ADAT DAN SYARA. Eka Putra Dosen Jurusan Syari ah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci

Al-Qishthu Volume 13, Nomor 2 2015

115

ISSN : 1858-1099

ADAT DAN SYARA’

Eka Putra Dosen Jurusan Syari‟ah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci [email protected]

Abstrak Adat pada prinsipnya dekat sekali dengan agama, sejak dahulu adat sudah menjadi tata cara kebaktian orang kepada Tuhan. Seperti dalam seloko adat mengatakan “ Adat basendi syara‟, syara‟ basendi kitabullah, syara‟ mengatakan adat memakai”.Artinya; Bahwa agama berfungsi sebagai pengontrol terhadap adat, itu sebabnya dalam adat Kerinci dikatakan;“Adat berbuwul sentak, syara‟ berbuwul mati, dan Adat yang lazim, syara‟ yang kawi”. Di sini akan dilihat pengertian adat dan syara‟, dasardan sumber hukum syara‟, filsafat adar, kedudukan adat dalam hukum Islam dan persentuhan dan perpaduan adat dan syara‟ Kata kunci : Adat dan Syara‟

Diterbitkan Oleh Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci


116

ISSN : 1858-1099

Pendahuluan Negara Indonesia memiliki adat dan budaya yang terdapat pada daerah-daerah, sukusuku bangsa yang berbeda-beda, meskipun dasar dan sifatnya adalah satu, yaitu keIdonesiaannya. Oleh karena itu adat Bangsa Indonesia dikatakan merupakan “Bhinneka Tunggal Ika“ (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya, tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat ke-Indonesiaannya).1 Kata “Adat” sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa “Adat‟ sebenarnya berasal dari bahasa Sangsekerta „a” (berarti “bukan”) dan “dato‟ (yang artinya “sifat kebendaan”) Pengetahuan mengenai adat adalah dasar pikiran tentang tata kehidupan yang berdasarkan budaya (berarti ; budi, etika dan moral serta norma-norma) yang diwarisi, dan nilai-nilai luhur yang perlu dilestarikan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Adat pada prinsipnya dekat sekali dengan agama, sejak dahulu adat sudah menjadi tata cara kebaktian orang kepada Tuhan. Seperti dalam seloko adat mengatakan “ Adat basendi syara‟, syara‟ basendi kitabullah, syara‟ mengatakan adat memakai”. Artinya; Bahwa agama berfungsi sebagai pengontrol terhadap adat, itu sebabnya dalam adat Kerinci dikatakan ;“Adat berbuwul sentak, syara‟ berbuwul mati, dan Adat yang lazim, syara‟ yang kawi”. Adat: Pengertian, Dasar Filsafat dan Kedudukannya dalam Islam. a. Pengertian Adat Secara etimologis adat berarti kebiasaan atau cara yang sudah menjadi kebiasaan yang berlaku berulang kali. Kata Adat biasa juga dirangkaikan dengan kata istiadat yang berasal dari akar kata yang sama, sehingga membentuk sebuh ungkapan, adat istiadat, yang artinya peraturan tentang tingkah laku, sikap dan cara pergaulan dalam masyarakat. Kata Adat yang sering dirangkaikan dengan padanannya yaitu kata “kebiasaan” yang melahirkan istilah “adat kebiasan”. Adat adalah cerminan dari kepribadian suatu bangsa, yang merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke-abad. Bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, antara bangsa yang satu dengan yang lain tidaklah

1

Soerojo Wignjodipoero, SH, Pengantar dan asas asas Hukum Adat, (Jakarta:PT. Toko Agung, 1980),

