ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ANALISIS PENGAKUAN PENYUSUTAN DAN LABA RUGI PENARIKAN AKTIVA TETAP UNTUK PENETAPAN LABA MENURUT AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI

■2.04c f 9S'

A-sy

DIAJUKAN OLEH

M. ALI ASYHAR No. Pokok : 048812917

KEPADA FAKULTAS EKONOM I UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

ANALISIS PENGAKUAN PENYUSUTAN....

M Ali Asyhar


SKRIPSI ANALISIS PENGAKUAN PENYUSUTAN DAN LABA RUGI PENARIKAN AKTIVA TETAP UNTUK PENETAPAN LABA MENURUT AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN

DIAJUKAN OLEH : M. ALI ASYHAR No. Pokok

:

048812917

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,

TANGGAL

KETUA JURUSAN,

TANGGAL U -

SKRIPSI


M Ali Asyhar


SURABAYA,........ TELAH DISETUJUI DAN SIAP UNTUK DIUJI DOSEN PEMBIMBING,

SKRIPSI


M Ali Asyhar


KATA PENGANTAR

Puji atas

syukur kami panjatkan ke hadlirat

segala

limpahan

rahmat

dan

Allah

hidayahNya

SWT.

sehingga

skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Universitas

Airlangga,

sehingga mutlak

harus

Ekonomi dipenuhi

oleh mahasiswa. Kiranya

skripsi ini sulit terselesaikan tanpa

ban-

tuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan

yang

baik

ini kami ingin menyampaikan

rasa terima kasih

dan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 1. Bapak dalam

Budi

Setiorahardjo,

penulisan

skripsi

selaku ini.

dosen

Beliau

pembimbing

telah

banyak

membantu demi kelancaran skripsi ini. 2. Rekan

Arief Tejo Sumartono, tanpa bantuannya

rasanya

sulit untuk menyelesaikan skripsi ini dengan secepatnya. 3. Juga

rekan

Hasan S., Sugeng S., dan

Hasyim.

Teriina

kasih atas pemberian dorongan/motivasi untuk secepatnya

menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula

rekan-rekan jurrassie 4. Terima

kepada

'88 UNAIR.

kasih juga kami sampaikan kepada

Bapak

Johar

Djaelani dan Mas Heru Tjaraka yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang skripsi ini.

i

SKRIPSI


M Ali Asyhar


Ibarat menyadari purnaan,

tak

ada gading yang tak

retak,

maka

sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari untuk itu segala kritik yang

kami kesem-

konstruktif

akan

diterima dengan senang hati. Akhirnya bisa

kami

berharap mudah-mudkhan

skripsi

membawa manfaat yang besar bagi perkembangan

ini akun

tansi dan perpajakan di Indonesia. Amiin.

Surabaya, Akhir Juni 1995 Penulis

M. Ali Asyhar

II

SKRIPSI


M Ali Asyhar


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ..............................

I

DAFTAR ISI ..................................

Ill

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah ......................

1

1.2. Perumusan Masalah ...........................

3

1.3. Tujuan Penelitian ...........................

.4

1.4. Manfaat Penelitian ..........................

4

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi ..............

5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori ..............................

7

2.1.1. Penyusutan, Laba Rugi Penarikan aktiva Tetap Menurut Akuntansi...............

7

2.1.1. Pengertian Aktiva Tetap .........

7

2.1.2. Penyusutan Aktiva Tetap .........

8

2.1.3. Laba Rugi Penarikan Aktiva Tetap..

24

1. Laba Rugi Penarikan ............

25

v • 2. Laba Rugi Pertukaran ...........

26

2.1.2. Penyusutan, Laba Rugi Penarikan Aktiva Tetap Menurut Perpajakan ............

28

2.1.2.1. Harta yang disusutkan .........

28

2.1.2.2. Penyusutan Harta berwujud dan tak Berwujud menurut perpajakan....

36

2.1.2.3. Pengelompokan harta yang disusut-

SKRIPSI


M Ali Asyhar


kan dan jangka waktu penyusutan ...

44

2.1.2.4. Tarif, Dasar, dan metode penyusu tan ..............................

47

2.1.2.5. Laba Rugi Penarikan .............

50

2.2. Metode Penelitian .............................

55

2.2.1. Definisi Operasional ....................

55

2.2.2. Jenis dan sumber Data ...................

55

2.2.3. Teknik Analisis .........................

56

BAB III PEMBAHASAN 3.1, Pengaruh Ketentuan Tentang Penyusutan Terhadap Laba Kena Pajak ..............................

57

3.1.1. Basis Pembukuan ..... *..................

58

3.1.2. Harta Yang Disusutkan ..................

65

3.1.3. Penentuan Harga Perolehan .............

75

3.1.4. Pengelompokan Harta dan Jangka Waktu Penyusutan ............................. 3.1.5. Tarif, Dasar, dan Metode Penyusutan ....

96 104

3.2. Pengaruh Pengakuan Laba Rugi Penarikan Terhadap Laba Kena Pajak .....................

129

3.2.1. Pengakuan Laba Penarikan dan Pertukaran..

131

3.2.1. Pengakuan Rugi Penarikan dan Pertukaran..

137

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

SKRIPSI

4.1. Simpulan .......................................

151

4.2. Saran ..........................................

156

DAFTAR PUSTAKA .....................................

159


M Ali Asyhar


1

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menuju era industrialisasi seperti yang digalakkan

oleh

saat.

aktiva

ini,

pemerintah dan dalam tetap akan semakin

era

perekonomian

banyak

digunakan

dalam dunia usaha. Aktiva tetap biasanya meliputi yang

besar

dari keseluruhan aktiva,

lebih-lebih

perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. nan

aktiva

tersebut

sebagai

penyusutan,

deplesi,

dan

biaya

amortisasi

istilah ini hanya dikenal dalam

perpajakan

untuk

Pembeba

dilakukan

melalui

selama

beberapa

tahun. Istilah aktiva tetap tidak dikenal dalam kan,

jumlah

perpaja

akuntansi.

(pajak penghasilan di Indonesia)

Sedang

menggunakan

istilah harta berwujud dan harta tidak berwujud. Pembebanan aktiva tetap sebagai biaya dalam akuntan si dikenal dengan istilah penyusutan untuk aktiva jud,

deplesi

untuk sumber alam,

dan

berwu

amortisasi

untuk

aktiva tidak berwujud dan beban yang ditangguhkan. Perpa jakan menggunakan istilah penyusutan untuk harta berwujud dan

amortisasi

ditangguhkan, hak

untuk harta tidak berwujud,

yang

hak penambangan minyak dan gas

bumi,

dan

pengusahaan hutan (HPH). Istilah deplesi

tidak

ada

dalam

perpajakan. Istilah-istilah ini

yaitu

merupakan alokasi bagian dari nilai

SKRIPSI

beban

sebenarnya

sama,

aktiva

tetap


M Ali Asyhar

;


2

menjadi

biaya dengan cara yang sistenatis

dan

rasional

selama taksiran masa pemanfaatan. Disatu pajak,

sisi

disisi

lain

industrialisasi. harus

dapat

pemerintah

berkepentingan

memungut

berkewajiban

mendorong

pemerintah

Oleh

karena itu

memenuhi dua hal yang

ketentuan saling

perpajakan bertentangan

tersebut. Jangan sampai ketetentuan penyusutan perpajakan hanya

dapat memasukkan pajak ke kas negara, tetapi

buat perusahaan tidak berkembang karena enggan

mem-

melakukan

ekspansi industrialisasi. Seiring

dengan proses industrialisasi, maka

perkembangan misal

baru

ruilslag;

dalam build,

cara

banyak

perolehan. aktiva

operate,

and

transfer

tetap (BOT);

build, operate, and own (BOO). Ruilslag sebenarnya

bukan

hal baru dalam akuntansi maupun perpajakan, karena ruils lag

merupakan

Seperti banyak instansi

pertukaran aktiva dalam

hal

dikemukakan A.P. Parlindungan, “pada sekali

dilakukan ruilslag

pemerintah

dari

dengan swasta.

ini

waktu

sejunlah

Swasta

lahan dan bangunan pengganti, kemudian swasta

tenah. ini tanah

menyediakan memperoleh

lahan eks instansi pemerintah tersebut.* Sedang dengan

BOT

(Build, Operate, and

Transfer)

arti yang terkandung didalamnya, maka harta

sesuai yang

*A.P. Parlindungan, "Tanah yang Dikuasai oleh Negara", Kompas P Tanggal 24 September 1993, hal.4.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


3

dibangun,

dikelola dalam jangka waktu tertentu

kemudian

diserahkan kepada pihak lain. Pihak pSnerima ini bukannya menerima

harta BOT tanpa pengorbanan. Pengorbanan

penerima ini

pihak

berupa kesanggupan untuk menyediakan

atau lokasi tempat pembangunan aktiva yang

lahan

bersangkutan.

Dengan demikian kepemilikan aktiva BOT oleh pihak pembangun

tidaklah tetap, tetapi hanya sementara

jangka

waktu

dibuat

oleh

waktu

tertentu

sesuai

dengan

kedua belah pihak.

pengelolaan

yaitu

untuk

perjanjian

Karena

setelah

sesuai perjanjian habis,

yang jangka

aktiva

BOT

Operate,

and

harus diserahkan kepada pihak penyedia lokasi. Disamping Own).

BOT

ada lagi BOO

(Build,

Berbeda dengan BOT, dalam BOO tidak ada

ketentuan

yang mengharuskan pihak pembangun menyerahkan aktiva kepada

pihak

tetap,

selama tidak dijual atau dialihkan

lain.

Jadi

dengan

manapun. Kepemilikan aktiva

dalam hal ini kepemilikan

kepemilikan

BOO

aktiva yang diperoleh

bersifat

kepada

aktiva

BOO

pihak

BOO

sama

seperti

dari

pembelian biasa. 2. Perunusan Hasalah

Keskipun

antara akuntansi dan perpajakan

mempunyai

pengertian yang pada dasarnya sama mengenai aktiva berwu jud

dan

pengakuan

tak berwujud, tetapi masih terhadap

suatu

aktiva

terdapat boleh

perbedaan diakui

penyusutan/amortisasinya atau tidak.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


<1

Dan atas,

Lsesuni dengan

maka

perb eda an

lal.ur beLcikut^ ma s a l ah seperti

yang mepjadi ma sa la h di sini

- perbedaan

adalah

ba h w a

tersebut ada yang belum di at u r

di tu a n g k a n dalam p e r a l u r a n - p e r a t u r a n , baik oleh

>Ji *

atau

perpaja

kan maupun akuntansi.

3. 'i’ujuan Perisi itian Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari

peneli

tian ini yaitu : 1. Untuk

mengetahui

dan

mengidentifikasi

perbedaan-

perbedaan

dalam

pengakuan penyusutan dan

laba

penarikan

aktiva tetap baik menurut akuntansi

rugi maupun

perpajakan. 2. Untuk

mengetahui apakah ketentuan-ketentuan yang

sekarang

masih

capat diterapkan

atas

ada

perkembangan-

perkembangan baru ataukah perlu dikeluarkan

ketentuan

baru. 3. Dengan penelitian ini pula diharapkan diketahui apakah ketentuan yang ada telah cukup untuk mencegah penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. 4. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. l'kut memberi aumbangan kepada dunia ilmu pengetahuan , terutama dibidang akuntansi dan perpajakan. 2. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penyusu tan

SKRIPSI

aktiva tetap, kiranya hasil dari


penelitian

ini

M Ali Asyhar


5

dapat

diambil manfaatnya sesuai

dengan

permasalahan

yang ada. 3. Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya. 5. Sistenatila Penulisan Skripsi Skripsi

ini

terdiri dari empat bab.

Secara

garis

besar isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut : BAB

I

: Pendahuluan Bab ini terdiri dari latar belakang permasa lahan, pembatasan masalah, tujuan yang ingin dicapai dan manfaat penelitian serta

siste-

matika penulisan skripsi. BAB II

: Tinjauan Pustaka Bab

kedua akan menguraikan teori

biaya

penyusutan

aktiva dan

dan laba

tetap dari sudut

perpajakan.

pengakuan

rugi

penarikan

pandang

akuntansi

Landasan

teori

ini

akan

merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan 1994 disamping

prinsip

akuntansi

yang

lazim.

Sedangkan perpajakannya merujuk pada UU 1994

di

Indonesia

maupun

ketentuan

PPh yang

berada dibawahnya. BAB III

: Pembahasan Bab ketiga membahas masalah ketentuan penyu sutan

atas

harta berwujud

dan

harta

tak

berwujud yang ditinjau dari basis pembukuan.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


6

harta yang dapat disusutkan, penentuan harta perolehan,

dan

jangka

penyusutan, tarif, dasar, dan

metode

penyusutan; serta membahas ketentuan

penga-

waktu

pengelompokan harta

kuan laba rugi penarikan harta berwujud

dan

harta tak berwujud. BA5 IV

: Kesimpulan dan Saran Dalam

bab ini akan

dikemukakan

kesimpulan

dari hasil pembahasan bab-bab terdahulu saran-saran penyusutan

untuk

memperbiki

dan amortisasi

serta

dan

ketentuan pengakuan

laba rugi penarikan harta berwujud dan harta tak

berwujud

khususnya

untuk

keperluan

perpajakan.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori 2.1.1. Penyusutan,

Laba

Rug!

Penarikan

Aktiva

Tetap

2.1.1.1. Penflertian Aktiva.,Tetap. Pengertian

aktiva

Menurut Akuntansi

tetap, menurut IAI, yang dltuangkan dalam SAK 1994

Nooer

16 paragraf 05 adalah sebagal berikut : Yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau yang dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operas! perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 2 Pengertian aktiva menambah all

tetap

di

atas hampir sama

menurut

dia

ciri lain yang tak disebut SAK 1994, "they

are

in

Hendriksen,

pengertian hanya

nonmonetery

Eldon S.

dengan

nature;...

yaitu

aktiva

tetap

bersifat non moneter. Dari pengertian tersebut suatu jenis aktiva dimasukkan oleh

sebagai aktiva tetap oleh suatu perusahaan

lain dapat saja

perusahaan,

dikelompokkan

tetapi sebagai

2IAI.Standar Akuntansi Keuangan. PSAK Nomor 16, Para graf 05, Salemba Empat, Jakarta, 1994. 3Eldon S. Hendriksen, Accounting Theory. Edisi ke Empat, (homewood, Illinois: Richard D. Irwin Inc., 1982), Hal. 340.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


8

persediaan atau sebagai investasi jangka panjang. Sedangkan yang dimaksud aktiva tidak berwujud menur ut SAK 1994 PSAK Nomor 19 paragraf 02 adalah, "Aktiva tak (intangible asset) adalah aktiva tak lancar (non asset) dan tak berbentuk yang memberikan hak

current

keekonomian

dan hukum kepada pemiliknya ...“4 Masa manfaat aktiva tidak berwujud ada yang dibatasi oleh ketentuan atau peraturan lain, misal hak paten, cipta,

hak

dan franchise, ada pula yang mempunyai masa

man

faat yang tidak terbatas waktunya misalnya goodwill. 2.1.1.2.

Penyusutan Aktiva Tetap- Telah

disebutkan

di atas bahwa masa manfaat aktiva tetap dan aktiva

tidak

berwujud lebih dari setahun, sedangkan pengeluaran

untuk

memperoleh

Untuk

menunjukkan

aktiva tersebut hanya pada satu waktu. biaya

karena pemakaian aktiva

tetap,

diadakan pembebanan biaya melalui penyusutan. melalui konsep

penyusutan

ini merupakan

upaya

matching cost against revenue.

maka

Pembebanan

untuk

menaati

Penandingan

ini

memang sulit dilakukan dan sangat diragukan ketepatannya. Penyebab hal ini adalah bahwa pembebanan penyusutan tidak terlepas dari taksiran-taksiran manajemen. IAI memberikan pengertian

penyusutan dalam SAK 1994, yaitu PSAK No.

17

paragraf 02 sebagai berikut:

4 IAI, q d . g I t .. No.

SKRIPSI

19, Paragraf 02.


M Ali Asyhar


9

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari pengertian di atas, terlihat bahwa deplesi, sama.

serta amortisasi ketiga-tiganya mempunyai

Yaitu

biaya,

penyusutan,

alokasi

yang

mana

atas nilai

masing-masing

aktiva

tetap

istilah

arti

sebagai

diperuntukkan

terhadap aktiva dengan memperhatikan wujud (jenis) aktiva tetap.

Oleh karena itu seolah-olah aktiva

menjadi

tetap

dibagi

tiga jenis yaitu berwujud, sumber alam, dan

berwujud. Memang benar aktiva tetap mencakup pula alam,

tetapi tidak demikian halnya dengan

berwujud. 1984,

Jika

1AI

tetap,

dilihat dari prinsip

memisahkan aktiva tak

yang

berwujud

masing-masing merupakanpos

sumber

aktiva

aktiva

tak

tidak

dalam dari

PAI

aktiva

tersendiri

dan

terpisah satu sama lain dalam neraoa. Skripsi ini hanya membahas mengenai alokasi pembeba nan aktiva tetap dan aktiva tidak.berwujud sebagai melalui

penyusutan

ringkas

dapat

aktiva

tidak

terdiri

dari

aktiva jelas

tidak bahwa

dijelaskan berwujud

penyajian

dalam

aktiva lancar,

tetapi,

aktiva

neraca.

secara

tetap

dan

Komponen

aktiva

aktiva

tetap,

investasi,

berwujud, dan aktiva

lain-lain.

altiva tetap dipisahkan dari

5T h i d . . PSAK No.

SKRIPSI

dan amortiasi. Akan

biaya

Di

aktiva

sini tidak

17, Paragraf 02.*


M Ali Asyhar


10

berwujud.

Sedang dalam pengertian aktiva tetap

mencakup

pula sumber alam. Ada

tiga

faktor

yang

mempengaruhi

jumlah

penyusutan yaitu dasar penyusutan, taksiran umur

beban manfaat

atau jangka waktu penyusutan, dan metode penyusutan.

Dasar Penyusutan Pengertian McCullers ciation

dasar

penyusutan

menurut

Schroeder,

dan d a r k adalah sebagai berikut, "The base

is that portion of the cost of

depre

the

asset

that should be charge to expense over its expected useful Q service life.*'0 Jadi dasar penyusutan merupakan bagian dari

nilai

aktiva yang akan

dibebankan

sebagai

biaya

selama taksiran masa manfaat. Dengan tidak

demikian,

jumlah

seluruh

nilai

perolehan

secara otomatis menjadi dasar penyusutan. Hal

disebabkan diterima,

adanya nilai sisa, yang ditaksir jika

akan

aktiva tersebut tidak dipakai

ini dapat

lagi

dan

dijual. Nilai perolehan akan sama dengan dasar penyusutan bila taksiran nilai sisanya adalah nihil. Dari penyusutan

uraian

di atas dapat

dipengaruhi

dikatakan

oleh nilai perolehan

bahwa

dasar

dan

nilai

sisa. Nilai perolehan aktiva tetap itu sendiri dipengaru-

^Richard G. Schroeder, Levis D. McCullers, dan Myrtle Clark, Accounting Thporv Text And Reading. Edisi ketiga, (New York: John Wiley and Sons, Inc, 1987), hal. 284.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


11

hi oleh cara perolehan. Berikut ini diuraikan cara lehan

aktiva tetap dan komponen-komponen

yang

pero

termasuk

nilai perolehan. a. Aktiva tetap yang Diperoleh Dalaii Bentuk Siap Pakai

Aktiva yang diperoleh dengan cara ini dicatat sar

sebe-

harga beli aktiva yang bersangkutan ditambah

biaya

lain misalnya bea masuk, biaya

angkut,

pajak

dibeli

pemasangan,

penjualan barang mewah jika

merupakan

biaya-

barang mewah (PPn BM)

biaya

aktiva

sesuai

yang

undang-

undang, sehingga aktiva yang dimaksudkan benar-benar siap untuk

digunakan.

Sedang pajak pertambahan

nilai

(PPN)

masukan atas pembelian barang jika dapat dikreditkan dari PPN keluaran maka tidak termasuk biaya yang dikapitalisasi.

PPN yang dikapitalisasi adalah PPN yang tidak

dikreditkan

dari

PPN keluaran.

Untuk

dapat

pembelian

tunai

harga beli adalah sebesar yang dibayarkan. Sedangkan pembelian dengan cara kredit atau

angsur-

an, maka harga perolehan aktiva adalah harga yang

sehar-

usnya

tunai.

dibayar jika aktiva tersebut dibeli secara

Dengan perkataan lain harga perolehan.adalah harga tunai, tidak termasuk unsur bunga yang dibayarkan. b. Aktiva Tetap yang Dibangun Sendiri

Harga meliputi aktiva

SKRIPSI

perolehan aktiva tetap yang dibangun seluruh

biaya

berkenaan

dengan

yang dimaksud, hingga siap digunakan,


sendiri

pembangunan dalam

hal

M Ali Asyhar


12

ini mencakup bahan langsung, upah langsung, biaya produk si tak langsung. Masalah timbul bila pembangunan dibiayai dengan

dana

pinjaman. IAI memberikan

pernyataan

dalam

PSAK No. 26 bahwa pinjaman ini boleh dikapitalisasi, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Biaya pembangunan aktiva tersebut dapat diakumulasikan secara terpisah. 2. Diperlukan jangka waktu yang cukup , lama untuk membangun atau memproduksi aktiva yang bersangku tan . 3. Pembangunan atau produksi tersebut memerlukan biaya yang besar, sehingga melibatkan perusa haan dengan niaya bunga yang tinggi. c. Aktiva Tetap noneter Pencatatan

Diperoleh dari

Aktiva

aktiva yang diperoleh dengan

perlu

memperhatikan

aktiva

tidak

wajar/pasar

Pertukaran

jenis

pertukarannya.

sejenis, perolehan (berkaitan

dioatat

dengan laba rugi,

cara

Non ini,

Pertukaran dengan akan

nilai dibahas

tersendiri). Pertukaran tetap

aktiva sejenis, harga

perolehan

pada dasarnya adalah nilai buku atau

harga

aktiva pasar

aktiva yang diserahkan, mana yang lebih rendah. Pertukar an sejenis tidak melibatkan uang, aktiva dicatat

sebesar

harga buku atau harga pasar, mana yang lebih rendah. Jika melibatkan uang, uang yang diserahkan manambah harga buku atau harga pasar yang lebih rendah tadi. Sedang pertukar-

*^IAI,

SKRIPSI

op

. oit._, PSAK No.

26, hal.


26.4.

M Ali Asyhar


13

an

sejenis

dengan

menerima uang,

maka

harus

dilihat

dahulu penjumlahan uang yang diterima dengan herga

pasar

aktiva

lebih

yang

diterima. Jika penjumlahan

kecil dari harga buku

tersebut

aktiva yang diserahkan, maka harga

perolehan aktiva yang diterimadicatat sebesar harga pasar aktiva

tersebut

lebih

besar dari harga buku aktiva yang diserahkan, maka

harga

buku

yang

aktiva

diterima. Bila penjumlahan

yang diserahkan

diperlakukan

menjadi

bagian yaitu bagian yang dijual dan bagian yang yang

ditukar,

nilainya proporsional dengan kas yang diterima

harga

pasar

aktiva

aktiva

yang diterima.

Bagian

harga

yang ditukar inilah yang menjadi nilai

dua

dan buku

perolehan

aktiva yang diterima. Bagian ditukar

harga buku yang dijual dan harga

ditentukan

sebagai berikut. Bagian

buku

yang

harga

buku

yang dijual adalah kas dibagi penjumlahan (kas dan wajar lama

aktiva yang diterima) dikalikan harga buku yang

ditukar

ditukar.Dan

bagian harga

adalah harga wajar aktiva yang

penjumlahan

buku

aktiva

diterima

dikalikan harga buku aktiva lama yang

harga aktiva yang dibagi ditu

kar . Berikut ini diberikan contoh-contoh untuk

memperje-

las uraian pertukaran aktiva sejenis. Contoh 1, pertukaran sejenis tidak melibatkan

uang.

Nilai perolehan aktiva lama RplO.000.000,00 dan akumulasi penyusutan Rp8.000.000,00. Pencatatan bila aktiva

SKRIPSI


terse-

M Ali Asyhar


14

but

mempunyai

harga pasar (a) Rp2.500.000,00

atau

(b)

Rpl.000.000,00 adalah sebagai berikut. Harga ,Pasar£a)• Harga pasar (by Aktiva baru Akumulasi penyusutan Rugi pertukaran Aktiva lama

2.000.000 8.000.000 10.000.000

1.000.000 8.000.000 1.000.000 10.000.000

contoh 2, seandainya dalam transaksi contoh i terse but

di

atas melibatkan uang, yaitu

dengan

menyerahkan

uang sejumlah Rp5.000.000,00, maka pencatatannya

menjadi

sebagai berikut. Harga pasar (a^ Aktiva baru Akumulasi penyusutan Rugi pertukaran Aktiva lama kas

Harga pasar (b)

7.000.000 6.000.000 8.000.000 8.000.000 1.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000

Contoh 3, sedang bila transaksi oontoh 1 uang,

dengan menerima uang Rp500.000,00,

melibatkan

maka

pencata

tannya adalah sebagai berikut. Harga pasar
Penetapan

500.000 1.600.000 8.000.000 * 10.000.000 100.000 Aktiva Tetap

500.000 500.000 8.000.000 1.000.000 10.000.000

yang

Diperoleh

Secara

Gabungan

Pembelian sekelompok aktiva yang dilakukan sekalian, harga

SKRIPSI

perolehan aktiva ditetapkan

dengan


mengalokasian

M Ali Asyhar


15

harga perolehan aktiva gabungan tersebut ke masing-masing aktiva,

dengan

aktiva

perbandingan nilai

wajar

masing-masing

yang dibeli tersebut. Hal ini untuk

menghasilkan

ketepatan penghitungan harga perolehan aktiva. e. Aktiva yang Diperoleh dari Sumbangan Harga perolehan aktiva yang diperoleh dari sumbangan atau

hibah

bukan

atau sejenisnya dicatat

sebesar

harga

merupakan pendapatan tetapi dicatat sebagai

dan modal

yang berasal dari sumbangan. f. Perolehan Aktiva Tetap dengan Sena Guna Usaha Sewa guna usaha atau leasing dapat diartikan sebagai berikut: Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa- guna- usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh (Leassee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pernyataan IAI No. 30 membagi jenis leasing capital

lease/finance

pembedaannya

lease dan operating

didasarkan pada arti ekonomis

menjadi

lease,

yang

bukan

makna

menurut

PSAK

hukum formalitas. Suatu No.30, guna

transaksi

sewa

guna

usaha,

dikelompokkan sebagai capital lease bagi

penyewa

usaha atau leassee (dan sebagai finance lease

bagi

8KePutusan Henteri Keuangan. N o .1168/KMK.01/1881. pasal 1 huruf a.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


16

perusahaan syarat.

sewa guna usaha atau lessor) Jika memenuhi

Ketika

syarat

menurut Pernyataan

IAX

No.

3 30

tersebut sebagai berikut : 1. Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewagunausahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. 2. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewagunausahakan serta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha (full payout lease). 3. Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun. Jika saksi

ada satu syarat yang tidak dipinuhi maka

harus

dikelompokkan sebagai

transaksi

tra-

operating

lease. Perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap sewa

guna

usaha jenis finance lease oleh perusahaan sewa guna usaha (lessor)

meskipun

tersebut, dan

secara hukum

masih

tetapi secara ekonomis telah

memiliki

aktiva

memindahkan

resiko atas aktiva kepada lessee, maka lessor

hak tidak

mencatat dalam pembukuannya, selanjutnya penyusutan

atas

aktiva

bagi

yang bersangkutanpun tidak ada. usaha atau lessee,

Sebaliknya

penyewa

guna

perolehan

disebut

sebagai capital lease dan dicatat

aktiva sebesar

ini nili

tunai dari seluruh pembayaran berkala dan harga opsi, dan diamortisasi selama masa manfaat yang ditaksir.

9IAI.

SKRIPSI

op.

nit.. PSAK Ho. 30, hal. 30.8-30.9.


M Ali Asyhar


17

Sedang

untuk jenis operating lease, hal ini tidak / * berbeda dengan sewa-menyewa biasa. Lessor tetap mencatat aktiva

dan menyusutkannya, lessee tidak mencatat

aktiva

dan tidak menyusutkan atau mengamortisasinya. g. Perolehan Aktiva Tak Berwujud

Perolehan terjadi tak

aktiva

biaya

dalam rangka memperoleh aktiva tersebut.

berwujud

dilakukan aktiva

ini meliputi seluruh

yang

bila

dikembangkan

pengeluaran

sendiri,

dapat

yang Aktiva

kapitalisasi

diidentifikasi

yang bersangkutan. Bila tidak, pengeluaran

atas dibe-

bankan langsung sebagai biaya. Termasuk

dalam aktiva tak berwujud ini antara

adalah hak oipta, hak paten, dan franchise (yang

lain

mempun-

yai masa manfaat tidak terbatas). Disamping perolehan

harga

perolehan

,

biaya-biaya

untuk penambahan, perbaikan, atau

penggantian

komponen aktiva yang memperpanjang masa manfaat, katkan

setelah

kapasitas atau mutu, maka biaya-biaya

ini

meningharus

dikapitalisasi dan dibebankan melalui penyusutan. Setelah selanjutnya

mengetahui

harga perolehan,

maka

langkah

adalah menaksir nilai sisa untuk' menetapkan

dasar penyusutan. Dalam hal ini mutlak tergantung kebijakan manajemen. Apabila terjadi penarikan aktiva tetap maupun aktiva tak berwujud, maka hal ini akan mengurangi dasar penyusu-

SKRIPSI


M Ali Asyhar


1

tan. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebet penyusutan dalamnya cara

dan mengkredit harga perolehan

akumulasj.

(termasuk

biaya-biaya yang tadinya dikapitalisasi

di

dengan

menambah harga perolehan). Jika dari penarikan

ada diterima kas, selisih kas yang diterima dengan

ini harga

buku merupakan laba rugi. Jangka Waktu Penyusutan

Pada

sub

alokasi

aktiva

taksiran

umur

menyebutkan

bab

terdahulu

tetap

sebagai

ekonomisnya.

penyusutan

telah

dikemukakan

bahwa

dilakukan

selama

biaya

Selain itu

dan amortisasi

SAK

1994

harus

Juga

dilakukan

secara layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Artinya

biaya

tahun

penyusutan/amortisasi

harus

dibebankan

yang menerima panghasilan dari penggunaan

pada

aktiva.

Tahun yang tidak menerima manfaat aktiva tersebut, konsekuensinya

juga

tidak

dibebani

biaya

penyusutan

dengan kata lain aktiva yang sudah tidak digunakan maka tidak ada lagi penyusutan atas aktiva Hal

ini dilakukan sebagai upaya untuk

atau lagi,

tersebut. menandingkan

antara biayayang terjadi dengan penghasilan yang

dipero

leh dari pengorbanan biayanya atau (matching cost against revenue).

Apabila terdapat aktiva yang

tidak

digunakan

lagi yang jumlah nilainya besar, aktiva tersebut dalam kelompok aktiva lain-lain berdasarkan nilai

dicatat reali-

sasinya, dan aktiva ini tidak disusutkan.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


19

Tahun-tahun yang akan dibebani biaya penyusutan amortisasi tergantung taksiran manajemen. Taksiran jemen

dapat didasarkan pada waktu atau

atau

kriteria lain. Taksiran ini

pada

manajemen

manajemen dengan

di

perusahaan yang suatu perusahaan

manajemen

dan mana

unit

penggunaan

sepenuhnya

tergantung

bersangkutan. dapat

di perusahaan lain

Artinya,

menaksir atas

berbeda

aktiva

yang

sama. Namun, taksiran harus tetap rasional, serta mengacu pada

hubungan biaya dan manfaat atas

bersangkutan, yang

sehingga

memperoleh

mencerminkan

penghasilan dari

penggunaan hanya

aktiva

tahun-tahun

penggunaan

aktivalah

yang dibebani biaya penyusutan atau amortisasi. Jadi meskipun jangka waktu penyusutan atau amortisa si

tidak

dapat ditetapkan secara pasti,

tetapi

tahun-

tahun yang dibebani biaya penyusutan dan amortisasi harus dapat

dipastikan

telah memanfaatkan

aktiva

tetap

aktiva tak berwujud. Konsekuensi dari prinsip ini, ada

aktiva yang belum habis alokasi pembebanan

dan misal

penyusu

tannya, karena sudah tidak dimanfaatkan lagi, maka tahuntahun yang tidak memanfaatkan tidak dibebani penyusutan. Oleh menerima

karena

penyusutan dibebankan pada

manfaat, maka jika aktiva baru

pertengahan

tahun, beban untuk tahun

masa

yang

digunakan

pada

yang

bersangkutan

juga hanya setengah dari pembebanan tahunan. Ada beberapa cara perlakuan terhadap pengakuan penyusutan atas yang

SKRIPSI

digunakan

setelah

tahun

atau


periode

aktiva

akuntansi

M Ali Asyhar


20

berjalan, yaitu sebagai berikut. 1. Depreciation is recognised to the nearest whole month..... 2. Depreciation ia recognised to the nearest whole year...... 3. One-half year's depreciation is recognised on all assets phurchased or sold during the year. A full approach is required for tax purposes (ACRS and MACRS). 4. No depreciation is recognised on acquisition during the year but depreciation for a full year is recognised on retirement. 5. Depreciation is recognised for a full year on acquisition during the year but no depreciation is recognised on retirement.10 Hetode Penyusutan Pembebanan biaya penyusutan dapat dilakukan berbagai

metode. Metode penyusutan dan

melalui

amortisasi

yang

diakui oleh SAK 1994 adalah sebagai berikut. a. Metode Penyusutan Berdasarkan Vaktu 1. Metode Garis Lurus Metode

ini

membebankan

Jumlah

biaya

penyusutan

yang sama atas nilai dasar penyusutan ke tahun-tahun selama

masa

manfaat. Tarif metode

penyusutan

ini

adalah 1/n, n adalah umur aktiva atau masa

manfaat.

