) untuk anggaran belanja rutin Isian

Proyek

(DIP)

untuk

anggaran

dan

belanja

pembangunan. Anggaran

rutin berbeda sifatnya dengan

pembangunan.

Anggaran

rutin

membiayai

pengeluaran

secara terus menerus

pembangunan

membiayai

suatu

anggaran

suatu

sedangkan

proyek

pos

anggaran

dengan

batas

waktu tertentu. Pada untuk

dasarnya,

anggaran

pembangunan

membiayai proyek. Jika proyek itu

digunakan

dilihat

dari

segi hasilnya terdiri atas : a. Proyek-proyek fisik, yaitu proyek yang dapat dilihat secara

fisik, misalnya proyek pendirian gedung

dan

lain-lain. b. Proyek non fisik, yaitu proyek-proyek yang tak dapat dilihat

dengan nyata tetapi secara

mempunyai

manfaat

bagi

tidak

kelangsungan

langsung perbaikan

administrasi peraerintahan, seperti proyek

pembinaan

masyarakat. Pengajuan Daftar

Usulan

pembangunan

SKRIPSI

anggaran

rutin

harus

raenggunakan

Kegiatan (DUK), dan pengajuan harus

menggunakan


Daftar

anggaran Usulan



57

Pembangunan (DUP). Di

dalam DUK tertera perkiraan pendapatan

serta pengeluaran rutin untuk suatu negara. oleh

DUK

yang

departemen/lembaga

sudah diisi harus

menteri/ketua

lembaga

rutin

atau

ditanda

atas

DUK yang sudah

tangani

namanya

sekretaris

jenderal.

ditanda

dikirimkan

kepada Departemen Keuangan c.q.

oleh

tangani

Direktorat

Jenderal Anggaran untuk disetujui. Direktorat

Jenderal

Anggaran akan mengadakan penelaahan dan menguji rencana pelaksanaan

anggaran rutin yang dituangkan dalam

DUK

tersebut. Sedangkan DUP yang sudah diisi dan ditandatangani kemudian

dikirimkan

Direktorat Anggaran

Jenderal

Menteri

Anggaran.

menelaahnya dari segi

Selanjutnya

DUP

Perenacanaan Deputy

kepada

Direktorat pengadaan

dikirimkan

Pembangunan

Bidang

ditelaah

itu

dan

dari faktor fisiknya yang

c.q.

Jenderal pembiayaan.

kepada

Nasional

Pengendalian

Keuangan

Ketua

Badan

(BAPPENAS)

c.q.

Pelaksanaan harus

untuk

disesuaikan

dengan skala prioritas anggaran tahunan. Langkah pemerintah DUP

selanjutnya ialah

yang

dengan mengumpulkan semua

oleh DUK

dan

dari semua departemen dan lembaga negara. DUK

dan

DUP dijadikan dasar

untuk

undang

Pendapatan

SKRIPSI

dilakukan

Anggaran

menyusun Rancangan dan


Belanja

UndangNegara



(RUUAPBN). RUUAPBN beserta nota keuangan diajukan presiden

untuk

dibahas

di

Dewan

Perwakilan

oleh Rakyat

(DPR). 2.

Tahap Pengolahan Anggaran di DPR.

Pembahasan RUUAPBN dilakukan

dalam

tiga

beserta nota keuangan di pembahasan

sehingga

DPR

rancangan

tersebut menjadi undang-undang, yaitu : 1. Melalui sidang paripurna yang dihadiri oleh para

anggota DPR dan seluruh menteri/ketua

yang

menguasai

memberikan

bagian

pandangan

kebijaksanaan

yang

anggaran. umum

Disi'ni

mengenai

akan ditempuh

seluruh lembaga presiden

garis-garis

oleh

pemerintah

dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 2. Diadakan sidang komisi. Pada sidang komisi ini

akan

dilakukan pembicaraan antara Komisi Ekonomi/Reuangan (Panitia

Anggaran)

beserta Menteri

Keuangan

Ketua BAPPENAS untuk menggodok rencana-rencana

dan APBN

tersebut. 3. Pada

tahap

untuk

ini diadakan sidang

ddlaksanakan

anggota

pemungutan suara

kembali

oleh

seluruh

DPR. Sidang ini juga dihadiri oleh

seluruh

menteri/ketua anggaran.

paripurna

lembaga

yang

Jika RUU APBN tersebut

undang-undang

APBN, maka

menguasai disahkan

undang-undang

bagian menjadi tersebut

diumumkan dalam lembaran negara.

SKRIPSI




59

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran. Setelah sah raenjadi undang-undang APBN, maka APBN yang

memuat

mengenai

pembangunan

dapat

anggaran

rutin

dilaksanakan

dan

oleh

anggaran

masing-masing

departemen/lembaga negara. DUK dan DUP berubah Daftar

Isian

Kegiatan (DIK) dan Daftar

menjadi

Isian

Proyek

(DIP). DIK dan DIP ini dikirimkan pula kepada BPK. Berdasarkan DIK/DIP/SKO Bendaharawan Rutin/Proyek akan

membuat Surat Permintaan Perabayaran (SPP)

Kantor

Perbendaharaan

kemudian

akan

(SPM)

kepada

Dalam

hal

dan

menerbitkan

Kas

Negara

Surat

bendaharawan atau penerimaan

(KPKN).

Perintah kepada

kepada

Membayar

ypng

negara,

KPKN

berhak.

bendaharawan

penerima/penyetor diwajibkan raenyetor ke rekening pada Bank Indonesia dan bank milik pemerintah. itu

baru

dianggap sah

setelah

KPKN

KPKN

Setoran

menerima

nota

kredit yang bersangkutan. 4. Tahap Pertanggungjawaban Anggaran. Pada

tahap ini, Biro Keuangan (bagian

pembukuan

dan verifikasi) di tiap-tiap Departemen/Lembaga

Negara

mengolah data-data realisasi penerimaan dan pengeluaran berupa

:

negara)

SKO, SPM, P6 (laporan beserta

realisasi lampirannya,

SKRIPSI

lampiran-lampirannya,

pengeluaran dan

realisasi

negara)

sebagainya.

P7

beserta

Hasil


penerimaan (laporan lampiran-

perhitungan

ini



60

dituangkan yang

dalam Sumbangan Perhitungan Anggaran

kemudian

Keuangan menjadi

disampaikan pada

Badan

(SPA)

Akuntansi

dan

Negara (BAKUN). BAKUN menghimpun SPA-SPA

itu

satu dalam bentuk Konsep Perhitungan

Anggaran

Negara (KPAN). KPAN diperiksa oleh BPK terlebih diterbitkan dan

Catatan

mengirimkan untuk

dahulu

sebelum

dalam bentuk Nota Hasil Pemeriksaan Perhitungan anggaran Negara NHP

Rancangan

DPR

Perhitungan

(CPAN).

dan

BPK

Pemerintah

Anggaran

Negara

(RPAN) yang kemudian oleh pemerintah diserahkan

kepada

DPR.

dibuat

dan CPAN kepada

(NHP)

Dalam rapat pleno/komisi anggaran,

DPR

membahas

RPAN dan membandingkannya dengan NHP dan CPAN dari BPK. Rapat

tersebut

Perhitungan bersama-sama

menghasilkan

Anggaran

Rancangan

Negara (RUU PAN).

Pemerintah

(Presiden),

Undang-Undang Kemudian

menetapkan

DPR dan

mensahkan RUU PAN menjadi UU PAN. Untuk

mendapatkan

gambaran

yang

jelas,

dalam

bagan 3.1 dan 3.2 di halaman 61 dan 62 disajikan

Bagan

Alir Siklus APBN dan Jangka Waktu Siklus APBN.

3.1.4. Pelaksanaan

Tugas

Ordonnateur

di

Bidang

Pengeluaran Tugas ordonatur di bidang pengeluaran

diwujudkan

dalam tiga macam tindakan, yaitu :

SKRIPSI




61

BAGAN 3.1. BAGAN ALIR SIKLUS APBN

Sumber : Baswir, Revrisond, Akuntansi Pemerintahan Indonesia. BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hal.50

SKRIPSI




62

BAGAN 3.2. JANGKA WAKTU DAUR APBN

Sumber : Baswir, Revrisond, Akuntansi Pemerintahan Indonesia. BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hal. 42 1. Henguji. Dalam menguji piutang-piutang atas beban ada

tiga

hal

yang perlu

mendapat

negara,

perhatian,

adanya otorisasi, adanya penagihan dari pihak

yaitu

kreditur

dan adanya kepastian bahwa piutang-piutang masih

dapat

dibayar (belum daluarsa). Untuk menguji apakah piutang-piutang pada dapat

dibayar

atau tidak,

ordonatur

berpegang

negara pada

otorisasi. Otorisasi ini dapat berbentuk peraturan umum atau

peraturan

Otorisasi departemen,

SKRIPSI

khusus.

(SKO) artinya

dari

Misalnya

Surat

menteri/ketua

SKO asli yang


Keputusan

lembaga

non

dipergunakan

oleh



ordonatur sebagai dasar untuk menerbitkan SPM. Seorang kepada

kreditur

negara

otorisator

yang

mempunyai

akibat digunakan

harus

mengajukan

kepada

ordonatur.

tagihan

atas

wewenang

surat

Misalnya

hak dari

bukti

yang

pihak

tagihannya

leveransir

barang-barang

tagihan

mengajukan

dipesan

pemerintah

harus mengajukan : a. Surat perjanjian penyerahan barang dan harganya. b. Surat

pernyataan

menyatakan mengenai

dari

instansi

pemesan,

bahwa barang-barang yang banyaknya

raaupun

mutu

yang

diterima barang

baik sesuai

dengan pesanan. c. Kwitansi tentang harga barang yang dilever

disertai

dengan faktur. d. Jika

rekanan

penyerahan

telah

barang

menerima ,

jumlah

persekot utang

sebelum

itu

harus

dicantumkan di dalam kwitansi. Pasal seseorang

60 ICW terhadap

kepada

negara.

barang

yang

Kemudian barang 1980.

menetapkan hapusnya

B

negara

Misalnya

dipesan

oleh

jika A

tidak

hak

mengajukannya

(leveransir) B

menyerahkan

(instansi

memberikan pernyataan

pemerintah).

tentang


9

menagih

negara (ordonatur). Jika A tidak mengajukan

SKRIPSI

penerimaan

sesuai dengan perjanjian pada tanggal Pada tanggal tersebut, A berhak

tagihan

April kepada

penagihan-



64

nya

sampai dengan 31 Deseraber 1985, maka hak

menjadi

kedaluarsa

tagih

A

tanggal 1 Januari 1986.