hal.13



117

ISSN : 1858-1099

sama. Justru ketidak samaan ini merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Di Negara Indonesia di mana adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar dan sifatnya adalah satu, yaitu ke-Idonesiaannya. Oleh karena itu adat Bangsa Indonesia dikatakan merupakan “Bhinneka Tunggal Ika“ (berbedabeda di daerah suku-suku bangsanya, tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keIndonesiaannya).2 Penggunaan istilah Hukum Adat pada awal mulanya dipelopori oleh Snouk Hugronje,Yang mencetuskan istilah Adatrecht dalam karyanya De Atjehers, yang isinya membahas perihal adat istiadat suku bangsa Aceh. Selanjutnya penggunaan istilah hukum adat ini ditokohi pula oleh Van Vollenhoven. 3 Istilah “Hukum Adat” baru dipergunakan secara resmi dalam peraturan perundangundangan dalam tahun 1929. Dalam Indische Staatsregeling (I.S) pasal 134 ayat 2 yang mulai berlaku pada tahun 1929 baru dipergunakan istilah “Hukum Adat” (Adatrecht). Istilah “Hukum Adat” sendiri ternyata diambil dari bahasa Arab. Kata lain yang sering dipakai dan mengandung arti peraturan adalah kata-kata “buat, Undang dan Hukum”; a. Kata buat dipakai untuk peraturan yang sengaja dibuat dan berlakuknya bersifat lokal. b. Kata Undang dipakai untuk peraturan-peraturan tertentu dan berlakunya untuk seluruh negeri, seperti; undang negeri, undang dalam negeri, undang dua puluh. c. kata Hukum dipakai secara umum dan biasanya dirangkaikan dengan kata padanannya, contohnya; “hukum buat”, “hukum undang-undang”, “hokum Adat”. Istilah “Adat” dan “Hukum Adat” bagi masyarakat mempunyai pengertian yang sama. Dengan demikian dapat dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan “Adat” atau “Hukum Adat” ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan kelaziman, kesusilaan maupun kebiasaan yang mempunyai sanksi.

2 3

Ibid, hal.13 A. Ridwan Halim, SH, Hukum Adat Dalam Tanya Jawab, (Jakarta:Ghali Indonesia Jakarta, 1985), hal. 9

1 Diterbitkan Oleh Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci


118

ISSN : 1858-1099

Adat atau hukum adat itu dilestaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui sikap dan tingkah laku warganya, kadang-kadang ditulis dalam tambo adat, diturunkan dalam pepatah petitih dan dalam keputusan-keputusan rapat adat atau pengadilan adat. b. Dasar Filsafat Adat Dasar filasafat adat adalah kenyataan-kenyataan yang tampak dan hidup serta berlaku dalam alam, seperti tergambar dalam ungkapan dan pribahasa, “Alam terkembang jadi guru”. Artinya alam raya yang terkembang luas dengan segala isinya yang dapat dilihat, disaksikan, dirasakan dan dipikirkan, semuanya menjadi guru, yang dijadikan contoh dan pelajaran dalam hidup dan kehidupan ini. Demikian pula halnya Adat Sakti Alam Kerinci, dasar filsafatnya adalah alam yang terkembang di depan mata dengan segala fenomenanya. Oleh karena itu sudah barang tentu, di samping terdapat hal-hal sama atau serupa tentu ada pula hal-hal yang berbeda. Justru itu lahirlah pepatah adat yang mengatakan ”Adat samo pakai lain-lain” artinya, adat diseluruh Alam Kerinci itu sama, tetapi pemakaiannya berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing tempat. Contoh; lembaga adat yang disebut ”ngisi Adat” (mengisi adat), lembaga ini terdapat di setiap desa di Kerinci, tetapi dalam pelaksanaannya dan bentuknya berbeda-beda antara satu desa dengan desa lainnya. Sebagai sebuah komunitas yang diatur berdasarkan hukum adat, seyogyanyalah peraturan atau hukum adat itu meliputi semua bidang kehidupan. Demikian halnya dengan hukum Adat Sakti Alam Kerinci , yang keseluruhnya tergambar dalam undang-undang yang empat, yaitu; Undang-undang Alam, Undang Negeri, Undang Dalam Negeri, dan Undang Dua Puluh. c. Kedudukan Adat dalam Hukum Islam Dalam hukum Islam dikenal istilah “al-adah” dan “al-„urf”. Kedua istilah ini pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama. Namun para ahli ushul memberikan definisi yang berbeda-beda. Adapun perbedaan itu paada keluasan cakupannya.