Jumlah biaya penyusutan tiap-tiap tahunnya

tersebut

adalah

sebesar dasar penyusutan dibagi dengan

masa

manfaatnya.

10Jay M. Smith dan K. Fred Skousen.Intermediate Ac counting . Comprehensive Volume, Edisi kesepuluh. (Cincinna ti: South Western Publishing Co., 1980), hal. 495-496.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


21

2. Metode Pembebanan Menurun a. Jumlah angka tahun Metode

ini

membebankan penyusutan

dengan

pecahan

jumlah

tahun, dan pecahan dimulai dari angka

tahun

terbesar kemudian angka pembilang menurun satu

demi

satu ke tahun-tahun berikutnya. Hal ini dapat

dije-

laskan

dengan

tetap

dengan

umur manfaat ekonomis 5 tahun,

contoh berikut. Suatu

aktiva maka

angka

tahunnya adalah 5 + 4 + 3 + 2 +

porsi

penyusutan tahun pertama sampai dengan

jumlah

l = 15.

pro tahun

kelima berturut-turut adalah 5/15, 5/15, 3/15, 2/15, dan 1/15. b. Saldo Menurun Metode tetap

ini

membebsankan

penyusutan

dengan

yang dikalikan dengan nilai buku. Nilai

dalam hal ini hanya untuk menentukan dasar tan

(jumlah

yang akan disusutkan).

Dan

sedang tarip penyusutan diperoleh

sisa

penyusu peyusutan

hanya akan dilakukan sampai sejumlah dasar tan.

tarip

penyusu

dari

rumus

1/n, dengan n adalah umur ekonomis.' Beberapa penulis buku memberikan rumus untuk tarip penyusutan ini

sebagai berikut, ”{1 - rV[r/c]}” .11

metode

Dengan

n:

umur aktiva, r: nilai sisa, dan c: nilai perolehan. c. Saldo Menurun Ganda 11Ibld.■ hal. 491.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


22

Metode

ini sama dengan metode saldo menurun*

hanya

tarifnya dua kali lipat dari tarip saldo menurun. b. Metode Penyusutan Berdasarkan Unit Penggunaan 1. Metode Jam Jasa Metode ini membebankan penyusutan berdasarkan jam jasa

yang

diperoleh jam

digunakan. Tarip pembebanan

per

dari dasar penyusutan dibagi

jasa,

kemudian

penyusutan

jam

taksiran

tiap

tahunnya

adalah jam yang digunakan tahun tersebut

dikali-

kan tarip pembebanan per jamnya. 2. Metode Jumlah Unit Produksi Metode

ini

hanya

tarip

sama saja dengan

metode

pembebanan didasarkan

jam pada

jumlah

produk yang digunakan. Tarip pembebanan per produk

diperoleh

taksiran biaya

dari dasar

produk yang akan

penyusutan

dihasilkan.

jasa,

unit dibagi

Kemudian

penyusutan dalam suatu tahun adalah

tarip

per unit dikalikan produk yang benar-benar

diha

silkan pada tahun tersebut. c. Metode Penyusutan Berdasarkan kriteria Lain 1. Metode Berdasarkan Jenis dan Kelompok a. Metode Group Metode

ini memperlakukan sekelompok aktiva

sejenis (similar) sebagai suatu kelompok karena

SKRIPSI

kelompok

ini

mempunyai


yang

tunggal

rata-rata

umur

M Ali Asyhar


ekonomis

dan

nilai sisa yang

sama.

Penyusutan

dibukukan dalam satu pos. Tarip penyusutan

dida-

sarkan

dalam

pada rata-rata nasa manfaat aktiva

kelompok tersebut. Penyusutan diterapkan terhadap semua

aktiva yang masih dipakai

dalam

kelompok

tersebut tanpa memperhatikan mulainya digunakan . Penarikan

aktiva

dilakukan

dengan

mengkredit

perolehan dan mendebet akumulasi penyusutan. Bila penarikan

ada kas yang diterima, maka

penyusutan perolehan laba).

yang

didebet

adalah

selisih

dengan kas yang diterima

Sedang penambahan aktiva

akumulasi harga

(tidak

dicatat

rugi

dengan

mendebet aktiva ini sebesar harga perolehannya. b. Hetode Komposit Metode ini hampir sama dengan metode group, hanya aktiva

yang

(dissimilar). menganalisis masing

dikelompokkan

lebih

bervariasi

Tarip komposit

ditetapkan

penyusutan tiap tahun dari

aktiva dalam kelompok.

Dasar

dengan masing-

penyusutan

masing-masing aktiva dibagi dengan taksiran manfaatnya,

kemudian menjumlahkan

hasil

tersebut

bagi

Selanjutnya

tunggal

masing-masing

jumlah ini

tunggal.

dibagi

dengan

harga perolehan merupakan tarip komposit.

Sedang

rata-rata

jumlah

menjadi

masa

masa manfaat adalah

dasar

penyusutan

dibagi jumlah tunggal.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


24

2. Metode Anuitas Metode tidak

ini memperlakukan dibebani

dengan

penyusutan dasar

seharusnya

penyusutan

saja,

tetapi juga dibebani bunga seandainya dana terse but

ditanamkan

pada aktiva

yang

menghasilkan.

Beban penyusutan tiap tahun harus mengandung pula bunga

atas

nilai

tunai

dasar penyusutan.

Oleh

dari penyusutan sama

karena dengan

itu harga

perolehan dikurangi nilai tunai nilai sisa. 3. Metode Persediaan Metode sama

ini memperlakukan

pembebanan

penyusutan

dengan persediaan. Aktiva yang sudah

tidak

ada atau tidak dipakai, dibebankan sebagai penyu sutan. Hal ini dapat dilakukan dengan arus pertama

masuk

pertama keluar

[FIFO]

atau

terakhir

masuk pertama keluar [LIFO]. Untuk garis

amortisasi

lurus,

penggunaan dianggap

pada umumnya

namun demikian tidak

amortisasi

lain,

menggunakan menutup

apabila

metode

lebih layak dan lebih mencerminkan

metode

kemungkinan tersebut penandingan

biaya dan manfaat. 2.1.1.3.Laba__Rugi__ Penarikan Aktiva tetap

Tetap.

atau aktiva tak berwujud jika telah tua dan

Aktiva tidak

ekonomis lagi maka akan ditarik dari pemakaian. Penarikan dapat

SKRIPSI

berupa penggantian aktiva lama dengan aktiva


baru

M Ali Asyhar


25

kemudian aktiva lama dijual atau tidak dipakai lagi. Atau bisa

juga menukar dengan aktiva lama dengan aktiva

yang

baru. Berikut ini diuraikan pengakuan laba rugi penarikan [disposal] dan pertukaran [exchange]. 1. Laba Rugi Penarikan

Manajeman dengan segala pertimbangannya dapat tuskan

untuk

menarik aktiva tetap.

Aktiva

memu-

tetap

atau

aktiva tidak berwujud yang sudah tidak dimanfaatkan, maka aktiva tersebut tidak boleh membebani periode yang menerima dari

manfaatnya. Artinya jika suatu

suatu

aktiva

pemakaian, sedang nilai bukunya

tidak ditarik

masih

ada,

nilai buku tersebut tidak dibebankan pada periode-periode berikutnya [yang tidak lagi memanfaatkannya]. Nilai ini

dibebankan sebagai kerugian pada periode

penarikan.

Pengakuan

ini

dilakukan

dengan

buku

terjadinya mengkredit

harga perolehan dan mendebit akumulasi penyusutan, sedang nilai buku yang masih ada diakui sebagai kerugian. Apabila maka

penarikan dilakukan dengan menjual

selisih kas dengan nilai buku merupakan

aktiva,

keuntungan

atau kerugian, yang harus diakui pada periode terjadinya. Selisih

lebih

adalah

keuntungan,

dan

selisih

kurang

adalah kerugian. >

Pengakuan tetap aktiva

SKRIPSI

seperti

keuntungan dan kerugian penarikan diatas berlaku

juga

terhadap

penarikan

tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud yang


aktiva

sudah

M Ali Asyhar


tidak

memberikan manfaat ekonomis, maka nilai buku

masih ada dihapuskan sebagai kerugian. Aktiva tak jud

berwu

yang ditarik dengan cara dijual, selisih lebih

kurang

kas atas nilai buku adalah keuntungan atau

yang

atau keru

gian . 2. Laba Rugi Pertukaran

Untuk terjadi tidak

pertukaran aktiva ini layaknya mungkin

pada

aktiva tetap, tidak

terjadi

pada

berwujud. Oleh karena itu SAK 1994 tidak

pengakuan

laba

rugi

pertukaran

aktiva

hanya aktiva

mengatur

tak

berwujud,

sepertinya halnya PAI 1984 juga tidak mengatur

perolehan

aktiva tak berwujud dari pertukaran. SAK 1994 membagi pertukaran aktiva tetap menjadi dua jenis, yaitu pertukaran aktiva tidak sejenis dan sejenis. Pertukaran

aktiva tidak sejenis, perbedaan antara

nilai

buku aktiva yang diserahkan dengan harga wajarnya dicatat sebagai laba atau rugi dan diakui pada periode

terjadin

ya. Pertukaran

selalu

diakui

pada periode terjadinya pertukaran seperti halnya

pertu

karan

aktiva sejenis, kerugian

tidak sejenis. Namun, keuntungan

dari

pertukaran

sejenis, tidak langsung diakui tetapi

ditangguh

kan. Disamping itu harus dilihat dulu, apakah

pertukaran

ini

melibatkan

aktiva

melibatkan

uang atau tidak. Bila

tidak

uang, maka tidak ada pengakuan keuntungan. Bila

SKRIPSI


melibat-

M Ali Asyhar


27

kan

uang

pengakuan aktiva wajar

tidak

keuntungan.

pertukaran

Pengakuan

keuntungan

sejenis baru ada, bila menerima uang,

dan

ada

harga

aktiva lebih tinggi dari nilai bukunya. Laba

diakuipun antara nilai

tapi justru menyerahkan uang, juga

hanya

sebagaian, yaitu

sebesar

yang

perbandingan

uang yang diterima dibagi penjumlalahan uang wajar

aktiva yang diterima

dikalikan

dan

keuntungan

[selisih harga wajar aktiva yang diserahkan dengan

nilai

bukunya]. Pengakuan pada

laba seperti di atas

karena

berpegangan

prinsip bahwa, ” ... earning process is complete

or

virtually complete, and exchange has taken place."12 Laba rugi

diakui

bila proses

memperoleh

penghasilan

telah

sempurna atau selesai atau nyata-nyata telah selesai

dan

pertukaran telah terjadi. Pertukaran sejenis ini dianggap proses memperoleh penghasilan belum selesai. Sedang nggap

pengakuan keuntungan sebagian, hal itu

bahwa jumlah itulah proses memperoleh

telah

sempurna

dijual).

(karena

sebagian

itulah

penghasilan yang

Hal di atas sejalan dengan opini APB

bahwa pertukaran aktiva sejenis merupakan "... that

do

not result in the culmination

of

dia

the

telah No.

29,

exchanges earning

process."^ 12Schroeder, Hccullers, dan Clark,

op.

cit.r hal. 72.

13I M iL_, hal. 276.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


28

Pengakuan laba rugi atas pertukaran menganut konservatisme, tidak

pasti,

yaitu

bila

selalu

menghadapi

dipilih

konsep

alternatif

kemungkinan

yang

yang

paling

merugi. Jadi apabila harga wajar atau harga pasar

aktiva

lebih kecil dari harga buku,maka akan diakui kerugian dan mencatat sarnya.

perolehan

aktiva dengan harga wajar

atau

Sedang bila harga wajar atau pasar aktiva

palebih

tinggi daripada harga bukunya, maka tidak langsung menga kui

laba,

tetapi memilih untuk

menangguhkan

laba

mencatat aktiva sebesar harga bukunya. Laba yang

dan

ditang

guhkan ini akan diakui melalui pengakuan beban penyusutan yang

lebih kecil daripada yang seharusnya. Jadi

seolah-

olah tidak ada pengakuan laba yang ditangguhkan tadi, hal ini

dikarenakan

tertentu

yang

tidak dinyatakan dalam secara

eksplisit

suatu

menyebutkan

rekening pengakuan

laba. 2.1.2.

Penyusutan,

Laba Rugi

Penarikan

Aktiva

Tetap

Menurut Perpajakan dan Permasalahannya

2.1.2.1. yang

disusutkan

Harta

yang Disusutkan.

menurut UU PPh 1994

Pengertian

adalah

"...harta

berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam

perusahaan

atau yang dimiliki untuk mendapatkan, managih, dan

meme-

lihara penghasilan, dengan suatu masa manfaat yang

lebih

SKRIPSI


harta

M Ali Asyhar


29

dari satu tahun, kepuali tanah... Dalam

penjelasan pasal 11 UU PPh

pembebanan manfaat untuk

1994,

disebutkan

biaya untuk menghasilkan yang mempunyai

lebih dari 1 tahun dilakukan melalui harta

berwujud

atau

berwujud

dan amortisasi

biaya lain, yang

mana

masa

penyusutan

untuk

harta

berlaku

tak

prinsip-

prinsip yang sama atas keduanya. Pengertian harta menurut UU PPh 1994, berarti menca kup

harta

yang dapat disusutkan dan

yang

tidak

dapat

disusutkan. Tanah menurut UU PPh 1994 secara tegas

dite

tapkan termasuk harta yang tidak dapat disusutkan.

Harta

berwujud selain tanah meskipun dimiliki perusahaan tetapi digunakan

untuk keperluan pribadi pengelola

perusahaan,

juga tidak boleh disusutkan, yang biayanya dibebankan

ke

perusahaan. Hal ini disebutkan dalam UU PPh 1994 pasal ayat pajak

1 huruf d, bahwa untuk menentukan penghasilan (PhKP), pemberian kenikmatan

pemakaian

peruma

han di daerah terpencil sesuai ketentuan PPh 1994, dikurangkan

sebagai

biaya.

kena

kendaraan

bermotor dan perumahan milik perusahaan, kecuali

diperbolehkan

9

tidak

Pengertian

daerah terpencil diatur dalam Keputusan Menteri

Keuangan

nomor 960/KMK.04/1983. Daerah yang disebut daerah terpen cil dalam ketentuan tersebut harus memenuhi syarat sulit

memperoleh

perumahan untuk disewa,

dan

yaitu

letaknya

14UU No. 10 Tahun 1994 Pasal 11 Ayat 1.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


30

jauh dan sulit untuk dicapai oleh masyarakat pada

umumn-

ya. Masalah mengenai

yang

ada berkaitan dengan hal

tanah. Tanah yang dimiliki oleh

ini

perusahaan

Indonesia berupa hak guna usaha (HGU), hak guna (HGB)

dan

hak-hak lain yang jangka

Perusahaan jangka

tidak

dapat

milik

waktunya tidak terbatas. Karena

waktunya

apakah

HGU, HGB, dan hak

terbatas. (HM)

terbatas

lainnya

di

bangunan

waktunya

memiliki hak

adalah

tadi

yang jangka boleh

disusutka atau tidak. Untuk membahas hak atas tanah perlu dipahami pengertian hak atas tanah. Yang dimaksud dengan hak atas ialah, untuk

"Hak

yang memberi wewenang kepada

mempergunakan

yang

atau mengambil manfaat

tanah empunya

dari

tanah

yang dihakinya." Hak dalam

atas

tanah di Indonesia

seperti

yang

diatur

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), banyak

ragamnya,

seperti

dikemukakan

oleh

Effendi

macam

Perangin

sebagai berikut: Lengkapnya hak-hak atas tanah itu menurut pasal 16 jo 53 ialah: Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah, Pertanian. Tetapi sesungguhnya Hak Membuka Tanah dan Hak Memun gut Hasil Hutan bukanlah hak atas tanah, berdasarkan 15Effendi Perangin, Hukam Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sadut Pandang Praktisi Hukum. Jakarta, Rajawali Pers, hal. 229.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


31

perumusan di atas.... Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Basil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian disebut UUPA sebagai hak Yang bersifat sementara, satu saat akan dihapuskan.16 Sehubungan

dengan penyusutan atau amortisasi

atau

hak atas tanah, maka pembahasan dibatasi

atas

tanah

yang

bersifat tetap

(bukan

tanah

pada

yang

hak

bersifat

sementara), dan diperoleh dengan cara mengeluarkan biaya, tepatnya

Hak Hilik, Hak Guna Usaha, Hak

Guna

Bangunan,

Hak Pakai, dan Hak Sewa. Untuk

membahas mengenai hak-hak

tersebut,

berikut

ini diuraikan pengertian dan ciri-ciri dari hak-hak

atas

tanah tersebut, yang diikhtisrkan dari UUPA. Hak

Milik

adalah hak turun

temurun,

terkuat

dan

terpenuh. HM memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. tidak terbatas jangka waktunya, b. dapat dijadikan jaminan hutang hipotek, c. dapat beralih kepada ahli waris jika pemegang hak meninggal, d. dapat dijual atau dialihkan dengan cara lain, e. hanya dapat diperoleh dari penetapan pemerintah, pemegang HM hanya dapat mengalihkan Hak Milik. Hak

Milik

hanya dapat dimiliki oleh

warga

negara

Indonesia perorangan, secara sendiri-sendiri atau

secara

bersama-sama. Badan hukum tidak boleh memiliki HM, kecua-

16Loo. cit

SKRIPSI


M Ali Asyhar


li ditunjuk bardasarkan Peraturan Pemerintah. Badan hukum yang

dapt

memiliki HM misalnya bank

milik

pemerintah,

koperasi pertanian, badan keagamaan yang ditunjuk Kenteri Dalam

Negeri

Agama,

setelah

mendengar

pertimbangan

badan sosial yang ditunjuk Menteri

Menteri

Dalam

Negeri

setelah mendengar pertimbangan Menteri Sosial. HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah

dibidang

pertanian, perikanan, perkebunan. HGU memiliki ciri-ciri: a. terbatas jangka waktunya, tetapi ada jaminan untuk memperpanjang haknya, b. dapat dijadikan jaminan hutang hipotek, c. dapat beralih kepada ahli waris, d. dapat dijual atau dialihkan dengan cara lain, e. hanya dapat diperoleh dari penetapan pemerintah,

tidak

dapat diperoleh dari selain pemerintah. HGU

dapat

dimiliki

oleh

warga

negara

Indonesia

(WNI), badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Kemudian HGB, yaitu hak untuk mendirikan bangunan di atas

tanah tempat bangunan tersebut

berdiri.

Ciri-ciri

HGB adalah: a. terbatas jangka waktunya, tetapi ada jaminan untuk perpanjangan haknya, b. dapat dijadikan jaminan hutang hipotek, c. dapat beralih kepada ahli waris, d. dapat dijual atau dialihkan dengan cara lain,

SKRIPSI


M Ali Asyhar


33

e. KGB

bisa diperoleh dari pemerintah, atau dari

per-

janjian dengan pemegang HM atas tanah, namun Effendi Perangin menyebutkan pelaksanaannya,... memberi

karena belum ada peraturan belum

mungkin

seorang

hak guna bangunan itu di atas

pemilik

tanah

mili-

knya." Persyaratan orang atau badan hukum yang dapat memil iki HGB sama dengan persyaratan untuk orang atau badan hukum yang dapat memiliki HGU. Berikutnya bangunan perikanan,

hak

pakai, yaitu hak

untuk

mendirikan

atau mengusahakan tanah untuk usaha

pertanian,

perkebunan.

Hak

pakai

memiliki

ciri-ciri

yaitu: a. terbatas

jangka

waktunya

dan

tidak

ada

jaminan

perpanjangan haknya, b. tidak dapat dijadikan jaminan hutang hipotek, namun disebutkan dijadikan

oleh jaminan

Effendi

Perangin

khusus bagi

bahwa,

kreditur

"Untuk tertentu,

maka biasanya tanah Hak Pakai itu diserahkan

dengan

Kuasa Menjual Sebagai Jaminan." c. tidak tidak

dapat beralih kepada ahli waris meskipun

hak

batal dengan sendirinya.

17Ibid., hal. 283. 18Ibid.. hal. 295.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


d. pengalihan hak pakai harus seizin pihak yang

berwe-

nang memberi izin, e. dapat diperoleh dari pemerintah atau dari perjanjian dengan pemegang HM atas tanah. Hak

Pakai dapa dimiliki oleh WNI, orang asing

berkedudukan berdasarkan

di

Indonesia, badan hukum

yang

hukum di Indonesia, badan-badan

yang

didirikan asing

yang

mempunyai perwakilan di Indonesia. s

Dan

hak sewa adalah hak untuk

mempergunakan

tanah

milik orang lain untuk keperluan bangunan. Hak ini

tidak

berbeda dengan hak atas penggunaan aktiva tertentu karena disewa.

Hak ini hanya dapat diperoleh dengan

perjanjian

dengan pemegang hak milik, bukan dari pemerintah. Hak

sewa dapat dimiliki oleh WNI, orang asing

berkedudukan menurut

di

Indonesia, badan hukum

hukum Indonesia dan berkedudukan

yang

yang

didirikan

di

Indonesia,

badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Dilihat dari oara perolehan tanah di Indonesia

khu

susnya bagi perusahaan atau badan hukum, sebenarnya

akan

selalu awal

terdapat

dua jenis biaya yaitu

biaya

perolehan

dan biaya-biaya yang dikeluarkan setelah

perolehan

awal. Hal ini dikarenakan badan hukum atau perusahaan Indonesia perusahaan

pada umumnya tidak dapat memiliki hanya

dapat

memiliki hak

atas

Hak tanah

di

Milik, yang

jangka waktunya terbatas, seperti HGU, dan HGB. Nilai

SKRIPSI

perolehan

awal tanah,

meliputi


pengeluaran

M Ali Asyhar


35

untuk

uang

pendaftaran, uang pemasukan,

dan

landreform serta uang pembebasan tanah. Uang yaitu

biaya

memperoleh membuat

yang

dikeluarkan oleh

sumbangan pendaftaran

pemohon

hak

untuk

keterangan tentang tanah dari kantor agraria,

sertifikat

dan

biaya-biaya

yang

berhubungan

dengan pendaftaran tanah. Uang pemasukan yaitu sejumlah uang tertentu yang di bayarkan

oleh

pemohon

hak ke[ada

negara

hak atas tanah sesuai

agar

pemohon

diberikan

Apabila

tanah yang dimohon haknya merupakan dahulu, maka

yang

tidak

kepada diminta.

tanah

yang

dipungut

uang

dibebaskan

terlebih

pemasukan,

tetapi dipungut uang administrasi sebesar

1%

dari uang pemasukan yang seharusnya dibayar. Uang

sumbangan landreform yaitu sejumlah uang

dibayarkan adalah Yang hak

kepada yayasan dana landreform yang

50% dari uang pemasukan atau

uang

dimaksud pembebasan tanah yaitu atas

haknya

tanah agar pemegang

hak

yang

besarnya

administrasi.

semacam bersedia

dengan penggantian, yang dapat berupa

pembelian melepaskan uang

atau

harta lain. Sedangkan awal

yaitu

meperbarui memperbarui akan

tetapi

biaya yang dikeluarkan setelah

biaya hak. hak

untuk memperpanjang Biaya untuk

perolehan

hak

atau

untuk

memperpanjang

atau

untuk

perolehan

awal,

ini sama dengan biaya

tentu saja tidak termasuk

uang

pembebasan

tanah. Karena tanah sebelumnya telah dikuasai oleh

SKRIPSI


pihak

M Ali Asyhar


yang

memperpanjang hak sehingga tidak perlu

membebaskan

tanah terlebih dahulu. 2.1.2.2. Penyusutan Harta Berwu.iud dan Tak__BerHtt.iud Menurut Perpajiakan. Secara eksplisit, pengertian mengenai penyusutan mengenai

disajikan penyusutan

dalam

UU

ini dapat

PPh

1994.

dipahami

pengertian

dari

beberapa

pasal yang mengatur tentang hal tersebut. Pasal 6 UU

PPh

1994 menyebutkan, untuk menghitung jumlah PhKP ditentukan dari

penghasilan bruto dikurangi, antara lain,

tan.

Kemudian

pasal 11 ayat 6 UU PPh

1994

penyusutan ditetapkan dengan mengalikan dasar

penyusu

menyebutkan penyusutan

(yang dapat berupa harga buku atau harga perolehan) tiaptiap golongan dengan masing-masing tarifnya. Bahkan pasal 9 ayat 2 memperjelas definisi panyusutan -tersebut. Dari uraian di atas, tan

adalah

berwujud

alokasi

dapat dikatakan bahwa penyusu

pembebanan

biaya

(yang tersirat dalam dasar

perolehan

penyusutan)

harta selama

beberapa tahun pajak. Sama halnya dengan penyusutan, tentang amortisasi di sini diberikan definisi atau pengertian secara pula.

eksplisit

Dalam pasal 9 ayat 2 UU PPh 1994 disebutkan

"Pengeluaran penghasilan

untuk mendapatkan, managih, dan yang

mempunyai masa manfaat

bahwa

memelihara

lebih

dari

1

(satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus,

SKRIPSI


M Ali Asyhar


37

ligus, Biaya

melainkan di

sini

memperoleh

dibebankan meliputi

melalui

amortisasi..."19

pengeluaran-pengeluaran

untuk

harta tak berwujud dan biaya-biaya lain

yang

mempunyai masa manfaat lebih dari setahun, misalnya biaya sewa yang dibayar di muka untuk jangka waktu 2 tahun. 1. Penentuan Harga Perolehan

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa dasar penyu sutan merupakan jumlah yang akan digunakan untuk menetapkan

jmlah beban penyusutan dalam tahun

penyusutan golongan

tertentu.

di sini dapat berupa harga buku

untuk

1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4

juga berupa harga perolehan, yaitu khusus untuk

Dasar harta bisa

golongan

bangunan. Dasar penyusutan meskipun berupa harga buku, hal ini tidak

dapat

saat

lepas dari penentuan harga

perolehan

pembelian. Demikian halnya dengan dasar

berupa

pada

penyusutan

harga perolehan. Berikut ini diuraikan

penetapan

harga perolehan dari berbagai oara perolehan. a. Harta Berwujud yang Diperoleh dari Penbelian UU PPh 1984 pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa perolehan tidak

adalah jumlah yang

sesungguhnya

ada penjelasan lebih lanjut

mengenai

harga

dikeluarkan, biaya-biaya

diluar harga harta yang bersangkutan.

19 UU No. 10 Tahun 1994. pasal 9 ayat 2.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


38

Masalahnya dikeluarkan alnya

bagaimana dengan biaya-biaya

lain

yang

agar harta benar-benar siap digunakan,

nis-

biaya pengangkutan, bea masuk,

biaya

pemasangan,

PPn BM, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. biaya-biaya tersebut akan dikapitalisasi atau

Apakah

dibebankan

langsung pada tahun terjadinya. Dan

bagaimana halnya dengan pembelian secara

tidak

kontan atau cicilan. Apakah bunga yang dibayarkan dikapi talisasi

atau dibebankan langsung pada tahun

terjadinya

pembayaran. b. Harta Berwujud yang Dibangun Sendiri Perolehan oleh

harta

dengan cara ini

tidak

disebutkan

UU PPh 1994, tetapi cara perolehan ini dapat

dida-

sarkan pada pasal 10 ayat 1 UU PPh 1994 juga. Jadi

harga

perolehan meliputi seluruh jumlah yang dikeluarkan. Masalah yang timbul di sini adalah bagaimana kuan biaya, bunga pinjaman yang digunakan untuk harta

tadi.

Apakah mengikuti ketentuan

perla

membangun

akuntansi

yang

apabila syarat-syarat tertentu dipenuhi, biaya bunga atas pinjaman boleh dikapitalisasi, ataukah langsung

dibeban

kan seperti halnya biaya bunga lain. c. Harta yang Diperoleh dari Pertukaran Perolehan dengan cara ini disinggung dalam

penjela-

san pasal 10 ayat 2 UU PPh 1994. Dalam penjelasan but pasar

SKRIPSI

dicontohkan kedua

mengenai pertukaran harta,

harta yang ditukar sama.


Harga

terse

yang pasar

harga ini

M Ali Asyhar


menjadi harga perolehan dan juga menjadi pengurang menetapkan

dasar

penyusutan, jika

harta

yang

untuk ditukar

harta golongan bukan bangunan. Masalahnya yang Jumlah baru

bagaimana bila terjadi pertukaran

harta

harga pasarnya tidak seimbang dan melibatkan

uang.

mana akan dicatat sebagai harga dan

untuk

jumlah mana akan digunakan

menentukan

perolehan sebagai

dasar penyusutan, dan

harta

pengurang

bagaimana

pula

untuk pertukaran bangunan. d. Pembelian Harta Secara Kelonpok

Perolehan yang dilakukan lompok

harta,

ketentuan harga jika lompok

PPh

sejauh

dengan cara membeli

pengetahuan

1994 yang

penyusun

mengaturnya.

seke

belum

Sebagai

ada

contoh,

perolehan secara individual dari sekelompok

harta

ditotal adalah Rp500 juta. akan tetapi, jika

seke

harta

tersebut dibeli sekaligus

harganya

hanya

Rp450 juta. Masalahnya bagaimana mencatat perolehan harta terse but,

bila

dibeli

berlain-lainan

secara kelompok

dan

golongannya atau bahkan

harta dari

tersebut sekelompom

harta tadi terdapat harta yang tidak boleh disusutkan. e. Perolehan Harta dengan Sena Guna Usaha

Sewa dalam

guna usaha atau leasing secara

khusus

Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMR.

diatur 01/1991.

Keputusan tersebut mulai berlaku tanggal 19 Januari 1991. Sebelumnya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor

SKRIPSI


M Ali Asyhar


40

48/KMK. 013/1991, karena ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi, pembahasan selanjutnya akan mengacu pada

keten

tuan yang masih berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK. 10/1991. Leasing yaitu hak

menurut PPh 1994 dibagi menjadi dua

jenis,

leasing dengan hak opsi (finance lease) dan opsi

Menteri

(operating lease). Dalam Keuangan

tersebut

pasal

disebutkan

13

Keputusan

bahwa

perlakuan

akuntansi

leasing

dilaksanakan

sesuai

akuntansi

leasing

yang

Indonesia.

-syarat

dengan

diatur

tersebut,

Dan

sebagai

transaksi

dalam pasal 3

juga

sebelumnya.

minimum

hampir sama

Hanya

oleh 2

golongan jumlah

syarat

Keputusan dengan

Menteri

syarat bahwa masa leasing

tahun, golngan 2 dan 3 minimum 3 minimum 7 tahun.

lease

Keuangan

syarat-syarat

PPh 1994 dibedakan bahwa untuk

bangunan

Syarat

yang

diuraikan minimum

2

golongan

1

tahun, yang

usaha pertama dan ditambah nilai sisa barang modal

dan lain,

pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa

dapat menutup harga perolehan

akan

finance/capital

ditentukan dalam akuntansi, seperti yang telah

tahun,

standar

yang harus dipenuhi apakah suatu transaksi

dikelompokkan yang

ada di

tanpa

guna harus

dan keuntungan lessor, dan

perjanjian mengatur mengenai opsi bagi lessee. Di

samping

itu persyaratan untuk

operating

juga disebutkan secara jelas dalam pasal 4, yaitu pembayaran

SKRIPSI

sewa guna usaha selama masa sewa


guna

lease jumlah usaha

M Ali Asyhar


41

pertama tidak dapat menutup harga perolehan barang dan keuntungan lessor dan perjanjian tidak mengatur

modal opsi

bagi lessee. Namun,

perlakuan

menurut PPh 1994 diatur

mengenai

pembebanan

penyusutan

diatur berbeda dengan akuntansi,

dalam pasal 14 dan 16 Keputusan Menteri

yaitu

tersebut

sebagai berikut. Untuk finance lease: a. Lessor

tidak boleh melakukan penyusutan harta

yang

bersangkutan. b. Lessee

tidak boleh melakukan penyusutan atas

harta

yang bersangkutan selama masa leasing. c. Setelah lessee menggunakan hak opsinya untuk membeli harta yang bersangutan, lessee baru melakukan penyu sutan

dengan dasar penyusutannya adalah nilai

(residual value) harta tersebut, yang telah kati

oleh

lessor dan lessee pada

awal

sisa

disepa-

perjanjian

leasing. d. Pembayaran leasing yang telah dibayar atau terhutang oleh

lessee, kecuali pembebanan atas

tanah,

dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai biaya. Untuk operating lease: Operating lease ini tidak lain dengan sewa-menyewa biasa. a. Lessor melakukan penyusutan

sesuai pasal 10 UU

PPh

1994. b. Lessee

SKRIPSI

dapat

membebankan seluruh


pembayaran

sewa

M Ali Asyhar


guna usaha sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Masalahnya

di sini dalam hal leasing jenis

lease,

siapakah

apakah

harta

lease

yang menyusutkan harta

yang

memang

finance

tersebut,

disewa-guna-usahakan

tidak disusutkan baik oleh

jenis

atau

finance

lessor

maupun

lessee. Selain cara-cara perolehan seperti di atas, dengan

perkembangan dunia usaha ada pula cara

harta

berwujud yang lain dari yang telah

atas,

sejalan perolehan

diuraikan

yaitu ruilslag. Euilslag mu1anya merupakan

di

pertu

karan persil (tanah) dengan persil juga. Akan tetapi pada akhirnya

berkembang

sekelompok ditambah

menjadi

pertukaran

tanah

harta misal tanah (di lokasi yang gedung

di atas tanah yang baru

dengan

baru/lain)

dan

peralatan

lain. f. Perolehan Harta Tak Berwujud

Disebutkan

dalam pasal 10 UU PPh 1994, bahwa

perolehan harta tak berwujud dan biaya lain yang yai

masa manfaat lebih dari setahun diamortisasi

dengan bahwa yang

golongannya.

