UNIVERSITAS AIRLANGGA Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841 Website : http://www.unair.ac.id ; e-mail :
[email protected]
SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 18/H3/PR/2009 TENTANG DEWAN ETIKA UNIVERSITAS AIRLANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA, Menimbang
:
a. bahwa norma dan etika akademik yang telah ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas Airlangga, perlu dijalankan dan ditegakkan dalam rangka menjaga kebebasan akademik yang dilandasi moral; b. bahwa dalam rangka menegakkan norma dan etika akademik, perlu ditetapkan suatu Dewan yang menjalankan fungsi pemeriksaan dan memutus dugaan pelanggaran norma dan etika akademik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dewan Etika.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66); 5. Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Masa Jabatan Tahun 2006 - 2010; 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga; 7. Peraturan Senat Akademik Universitas Airlangga Nomor 01/H3/SA/P/2008 tentang Norma dan Etika Akademik Universitas Airlangga; 8. Peraturan Senat Akademik Universitas Airlangga Nomor 08/H3/SA/P/2008 tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Norma dan Etika Akademik Universitas Airlangga; 9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN REKTOR TENTANG DEWAN ETIKA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
9.
Universitas adalah Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara. Senat Akademik adalah badan normatif Universitas di bidang akademik. Rektor adalah rektor Universitas Airlangga. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikandan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, dan seni. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di Fakultas. Departemen adalah unsur pengelola program studi, dan melaksanakan penyelenggaraan akademik dalam satu atau lebih bidang keilmuan dalam Fakultas. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Etika akademik adalah berbagai nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik dalam berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai seorang intelektual guna mengemban
berbagai tugas keilmuan di Universitas berdasarkan moral agama, adat istiadat, sopan santun, dan kesusilaan serta tolok ukur akhlak. 10. Norma akademik adalah suatu pedoman berperilaku bagi insan akademik yang dibuat oleh Universitas yang bilamana dilanggar akan selalu diberi sanksi. 11. Insan akademik adalah pengemban tugas keilmuan, teknologi dan seni di Universitas, yang meliputi dosen, peneliti, dan mahasiswa. 12. Dewan Etika adalah Dewan yang mempunyai kewenangan menerima, memproses dan/atau memutuskan dugaan pelanggaran Etika dan Norma Akademik. 13. Pelapor adalah pihak yang menyampaikan laporan/aduan tentang dugaan terjadinya pelanggaran norma dan etika akademik. 14. Terlapor adalah insan akademik yang dilaporkan/diadukan oleh sivitas akademik atau pihak lain atas dugaan melakukan pelanggaran norma dan etika akademik.
BAB II KEDUDUKAN, WEWENANG DAN TUGAS Pasal 2
(1) Dewan Etika berkedudukan di Universitas dan Fakultas. (2) Dewan Etika di tingkat Universitas adalah Dewan pada tingkat banding dan terakhir. (3) Dewan Etika di tingkat Fakultas adalah Dewan pada tingkat pertama. Pasal 3 Susunan keanggotaan Dewan akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Pasal 4 (1) Dewan Etika berwenang menerima, memproses dan/ atau memutus dugaan pelanggaran Etika dan Norma Akademik. (2) Dewan Etika dalam memutus dugaan pelanggaran Etika dan Norma akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada : a. Ketentuan yang termaktub dalam peraturan dan/ atau keputusan yang mengatur atau menetapkan etika dan norma akademik yang berlaku di Universitas Airlangga; dan b. Asas-asas Kepatutan yang menjadi kebiasaan dalam tata perilaku di lingkungan Universitas Airlangga. Pasal 5 Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Etika mempunyai tugas : a. menerima laporan tentang dugaan adanya pelanggaran norma dan etika akademik yang dilakukan oleh insan akademik Universitas; b. memproses laporan tentang dugaan adanya pelanggaran norma dan etika akademik yang dilakukan oleh insan akademik Universitas; c. melakukan verifikasi dan mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan untuk proses pemeriksaan laporan/ pengaduan; d. memanggil dan meminta keterangan para pihak terkait dalam proses pemeriksaan laporan atau pengaduan; e. memberikan putusan terhadap dugaan pelanggaran Etika dan Norma Akademik;
f. mengusulkan kepada Rektor norma akademik.