2. Mecbebankan. Dalam rangka realisasi anggaran, pengeluaran atas beban

anggaran

pengeluaran

terdiri

yang

dari

dua

memberatkan

kelompok,

anggaran

yaitu

belanja

atau

anggaran pengeluaran dan pengeluaran beban pengembalian anggaran

yang

memberatkan

anggaran

pendapatan

(rest itus i ). 3. Menerintahkan penbayaran. Tindakan diwujudkan (SPM)

yang

dalam

dari

menerbitkan

terakhir

di

bidang

penerbitan Surat

ordonatur yaitu

Perintah

Menteri

bukan Menteri Keuangan

KPKN yang berada di

pengeluaran Membayar

Keuangan.

sendiri

Yang

melainkan

bawah naungan Direktorat

Jenderal

Anggaran Departemen Keuangan. Dana

anggaran

bagi

pembiayaan

disediakan

dengan

ini

berlaku hingga tahun

untuk yang No.29

hanya SKO

hanya

penerbitan SKO. Pada

dasarnya

anggaran,

tahun

di-SPM-kan. Berdasarkan pasal 1984,

berlaku

diterbitkan

secara rutin sebagai SKO.

DIK/DIP Dengan

untuk pembiayaan atau

SKO

terkecuali

kepegawaian dan SKO ulangan untuk sisa

belum

disahkan

pengeluaran

15

SKO

Keppres

yang

demikian, proyek

telah SKO yang

tidak diatur dalam DIK/DIP.

SKRIPSI




65

3.2. PEMBAHASAN 3.2.1. Mekanisne

Penbayaran

Anggaran

Belanja

Negara

Menurut KEPPRES No. 29 tahun 1984 (Sisten Lana) Dalam atas

rangka

realisasi

anggaran,

pengeluaran

beban anggaran terdiri dari tiga kelompok,

pengeluaran

beban

pengembalian sementara

tetap, beban sementara

anggaran.

Pengeluaran

dan

beban

sedangkan pengeluaran

beban

beban

tetap

meroberatkan anggaran belanja atau

pengeluaran

yaitu

dan

anggaran

pengembalian

anggaran meroberatkan anggaran pendapatan (restitution). Dikatakan beban tetap, jika untuk pengeluaran itu sudah

diajukan

kelompok

ini

bukti penagihan. Yang antara

lain :

terraasuk

gaji

pegawai

negeri,

tunjangan dalam berbagai bentuk, uang tunggu, persekot

pindah,

uang

hadiah,

dalam

pensiun,

gratifikasi

dan

sebagainya. Dasar hukumnya adalah pasal 27 ICW. Dikatakan sebelum

bukti

pengeluaran

pengeluarannya

Uang Untuk

Dasar

hukumnya

A/1980

memberi

tetap

beban sementara, jika SPM

adalah

diterbitkan

disajikan.

Misalnya,

Dipertanggungjawabkan pasal 42

perincian

ICW.

tentang

(UUDP).

Keppres

No.14

pengeluaran

beban

dan sementara, yaitu dalam pasal 16 ayat

2

dan

ayat 3 seperti berikut : Ayat biaya

SKRIPSI

2 : a. Belanja pegawai (termasuk

perjalanan

dinas

sepanjang


pensiun),

mengenai

uang



pesangon,

subsidi

dan

bantuan,

subsidi/perimbangan

keuangan serta angsuran dan bunga hutang dari

anggaran

belanja rutin. b. ketiga

Pelaksanaan pekerjaan pemborongan oleh dan

pembelian

barang/bahan/jasa

termasuk

pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan

(swakelola)

yang

(lima

nilainya

rupiah)

di

baik

atas

Rp.

5.000.000,-

mengenai belanja rutin

pihak

maupun

juta

anggaran

pembangunan. Ayat 3 : Pembayaran untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam ayat (2) termasuk pembelian barang/ bahan/jasa rupiah)

yang

atau

leveransir

nilainya R p . 5.000.000,-

kurang

untuk

tiap

jenis

(lima

juta

barang/tiap

dan biaya untuk keperluan Perwakilan RI

di

luar negeri dapat dilakukan sebagai beban sementara. Pasal 16 ayat (3) termasuk antara lain UUDP untuk biaya luar

perjalanan, pembayaran negeri,

biaya langganan

panjar untuk pembiayaan

majalah

kapal

negara,

pembebasan tanah rakyat, penyelenggaraan rapat/

rapat

dinas/ lokakarya /penataran/sentiaji. Dikatakan ada

pengeluaran beban

pengeluaran

pengembalian,

yang dibebankan pada

pendapatan.

Sebagai contoh, pemerintah

pendapatan

berupa

5.000.000,-

SKRIPSI

(lima

pajak

penghasilan

juta

rupiah)


mata

jika

anggaran

menerima

uang

sebesar

Rp.

yang

dibukukan



67

sebagai

penerimaan pajak penghasilan

Kemudian

pajak

tahun

itu ditetapkan kembali

1989/90.

dengan

juinlah

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Jadi pemerintah sebesar

berkewajiban

Rp.1000.000 (satu juta rupiah)

pajak.

SPM-Pengembalian

R p .1.000.000,anggaran

(satu

kembali

kepada

diterbitkan

juta

rupiah)

waj ib sejumlah

atas

beban

anggaran

terjadi

1989/90, itu

anggaran

sejenis

anggaran

setelah

penutupan

(pajak

penghasilan)

sejenis dari tahun anggaran

dari

pembetulan atas

pembetulan, atas

mengurangi

pembayarannya.

dikeluarkan pengeluaran

dari itu

anggaran lebih

penerimaan,

pengeluaran.

besar

Mula-mula

yang

seharusnya.

lebih itu harus disetor kembali ke

dengan

jalan melakukan potongan dalam tahun

KPKN

pos

mata

anggaran (dari pengeluaran

atau

anggaran

yang sama dengan pengeluaran semula. Jadi setoran pengeluaran itu dan dibuka

uang

Ternyata

Selisih

mengurangi

ICW.

dijumpai

pengeluaran. dari

mata tahun

pengembalian ini ditentukan dalam pasal 17 Disamping

Jika tahun

berarti pengeluaran tetap

mana pengeluaran dilakukan. Jadi

penerimaan

juga

mata

pajak penghasilan tahun pembayarannya.

pengembaliannya

Dasar

membayar

yang

sebagai

kontra

semula)

dengan

menyebut tahun anggaran yang bersangkutan. Jika

SKRIPSI

tahun

anggarannya

sudah


ditutup,

maka



68

penyetoran uang itu dibukukan sebagai penerimaan lain

untuk

uang

yang

tahun anggaran

penyetoran.

sudah disetor kembali

Kadang-kadang

sebagai

kontra

itu ternyata salah satu mata anggaran lebih besar yang seharusnya. Jadi uang tersebut harus kepada

yang

anggaran

yang

anggarannya tutup,

berhak. Pembayaran ini

dipakai sebagai kontra pos

maka

pengembalian

pengeluaran anggaran

itu

atas

dari

mata

jika

tahun

dinasnya

sudah

mempunyai

beban

pos

dikembalikan

memberatkan

masih terbuka. Jika tahun

lain-

sifat

mata

anggaran

pendapatan penerimaan lain-lain. Berikut

ini

adalah mekanisme

pengeluaran

atas

beban anggaran : 1.

Departenen/Lenbaga Negara eg.

(Bagian

Pelaksanaan

Anggaran)

DIK/DIP

yang telah disahkan dan berlaku

Biro

Keuangan

cenerbitkan

SKO

atau

sebagai

SKO.

SKO ini disampaikan kepada : a. Bendaharawan

yang

bersangkutan

sebagai

dasar

pembuatan SPP ke KPKN. b. KPKN yang akan melaksanakan pembayaran. c. Instansi-instansi pelaksanaan

yang

pengawasan,

berkepentingan misalnya

BPK

dan

untuk Biro

Keuangan (Bagian Pembukuan dan Verifikasi). 2. atau

SKRIPSI

Berdasarkan DIK/DIP/SKO,

Bendaharawan Proyek nengajukan


Bendaharawan Surat

Rutin

Pernintaan



6?

Penbayaran Surat

Rutin

(SPPR) untuk pengeluaran

Percintaan Penbayaran Penbangunan

rutin

(SPPP)

dan untuk

pengeluaran-pengeluaran proyek pembangunan kepada KPKN. Dalam

mengajukan kedua bentuk SPP di atas

perlu

dibedakan antara pengeluaran yang bersifat Beban

Tetap

(BT) dan Beban Sementara (BS). Untuk pengajuan SPP yang bersifat Kerja, atau

BT harus dilampirkan DIK/DIP, Surat Kuitansi, Berita Acara

Penyerahan

Barang

Perintah

Penyelesaian

yang

Pekerjaan

bersangkutan

dan

sebagainya. Sedangkan untuk pengajuan SPP BS yang harus dilampirkan Perincian

hanya

DIK/DIP yang

bersangkutan,

Kebutuhan atau dengan SPJ bulan

Daftar

sebelumnya,

tanpa bukti-bukti pengeluaran. 3. lanpirannya,

Setelah

KPKN neneliti

barulah

diterbitkan

SPP

dengan

SPM

kepada

bendaharawan. Untuk BT, SPM-nya dibuat atas nama ketiga

atau bendaharawan, dan pembayarannya

berbagai

pihak

dilakukan

secara giral melalui Bank/Sentral Giro Pos atau

secara

tunai melalui KPKN. Sedangkan untuk B S , SPM dibuat atas nama

bendaharawan

yang

bersangkutan,

demikian

pula

penyerahan uangnya. Pengeluaran

beban

/honorarium/tunjangan lain-lain gaji,

SKRIPSI

tetap

ikatan

dinas/uang

pembayaran yang sejenis

pembayarannya

atas

seperti

nama

gaji/upah lembur

dan

berdasarkan

daftar

bendaharawan

untuk



9


70

dibayarkan

kepada yang berhak. Untuk

pembayaran

bendaharawan menerima SPM-Tunai, kemudian selambat-lambatnya

dalam waktu tiga

itu,

bendaharawan

bulan

mengajukan

kepada KPKN laporan pembayaran dengan daftar gaji telah

ditandatangani Penerbitan

SPM

oleh

yang

yang berhak menerima.

oleh KPKN selambatnya

6

(enam)

hari kerja untuk anggaran rutin dan 2 (dua) hari

kerja

untuk anggaran pembangunan. 4.