Karena di

depan

harta berwujud dan tak berwujud sama,

maka

harga perolehan ini

telah

mempun sesuai

disebutkan

berlaku juga

harga

prinsip

sama

yaitu

jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan. Termasuk adalah

SKRIPSI

hak

dalam

golongan

harta

tak

berwujud

paten, hak cipta, pembayaran sewa


di

ini muka.

M Ali Asyhar


43

biaya penelitian dan pengembangan. Akhir-akhir ini sedang hangat

mengenai perjanjian build, operate

(BOT),

yaitu perjanjian antara dua pihak, pihak

sanggup

and

sarana gedung dan lain-lain di atas pertama, kemudian pihak kedua

jangka

milik

mengelolanya

dalam

habis, pihak kedua menyerahkan gedung tersebut

pertama.

sesuai

Sedang

dengan

perjanjian

tanah dari semula

mem-

tanah

waktu tertentu sesuai perjanjian, setelah

waktu lain

pertama

menyediakan tanah dan pihak kedua bersedia

bangun pihak

transfer

jangka

dan

sarana

kepada

pihak

milik

pihak

adalah

pertama dan hak atas tanah tidak berpindah. Jadi kepemilikan

pihak

kedua atas harta yang

dibangunnya

bersifat

sementara. Masalahnya bagaimana penyusutan atau amortisasi yang dilakukan. gedung

Apakah

pihak kedua akan

menyusutkan

sarana

dan lain-lainnya sesuai golongannya secara

vidual,

indi

ataukah BOT dianggap sebagai satu pos harta

tak

berwujud. Apakah pihak pertama juga melakukan penyusutan. Oi Build,

samping itu masih ada pula perjanjian BOO Operate and Own. Dengan BOO sarana yang

tetap

dimiliki

selama

tidak

dan dioperasikan

oleh

dialihkan kepada pihak

yang lain.

yaitu

dibangun membangun,

Masalahnya,

bagaimana pula perlakuan penyusutan dan amortisasinya. Dasar penyusutan menurut PPh 1994 hanya

dipengaruhi

oleh

harga perolehan, karena tidak dikenal adanya

sisa

atau dengan kata lain nilai sisa selalu nihil.

SKRIPSI


nilai Hal

M Ali Asyhar


44

ini dimaksudkan sebagai insentif bagi wajib pajak,

bahwa

seluruh

untuk

pengeluaran,

mendapatkan, pengeluaran bruto.

menagih

dan memelihara

biaya

penghasilan,

tersebut boleh dikurangkan dari

Dasar

diuraikan

asal tetap merupakan

penyusutan menurut

PPh

1994

maka

penghasilan selanjutnya

pada sub bab Tarif, Dasar dan Metode

Penyusu

tan . 2.1.2.3.

Pengelojipokan

Harta vang__ Disusutkan_daa

Jangka Waktu Penyusutan. a. Pengelompokan Harta yang Disusutkan PPh

1994 menentukan harta yang disusutkan dan

mortisasi jangka

menjadi empat golongan, yang

waktu

didasarkan

kegunaan harta. Pengelompokan

ini

dia pada diatur

dalam pasal 11 ayat 6 UU PPh 1994, yaitu sebagai berikut. a. Golongan

1,

mempunyai

masa

tidak lebih b. Golongan memiliki

meliputi harta

bukan

manfaat lebih dari

bangunan, setahun

yang tetapi

dari 4 tahun.

2, masa

mencakup harta

bukan

manfaat lebih dari 4

bangunan, tahun,

yang tetapi

tidak lebih dari 8 tahun. c. Golongan yang

3,

memiliki

yaitu harta golongan masa

manfaat lebih

bukan dari

bangunan, 8

tahun,

tetapi tidak lebih dari 16 tahun. d. Golongan 4, yang mencakup harta bukan bangunan

yang

masa manfaatnya lebih dari 16 tahun tapi kurang dari

SKRIPSI


M Ali Asyhar


45

20 tahun. e. golongan bangunan yang meliputi : Permanen Tidak

: masa manfaatnya sampai "20 tahun

permanen : masa manfaatnya tidak

lebih

dari

10 tahun Selanjutnya untuk menentukan suatu harta akan longkan

sebagai

golongan 1, golongan

2

lainnya,

diatur dalam Keputusan Menteri

961/KMK.

04/1983,

yang

kemudian

atau

digo-

golongan

Keuangan

Nomor

disempurnakan

dengan

Keputusan Menteri Keuangan No. 826/KMK. 04/1984. b. Jangka Waktu Penyusutan Golongan harta seperti di atas akan memasukkan harta yang mempunyai masa manfaat yang berbeda-beda dalam

satu

golongan.

yang

Yang akibatnya harta dengan masa manfaat

berbeda disusutkan dalam jangka waktu yang sama.

Sabagai

misal harta golongan 2, harta yang mempunyai masa manfaat 5,

6,

golongan

7,

atau 8 tahun secara jelas

akan

masuk

ini. Menurut logika, harta yang mempunyai

manfaat 5 tahun seharusnya disusutkan dalam jangka

dalam masa waktu

5 tahun, demikian juga untuk harta dengan masa manfaat

8

tahun akan disusutkan selama 6 tahun. Akan tetapi masalahnya menurut PPh 1994, harta-harta tersebut

dianggap memiliki masa manfaat yang sama

memiliki masa manfaat paling lama 8 tahun. Namun, waktu penyusutan juga tidak dilakukan dalam jangka

SKRIPSI


yaitu jangka waktu

M Ali Asyhar


8

tahun,

sampai

tetapi sampai batas waktu tak

harta yang bersangkutan ditarik

terhingga dari

aw.

pemakaian.

Kemudian bagaimana dengan masa manfaat harta tak berwujud yang

telah jelas, misal pembayaran sewa di muka untuk

5

tahun. selanjutnya,

PP

no. 42 Tahun 1985 pasal 3

menentukan

saat

dimulaimya

dilakukan

amortisasi

adalah pada tahun pengeluaran, dengan

ayat

penyusutan

1 dan

perke-

cualian sebagai berikut: a. untuk

harta yang masih dalam pengerjaan

penyusutan

dan amortisasi dimulai setelah harta selesai pengerjaannya, b. untuk dimulai

harta yang

disewa-guna-usahakan

penyusutan

pada tahun harta yang bersangkutan

guna-usahakan.

disewa-

.

Jadi penyusutan dan amortisasi tidak dilakukan waktu

harta

yang

bersangkutan

digunakan.

Dan

itupun

dilakukan untuk 1 tahun penuh, tanpa melihat kapan lainya

penggunaan,

jadi

tidak

ada

pada

dimu-

penyusutan

dengan

pecahan tahun, misal 6 bulan. Suatu harta yang sama jenisnya, karena dipakai untuk usaha

yang berbeda sehingga frekuensi pemakaiannya

berbeda, manfaat

dengan

hal

tersebut

tentunya

taksiran

masa

harta pengelompokannya harus nengikuti Keputusan

suatu t Menteri

Keuangan

04/1984

SKRIPSI

juga akan berbeda. Namun menurut PPh 1994

juga

No. 961/KMK. 04/1983 dan No.


826/KMK.

M Ali Asyhar


47

tentang penentuan jenis-jenis harta dalasi golongan.

2.1.2.4. Tarif, Dasar. dan Metode Penyusutan. a. Tarif Penyusutan Tarif

penyusutan

harta menurut

perpajakan

diatur

dalam pasal 11 ayat 6 UU PPh 1894, yaitu sebagai berikut. Golongan

Tarif penyusutan garis lurus saldo menurun

Bukan bangunan Golongan Golongan Golongan Golongan

1 2 3 4

25% 12.5% 6.25% 5%

Bangunan. Permanen Tidak permanen Perpajakan

50% 25% 12.5% 10%

5% 10%

tidak memberikan alternatif tarif

penyusutan

yang lain bagi manajemen selain tarif penyusutan

seperti

yang telah disebutkan di atas. b. Dasar Penyusutan Pada sub bab terdahulu

telah disinggung bahwa dasar

penyusutan menurut perpajakan ada yang berupa harga buku, dan ada pula yang berupa harga perolehan. Dasar

penyusu

tan berupa harga buku diatur dalam pasal 11 ayat 4, 5,

8

UU PPh 1994 dan pasal 3 ayat 4 PP No. 42 Tahun 1985, yang mana untuk

dasar penyusutan berupa harga buku

ini

harta berwujud golongan bukan bangunan

diterapkan dan

harta

tidak berwujud.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


48

Dasar golongan

penyusutan dari masing-masing harta bukan bangunan dan harta tidak

berwujud

berwujud

suatu

tahun pajak sama dengan dasar penyusutan tahun sebelumnya dikurangi

penyusutan tahun sebelumnya,

ditambah

dengan

penambahan dan dikurangi dengan pengurangan yang diperbo lehkan peraturan. Pengurangan yang dimaksud menurut UU PPh 1994 terse but adalah pengurangan karena penarikan harta. gan

karena

sebesar

sebab

harga

biasa (dijual

pasarnya.

atau

Pengurangan

Penguran

ditukar) karena

adalah

penarikan

sebab luar biasa (kar.ena musibah) atau disumbangkan dihibahkan

atau

diwariskan adalah

sebesar

sisa

atau harga

buku. Sedang untuk harta tak berwujud, pengurangan selalu berupa harga buku. Dasar penyusutan berupa harga perolehan diatur dalam pasal

11 ayat 4 dan 6 UU PPh 1994 dan pasal 3 ayat 5

No. 42 Tahun 1985, yang mana dasar penyusutan ini apkan

suatu

diter

untuk harta golongan bangunan dan harta tak

lainnya.

Dasar penyusutan harta golongan bangunan

tahun

pajak adalah dasar

penyusutan

tahun

yaitu sebesar harga perolehan, bila tidak terjadi bahan atau pengurangan. Pengurangan untuk harta

PP

gerak untuk lalu penam

bangunan

selalu berupa harga perolehan, tanpa melihat sebab penar ikan. Sedangkan

SKRIPSI

yang

dimaksud

dengan


penambahan

untuk

M Ali Asyhar


4

f

penetapan dasar penyusutan di sini dapat berupa pembelian harta

baru,

perbaikan-perbaikan

yang

dapat

menambah

kapasitas atau yang menambah umur harta yang lama. Penam bahan

dicatat selalu dengan harga perolehan atau

penge

luaran yang sesungguhnya, tanpa melihat golongan harta. c. Metode Penyusutan Dari

uraian-uraian di atas sebenarnya

menggambarkan

metode penyusutan dan

telah

amortisasi

dapat menurut

perpajakan. Namun, untuk lebih jelasnya berikut ini

akan

diuraikan mengenai hal tersebut. Metode-metode penyusutan dan amortisasi yang

diakui

menurut perpajakan adalah sebagai berikut. Metode penyusutan, ada dua metode yaitu: a. Metode

saldo

balance),

menurun secara

yang

berimbang

diperuntukkan bagi

(declining

harta

golongan

golongan

bangunan

bukan bangunan. b. Metode

garis lurus, untuk harta

dan bukan bangunan. Metode amortisasi, ada dua metode yaitu: a. Metode menurun secara berimbang (declining dan

balance)

metode garis lurus (straight line) untuk

tak berwujud

sesuai dengan golongan masa

harta

manfaatn

ya. b. Metode

satuan produksi, untuk hak

penambangan

dan

penyusutan

dan

hak pengusahaan hutan. PPh

SKRIPSI

1994

menyebutkan bahwa metode


M Ali Asyhar


50

amortisasi perolehan

yang

digunakan

untuk

mengalokasikan

harta berwujud dan harta tak

harga

berwujud

adalah

metode declining balance dan metode straight line,

masa-

lahnya apakah metode-metode tersebut mempunyai pengertian yang

sama

dengan metode declining

straight line dalam akuntansi 2.1.2-5-Laba

Rqgj

balance

dan

metode

atau ada perbedaannya.

Penarikan.

Ketentuan

PPh

1994

tentang penarikan harta dituangkan dalam pasal 11 ayat

7

UU PPh 1994. Terdapat dua jenis penarikan dalam PPh 1984. Yaitu penarikan dengan sebab luar biasa, penarikan karena sebab biasa. Namun, untuk pengakuan laba rugi

penarikan,

terdapat penarikan jenis lain yang tidak disebutkan dalam ketentuan

tersebut, yaitu penarikan karena

atau diwariskan Penarikan harta

atau dihibahkan. karena sebab luar biasa adalah

yang disebabkan adanya bencana atau

menimpa

harta

disumbangkan

yang bersangkutan, sehingga

digunakan lagi. Penghentian sebagian besar

penarikan

musibah tidak usaha

sebab diluar kekuasaan manajemen termasuk dalam

yang dapat karena

kategori

penarikan ini. Sedangkan penarikan karena sebab biasa adalah penar ikan yang dikarenakan oleh sebab di luar penyebab penari kan luar biasa, misalnya dijual atau ditukar dengan harta milik perusahaan lain. Penarikan

SKRIPSI

karena disumbangkan atau diwariskan


atau

M Ali Asyhar


dihibahkan, untuk penetapan dasar penyusutannya kategori tetapi

atau untuk

Pengakuan

sama dengan penarikan sebab pegakuan laba rugi

termasuk

luar

penarikannya

laba atau rugi masing-masing

jenis

biasa, berbeda.

penarikan

tersebut diuraikan di bawah ini. 1. Penarikan Karena Sebab Luar Biasa

Laba biasa

rugi

yang timbul dari

diakui pada tahun terjadinya

penarikan

sebab

penarikan.

luar

Kerugian

yang diakui adalah sebesar harga buku, untuk semua

jenis

dan

harga

golongan. Sedang keuntungannya adalah sebesar

jual

(tepatnya

hasil penjualan neto) atau

harga

ganti

(dari asuransi) harta yang bersangkutan. Ketentuan ayat

mengenai

hal ini diatur dalam

7 (a) UU PPh 1994. Namun ketentuan

mengatur sutkan

harta

11

tersebut

hanya

pengakuan laba rugi penarikan harta yang

disu

dengan metode saldo menurun ( harta

golongan

pasal

2,

golongan 3, dan golongan 4).

golongan Sedang

1,

untuk

golongan bangunan, diatur dalam pasal 3 ayat 5

PP

no. 42 Tahun 1985. penarikan jenis ini untuk harta tak berwujud

diatur

dalam pasal 11 ayat 7 (a) UU PPh 1894, yang juga ditegaskan atas yaitu

dalam pasal 3 ayat 6 PP No. 42 1985, yang laba atau rugi penarikannya sama seperti

di

atas,

kerugian sebesar harga buku dan diakui pada

tahun

terjadinya

SKRIPSI

perlakuan

penarikan. Keuntungan adalah


sebesar

harga

M Ali Asyhar


52

jual

(hasil

asuransi,

penjualan neto) atau harga

dan keuntungan atau kerugian

pengganti tersebut

dari diakui

pada tahun terjadinya penarikan ini. 2. Penarikan Karena Sebab Biasa

Pengakuan dalam

pasal

laba

rugi penarikan jenis

11 ayat 7 (b) UU PPh 1994.

ini

di

atur

Pengakuan

laba

rugi penarikan jenis ini berbeda sekali dengan laba

rugi penarikan sebab luar biasa. Bahkan

pengakuan sepertinya

penarikan sebab biasa ini tidak ada pengakuan laba ruginya.

Pada saat penarikan memang tidak ada pengakuan

rugi,

hal

ini dikarenakan penerimaan neto

(harga

dikurangi

dengan biaya yang dikeluarkan untuk

penjualan

harta

jumlah

tersebut)

dikurangkan

laba jual

keperluan

langsung

dari

awal untuk memperoleh dasar penyusutan. Dan

rugi dalam ketentuan tersebut tidak disebut sama

laba

sekali,

apalagi mengenai pengkuannya. Di depan telah disebutkan bahwa penarikan jenis antara

lain

Untuk

pertukaran

harta berwujud (termasuk harta tak berwujud),

samahalnya

dengan

juga karena

penjualan,

ditukar/diserahkan

di (

pertukaran.

ini

mana yang

harga

wajar

merupakan

harta

yang

penerimaan

neto)

dikurangkan dari jumlah awal ( dan harga wajar harta yang diterima tidak

ada

ditambahkan pada jumlah awal). Dan sekali pencatatan tentang laba atau

rugi

lagi

penarikan

harta.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


53

Pengakuan

laba

rugi penarikan karena

sebab

biasa

seperti di atas hanya berlaku untuk harta berwujud

bukan

bangunan, sedang untuk harta golongan bangunan dan

harta

tak berwujud pengkuan laba ruginya sama dengan laba

pengakuan

rugi penarikan karena sebab luar biasa,

diatur Jadi

yang

dalam pasal 3 ayat 5 dan 6 PP No. 42 meskipun

harta tak

berwujud

mana

1985

digolongkan

juga. menjadi

harta golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan tetapi

pangakuan laba rugi penarikan karena sebab

4

biasa

tidak sama dengan penarikan biasa harta berwujud golongan 1,

golongan

sebab

2, golongan 3, dan

golongan

4.

Penarikan

biasa barta berwujud golongan bukan bangunan

lah-olah tidak ada pengakuan laba rugi, sedang

seo-

penarikan

karena sebab biasa harta tak berwujud pengakuan laba rugi penarikannya jelas. Sedang pertukaran, yang mana perusahaan harta

berwujud golongan bukan bangunan

saham, buku

menyerahkan

dengan

menerima

maka harta yang diserahkan dinilai sebesar (

menjadi

tidak nilai

dengan harga pasar, dan perolehan

bagi

harga

pihak

harga

buku

yang

ini yang

menerimanya), sehingga tidak ada pengakuan laba rugi atas penarikan harta berwujud tadi. Masalahnya, apakah memang penarikan harta yang tidak menyebutkan ini

tepatnya

golongan

SKRIPSI

adanya pengakuan laba atau rugi harta

berwujud golongan

3, dan golongan 4) benar-benar


1,

(dalam golongan

tidak

hal 2,

mengakui

M Ali Asyhar


54

adanya

laba rugi. Atau apabila ditangguhkan, kapan

dia-

kuinya laba atau rugi tersebut. 3. Penarikan Karena Disumbangkan

Selain

pengakuan laba rugi penarikan

harta

karena

sebab biasa dan luar biasa, masih ada lagi pengakuan laba rugi

yang

pengakuan

lain dari yang telah dibahas di laba rugi penarikan karena

diwariskan

atau

yang sejenisnya.

yaitu

disumbangkan

Pengakuan

karena

penarikan jenis ini memang tidak

khusus

dalam

tetapi,

atas,

ketentuan undang-undang

atau

laba

disebut

rugi secara

perpajakan.

pasal 9 ayat 1 huruf f dan huruf i UU

Akan

PPh

1994

menyebutkan bahwa harta yang dihibahkan , diwariskan, dan yang disumbangkan tidak boleh dikurangkan sebagai biaya. Sejalan

dengan

hal di atas, maka

penarikan

harta

yang disebabkan karena disumbangkan, termasuk di dalamnya dihibahkan, bukunya

diwariskan atau yang sejenisnya, sisa

tidak boleh diakui sebagai kerugian

harga

atau

biaya

yang mengurangi penghasilan bruto. PPh 1994 menilai bahwa pengorbanan untuk sumbangan, hibah, hadiah, atau

warisan

bukan termasuk dalam pengertian dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 3 ayat 4 PP No. 42 Tahun 1985. ini harta

berlaku untuk semua golongan atau jenis harta,

baik

berwujud golongan 1, golongan 2, golongan

dan

golongan

SKRIPSI

Ketentuan

bangunan

dan harta tak gerak


lainnya

3,

maupun

M Ali Asyhar


55

harta tak berwujud. 2.2. Metode Penelitian 2.2.1. Definisi Operasional

Untuk maka

memperjelas dan atau

mempermudah

disini perlu definisi operasional.

pemahaman,

Sehingga

tidak

menimbulkan bias dalam penafsirannya. Penyusutan:

Alokasi sistematik nilai orisinil

sepanjang

usia manfaat aktiva. Laba

rugi penarikan aktiva tetap: Keuntungan atau

keru

gian

yang timbul dari penghentian atau

suatu

pelepasan

aktiva tetap. Akuntansi: Menurut ketentuan akuntansi ( Standar Akuntan si Keuangan atau Prinsip Akuntansi yang lazim). Perpajakan: Menurut ketentuan perpajakan di Indonesia. 2.2.2. Jenis dan Sunber Data

Dalam adalah dan

penyusunan skripsi ini, jenis yang

penelitian Kepustakaan yaitu dengan meneliti

kabar,

buku-buku,

majalah-majalah

dan

digunakan

mengumpulkan

peraturan-peraturan, media

cetak

lainnya

suratyang

berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Meskipun tidak melakukan penelitian lapangan,

untuk

mendukung kelancaran penyusunan skripsi ini penyusun juga meminta penjelasan-penjelasan atau

keterangan-keterangan

dari pihak-pihak tertentu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


2.2.3. Teknik Analisis Dari data yang diperoleh dari sumbernya, maka dianalisis

secara

mendalam

kedua

ketentuan

yang

dengan ada, hal

memperbandingkan ini

untuk

antara

mendapatkan

gambaran mengenai perbedaan-perbedaan antara kedua keten tuan apakah

tersebut. Langkah selanjutnya

adalah

ketentuan yang ada sudah menampung

menganalisis perkembangan-

perkembangan baru. Yang untuk selanjutnya ditarik

kesim-

pulan apakah perlu dikeluarkan ketentuan-ketentuan baru.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


BAB III PEHBAHASAH

3.1. Pengaruh Ketentuan Tentang Penyusutan Terhadap

Laba

Kena Pajak

Manajemen berhak

dalam

mengelola sumber

daya

perusahaan

dan wajib meminimumkan pajak yang harus

dibayar.

Usaha ini sepanjang dilakukan secara legal, bukan merupa kan

penggelapan

memliiki yang

pajak.

Perusahaan

besar

kemungkinan

bagian perencanaan/konsultan pajak

akan

keputusan

sangat membantu manajemen dengan

memperhatikan

dalam

dampak

tersendiri, pengambilan

perpajakannya.

Perusahaan yang kecil, perencana/konsultan pajak tersebut dapat

merupakan

beban, yang manfaatnya

mungkin

justru

lebih kecil daripada biayanya. Oleh karena itu perusahaan kecil

biasanya

khusus.

Hal

pengaruh jangka

meminimumkan

ini dilakukan

perpajakan

jangka

pajak dengan

tanpa tidak

panjang.

perencanaan memperhatikan

Apabila

panjang telah menjadi pengaruh jangka pendek

harus dihadapi, hal ini baru dipikirkan untuk kan

lagi

pajak

terus-menerus ini

pengaruh

tidak

yang harus dibayar,

demikian

dilakukan. Singkatnya, jika

ada hutang pajak, masalah

meminimum hal

mungkin

kemudian

dan

di

ini hari hari

dipikirkan lagi nanti. Peminimumam pajak baik dengan atau tanpa,perencanaan

57

SKRIPSI


M Ali Asyhar


58

dapat

menggunakan metode penyusutan sebagai

salah

satu

alat-alatnya. WP pada umumnya untuk keperluan perpajakan, lebih

cenderung mengakui pengeluaran sebagai biaya

dibebankan pada waktu terjadinya, daripada sasinya.

yang

mengkapitali-

Hal ini tentu dengan aSumsi WP tidak

menderita

rugi dan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Dalam

sub

bab ini akan dibahas pengaruh ketentuan penyusutan terhadap laba kena pajak. 3.1.1. Basis Penbukuan

Pengakuan hanya

pendapatan

dan biaya

menurut

akuntansi

dilakukan dengan menggunakan basis akrual.

perpajakan

Indonesia

memperbolehkan Pengertian sama.

(selanjutnya

pemakaian

disebut

basis kas atau

Sedang

PPh

basis

1994) akrual.

basis akrual menurut akuntansi dan PPh

Tetapi pengertian basis kas antara

1994,

akuntansi

dan

PPh 1995, berbeda. Akan

tetapi, sebenarnya basis akrual menurut

akun

tansi sendiri terdapat penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan

tersebut

diperkenankan

untuk

hal-hal

sebagai

berikut : 1. Pendapatan diakui pada saat selesainya produksi. Hal ini diperuntukkan bagi produk yang nilai sudah

tertentu atau yang sudah dapat dipastikan

terjual tersebut

SKRIPSI

pasarnya

dengan . harga tertentu. Dan tidak

terhadap

diperlukan beban pemasaran


akan produk

yang

tak

M Ali Asyhar


59

berarti

serta

satuan produk

dapat

karkan,

misal

logam

produk

mulia,

saling

dipertu-

pertanian

atau

.produk yang dijual berdasarkan kontrak. 2. Pendapatan

diakui

secara proporsional

selama

tahap

produksi. Hal ini diperuntukkan bagi proyek-proyek yang memerlukan

jangka waktu penyelesaian yang melebihi

periode

akuntansi. Laba dalam hal ini

proporsional Bagian

didasarkan

pada

penyelesaian jika

diakui

atas pekerjaan yang telah

pekerjaan

secara

biaya

fisik. Hal ini

secara

diselesaikan.

yang telah diselesaikan persentase

beberapa

ini

atau

dapat

persentase

dapat

taksiran biaya atau kemajuan untuk

digunakan

penyelesaian

proyek

dapat dipertanggungjawabkan.

Jika

penaksiran

tidak

dapat

maka

digunakan

metode

kontrak selesai, artinya laba rugi baru

dipertanggungjawabkan

dihi-

tung setelah pembangunan selesai. 3. Pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima. Hal

ini diperuntukkan bagi penjualan

secara

cicilan

yang kolektibilitas piutangnya tidak dapat dipastikan. Pengakuan pendapatan jenis ini dapat dilakukan sarkan

persentase

laba kotor

dari

pembayaran

laba baru diakui setelah

berda yang

diterima

atau

harga

pokok

tertutup

seluruhnya dari pembayaran-pembayaran

cici

lan . Atas

SKRIPSI

penyimpangan-penyimpangan tersebut,


PPh

1994

M Ali Asyhar


60

baru

mengatur

pengakuan pendapatan atas

proyek

jangka

panjang yaitu dalam pasal 5 (1) PP No 42 tahun 1985. 1994

mengharuskan pemakaian metode

persentase

PPh

penyele-

saian, meskipun tidak dijelaskan harus memakai persentase penyelesaian

berdasar biaya atau fisik,

tetapi

apabila

digunakan secara konsisten pilihan atau keduanya, menurut penyusun, dapat dilakukan. Pengakuan pendapatan pada saat produksi selesai dan pada saat pembayaran diterima diatur oleh perpajakan. Basis

kas menurut PPh 1994 dapat digunakan,

harus menaati modifikasi ketentuan yang telah

tetapi

ditetapkan

oleh undang-undang. Jadi basis kas menurut PPh 1994 tidak murni

lagi

dilakukan

karena telah

dimodifikasi.

untuk mencegah WP melakukan

Modifikasi

ini

tindakan-tindakan

untuk menghidarkan pajak. Misalnya, mendekati akhir tahun pajak,

WP membuat estimasi pajak yang

terhutang

adalah

sejumlah tertentu. Supaya tidak ada pajak yang terhutang, WP

melakukan pengeluaran yang dapat dikurangkan

biaya,

misal membeli harta berwujud atau membeli

sebagai perse-

diaan dengan tunai. Dengan

cara

tersebut WP dapat

meminimumkan

yang terhutang untuk tahun tersebut. Apalagi bila luaran

tersebut tetap akan dilakukan untuk

kutnya.

Dengan

begitu WP akan lebih

tahun

cenderung

kannya sekarang, karena jika dilakukan pada tahun ang,

SKRIPSI

pajak penge berimelakusekar-

disamping alasan memang tetap akan dikeluarkan,


WP

M Ali Asyhar


61

juga dapat menghindarkan pajak. Cara

di atas tidak saja dilakukan

oleh

perusahaan

kecil,

yang tidak memiliki bagian perencanaan atau

sultan

pajak tersendiri. Perusahaan besar dengan

perencanaan

pajaknya

akan

semakin

dapat

konbagian

meminimumkan

pajaknya dengan investasi yang terencana dan rapi. Cara penghindaran pajak seperti di atas dapat digambarkan seperti berikut. Mendekati akhir tahun pajak, data dari

suatu perusahaan adalah sebagai berikut.

keseluruhan penjualan Rp

Rp 450 juta, uang yang telah

Penjualan

diterima

ini Rp 400 juta. Pembelian barang yang

dari dijual

300 juta, dan yang telah dibayar adalah Rp 250

Persediaan juta.

akhir

tahun dari barang yang

dijual

Biaya-biaya yang telah dibayar Rp 50 juta.

juta. Rp

25

Biaya-

biaya yang masih terhutang Rp 15 juta. Dengan

menggunakan basis kas murni,

Penghasilan

maka

estimasi

Kena Pajak (PhKP) tahun tersebut (dalam

Rp)

adalah : - Penjualan

400.000.000

- Pembelian

(250.000.000)

- Biaya-biaya

Estimasi PhKP Untuk

(50.000.000)

:

menghindari

100.000.000 pajak, maka

Wajib

Pajak dapat

melakukan

pengeluaran untuk pembelian barang yang masih

terhutang

yaitu Rp 50 juta. Membayar sewa

SKRIPSI


gudang untuk

M Ali Asyhar


62

masa dua tahun sejumlah Rp 25 juta (golongan 1).

Membeli

kendaraan angkutan (golongan 1) seharga Rp 25 juta tunai. Dari pengeluaran-pengeluaran ini PhKP (dalam Rp)

menjadi

sebagai berikut : - Penjualan :

400.000.000

- Pembelian :

(300.000.000)

- Penghasilan bruto :

100.000.000

- Biaya-biaya (semula) : (50.000.000) - Biaya sewa :

(25.000.000)

- Pembelian kendaraan :

(25.000.000)

Estimasi PhKP yang baru :

nihil

Dengan basis kas WP berusaha untuk melakukan luaran

yang pasti akan dilakukan pada tahun

penge

berikutnya,

menjadi pengeluaran (akhir) tahun ini, sehingga WP

dapat

juga

tidak

menghindari pajak yang terhutang. Apabila WP

menggeser

pengeluaran tersebut, maka WP akan

menanggung

hutang pajak pada tahun ini. Memang masalah yang dalam basis pembukuan adalah masalah pengakuan atau

penghasilan

dari usaha dan

pengakuan

krusial penjualan

pengeluaran

sebagai biaya atau sebagai harta yang dikapitalisasi. Dengan modifikasi ala UU PPh 1994, perbandingan PhKP antara basis kas dengan akrual disajikan dalam Tabel I. Tabel I Perbandingan PhKP antara Basis Kas dengan Akrual

SKRIPSI


M Ali Asyhar


Basis Akrual

Basis Kas Penjualan

450.000.000

450.000.000

Harga pokok penjualan - Persediaan awal - Pembelian - Persediaan akhir

300.000.000 (25.000.000)

300.000.000 (25.000.000)

275.000.000

275.000.000

Penghasilan bruto

125.000.000

125.000.000

Biaya yang dapat dikurangkan - Biaya-biaya (semula) - Penyusutan kendaraan - Amortisasi sewa - Biaya masih terhutang

(50.000.000) (12.500.000) (12.500.000)

(50.000.000) (12.500.000) (12.500.000) (15.000.000)

50.000.000

35.000.000

Harga pokok penjualan

Penghasilan kena pajak

Dari contoh tersebut terlihat jelas basis kas berbeda 1994.

murni

jauh dengan pengertian basis kas menurut UU Basis kas ini tetap diperbolehkan oleh

PPh

peraturan,

mengingat WP sangat banyak jenis ragam dan skala

usahan-

ya. Basis kas biasanya digunakan oleh perusahaan perorangan dengan skala usaha kecil atau usaha yang jasa,

menyediakan

yang waktu penyerahan jasa dengan penerimaan

uang

pembayaran relatif bersamaan. Jika

dibandingkan

antara basis

kas

dengan

akrual dalam PPh 1994, maka kedua basis pembukuan but

hampir

sama. Dengan basis kas

WP

tidak

basis terse

mempunyai

peluang memperkecil laba kena pajak hanya dengan

melaku

kan pergeseran pengeluaran-pengeluaran. Karena pengeluar an

SKRIPSI

yang

mempunyai masa manfaat lebih


dari

satu

tahun

M Ali Asyhar


64

pembebanannya dan

hal-hal

harus melalui penyusutan mengenai pengakuan

harga

dan

amortisasi,

pokok

meliputi seluruh pembelian dan memperhatikan

penjualan persediaan,

serta pengakuan penjualan yang harus mencukupi

keseluru-

han penjualan. Jadi dapat dikatakan sebenarnya perpajakan tidak mengakui basis kas. Di dalam formulir surat pemberitahuan pajak

tahunan

(SPT) PPh baik untuk WP badan maupun WP perorangan terda pat

pilihan tentang basis kas atau basis akrual,

belum

tetapi

pernah ada surat edaran (SE) yang menerangkan

perbedaan akrual.