atas keputusan terhadap pelanggaran etika dan
BAB III KEANGGOTAAN Pasal 6 (1) (2)
Anggota Dewan Etika di tingkat fakultas sebanyak 3 (tiga) orang. Anggota Dewan Etika Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas dasar usulan dari Dekan. Pasal 7
(1) (2)
Anggota Dewan Etika di tingkat Universitas sebanyak 5 (lima) orang. Anggota Dewan Etika Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Pasal 8
(1) (2)
Masa Jabatan Anggota Dewan Etika adalah selama 3 (tiga) tahun. Keanggotaan Dewan Etika dapat dilakukan pergantian antar waktu. Pasal 9
Keanggotaan Dewan Etika berakhir apabila: a. b. c. d. e. f. g.
masa jabatan telah berakhir; tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap; mengundurkan diri; terbukti melanggar etika akademik dan aturan berperilaku di kampus; dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; menempuh studi Pascasarjana; atau meninggal dunia. BAB IV ORGANISASI Pasal 10
(1)
(2)
Susunan organisasi Dewan Etika Akademik terdiri dari: a. Ketua, merangkap anggota; b. Sekretaris, merangkap anggota; dan c. Anggota. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Etika dapat membentuk Panitia ad-hoc.
BAB V TATA BERACARA Bagian Pertama Laporan Pasal 11 (1) Laporan kepada Dewan Etika dapat dilakukan oleh civitas akademi di Lingkungan Universitas Airlangga maupun pihak lain. (2) Laporan yang diajukan kepada Dewan Etika secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat: a. Identitas Pelapor dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi: 1. nama lengkap; 2. tempat tanggal lahir/umur; 3. jenis kelamin; 4. pekerjaan; dan 6. alamat lengkap/domisili. b. Identitas Terlapor, meliputi: 1. nama lengkap; dan 2. pekerjaan. c. Uraian peristiwa/ fakta perbuatan yang diduga merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dengan disertai bukti awal. (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani Pelapor. (4) Dewan Etika dengan pertimbangan tertentu dapat pula menyelidiki dan/ atau menindaklanjuti laporan yang dikirimkan oleh Pelapor dengan tanpa menyebutkan identitas pelapor asalkan disertai bukti awal. Pasal 12 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 gugur apabila: a. Terlapor meninggal dunia; b. Terlapor mengundurkan diri sebagai insan akademik; atau c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut. Bagian Kedua Persidangan Pasal 13 (1) Dewan Etika wajib melakukan sidang pertama dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Laporan. (2) Laporan dinyatakan gugur apabila Dewan Etika tidak melakukan persidangan pertama dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 14 Dewan Etika melakukan verifikasi dalam sidang yang bersifat tertutup.
Pasal 15 Dewan Etika wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh mulai dari tahapan penerimaan pengaduan, persidangan sampai dengan putusan. Pasal 16 (1) Terlapor wajib hadir sendiri dan tidak boleh menguasakan kepada pihak lain serta tidak boleh didampingi oleh pihak lain dalam setiap tahap Sidang verifikasi pada Dewan Etika. (2) Dalam hal Terlapor tidak menghadiri panggilan Sidang verifikasi dengan alasan sakit atau tugas Negara/ dinas, Sidang verifikasi ditunda. (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 60 (enam puluh ) hari terhitung sejak dilakukan sidang verifikasi pertama. (4) Apabila jangka waktu penundaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Dewan Etika dapat melakukan verifikasi tanpa kehadiran Terlapor. Pasal 17 Sidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi: a. verifikasi pokok Laporan/; b. pemeriksaan alat bukti; dan c. pembelaan Terlapor.
Bagian Ketiga Pembuktian Pasal 18 (1) Pelapor dapat mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran Laporannya. (2) Terlapor berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap Laporan/Pengaduan yang diajukan Pelapor. (3) Dewan Etika dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga. Pasal 19 Alat bukti yang dipakai dalam Sidang verifikasi Dewan Etika meliputi: a. keterangan Saksi; b. keterangan Ahli; c. surat; d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna; dan/atau e. keterangan Pelapor/Pengadu dan Terlapor. Pasal 20 (1) Dewan Etika menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. (2) Dewan Etika menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
Pasal 21 Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada Sidang verifikasi Dewan Etika.