Atas

penbayaran yang

diterina,

selanbatnya

tanggal 10 setiap bulan bendaharawan nenyanpaikan Surat Pertanggungjawaban rangkap (LKK)

dua

(SPJ)

nengenai

bulan

lalu

kepada KPKN beserta Laporan

Keadaan

Kas

.

KPKN akan memeriksa SPJ tersebut dan satu

dalam

bulan

/lembaga

kemudian yang

mengirimkan

bersangkutan

SPJ

serta

selambatnya

ke

departemen

Kantor

Wilayah

Direktorat Jenderal Anggaran. Apabila terdapat sisa UUDP yang tidak lagi

untuk

pelaksanaan

kegiatan/proyek,

diperlukan maka

harus

disetorkan selambatnya saat pengajuan SPJ terakhir. Sedangkan untuk

SPJ

perwakilan

pembayaran-pembayaran yang dilakukan

perwakilan

pemerintah

tata cara penyampaian

di luar negeri

diatur lebih

lanjut

oleh

Menteri Keuangan setelah mendengar Menteri Luar Negeri. Secara ringkas mekanisme pembayaran dengan sistem

SKRIPSI




71

lama ini akan digambarkan pada bagan berikut : BAGAN 3.3. BAGAN ALIR PELAKSANAAN PEMBAYARAN SISTEM LAMA Departeaen/ Le»baga Negara

Bendaharawan Kantor/Proyek

^1

DIP/DiK

BPK

Pihak Ketiga

DIP/DIK

.

|mm

KPKH

Bepartenen Keuanqan

I

mm

Biro Keuangan Bag,Pelaks,Anon.

DIP/DIK I

*1-----i SKO

'1 SKQ

»i

SKO

n JhSW/SPPR

* SPPP/SPPRj

Biro Keuangan BaQ.Pe*bWVenf,

SPK Bag.fas

i JsPtf-BT L

■\ SPfl-BS

SPJ

-iunai6iro/Cek— {Bank/Pos)

-TunaiSBBT j_j— Giro/Cek— J (Bank/Pos)

SP«-BT

SPH-&S (UUDP)

SPJ

SPJ

SKRIPSI




72

Semenjak

tanggal 1 April 1977,

SPM

diterbitkan

dalam bentuk SPM-Tunai (sebelumnya disebut SPMU),

SPM-

Cek

SPM-

Pos,

SPM-Giro Pos dan SPM-Giro

Bank.

Tunai, SPM- Cek Pos, SPM-Giro Pos maupun

Baik

SPM-Giro Bank

hanya terdiri dari satu bentuk formulir. Dalam bawah SPM

hal tidak

SPM-Tunai,

blanko

diisi

harus dicoret silang. SPM

dan

cek/giro

sebutan

sebelah atas diterbitkan atas nama Bendaharawan ( berhak untuk

dibayarkan

kepada

yang

yang

berkepentingan,

misalnya SPM-Tunai untuk gaj i ). SPM-Tunai diterbitkan dalam rangkap enam : 1. Lembar

pertama

(asli)

yang

berwarna

biru

untuk

bendaharawan/pihak yang berhak. 2. Lembar

kedua

yang

berwarna

departemen/lembaga

dikirimkan

ke

(yang

anggarannya

diberati dengan pengeluaran) melalui

Kantor tfilayah

Direktorat kantor

tinggi

biru

Jenderal

Anggaran

(pengiriman

wilayah itu disertai dengan Daftar

dari

P.8

dan

Daftar Penguji (DP) lembar kedua. 3. Lembar

ketiga

yang

berwarna

kuning

sebagai

pertinggal pada KPKN penerbit beserta Daftar Penguji lembar keempat. 4. Lembar beserta

keempat Daftar

yang

berwarna

roos/merah

Penguji lembar asli

jambu

dikirimkan

ke

Bagian Kas untuk diuangkan.

SKRIPSI




73

5. Lembar

kelima

Penguji

yang

lembar

Pengumpulan

berwarna

putih

ketiga dikirim

ke

serta Sub

Daftar

Direktorat

Data Direktorat Tata Usaha Anggaran

di

Bandung. 6. Lembar

keenara

yang berwarna hijau

dikirim

kepada

bendaharawan. Dalam

hal SPM-Cek Pos, KPKN mengirimkan

kepada bendaharawan/yang berhak setelah KPKN

aslinya membubuhi

tandatangannya dengan pena (bukan dengan stempel tangan). dengan

Lembar kedua setelah

dibubuhi

tanda

pena oleh KPKN dan lembar ketiga

tangan

stempel

oleh KPKN

dikirim

tanda tangan

dengan

ke

tanda

Sentral

Giro

Pos. Dalam tangan

hal SPM-Giro Pos, setelah

dibubuhi

tanda

sesuai dengan cara di atas, lembar asli,

kedua

dan ketiga dikirim ke Sentral Giro Pos. Dalam kepada

hal SPM-Giro Bank, lembar asli

yang

berhak atau langsung kepada

dikirimkan bank

dimana

KPKN

mempunyai rekening. Lembar kedua dikirim

kepada

bank

dengan surat pengantar tersendiri menurut

contoh

yang pada

berlaku, rekening

sebagai

kemudian setelah dibukukan koran

lampiran

KPKN

nota

dikembalikan

debet

bank.

oleh

bank

kepada

KPKN

Lembar

ketiga

dilampirkan pada pertanggungjawaban buku bank.

Apabila

yang berhak menerima langsung SPM-Giro Bank dari

SKRIPSI


KPKN,



74

ia harus menanda tangani tanda lunas pada SPM tersebut. Blanko

Giro

9

dan 8 (cek

Sentral

pos/giro

Giro Pos

pos)

diperoleh

dari

antara

lain

digunakan

sebagai pengganti atas SPM-Cek Pos/Giro

yang dapat Pos

yang pernah diterbitkan jika ternyata hilang atau lewat waktu. Perlu diketahui bahwa uraur SPM-Cek Pos/giro

pos

adalah 70 hari. Untuk

roengganti SPM-Tunai yang

diuangkan,

menurut peraturan lebih dahulu

SPM-Triplicaat. jaminan

hilang

sebelum

diterbitkan

Untuk keperluan itu, diper'lukan

di atas kertas bermeterai. Surat

surat

jaminan

harus ditanda tangani oleh penagih, dua orang

itu

penjamin

dan ordonatur. Disamping SPM-Tripilicaat dapat pula

dikeluarkan

SPM-Nihil. SPM tersebut diterbitkan apabila : a. Kreditur negara

di juga

samping

mempunyai

mempunyai hutang

hak kepada

tagihan

pada

negara

yang

jumlahnya paling sedikit sama dengan tagihannya. b. Gaji

terlanjur dibayar sedangkan pegawai

penerima

gaji diberhentikan bulan sebelumnya. Yang disetorkan kembali

adalah

gaji bersih. Yang

dibebankan

anggaran adalah gaji bruto, sehingga untuk Taspen

perlu

perhitungan dibukukan

SKRIPSI

diterbitkan dengan

pihak

SPM-Nihil ketiga


potongan

atas (Taspen)

kembali sebagai kontra pos mata

pada

beban dan

anggaran



gaji.

Mengingat bahwa

atas

SPM-Nihil jika

naraa yang berhak

maka

demi

diterbitkan

tidak akan ditukar di

kepentingan

pembukuan,

KPKN,

SPM-Nihil

diterbitkan atas nama KPKN. Pada hakekatnya, pembukuan SPM dalam buku umum

adalah

dikenakan

jumlah brutonya.

Potongan-potongan

pada SPM merupakan penerimaan pihak

Contoh

potongan

yang

adalah

potongan

pajak,

sebagainya.

merupakan

sewa

yang

ketiga.

penerimaan

kompensasi,

kas

anggaran rumah

dan

Contoh potongan yang merupakan' penerimaan

pihak ketiga adalah iuran kesejahteraan, PFK Bulog, dan sebagainya. Tujuan pencatatan SPM dengan jumlah bruto pertama, SPM.

membukukan semua potongan yang

Kedua,

agar

masing-masing penerimaan

dapat

diketahui

potongan yang telah negara/

pihak

adalah

terdapat

dan

berapa

jumlah

diserahkan

sebagai

ketiga.

Yang

terakhir,

mencerminkan pengeluaran yang sesungguhnya.

3.2.2. Mekanisne Kenurut

Pembayaran KEPMEN

No.

Anggaran

Belanja

217/KMK.03/1990

Negara

(

Sisten

kesulitan

dalam

Baru ). Pemerintah mendapatkan terutama

SKRIPSI

semakin

mengalami

dana untuk membiayai kegiatannya. Hal

disebabkan sumber dana yang


sangat

ini

terbatas



76

sedangkan cara

penggunaannya

untuk

mengatasi

menciptakan mendukung Hal

tidak terbatas. masalah

pengendalian peningkatan

ini

Salah

adalah

intern yang lebih efisiensi

dan

satu dengan

baik

dan

efektivitas.

itulah yang mendorong Menteri Keuangan menerbitkan

Surat Keputusan No. 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Pebruari 1990. Dalam

surat

keputusan

tersebut

antara

lain

ditetapkan : 1.

Penerimaan dan pengeluaran dalam

pelaksanaan

APBN oleh KPKN dilaksanakan secara giral. Segala pada

KPKN

macam

setoran kepada

dilaksanakan

Kas

Negara A dan B) atau giro pos (Rekening Kas Negara

C).

umum

pada

KPKN

bank

umum

(Rekening

Bendaharawan

melalui

bendaharawan

tidak

diperkenankan

menerima setoran secara tunai. Dalam Bank

hal pembayaran, KPKN menerbitkan

atau SPM-Giro Pos. KPKN

SPM-Cek

atau

mempunyai

SPM-Cek

rekening

pos/sentral

giro

Pos pada

dapat juga apabila bank

gabungan.