Dari

terletak

satu

prinsip antara basis

kas

uraian di atas perbedaan

pada

pengakuan tahun.

yang

biaya

pos-pos transitoris dan

dengan

antara

basis

keduanya

antisipasi,

yang masa manfaatnya kurang

dan

dari

satu

Pos transitoris misalnya biaya yang dibayar

dari

tahun. Pos transitoris misalnya biaya yang

dibayar

di muka atau pendapatan yang diterima di muka, pos sipasi

apa

misalnya

biaya

yang masih

harus

anti-

dibayar

atau

pendapatan yang akan diterima. Selanjutnya

tentang

konsep matching

cost

against

revenue, konservatisme, dan materialisme. Konsep matching cost

against revenue juga ada dalam

perpajakan.

Hanya,

konsep ini tunduk pada ketentuan PPh 1994. Artinya unsurunsur

penghasilan dan biaya yang dilaporkan dalam

tahun

pajak harus menaati ketentuan

perpajakan.

unsur penghasilan diatur dalam pasal 4 UU PPh 1994,

SKRIPSI


suatu Unsuryang

M Ali Asyhar


65

menentukan bukan

unsur-unsur

yang merupakan

penghasilan

penghasilan. Sedang unsur biaya yang dapat

dan

dikur-

angkan dari penghasilan diatur dalam pasal 6 UU PPh 1894, dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari diatur

penghasilan

dalam pasal 9 UU PPh 1994. Dengan menaati

tuan-ketentuan

ini

berarti laba yang

keten-

dilaporkan

menerapkan konsep matching cost against revenue,

telah menurut

PPh 1994. Selanjutnya mengenai konsep konservatisme, PPh

1894

tidak menganut konsep ini. Hal ini terbukti dari pasal

9

ayat 1 huruf c UU PPh 1994, yang menentukan biaya pembentukan dari

atau

pemupukan cadangan tidak

boleh

dikurangkan

penghasilan, kecuali dalam hal-hal yang

ditentukan

lain oleh Peraturan Pemerintah. Artinya jika ada kerugian yang nyata

ditaksir

akan terjadi, tetapi kalau

belum

terjadi, WP tidak boleh mengakui kerugian

nyatamelalui

pembentukan atau pemupukan cadangan. Kemudian konsep materialisme, konsep ini juga dianut oleh PPh 1984. Dalam PPh 1994 pengungkapan masi

meskipun tidak material, tetapi

tersebut harus

apabila

tidak infor-

informasi

menyangkut hutang pajak kepada negara, hal

tetap dilaporkan. Hal ini

dikarenakan

ini

sehubungan

ketaatan pada ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan

UU

PPh 1994 dan ketentuan yang berada di bawahnya. 3.1.2. Harta yang Dapat Disusutkan

SKRIPSI


M Ali Asyhar


66

Pengertian aktiva tetap dalam akuntansi seperti yang dikemukakan 1994

di

seperti

bab II dengan harta berwujud yang dikemukakan di bab II

dalam

pada

dasarnya

sama. Ciri-ciri yang melekat pada istilah tersebut

ialah

mempunyai wujud, digunakan dalam operasi perusahaan, mempunyai masa manfaat lebih dari setahun. Dalam san

PPh

dan

keputu

Menteri Keuangan mengenai penggolongan harta,

sebe-

narnya hal tersebut merupakan aktiva tetap menurut

akun

tansi. Jadi meskipun istilahnya berbeda, dalam praktiknya pengertian aktiva tetap dan harta berwujud sama. tian

aktiva tak berwujud antara keduanya r

Penger

pada

dasarnya

juga sama, hanya dalam akuntansi tidak menyebutkan umur

aktiva tersebut lebih dari setahun,

1994

dengan

bahwa

sedangkan

tegas menyebutkan umur aktiva

harus

PPh lebih

dari setahun. Namun, akuntansi dengan penggolongan aktiva tidak

berwujud atas dasar masa manfaat, sebenarnya

telah

tersirat

bahwa umur aktiva tidak

berwujud

juga lebih

dari setahun. Meskipun antara akuntansi dengan PPh 1994

mempunyai

pengertian yang pada dasarnya sama mengenai aktiva berwu jud dan tak berwujud, tetapi terdapat perbedaan pengakuan terhadap

suatu aktiva boleh diakui

penyusutan/amortisa-

sinya atau tidak. Aktiva

atau

harta yang

dapat

disusutkan

menurut

akuntansi dan PPh 1994 adalah aktiva yang digunakan dalam operasi

SKRIPSI

perusahaan,

kecuali untuk hal-hal


yang

diatur

M Ali Asyhar


67

khusus nilai

misalnya

tanah yang

tidak

ekonomis karena pemakaian,

mengalami atau

penurunan

harta

tersebut

oleh perpajakan dianggap tidak untuk keperluan kan,

menagih dan memelihara penghasilan.

terakhir

ini maka PPh 1994 dengan tegas

mendapat-

Untuk tidak

hal-hal nengakui

penyusutan atas harta tersebut. a. Tanah Akuntansi meskipun telah membagi aktiva tetap menjadi aktiva depreciable (dapat disusutkan) dan able

(tidak dapat disusutkan), tetapi

penjelasan

nondepreci

tidak

lebih lanjut mana saja aktiva

memberikan

yang

termasuk

dalam kelompok dapat disusutkan dan aktiva mana saja yang termasuk tegas

tidak dapat disusutkan. Sedang PPh 1994

menetapkan,

tanah adalah harta yang

dengan

tidak

dapat

disusutkan, kecuali tanah yang mengalami penurunan

nilai

ekonomis karena dipakai. Tanah, di Indonesia dimiliki dalam bentuk hak

milik

(HM), hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB),

hak

pakai, hak sewa. HH tidak terbatas jangka waktu kepemilikannya dan apabila tanah tersebut tidak mengalami

penur

unan nilai karena pemakaiannya, maka tidak boleh disusut kan, baik menurut PPh 1994 maupun akuntansi. Namun bagaimana halnya dengan HGU, HGB, hak pakai dan hak sewa jangka

waktunya

Indonesia

SKRIPSI

terbatas. Pada umumnya badan

tidak memiliki HM atas tanah,


maka

usaha

yang di

pemahasan

M Ali Asyhar


68

selanjutnya ditekankan pada HGU, HGB, dan Hak pakai,

Hal

Sewa yang jangka waktunya terbatas. Mengingat kompleksitas masalah pertanahan di Indone sia, pembahasan di sini akan ditekankan pada sifat perolehan

awal dan biaya-biaya yang dikeluarkan

nilai setelah

perolehan awal, apakah mengalami penurunan nilai ekonomis atau tidak, sehingga dapat ditetapkan apakah nilai

pero

lehan awal dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

atau mempertahankan hak atas tanah akan

atau

tidak. Penurunan nilai dapat disebabkan oleh

kaian masa

sehingga manfaatnya

menentukan

aus atau karena berlalunya

disusutkan

waktu

sebab

itu

untuk

dibatasi oleh waktu. Selain

apakah perolehan awal atau

pema-

biaya-biaya

disusutkan atau tidak, pembahasan diperbandingkan

akan

dengan

HM. Jika untuk

ditinjau dari pemakaian tanah

yang

digunakan

keperluan mendirikan bangunan atau sebagai

tempat

usaha pertanian, perkebunan, perikanan, maka nilai

pero

lehan

nilai

awal

ekonomis.

tanah tidak akan mengalami

penurunan

Oleh karena itu nilai perolehan awal dari

hak

atas tanah tidak disusutkan. Selanjutnya

jika

ditinjau

dari

segi

berlalunya

waktu, nilai perolehan awal tanah juga tidak akan lami tanah

penurunan nilai ekonomis. Karena setelah

hak

habis, tanah tersebut tetap dapat dijual. Hal

menunjukkan

SKRIPSI

menga

bahwa nilai perolehan awal


tidak

atas ini

mengalami

M Ali Asyhar


69

penurunan nilai ekonomis. Seperti yang telah terjadi diberitakan

oleh

harian Kompas, " ...

justru

tanah-tanah

PT Perkebunan yang habis masa HGUnya

dan

sekarang dijual

kepada pihak ketiga ... ^0 Apabila tanah,

ditinjau

hak-hak

dari

sifat-sifat

hak-hak

tersebut ada yang mirip dengan

atas

HM,

ada

pula yang mempunyai sifat-sifat mirip dengan sewa. Sifatsifat

tersebut

ialah dapat tidaknya hak

untuk

beralih

kepada ahli waris jika pemegang hak meninggal atau sengaja dialihkan (dijual) kepada pihak lain dan ada jaminan

untuk

tidaknya

hak

memperpanjang hak

tersebut

tersebut dijadikan jaminan

tidaknya

serta

dapat

hutang

dengan

beralih

kepada

pembebanan hipotek. Hak-hak

yang mempunyai sifat dapat

ahli waris apabila pemegang hak meninggal, dan ada nan untuk diperpanjang haknya jika masa hak telah serta dapat dijadikan jaminan hutang hipotek, mirip HGB.

dengan

H M . Hak yang termasuk di sini

jami habis,

sebenarnya yaitu

Keterbatasan HGU dan HGB dibanding dengan HM

HGU, yaitu

dalam hal keleluasaan untuk pengelolaan dan adanya keharusan

untuk memperpanjang hak di masa yang

akan

datang.

Jadi menurut penyusunan, nilai perolehan awal HGU dan HGB tidak

disusutkan, karena pada dasarnya hak-hak

tersebut

^Editor, "Tanah sambungan dari halaman 1", Rompas f 30 September 1993, hal. 5.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


70

tidak berbeda dengan hak milik. Undang-undang Pokok Agraria memang hanya menyebutkan bahwa HGU, HGB setelah jangka waktunga habis, maka diperpanjang tersebut habis,

haknya.

juga hak

seterusnya.

Bagaimana

telah

habis.

jika

perpanjangan

hak

Setelah

perpanjangan

hak

tersebut dapat diperpanjang Seperti

dapat

disebutkan

oleh

lagi,

demikian

Effensi

Perangin

sebagai berikut : Pemerintah menyatakan bahwa selama seorang pengusaha mengusahakan tanah dan perusahaannya dengan baik, maka baginya bukan saja dijamin dapat menguasai tanah itu selama haknya berlangsung, akan tetapi pengusahaan tersebut dapat diteruskannya juga setelah hak atas tanahnya berakhir, yaitu dengan memperpanjang atau memperbaharui haknya yang sudah berakhir itu. * Hak-hak tetapi

tersebut

hak-hak

memang mirip

dengan

tersebut setelah jangka

hak

waktu

milik, tertentu

harus diperpanjang haknya. Untuk hal ini diperlukan biaya perpanjangan

hak

yaitu biaya

yang

berhubungan

dengan

masalah tanah di Indonesia seperti yang telah dikemukakan dalam Bab III kecuali biaya pembebasan tanah. Biaya untuk perpanjangan

hak

yang

merupakan

pengeluaran

setelah

perolehan awal inilah yang sebenarnya mengalami penurunan nilai

ekonomis

yang disebabkan oleh

biaya

inilah yang diamortisasi. Biaya

berlalunya yang

waktu,

dikeluarkan

21Effendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. op. cit., hal. 261.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


71

setelah

perolehan awal, yang dapat berupa biaya

perpan-

jangan atau pembaruan hak, merupakan biaya untuk

memper-

tahankan hak atas tanah yang dibeli pada waktu

perolehan

awal. Selanjutnya hak atas tanah yang menyerupai sewa, hak ini

mempunyai

sifat yaitu hak

tidak

langsung

beralih

kepada ahli waris jika pemegang hak meninggal, tidak jaminan hutang

perpanjangan hak, tidak dapat dijadikan hipotek, ada kemungkinan tidak

dapat

ada

jaminan

dialihkan.

Hak yang mirip dengan sewa ini ialah hak sewa atas tanah. Hak

sewa atas tanah ini, menurut

penyusun

diamortisasi

seperti halnya sewa biasa. Di tadi,

antara ada

hak yang mirip dengan HM

juga

hak yang berbeda di

dan

tengah

hak

sewa

antara

HM

dengan hak sewa, yaitu hak pakai. Hak ini memang

mempun

yai

beralih

keterbatasan,

kepada hak

yaitu tidak

dapat

ahli waris bila pemegang hak

langsung meninggal

meskipun

tidak langsung batal, tidak dapat dijadikan

jaminan

hutang hipotek, tidak ada jaminan perpanjang hak, lihan

hak

memerlukan

izin dari

pihak

yang

penga-

berwenang

memberikan izin. Namun

dengan

melihat ciri-ciri

yang

hampir

sama

dengan HGB dan HGU, yaitu hak tidak langsung batal meski pun

pemegang hak meninggal, tanah tetap dapat

diperpan-

jang haknya walaupun tidak dijamin perpanjangannya, serta tetap dapat dijadikan jaminan hutang meski bukan pembeba-

SKRIPSI


M Ali Asyhar


nan

hipotek, menurut penyusun, nilai perolehan awal

hak

pakai tidak disusutkan. HGU

adalah

penetapan dari

hak

yang hanya

dapat

diperoleh

pemerintah, HGB dan hak pakai dapat

dari

diperoleh

penetapan atau dari perjanjian dengan pemegang

Sedang

hak

sewa hanya dapat diperoleh

dari

HM.

perjanjian

dengan pemegang HM. Menurut penyusun, hak-hak yang diper oleh

dari

dengan

sewa.

pemegang

HM,

pemasukan uang

perjanjian dengan pemegang

hanya

Karena diperoleh

dari

tentu

pembebasan

tidak ada

perjanjian

atau administrasi, sumbangan

pendaftaran.

dengan

HM,

Dan

hak atas

mirip dengan

tanah,

landreform,

tanah

yang

uang dan

diperoleh

cara ini baru terbatas pada hak sewa, sedang

HGU

dan hak pakai belum pernah ada, karena peraturan pelaksanaannya

belum

ada.

Hak atas tanah

(land

right)

yang

diperoleh dari cara ini diamortisasi, karena mirip dengan perjanjian sewa. b. Golongan Bangunan

Bangunan 1994

juga

operasi

yang disusutkan menurut akuntansi dan

sama,

yaitu bangunan

yang

perusahaan. Akan tetapi tidak

digunakan seluruh

PPh untuk

bangunan

yang digunakan untuk operasi perusahaan menurut akuntansi merupakan

operasi juga menurut PPh 1994.

Bangunan

menurut PPh 1994 tidak merupakan bangunan yang untuk

SKRIPSI

operasi

perusahaan tentu

tidak


diakui

yang

digunakan penyusu-

M Ali Asyhar


tannya, bukan

m i s a l n y a b a n g u n a n perumahan untuk karyawan

di

terpencil

menyebutkan

daerah terpencil. Khusus perumahan

di

yang daerah

ini diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf e, bahwa pemberian kenikmatan

kepada

yang

karyawan

tidak boleh dikurangkan dari penghasilan untuk menentukan kena

laba

pajak, kecuali bangunan

untuk

perumahan

di

daerah terpencil. akuntansi

tidak

membedakan

perumahan

di

daerah

terpencil

atau bukan. Sedang PPh 1994 membedakan

antara

keduanya.

Perumahan,

maupun

baik di

daerah

terpencil

bukan, yang dinikmati karyawan menurut akuntansi

merupa

kan biaya. Artinya penyusutan atas aktiva tersebut diakui sebagai biaya. Akan tetapi menurut PPh 1994, biaya penyu sutan atas perumahan yang bukan di daerah terpencil tidak diakui

sebagai biaya yang dapat

bruto,

karena

pengorbanan

perumahan

tadi

mengurangi dianggap

untuk mendapatkan, menagih,

penghasilan

bukan dan

sebagai

memelihara

penghasilan. Perbedaan di sini terjadi semata-mata karena PPh

1994

memang tidak mengakui

perbedaan

waktu

perumahan

yang

persyaratan dalam

biaya

pengakuan atas biaya

tersebut, tersebut.

dinikmati oleh karyawan,

menurut ketentuan seperti

yang

telah

bukan Sedang

memenuhi dijelaskan

Bab II (merupakan daerah terpencil) PPh 1994

akan

mengakui penyusutannya. Namun demikian, perumahan untuk karyawan yang

bukan

di daerah terpencil, tetapi jika karyawan tersebut diber-

SKRIPSI


M Ali Asyhar


74

ikan

tunjangan sewa, perusahaan dapat membebankan

penyasutan biaya

dan

eksploitasi perumahan

penyusutan

maksimal

dan eksploitasi, jika

sebesar

tunjangan

sama atau lebih besar dari biaya penyusutan dan tasi.

Apabila

penyusutan

tunjangan

sewa lebih

biaya

kecil

sewa

eksploi

dari

biaya

dan eksploitasi, maka perusahaan hanya

dapat

membebankan penyusutan dan eksploitasi sebesar

tunjangan

sewa yang diberikan kepada karyawan. (Tunjangan sewa sendiri

merupakan

penghasilan

biaya

bruto

yang

dapat

oleh perusahaan,

itu

dikurangkan dan

bagi

dari

karyawan

tunjangan tersebut merupakan penghasilan.) Pengaruh menurut

dari

hal tersebut di atas

akuntansi (selanjutnya disebut

terhadap laba

komersial)

atau laba kena pajak menurut PPh 1994 (selanjutnya but

laba

dise

laba fiskal) dengan asumsi tidak ada perbedaan

kecuali masalah di atas ialah, laba komersial akan

lain lebih

kecil dari laba fiskal. c. Golongan Bukan Bangunan Jenis golongan

harta

golongan bukan bangunan

(golongan

2, golongan 3, dan golongan 4) yang

1,

disusutkan

menurut akuntansi dan perpajakan sama, kecuali ditentukan lain

oleh PPh 1994. Pengecualian ini berhubungan

dengan

hal apakah harta tersebut digunakan untuk operasi perusa haan

menurut ketentuan PPh 1994, atau tidak.

menurut

SKRIPSI

PPh

1994 tidak merupakan harta


yang

Harta

yang

digunakan

M Ali Asyhar


75

untuk

mendapatkan, menagih dan

misal

harta

pribadi

memelihara

perusahaan yang digunakan

karyawan,

penghasilan,

untuk

keperluan

termasuk dalam pengertian

ini

mobil

yang diluar jam kerja kantor dibawa pulang oleh karyawan. Atas harta ini PPh 1994 tidak mengakui penyusutannya. 3.1.3. Penentuan Harga perolehan Dalam bab II telah diuraikan penetapan dasar sutan

baik

berupa

dipengaruhi pembelian.

oleh

harga buku

maupun

harga

penentuan harga perolehan

Secara urnum penentuan harga

penyu

perolehan pada

waktu

perolehan

harta

yang diperoleh dari transaksi yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, yaitu dilakukan dua pihak yang mempun yai

kepentingan

berlawanan,

sehingga

harga

perolehan

dapat

ditentukan secara obyektif, maka

harga

perolehan

ialah

jumlah sesungguhnya atau

seharusnya

dikeluarkan.

Berikut ini akan dibahas mengenai penetapan harga perole han harga ditinjau dari cara-cara perolehannya. a. Aktiva Tetap yang Diperoleh dalan Bentuk Siap Pakai Henurut akuntansi jelas bahwa harga perolehan aktiva dengan

oara

aktiva

tetap

ini

mfeliputi

semua

pengeluaran

yang dimaksudkan siap

digunakan,

sehingga seperti

iuraikan dalam Bab II, sub bab B, anak sub bab 1 butir a. PPh 1994 seperti diuraikan pada Bab III, sub bab

5,

anak sub bab 1, butir a, tidak menyebutkan mengenai harga perolehan aktiva yang diperoleh dalam bentuk siap

SKRIPSI


pakai.

M Ali Asyhar


76

tetapi

hanya

menyebutkan bahwa harga

perolehan

adalah

jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan. Apakah harga

pero

lehan

harta

yang

di

sini mencakup semua pengeluaran

dimaksudkan

benar-benar

siap

sampai

digunakan,

hanya harga beli harta yang bersangkutan.

ataukah

Ketidakjelasan

ketentuan perpajakan ini memberikan peluang bagi WP untuk mengkapitalisasi

atau

mengakui langsung

sebagai

biaya

atas suatu pengeluaran di luar harga beli harta misal bea masuk,

biaya angkut, biaya pemasangan, PPn BM, PPH

yang

tidak dapat dikreditkan. Pada

tahun-tahun WP menderita rugi, biaya

di

luar

harga beli harta cenderung dikapitalisasi dan

dibebankan

pada

pembebanan

tahun-tahun

biaya-biaya

tadi

mendatang, PhKP

karena

tanpa

nihil bahkan

negatif,.

Hal

ini

dikarenakan mengakui pengeluaran sebagai biaya pada waktu rugi tidak akan memperkecil hutang pajak, dan saldo yang

tidak

dikompensasikan dalam 5

tahun

pajak

rugi tidak

boleh dikompensasikan sebagai pengurang PhKP. Selanjutnya secara

tentang perlakuan bunga atas

angsuran

atau kredit. Menurut

akuntansi,

atas pembelian angsuran atau kredit tidak tetapi

berdasarkan

Menurut pasal

perpajakan, dalam

bunga

dikapitalisasi

dibebankan sebagai biaya pada periode

pengeluaran.

pembelian

hal

6 ayat 1 huruf a, bahwa

terjadinya ini

sama,

biaya

bunga

dikurangkan dari penghasilan bruto. b. Aktiva Tetap yang Dibangun Sendiri

SKRIPSI


M Ali Asyhar


77

Masalah sehubun'gan dengan aktiva tetap yang dibangun sendiri adalah perlakuan bunga atas pinjaman yang diguna kan

untuk membangun aktiva tetap. IAI, dalam

Pernyataan

No. 26, yang diuraikan dalam Bab II, sub bab B, anak bab

1 butir b, menyatakan bila kondisi-kondisi

telah

ditetapkan

dipenuhi,

biaya

bunga

sub

tertentu

boleh

(bukan

harus) dikapitalisasi. Dalam hal ini tergantung kepentingan manajemen, jika pengukuran

prestasi manajemen didasarkan pada laba

sih,

manajemen

bila

kondisi-kondisi

dengan

akan cenderung

mengkapitalisasi

yang ditetapkan

bunga,

dipenuhi.

kapitalisasi akan menunda pengakuan

ber-

Karena

biaya

bunga

Sedang PPh 1994, karena belum mengatur, bunga

dapat

tersebut.

dikurangkan

dari penghasilan bruto seperti

biaya

bunga

yang lain. Jika ditinjau dari kecenderungan dalam jakan,

WP

cenderung mengakui bunga sebagai

perpa

biaya

pada

tahun terjadinya pengeluaran, bila pada tahun,tersebut WP memperoieh menderita

laba. Sebaliknya jika pada tahun tersebut rugi,

WP dengan alasan Pernyataan IAI

No.

WP 2

akan mengkapitalisasi bunga. Jadi dalam hal ini perlu ketegasan dalam

akuntansi,

jika syarat-syarat yang telah ditetapkan dipenuhi, harus

(bukan

1994,

apakah pernyataan IAI tersebut diberlakukan

SKRIPSI

boleh) dikapitalisasi. Demikian


juga

bunga PPh untuk

M Ali Asyhar


78

keperluan perpajakan atau tidak. Unsur menurut

harga perolehan aktiva yang dibangun

akuntansi

terdiri

dari

bahan

sendiri

langsung,

upah

langsung, dan biaya produksi tidak langsung (BPTL). Bahan langsung dan upah langsung dapat ditelusuri pembebanannya terhadap

aktiva.

membangun Sedang

Artinya

biaya bahan

dan

upah

untuk

aktiva tersebut dapat diketahui secara

tepat.

BPTL tidak dapat ditelusuri secara langsung

pada

aktiva yang dibangun dan pembebanan dilakukan berdasarkan kebijakan

manajemen.

Bahkan

sampai

menjadi

perbedaan

pendapat di kalangan akuntan dan belum ada ketentuan oleh pihak

yang berkompeten. Ada yang berpendapat

dibebankan oleh

BPTL

adalah sebesar kenaikan BPTL yang

pembangunan aktiva. Pendapat yang

disebabkan

lain

mengatakan

pembebanan BPTL dilakukan seperti pengalokasian

terhadap

aktiva yang tidak untuk dipakai sendiri. Bahkan ada yang

berpendapat

yang

dibangun

pula

untuk

dipakai

sendiri tidak dibebani BPTL. Kedua pendapat yang

pertama

tersebut

aktiva

yang

sama-sama tidak akan lepas dari kebijakan

atau

taksiran manajemen, karena itu sulit mengatakan mana yang lebih

tepat.

Pendapat

yang

ketiga,

menurut

penyusun

justru sulit diterima, karena aktiva yang dibangun terse but pasti ada juga unsur BPTL-nya. Selain ketiga unsur harga perolehan di atas, Pernyataan

IAI No. 26, maka harga perolehan

dengan

selanjutnya

akan mencakup pula bunga atas pinjaman untuk pembangunan.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


79

Sebagai

ilustrasi,

sebuah perusahaan

bergerak

di

bidang konstruksi, membangun gedung dan perumahan. Gedung akan

dipakai

untuk keperluan kantor,

sedang

perumahan

akan

dipakai oleh karyawan (asumsi bukan di daerah

ter

pencil). Khusus untuk pembangunan aktiva tersebut dananya diperoleh

dari pinjaman bank sejumlah Rp

500.000.000,00

dengan

20% per tahun. Pembangunan selesai dalam waktu

bulan.

Biaya

yang dikeluarkan

adalah

sebagai

6

berikut

(dalam Rp 1.000,00). Kantor

Perumahan

Jumlah

- Bahan langsung

200.000

125.000

325.000

- Upah langsung

100.000

50.000

150.000

- BPTL (misal berda sar kenaikan) 20.000

5.000

25.000

Jumlah

320.000

180.000

500.000

Menurut akuntansi, aktiva tersebut sebelum

pembeba

nan bunga akan dicatat unruk Gedung Rp 320.000.000,00 dan Perumahan Rp 180.000.000,00. Bunga Rp 50.000.000,00 (= Rp 500.000.000.00

x

20%

x 8/12 )

harus

dialokasikan

ke

gedung dan perumahan dengan perbandingan nilai gedung dan perumahan gedung

sebelum pembebanan bunga. Alokasi bunga adalah

Rp

32.000.000,00

(=

50.000.000.00)

dan untuk perumahan Rp

180/500

x

50.000.000,00).

dicatat

Rp

SKRIPSI

Rp

352.000.000,00

dan

Dengan

320/500

x

Rp

18.000.000,00 demikian

Perumahan


untuk

(=

Gedung

dicatat

Rp

M Ali Asyhar


80

198.000.000.00. Menurut

akuntansi penyusutan gedung

dan

perumahan

tersebut dapat dibebankan sebagai biaya. Sedang PPh 1994, karena

perumahan digunakan untuk karyawan (asumsi

tidak

diberikan tunjangan sewa) maka penyusutan atas

perumahan

tidak

merupakan

diakui

oleh

perpajakan, dan

hal

ini

perbedaan tetap. Bunga atas pinjaman untuk pembangunan sebesar Rp

50

juta, karena PPh 1994 belum mengatur hal ini, maka

dapat

dikurangkan

biaya

dari penghasilan bruto seperti halnya

bunga yang lain. Terlebih kagi jika dalam- tahun WP

tersebut

memperoleh laba, sehingga WP semakin cenderung

untuk

membebankan daripada mengkapitalisasi bunga. Seandainya

dalam tahun tersebut WP menderita

rugi,

maka WP dengan alasan Pernyataan IAI No. 26, dapat

meng

kapitalisasi

bunga, minimal bunga Rp 32.000.000,00

dialokasikan

untuk

18.000.000.00

dengan alasan manajemen

bunga

gedung.

Sedang

tersebut sama halnya dengan biaya

sisa

yang

bunga

menganggap bunga

Rp bahwa

lainnya,

akan dicatat sebagai biaya yang menambah saldo rugi, yang akan dikompensasikan selama 5 tahun yang akan datang jika memperoleh untuk

laba. Hal ini dikarenakan kapitalisasi

bunga

perumahan tidak akan diakui penyusutannya

seperti

halnya bahan, upah dan BPTL yang dibebankan pada

peruma

han . c. Aktiva Tetap yang Diperoleh dari Pertukaran

SKRIPSI


M Ali Asyhar


81

PAI bahwa

1984, seperti diuraikan dalasi Bab II,

mengatur

aktiva tetap yang diperoleh dari pertukaran

sejenis

dinilai

melibatkan

dengan

harga

wajar.

uang, uang yang dibayarkan

Bila

pertukaran

ditambahkan

nilai wajar aktiva yang diserahkan sebagai nilai han.

Artinya

sebesar

harga wajar aktiva

tidak

yang

pada

perole

diterima

penjumlahan harga wajar aktiva

yang

adalah

diserahkan

dan uang yang dibayarkan. Sedang bila menerima uang, uang yang

diterima dikurangkan dari harga wajar

diserahkan.

Artinya

harga wajar

aktiva

aktiva yang

diterima

sebesar harga wajar yang diserahkan dkurangi dengan yang

diterima.

Kiranya pertukaran tidak

yang

uang

sejenis

mudah

dipahami, karenanya tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Pertukaran

sejenis, harga perolehan

aktiva

adalah

harga buku atau harga pasar, mana yang lebih rendah. Jika melibatkan uang, uang yang diserahkan menambah harga buku atau

harga

pasar yang lebih rendah

tadi.

Sedang

bila

menerima uang, maka harus dilihat dahulu penjumlahan uang yang

diterima dengan harga pasar aktiva

Jika

penjumlahan

yang

tersebut lebih kecil dari

diterima. harga

buku

aktiva yang diserahkan, maka harga perolehan aktiva

yang

diterima dicatat sebesar harga pasar aktiva yang

diteri

ma. Bila penjumlahan tersebut lebih besar dari harga buku aktiva yang diserahkan, aktiva yang diserahkan diperlaku kan

SKRIPSI

menjadi

dua

bagian yaitu bagian


yang

dijual

dan

M Ali Asyhar


82

bagian kas

yang ditukar, yang nilainya

proporsional

yang diterima dan harga pasar aktiva yang

dengan

diterima.

Bagian harga buku aktiva yang ditukar inilah yang menjadi nilai perolehan aktiva yang diterima. Sebenarnya sejenis, karkan

pertukaran

menurut

baik

sejenis

maupun

logika pastilah aktiva

yang

tidak

dipertu-

dinilai dengan harga pasar atau harga wajar

yang

disepakati oleh kedua belah pihak, dan aktiva yang dipertukarkan

tentunya mempunyai nilai wajar

yang

seimbang,

karena jika tidak seimbang pertukaran tidak akan terjadi. Dalam

contoh

1 pada halaman 19

(Bab

II),

karena

aktiva yang dipertukarkan mempunyai nilai wajar yang sama yaitu Rp 2.500.000,00 maka tidak perlu penyeimbang berupa aktiva lain. Demikian juga jika harga wajar yang dipertu karkan adalah Rp 1.000.000,00. Akuntansi mencatat karan

sejenis

sehingga lama

seperti tidak

terjadi

aktiva baru dicatat sebesar harga

jika harga wajar aktiva lama lebih

harga bukunya, tetapi kecil

akan

daripada

pertukaran, buku

besar

aktiva daripada

jika harga wajar aktiva lama lebih

harga bukunya,

aktiva

dicatat

harga wajar, hal ini karena menganut konsep me

pertu

sebesar

konservatis-

.