Bagian Keempat Keputusan Pasal 22 Dewan Etika sebelum mengambil keputusan, melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap: a. risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/atau Sidang verifikasi; dan b. pendapat etik seluruh anggota Dewan Etika. Pasal 23 Rapat pengambilan keputusan Dewan Etika didasarkan atas: a. asas kepatutan; b. fakta-fakta dalam hasil Sidang verifikasi; c. fakta-fakta dalam pembuktian;dan/ atau d. fakta-fakta dalam pembelaan. Pasal 24 (1) Keputusan atas laporan yang diverifikasi diambil dalam Rapat Dewan Etika. (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurangkurangnya lebih dari separuh jumlah Anggota Dewan Etika. (3) Dalam hal jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 7 (tujuh) hari. (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Ketua dan Sekretaris Dewan Etika Pasal 25 (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Etika diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pasal 26 Setiap Keputusan Dewan Etika harus memuat: a. kepala keputusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” ; b. identitas Terlapor; c. ringkasan Pelaporan; d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sidang verifikasi; e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian; f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan; g. pertimbangan norma dan etika yang menjadi dasar keputusan; h. amar putusan; i. hari dan tanggal keputusan; dan j. nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan Etika.
Bagian Kelima Banding Pasal 27 (1) Keputusan Sidang Dewan Etika di tingkat Fakultas dapat dilakukan upaya banding ke Dewan Etika di tingkat Universitas. (2) Banding dapat diajukan oleh pelapor atau terlapor. (3) Pengajuan upaya banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkanya keputusan Dewan Etika di tingkat Fakultas. Pasal 28 Keputusan Sidang Dewan Etika di tingkat Universitas bersifat final dan mengikat Pasal 29 (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h berbunyi: a. Menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar; atau b. Menyatakan Terlapor terbukti melanggar. (2) Dalam hal Terlapor tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan harus disertai rehabilitasi kepada Terlapor. (3) Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai usulan/ rekomendasi kepada Rektor untuk memberikan sanksi berupa : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penundaan kenaikan pangkat, jabatan dan golongan; d. skorsing aktivitas akademik di lingkungan Universitas dalam rangka pembinaan baik bagi dosen, peneliti dan mahasiswa ; f. pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Airlangga; atau e. pengusulan kepada Menteri tentang pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil. Pasal 30 (1) Keputusan Dewan Etika disampaikan kepada Rektor. (2) Rektor menerbitkan suatu Keputusan untuk menetapkan sanksi dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3), kecuali dalam hal keputusan yang memberikan sanksi berupa teguran lisan. Pasal 31 (1) Dalam hal anggota dewan etika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) menjadi terlapor, Rektor menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai anggota sampai dengan adanya keputusan Dewan Etika. (2) Dalam hal keputusan Dewan Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan terbukti melakukan pelanggaran, Rektor menetapkan pemberhentian definitif sebagai anggota Dewan Etika. (3) Dalam hal keputusan Dewan Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran, Rektor mengaktifk mencabut keputusan pemberhentian sementara sebagai anggota Dewan Etika.
Bagian Keenam Ketentuan Tata Beracara Pasal 32 Dewan Etika berwenang menetapkan tata beracara sepanjang tidak diatur dalam Peraturan ini. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33 (1) Dewan Etika harus terbentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Rektor ini. (2) Dewan Etika berwenang menerima, memeriksa dan memutus laporan tentang dugaan pelanggaran Norma dan Etika Akademik yang dilakukan sebelum terbentuknya Dewan ini berdasarkan ketentuan Norma dan Etika Akademik yang berlaku di Universitas Airlangga. . BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 16 Desember 2009 Rektor,
ttd,
FASICH NIP.130517155 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Universitas, ttd,
Dr. M. HADI SHUBHAN, SH.,M.H.,CN. NIP. 132303985
Salinan disampaikan Yth : Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UA