119

ISSN : 1858-1099

Al-„adah (adat) mencangkup adat yang baik (sahih) dan adat yang buruk (fasid), sedangkan Al-„urf hanya untuk adat yang baik (sahih) saja. Seperti yang diperintahkan dalam banyak ayat al-Qur‟an, antara lain firman Allah sebagai berikut : Artinya : “Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma‟ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.(Q.S. Al A‟raaf : 199)4 Artinya : “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf, mencegah dari yang mungkar,merekalah orangorang yang beruntung”.(Q.S. Ali „imran : 104)2 Hukum Islam hanya mengakui dan menerima adat yang baik (sahih), dan itulah yang dimaksud dengan al-„urf. “Sesuatu (adat) yang telah menjadi kemantapan jiwa, didukung oleh pertimbangan akal sehat dan dapat diterima oleh watak yang baik”. 5 Abdul Wahab Khallaf menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan al-„urf sahih adalah segala yang sudah dikenal uamat manusia sebagai kebiasaan/adat yang tidak bertentangan dengan dalil syara‟ disamping tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal serta tidak menggugurkan kewajiban. Sedangkan yang dimaksud dengan al-„urf fasid ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia sebagai kebiasaan/adat tetapi bertentangan dengan syara‟, atau menghalalkan yang haram atau menggugurkan kewajiban. Syara’ : Pengertian, Sumber dan Tujuan a. Pengertian Syara‟ Secara lughowi/etimologis kata “Syara‟” berarti jalan, yaitu jalan menuju ke air. 4 Jalan yang dimaksudkan adalah jalan yang harus ditempuh manusia dalam usaha menuju kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur‟an terdapat lima kali disebut kata syara‟ dalam artian ketentuan atau jalan yang harus ditempuh. Untuk dapat memahami kata syara‟ sebagai ketentuan hukum, jika di depankata syara‟ dibutuhkan kata “hukum”, lahirlah istilah “hukum syara‟”. Literatur-literatur Islam, khususnya yang berbahasa Arab, memakai istilah “hukum syar‟i”, Sedangkan literaturliteratur hukum di Indonesia menggunakan istilah “hukum Islam”. Hukum Syara‟ (hukum syar‟i) hukum Islam, maksudnya adalah “Seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah

4 5

Ibid, hal.93. Lihat Ibnu Al-Manzur, lisan al-arab 8, Bairut; Dar al-Shadir, 1990/1410.



120

ISSN : 1858-1099

dan Rasul (wahyu) tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat semua umat yang beragama Islam.” Ketentuan-ketentuan Allah yang terkandung dalam al-Qur‟an dan Sunnah Rasul (wahyu) itu tidak semuanya dalam bentuk siap pakai, karenanya diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dari para Fuqaha‟ mujtahidin untuk menggali mutiara-mutiara hukum yang terkandng di dalamnya, di samping adanya kebutuhan yang terus menerus akan ketentuanhukum bagi masalah-msalah yang baru dan belum ada ketentuan hukumnya. Usaha yang sungguh-sungguh dari para Fuqaha mujtahidin itu disebut ijtihad dan atau istimbath dan hasilnya disebut fiqh atau hukum fiqh. Bila arti sederhana hukum Islam itu dihubungkan kepada pengertian fiqh, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah juga hukum fiqh.6 b. Sumber Hukum Syara‟ Ada dua istilah yang biasa dipergunakan dalam literatur hukum Islam berkenaan dengan maksud sumber hukum Syara‟. Dua istilah itu adalah “masadir” (jamak kata masdar) dan kata “dalil” (jamaknya masadir). Dari kata-kata tersebut lahirlah ungkapan-ungkapan “masadir al-ahkam”, “mashadir al-tasyri‟ al-Islami”. Kata masdar atau masadir lebih dekat kepada pengertian “sumber”, seperti dalam ungkapan “mengambil air di mata air”. Mata air di sini adalah sumber asli air tersebut. Sedangkan kata dalil lebih dekat kepada pengertian “dasar”, misalnya dasar hukum, dasar pijakan dan sebagainya. Oleh karena itu maka ungkapan “mashadir al-tasyri‟, masadir alahkam” biasanya digandengkan dengan al-Qur‟an dan Sunnah (wahyu). Sedangkan kata “dalil” dapat digandengkan dengan kata al-Qur‟an dan Sunnah, Ijma‟, Qiyas, maslahat mursalah, isthisan, „Urf dan lainnya. Al-Qur‟an dan Sunnah adalah dwi tunggal sumber utama hukum Syara‟ (Islam) : Walaupun biasanya dibedakan, namun tak biasnya dipisahkan. Adapun dalil syara‟ yang lain, seperti ijma‟, qiyas, maslahat mursalah, isthisan, „Urf dan lain-lainnya merupakan dalil atau dasar arternatif. Pengakuan atas kedua jenis sumber dan dasar atau dalil syara‟(Islam) terdapat dalam al-Qur‟an dan Sunnah. (Q.S. An-nisa‟ ayat 59). Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka Diterbitkan Oleh Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci


121

ISSN : 1858-1099

kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul (Sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”7 Perintah taat kepada Allah berarti perintah melaksanakan hukum yang terdapat dalam al-Qur‟an. Perintah taat kepada Rasul berarti perintah mengamalkan apa yang disampaikan Rasul dalam Sunnahnya. Perintah mematuhi Ulil amri berarti perintah menjalankan ketentuan yang ditetapkan dengan ijma‟. Perintah mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan hukumnya kepada Allah dan Rasul berarti perintah mengamalkan hukum yang ditemukan melalui qiyas.7 c. Persentuhan dan Perpaduan Adat dan Syara‟ Pada waktu agama Islam mula-mula dikembangkan oleh Nabi Muhammad Saw, di tanah Arab sudah terdapat norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat dalam bentuk hukum tak tertulis yang disebut „adat atau „urf, „adat atau „urf yang telah berkembang di tanah Arab itu mengandung prinsip-prinsip yang didasarkan kepada pemikiran manusia yang telah berlangsung lama turun temurun dari generasi kegenerasi. Suatu generasi mengikuti dan menaati norma adat tersebut karena menganggap dan meyakini bahwa itulah yang baik dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan telah dilakukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Islam, disamping membawa ajaran yang menyangkut kehidupan di akhirat, juga membawa ajaran tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam menempuh dan mengarungi samudera hidup yang penuh tantangan. Ajaran ini dalam mengatur kehidupan masyarakat mengandung prinsip yang dalam beberapa hal berbeda dengan prinsip yang terdapat dalam norma adat yang sudah berjalan. Prinsip ajaran agama didasarkan kepada wahyu Allah yang kebenarannya dipandang mutlak oleh pengikutnya sebagai kelanjutan dari pada imannya kepada sang Maha Pencipta. Dalam menghadapi prinsip yang berbeda itu, yang harus dijalankan oleh umat Islam prinsip yang berdasarkan kepada ajaran agama. Dengan demikian maka prinsip adat, supaya dapat bertahan, haruslah menyesuaikan diri dengan ajaran agama. Dalam hal ini, ajaran agama/hukum Islam mengadakan seleksi terhadap adat tersebut.

7

Ismail Thaliby, Op.cit, hal. 160.



122

ISSN : 1858-1099

Adapun yang dijadikan dasar dalam menyelaksi adat lama itu ialah “kemaslahatan umat” (al-masalih al-ummah). Kemaslahatan umat itu dapat di tinjau dari dua segi, yaitu segi manafaat dan segi mudaratnya bagi kehidupan umat. Dengan kata lain, segi baik buruknya dan untung ruginya. Sesuatu yang dianggap baik oleh agama apabila di dalamnya terdapat unsur manfaat dan baik tidak ada padanya unsur yang merusak atau merugikan. Begitu pula suatu tindakan dianggap tidak baik apabila di dalamnya terdapat unsur mudarat atau merugikan. Bila kedua unsur tersebut terdapat di dalam suatu perbuatan, maka yang dijadikan penilaian untuk dilakukan adalah unsur mana yang paling dominan. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan itu, maka adat orang Arab sebelum datangnya Islam dapat dikelompokkan sebagai berikut : a. Dari segi prinsip dan pelaksanaan terdapat di dalamnya unsur maslahat, dengan arti bahwa pada perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada padanya unsure perusak, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur perusaknya. b. Dari segi prinsip tidak terdapat padanya unsur mudarat, tetapi dalam pelaksanaannya dapat mendatangkan kemudaratan. c. Dari segi prinsip maupun dari segi pelaksanaan tidak mengandung unsur maslahat, dengan arti di dalamnya terdapat unsur rusak dan tidak ada baiknya,atau unsur perusaknya lebih besar atau lebih dominan. Dalam hal-hal yang terdapat padanya unsur maslahat, maka adat tersebut dinilai sesuai dengan norma agama, kalau ada padanya unsur perusak, maka adat itu tidak sesuai dengan norma agama. Dari uraian di atas memberikan gambaran tentang hubungan antara adat dan hukum Islam (syara‟), sebagai berikut : a. Adat yang secara utuh diterima atau diserap oleh hukum Islam, dan untuk selanjutnya dianggap sebagai hukum Islam. Contoh hukum diyat 8, jual beli‟ariyah 9 dan sebagainya. b. Adat yang secara utuh ditolak atau digantikan oleh hukum Islam, dan untuk selanjutnya dinyatakan sebagai perbuatan hukum. Contohnya kebiasaan mengubur anak perempuan hidup-hidup, kebiasaan minum khamar, berjudi dan sebagainya. 8

Diyat adalah uang tebusan nyawa yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak ahli waris si korban. Cuma saja dalam prakteknya sering terjadi penyimpangan. Kalau pembesar yang berbuat dendanya ringan, tetapi bila rakyat kecil yang melakukannya pasti dendanya berat. 9 Jual beli „riyah yaitu tukar menukar buah-buahan yang sudah kering (tamar) dengan buah-buahan yang masih basah (rutab) dengan takaran yang berbeda, walaupun keduanya satu jenis.