Pada pasar

contoh 2 (a) pada halaman 20 (Bab

aktiva

baru

sebenarnya

adalah

Rp

II),

harga

7.500.000,00

sehingga diperlukan penyeimbang yang dalam hal ini berupa uang Rp 5.000.000,00 karena harga wajar aktiva lama hanya

SKRIPSI


M Ali Asyhar


83

Rp 2.500.000,00. Demikian juga untuk contoh 2 (b), karena harga wajar aktiva baru adalah Rp 6.000.000,00

sedangkan

harga wajar aktiva lama hanya Rp 1.000.000,00. Jadi

uang

kas yang diserahkan menambah harga wajar atau harga

buku

aktiva lama, mana yang lebih rendah. Pada

contoh 3 (a) ada halaman 20 (Bab

penjumlahan yang

uang

yang diterima dan harga

diterima lebih besar dari harga buku

II),

karena

wajar

aktiva

aktiva

lama,

maka bagian aktiva yang dijual dengan bagian aktiva

yang

ditukar adalah : Pembagian

Aktiva Diterima

Jumlah

Proporsi

- Dijual

Kas

Rp

- Ditukar

Aktiva Baru

Rp 2.000.000,00

Harga wajar

500.000,00

20% 80%.

wajar aktiva baru Rp 2.000.000,00, dan

aktiva

lama adalah Rp 2.500.000,00,

agar

harga aktiva

yang saling dipertukarkan seimbang, diterima uang sebesar Rp 500.000,00. Dari dijual

proporsi tesebut maka harga buku adalah

20%

dari

Rp

aktiva

2.000.000,00

yang

yaitu

Rp

400.000.00 dan harga buku yang ditukar adalah 80% dari Rp 2.000.000.00 ketentuan selalu yang

sama dengan Rp 1.600.000,00. Sesuai

bahwa harga perolehan aktiva

dari

dengan

pertukaran

dinilai dengan harga wajar atau harga buku, lebih

rendah, maka dalam hal

ini

aktiva

mana

dicatat

sebesar Rp 1.600.000,00. Selanjutnya

SKRIPSI

berikut ini diiiraikan


harga

perolehan

M Ali Asyhar


84

aktiva

dari

pertukaran menurut

perpajkaan.

PPh

1894,

seperti diuraikan dalam Bab II, mengatur transaksi pertu karan

seperti

transaksi penjualan,

kemudian

melakukan

pembelian, untuk semua jenis harta, tanpa melihat

apakah

sejenis atau tidak. Untuk penjualan dan pertukaran aktiva tetap

berlaku ketentuan mengenai penarikan harta

karena

sebab

biasa. Untuk pembelian berlaku pasal 10 ayat 2

UU

PPh 1994, bahwa harga perolehan adalah jumlah yang seharusnya

dikeluarkan,

dan

harga

perolehan

ini

menambah

jumlah awal untuk penetapan dasar penyusutan. Jumlah yang seharusnya dikeluarkan tidak lain adalah harta wajar yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak pertama yang menerima harta dari pihak kedua, jumlah yang seharusnya pihak

dikeluarkan

ialah harga

wajar

kedua, begitu juga sebaliknya. Sedang

adalah

harga wajar harta dari masing-masing

harta

milik

pengurangan pihak

mengalihkan. (Pengurangan untuk penetapan dasar

yang

penyusu

tan dibahas pada sub bab tersendiri). d. Perolehan Aktiva Secara Kelonpok

Perusahaan akan

tidak jarang dalam pengadaan harta

digunakan dilakukan dengan cara membeli

yang

sekelompok

harta secara sekaligus. Hal ini dilakukan karena biasanya lebih murah dibandingkan pembelian secara individual. Dalam

akuntansi,

seperti diuraikan dalam

Bab

masing-masing aktiva dicatat dengan mengalokasikan

SKRIPSI


II, harga

M Ali Asyhar


85

gabungan ke masing-masing harta dengan perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva. Sedang PPh 1994, seperti yang dikemukakan tur.

dalam Bab II, hal ini tidak atau belum

Pengalokasian

ini diperlukan jika-jenis

dan

dia umur

harta yang diperoleh berbeda. Karena mungkin

gedung,

tanah

memang termasuk dalam kategori yang tidak

dapat

disusutkan tentu

harus

dan

Dengan

misalnya

tanah

dan

seperti diuraikan di depan, dan gedung

kendaraan merek

jenis,

disusutkan. Karena umur

sudah

manfaat,

misalnya

untuk pengangkutan yang terdiri dari

beberapa

kualitas, sehingga umur

alasan

manfaatpun

ini pengalokasian harus

berbeda.

dilakukan,

oleh

karenanya harus ada ketentuan tentang hal ini. Bila

ditinjau dari segi

diperlukan golongan

perpajakan,

bila sekelompok harta yang atau dalam sekelompok harta

harta

yang

tidak boleh disusutkan

harta

yang

hanya

sekelompok semua

harta

akan

akan dinikmati

dibeli

baik oleh

perolehan tidak

terdapat

tanah

ataupun

karyawan.

tersebut merupakan satu

harga

berlainan

tersebut

digunakan oleh perusahaan,

pengalokasian

pengalokasian

golongan

tidak akan

Bila dan

dilakukan

mempengaruhi

beban penyusutan secara keseluruhan. Karena PPh 1994 belum mengatur, maka hal ini merupa kan peluang bagi WP untuk melakukan alokasi harga perole han yang merugikan perpajakan. Sebagai contoh, sekelompok harta

SKRIPSI

terdiri

dari tanah, gedung,

dan


berbagai

macam

M Ali Asyhar


86

peralatan

kantor

dibeli

secara

kas

sebesar

500.000.000.00,dari bagian perusahaan lain yang kan

operasinya. Untuk penyusutan, jelas harga

harus

dialokasikan ke tanah, bangunan, dan

golongan Harga

2

dan golongan 3 sesuai

wajar

secara

220.000.000.00,

individual

bangunan

Rp

Rp

dihentiperolehan

golongan

ketentuan adalah,

PPh

1994.

tanah

275.000.000,00,

1,

Rp

peralatan

kantor golongan 1 Rp 27.500.000,00 dan peralatan golongan 2

Rp 27.500.000,00. Total harga wajar secara

individual

adalah Rp 550.000.000,00. Alokasi

berdasarkan

nilai

wajarnya

(asumsi

manfaat tiap-tiap harta dalam golongannya sama, antara

akuntansi

dan PPh 1994

umur

sehingga

pengalokasiannya

sama),

sebagai berikut : Tanah

: 220/550 x 500.000.000 = 200.000.000

Bangunan

: 275/550 x 500.000.000 = 250.000.000

Harta golongan 1 : 27,5/550 x 500.000.000 = 25.000.000 Harta golongan 2 : 27,5/550 x 500.000.000 = 25.000.000 Karena mencatat

PPh

1994 tidak mengatur hal ini,

bangunan

Rp

275.000,000,00,

Wp

golongan

dapat 1

Rp

27.500.000.00, dan Rp 170.000.000,00. Pencatatan ini akan mengakibatkan dasar penyusutan fiskal lebih besar daripa da

dasar penyusutan akuntansi. Sebaliknya jika

kemudian

tanah dijual, maka laba fiskal akan lebih besar dari pada laba akuntansi/komersial. e. Perolehan Aktiva Tetap Melalui Herger atau Konsolidasi

SKRIPSI


M Ali Asyhar


87

Seperti

telah

diuraikan pada

Bab

IX,

penerbitan

sahara juga dapat dipakai untuk menggabungkan badan (yang

di

melalui

dalamnya merger

termasuk juga

atau

konsolidasi.

aktiva

usaha

tetap),

Menurut

baik

akuntansi,

seperti diuraikan dalam Bab II, penggabungan badan dapat

dicatat

dengan metode

pembelian

atau

usaha

penyatuan

kepentingan, yang mana pemakaian metode tersebut ditentu kan oleh kondisi atau syarat tertentu. Pencatatan dicatat

sebesar

dengan harga

metode

pembelian,

wajar dan

mungkin

aktiva akan

akan timbul

goodwill, sedang metode penyatuan kepentingan akan mencatat aktiva sebesar harga buku dan tidak pernah ada

good

will. Goodwill bisa dikatakan sebagai kelebihan pembayar an

atas transaksi pengambilalihan suatu perusahaan

oleh

perusahaan lain di atas harga pasar atau harga wajarnya. Dalam PPh 1994, seperti dikemukakan pada Bab III, harta dari

pengambilalihan

perusahaan dengan

pembayaran

saham,

selalu dinilai dengan harga buku. Pengambilalihan perusa haan yang mengakibatkan timbulnya goodwill, maka goodwill dan

harga

goodwill harta

wajar/pasar

tidak

akan

tidak akan pernah diakui dan

diakui.

Amortisasi

dasar

penyusutan

yang diperoleh harus menggunakan harga

buku

dari

pihak yang dibeli. Hal ini untuk mencegah pengambilalihan satu

perusahaan oleh perusahaan lain dengan

harga

yang

jauh

melebihi

wajar

yang

SKRIPSI

harga wajarnya, karena harga


M Ali Asyhar


88

disepakati dijadikan

pihak

pembeli dan pihak

yang

dibeli

alat untuk menghindari pajak. Jadi

dapat

pencatatan

transaksi ini selalu menggunakan metode penyatuan

kepen-

tingan yang dikenal dalam akuntansi. Bila dicatat

pembayaran menggunakan uang kas, sejumah

kas yang dikeluarkan,

maka

aktiva

berapapun

harga

pasarnya. Jadi pembayaran dengan kas yang dicatat

dengan

metode

pernah

pembelianpun, menurut PPh 1984 tidak akan

ada goodwill. Sebagai dan

harga

ilustrasi, PT XX membeli PT YY. Harga pasar harta dan hutang PT YY

adalah

buku

sebagai

berikut. Harta (Rp 1.000)

Hutang (Rp 1.000)

Hodal (Rp 1.000)

- Harga Buku

500.000

250.000

250.000

- Harga Pasar

750.000

250.000

500.000

PT lembar

XX

membeli PT YY dengan menyerahkan

saham

saham nominal Rp 1.000.000,00 per lembar

250

(asumsi

kondisi yang ada menurut akuntansi mengharuskan pemakaian metode

pembelian, harga pasar saham tidak diketahui

aktiva

yang ada hanya aktiva tetap). Transaksi ini

dan akan

dicatat sebagai berikut. Akuntansi

Aktiva Tetap

SKRIPSI

750.000.000

PPhl884

500.000.000

Hutang

250.000.000

250.000.00

Hodal Saham

250,000.000

250.000.000


M Ali Asyhar


89

Agio Saham

250.000.000

Apabila PT XX membeli PT YY dengan menyerahkan kas, misal sejumlah Rp 550.000.000,00 maka

uang

pencatatannya

sebagai berikut. Akuntansi Aktiva Tetap

750.000.000

Goodwill

PPhl884 800.000.000

50.000.000

Hutang

250.000.000

250.000.000

Kas

550.000.000

550.000.000

Perbedaan pencatatan ini hanya mengakibatkan

perbe-

daan waktu pembebanan penyusutan yang dikarenakan

perbe

daan metode penyusutan antara akuntansi dengan PPh

1994.

Meskipun

PPh 1994 tidak mencatat adanya goodwill,

namun

nilai aktiva yang dicatat PPh 1984 tersebut

sebe

dalam

narnya terkandung nilai goodwill yang dikenal akuntansi. Bagi 1994

PT YY, yang kemudian dilikuidasi, menurut

transaksi yang dilakukan dengan

pembayaran

PPh

berupa

saham, semua aktiva yang diserahkan dinilai dengan

harga

buku (sehingga tidak akan ada laba rugi). Sedang transak si

yang

diserahkan ada

dilakukan dengan pembayaran uang, dinilai dengan uang yang

diterima

laba rugi). Dengan demikian tidak ada

pencatatan

antara

aktiva

perusahaan yang diambil

yang

(sehingga

kontroversial alih

dengan

perusahaan yang mengambil alih. f. Perolehan Aktiva dengan Sewa Guna Usaha Persyaratan

SKRIPSI

suatu transaksi

dikelompokkan


sebagai

M Ali Asyhar


90

finance

lease

atau

seperti

diuraikan

operating dalam

lease

Bab II dengan

antara

akuntansi

PPh

1994

diuraikan dalam Bab II tidak jauh berbeda. Ada

yang

perbedaan

sedikit yaitu tentang masa leasing. Akuntansi

menetapkan

masa leasing finance lease minimum adalah 2 tahun, sedang perpajakan golongan

menetapkan untuk golongan 1 minimum 2 2 dan 3 minimum 3 tahun> dan golongan

tahun,

bangunan

minimum 7 tahun. Dampak menurut

perbedaan syarat tersebut,

akuntansi dikategorikan sebagai

suatu

finance

tetapi

menurut PPh 1994 dikategorikan sebagai

lease.

Misal

dengan

masa

perjanjian

leasing

leasing 5 tahun,

atas

asumsi

transaksi lease,

operating

suatu

bangunan

persyaratan

memenuhi syarat sebagai finance lease. Menurut

akuntansi

hal tersebut dikategorikan sebagai finance lease, menurut

tetapi

operating

lease

karena PPh 1994 mengharuskan masa leasing bangunan

mini

mum

PPh 1994 dikategorikan sebagai

lain

7 tahun. Demikian juga sebaliknya, suatu

perjanjian

operating lease menurut PPh 1994 belum tentu akan dikate gorikan sebagai operating lease oleh akuntansi. Akan

tetapi, suatu transaksi bila

dicatat

sebagai

operating lease oleh akuntansi, pasti dicatat juga

seba

gai operating lease oleh perpajakan. Dan suatu

transaksi

bila

PPh

dikategorikan sebagai finance lease oleh

akan dikategorikan juga sebagai finance lease oleh

1994 akun

tansi.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


91

Namun, meski suatu transaksi sama-sama dikategorikan sebagai finance lease oleh akuntansi dan PPh 1894, karena ketentuan

penyusutan aktiva yang diperoleh dari

leasing

berbeda, maka pembebanan penyusutannya akan tetap

berbe

da. Harta

yang diperoleh dari leasing

jenis

operating

lease, perlakuan penyusutan antara akuntansi dan perpaja kan, sama. Sedang jenis finance lease, menurut akuntansi, aktiva dari finance lease diamortisasi oleh penyewa usaha

(lessee), dan perusahaan sewa guna usaha

tidak

menyusutkannya. Sedang PPh 1994, aktiva ini

disusutkan

guna

(lessor)

oleh lessor dan juga tidak diamortisasi

tidak oleh

lessee. Aktiva

yang

diperoleh dari sewa guna

usaha

jenis

finance lease, menurut perpajakan, meskipun lessee

tidak

melakukan amortisasi sebagaimana dalam akuntansi, lessee

tetapi

mengakui semua pembayaran berkala, kecuali

untune

pembebanan atas tanah, sebagai biaya yang dapat dikurang kan dari penghasilan. Jadi antara akuntansi dan kan

perpaja

tetap mengakui biaya atas harta yang diperoleh

dari

sewa guna usaha. Penyusutan PPh 1894 seperti dikemukakan pada Bab II, dilakukan

setahun penuh. Sehingga

sangat

menguntungkan

lessor jika semua leasing diperlakukan sebagai lease.

SKRIPSI

>

operating

Begitu juga lessee, akan diuntungkan jika


aktiva

M Ali Asyhar


92

dari

finance lease diamortisasi oleh lessee.

tersebut

Keuntungan

diperoleh dengan mengatur leasing yang

dimulai

pada akhir tahun. Berdasarkan harta

dalam

pasal

3 ayat 1 PP No. 42

tahun

usaha leasing, penyusutannya

dimulai

1985, pada

tahun harta yang bersangkutan dileasingkan, berarti semua leasing

baik

perpajakan

operating

dianggap

menguntungkan tahun.

maupun

finance

sebagai operating

lessor,

lease, lease,

jika leasing dimulai

secara sehingga

pada

Untuk itu dikeluarkan Keputusan Menteri

akhir

Keuangan

No. 1169/KMK. 01/1991. Dengan ketentuan tersebut kesempatan bagi lessor tersebut telah tertutup, karena nan

penyusutan

dan perhitungan laba

rugi

pembeba

fiskal

bagi

lessor menurut perpajakan sama dengan akuntansi. Begitu juga lessee tidak dapat memperoleh keuntungan dengan

cara

mengatur leasing yang

dimulai

pada

tahun.

Karena jenis leasing apapun, lessee tidak

akhir membe

bankan penyusutan atas aktiva yang bersangkutan. Jadi

meskipun

seolah-olah

tidak

ada

pihak

yang

menyusutkan harta sewa guna usaha tetapi lessee dalam hal ini bukan sama sekali tidak membebankan biaya atas penge luaran

untuk harta tersebut, karena

lessee

membebankan

semua pembayaran berkala, kecuali pembebanan untuk tanah. Bahkan

bila tidak memperhatikan nilai waktu

lessee

lebih untung dengan cara ini. Karena jika

menyusutkan

SKRIPSI

sesuai

ketentuan

perpajakan,


dari

selama

uang, lessee masa

M Ali Asyhar


leasing,

harga

sebagai

habis

dibebankan

biaya. Tetapi dengan cara pembebanan .semua

bayaran, semua

perolehan harta belum

selama masa leasing, lessee

telah

pengeluaran. Harta ini disusutkan

pem

membebankan

setelah

lessee

menggunakan hak opsi untuk membeli harta yang

bersangku

tan

perjanjian

dengan

yang telah disepakati pada

awal

leasing. Harga yang disepakati ini merupakan harga

pero

lehan untuk dasar penyusutan seperti pembelian biasa. g. Perolehan Harta dengan Ruilslag Masalah ruilslag sebenarnya berkaitan dengan

pertu

karan aktiva. Oleh karenanya penilaian harta dari

ruils

lag

juga sama dengan pertukaran aktiva.

Ruilslag

terjadi pertukaran tanah dengan tanah, tetapi dapat

dapat juga

antara tanah dengan sekelompok harta misal tanah, gedung, dan sarana fisik lain. Bila suatu perusahaan menginginkan tanah yang ditempati

oleh pihak lain, perusahaan dapat

membebaskan

tanah yang diinginkan dengan melakukan kerja sama pihak yang menguasai tanah yang bersangkutan. Kerja dilakukan (pihak fisik

cara pihak

yang

mengingingkan

I) bersedia menyediakan tanah, gedung dan lain

menempati tanah

dengan

sesuai

perjanjian dengan

pihak

(pihak II), dan pihak II bersedia

(mungkin

termasuk

harta lain yang

telah

dengan sama tanah sarana

yang

akan

menyerahkan ada

di

atas

tanah, sesuai perjanjian) kepada pihak I. Menurut

SKRIPSI

akuntansi,

bagi

pihak I,


hal

ini

dapat

M Ali Asyhar


94

dianggap sebagai pertukaran tidak sejenis dan harta diperoleh ini

dinilai dengan harga wajar. Karena

pihak

dalam

yang

kemudian dapat dikelola sesuai keinginannya. Sedang

bagi

II,

sejenis

hal

dan

ini dapat

menginginkan

hal

tanah

pihak

I sebenarnya hanya

yang

dianggap

sebagai

harta yang diperoleh dinilai

pertukaran

dengan

buku, bila memang sarana-sarana pengganti yang

harga

diberikan

oleh

pihak I sejenis dengan sarana yang lama. Dan

dapat

juga

merupakan pertukaran tidak sejenis

harta

yang

diperoleh dinilai dengan harga wajar,

sehingga bila

memang

sarana-sarana yang baru tidak sejenis dengan sarana

yang

lama. Menurut nggap

sebagai

sarana

tanah,

membangun

membeli

gedung

dan

menjualnya, Tanah

diinginkan ini dinilai sebesar seluruh biaya

untuk

tanah,

tanah yang diinginkan

dia

tadi.

membeli tadi,

pembelian

lain di atas tanah tersebut kemudian

selanjutnya yang

PPh 1994, bagi pihak I, hal ini dapat

membangun gedung

dan

sarana

dengan memperhatikan biaya yang dapat

pengganti dikurangkan

dan yang tidak dapat dikurangkan. Karena sejumlah

terse-

butlah tanah yang diinginkan dapat diperoleh. Bagi

pihak

II harta yang diperoleh dinilai sebesar harga wajar. Ruilslag ini biasanya terjadi antara instansi pemer intah ini

dengan swasta. Peraturan khusus mengenai belum

menjabat

SKRIPSI

ada, menurut J. B.

Sumarlin

ruilslag

(sewaktu

Menteri Keuangan) mengatakan," ...ruilslag


masih sah

M Ali Asyhar


95 22

saja. Asal proses ruilslag itu tidak merugikan negara."66 Agar

tidak

ada pihak yang

dirugikan,

harta

yang

saling dipertukarkan haruslah mempunyai nilai pasar

atau

wajar yang sama, dan tanah yang akan dimiliki oleh

pihak

II nanti juga harus diselesaikan pengurusan sertifikatnya oleh pihak I sehingga sama dengan sertifikat tanah II

yang

lama. Bagi pihak I, tanah

yang

akan

pihak

dikelola

r

pengurusan

dan

pencatatannya sama

seperti

yang

telah

diuraikan di depan. Untuk keperluan penilaian harga wajar dapat

digunakan

tenaga penilai yang bebas,

bila

perlu

digunakan lebih dari satu tim penilai agar hasilnya dapat dibandingkan. h. Perolehan Aktiva Tidak Berwujud Seperti harta

disebutkan di depan bahwa

meliputi

harga

semua pengeluaran, demikian

perolehan juga

untuk

harta tak berwujud atau harta yang sulit untuk dikategor ikan

sebagai harta berwujud atau tidak

berwujud.

Harta

tak berwujud meliputi hak paten, hak oipta, hak sewa atas suatu

harta,

goodwill, franchise,

trade

mark.

Sedang

harta yang sulit untuk dikategorikan sebagai harta berwu jud

atau

tidak berwujud misalnya biaya

penelitian

dan

pengembangan (litbang). Dan akhir-akhir ini sedang dikembangkan

oleh

pemerintah

cara

pembiayaan

pembangunan

22Editor, "Ruilslag Sah saja, Asalkan Prosesnya Tak Rugikan Negara", Rompas. 20 Agustus 1992, hal. 2.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


96

sarana fisik yang mirip dengan harta tak berwujud, BOT

(build,

pembiayaan

operate, BOT

ada

and transfer). lagi cara

Di

yaitu

samping

pembiayaan

BOO

cara

(build,

operate, and own). 3.1.4. Pengelompokan Harta dan Jangka Waktu Penyusutan PPh 1994 mengelompokkan harta berwujud menjadi harta golongan

1,

golongan

2, golongan 3,

golongan

4,

dan

golongan bangunan dan harta tak gerak lainnya. Harta

tak

berwujud juga dikelompokkan menjadi golongan 1,

golongan

2, golongan 3, dan golongan 4 (tidak ada golongan nan

dan harta tak gerak). Pengelompokan

pada

ini

jangka waktu umur manfaat harta. Jika

bangu

didasarkan suatu

jenis

harta sudah termasuk dalam kelompok harta yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan, maka penyusutan fiskalnya

mengikuti ketentuan tersebut. Untuk jenis harta

belum

termasuk dalam ketentuan tersebut, maka

yang

penentuan

pengelompokannya didasarkan pada masa manfaatnya. Manajemen perusahaan dengan memperhatikan

frekuensi

pemakaian dan kualitas suatu harta, dapat membuat taksir an

masa

manfaat yang berbeda

antara

suatu

perusahaan

dengan

perusahaan lain. Jenis usaha yang

berbeda

sebe

narnya

wajar saja jika manajemen membuat

taksiran

masa

manfaat yang berbeda, meskipun harta yang digunakan

sama

jenis, merek dan kualitasnya. Lain

SKRIPSI

halnya dengan PPh 1994,

akuntansi


memberikan

M Ali Asyhar


97

kebebasan kepada manajemen untuk membuat kebijakan menge nai

penyusutan,

termasuk di dalamnya

adalah

kebijakan

taksiran jangka waktu pemakaian atau masa manfaat. tansi hanya menyediakan metode-metode yang dapat manajemen. Kensekuensinya memang dapat terjadi

Akun dipilih

pengelom

pokan harta yang beraneka ragam. Jika

ditinjau

dari

jangka

waktu

yang

digunakan

sebagai dasar pengelompokan harta, suatu golongan

menca-

kup harta dengan masa manfaat yang berbeda-beda. Terlihat dari golongan 1 mencakup umur harta dari di atas 1

tahun

sampai

harta

yang

dengan

4 tahun, golongan 3 mencakup

lebih dari 8 tahun tapi tidak lebih dari 16

Bahkan tidak

golongan

bangunan dan harta

tak

gerak

dibagi lagi dalam golongan-golongan,

dibagi

dalam

bangunan manfaat

permanen dan tidak

permanen.

tahun. lainnya

namun

hanya

Jadi

semua

dan harta tak bergerak dianggap mempunyai

masa

sama, yaitu 20 tahun untuk yang permanen dan

tahun untuk yang tidak permanen. Meski dasar kan

umur

harta

adalah jangka waktu

pemakaian,

10

pengelompo namum

tidak disusutkan dalam jangka waktu sesuai dengan

harta golon-

gannya, terbukti dari harta berwujud bukan bangunan, yang dapat

disusutkan

terus melebihi

masa

manfaatnya

jika

tidak ditarik pemakaian. Namun, didasarkan tetapi

SKRIPSI

pada pada

lebih

akhirnya

pengelompokan

taksiran jangka waktu

ditentukan

oleh

pemakaian,

peraturan.


harta

Suatu

bukan akan harta

M Ali Asyhar


97

kebebasan kepada manajemen untuk membuat kebijakan mengenai

penyusutan,

termasuk di dalamnya

adalah

kebijakan

taksiran jangka waktu pemakaian atau masa manfaat. tansi hanya menyediakan metode-metode yang dapat manajemen. Kensekuensinya memang dapat terjadi

Akundipilih

pengelom-

pokan harta yang beraneka ragam. Jika

ditinjau

dari

jangka

waktu

yang

digunakan

sebagai dasar pengelompokan harta, suatu golongan

menca-

kup harta dengan masa manfaat yang berbeda-beda. Terlihat dari golongan 1 mencakup umur harta dari di atas 1

tahun

sampai

harta

yang

dengan

4 tahun, golongan 3 mencakup

lebih dari 8 tahun tapi tidak lebih dari 16

Bahkan tidak

golongan

bangunan dan harta

tak

gerak

dibagi lagi dalam golongan-golongan,

dibagi

dalam

bangunan manfaat

permanen dan tidak

permanen.

tahun. lainnya

namun

hanya

Jadi

semua

dan harta tak bergerak dianggap mempunyai

masa

sama, yaitu 20 tahun untuk yang permanen dan

tahun untuk yang tidak permanen. Meski dasar kan

umur

harta

adalah jangka waktu

pemakaian,

10

pengelomponamum

tidak disusutkan dalam jangka waktu sesuai dengan

harta golon-

gannya, terbukti dari harta berwujud bukan bangunan, yang dapat

disusutkan

terus melebihi

masa

manfaatnya

jika

tidak ditarik pemakaian. Namun, didasarkan tetapi

SKRIPSI

pada pada

lebih

akhirnya

pengelompokan

taksiran jangka waktu

ditentukan

oleh

pemakaian,

peraturan.


harta

Suatu

bukan akan harta

M Ali Asyhar


98

digolongkan

dalam suatu golongan harus mengikuti

keten-

tuan pedoman pengelompokan harta untuk keperluan penyusutan,

yaitu

Keputusan

Menteri

Keuangan

No.

961/KMK.

04/1983 dan No. 826/KHK. 04/1984. Menurut akuntansi, suatu harta dengan taksiran manfaat

masa

5 tahun, bila tidak ada perubahan taksiran

manfaat,

harta

waktu

tahun atau kurang dari itu

5

tersebut akan

disusutkan jika

masa

dalam

jangka

ditarik

dari

pemakaian. Pengelompokan

harta dalam PPh 1984 berakibat

harta

akan disusutkan tidak sesuai taksiran masa manfaat. Harta berwujud golongan 1 dengan taksiran masa manfaat 2

tahun

dan 3 tahun akan disusutkan dalam jangka waktu yang

sama

dengan harta dengan taksiran masa manfaat 4 tahun. .Demikian harta

juga untuk harta golongan 2 dan golongan 3. berwujud golongan 1 dan golongan 2 yang

Bahkan

mempunyai

taksiran masa manfaat maksimal masing-masing 4 tahun 8

tahun,

tidak disusutkan dalam jangka

waktu

dan

tersebut

juga, tetapi bisa lebih dari itu. Harta berwujud golongan 4

yang masa manfaat maksimalnya tidak tertentu,

semakin

tidak jelas jangka waktu penyusutannya. Hal di atas dapat dilihat dari perhitungan

penyusu-

tan harta berwujud golongan 1 dengan tarif 50% dari harga buku. Jika tidak ada penambahan, maka masih pat

sisa

harga buku pada akhir

tahun

keempat

sisa terda-

seperti

berikut.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


Tahun

Jumlah Awal

Penvusutan

Sisa harga buku.

1

100%

50% X

100% =

50%

100% -

50% =

50%

2

50%

50% X

50% =

25%

50% -

25% =

25%

3

25%

50% X

25% = 12,5%

4

12,5% Sisa

tidak

harga

terlalu

buku pada akhir

1,25% tahun

n

6,5%

O) cn

50% X 12,5% =

25% - 12,5% = 12,5%

keempat

besar. Tetapi harta dengan

masa

6,5% memang

manfaat

yang sebenarnya 2 tahun, maka sisa harga buku harta

yang

masih ada setelah masa manfaatnya cukup besar, yaitu dan

untuk harta dengan masa manfaat 3 tahun

25%

sisa

harga

buku masih ada setelah masa manfaatnya adalah 12,5%

dari

harga perolehan. Demikian golongan dari

juga untuk harta berwujud golongan

3. Semakin pendek masa manfaat yang

harta

dalam suatu golongan, maka sisa

2

dan

sebenarnya harga

buku

harta yang bersangkutan setelah masa manfaat akan semakin besar. Dengan perhitungan yang sama, untuk harta berwujud golongan 2, tarif 25% dari sisa harga buku, harta masa harga

dengan

manfaat yang sebenarnya 5, 6, 7, dan 8 tahun,

sisa

buku pada akhir masa manfaat yang sebenarnya

mas-

ing-masing

harta

tadi

berturut-turut

adalah

23,73%,

17,8%, dan 10,01% dari harga perolehan. Sisa

harga buku yang masih ada tersebut akan

bankan terus pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini

dibedisbe-

bakan oleh pembebanan penyusutan tersebut merupakan deret

SKRIPSI


M Ali Asyhar


100

ukur. Namun dengan rumus: Dn = a[l - rn ]/[l - r] dengan Dn : jumlah penyusutan sampai tahun ke n a : penyusutan tahun pertama r : rasio dengan

perbandingan

penyusutan

tahun

penyusutan tahun ke n-1,

ke

(dalam

n hal

ini sama dengan 1 dikurangi tarif penyusutan) n : tahun ke 1, 2, 3 dan selanjutnya. dan asumsi harta tidak ditarik, maka dapat tung

sampai

tersebut

kapan harta akan disusutkan.

dihi-

Dengan

harta golongan 1 penyusutan sampai

rumus

tahun

ke-8

mencapai 99,61%, golongan 2 penyusutan sampai tahun ke-16 menoapai ke-40

98,99%, dan golongan 3 penyusutan sampai

tahun

mencapai 98,52%. Jadi harta dengan masa manfaat

tahun,

pada tahun ketiga, keempat dan

seterusnya

penyusutan atas harta

2

masih

akan

membebankan

tersebut.

Sama

juga

untuk harta dengan masa manfaat 3 dan 4 tahun,

dan

harta golongan 2 dan golongan 3. Dari lanjutan oontoh 4 pada halaman 114, harga harta netonya sebab karena

yang dijual Rp 4.500.000,00 Rp

adalah

neto penjualan. Harga buku harta

Rp 22.500.000,00 tetapi dasar Rp

24.500.000,00. Nilai

lebih

merupakan

Jadi

kerugian.


penerimaan

terjadi

yang dikurangkan bukan siisa harga

sebenarnya

SKRIPSI

hal

biasa, kelihatannya harta masih terus

penerimaan dipakai

2.500.000,00. Dalam

sedangkan

buku

penarikan disusutkan,

buku,

tetapi

yang

masih

penyusutan

harta

Rp

2.000.000,00

penyusutan

yang

M Ali Asyhar


101

dilakukan

atas nilai Rp 2.000.000,00

adalah

penyusutan

atas kerugian. Pembebanan

penyusutan

suatu

harta

setelah

masa

manfaat yang ditaksir, memang dapat diterima, jika

harga

buku dari dasar penyusutan masih ada dan harta juga masih digunakan.