SPM-Giro

menerbitkan

rekanan

atau

sentral

Jadi

KPKN

tidak giro tidak

diperkenankan lagi menerbitkan SPM-Tunai. 2. sisten

Sistem penberian uang nuka kerja laxia

disebut UUDP diganti dengan

yang sisten

dalan UYHD

(Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan).

SKRIPSI




77

Yang

dimaksud

dengan

Dipertanggungjawabkan

Uang

Yang

ialah : Uang muka

kerja

Karya) yang diterima oleh bendaharawan untuk pengeluaran

anggaran

sehari-hari

dalam

Harus (Artha

membiayai

Departemen/Lembaga/Instansi

jumlah

yang

relatif

kecil,

yang

selanjutnya harus dipertanggungjawabkan. Sifat-sifat sistem dana UYHD adalah : a. UYHD

belum merupakan beban alokasi/kredit

Departemen/Lembaga/Instansi bersangkutan,

anggaran melainkan

sebagai uang muka kerja/artha karya atas beban anggaran

mata

khusus/transitoris : untuk anggaran

rutin

dengan mata anggaran pengeluaran (MAK) no. 6211

dan

untuk anggaran pembangunan dengan MAK no. 6212. b. UYHD

bersifat

pengertian

revolving

bahwa

(berdaur

dana UYHD

yang

ulang) telah

dengan digunakan

untuk pengeluaran dapat diganti kembali dengan penerbitan sebesar tercantum

SPM atas nama bendaharawan

pengeluaran

bersangkutan

tersebut atas beban

dalam DIK/DIP/SKO

cara

MAK

bersangkutan

yang

sehingga

jumlah UYHD menjadi pulih kembali. Batas penyediaan dana UYHD atau jumlah dana yang dapat diberikan negara kepada bendaharawan dalam

Kepmen no. 217/KMK.03/1990 pasal 3 dan

UYHD diatur

pasal

4

ayat 1 sebagai berikut : 1. Untuk Anggaran Belanja Rutin :

SKRIPSI




78

a. Apabila

pagu kredit anggaran belanja barang

belanja

pegawai dalam DIK/SKO

dengan

Rp.

sebesar

seperempat

60.000.000

berjumlah

dapat

dari

non

sampai

diberikan

pagu

tersebut

UYHD dengan

jumlah setinggi-tingginya Rp. 5.000.000. b. Apabila

pagu

60.000.000

berjumlah

sampai dengan Rp.

diberikan tersebut

anggaran

di

atas

Rp.

450.000.000

dapat

UYHD sebesar seperduabelas dari

pagau

dengan

jumlah

setinggi-tingginya

Rp.

25.000.000. c. Apabila

pagu

450.000.000

anggaran dapat

seperdelapanbelas

berjumlah

diberikan dari

pagu

di

atas

UYHD anggaran

Rp.

sebesar tersebut

dengan jumlah setinggi-tingginya Rp. 50.000.000. 2. Untuk Anggaran Belanja Pembangunan : a. Sebesar

jumlah menurut ketentuan

pada

anggaran

belanja rutin, tetapi jumlah pagu DIP yang

dapat

dimintakan UYHD termasuk mata anggaran untuk gaji dan upah. b. Apabila diperlukan, UYHD dapat dimintakan sebesar kebutuhan

satu

bulan

sesuai

dengan

rincian

rencana penggunaan dana. 3. Setiap untuk atas

SKRIPSI

permintaan/pembayaran pengadaan

kepada

satu

barang/pekerjaan dengan

Rp. 5.000.000 dilakukan dengan


rekanan nilai

di

SPP-LS/SPM-LS,



79

tidak diperkenankan dilakukan dari UYHD. Untuk sistem

mengetahui lebih jelas mengenai

UYHD,

berikut

ini

akan

mekanisme

dikemukakan

secara

terperinci : 1.

Pada

pernulaan tahun

anggaran,

berdasarkan

DIK/DIP/SKO yang bersangkutan bendaharawan

nengajukan

Surat Pernintaan Pembayaran

Dana UYHD (SPP-DU)

KPKN sesuai kebutuhan pendanaan yang

bersangkutan.

besar

dari

mengajukan

Bila dana

kepada

kantor/instansi/proyek yang

UYHD masa sebelumnya,

dibutuhkan

lebih

bendaharawan

dapat

Surat Permintaan Pembayaran

Tambahan

UYHD

(SPP-TU). Jumlah dana yang diajukan SPP-DU maupun

SPP-

TU

yang

tersebut

harus

sesuai

dengan

batas-batas

ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2. KPKN SPP-DU

nengadakan pengujian/penelitian terhadap

maupun

SPP-TU,

nenghitung

junlah

UYHD

dininta,

nencek junlah rata-rata yang biasa

sebagai

uang

Selanjutnya UYHD

nuka

pada

nasa

menerbitkan Surat Perintah

(SPM-DU)

bendaharawan

kerja

atau

yang

SPM-TU

bersangkutan.

atas Semua

yang

diberikan sebelunnya.

Membayar nama

Dana

jabatan

bendaharawan

dijiaruskan mempunyai rekening (atas nama jabatannya) di Bank,

oleh

karena

semua

pembayaran

KPKN

dilakukan

secara giral, baik untuk SPP-DU, SPP-GU maupun SPP-TU. SPM-DU

SKRIPSI

harus

diterbitkan


selambat-lambatnya



80

enambelas delapan

jam kerja untuk anggaran belanja jam kerja untuk anggaran

belanja

rutin

dan

pembangunan

sejak diterimanya SPP-DU sampai diterimanya SPM-DU oleh bendaharawan harus

umum. Pejabat yang menandatangani

menandatangani

carik

giro

cek

SPM-DU

SPM

yang

bersangkutan. Dengan bendaharawan berupa

telah diterimanya SPM dari KPKNt telah menerima sejumlah

berarti

dana/uang

pemindahbukuan dari Rekening Kas Negara

Rekening

bendaharawan

dan

ia

dapat

yaitu kepada

menyimpan

uang

tersebut (setinggi-tingginya R p . 5.000.000) atau

tetap

menyimpannya di bank. 3. maupun

Setelah

dana UYHD digunakan,

seluruhnya, bendaharawan

baik

dapat nengajukan

Penggantian UYHD (SPP-GU) kepada KPKN untuk

sebagian SPP

nemulihkan

jumlah dana UYHD senula. Pada pengeluaran

SPP-GU yang

harus

dilampirkan

bukti-bukti

disetujui dan disahkan

kantor/satuan

kerja/pemimpin

oleh

kepala

proyek/bagian

proyek/atasan langsung/pejabat yang ditunjuk yang bukan bendaharawan. setiap juta

Perlu

ditambahkan

bahwa

jumlah

bukti pengeluaran tidak boleh lebih dan harus dipisahkan menurut

untuk

dari

R p .5

masing-masing

mata

anggaran pengeluaran (MAK).

SKRIPSI




81

4.

KPKN nengadakan penelitian/pengujian

SPP-GU tersebut dan apabila nenenuhi persyaratan, nenerbitkan

SPM-GU

bendaharawan.

Pengeluaran

anggaran

untuk

pengeluaran

diserahkan

itu

(MAK)

merupakan sesuai

terhadap KPKN

kepada beban

dengan

mata bukti

pengeluaran yang diajukan. SPM-GU diterbitkan atas nama bendaharawan yang Batas jam

bersangkutan.

waktu penerbitan SPM-GU adalah enam

belas

kerja untuk anggaran rutin, dan delapan jam

kerja

untuk

anggaran belanja pembangunan

SPP-GU

oleh

KPKN

sarapai

sejak 'diterimanya

diterimanya

SPM-GU

oleh

bendaharawan umum. 5.

UYHD

yang

hingga

nenjelang

anggaran (tanggal 30 Maret) telah digunakan tapi

akhir

tahun

belum

di-SPP-GU-kan, diajukan kepada KPKN selanbatnya tanggal 10

April.

dalam

waktu

Oleh KPKN segera diterbitkan sesuai

ketentuan

yang

SPM-GU

berlaku,

Nihil dengan

mencantumkan uraian tambahan pada SPM: "Pengesahan atas pertanggungjawaban

UYHD

beban

anggaran

1990/1991” .

Penerbitan itu dilakukan selambatnya tanggal 12 April. 6.

Sisa dana UYHD yang terdapat pada akhir

anggaran harus disetor ke rekening KPKN

pada bank/giro

pos

(Rekening Kas Negara A atau B atau C).

Penyetoran

itu

harus

30

Setoran

SKRIPSI

itu

dilakukan paling lambat tanggal dibukukan oleh KPKN

sebagai


tahun

Maret.

penerimaan



82

kembali/kontra

pos

setelah

anggaran

tahun

mata anggaran

khusus.

ditutup,

Penyetoran

dibukukan

sebagai

penerimaan bagian anggaran XVI (anggaran taktis). Sedangkan

sisa

UYHD yang

belum

disetorkan

ke

rekening kas negara pada tanggal 30 Maret dan UYHD yang belum

di-SPP-GU-kan

hingga

dibebankan/diperhitungkan anggaran

tanggal

10

April

akan

UYHD

tahun

pada pembayaran

berikutnya kecuali untuk dana yang

bersumber

dari bantuan luar negeri. Penggunaan dana sisa tersebut dianggap beban untuk tahun anggaran berikutnya. 7.

Atas

penbayaran

yang

telah

bendaharawan nengirinkan SPJ dan LKK/LKKA kepada Selambatnya

pada

tanggal

5

setiap

bulan,

KPKN. kepala

kantor/satuan

kerja/pemimpin proyek/bagian proyek

bendaharawan

raenyampaikan

Laporan

diterina,

Keadaan

dan

Kredit

Anggaran (LKKA) dan Laporan Keadaan Kas (LKK) dana UYHD bulan

sebelumnya.