123

ISSN : 1858-1099

c. Adat yang diterima secara prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Contoh lembaga ila‟ 10dan zhihar 4dan sebagainya. d. Antara adat dan syara‟ terdapat perbedaan prinsip. Dalam keadaan demikian, maka prinsip syara‟ harus diutamakan; dan bila kemudian keadan memungkinkan, maka prinsip adat dapat dilaksanakan asalkan tidak merugikan pelaksanaan prinsip syara‟. Contoh dalam masalah kewarisan, di mana prinsip kewarisan unilateral menurut adat Arab berbenturan dengan prinsip bilateral menurut syara‟. Penjelasan di atas adalah bentuk-bentuk penyesuaian adat Arab sebelum Islam terhadap syara‟ yang datang kemudian. Dengan kata lain, merupakan cara-cara penerimaan oleh syara‟ atau hukum Islam terhadap adat yang sudah berjalan. Hal tersebut menjadi pedoman dalam penyesuaian adat dengan agama di tempat-tempat lain.11 Penutup Adat pada prinsipnya dekat sekali dengan agama, sejak dahulu adat sudah menjadi tata cara kebaktian orang kepada Tuhan. Seperti dalam seloko adat mengatakan “ Adat basendi syara‟, syara‟ basendi kitabullah, syara‟ mengatakan adat memakai”.Artinya; Bahwa agama berfungsi sebagai pengontrol terhadap adat, itu sebabnya dalam adat Kerinci dikatakan ;“Adat berbuwul sentak, syara‟ berbuwul mati, dan Adat yang lazim, syara‟ yang kawi”. Dalam hukumIslam dikenal istilah “al-adah” dan “al-„urf”. Kedua istilah ini pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama. Namun para ahli ushul memberikan definisi yang berbeda-beda. Adapun perbedaan itu paada keluasan cakupannya. Al-Qur‟an dan Sunnah adalah dwi tunggal sumber utama hukum Syara‟ (Islam) : Walaupun bias dibedakan, namun tak bias dipisahkan. Adapun dalil syara‟ yang lain, seperti ijma‟, qiyas, maslahat mursalah, isthisan, „Urf dan lain-lainnya merupakan dalil atau dasar arternatif. Adapun yang dijadikan dasar dalam menyelaksi adat lama itu ialah “kemaslahatan umat” (al-masalih al-ummah). Kemaslahatan umat itu dapat di tinjau dari dua segi, yaitu segi manafaat dan segi mudaratnya bagi kehidupan umat. Dengan kata lain, segi baik buruknya dan untung ruginya. Sesuatu yang dianggap baik oleh agama apabila di dalamnya terdapat 10 11

Ila‟ ialah sumpah suami untuk tidak mencampuri isterinya dalam jangka waktu tertentu. Zhihar yaitu ucapan seorang suami kepada isterinya yang mempersamakan isterinya itu dengan ibunya

sendiri.



124

ISSN : 1858-1099

unsur manfaat dan baik tidak ada padanya unsur yang merusak atau merugikan. Begitu pula suatu tindakan dianggap tidak baik apabila di dalamnya terdapat unsur mudarat atau merugikan. Bila kedua unsur tersebut terdapat di dalam suatu perbuatan, maka yang dijadikan penilaian untuk dilakukan adalah unsur mana yang paling dominan.

Daftar Pustaka Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Jakarta, Gunung Agung, 1984. A.Ridwan Halim, Hukum Adat Dalam Tanya Jawab, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985. A.Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Ubdang Undang Hukum Perdata Belanda, Jakarta, PT.Intermasa, Cet.II, 1990. Effendi Perangin, Hukum Waris, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, Cet.II, 1999. J.Satrio, Hukum Waris, Bandung, Alumni, 1992. R. Subekti, Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Bandung, Alumni, Cet.IV, 1991. Soerjono Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Soeroengan, 1955. ,Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Rajawali, Cet.III, 1986. Yusuf Usman, Kedudukan Janda menurut Hukum Waris Adat,( Jakarta: Ghalia Indonesia, tt), hal.22. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramita, 1977. Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, PT. Gunung Agung, Cet.XIII, 1995.


ADAT DAN SYARA. Eka Putra Dosen Jurusan Syari ah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci

Recommend Documents