Akan tetapi, hal ini tidak

mendorong

proses

industrialisasi. Untuk fiskal

mendorong proses industrialisasi,

sebaiknya

harga

perolehan

habis,

WP dapat

segera

aktiva tetap

penyusutan

membebankan

sebelum

seperti halnya metode MACRS di

masa

seluruh

manfaatnya

Amerika

Serikat,

bukan membebankan harga perolehan dalam jangka waktu yang terlalu

lama. Paling tidak jangka waktu penyusutan

atas

suatu harta dibatasi dalam waktu tertentu. Konsekuensinya haruslah mengubah metode penyusutan yang diatur oleh

PPh

1994, khususnya metode saldo menurun secara seimbang yang diterapkan untuk harta berwujud golongan bukan bangunan. Harta tak berwujud digolongkan seperti harta

berwu

jud golongan bukan bangunan, tetapi jangka waktu penyusutannya masa ABC

berbeda. Harta tak berwujud

diamortisasi

manfaat. Sebagai ilustrasi, bulan Oktober menyewa

sampai

gedung dengan untuk 3

September 1996. Pembebanan

tahun

sesuai 1993

PT

(golongan

1)

amortisasinya

adalah

sebagai berikut. Tahun 1993

SKRIPSI

Jumlah Awal 100X

50% x

Penvusutan 100% =

50%

Sisa harga buku 100% -


50% =

50%

M Ali Asyhar


102

1994

50%

50% x

50% =

1995

25%

50% x

25% = 12,5%

1995 12,5% Jadi masanya

25%

50% -

25% =

25%

25% - 12,5% = 12,5%

12,5% tidak ada harga buku yang tersisa

habis. Hal ini disebabkan pada

pada

waktu

waktu

penarikan

baik karena sebab biasa maupun luar biasa, dasar penyusu tan harta tak berwujud dikurangi dengan sisa harga bukunya. Penyusutan

harta berwujud golongan

bukan

bangunan

seperti di atas berbeda sekali dengan akuntansi. akuntansi, selama

masa

dasar penyusutan pasti akan habis manfaat. Sisa harga buku

pada

Menurut

dibebankan akhir

masa

manfaat kemungkinan ada, tetapi hal tersebut memang telah diperkirakan pada awal pemakaian. Selanjutnya membebankan aktiva.

Hal

tentang

awal

pembebanan,

penyusutan bersamaan dengan ini berkaitan dengan konsep

akuntansi

awal

pemakaian

matching

cost

against revenue. Jadi meskipun aktiva telah dibeli tetapi belum digunakan, maka pembebanan juga belum dilakukan. Sedang PPh 1994 mengatur bahwa pembebanan penyusutan dimulai pada saat pengeluaran dilakukan. Dengan pengecualian

untuk

harta yang masih

dalam

proses,

pembebanan

dilakukan setelah harta yang dimaksudkan selesai

penger-

jaannya, dan untuk harta yang disewa-guna-usahakan. Harta yang disewa-guna-usahakan karena jenis finance

SKRIPSI


ieasebaik

M Ali Asyhar


lessor

maupun

lessee tidak boleh melakukan

penyusutan/

amortisasi selama masa leasing maka maksud ketentuan hanya

menunjuk

perpajakan

jenis opeating

lease.

Namun

memperkenankan harta disusutkan

ini

demikian,

mulai

yang bersangkutan digunakan, dengan syarat WP

harta

memberita-

hukan ke Direktorat Jenderal Pajak. Pembebanan

penyusutan

dalam

suatu

tahun

menurut

akuntansi

pada umumnya sesuai dengan berapa lama

digunakan

dalam

satu

tahun tersebut. Lama

aktiva

penggunaan

dalam

tahun dibulatkan dalam bulan atau tahun. Jadi

jika

harta baru digunakan 1/2 tahun maka beban penyusutan pada tahun

tersebut

juga hanya untuk 1/2 tahun,

bila

satu tahun aktiva digunakan 1 tahun penuh, maka nan

dalam

pembeba

penyusutan juga 1 tahun penuh. Meskipun - kemungkinan

ada perusahaan menerapkan kebijakan lain, misal tidak ada penyusutan pada tahun pembelian tetapi pada waktu penarikan disusutkan 1 tahun penuh. PPh 1994 membebankan penyusutan selalu dalam 1 tahun penuh. Dapat dikatakan 1 hari sebelum tahun berakhir pembelian

ada

harta, maka harta tersebut disusutkan dalam

1

tahun penuh. Hal ini disebabkan penambahan atau pembelian baru langsung ditambahkan pada jumlah awal untuk menentukan dasar penyusutan, tanpa melihat kapan harta

tersebut

digunakan. Sedang

pada tahun penarikan sisa harga

buku

golongan bangunan dan harta tak berwujud langsung

SKRIPSI


harta diakui

M Ali Asyhar


104

sebagai

kerugian. Jadi pada tahun penarikan tidak

disu

sutkan. Untuk harta berwujud golongan bukan bangunan sisa harga

tidak dihiraukan

buku

lagi,

jika

penarikannnya

karena sebab biasa, sedang jika penarikannya karena sebab luar

biasa,

perlakuannya

sama

dengan

harta

golongan

bangunan atau harta tak berwujud. 3.1.5. Tarif, Dasar, dam Metode Penyusutan a. Tarif Penyusutan Dalam tarif

akuntansi,

penyusutan

berkaitan

seperti diuraikan dalam

suatu

dengan

aktiva

metode yang

atau

Bab

kelompok

digunakan.

II,

aktiva

Misal

metode

penyusutan garis lurus, maka tarif penyusutan adalah 1/n, n

adalah umur ekonomis, aktiva yang berumur

tahun,

ekonomis

tarif penyusutan adalah 1/4 atau 25%

per

Sedang jika memakai metode penyusutan declining perhitungan hanya

dasar

tarif

penyusutannya sama

dengan

penyusutannya adalah sisa harga

4

tahun. balance,

di

atas,

buku.

untuk metode double declining balance sama dengan

Dan

metode

declining balance, hanya tarifnya dikalikan dua (double), dari tarif penyusutan garis lurus. Rhusus metode

declin

ing balance, Smith dan Skousen memberikan rumus tarif nV[r/c]}.

Menurut

penyusun, rumus

ini

tidak

{1

dapat

diterapkan kalau taksiran nilai sisanya nol. Dengan nilai sisa

nol,

n*f[r/c]

tarif penyusutan adalah 1 atau

adalah

nol.

Jadi

penetapan

100%,

tarif

karena

penyusutan

t SKRIPSI


M Ali Asyhar


seluruhnya Pengakuan

laba yang timbul

ditangguhkan

pengakuannya.

laba yang ditanggukan pada tahun-tahun

menda-

tang tidak secara eksplisif dinyatakan dalam suatu rekening

tertentu. Pengakuan ini implisit

didalam

pengakuan

biasa penyusutan atas aktiva hasil pertukaran. Pengakuan laba yang ditangguhkan ini dapat dari

contoh

2 (a) dan contoh 3 (a),

halaman

dilihat 20.

Pada

contoh 2 (a), aktiva sebenarnya raempunyai harga wajar R p . 7.500.000.00

tetapi

hanya

dicatat

sebesar

Rp.

7.000.000.00 harga buku ditambah dengan kas yang diserahkan.

Sama

juga untuk 3 (a), bagian harta

yang

ditukar

sebenarnya mempunyai harga wajar R p . 2.000.000,00

tetapi

hanya dicatat sebesar harga buku Rp. 1.600.000,00. Dengan pencatatan wajarnya, tang

harga perolehan yang lebih kecil

dari

harga

maka beban penyusutan pada tahun-tahun

akan lebih kecil dibanding dengan

menda-

mencatat

hargaa

perolehan sebesar harga wajarnya. Secara keseluruhan, selisih antara biaya penyusutan harga

perolehan yang dicatat sebesar harga wajar

penyusutan buku,

sama

contoh selisih

harga

perolehan yang dicatat

dengan jumlah laba yang

dengan

sebesar

harga

ditangguhkan.

Pada

2 (a), dengan asumsi nilai sisa adalah nol,

maka

penyusutan harga perolehan yang dicatat

sebesar

harga harga wajar dengan penyusutan harga perolehan dicatat sebesar harga buku adalah R p . 500.000,00. ini

SKRIPSI

sama

dengan

laba

yang

ditangguhkan,


yang Jumlah yaitu

M Ali Asyhar


R p .2.500.000,00 dikurangi Rp. 2.000.000,00. Sedang contoh 5 (a), selisih penyusutan antara pencatatan hargaa lehan sebesar harga wajar dengan pecatatan harga han

sebesar

harga buku hanya Rp. 400.000,00

2.000.000.00 1.600.000.00 bagian

bagian

harga

wajar

peroperole-

yaitu

dikurangi

Rp.

bagian hargaa buku yang ditukar. Dan

untuk

yang dijual telah mengakui laba pada saat

dinya

Rp.

transaksi

sebesar Rp.

100.000,00

yaitu

terjaselisih

bagian harta buku yang dijual dengan kas yang diterima. Dalam antara

Tabel III disajikan perbandingan

harga

perolehan

dari

pertukaran

dicatat

sebesar harga buku dengan harga

dicatat

sebesar

harga sisa

wajar,

harga perolehan

yang

dari contoh 2 (a). Asumsi

nol, metode penyusutan garis lurus,

penyusutan

sejenis

yang

perolehan

yang

dicatat

sebesar

taksiran

nilai

taksiran

masa

manfaat 5 tahun. Tabel III Akuntansi Tahun

Penyusutan

Penyusutan Dengan Perolehan Harga Buku

1 Rp.1.400.000,00 2 1.400.000,00 3 1.400.000,00 4 1.400.000,00 5 1.400.000,00 Jumlah Rp.7.000.000,00

Aktiva

dari

Pertukaran

Menurut

Penyusutan Dengan Perolehan Selisih harga wajar Penyusutan Rp.1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Rp .7.500.000,00

Rp.100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Rp.500.000,00

Jadi setelah 5 tahun, atas transaksi pertukaran

tersebut

sama mengakui laba sebesar Rp.500.000,00.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


134

Menurut PPh 1994, penarikan berupa pengapkiran

dan

tidak diikuti penjualan, sama dengan akuntansi, tidak ada laba

penarikan yang diakui. Pengapkiran yang

disebabkan

oleh

musbah (penarikan karena sebab luar biasa) dan

penggantin dari asuransi, penggantian ini diakui

ada

sebagai

keuntungan dan dilaporkan pada tahun terjadinya. Penarikan selisih

harga

berupa penjualan, wajar dengan harga

termasuk buku

pertukaran,

harta

berwujud

golongan bukan bangunan, tidak diakui sebagai

laba.harga

pasar

atau wajar (penerimaan neto)

mengurangi

dasar

penyusutan.

langsung

Meskipun secara aksplisit

tidak

pengakuan laba, pengurangan harga pasar atau harga

ada wajar

ini sebenarnya merupakan mekanisme pengakuan laba penjualan/pertukaran, jika dalam penjualan atau pertukaran labanya.

Artinya

harga pasar atau

harga

wajar

ada

aktiva

lebih tinggi dari harga bukunya. Hal halaman tahun

tersebut

penggiling

PPh

dilihat dari

contoh

113 jumlah awal harta golongan 3 1993

dijual

dapat

adalah

Rp.

27.000.000,00,

tapioka yang harga bukunya

mengakuinya

tidak mengakui laba secara

Rp.

pada

tersebut

pada

kemudian Rp.

dengan harga (penerimaan neto) Rp.

1994

4

4.500.000,00 6.000.000,00.

1.500.000,00

berangsur-angsur

pada

mesin

tetapi

tahun-tahun

berikutnya melalui pembebanan penyusutan yang lebih kecil daripada yang seharusnya. yaitu dengan mengurangkan harga pasar

SKRIPSI

atau

harga wajar dari jumlah awal


sebagai

dasar

M Ali Asyhar


105

metode declining balance tetap menggunakan rumus 1/n. Dan 1/n ini dapat dikalikan bilangan sembarang sesuai

kebia-

jakan manajemen. Sedangkan amortisasi

PPh 1994 menentukan tarif penyusutan

sesuai golongan harta, dan

tidak

dan

memberikan

alternatif tarif penyusutan yang lain. Harta golongan golongan 2: 25%, golongan 3: 10% dari

50%, dan

golongan

harga

bangunan dan harta tak gerak

1:

buku,

lainnya:

5%

dari harga perolehan. b. Dasar Penyusutan

Pengertian dasar penyusutan antara akuntansi berbeda dengan

PPh

1994. Menurut akuntansi,

seperti

diuraikan

dalam Bab II, hal ini berhubungan dengan jumlah yang akan dialokasikan sebagai biaya dalam kurun waktu selama ekonomis

atas

ditentukan perolehan

aktiva tertentu. Jumlah ini

telah

dapat

sebesar

harga

dikurangi nilai sisa yang ditaksir. Dan

dasar

pada

awal

pemakaian,

yaitu

penyusutan di sini dapat diidentifikasikan untuk masing

aktiva.

perolehan

masa

Karena jumlah yang

dicatat

pada

atau penambahan akan digunakan sebagai

pengurang pada waktu mengeluarkan aktiva dari

masingwaktu jumlah

pencatatan

karena aktiva ditarik. Berikut diuraikan dasar penyusutan menurut PPh 1994. 1. Dasar Penyusutan Harta Berwujud Golongan Bukan

Bangu

nan

SKRIPSI


M Ali Asyhar


106

Menurut ini

hanya

tertentu

PPh 1994, dasar penyusutan berkaitan

guna

bersangkutan.

dengan jumlah

penetapan Dasar

beban

harta

untuk

suatu

penyusutan

penyusutan di sini

golongan tahun

tahun

yang

diperoleh

dari

jumlah awal ditambah penambahan dan dikurangi pengurangan yang

terjadi

dasar

pada tahun tersebut.

Jumlah

penyusutan tahun lalu dikurangi

awal

beban

adalah

penyusutan

tahun lalu. Penambahan dapat berupa penambahan harta baru atau pengeluaran yang menambah kapasitas atau umur harta. Sedang

pengurangan

karena

sebab

adalah karena

penarikan.

luar biasa atau disumbangkan,

Penarikan sisa

harga

buku akan dipakai sebagai pengurang untuk penentuan dasar penyusutan. pengurang

Sedang penarikan karena sebab biasa, adalah penerimaan neto, hal ini yang

jumlah mengaki-

batkan dasar penyusutan harta tidak sama dengan penjumlahan

dasar

penyusutan

dari

masing-masing

harta

dalam

golongan tersebut. Dasar bangunan

penyusutan

harta

berwujud

golongan

antara akuntansi dengan PPh 1994 jauh

bukan berbeda.

Menurut PPh 1994, dasar penyusutan harta berwujud gan

bukan

bangunan ditetapkan

tertentu,

bukan

untuk

untuk satu harta

segolongan

tertentu.

Dan

penyusutan suatu golongan tidak akan sama dengan lahan

dari

golongan

SKRIPSI

dasar penyusutan masing-masing

golon harta dasar penjum-

harta

dalam

tersebut. Hal ini disebabkan pengurangan

dasar


M Ali Asyhar


107

penyusutan

menggunakan

penerimaan

neto,

bila

penarikan harta karena sebab biasa, yang mana neto

penerimaan

ini dapat lebih besar atau lebih kecil

buku.

Sebelum

ada

penarikan harta

luar

penyusutan harta golongan ini

masih

sama

dengan

penjumlahan dari dasar

penyusutan

golongan ini. Apabila ada

yang

penerimaan

maka

dasar

dengan

harga

sebab

dasar

dalam

dari

karena

biasa,

harta

terjadi

masing-masing

penarikan

netonya tidak sama dengan

harga

penyusutan suatu golongan harta

penjumlahan dari dasar golongan tersebut.

penyusutan Jadi

harta buku,

tidak

sama

masing-masing

harta

dalam

dasar

penyusutan

harta

berwujud golongan bukan bangunan tidak dapat

dii-

dentifikasikan ke masing-masing harta yang digunakan. Hal ini dapat diperjelas dari contoh berikut. Contoh 4, harta golongan 3 dengan penyusutan

metode

saldo menurun, tarif 10% dari harga buku. Jenis Harta

Tahun Perolehan

-Mesin penggiling beras 5-1-1992 -Mesin penggiling gandum 5-1-1992 -Mesin penggiling tapioka 5-1-1992 Pada

Harga Perolehan (Rp)

Akumulasi Harga Buku Penyusutan 31-12-1992 (Rp ) (Rp)

15.000.000

1.500.000 13.000.000

10.000.000

1.000.000

5.000.000

500.000

9.000.000 4.500.000

Jumlah 30.000.000 3.000.000 27.000.000 awal tahun 1993 mesin penggiling tapioka dijual

dengan

harga

transaksi

Rp 6.000.000,00.

Jurnal

penjualan Mesin Penggiling

pencatatan Tapioka

atas

tersebut,

menurut akuntansi, adalah sebagai berikut.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


108

6.000.000

Kas

500.000

Akumulasi Penyusutan

Mesin Penggiling Tapioka

5.000.000

Laba Penjualan Mesin Tapioka

1.500.000

(Pengakuan

laba penjualan dibahas dalam sub bab

tersen-

diri). Menurut akuntansi, dasar penyusutan untuk tahun 1993 adalah yang

penjumlahan dari harga buku masing-masing masih

digunakan, yaitu mesin penggiling

aktiva

beras

Rp

13.500.000,00 dan mesin penggiling gandum Rp 9.000.000,00 sama dengan Rp 22.500.000,00. Sedang menurut PPh 1994, penetapan dasar

penyusutan

Penyusutan tahun lalu

Rp 30

00

(3 000 000 00)

Penambahan

—

Pengurangan

f6 000 000 00)

Dasar penyusutan tahun 1993 Dari

o o o

Dasar penyusutan tahun lalu

o o o

tahun 1993 dihitung sebagai berikut :

jelas

bahwa

yang

masih

digunakan dalam 1993 tidak sama dengan penjumlahan

harga

buku

Dasar

dasar

contoh

Rp 21 000 000 00

penyusutan

tersebut terlihat dengan harta berwujud golongan 3

masing-masing harta yaitu Rp

penyusutan

22.500.000,00.

menurut PPh 1994 lebih kecil

daripada

dasar

penyusutan menurut akuntansi, dan beban penyusutan

tahun

1993 menurut PPh 1994 lebih kecil daripada menurut

akun

tansi. (Akan tetapi perlu diingat, perpajakan tahun

SKRIPSI


1994

M Ali Asyhar


109

tidak akan melaporkan adanya laba penjualan harta, sedang akuntansi harus melaporkan laba tersebut). Lain lagi halnya jika penerimaan neto mesin penggil ing tapioka hanya Rp 2.500.000,00, maka dasar

penyusutan

menurut perpajakan adalah sebagai berikut: Dasar penyusutan tahun lalu : Rp 30.000.000,00 Penyusutan tahun lalu

:

Penambahan

:

Pengurangan

:

(3,000.000 -00) -(2.500.000.00)

Dasar penyusutan tahun 1893 : Rp 24.500.000.00 Dalam

hal

ini dasar penyusutan

menurut

PPh

1994

daripada akuntansi. Akan tetapi,

PPh

1994

lebih

besar

dalam

tahun 1993 tidak melaporkan adanya rugi

penjualan

harta, sedang akuntansi harus melaporkan kerugian

terse

but. Apabila dan

banyak

penyusutan snmakin

perusahaan telah berjalan terjadi penambahan

dan

beberapa

pengurangan,

harta berwujud golongan bukan

tidak dapat diidentifikasikan

tahun,

ke

bangunan

dasar akan

masing-masing

harta. Hal ini dikarenakan PPh 1994 membebankan

penyusu

tan atas golongan harta, bukan masing-masing harta secara ind ividual. 2. Dasar Penyusutan Harta Golongan Bangunan Dasar akuntansi

SKRIPSI

penyusutan

harta golongan

bangunan,

dengan PPh 1994 hampir sama, hanya


antara

perpajakan

M Ali Asyhar


110

tidak

mengenal nilai sisa. Dengan kata lain

nilai

sisa

selalu nihil. Dasar penyusutan golongan bangunan, menurut PPh 1994 adalah harga perolehan. Penentuan dasar penyusu tan

harta

dengan

penentuan

dasar penyusutan harta berwujud golongan bukan

bangunan.

Jumlah

golongan bangunan

berbeda

awal di sini adalah harga perolehan,

pengurang

bila

perolehan.

terjadi penarikan

Karena

adalah

jumlah pengurang pada

dan

jumlah

jumlah waktu

harga terjadi

penarikan baik karena sebab luar biasa atau karena disumbangkan harga

maupun

karena sebab

perolehan,

biasa

selalu

maka dasar penyusutan

menggunakan

harta

golongan

bangunan merupakan penjumlahan dari dasar penyusutan dari masing-masing harta dalam golongan tersebut. Contoh

5,

harta golongan

bangunan

disusutkan

menurut

akuntansi dan perpajakan menggunakan metode garis

lurus,

tarif 5% dari harga perolehan. Tahun dan harga perolehan, serta

akumulasi

penyusutan

dan harga

buku

sampai

31

Desember 1992 adalah : Jenis Harta

Tahun Harga Perolehan Perolehan (Rp)

Akumulasi' Harga Buku Penyusutan 31-12-1992 (Rp) (Rp)

-Gedung Kantor 5- 1-1992

50.000.000

2.500.000 47.500.000

-Gudang

5- 1-1992

20.000.000

1.000.000 18.000.000

-Pagar Kantor

5- 1-1992

5.000.000

Jumlah

75.000.000

250.000

4.750.000

3.750.000 71.250.000

Pada awal tahun 1993 bangunan gudang dijual dengan

SKRIPSI


harga

M Ali Asyhar


Ill

Bp

25.000.000,00. Jurnal pencatatan, menurut

atas

transaksi

penjualan aktiva

tetap

akuntansi,

Gudang

sebagai

berikut. Kas

25.000.000

Akumulasi Penyusutan

1.000.000

Gudang

20.000.000

Laba Penjualan Gudang Dasar

penyusutan baik menurut akuntansi raaupun PPh

adalah

sebesar

20.000.000.00 ada

6.000.000

Rp

75.000.000,00

dikurangi

yaitu Rp 55.000.000,00 (tahun

penambahan).

Dasar

penyusutan

1994

1993

sejumlah

Rp tidak

tersebut

merupakan penjumlahan dari dasar penyusutan masing-masing harta

dalam

golongan bangunan, yaitu gedung

kantor

Rp

50.000.000.00 dan pagar kantor Rp 5.000.000,00. 3. Penentuan Dasar Anortisasi Harta Tak Berwujud Penentuan dasar amortisasi harta tak berwujud hampir sama

dengan

golongan

penentuan dasar penyusutan

harta

berwujud

bukan bangunan. Hanya pengurangan jika

penarikan

terjadi

adalah sisa harga buku, baik penarikan

biasa,

luar biasa atau karena disumbangkan. Dasar harga

buku,

amortisasi

harta

pengurangan bila

tak

berwujud

terjadi

menggunakan

penarikan

harta

selalu menggunakan sisa harga buku baik karena sebab luar biasa biasa,

SKRIPSI

atau maka

karena

disumbangkan,

dasar amortisasi harta

maupun tak


karena berwujud

sebab sama

M Ali Asyhar


112

dengan

penjumlahan dari harga buku

masing-masing

harta

tak berwujud yang masih digunakan dalam golongannya. Jadi dasar

penyusutan harta berwujud golongan bukan

bangunan

berbeda dengan harta tak berwujud. Sebagai ilustrasi, PT ABC memiliki harta tak

berwu

jud golongan 2 sebagai berikut (dalam Rp). Jenis Harta

Masa Tahun Harga Manfaat Perolehan Perolehan

Sewa Gedung Hak Paten Fran chise

5 Tahun 10-1-1891

Akumulasi Harga Buku Amortisasi 31-12-1893

4.000.000 2.312.500

1.687.500

5 Tahun 15-1-1892 10.000.000 4.375.000

5.625.000

5 Tahun

6.750.000

Awal

5-1-1892 12.000.000 5.250.000

tahun 1994 PT ABC pind&h ke tempat yang

strategis, sehingga

gedung diserahkan kembali kepada Sewa Gedung harus dikeluarkan

lebih

pemiliknya,

dari

pembukuan.

Dasar amortisasi tahun 1994 menurut perpajakan adalah 12.375.000,00

yang

merupakan

penjumalahan

dari

Rp

dasar

amortisasi dari masing-masinh harta tak berwujud yang / masih digunakan dalam golongan tersebut, yaitu Hak Paten sebesar

Rp 5.625.000,00 dan Franchise

Rp

6.750.000,00.

Sisa harga buku Sewa Gedung yang masih ada yaitu

sebesar

Rp 1.687.500,00 diakui sebagai kerugian fiskal. Sedang akuntansi pada umumnya mengamortisasi tidak

berwujud

berdasarkan waktu

dengan

lurus.

Menurut akuntansi, aktiva tak

sampai

31

Desember 1993 mempunyai

metode

berwujud harga

aktiva

buku

garis

tersebut sebagai

berikut:

SKRIPSI


M Ali Asyhar


Jenis Harta

Masa Tahun Manfaat Perolehan

Harga Akumulasi Harga Buku Perolehan Amortisasi 31-12-1993

Sewa Gedung 5 Tahun 10-1-1991 4.000.000 2.400.000 Hak Paten 5 Tahun 15-1-1992 10.000.000 4. 000.. 000 Fran chise 5 Tahun 5-1-1992 12.000.000 4.800.000 Penarikan

aktiva

tak

berwujud

1.600.000 6.000.000 7.200.000

tersebut,

menurut

akuntasi, dicatat sebagai berikut. Kerugian Penarikan

1.600.000

Akumulasi Amortisasi

2.400.000

Sewa Gedung Jadi

menurut

4.000.000

akuntansi

kerugian

penarikan

yang

diakui adalah Rp 1.600.000,00 dan dasar penyusutan aktiva tidak

berwujud

10.000.000,00

tahun

dan

1994

adalah

Franchise sebesar

Hak Rp

Paten

Rp

12.000.000,00;

harga perolehan masing-masing aktiva. 4. Dasar Penyusutan Pertukaran Harta

Dari

cara

pencatatan

harta

yang

diperoleh

pertukaran yang berbeda antara akuntansi dengan kan,

hal

ini akan mengakibatkan dasar

perpaja

penyusutan

berbeda pula. Menurut akuntansi, pertukaran aktiva sejenis dengan

selalu harga

mengakibatkan dasar perolehan

aktiva

penyusutan

yang

baru.

Sedang

berubah

Pertukaran

SKRIPSI

wajar aktiva lama lebih kecil dari harga bila

harga wajar aktiva lama lebih


yang tidak

sejenis akan mengakibatkan dasar penyusutan berubah harga

dari

jika

bukunya.

besar

harga

M Ali Asyhar


114

bukunya,

dasar

penyusutan

tidak

berubah.

Pertukaran

dengan menyerahkan uang, tentu saja dasar penyusutan akan berubah, apakah

paling

tidak sejiimlah

menambah

uang

yang

diserahkan,

pada harga buku atau harga

wajar

mana

yang lebih rendah. Menurut harta

PPh

1994, bila

harta

tersebut

berwujud golongan bukan bangunan dan

merupakan

harga

harta yang dipertukarkan sama, maka harga perolehan selalu berubah, tetapi dasar penyusutan tidak akan

wajar akan beru

bah. Hal ini disebabkan harga dasar penyusutan tidak akan berubah.

Hal ini disebabkan harga yang seharusnya

luarkan

untuk memperoleh harta yang baru sekaligus

fungsi sebagai pengurang (penerimaan neto) untuk

dikeber-

peneta-

pan dasar penyusutan. Hal

di atas dap.at dijelaskan dengan contoh 1,

pada

bab II halaman 19, dari pertukaran tersebut harga perole han harta yang baru adalah harga wajar harta, yaitu untuk (a) (b).

sebesar Rp 2.500.000,00 atau Rp Jumlah

ini sekaligus

menjadi

1.000.000,00 pengurang

untuk

(sebagai

penerimaan neto penjualan) untuk penetapan dasar penyusu tan.

Dengan demikian dasar penyusutan akan

tetap

yaitu

sebesar harga buku yang lama. Misal jumlah awal tahun ini atas golongan harta yang bersangkutan

Rp

50.000.000,00,

maka

dasar

penyusutan

adalah: Transaksi

SKRIPSI

(a^_________ Transaksi (bJ


M Ali Asyhar


115

Jumlah Awal

Rp 50.000.000,00

Rp 50.000.000,00

2.500.000,00

1.000.000,00

Penambahan Pengurangan

12-5QD.QQQ.Q0^______ Cl.OOfl^QOO^QQ )

Dasar Penyusutan Menurut dicatat

Rp_5Q.0QJ_,Q0(LQ0____ Rp 50.000.000.00

akuntansi, pertukaran sejenis

sebesar

aktiva

baru

mana

yang

harga wajar atau harga buku

lebih rendah. Contoh 1 (a) aktiva baru dicatat sebesar Rp 2.000.000.00 (harga buku lebih rendah dari harga wajar Rp 2.500.000.00). sebesar

Dan

dalam contoh 1 (b),

aktiva

Rp 1.000.000,00 (harga pasar lebih

dicatat

rendah

dari

Menurut akuntansi dalam contoh 1 (pada halaman

19),

harga buku Rp 2.000.000,00).

pertukaran tersebut merupakan pertukaran sejenis.

Asumsi

akuntansi juga menggunakan metode penyusutan saldo run

(dasar penyusutan adalah harga buku) dan

menu-

pertukaran

terjadi pada awal tahun. Dasar penyusutan tahun

tersebut

sebagai berikut. Ir&ns&ksi .(a.)__________ I:ransa.ksi _f.b^ Jumlah Awal (Harga Buku) : Rp 50.000.000,00 Penambahan

:

Rp 50.000.000,00

2.500.000,00

1.000.000,00

Pengurangan (Harga Buku) - Harga Perolehan

(10.000.000,00)

- Akumulasi Penyusutan : Dasar Penyusutan

(10.000.000,00)

8.000.000.00________ 8 .000.nnn.nn

: Rp 50.000.OOP..00 ...

Rp 49.000.000.00

Pertukaran harta golongan bukan bangunan bila

SKRIPSI


harga

M Ali Asyhar


116

wajar tidak sama, dapat dijelaskan dari contoh 2 pada bab XI

halaman 20. Penetapan dasar penyusutan bagi pihak

harga

perolehan harta yang baru adalah harga wajar

pihak

II

yaitu

Rp

7.500.000,00

untuk

(a)

I, dari

atau

6.000.000,00 untuk (b). Sedang pengurangnya adalah

Rp harga

wajar harta milik pihak I sendiri. menurut

PPh

1994 dasar penyusutan

berbah

sebesar

uang kas yang diserahkan yaitu Rp 5.000.000,00.