Laporan tersebut

dilampiri

dengan

bilyet Bank/Pos per akhir bulan yang bersangkutan. Secara belanja

ringkas,

mekanisme

pembayaran

negara menurut sistem baru tampak

anggaran

pada

bagan

3.4. di halaman 83. UYHD dapat digunakan untuk beberapa mata anggaran pengeluaran (MAK) sebagai berikut: 1. Anggaran Belanja Rutin a. Belanja barang keperluan kantor dan lain-lain :

SKRIPSI




MAK 5210 (keperluan sehari-hari kantor) MAK 5220 (inventaris kantor) MAK 5230 (langganan daya dan tenaga) MAK 5240 (lauk-pauk) MAK 5250 (lain-lain) BAGAN 3.4. BAGAN ALIR PELAKSANAAN PEMBAYARAN SISTEM BARU

SKRIPSI




84

b. Belanja barang untuk pemeliharaan : MAK 5310 (gedung kantor) MAK 5320 (rumah dinas) MAK 5330 (kendaraan bermotor) MAK 5350 (lain-lain pemeliharaan) c. Belanja barang untuk perjalanan : MAK 5410 (perjalanan dinas biasa) d. MAK

lainnya

harus atas

persetujuan

Direktorat

Jenderal Anggaran. 2. Anggaran Belanja Pembangunan a. MAK 5911 (gaji/upah) MAK 5912 (pengadaan tanah) MAK 5913 (pembelian bahan-bahan) MAK 5914 (pembelian peralatan dan mesin-mesin) MAK 5915 (biaya perjalanan) MAK 5916 (biaya konstruksi) MAK 5917 (biaya lain-lain) b. MAK

lainnya

harus atas

persetujuan

Direktorat

Jenderal Anggaran. Dengan

sistem

baru, KPKN juga

menerbitkan

yang sifatnya sama dengan SPM beban tetap, yaitu Perintah dengan

Membayar

Langsung

pembayaran

langsung

Yang

adalah

pembayaran

yang

Pembayaran

langsung ini merupakan

SKRIPSI

tidak

(SPM-LS).

dilakukan

dengan


SPM Surat

dimaksud

pelaksanaan dana

pembayaran

UYHD. kepada



85

pihak

yang

langsung

berhak/rekanan

oleh KPKN dengan

diterbitkan

atas

(pihak

secara

menerbitkan SPM-LS.

nama pihak yang

dibayarkan kepada pihak

ketiga)

berhak

SPM-LS

atau

untuk

yang berhak. Penerbitan SPM-LS

atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan pengeluaran

yang

sah

yang

diajukan ’ oleh

bukti kantor

/satuan/ pemimpin proyek/bagian proyek. Dalam

penerbitan SPM harus

diperhatikan

batas-

batas

anggaran yang tersedia dalam DIK/DIP/SKO,

bahwa

jumlah

SPM-LS ditambah dengan

SPM-'GU

yaitu

ditambah

dana UYHD yang ada pada bendaharawan tidak boleh besar

dari anggaran yang

Selanjutnya,

tersedia dalam

lebih

DIK/DIP/SKO.

dalam penerbitan SPM belanja rutin

harus

diperhatikan batas dana triwulanan yang ditetapkan. Untuk SPM-LS

di

memahami bawah

lebih jauh

ini

prosedur

disajikan

mulai

penerbitan dari

tahap

pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) hingga penerbitan SPM-LS. 1.

SPP-LS ditandatangani oleh

diketahui/disetujui

oleh kepala

bendaharawan

kantor/satuan

dan

kerja/

pemimpin proyek/bagian proyek/atasan langsung. 2. Bendaharawan mengajukan kepada

SPP-LS

KPKN selambatnya tanggal 15 Maret.

rangkap SPP-LS

tiga itu

dilampiri dengan bukti pengeluaran yang sah yang antara lain terdiri dari :

SKRIPSI




86

a. Penunjukan rekanan; b. SPK/Surat perjanjian/kontrak; c. Addendum

kontrak

apabila

ada

perubahan

dalam

kontrak; d . Kuitansi/nota/faktur; e. Berita

acara

pemeriksaan/tingkat

penyelesaian

pekerjaan; f. Berita acara serah terima pekerjaan/barang; g. Berita

acara

pembebasan

tanah

yang

dibuat

oleh

panitia pembebasan tanah; h. Berita acara pembayaran; i. Akte notaris (untuk pembelian barang tidak

bergerak

lainnya); j. Surat angkutan; k. Surat

jaminan

diterbitkan keuangan

uang muka berupa bank bank

lainnya

pemerintah yang

garansi

atau

ditetapkan

yang

bank/lembaga oleh

Menteri

Keuangan; 1. Untuk pengadaan di atas Rp. 5 juta, surat pernyataan dari

kepala

proyek/bagian bersangkutan umum,

kantor/satuan proyek telah

pelelangan

bahwa

kerja/ penunjukan

pemimpin rekanan

dilakukan

(melalui

pelelangan

terbatas

ataupun

penunjukan

langsung) menurut ketentuan yang berlaku.

SKRIPSI




97

3.

Apabila SPP-LS, bukti-bukti

lain-lain KPKN

lampiran

menerbitkan

menjadi

telah memenuhi SPM-LS.

SPM-LS harus

enambelas

pengeluaran

persyaratan,

Proses

pengujian

diselesaikan

dan

maka SPP-LS

selambat-lambatnya

jam kerja untuk anggaran rutin

dan

delapan

jam kerja untuk anggaran pembangunan.

3.2.3. Telaah

Mengenai Mekanisne

Belanja

Penbayaran

Anggaran

Negara Menurut Sisten Lana

dan

Sisten

baru

menciptakan

Baru Sistem

bertujuan

untuk

pengendalian intern yang lebih mendukung efisiensi efektivitas belanja

dalam

negara

pelaksanaan

oleh

KPKN.

pembayaran

Untuk

dan

anggaran

mengetahui

apakah

tujuan itu dapat tereapai, penulis akan mengkaji apakah sistem baru tersebut telah berhasil mengatasi kelemahan yang ada pada sistem lama. Definisi "Suatu

efisiensi

organisasi

menghasilkan mengkonsumsi

Anthony

dikatakan efisien

sejumlah input

menurut

yang

adalah

apabila

output

tertentu

minimum.

Atau

output

:

dapat dengan yang

paling banyak dengan input tertentu.

Robert N. Anthony, John Dearden dan Norton M. Beadford, Management Control System, E iftil Edition. Richard D. Irwin Inc., Homewood, 1984, halaman 12

SKRIPSI




83

Efektivitas melaksanakan mencapai hasil selalu

adalah

bagaimana

suatu

organisasi

tugasnya atau bagaimana suatu

organisasi

yang telah ditetapkan. Jadi efektifitas

dihubungkan dengan tujuan organisasi

efisiensi

tak perlu

Dari anggaran

uraian

sedangkan

dihubungkan dengan itu. mengenai

mekanisme

pembayaran

belanja negara menurut KEPPRES No.

1984

dan

KEPMEN

No.

29

Tahun

217/KMK.03/1990

penjabarannya, kita dapat

sebagai

melihat beberapa kelengkapan

yang terdapat pada sistem baru sebagai berikut : 1.

Dengan

SPM-Tunai dengan April

(Kartal)

sisten lama, KPKN

dan

SPH-Giro

sisten yang baru yang 1990,

KPKN

hanya

dapat

(Giral).

nenerbitkan

Tetapi,

berlaku sejak tanggal

boleh

nenerbitkan

1

SPM-Giro

(Giral). Jadi,

semua pembayaran yang dilakukan oleh

hanya

melalui bank atau kantor pos. Dengan

tugas

pembayaran

tersebut

kepada bank

KPKN

penyerahan atau

kantor

pos, berarti penerbitan SPM Tunai tidak dilakukan lagi. Hal

ini

kertas

akan menghemat biaya pengiriman yang

digunakan,

mengingat

dan

begitu

kertasbanyaknya

salinan SPM Tunai. Selain

itu tidak diperlukan lagi

karyawan

yang

mengurus pembayaran kepada bendaharawan maupun rekanan, sehingga terjadi penghematan sumberdaya manusia.

SKRIPSI




8?

Adapun timbul pos.

biaya administrasi tambahan yang

adalah bila pembayaran dilakukan Tetapi

besar

karena semua

rekanan

melalui

bendaharawan

yang memiliki hak

mungkin

dan

tagih

jasa

sebagian

dalam

jumlah

besar kepada negara pasti mempunyai rekening pada bank, maka

biaya

yang dihemat masih lebih

besar

dibanding

biaya tambahan yang timbul. Jadi anggaran

dengan menyerahkan belanja

menyebabkan

pelaksanaan

pembayaran

negara kepada bank atau

kantor

penurunan biaya administrasi yang

pos

berarti

meningkatnya efisiensi. Sedangkan

bila ditinjau dari

penyerahan pelaksanaan pembayaran KPKN akan meningkatkan bukan

hanya

melakukan

efektivitas,

kepada pihak di luar

efektivitas. Hal itu disebabkan

terjadinya

pembayaran

segi

kesalahan

oleh

KPKN

dapat dihindarkan,

dalam

tetapi

juga

dari segi kecepatan pelaksanaan pembayaran. Jadi dengan

menerbitkan

SPM,

segala

pekerjaan

hanya

SPM

yang

menyangkut pembayaran telah selesai. Pelaksanaan melalui

bank

atau

pembayaran anggaran kantor

pos

telah

belanja

negara

sesuai

dengan

pengendalian intern yang baik. Alasannya adalah : Pertama, diserahkan

tanggungjawab

kepada

penyimpanan

pihak di luar KPKN.

uang

Jadi

telah

keamanan

secara fisik sudah terjamin karena sudah terhindar dari

SKRIPSI




90

bahaya pencurian dan kebakaran. Kedua, memadai

telah

terdapat

pemisahan

fungsi

yang

dimana (1) fungsi penyimpanan uang (bank

kantor pos) dengan fungsi pencatatan pembayaran telah

benar-benar

fungsi

terpisah.

otorisasi

(2)

terdapat

pembayaran uang yaitu

fungsi penyimpanan

uang (bank atau

atau kantor pos) dengan

pencatatan

(KPKN).

pembayaran

Jadi

fungsi

dapat

pemisahan dengan

pos).

terdapat pemisahan fungsi yang melaksanakan (bank

(KPKN)

KPKN

kantor

atau

(3)

pembayaran

yang

melakukan

disimpulkan

bahwa

anggaran belanja negara secara giral

telah

memenuhi kriteria pengendalian intern yang baik. 2.