Transaksi. (,a)_________Transaksi Xb) Jumlah Awal

Rp 50.000.000,00

Rp 50.000.000,00

7.500.000,00

6.000.000,00

Penambahan Pengurangan

L2.500. QQQ. 001______ U. J3Q0 ._Q0J3 .00

Dasar PenvusutanRp_ 55.QQQ J3QQ_.00 _ Menurut

akuntansi

dengan

Rp _5_5^Q0Q .000, 00

oara

asumsi

yang

dengan contoh 1, contoh 2 (pada halaman 20) dasar sutan

menurut

akuntansi tahun tersebut

adalah

sama penyu

sebagai

berikut. Xrans-aksi (a) Jumlah Awal (Harga Buku) : Rp 50.000.000 Penambahan

:

Transaksi (b) Rp 50.000.000

7.000.000

6.000.000

Pengurangan (Harga Buku) - Harga Perolehan - Akumulasi Penyusutan Dasar Penyusutan

(10.000.000)

(10.000.000)

B-QQ.Q.QQQ

' 8 .QQQ.QQQ

Rp_55._00Q.Q00

Rp_ 54. QQQ. 000

Aktiva yang baru dalam hal ini dicatat sebesar harga buku

SKRIPSI

atau

harga wajar mana yang lebih


rendah

ditambah

M Ali Asyhar


".1 7

uang kertas yang diserahkan (Rp 5.000.000,00). Lain halnya dengan harta berwujud golongan bangunan, bila terjadi

pertukaran harta golongan ini, menurut PPh

1994

dasar pe n y us ut a n yang lama akan berubah dengan yang

baru

dan mengurangi dengan harga perolehan harta yang lama. Sebagai ilustrasi pertukaran bangunan, PT KLM

menu-

kar bangunan yang harga perolehannya Rp 25.000.000,00 dan akumulasi penyusutan Rp 20.000.000,00, harga wajarnya 7.500.000,00 Rp

dengan bangunan PT XYZ yang harga

9.000.000,00.

uang

Rp

Asumsi

Untuk pertukaran ini PT

1.500.000,00 jumlah

di samping

seluruh harga

KLM

bangunan

perolehan

wajarnya menambah

-yang

harta

Rp

lama.

golongan

bangunan PT KLM adalah Rp 75.000.000,00. Dasar penyusutan menurut PPh 1994 dihitung sebagai berikut. Jumlah Awal (Harga Perolehan) : Rp 75.000.000,00 Penambahan (Bangunan Baru)

:

9.000.000,00

Pengurangan (Harga Perolehan) :

(25.000.000.00^

Dasar Penyusutan

59.000.000.00

Menurut akuntansi, bila pertukaran tersebut

merupa

kan pertukaran tidak sejenis, bangunan yang baru

dicatat

sebesar

harga

diserahkan, catatan.

dan

wajar bangunan lama bangunan

yang

ditambah

lama

uang

yang

dikeluarkan

dari

Dengan demikian dasar penyusutan menurut

akun

tansi akan sama dengan PPh 1994. Sedangkan bila pertukaran tersebut merupakan karan

SKRIPSI

sejenis, bangunan yang baru dicatat sebesar


pertu harga

M Ali Asyhar


118

buku (karena lebih rendah daripada harga wajar)

ditambah

uang yang diserahkan. Dan bangunan lama dikeluarkan

dari

catatan. Jadi dasar penyusutan menurut akuntansi adalah : Jumlah Awal (Harga Perolehan) : Rp 75.000.000,00 Penambahan (Bangunan Baru)

:

6.500.000,00

Pengurangan (Harga Perolehan) :

(25.000.000.001

Dasar Penyusutan

:

58.500.000.00

Untuk pertukaran aktiva, akuntansi tidak

membedakan

antara aktiva bangunan atau bukan bangunan. Artinya terjadi

pertukaran bangunan, hal ini juga harus

jika

dilihat

apakah pertukaran tersebut sejenis atau tidak, melibatkan uang

atau

tidak, jika melibatkan uang

apakah

menerima

atau menyerahkan, seperti halnya pertukaran aktiva

bukan

bangunan. Kemudian bagaimana bila terjadi pertukaran

sekelom-

pok harta dengan sekelompok harta juga. Hal ini sama saja dengan

uraian di atas. Menurut akuntansi

harus

dilihat

apakah sekelompok harta tersebut sejenis atau tidak. menurut PPh 1994, sekelompok harta tersebut harus lakukan Dan

sebagai penjualan kemudian melakukan

untuk

keperluan

penetapan

dasar

golongan

baik

untuk

harta yang

diper-

pembelian.

penyusutan

diperlukan pengalokasian harga wajar harta

Dan

maka

masing-masing

diterima

maupun

diserahkan. Harga wajar harta yang diserahkan ini lukan sebagai pengurang untuk penetapan dasar

yang diper

penyusutan

harta berwujud golongan bukan bangunan.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


119

Di depan telah dikemukakan bahwa kadang-kadang sulit untuk

menggolongkan tidak

apakah suatu

pos

berwujud hal

merupakan

ini

harta

berwujud

atau

disebabkan

tersebut

dapat saja terdiri dari gabungan keduanya

pos atau

karena alasan lain. Berikut ini akan dibahas jenis

harta

tersebut. Pertama atau

mengenai biaya penelitian dan

litbang.

Akuntansi dan perpajakan

pengembangan

memang

sepakat

bahwa biaya-biaya yang mempunyai masa manfaat lebih

dari

setahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan

atau

amortisasi. Termasuk dalam kategori biaya di sini

antara

lain biaya litbang, karena hasil dari litbang akan dinikmati

oleh

Mengenai

periode-periode

di masa

yang

akan

datang.

biaya litbang PPh 1984 telah mengaturnya

Keputusan

Menteri

Keuangan No. 769/KMK.

dalam

04/1990,

yang

telah diterangkan dalam Bab II. Bila yang II, pada

dibandingkan antara PPh 1984 dengan

statement

dikeluarkan FASB, yang telah dikemukakan dalam hampir sama. Menurut FASB biaya saat terjadinya atau incurred.

litbang

dibebankan

Perbedaan

terletak

pada biaya-biaya yang khusus hanya dapat digunakan penelitian manfaat

dan

pengembangan,

meskipun

mempunyai

lebih dari satu tahun, menurut FASB,

SKRIPSI

atau amortisasi seperti PPh 1994. Misal


untuk masa

pembebanan

biaya tersebut dilakukan sekaligus, tidak melalui sutan

bab

penyu

peralatan

M Ali Asyhar


120

laboratorium karena

yang

hanya

mempunyai

umur

tiga

dapat digunakan untuk

tahun,

keperluan

maka pengeluaran atas peralatan tersebut untuk litbang,

tetapi litbang,

keperluan

maka pengeluaran atas peralatan tersebut

dibe-

bankan sekaligus, tidak melalui penyusutan seperti halnya PPh 1994. Selanjutnya mengenai BOT, dalam hal ini biaya

untuk

membangun sarana yang akan dioperasikan dikeluarkan pihak

pembangun yang juga sekaligus sebagai

oleh

pengoperasi

sebelum dialihkan. Oleh karena itu, biaya tersebut dianggap

dapat

sebagai biaya yang mempunyai masa manfaat

terbatas.

Masalahnya apakah biaya tersebut akan

yang

dikate-

gorikan sebagai harta tak berwujud ataukah sebagai berwujud.

Dianggap

sebagai harta tak

berwujud,

pengeluaran tersebut mirip dengan biaya yang untuk

menyewa

sarana

lokasi

tempat

berdirinya

lain yang dibangun, yang pada

karena

dikeluarkan bangunan

waktunya

lokasi.

harta

tak

dengan

Jika biaya tersebut

golongan

penye-

dikategorikan

berwujud, metode pembebanannya

sebagai

harus

harta tak berwujud, dan dalam

dan

bangunan

dan sarana lain tadi akan diserahkan kepada pihak dia

harta

sesuai hal

ini

hanya ada satu rekening atas pengeluaran tersebut. Lain juga

dari hal di atas, pengeluaran untuk BOT

dianggap

sebagai harta berwujud.

Hal

ini

dapat karena

sebelum diserahkan pada waktunya, harta yang dibangun dan dioperasikan memang adalah harta berwujud. Jika

SKRIPSI


dianggap

M Ali Asyhar


121

demikian, sesuai kan.

maka

atas

pengeluaran

tersebut

disusutkan

dengan golongan masing-masing harta yang

di-BOT-

Jadi ada lebih dari satu rekening dan mungkin

juga

beberapa golongan harta. Kedua untuk

perlakuan

penyusutan

terhadap

BOT dapat diterapkan. Memang antara

mungkinan

ada

perbedaan

waktu

pengeluaran keduanya

pengakuan

kebiaya

penyusutan/amortisasi bila harta-harta berwujud yang

di-

BOT-kan berlainan golongan dengan harta tak berwujud yang ditentukan dengan masa pengelolaan. Dari

perjanjian

antara pembangun

dengan

penyedia

lokasi, kemungkinan atas pengelolaan harta yang dibangun, pihak

penyedia

mendapatkan

bagian

keuntungan sebelum harta diserahkan. Namun, untuk

keper-

luan

lokasi juga

penyusutan,

hanya pihak

berhak

pembangunlah

yang

boleh

membebankan biaya pehyusutan atau amortisasi atas luaran

untuk

pembangunan. Pihak penyedia

lokasi

boleh membebankan penyusutan, meskipun pihaknya leh

keuntungan

karena

dari pengelolaan sarana

memang pihak penyedia lokasi

penge

yang

tidak

tidak

memperodibangun,

mengeluarkan

biaya berupa materi atau uang. Jumlah yang digunakan sebagai dasar penyusutan amortisasi

atas harta BOT sama dengan

perolehan

atau biasa,

yaitu

seluruh jumlah yang- sesungguhnya dikeluarkan.

pihak

pembangun berhak membebankan

tersebut.

SKRIPSI

seluruh

pengeluaran

Pada waktu diserahkan, penyerahan ini


Dan

semata-

M Ali Asyhar


122

mata

karena

harta

yang

terjadi karena keterbatasan waktu ini hanya terjadi

pada

harta

keterbatasan waktu.

Penarikan

tak berwujud, yang seluruh sisa harga

buku

rangkan dari jumlah awal untuk menetapkan dasar

diku-

penyusu

tannya. Dan jumlah sisa harga buku tersebut diakui gai

kerugian,

sehingga pada

waktu

diserahkan

seba seluruh

pengeluaran telah dibebankan seluruhnya. Dari uraian di atas, meskipun pengakuan harta

BOT dapat dianggap sebagai harta

penyusutan,

berwujud

maupun

tak berwujud, tetapi dengan memperhatikan penarikan waktu

penyerahan, BOT lebih cocok dikategorikan

harta

tak

berwujud,

berwujud. Jika

dikategorikan

akan timbul kesulitan tentang

pada

sebagai

sebagai

harta

perlakuan

sisa

harga buku harta pada waktu penyerahan. Ketentuan

yang

mengatur mengenai

BOT

ini

sekarang juga belum ada seperti halnya tentang

sampai

ruilslag.

Seandainya harta BOT ini kemudian ditentukan bahwa pembe banan penyusutannya mengikuti penyusutan harta hal

yang

perlakuan penyerahan.

perlu sisa

diatur secara harga

khusus

adalah

buku yang masih

Sebaiknya sisa harga buku

berwujud,

ada ini

mengenai

pada

waktu

diperlakukan

seperti halnya penarikan harta tak berwujud yang terbatas masa

manfaatnya.

apakah

Dengan demikian

tidak

ada

akan diperlakukan sebagai harta berwujud

perbedaan ataupun

sebagai harta tak berwujud. Namun, pihak pembangunan pasti sudah memperhitungkan

SKRIPSI


M Ali Asyhar


bahwa jangka waktu pengoperasian cukup untuk sebagian tidak

membebankan

besar pengeluaran, jika ada sisa harga

terlalu besar. Adanya sisa harga buku

bukupun

yang

cukup

besar, hal ini tentu pihak pembangun kurang memperhitungkan

aspek

perpajakan. Dan hal

ini,

menurut

penyusun,

kemungkinannya sangat kecil. Sebagai ilustr&si, PT BINTANG mengadakan

perjanjian

BOT dengan instansi pemerintah. Perjanjian mengatur hal sebagai berikut. PT BINTANG bersedia membangun penginapan beserta kamar penginapan, misal tempat almari,

televisi, alat pengatur udara, alat

telepon,

halrumah tidur,

komunikasi/ di

atas

tanah instansi pemerintah. Penginapan akan dikelola

oleh

PT

meja kursi. Rumah penginapan dibangun

BINTANG

setelah kepada

selama 15 tahun sejak seluruh

sarana

itu penginapan dan seluruh perabotan instansi

pemerintah yang

akan

siap,

diserahkan

digunakan

untuk

penginapan karyawan instansi tersebut. PT BINTANG mengeluarkan biaya sampai seluruh siap

dioperasikan adalah golongan 1:

golongan

2:

Rp

35.000.000,00,

Rp

50.000.000,00,

golongan

15.000.000,00, dan golongan bangunan: Rp

sarana

3:

Rp

400.000.000,00,

total seluruhnya Rp 500.000.000,00. Apabila

harta BOT dianggap sebagai harta

berwujud,

penyusutannya mengikuti penyusutan masing-masing golongan harta erasian

SKRIPSI

yang bersangkutan. Asumsi selama 15 tahun PT

BINTANG tidak ada penambahan


dan

pengop penarikan

M Ali Asyhar


124

aktiva.

Sisa

harga buku fiskal pada akhir

tahun

ke-15

dapat dihitung dengan rumus Dn = a[l - rn ]/[l - r], telah

diuraikan

yang

didepan.

Untuk golongan 1, a = 50% x 50.000.000 = 25.000.000; r

= 1 - tarif penyusutan = 1 -

50%

=

0,5; n =15 Dn = 25.000.000 [1 - 0,5 15]/[1 - 0,5] = 49.998.474 Jadi

sisa

harga

50.000.000.00

buku

harta

dikurangi

Rp

golongan

1

adalah

Rp

yaitu

Rp

49.998.4747,00

1.526.00. Dengan cara yang sama sisa harga buku harta golongan 2 dan harta golongan 3 masing-masing adalah Rp 467.721,00 dan Rp 3.088.367,00. Sedang sampai

untuk

akhir

400.000.000.00

harta

tahun

golongan

ke-15

bangunan

adalah

15

x

penyusutan 5%

x

yaitu Rp 300.000.000,00, jadi sisa

Rp harga

bukunya Rp 100.000.000,00. Dalam

praktik

hal seperti di atas

mungkin

terjadi, karena manajemen seharusnya telah kan bila

sisa harga buku pada akhir masa hal

BINTANG

ini

terjadi maka dilihat

jarang

oemperhitung-

perjanjian. dari

Namun,

keadilan,

berhak membebankan total sisa harga

buku

PT

semua

jenis golongan tersebut, yaitu Rp 103.557.614,00. Hal ini dikarenakan

penyerahan

harta

dilakukan

bukan

dengan

sukarela, tetapi karena tuntutan perjanjian. Jika seluruh pengeluaran Rp 500.000.000,00

SKRIPSI


dianggap

M Ali Asyhar


125

sebagai harta tak berwujud, yaitu sebagai sewa yang

akan

habis masanya setelah 15 tahun, maka harta akan diamortisasi

menurut golongan 3 (umur lebih dari 8 tahun).

Bila

demikian halnya, sisa harga buku harta tak berwujud

pada

akhir

tahun ke-15 seperti perhitungan sebelumnya

adalah

Rp 102.945.566,00. Sedangkan

mengenai BOO, hal ini sama

sekali

tidak

mirip dengan harta tak berwujud. H.arta yang dibangun dioperasikan

akan

tetap menjadi milik

pembangun.

karena itu hal ini tidak ada masalah. Harta BOO kan

dan Oleh

disusut

oleh pihak pembangun seperti halnya harta yang

lain

milik perusahaan. Harta yang disustkan adalah harta

yang

benar-benar dibangun dan harga perolehannya adalah sejumlah

pengeluaran yang sebenarnya dilakukan,

oleh

karena

itu tidak perlu ilustrasi lagi. c. Hetode Penyusutan PPh metode

1994,

seperti dikemukakan pada Bab

penyusutan

perpajakan

dan

amortisasi

yang

II,

bahwa

dipakai

dalam

adalah metode saldo menurun secara

metode

garis

masing

metode telah ditetapkan untuk golongan

Metode

saldo

harta

lurus, dan satuan produksi,

menurun secara seimbang

seimbang,

yang

masingtertentu.

diterapkan

berwujud bukan bangunan dan harta tidak

berwujud.

Metode garis lurus diterapkan untuk harta golongan bangunan, golongan bangunan dan harta tak gerak

untuk

bukan

lainnya.

Sedang metode satuan produksi diterapkan untuk hak penam-

SKRIPSI


M Ali Asyhar


126

bangan tidak

dan

hak pengusahaan hutan (yang

dalam

hal

dibahas). Berikut ini akan dibahas apakah

metode

tersebut mempunyai pengertian yang

ini

metode-

sama

ataukah

ada perbedaannya dengan akuntansi. Pengertian

metode

declining

balance

atau

metode

saldo menurun secara seimbang antara akuntansi dengan PPh 1994

meskipun

tidak sama persis, tetapi

pada

dasarnya

sama, yaitu membebankan penyusutan tarif tertentu dikalikan

dengan

akuntansi 1/n

sisa harga buku.

Penentuan

tarif,

menurut

adalah 1/n, dengan n adalah masa manfaat.

kemudian dapat dikalikan 1,25 atau 1,5 atau

2

Dan atau

sembarang bilangan sesuai kebijaksanaan manajemen. Sedang dalam

PPh 1994, tarif telah ditentukan untuk golongan

adalah

50 X. Jadi sesuai dengan umur

manfaatnya,

1

harta

yang mempunyai masa manfaat 2, 3, atau 4 tahun, maka akan disusutkan dengan tarif penyusutan 50%. Hal karena saja

ini

sebenarnya

samajuga

dengan

akuntansi,

tarif adalah 1/n dapat dikalikan bilangan sesuai dengan kebijakan yang dipakai.

Untuk

berapa harta

dengan masa manfaat dua tahun berarti tarifnya adalah 1/n x

1, untuk harta dengan masa manfaat tiga tahun

berarti

tarifnya adalah 1/n x 1,5 demikian juga harta dengan masa manfaat dan golongan lainnya. Dalam akuntansi pembebanan biaya penyusutan menggunakan metode declining balance dapat terjadi

dengan sete

lah masa manfaat dari pemakaian, jika masih terdapat sisa

SKRIPSI


M Ali Asyhar


127

harga

buku

diat&s taksiran nilai sisa.

Kelebihan

harga buku diatas taksiran nilai sisa dibebankan penyesuaian

agar nilai sisa sama dengan

sisa

sebagai

taksiran

nilai

sisa yang ditetapkan pada awal pemakaian. Penyesuaian ini biasanya

dilakukan hanya sekali pada tahun setelah

masa

manfaat. Taksiran Sehingga

nilai

penyusutan

sisa dalam PPh

1994

akan terus dilakukan

selalu

nol.

setelah

masa

manfaat sampai harga buku menjadi nol, jika aktiva

masih

dipakai. Jadi tentang tuan

perbedaan

antara akuntansi dengan

PPh

metode declining balance disamping dalam

dasar penyusutan seperti dibahas

1994 penen

sebelumnya

ialah

mengenai pembebanan penyusutan setelah masa manfaat harta aktiva

dengan

menggunakan

metode

apapun,

tidak

akan

pernah ada, artinya pembebanan penyusutan hanya dilakukan selama masa manfaat. Sedangkan PPh 1994, metode

penyusu

tan declining balance yang diterapkan untuk harta jud golongan bukan bangunan memungkinkan adanya

berwu pembeba

nan penyusutan setelah masa manfaat. Hal ini terjadi pada harta berwujud golongan bukan bangunan. Hetode

penyusutan

garis lurus

menurut

akuntansi

sama dengan perpajakan, yang keduanya membebankan sutan yang sama selama masa manfaat, yaitu tarif

penyu dikali-

kan dengan dasar penyusutan. Jika

SKRIPSI

kita bandingkan metode saldo


menurun

secara

M Ali Asyhar


128

seimbang

yang

bangunan

dalam perpajakan, sebenarnya mirip metode

dalam

diterapkan

untuk

harta

golongan

akuntansi, yang diuraikan dalam Bab II.

tersebut

terletak

sekelompok

pada

penerapan

bukan grup

Kemiripan

penyusutan

terhadap

harta, tidak adanya pengakuan laba rugi

waktu penarikan. Akan tetapi, ada perbedaan dalam

pada penge

lompokan harta, penentuan dasar penyusutan, dan penentuan dasar

penyusutan,

harta,

penentuan

telah

diuraikan,

dan tarif dasar

penyusutan.

penyusutan

Pengelompokan

menurut

berikut ini akan

kita

perpajakan

bahas

hal-hal

tersebut menurut metode grup dalam akuntansi.' Harta akuntansi rata

yang dikelompokkan dengan metode grup

dalam

adalah harta yang sejenis dan mempunyai

rata-

masa

manfaat

5

manfaat

yang sama. Jadi

harta

tahun dikelompokkan juga

dengan

dengan

masa

harta

masa

manfaat 6 atau 7 atau 8 tahun. Disamping itu harta terse but

sejenis.

tahun,

jika

Jadi tidak

meskipun masa sejenis

tidak

manfaat

sama-sama

5

dikelompokkan

dalam

Penentuan dasar penyusutan metode grup dalam

akun

golongan yang sama.

tansi

adalah rata-rata dari jumlah harga perolehan

awal

harga perolehan akhir tahun atas harta

yang

tahun de ng an

masih

dipakai. Pada waktu penarikan, metode

grup

dalam

akuntansi tidak mengakui adanya laba rugi. Hal ini

dila-

kukan dengan mendebit akumulasi penyusutan dan mengkredit harga

SKRIPSI

perolehan. Sedang bila terdapat kas yang


diterima

M Ali Asyhar


129

pada

waktu

didebit

penarikan

maka

akumulasi

penyusutan

adalah sebesar selisih kas dengan harga

yang

perole

han. Asumsi yang dip&kai dalam penarikan ini adalah harga sisa

buku

harta yang ditarik persis sama

dengan

hasil

penerimaan penarikan, dengan demikian jika dari penarikan tidak ada penerimaan sama sekali berarti harga sisa adalah

nihil, sehingga tidak pernah ada laba

buku

rugi.

mengenai tarif penyusutan metode grup adalah 1/n, n adalah rata-rataa masa manfaat kelompok harta

Dan

Dengan bersang-

kutan. Dilihat

cara pengelompokan harta yang tidak

seje

nis, dan tidak adanya laba rugi penarikan, metode declin ing

balance dalam PPh 1994 mirip dengan metode

dalam

akuntansi.

Perbedaannya,

tarif

komposit

metode

komposit

ditentukan dengan menghitungkan penyusutan tahunan

tiap-

tiap aktiva kemudian dijumlahkan, selanjutnya jumlah dibagi

total

harga

perolehan..

Penyusutan

ini

tahunannya

adalah tarif dikalikan harga perolehan. Sedang metode-metode penyusutan jumlah angka tahun, unit

jam jasa, anuitas dan persediaan menurut

akuntansi

tidak dikenal oleh PPh 1994. 3.2. Pengaruh Pengakuan Laba Rugi Penarikan Terhadap Laba Rena Pajak.

Dalam (selanjutnya

SKRIPSI

akuntansi pengertian penarikan aktiva disebut penarikan) dibedakan dengan


tetap pertu-

M Ali Asyhar


karan

aktiva

tetap

(selanjutnya

disebut

pertukaran).

Penarikan dapat mengandung arti aktiva tetap tidak

dipa-

kai

rusak

lagi baik karena telah tidak ekonomis, karena

sehingga umum,

tidak berfungsi atau karena dijual

yaitu

aktiva

diserahkan kepada

dalam

pihak

sebagai imbalannya diterima sejumlah uang atau ya.

Pertukaran

mengandung arti atas

arti

lain

dan

sejenisn-

penyerahan

aktiva

tetap, sebagai imbalannya diterima aktiva tetap juga. Selanjutnya akuntansi membedakan pertukaran menjadi pertukaran

aktiva sejenis dan tidak

sejenis.

Pengakuan

laba rugi pertukaran aktiva sejenis berbeda dengan pertu karan

tidak

penarikan,

sejenis yaitu

sama dengan

diakui pada

pengakuan

saat

laba

terjadinya.

rugi Sedang

pertukaran sejenis rugi selalu diakui pada saat terjadin ya, tetapi laba akan ditangguhkan. Dalam

PPh

1894,

pengertian

pertukaran

termasuk

dalam pengertian penarikan, yaitu penarikan karena

sebab

biasa.

pengakuan laba rugi penarikan menurut

PPh

1984,

dibagi

menjadi tiga jenis yaitu penarikan

karena

sebab

luar

biasa,

karena sebab biasa,

dan

penarikan

karena

tumpang

tindih

disumbangkan. Untuk

menghindari pengertian yang

dalam pembahasan mengenai pengertian peharikan dan pertu karan aktiva tetap (harta berwujud) antara akuntansi PPh

1994,

sesuai

SKRIPSI

penyusun menggunakan kedua

pengertian

akuntansi.

Karena


dan

istilah

tersebut

istilah

menurut

M Ali Asyhar


131

akuntansi,

hal

tersebut

dapat

menunjukkan

transaksi

sebenarnya yang terjadi. 3.2.1. Pengakuan Laba Penarikan dan Pertukaran

Manajemen dengan berbagai pertimbangan dapat kukan

penarikan

perusahaan

atau pertukaran aktiva

agar

aktivitas

tetap dan semakin efisien, ekonomis dan

guntungkan.

Menurut

pengapkiran

atau

Pengapkiran

aktiva

ekuntansi, penarikan

penjualan yang

aktiva

tidak

dapat

yang

diikuti

menberupa

bersangkutan. dengan

tindak

lanjut tertentu, sudah pasti tidak akan ada laba kan.

mela-

Penghentian aktiva jika disebabkan oleh

penari

kecelakaan

dan kemudian diterima penggantian dari asuransi, penggantian ini merupakan keuntungan dan diakui pada saat terjadinya. lan,

Pengapkiran yang kemudian diikuti dengan

penjua

laba yaitu selisih antara harga pasar dengan pada saat terjadinya

harga

buku,

diakui

transaksi.

Hal

ini

dapat

dilihat dari contoh 4 dan 5 pada halaman

113

dan

0.15. Pertukaran aktiva, menurut akuntansi, jika kan

tidak

sejenis, laba yang timbul

terjadinya. langsung sejenis

Pertukaran sejenis, laba yang

diakui ada

diakui

seluruhnya.

Apabila

dari

uang yang diterima, sebagaian

merupa

pada

timbul

saat tidak

pertukaran laba

diakui

pada saat terjadinya, yaitu merupakan laba bagian

aktiva

yang dijual. Sedang jika tidak diterima uang sama sekali,

SKRIPSI


M Ali Asyhar


135

penyusutan.

Karena

harga pasar ^tau harga

besar

daripada harga jual aktiva lebih

harga

buku, maka dasar penyusutan menjadi

wajar

rendah

lebih

daripada

lebih

kecil,

akhirnya biaya penyusutan juga menjadi lebih kecil. Dengan terhadap laba

buku).

harta

tidak

ada

berwujud, pada

perubahan

sama

tahun-tahun

sekali

berikutnya,

yang tidak diakui pada waktu transaksi akan

melalui yang

asumsi

pembebanan penyusutan yang lebih kecil

seharusnya

(jika

Besarnya

pengurangan

penyusutan pada

diakui daripada

menggunakan

tahun-tahun

harga

mendatang

akan lebih kecil 10% (tarif penyusutan harta golongan

3)

dari harga buku laba yang belum diakui. Perbandingan

biaya penyusutan antara

jumlah

yang dikurangi harga buku dengan jumlah awal yang

awal dikur

angi harga wajarnya (dalam Rp.1000,00) dari data contoh 4 disajikan dalam tabel IV. Tabel ini menunjukkan pengakuan laba penarikan harta berwujud golongan 3 melalui mekanisoe penyusutan. Tabel IV Pengakuan Laba Penarikan Harta Berwujud Gol 3. Tahun

Pengurangan Dengan Harga Buku Dasar

1993 22.500 1994 20.250 1995 18.225 1996 16.402,5 1997 14.762,25 ds t .

SKRIPSI

Biaya 2.250 2.025 1.822,5 1.640,25 1.476,225

Pengurangan Dengan Harga Wajar Dasar 21.000 18.900 17.010 15.308 13.778,1


Selisih Penyusutan

Biaya 2.100 1.890 1.701 1.530,9 1.377,81

150 135 121,5 109,35 98,415

M Ali Asyhar


136

Pengakuan kuan

laba tersebut sama persis dengan

penyusutan harta berwujud golongan bukan

penga

bangunan.

Dan jangka waktu pengakuannya juga sama dengan yang telah diuraikaan di depan. Jadi untuk harta golongan 1 tahun

setelah

ke-8 laba yang diakui mencapai 99,61%, golongan

setelah tahun ke 16 laba yang diakui mencapai 98,99, golongan 3 setelah tahun ke 40 laba yang diakui

2 dan

mencapai

98,52%. Penarikan harta

harta

berwujud

golongan

bangunan

tak berwujud baik karena dijual atau ditukar

dan atau

karena musibah dan diterima pengganti asuransi, kelebihan penerimaan

neto

penggantan

asuransi ditasa harga bukunya diakui

keuntungan.

dari penjualan ataau harga

wajar

atau

sebagai

Keuntungan ini dilaporkan pada tahun

terja

dinya . Khususnya yang

untuk keuntungan penjualan badan

di dalamnya termasuk aktiva tetap,

dengan

usaha, diikuti

likuidasi, maka keuntungan tersebut bukan merupakan obyek pajak

pengahasilam, jika memenuhi syarat-syarat

sebagai

berikut : 1. Pihak

atau pihak-pihak yang mengalihkan harta

secara

bersama-sama memiliki minimal 90% modal yang disetor, 2. Pengalihan tersebut dilaporkan kepada Direktoran

Jen-

dral Pajak, 3. pengenaan pajak di kemudian hari atas keuntungan (laba likuidasi) tersebut terjamin.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


137

Dengan harga yang

demikian kontroversial mengenai

pencatatan

perolehan yang menggunakan harga buku membeli

menggunakan terdapat

dengan

pencatatan

oleh

penarikan

harta

harga wajar oleh pihak yang dibeli

laba likuidasi, telah dapat

pihak yang

sehingga

dihilangkan,

asal

memenuhi syarat yang ditetapkan tadi. 3.2.2. Pengakuan Rugi penarikan dan Pertukaran

Dalam

anak

sub

bab

sebelumnya

telah

diuraikan

mengenai pengakuan laba penarikan dan pertukaran. Menurut akuntansi,

bersamaan dengan pengapkiran

aktiva,

aktiva

selanjutnya dinilai sebesar harga wajar. Harga sisa

buku

yang

yang

belum

diapkir

dibebankan diatas harga

wajar

aktiva

akan diakui sebagai kerugian pada waktu

penari

kan. Pengapkiran seperti diatas juga berlaku untuk penar ikan

yang disebabkan oleh musibah yang menimpa

sehingga

aktiva tidak dapat digunakan lagi. Pengapkiran yang kemudian diikuti dengan penjualan, jika harga jual aktiva lebih rendah daripada harga penjualan. menurut

Untuk

penarikan harta

akuntansi

(kerugian),

dapat

karena

dianggap

buku,

d'isumbangkan,

sebagai

jadi harga buku yang masih ada dapat

biaya diakui

sebagai kerugian. Untuk nis,

jika

daripada

SKRIPSI

pertukaran, baik sejenis maupun tidak ada kerugian yaitu harga wajar

harga

buku, selisih

tersebut


lebih diakui

seje rendah sebagai

M Ali Asyhar


138

kerugian

pada waktu pertukaran. Pengakuan kerugian

pada

waktu pertukaran ini merupakan penerapan konsep konservatisme. Menurut PPh 1994, untuk harta golongan bukan bangu nan,

pengakuan kerugian hanya terjadi

penarikan

karena

sebab luar biasa, yaitu sebesar sisa harga buku. Kerugian tersebut dilaporkan pada tahun terjadinya penarikan. Harta

golongan bukan bangunan yang ditarik

karena

sebab biasa, tidak ada pengakuan mengenai kerugian. Harga pasar

atau harga wajar harta yang

ditarik

mengurangkan

dari dasar penyusutan. Jika harga pasar atau harga lebih

rendah daripada harga buku, maka dasar

wajar

penyusutan

akan lebih rendah daripada harga buku, maka dasar

penyu

sutan

dengan

akan lebih besar dibanding jika

dikurangi

harga pasar atau harga wajar. Sehingga kerugian yang

ada

diakui dengan cara pembebanan penyusutan yang lebih besar daripada yang

seharusnya.

telah

Pembebanan penyusutan

atas

ditarik, seperti diuraikan di anak

pengelompokan

harta dan jangka waktu

harta

sub

penyusutan,

narnya merupakan pengakuan ini sama dengan proses

bab sebe-

penga

kuan keuntungan penjualan atau pertukaran. Untuk

harta berwujud golongan bangunan dan

harta

tak berwujud, baik penarikan sebab

sebab

luar biasa, sisa harga buku yang belum

sebagai

biaya

penyusutan diakui

sebagai

biasa

semuaa ataupun

dibebankan

kerugian

dan

dilaporkan pada tahun terjadiny penarikan.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


139

Sedangkan untuk penarikan karena disumbangkan, baik harta

berwujud

yang

belum

maupun tidak berwujud, sisa

dibebankan sebagai

biaya

harga

penyusutan

boleh diakui sebagai biaya atau kerugian. Karena gan

dianggap

bukan merupakan biaya

untuk

buku tidak

sumban-

mendapatkan,

menagih, memelihara penghasilan. Selanjutnya artian

hanya

perjanjian anggaran

mengenai

penarikan harta

harta yang akan

dialihkan

BOT,

dalam

sesuai

dengan

awal, belum diatur secara khusus. Pada 1993/1994

ini Badan Pembinaan

Hukum

tahun

Nasional

bahkan baru membentuk tim pengkaajian aspek hukum perjan jian

BOT dan ruilsag, namun kajian dititikberatkan

pada

masalah BOT, (namum baru mulai bekerja bulan Agustus 1993 dan sampai sekarang nampaknya belum diketahui Tim

ini

bertugas mengkaji masalah

diharapkan

yang

dapat digunakan untuk melaksanakan

nan, pengembangan dan pembangunan Hal

BOT,

hasilnya). hasilnya pembangu-

hukum nasional.

yang penting mengenai penarikan BOT yang

dia

lihkan sesuai perjanjian, bahwa pihak pembangun sebaiknya dapat

membebankan

semua biaya yang

dikeluarkan

BOT.

Jika BOT dianggap sebagai harta tak berwujud,

sisa

harga

buku

yang belum

dibebankan

sebagai

untuk maka biaya

penyusutan akan diakui sebagai kerugian pada waktu penga-

SKRIPSI

lihan.