Uang

Huka

Dipertanggungjawabkan)

Kerja

sisten

UUDP

(Uang

diganti dengan UYHD (Uang

Untuk

Yang

Harus Dipertanggungjawabkan). Dalam

sistem UUDP, uang muka kerja

diperoleh

melalui

Sedangkan

untuk

penerbitan sistem

SPM

UYHD,

beban

SPM

bendaharawan sementara.

tersebut

diganti

dengan SPM-DU dengan jumlah uang muka kerja yang

telah

ditetapkan. Pemberian

uang

muka kerja

dengan

sistem

lebih efisien daripada sistem UUDP. Dalam sistem kebutuhan

sehari-hari bendaharawan

ditentukan

kriteria tertentu. Kriteria itu adalah kebutuhan rata

SKRIPSI

bulanan

sebelumnya dan pagu


anggaran.

UYHD UYHD, dengan rataDengan



w

demikian, frekuensi pengajuan biaya-biaya

dengan

sistem

UUDP,

SPP dan penerbitan SPM lebih

penentuan

uang

muka

kerja

tidak

frekuensi

banyak

biaya-biaya

yang

harus dikeluarkan akan

dibandingkan

jumlah

uang

muka

dengan

sistem

kerja dapat

karena

didasarkan

kriteria yang diterapkan untuk sistem UYHD.

bila

dan

yang berkaitan dengan itu dapat dikurangi.

Sebaliknya pengajuan

SPP, penerbitan SPM

pada

Akibatnya, lebih

UYHD.

besar

Selain

berubah

setiap

itu, waktu

walaupun dalam batas tertentu. Sistem

UYHD lebih efektif daripada

sistem

karena uang muka kerja yang tersedia pada tidak

hanya

dalam

anggaran.

dengan

kebutuhan

sebelumnya

tetapi

juga

Dengan

kemungkinan pengisian

demikian,

kehabisan kembali

pelaksanaan

bendaharawan

disesuaikan

bulan

uang

rata-rata

dengan

bagi muka

pagu

bendaharawan kerja

sangat kecil. Hal

UUDP

sebelum

itu

menjadikan

pembayaran oleh Bendaharawan akan

menjadi

lancar. Dengan

telah

ditetapkannya

kerja,

kecenderungan

terjadi

karena

jumlah

penyalahgunaan

jumlah uang muka kerja

uang

muka

yang

mungkin

dapat

berubah

setiap waktu, dapat dihindari. 3.

Semua pengeluaran dana UUDP langsung nenbebani

mata anggaran, sedangkan pada UYHD tidak.

SKRIPSI




92

Dengan

sistem

disisihkan

untuk

bendaharawan.

UYHD, seolah-olah membiayai

sejumlah

keperluan

Jumlah dana tersebut

sehari-hari

telah

ditetapkan

besarnya dan bersifat daur ulang (revolving). setelah

dana

seluruhnya,

tersebut maka

digunakan

bendaharawan

uang

muka

Artinya,

sebagian

akan

mengajukan

pengeluaran uang yang sah sehingga kerja

menerbitkan

pulih

seperti

semula.

SPM apabila telah terjadi

atau

mendapatkan

penggantian sejumlah yang digunakan dengan bukti-bukti

dana

jumlah

Jadi

kewajiban

KPKN yang

benar-benar dapat dibuktikan keabsahannya. Berbeda menerbitkan belum

dengan SPM

muka

UUDP,

KPKN

walaupun bukti-bukti

diajukan.

uang

sistem

Bendaharawan kerja

untuk

telah

pengeluarannya

mendapatkan

penambahan

digunakan

membiayai

kegiatan/proyek selanjutnya, bukannya penggantian uang

muka

menyebabkan berubah Dari

kerja jumlah

setiap

sini

yang

dapat

telah

uang

muka

digunakan. kerja

waktu walaupun dalam kita

simpulkan

Hal

tersebut batas

bahwa

atas itu dapat

tertentu.

pengendalian

intern dengan sistem UUDP ini lemah. Pembebanan saat

diberikan

cenderung dengan

SKRIPSI

mata anggaran pengeluaran (MAK)

pada

uang

UUDP

mendorong pengelolaan

muka kerja

dalam

pihak-pihak

yang

uang

muka


kerja

sistem

berhubungan tersebut



93

menghabiskannya sesuai UYHD,

dengan

berbagai

cara

dengan tujuannya semula. Tetapi pada

saat

pemberian uang

yang

tidak

dengan

sistem

muka

kerja

belum

raembebani mata anggaran pengeluaran (MAK) yang terdapat dalam

DIK/

DIP/SKO

bersangkutan. mengelola

departemen/lembaga

Secara

uang

psikologis,

muka kerja itu

sesuai dengan tujuannya sistem

UUDP

memperbaiki

menjadi

yang

pihak-pihak

yang

akan

menggunakannya

semula. Jadi dengan dirubahnya sistem

sistem

tinggi

UYHD,

pengendalian

pemerintah

telah

intern 'dalam

hal

pemberian uang muka kerja kepada Bendaharawan. 4. ke

Pada

sisten lama, KPKN

departenen/lenbaga

nengirinkan copy

tinggi. Tetapi,

dengan

SPJ

sisten

baru, hal itu tidak dilakukan lagi. Ditinjau dari segi efisiensi, pengiriraan copy SPJ ke

departemen/lembaga tinggi tidak efisien. Hal

ini

disebabkan : (a). Departemen/lembaga tinggi yang dikirimi

SPJ

tersebut terpaksa menyediakan sumber daya manusia untuk menanganinya. Sebagai Keuangan

contoh,

terdapat

pada Biro

satu unit yang

Keuangan

Departemen

bertugas

khusus

SPJ. Jumlah pegawai yang menanganinya

antara

6

kita

SKRIPSI

orang sampai delapan orang. Dari

dapat

membayangkan

betapa

besar


menangani berkisar data

biaya

itu, yang



94

dikel-uarkan

untuk

menangani

SPJ

itu

bagi

seluruh

departemen/lembaga tinggi bersangkutan.
SPJ

terpaksa menyediakan sarana penyimpanan SPJ. Pada Keuangan

Departemen

memasukkannya secara

ke

khusus.

tersebut

Keuangan

dalam kotak Selanjutnya

SPJ

disimpan

dapat

juga

kita

dengan

karton

yang

dipesan

menyimpan

kotak

karton

di gudang. Dengan memahami

tersebut

Biro

pola

bayangkan

penyimpanan betapa

besar

sumber daya yang harus dikorbankan lembaga tinggi bersangkutan,

pada hal

manfaatnya sama

yang

sekali

tidak

seluruh

KPKN

ad a. (c). yang

Biaya pengiriman

ada di seluruh Indonesia

SPJ dari ke

departemen/lembaga

tinggi di Jakarta. (d). Pengiriman SPJ ke departemen/lembaga tidak

ada

pengendalian

manfaatnya sebab

bila

yang

kerja adalah KPKN. Oleh

ditinjau membcrikan

tinggi

dari

segi

uang

muka

karena itu, bendaharawan cukup

mempertangungjawabkan uang muka kerja itu kepada Jadi

dengan sistem baru mekanisme pembayaran

belanja

anggaran

negara, SPJ tersebut tidak dikirimkan lagi

departemen/lembaga pemerintah

tinggi yang bersangkutan.

telah menghemat sumber daya

besar. Dengan kata lain, pemerintah telah

SKRIPSI

KPKN.


yang

ke

Berarti, demikian

meningkatkan



efisiensi dalam pelaksanaan pembayaran anggaran belanja negara. Dengan

tidak

mengirimkan

departemen/lembaga mengurangi tersebut

tinggi

copy

yang

ke

setiap

bersangkutan

tidak

efektivitas. Alasannya

SPJ

adalah

tidak mempengaruhi penerbitan

walaupun

SPJ

bendaharawan

hanya

disampaikan

sudah berhak mendapat

tindakan

SPM-GU. kepada

Jadi KPKN,

pengggantian

atas

penggunaan uang muka kerja yang dilakukannya. .Seperti

kita

ketahui

mempertanggungjawabkan

bahwa

bendaharawan

uang muka kerja kepada

pemberi

uang muka yaitu KPKN sehingga cukup KPKN yang kebenaran

penggunaan

walaupun

copy

lembaga

tinggi

mempengaruhi 5.

uang muka kerja

SPJ tidak yang

menilai

tersebut.

dikirimkan

ke

Jadi

departemen/

bersangkutan,

tidak

akan

pengendalian intern. Pada sisten baru, batas waktu penerbitan

atau

penolakan SPM lebih dipersingkat. Pada

sistem

lama, waktu yang

dibutuhkan

untuk

memroses penerbitan atau penolakan SPM adalah enam hari kerja

untuk

anggaran waktunya

anggaran rutin dan dua hari

pembangunan. adalah

Dengan

enambelas jam

sistem kerja

kerja baru,

untuk

untuk batas

anggaran

rutin dan delapan jamkerja untuk anggaran pembangunan. Adanya

SKRIPSI

pembatasan waktu penyelesaian


pemrosesan



96

SPM yang Xebih singkat mendorong petugas di KPKN melaksanakan demikian,

pembayaran

tujuan

dengan

pelaksanaan

belanja menjadi tercapai yaitu kepada

yang

waktu

karena

melaksanakan teratur.

segera. pembayaran

tersebut

sumber daya

tugas

dihindarkan

dan

itu

dapat

yang

dapat

selanjutnya

pembatasan

dari

waktu Lamanya

menjadi

meningkatkan

digunakan

untuk

dikerahkan

secara

pekerjaan

kerja

dapat

lemburpun

tidak

lagi untuk menyelesaikannya.

Ditinjau

intern.

anggaran

melaksanakan pembayaran

Dengan demikian, penumpukan

diperlukan

Dengan

berhak dalam tempo yang secepat mungkin.

Pembatasan efisiensi

untuk

tolak

segi

tersebut waktu

pengendalian memudahkan

untuk

intern,

pengendalian

memproses

pembayaran

ukur dalam menilai petugas

KPKN

dalam

menjalankan tugasnya. Selain bahwa

pembatasan waktu, sistem UYHD

bila

penolakan Ketentuan

terjadi penolakan itu ini

harus

menentukan

penerbitan

dinyatakan

SPM

secara

dapat juga meningkatkan

alasan

tertulis.

efisiensi

dan

efektivitas. Efisiensi menenuhi syarat

dapat dan yang

meningkat

karena

SPP

yang

tidak memenuhi syarat

untuk

diterbitkan SPM-nya telah dipisahkan. Dengan

demikian,

sumber

SPP

SKRIPSI

daya tak perlu lagi dikerahkan untuk


yang



97

tidak memenuhi syarat. Pemisahan tidak

SPP yang memenuhi syarat

memenuhi

mempercepat semakin

syarat

proses

lancar

semakin

untuk

dengan

diterbitkan

penerbitan SPM. Dengan

proses pembayaran

efektif

dalam

itu,

yang

SPM-nya kata

lain

berarti

KPKN

melaksanakan

pembayaran

anggaran belanja negara. Ditinjau mencantumkan merupakan

dari segi pengendalian intern, alasan-alasan

suatu

kecermatan

alat

penolakan

penerbitan

SPM

menilai

ketrelitian

dan

menentukan apakah suatu

SPM

untuk

pegawai dalam

dengan

dapat diterbitkan atau tidak. 6.

Dengan

sisten

baru

nekanisne

pembayaran

anggaran belanja negara, paling lanbat tanggal 5 setiap bulan,

kepala kantor/satuan kerja dan pinpinan

nenyanpaikan

Laporan

Keadaan Kredit

Anggaran

dengan disertai Laporan Keadaan Kas (LKK) yang bersangkutan nengenai bulan yang Dengan menjadi dapat

sistem

lebih

dan

(LKKA)

bendaharawan

lalu.

itu, pengendalian

baik karena dengan laporan

memantau

bendaharawan

baru

proyek

besarnya uang kas

yang

besarnya sisa

anggaran

intern

itu,

ada

KPKN

ditangan

yang

masih

tersed ia. Dengan besarnya

SKRIPSI

adanya

penggantian

LKKA,

KPKN

uang

muka

dapat kerja


menentukan yang

telah



digunakan

untuk

masing-masing

mata

anggaran

dan

besarnya uang muka yang akan ditetapkan. BAGAN 3.5. RINGKASAN SISTEM LAMA DAN SISTEM BARU SISTEM LAMA

SISTEM BARU

1. Cara Pembayaran

Memakai sistem kartal (SPM Tunai) dan giral (SPM Cek Bsnk/Cek Pos /Giro Pos).

Hanya memakai sistem giral (SPM Cek Pos/Cek Bank/Giro Pos).

2. Uang Muka Kerja

Sistem UUDP. Jumlah dibatasi, tapi tidak berdasarkan ke butuhan rata-rata bu lan sebelumnya dan pagu anggaran. Diperoleh melalui pe nerbitan SPM Beban Sementara.

Sistem UYHD. Jumlah telah ditetap kan berdasarkan kebu tuhan rata-rata bulan sebelumnya dan pagu anggaran. Diperoleh melalui pe nerbitan SPM DU/TU/GU.

3. Pembebanan Pengeluar an

Uang muka kerja meru pakan penarabahan dana untuk membiayai kegiatan/proyek selan jutnya, sehingga se mua pengeluaran lang sung membebani MAK walau tanpa buktibukti pengeluaran.

Uang muka kerja meru pakan penggantian dari dana yang telah digu nakan untuk membiayai kegiatan/proyek sebe lumnya, sehingga semua pengeluaran akan membebani MAK bila ada bukti pengeluaran.

4. Surat Pertanggungjawab an

KPKN menerima SPJ rangkap 2 dari benda harawan, lalu mengirim 1 lembar kepada masing-masing Departeman/Lembaga Negara yang berhubungan.

KPKN menerima SPJ dan tidak perlu mengirimkannya kepada masingmasing Departemen/Lembaga Negara yang berhubungan.

5. Pembatasan Waktu

Penerbitan/penolakan SPM sejak diterimanya SPP oleh KPKN harus dilakukan selambatnya 6 hari kerja untuk anggaran rutin dan 2 hari kerja untuk ang garan pembangunan.

Penerbitan/penolakan SPM sejak diterimanya SPP oleh KPKN harus dilakukan selambatnya 16 jam kerja untuk anggaran rutin dan 8 jam kerja untuk angga ran pembangunan.

6. Pelaporan

Berupa Laporan Keada an Kas (LKK).

Berupa Laporan Keadaan Kas (LKK) dan Laporan Keadaan Kredit Angga ran .

SKRIPSI




BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan Dari hasil pembahasan sebelumnya mengenai lama dan sistem baru dapat ditarik beberapa

sistem

kesimpulan

sebagai berikut : 1. Pembayaran

yang dilakukan secara

pengendalian

intern

yang

giral

lebih.

memberikan

efektif

dan

meningkatkan efisiensi. Efektivitas meningkat karena KPKN hanya perlu menerbitkan SPM untuk menyelesaikan pembayaran. Pengamanan dana secara fisik juga baik

karena

terjadi

pemisahan

fungsi

lebih antara

otorisasi dengan penyimpanan serta pelaksanaan

yang

dilaksanakan pihak yang independen (bank). Efisiensi meningkat

karena

terjadi

penghematan

biaya

administrasi. 2. Pemberian efektif

uang muka kerja dengan sistem UYHD karena

berdasarkan bendaharawan memperlancar mengurangi

jumlahnya

telah

pagu anggaran dan

aktivitas

ditetapkan

rata-rata

sebelumnya sehingga lebih harian.

Hal

lebih

kebutuhan sesuai itu

frekuensi pengajuan SPP, pemrosesan

dan dapat dan

penerbitan SPM sehingga lebih efisien.

99

SKRIPSI




100

3. Pembebanan pengeluaran hanya berdasarkan bukti-bukti yang

sah menjadikan kebijaksanaan (anggaran)

lebih

ditaati dan keamanan dana lebih terjamin. 4. Copy

SPJ

kerja)

(bukti-bukti pengeluaran atas tidak

lagi

departemen/lembaga melainkan muka.

dikirimkan tinggi

uang

ke

yang

muka

berbagai

bersangkutan,

hanya ke KPKN sebagai pihak pemberi

uang

Hal ini lebih efisien karena menghemat

biaya

pengiriman dan pengurusan SPJ. 5. Penetapan mendorong

batas KPKN

waktu

penerbitan/pen'olakan

menggunakan

sumber

daya

SPM

manusia

secara teratur karena mengurangi penumpukan SPP yang harus

diproses. Dengan demikian pembayaran

lebih

lancar

terjadi

dan

hemat

penolakan

waktu.

Selain

penerbitan

menjadi itu

SPM,

bila alasan

penolakannya harus disebutkan secara tertulis. Kedua hal tersebut dapat menjadi tolok ukur kemampuan

dan

ketelitian

petugas

dan

memberikan

otorisasi berupa SPM. Selain

KPKN dalam

memproses

SPP itu

pihak

yang mengirimkan SPP dapat segera memperbaiki SPP. 6. Paling

lambat

Kantor/Satuan

tanggal

5

setiap

bulannya

Kerja dan Pimpinan Proyek

Kepala

memberikan

Laporan Keadaan Kredit Anggaran dan Laporan tKeadaan Kas. Laporan tersebut memberikan informasi pada KPKN sehingga

SKRIPSI

KPKN

dapat memantau

kesesuaian


besarnya



101

uang muka kerja bendaharawan, kas yang ada dan

pagu

anggaran suatu mata anggaran pengeluaran dengan yang

telah

diterbitkan

untuk

bahan

SPM

pertimbangan

dalam mengabulkan/menolak SPP-GU dan SPP-TU. Dari secara

uraian

di

atas

dapat

disimpulkan

umum KEPMEN No. 217/KMK.03/1990

bahwa

(sistem

baru)

sebagai penjabaran dan kelengkapan KEPPRES No. 29 Tahun 1984 (sistem lama) sudah sesuai dan dapat pengendalian

intern

terhadap

meningkatkan

mekanisme

pembayaran

anggaran belanja negara.

4.2. Saran Untuk

memperkecil

kemungkinan

terjadinya

penggunaan dana yang tidak semestinya, sebaiknya

untuk

penerbitan SKO (di luar DIK/DIP) harus dibuat peraturan dan pembatasan yang ketat, sehingga pengeluaran di luar anggaran tidak lebih besar dari anggaran itu sendiri.. Sistem akan

pengendalian intern sebaik

berjalan

sumberdaya

dengan baik bila

manusia

intelektual.

tidak

yang memadai secara

Untuk itu penulis

apapun

tidak

didukung moral

menyampaikan

oleh maupun

beberapa

saran sebagai berikut : 1. Para

SKRIPSI

pejabat

yang

mempunyai

otorisator

dan

ordonatur

kepentingan

keuangan negara

wewenang harus

mengutamakan

dengan selalu


sebagai

menjaga



dipatuhinya

anggaran negara.

Pegawai KPKN harus mempunyai tingkat pendidikan pengetahuan sebagian

yang besar

pembayaran bahkan

memadai. pegawai

Tingkat

KPKN

pendidikan

yang

melaksanakan

anggaran belanja negara adalah

beberapa

menempatkan

lebih

pegawai

rendah

yang

dan

SMA

dan

lagi.

Dengan

berpendidikan

minimal

Diploma III ditambah pelatihan yang cukup diharapkan mereka

dapat

bertanggungjawab

bekerja dan

lebih lebih

cermat, mampu

lebih mengatasi

persoalan, sehingga pada akhirnya bisa

meningkatkan

ef isiensi. Pegawai anggaran

KPKN yang menangani pelaksanaan belanja

periode

tertentu

kolusi

dengan

negara

harus

dimutasikan

untuk menghindari pihak-pihak

pembayaran

yang

kejenuhan berhak

dalam dan atas

pembayaran.

SKRIPSI




DAFTAR PUSTAKA Anthony, Robert N., John Dearden dan Norton M Beadford, Management Control System, Fifth Edition. Richard D. Irwin Inc., Homewood, 1984. Arens, Alvin, A. dan James K. Loebbecke, Auditing : Suatu___ Pendekatan___ T-exp.adu, Cetakan.. Kedua. Terjemahan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1990. Baswir, Revrisond, Akuntansi__ Pemerintahan__ Indonesia. BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1994. Bodnar, George H., dan William S. Hopwood, Information__ Sys t em, Fourth Edition. Bacon, Boston, 1990.