Sebaliknya jika dianggap sebagai

sesuai

dengan golongannya masing-masing, menurut


harta

berwujud penyu-

M Ali Asyhar


140

sun, perlakukan mengenai sisa harga buku pada saat pengalihan perlu diatur secara khusus. Yaitu pihak pembangunan diperbolehkan menyusutkan terus sisa harga buku tersebut, jadi

dianggap sebagai penarikan karena penjualan

penerimaan BOT

dengan

neto nihil. Selanjutnya pihak penerima

harta

tidak diperbolehkan melakukan penyusutan atas

harta

yang bersangkutan. PPh sisa

1994

sebenarnya dapat saja

menetapkan

harga buku harta BOT akan menjadi

nilai

perolehan

pihak penerima. Dan pihak pembangun tidak boleh adanya

kerugian atau menyusutkan sisa harga

bahwa

mengakui

buku

harta

BOT.

Dengan cara ini penarikan atas harta tersebut

akan

sama

dengan

Akan

penarikan

harta

yang

disumbangkan.

tetapi, menurut penyusun, penyerahan ini bukan kan

sebagai

sumbangan suka relaj tetapi

dimaksud-

karena

jangka

waktu mengharuskan harta untuk diserahkan. Polemik tidak

terjadi

perlakukan sisa harga buku harta dalam akuntansi. Karena sisa

BOT

harga

ini buku

tersebut oleh pihak pembangun akan tetap dianggap sebagai biaya

(kerugian),

dan oleh pihak

penerima

harta

BOT,

harta akan dicatat sebesar harga wajar. Dari mengenai

uraian diatas ada keunikan penarikan

karena sebab

biasa

dalam

perpajakan

harta

golongan bukan bangunan, dimana laba rugi diakui

berwujud melalui

mekanisme penyusutan. Pengakuan laba rugi tersebut menga kibatkan :

SKRIPSI


M Ali Asyhar


141

1. Kesulitan untuk menelusuri laba rugi yang diakui penarikan harta yang mana dan kapan penarikan

atas

dilaku

kan . 2. Kesulitan untuk mengetahui jumlah laba atau rugi

yang

telah diakui atas suatu harta yang ditarik. Kesulitan-kesulitan cara

diatas

dapat

diatasi

dengan

berikut ini, yang mana tidak mengubah jumlah

penyusutan

dan laba rugi yang diakui secara total

beban dalam

satu tahun. Cara tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pada waktu penarikan, sebagai pengurang dasar penyusu tan digunakan sisa harga buku harta yang ditarik. Oleh karena

itu perbaikan yang dikapitalisasi

atas

suatu

harta harus jelas dibebankan atas hart yang mana. 2. Selisih yang

penerimaan neto dengan sisa harga buku

ditarik dicatat sebagai laba

yang

harta

ditangguhkan

atau rugi yang ditangguhkan. 3. Setiap akhir tahun, dimulai tahun penarikan, laba yang ditangguhkan atau rugi yang ditangguhkan diakui

sebe

sar

tarif

laba dan rugi yang belum diakui

dikalikan

penyusutan golongan harta yang bersangkutan. 4. Pengakuan daftar

laba

atau rugi penarikan

harus

dibuatkan

tersendiri untuk melengkapi laporan laba

rugi

fiskal. 5. Sisa laba atau rugi yang ditangguhkan yang sudah tidak

SKRIPSI


M Ali Asyhar


142

material, yang

misal kurang dari 10% dari laba

ditangguhkan

pada waktu penarikn

atau

rugi

dapat

diakui

sekalius. Sekaligus ilustrasi komprenhensif berikut diberikan contoh

pengakuan

menurut

penyusutan

dan

akuntansi -dan PPh 1994.

laba PT

rugi

TAXI

penarikan

mengusahakan

angkutan taxi didirikan pada tahun 1989. Awal tahun

1989

dibeli 10 unit taxi @ R p . 30.000.000,00. Pada awal

tahun

1990

tidak

taxi No. A-89 mengalami kecelakaan, sehingga

layak Rp.

dioperasikan

lagi,

karenanya

dijual

seharga

10.000.000,00. Sebagai pengganti dibeli lagi 2

unit

taxi

(No. A-90 dan B-90) @ R p .35.000.000,00. Awal

tahun

1991

2

unit taxi ( No. A-89 dan

dikeluarkan

biaya

R p .2.500.000,00 E-89,

yang

C-89)

diperbaiki

dikapitalisasi

sebesar

disamping itu dijual 3 unit taxi

dan F-89) dengan harga Rp.

dan

(D-89,

36.000.000,00.

Selan

jutnya awal thaun 1992 2 unit taxiyang dibeli tahun

1990

(No. A-90 dan B-90) dijual seharga R p .30.000.000,00.

Dan

akhir tahun 1993 6 unit taxi pembelian tahun 1989 6 taxi

pembelian

tahun

1989

dijual

dengan

unit harga

2.250.000,00. Jumlah

penyusutan

yang diakui

menurut

akuntansi

disajikan dalam Tabel V (dalam Rpl.000,00) 1989 -Jumlah Awal 300.000 -penambahan -

SKRIPSI

1990 300.000 70.000

1991 340.000 -


1992 250.000 -

1993 180.000 -

M Ali Asyhar


-Penarikan -Dasar Penyusutan 300.000 -Biaya Penyusutan 75.000 -Perbaikan -Penyusutan atas perbaikan -Total biaya penyusutan 75.000 -Pengurangan Akumulasi Penyusutan -Akumulasi Penyusutan 75.000

(30.000) (90.000) (70.000)(180.000) 340.000

250.000

180.000

85.000 -

62.500 2.500

45.000

1.250

1.250

80.p00 '6

(7.500) (45.000) (35.000) 152.500

171.250

(180.000) (2.500) ■

182.500

Taksiran umur taxi menurut akuntansi adalah 4 tahun, dan tidak

ada nilai sisa, metode penyusutan garis lurus.

Pada

tahun

1970,

penarikan

taxi

No.A-89

seharga R p .R p .10.000.000,00 sisa harga buku jadi

rugi Rp .12.500.000,00. Tahun 1991,

No.D-89, sisa

buku

Rp.22.500,00

penarikan

E-89, dan F-89 dijual seharga harg

dijual

taxi

Rp.36.000.000,00

R p .45.000.000,00

jadi

rugi

R p .9.000.000,00. Tahun 1992, penarikan taxi No. A-90

dan

B-90, dijual seharga R p .30.000.000,00 sisa harga buku Rp. 35.000.000,00 jadi rugi R p . 5.000.000,00. Pada

tahun 1993 seluruh harga perolehan biaya

dan

perbaikan

telah dibebankan (pembebanan

dilakukan

dalam sisa umur aktiva yang tinggal 2

biaya

perbaikan tahun).

Penarikan seluruh taxi yang sudah tidak ada nilai bukunya seharga R p .2.250.000,00 diakui sebagai laba penarikan. Sedang

jumlah

penyusutan secara

fiskal

diasjikan

dalam tabel VI berikut (dalam R p .1.000,00). Tabel VI Penyusutan PPh 1994 (Illustrasi Komprehensif)

SKRIPSI


M Ali Asyhar


144

1989

1990

19911992

1993

-Jumlah Awal 300.000 150.000 102.500 34.000 2.250 -Penambahan 70.000 2.500 -Penarikan (15.000) (36.000) (30.000) (2.250) -Dasar Penyusutan300.000 205.000 69.000 4.500 -Biaya Penyusutan 150.000 102.500 34.500 2.250 -Harga Buku 31 Desember 150.000 102.500 34.500 2.250 Menurut PPh 1994, kendaraan taxi adalah golongan jadi ada

disusutkan 50% dari sisa harga buku. koreksi

fiskal

atas laporan

laba

Asumsi rugi

1,

tidak

komersial

kecuali penyusutan. Atas secara yaitu

penarikan

fiskal sisa

taxi No.

A-89

diakui kerugian

karena

sebesar

harga buku dikurangi

hasil

kecelakaan,

R p .5.000.000,00 penjualan

taxi

tersebut. Dari kedua daftar pengakuan penyusutan dan perhitungan laba rugi diatas dibuat perbandingan pengakuan penyu sutan dan laba rugi menurut akuntansi dengan

perpajakan,

yang disajikan dalam tabel VII Tahun

Penyusutan Akuntansi

1989 1990 1991 1992 1993 Jumlah

SKRIPSI

Rp.(75.000.000) (85.000.000) (63.750.000) (46.250.000) —

(270.000.000)

Beda Waktu

PPh 1994 Rp.(150.000.000) (102.500.000) (34.500.000) (2.250.000) (289.250.000)


Rp 75.000.000) 17.500.000) (29.250.000) (44.000.000) -

19.250.000

M Ali Asyhar


145

Tahun

Beda Waktu

Laba (Rugi) Penarikan Akuntansi

PPh 1984

1989 1990 1991 1992 1993

(12.500.000) (9.000.000) (5.000.000) 2.250.000

(5.000.000)

Jumlah

(24.250.000)

(5.000.000)

(294.250.000)

(294.250.000)

—

Neto

-

-

(7.500.000) (9.000.000) (5.000.000) 2.250.000

-

(19.250.000) -

Sedang seandainya pengurangan menggunakan harga buku fiskal

(pengurangan bukan berupa penerimaan neto)

dalam

penentuan dasar penyusutan PPh 1994, maka pengakuan beban penyusutan disajikan pada tabel VII (dalam R p .1.000,00). Tabel VIII Penyusutan PPh 1994 dengan pengurangan Buku Fiskal (Illustrasi Komprehensif) 1989 -Jumlah Awal -Penambahan -Penarikan -Dasar Penyusutan -Biaya Penyusutan -Harga Buku 31 Desember

1990

1991

1992

Harga 1993

300.000 -

150.000 102.500 41.250 11.875 70.000 2.500 (15.000) (22.500) (17.500) (11.875)

300.000

205.000

82.500

23.750

150.000

102.500

41.500

11.875

150.000

102.500

41.500

11.875

Jumlah-jumlah yang digunakan untuk pengurangan

baik

penarikan sebab biasa maupun luar biasa menggunakan

sisa

harga

buku, hanya laba rugi untuk penarikan

sekaligus

diakui

sedang penarikan

biasa

luar

biasa

ditangguhkan.

Penarikan tahun 1990, harga buku Rp.15 juta dan kas

yang

diterima Rp.10 juta, rugi penarikan Rp.5 juta.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


146

Penarikan kas

juta

yang diterima Rp.36 juta, rugi ditangguhkan

juta. kas

tahun 1991, harga buku Rp.15,5

dan

Rp.13,5

Penarikan tahun 1992, harga buku Rp.17,5 juta yang diterima Rp.30 juta, rugi ditangguhkan

dan

Rp.2,25

juta. Penarikan tahun 1993, harga buku Rp.11,875 juta dan kas

yang

diterima

Rp.2,25

juta,

rugi

ditangguhkan

Rp.9,625 juta. Selanjutnya atas

laba

setiap

akhir tahun

ditangguhkan

pengakuan

dari

masing-

masing tahun penarikan (dimulai tahun terjadinya

penari

kan).

atau (rugi) yang

dicatat

Pengakuan laba atau (rugi) penarikan untuk

tahunnya laba

tersebut dilampirkan sebagai pelengkap

rugi fiskal. Pengakuan laba (rugi)

setiap laporan

adalah

sebagai

berikut (dalam R p .1.000,00). 1991

1992

1993

Laba ditangguhkan-91

6.750

3.375

1.687,5

Laba ditangguhkan-92

-

6.250

3.125

Laba ditangguhkan-93 Laba(rugi) Penarikan Diakui 6.750 Dengan jumlah

(4.812.5) 9.625

pencatatan seperti diatas

dapat

laba dan rugi penarikan ditangguhkan

ditelusuri yang

diakui sejak tahun penarikan sampai tahun tertentu.

telah Dari

penelusuran ini dapat diketahui jumlah laba atau rugi di tangguhkan

yang belum diakui. Sebagai

contoh

taxi tahun 1991, laba ditangguhkan pada saat penarikan

SKRIPSI

penarikan terjadinyan

adalah R p .13.500.000,00 dan diakui pada


tahun

M Ali Asyhar


147

1991,

1992,

dan

6.750.000,00; tahun

1993

adalah

berturut-turut

Rp.

R p .3.375.000,00; dan Rpl.687.500,00.

Pada

1994 atas laba ditangguhkan ini akan

diakui

lagi

843.750,00. Dan pada tahun 1995

laba

yang

diakui adalah R p .843.750,00 atau 6,25%

dari

laba

sebesar belum

Rp.

ditangguhkan sebesar

semula Rp.13.500.000,00. laba

6,25%

sebaiknya dapat

diakui

ditangguhkan

seluruhnya

pada

sisa harga buku akan digunakan sebagai

pen-

tahun 1995. Karena gurang

pada waktu penarikan, maka pembebanan

harus

dapat

setelah

ditelusuri

perolehan

harga

penyusutan

perolehan,

pengeluaran

dan akumulasi penyusutan

atas

suatu

harta . Sejalan dengan cara pengakuan laba rugi penarikan ini,

maka

tetapi

sisa harga buku harta

jumlahnya

tidak material

yang

masih

sebaiknya

digunakan Juga

dapat

dibebankan seluruhnya sekaligus. Berikut laba

rugi

buku

dengan

ini

perbadingan pengakuan

penyusutan

fiskal antara pengurangan berupa pengurangan berupa penerimaan

sisa neto

dan harga

(dalam

R p .1.000,00), disajikan dalam tabel IX. . Pada tahun 1994 dan seterusnya masih terdapat penga kuan laba atau rugi penarikan. Namun perlu diingat meskipun laba atau rugi yang ditangguhkan pada tahun 1993 1994 nihil,

dan

seterusnya

berjumlah

sama

sehingga

tetapi dalam oumlah tersebut berasal

dari

dan

menjadi tahun

penarikan dan atas harta yang berbeda.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


148

Tabel IX Perbandingan Penyusutan dan Laba Rugi PPh 1984 dari Illustrasi Komprehensif antara Pengurangan Peneri maan Neto dengan Pengurangan Harga Buku Fiskal Pengurangan Berupa penerimaan neto. 1989

1990

1992

1991

1883

: (150.000) (102.500) (34.500) (2.250) Penyusutan Laba (Rugi) (5.000)

-

: (150.000) (107.500) (34.500) (2.250)

Jumlah

-

Pengurangan Berupa Harga Buku Fiskal harta yang ditarik. 1888 1880 1891 1992 1993 Penyusutan Laba (Rugi)

:(150.000X102.500) (41.250)(11 .875) : 6.750 9 .625 4 .812,5 (5.000) (4 .812,5)

Jumlah

:(150.000)(107.500) (34.500) (2 .250)

Selanjutnya kecuali taxi,

-

dengan asumsi tidak ada koreksi

penyusutan

dan laba

rugi

penarikan

laba bersih sebelum pembebanan

Pajak

fiskal

kendaraan Penghasilan

adalah sebagai berikut : Tahun 1989: Rp 200.000.000; Tahun 1990: Rp 240.000.000 Tahun 1991: Rp 180.000.000; Tahun 1992: Rp 160.000.000 Tahun 1993: RplOO.000.000. Dari data diatas dapat dibuat perhitungan pajak pernghasila terhutang (PPh Terhutang) berdasarkan PPh (dalam

Rpl.000,00),

disajikan

dalam

tabel

X

1994, sebagai

berikut. Tabel X Penyusutan PPh 1994 dengan pengurangan Harga Buku Fiskal (Illustrasi Komprehensif) 1989

1990

1991

1992

1993

-Laba Sebelum

SKRIPSI


M Ali Asyhar


149

Koreksi 200.000 240.000 180.500 160.000 100.000 -Penyusutan Taxi (150.000 (102.500) (34.500) (2.250) -Laba (Rugi) Penjualan Taxi (5.000) -Laba Kena Pajak 50.000 132.500 145.500 157.750 100.000 -PPh Terhutang 11.500 40.375 44.925 49.212,5 29.000 Bila laba

PT Taxi menghitung pajak

penghasilan

akuntansi, selisih yang disebabkan

sementara

oleh

menurut perbedaan

antara PPh berdasar laba akuntansi dengan

PPh

berdasar laba kena pajak, sesuai dengan SAK 1994, dibukukan sebagai PPh ditangguhkan. Selanjutnya sarkan

pajak penghasilan yang dihitung

laba akuntansi, disajikan dalam tabel XI

berdasebagai

berikut. Tabel XI menurut Laba Akuntansi (Illustrasi Komprehensif) 1989

1990

-Laba Sebelum Koreksi 200.000 -Penyusutan Taxi (75.000 -Laba (Rugi) Penjualan Taxi -Laba Sebelum PPh 125.000 -PPh Berdasar LabaAkuntansi37.750

1991

240.000

180.000

1992

1993

160.000

100.000

(85.000) (63.750) (46.250) (12.500) 142.500 43.875

(9.000) 107.250

(5.000) 108.750

2.250 102.250

31.537,5 32.062,5 29.787,5

Jurnal Pencatatan PPh Terhutang dan PPh ditangguhkan dalam

akuntansi

adalah

sebagai

berikut

(dalam

Rp.1.000,00). Tahun

Perkiraan

Debit

1989

Laba/Rugi PPh PPh

37.750

SKRIPSI

Kredit 37.750

37.750


M Ali Asyhar


150

PPh Terhutang PPh Ditangguhkan 1990

1991

1992

1993

Laba/Rugi PPh PPh PPh Terhutang PPh Ditangguhkan Laba/Rugi PPh PPh PPh Diatngguhkan PPh Terhutang

43.875

Laba/Rugi PPh PPh PPh Diatngguhkan PPh Terhutang

32.062,5

Laba/Rugi PPh PPh PPh Terhutang PPh Ditangguhkan Dari

11.500 26.250

jurnal-jurnal

43.875 43.875 40.375 3.500 31.537,5 31.537,5 31.537,5 13.387,5 44.925 32.062,5 32.062,5 .17.150 49.212,5 29.787,5 29.787,5 29.787,5

pencatatan

29.000 787,5 tersebut

pembebanan PPh Terhutang tahun 1993 saldo PPh

setelah ditangguh

kan menjadi nihil.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


BAB IV SIHPULAH DAN SARAN

4.1. Sinpulan

Dari hal-hal

pembahasan bab-bab didepan

dapat

disimpulkan

penting mengenai ketentuan pengakuan^

dan laba rugi penarikan harta berwujud dan tak

penyusutan berwujud,

yang merupakan perbedaan antara akuntansi dan perpajakan, yang menurut penyusun perlu diperhatikan. Harta yang dapat dan tidak dapat disusutkan,

khusus

menyangkut tanah, hak atas tanah diperoleh dari penetapan pemerintah, baik HGU, HGB, dan hak pakai tidak disusutkan atau diamortisasi, kecuali hak atas tanah tersebut mengalami penurunan ekonomis karena pemakaiannya. Pengeluaranpengeluaran (atau atas

setelah perolehan awal untuk

mempertahankan

untuk memperpanjang atau untuk memperbaharui) tanah, karena mempunyai keterbatasan waktu.

biaya-

biaya ini seharusnya dapat diamortisasi. Sedang hak tanah apakah

at&s

yang diperoleh dari perjanjian dengan pemegang KGB, hak pakai, ataupun hak sewa,

pada

hak

HM

dasarnya

hak-hak tersebut sama dengan sewa-menyewa biasa, karenanya

diamortisasi

dibebankan

sesuai dengan harta

tak

berwujud

sebagai unsur pengurang laba bruto.

dan

Mengenai

tanah terutama HGU, HGB, dan hak pakai, akuntansi

justru

belum

apakah

memberikan

pernyataan atau

interprestasi

151

SKRIPSI


M Ali Asyhar


dapat disusutkan/diamortisasi atau tidak. Kemudian mengenai dasar penyusutan, menurut

akun

tansi dasar penyusutan berkaitan dengan jumlah yang dibebankan

selama kurun waktu pemakaian, sedang

akan

menurut

PPh 1994 hal ini hanya berkaitan dengan jumlah yang dibebankan keduanya

pada

tahun yang bersangkutan.

sama-sama

perolehan

dipengaruhi

oleh

Akan

akan

tetapi,

penentuan

harga

awal, penambahan, dan pengurangan. Sedang

PPh

1984 nilai sisa selalu dianggap nihil. Ketentuan termasuk masih

penetapan

penambahan)

harga

perolehan

yang telah diatur

banyak mengandung ketidak jelasan

awal,

oleh

(dan

PPh

sehingga

dapat

digunakan untuk mengatur besar keoilnya laba kena tneskipun

dalam hal ini hanya merupakan

pengakuan.

Ketidakjelasan

tersebut

1994

pajak,

perbedaan

waktu

menyangkut

hal-hal

perolehan,

apakah

biaya-biaya diluar harga beli harta

seperti

sebagai berikut : 1. Penetapan termasuk halnya tidak

komponen

dalam

harga

akuntansi ataukah hanya harga beli termasuk

misalnya

biaya

harta

pengangkutan,

dan biaya

pemasangan, biaya masuk, PPn, BM, PPN yang tidak dapat dikreditkan. 2. Bi a y a bunga atas pinjaman yang digunakan untuk memban-

gun harta yang dipakai sendiri apakah harus dibebankan pada tahun terjadinya seperti biaya bunga yang lain. 3. Penetapan

SKRIPSI

harga

perolehan harta yang


dibeli

secara

M Ali Asyhar


gabungan jika harta-harta tersebut berlainan golongan, apakah

ditentukan

seperti

halnya

dalam

akuntansi

ataukah boleh ditentukan sesuai kebijakan wajib

pajak

sendiri. Mengenai biaya bunga atas pinjaman untuk pembangunan harta

yang

Pernyataan

dipakai sendiri, PSAK No. IAI

syarat-syarat

No,

26

tersebut

26

tidak

menyebutkan,

tegas. setelah

dipenuhi, biaya bunga dapat (tidak

harus)

dikapitalisasi. Jadi hal ini seakan-akan merupakan

pili-

han. Sedang mengenai pengurangan dasar penyusutan penarikan adalah

harta, satu hal yang berbeda antara

dalam PPh 1994, ada pengurangan yang

karena

akuntansi menggunakan

penerimaan neto yaitu dalam penarikan karena sebab harta berwujud golongan bukan bangunan, hal ini

biasa

mengaki-

batkan metode penyusutan PPh 1894 tidak sistematis, umumnya

metode

penyusutan, bila terjadi

pada

penarikan

dan

aktiva yang bersangkutan disusutkan dengan dasar penyusu tan berupa harga buku, maka dasar penyusutan aktiva

juga

dikurangi dengan sisa harga buku. Sejalan dengan perkembangan dalam dunia usaha, berkembang misalnya

pula ruislag,

diterapkan biasa. dapat

SKRIPSI

cara-cara baru dalam

Dan

BOT, dan BOO.

perolehan

Untuk

dijadikan

diterapkan

dapat

karena

sebab

ketentuan

dasar pencatatan transaksi


harta,

ruilslag

ketentuan pertukaran/penarikan untuk BOO dapat

maka

pada

yang waktu

M Ali Asyhar


154

penyerahan atau pengalihan khususnya bagi perpajakan. Seandainya

di kemudian hari

dikeluarkan

perpajakan tentang BOT, satu hal yang perlu adalah

bahwa pihak pembangun

ketentuan

diperhatikan

diperkenankan

membebankan

seluruh pengeluaran untuk membangun harta BOT selama masa pengelolaan

(sebelum diserahkan). Artinya jika ada

sisa

harga pada waktu penyerahan, jumlah tersebut boleh

dibe-

bankan

harta

sebagai kerugian seperti halnya

penarikan

tak berwujud. Berikutnya masalah pengelompokan harta yang kan

dalam

ditentukan

operasi perusahaan, menurut PPh harus

dimasukkan

dalam

diguna

1994,

golongan

telah

tertentu.

Jangka waktu masa manfaat harta golongan 1 mencakup harta dengan masa manfaat 2 sampai 4 tahun, golongan 2 mencakup harta

dengan masa manfaat 5 sampai 8 tahun,

golongan

mencakup harta dengan masa manfaat diatas 8 tahun 16

tahun, sedang golongan 4 mencakup harta

manfaat

diatas

golongan tidak

16 tahun sampai 20

tahun.

bangunan dibagi menjadi kelompok

3

sampai

dengan

masa

Untuk

harta

permanen

permanen dengan masing-masing masa manfaat

dan

adalah

20 tahun untuk permanen dan 10 tahun tidak permanen. Meskipun

harta telah digolongkan atas dasar

waktu masa manfaat, tetapi pembebanan penyusutan

jangka menurut

PPh 1994 tidak sesuai dengan masa manfaat menurut gan. tidak

SKRIPSI

Dengan asumsi dengan masa manfaat menurut PPh sesuai

dengan

masa manfaat

menurut


golon 1994

golongan

2

M Ali Asyhar


155

setelah

baru

16 tahun harga perolehan yang

98,99%

telah

dan harta berwujud golongan

dibebankan

3

setelah

40

tahun harga perolehan yang telah dibebankan baru 98,52%. Saat

dimulainya penyusutan PPh 1994,

adalah

tahun

terjadinya pengeluaran atau setelah harta selesai pengerjaannya izin

atau setelah disewa-guna-usahakan. Namun

dengan

Direktorat Jendral Pajak, wajib pajak dapat

menyu-

sutkan

harta sejak digunakan. Dan

dalam

tahunan

harta

sejak

penyusutan

digunakan.

Dan

dilakukan penyusutan

dilakukan dalam tahunan penuh, tidak ada.penyusutan dalam pecahan

tahun,

misal

3 bulan, 4 bulan

atau

6

bulan.

Khusus untuk harta ini tidak diamortisasi oleh lessee dan tidak ini,

disusutkan

oleh lessor. Akan tetapi

untuk

lesse diperkenankan membebankan seluruh

harta

pembayaran

berkala kecuali untuk pembebanan atas tanah. Selanjutnya mengenai pengakuan laba rugi

penarikan,

pada waktu terjadi transaksi penarikan karena sebab biasa harta

berwujud golongan bukan bangunan, PPh

1994

tidak

pernah mengakui adanya laba dan rugi. Laba atau rugi diakui melalui proses mekanisme penyusutan, yaitu

ini

dengan

membebankan penyusutan yang lebih besar atau lebih

kecil

daripada yang seharusnya. Cara pengakuan laba atau rugi penarikan menurut

PPh

1994 ini mengakibatkan kesulitan dalam penelusuran penga kuan

atas penarikan harta yang mana dan kapan

dilakukan,

SKRIPSI

penarikan

serta kesulitan dalam menelusuri jumlah


yang

M Ali Asyhar


156

telah diakui dan jumlah yang belum diakui. Kesulitan dapat diatasi dengan cara membuat catatan atas laba

ini atau

rugi ditangguhkan. Tentunya pengurangan pada waktu penar ikan

harta

berwujud golongan bukan bangunan

ini

tidak

menggunakan penerimaan neto tetapi menggunakan sisa harga buku

fiskal. Dengan oara ini total penyusutan

atau

rugi

yang diakui pada suatu

tahun

dan

laba

tidak

berbeda

dikemukakan

hal-hal

dengan oara yang lama. 4.2. Saran Pada yang

sub bab sebelumnya telah

perlu mendapat perhatian khusus.

hal-hal

yang

Menurut

penyusun

khusus

tersebut

perlu mendapat perhatian

diantaranya membutuhkan perbaikan agar menjadi jelas

dan

tegas sehingga suatu ketentuan tidak ditafsirkan berbedabeda. 1. PPh harga

1994 perlu mengatur

ketentuan-ketentuan

tentang

perolehan, khususnya berkaitan dengan

komponen

yang termasuk harga perolehan yang harus dikapitalisasi, apakah termasuk biaya-biaya diluar harga harta dan biaya bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membangun harta yang dipakai sendiri, dan ketentuan penetapan

harga

perolehan harta yang

tentang

dibeli

secara

gabungan. 2. Khusus untuk tanah, hak atas tanah yang diperoleh dari penetapan

SKRIPSI

pemerintah

dan tidak


mengalami

penurunan

M Ali Asyhar


157

ekonomi karena pemakaian, perpajakan perlu

menegaskan

bahwa hak tersebut merupakan hak yang tidak

diamorti-

%

sasi, sedang hak atas tanah diperoleh dari

perjanjian

dengan pemegang HM diamortisasi, seperti halnya sewa.. 3. PPh

1994

perlu mengubah

metode

penyusutan,

dengan

membebankan harga perolehan dalam jangka panjang waktu yang terbatas, dan perlakuan laba rugi penarikan harta berwujud

golongan bukan bangunan karena sebab

biasa,

dengan mengakui laba rugi pada tahun terjadinya penar ikan.

Bila metode penyusutan dan pengakuan laba

menurut

PPh

catatan

atas laba atau rugi ditangguhkan

penarikan,

1894 tetap dipertahankan,

perbedaan

perlu

antara sisa harga

dibuat

pada

waktu

buku

penerimaan neto diakui sebagai laba atau rugi

rugi

dengan ditang

guhkan. Selanjutnya setiap akhir tahun (dimulai terja dinya penarikan) diakui adanya laba atau rugi kan

sebesar

tarif penyusutan

golongan

penari

harta

yang

ditarik dikalikan laba atau rugi yang ditangguhkan ini sebaiknya atau

rugi

tertentu

dibatasi, sehingga pada saat tertentu yang dapat

ditangguhkan

atas

dibebankan sekaligus,

penarikan

laba harta

misal

setelah

laba atau rugi yang ditangguhkan belum diakui

tinggal

10 X dari laba atau rugi yang ditangguhkan semula pada waktu penarikan. 4. Seandainya pengakuan kerugian harta berwujud bukan

SKRIPSI

golongan

bangunan masih seperti ketentuan yang ada,


PPh

M Ali Asyhar


158

1994

perlu

mengatur perlakuan atas sisa

harga

harta

BOT,

yaitu diperbolehkan mengakui

sisa

buku harga

buku yang ada pada waktu penyerahan sebagai kerugian. Sedang untuk akuntansi hal-hal yang perlu diperbaiki adalah sebagai berikut. 1. IAI perlu mengambil keputusan untuk menentukan

perla

kukan pengeluaran atas HGU, HGB, dan Hak Pakai melalui pernyataan tersebut untuk dengan

atau interprestasi, yang mana tidak disusutkan atau

diamortisasi.

hak atas tanah yang diperoleh pemegang

HH, hak atas

pengeluaran

tanah

dari

Sedang

perjanjian

tersebut

dapat

diamortisasi seperti halnya harta tak berwujud. 2. IAI perlu mengambil keputusan untuk menentukan kuan

pengeluaran

atas

transaksi

dengan

oara

perla BOT,

melalui pernyataan atau interpretasi, yang mana penge luaran tersebut disusutkan atau diamortisasi apa tidak (aktiva berwujud atau aktiva tak berwujud).

SKRIPSI


M Ali Asyhar


DAFTAR PUSTAKA

Delaney, Patrick R. dkk. GAAP Interpretation And Applica tion 199Q Edition. Toronto, Canada: John Wiley and Sons, Inc. 1990. Editor, "Fuilslag Sah Saja, asalkan Proseanya Tak Merugikan Negara", Kompas. 20 Agustus 1992, hal. 1. , "Tanah Sambungan dari halaman 1", Kompas. 30 tember 1993, Hal. 5. Effendi, Perangin, Praktek Jual Pers, Jakarta, 1990.

Beli

Tanah.

Sep

Rajawali

--- , Hukum Agraria Di Indonesia.Suatu Telaah Dari Sudut Pandang,Praktisi Hukum. Rajawali Pers, Jakarta, 1991. --- , Praktek Permohonan Hak Atas Tanah. Rajawali Jakarta, 1991.

Pers,

Hendriksen, Eldon S., Accounting Theory. Edisi Kedua, Homewood, Richard D. Irwin Inc.,Illinois, 1982. IAI, Standar 1994.

Akuntansi Keuangan. Salemba Empat,

Jakarta

--- , Standar Profesional Akuntansi. STIE YKPN, Yogjakarta, 1994. Lumbantoruan sophar, Akuntansi Paiak. ISEI Cabang ta, 1989. Mardiasmo, Perpajakan. Offset, 1992.

Edisi

Kedua,

Yogyakarta,

Jakar

Andy

Miller, Paul B. W., D. Gerald Searfoss, dan Kenneth A. Smit, Intermidiate Accounting. Edisi Kedua, Homewood Illinois, Richard D. Irwin Inc., 1985.

SKRIPSI


M Ali Asyhar


160

Nikolai, Loren N. Dan John D. Bazley, Intermidiate Ac counting , Edisi Keempat, Boston, PWS Kent Publishing Co., 1988. Smith, Jay M. dan K. Fred Skousen, Inte_rmidiate Account ing . Comprehensive volume, Edisi Kesepuluh, South Western Publishing Co., Cincinnati, 1990. Schroeder, Richard G., Levis D. Mcullers dan Myrtle Clark, Accounting.. Theory Text and Readings. Edisi ketiga, New York: John Wiley and Sons, Inc. 1987. Peraturan-peraturan: (JU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Agraria.

Pokok-Pokok

UU No. 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1991. Keputusan Menteri Keuangan RI No. Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.

1169/KMK.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. Tentang Perlakuan Perpajakan Atas dan Pengembangan (Research and Dilakukan Oleh Perusahaan.

SKRIPSI


04/1991,

769/KMK. 04/1990, Biaya Penelitian Development) Yang

M Ali Asyhar

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Recommend Documents