Accounting Allyn and

Ikatan Akuntan Indonesia, Prinsip Akuntansi.... Indonesia 1984. Rineka Cipta, Jakarta, 1984. Nash, John F., Accounting Information Systems. 1 Edition. PWS-KENT Publishing Company, Boston, Massachusets, 1989. Scott, George M., Principles of Managements Information Systems. Singapore National Printers Ltd., Singapore, 1987. Smith, Jay M. dan Fred K. Skousen, Akuntansi Intermediate___ ___ Volume___ Komorehensif. Edisi Kedelapan. Terjemahan, Penerbit Airlangga, Jakarta, 1988. Yujana, Lalu Henry, Akuntansi__ Pemerintahan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1992. ---- > B-HiiU__ Pedoman untpk _B_e.ndaharawan . Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 1984. ---- , Statement of Accounting Principles and Standards for__Central Government Accounting and Financial Reporting. Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Akuntansi Keuangan Negara, Jakarta, 1993. ---- , Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 2.17/KMK. 03/1990,___ Tanggal__ ZQ___ Pebruari 1990. leiltang__Mekanisme Pembayaran dalam .Melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belan.ia.

SKRIPSI




KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR: 217/KMK.03/1990 TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN DALAM MELAKSANAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

M enim bang

:

a

bahw a dalam rangka peningkatan efisiensi dan penghem atan

keuangan

perlu

m engadakan

untuk

negara

dipandang

penyederhanaan

m ekanism e pem bayaran d alam

pelaksanaan

A nggaran P endapatan d an B elanja N egara ; b. bahw a ketentuan-ketentuan m engenai penye derhanaan m ekanism e sebagaim ana dim aksud • daiam h u m f a perlu diatur den g an K eputusan M enteri K euangan. M em perhatikan

:

1 Indische C om ptabilitits W et (Stbl. N om or 448 T ahun 1925) sebagaim ana telah diubah dan ditam bah, terakhir dengan N om or 3 T ahun 1968 ;

U ndang-undang

2. K eputusan P residen N om or 29 T ahun 1984 ; 3. K eputusan P residen N om or 55 T ahun 1 9 8 7 ; 4. K eputusan P residen N om or 64/M T ahun 1988 ; 5. K eputusan M enteri K euangan N om or 2 9 6 /K M K .0 3 /1 9 7 7 ; 6. K eputusan M enteri K euangan N om or 83/K M K .1/1988 ; 7. K eputusan M enteri K euangan N om or 645/K M K .01/1989.

SKRIPSI




2 CL CO

a c o c CO ■o c 2 Uf JS £ 8. CL 2 CL x: co
x 5 £ c

3 08 2 s

«-s 1 &.i 3 CO ^ t M «

04

2 -i cO <0 Jo * 5 -<= 3 r • O 5! 5 jg c c -d eo CO « £3 ^ co ■— £ (* A CQ

i —e 8 I £5, e 3Sc3d fCO e V Sa £ «C* J) £ c

r* *V«) cs

« V) « Cu

CL

(N

.i. c CO T3 ^ CWO c w S S -8 eO cCO CCOO C 0 CO ^ X) < 3 £ Ju=> £2 > ^ J co > co^ c CO C3 Tg3 a ~ ’3 03 cl .M >.0 * < 3 « — -*u

s B C cO O C co J- CO > 11 <■ 0» H3 JS J 3 -£ 6 § 5 £ ^ 8. & s 4 BO c3 ^ ^3 2 > co* I c (A -J -3 e Z I ' ^ .g 3 S I i W cS Is I 8. C O C CL CO 2 aC* OJ CO M « UO l «o J- > CO» *3o £ & 3 c o J S i2 CO JC, J4 V) C O E - i < eo c co 3 S O. o X) * 8. CL E 2L 3 cs

C3O 5 i i c C 3O Tc o | 8.8 c CL U 6 55 S * CO (N c CO co 3 s $ «2 2w cj o <0 0-* C CO §••8 cO - C SO >v a £> CO ± CO T3 3 -g 6_ S3 >D; -3 w— & j2 a ^ COO ■o H • § JcO SL s v) “5 •a M — eo | c ? co i 2 £

|

—

Pi I1 w I •wS 5 s,

ffi

C

J2 a CO. « s « SKRIPSI



I


&0 3 re C 00 e 3 O O C. re C eo e r 2e ■m« SL

3 Si

re

re 2

t: « Cn /5 —' & Q C re M GO £ re o. •2 « 3 8 §

-SS

Cl

iS

■S' c V) re

« x-v e CU ^ re X sre o, re * re ol, re C Cu *3 1SS c ^ _o cu a S> M -g

re B

re

1 -

re re Q SO i3 ( /)

c

c A c re re m -c

re ui re § 1 >> re

£s

c D CQ

re

5 ■§ re 6 «

5 3

JiA *re e *2 _ *a ■= re •2 a —& £ 2 ~ •o c re $P § c re .§ Z a«- tr:e I S >. S ■a TD re ? » § u. S i ai >*'■5 S i 2 « c « aOx 1 6 ■2*3 •2 | J2 w 00 ~ re c £ U £ re re P re c ^ t> -a s 3 ^ / * “N 0, 00 re t/j _ re c c j* D rJ — r e jj re

SS2

to *3 «« S3 cu

e Is w

C fl

re CO re

■<su

•s ° 2 ^

.s «_ s cu

£ 1:0 *o S > c « —re

re 3 c * re w r“e ^« C u/5 co >> *• £ & -C X> ft

^

.1. cre

1 1 ^ re

2 -cS “• re ‘

<j

£ £ re 6 2 *2 jc re

re c o S 3 c CL re re 3 •* "3 ^ is -3 c « _ CO s> s re 2 c so S i 1) ^ OI s»l S w r* 0* re g» fi S « CU w I « *■« ■1 % | e y 3 5 Tf j2 Q* T3 s « re S !/) T3 ■3 ^ re * J2 B < & 15 6CO E re re cu re —J «• — «• 3 < >» d X)

cu s~-' V) , . re >, E •u re re JZ E

* re u. re JZ re T3 a v CO

II

C

re 3 E

t/i

re re

Si

re

3 8. r3j -a 2 C re •c S- ^ ^ 3re re J2 re re E re t: vs W5 3 yj « D 'O c/>> 3^ re V u c W) .. S re D ’re cu B ^to 3 Si w O S c re to g re-5u re re -c x> a. Si Cm *a X 9) fo' re Ut M> 0< W) co ^ c 3 re c

3

4J C 4) D

CU

a

_ E « T3

iS Cl 4J CU *o 0 0 . re c 00 re 3 >N C sO 3 c ^ 1 c re .. s ^ re X re E .E j= 'c E 4J 3 E -2 V 02 re « CU E *6 re J2 « . g s C " o ' re re re <9 _re T3 *3 re V JM IS re 43 CQ >• ^ g CQ c CO E re

c

re

E u re £ GO T3 _re

i z "2re

g».s &

' O re •—>

3

12

c

I

“re 5 re c re Ui ^ —» ^v S u. X5 'S c r e c r e c a>' r e cb ® re °0 5 u 3 J2 co .2 Si « E 1 s Xu O ^ •§ •S. 5 E ■ S i re cx, 3 C ^-N *° Cu c ~1) c *D re I « »J c/2 a O •<£u > t/i

f^i

co

SKRIPSI



ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA ©

3 .2

a

o

3 e * a> « ^ —c

0.

J2 s

re

1

s

2 d eo rt rc 22 to

a

CU

3

v*<

*2 c « .v c i2

*J5 V) a Hi

J&

2 " >-

(9

Cu « ad

«- u (U — O

—

2

co co c <

re 2

^1

1 s

1 s

re iA

.5 re 8 - re 0 . J>d CO re c re g Ic re T3 E ^ <S re « CO 3 re CL re ' >> ■8 3 M ^ 13 re CU «N 2 ~ if l a 3 o; re « -C5 — M £ ' ^ ^ (O (A w 2 ^ co js w > , J ~ re £ > re

re

i « «§ ■ « C CU

re

££ .2 a *« E *o

8 . •o 3

c \o

,

w i -

i3 re ^ s. re

13 V) « a*

re

co

£

re

c re £ J2

re

re H ree £

E

re 're re CO re

Q

SKRIPSI

re Cl

>N Cj fsj -D

a , *0

.s . i J2» "D

I !

,

i r4 i N < (
CO c re 3 X)

CO

Z 00

= re

= c

i- re '3) CO c re c re u. re j=re

•5 re c CO re co c

a v

re re re ij CL

s

T3

Q

CL

re

re w *a c U XL.) 2 u

£ CL,u. is

o

c c

3

O C

JS t2

re re re re re re

c. u ^

CL CL ■aj u ^

re re re

3 E D CO 1 * —

3 3 E E U U t/) CO T m r—I

X>

C re co c: re £ S' >_> « W 5 . ^ CL 3 «f" a .— c ^ re re re c to u OJ 3 CO J3 3 C 2 c <5 re CJ -2 c C; u o U i re co 3 c OJ X) C & re

C/5 re

re c:

re re

j=

.1

•5 . c 3 JS

re g-

j=

2 4> lo ■ T3

r (/e ) 5 c?

re Cu

E a c^

V

re

1

sI I* £ 1

u

w“>

re CJ Cl re £ '3

re ro c _

2 P

-a c u *2

5

I 2 s °f 5

re u_ re

re u

M

CO CO E «r~- <0 U ~ *“ c c E v s c 5 S - tu: 2 _J V r e Cu

1 3

•J

M

co u

u eJ .- e

a. v ■u ^ n -a "3 £ JO ^ u 5 T: u. 4) — K u u. 3 *Q bd CQ C ^ s ^ •2 re r a) 3 - L. z e 53 re « -Si 3 T) 3 re < :b *5. 3 c z tu _ « E c E .!= ? . « u
13 t— 12

*35* 2c q~ v x U 0.

to

;3 £ 3

*5 e 4> oo M OS c ^ 5 u T3 £ S c 5 « . 2 " ■> e ■3 3 «

X CO CO c - < c — re L. re L.

re

3 C fO

I!

a (/)

CO

<

c ce u rt W c c

CO

< h r-S

re >. ts

ON a

"a W)

cn <3 &

a Cl

3 re

a5 | i T3 i=

(L )

c

re

£ ■o



re

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Recommend Documents