3uletln Pen
C
SK
Maya ~mbinaii, ~ k i . lr. Hermita Wahyuni Desi Intanhggraeni. S.Hut Ardyanto Nugroho, S.Hut Dian Nugraha, S.Hut
I
Alamat Redaksi : Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lantai 10 JI. Gatot Subroto, Jakarta. Telp (021) 5720352 Fax. (021) 5705087. Telex : 48228 PRX IA
ditulis oleh para auditor, Bahkan, mungkin akan ada tulisan-tulisan yang akan kami terima dari Anda pembaca setia Bulletin ini pihak lain. Untuk perbaikan ma Bulletin ini, pada pd melampirkan kuesioner untuk menjaring
masukan dari para pembaca.Apabilatelah diisi n n diserahk: mbali keredaksi. I 3 kasi '9-
DIPATAHUN 2006 INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEHUTANAN
-
. d i s m n i r a s i dsn penyebdu-n
m e 4 Infoma( dl antsra pan a
db.
.
pllktld, pansma4 dm
~~ipihakyonp~laismuwyapanpawesandanpembi-.
R
W s p e t a n p a ~ a n y a n g d i l ; e m u b b n d * a m b u M n l n i , bukanmaupaLanpendap81d.npanawanyaw
snraWlllnspeaon.
.
.
.
.
.- . .
o*u*.Sy'md&my*
Meninpkaaan Psran Audi(ol cw:lt.&8-Um.m
EukapengwmmMitor~ an:tMH+uu.
-w
cw:*.Ro.hni,U(
b --y
psrumvgnsasaran
18
W 1% 22 ,
$&+%??;
$>;q ,:>+*
;
;?<+~.w
.:;,.:.L*,>
>:,
,
. . ...
..
sudah- & 'h
24
.a PBmmfaalan GPS unMc menperoleh Bukli a urn*,- ~nggaranEida-Y4utanan an:*tash%ml..w.
Credit Title : Lay out design : Ardymto Nugroho S.Hut dun Dim N u p h a S.Hut Photo : Zainal Arifin S.Hut, TNUK,Saptri Djoko,A. Md.
.
lnspektorat Jenderal Departemen Kehutanan sebagai lnstitusi pengawasan intern Departemen Kehutanan mengemban tugas pokok dan fungsi pokok dan fungsi yang tercermin pada visi pengawasan yang telah ditetapkannya. Visi dimaksud adalah "Menjadi Pernbina dan Pengawasan dalarn pengawal pembangunan kehutanan menuju hutan yang lestari untuk kesejahteraan rakyat". , Sat& satu upaya- yang dilakswqkan qFeb @q&tar;it" Jenderai aabm
. .,
4
pencapaian visi dimaksud, adalaR m e n i n g k a8..t ~k@jgs5umberdaya Manusia ' . a : yang diantaranya dilakukan melalui penerbitan "Buletin Pengawasan". Buletin Pengawasan sebagai media informasi pengawasan kehutanan diharapkan dapat menjadi wadah dalam menunjang pengembangan profesi auditor melalui penyajian tulisan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pengawasan. Selain itu Buletin Pengawasanjuga dapat berperan sebagai wahana penyampaian idelpendapat serta peningkatan motivasi kerja dan profesionalisme bagi para auditor maupun pejabat struktur dan non struktural dalam rangka peningkatan kinerja lnspektorat Jenderal. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada lnspektur Jenderal yang telah memberikan arahan dan dorongan sehingga Buletin Pengawasan dapat diterbitkan. Ucapan senada juga disampaikan kepada Tim Redaksi yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan edisi pertama ini. Semoga buletin bermanfaat bagi seluruh pembacanya. s
Ir. Agus Mulyono, M.Kom
I SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL Ir &us M u l y o ~M . Kwn.
BAOLAN PROGRAM DAN PEWORAN lr. Sli Sulawati
BAGLAN ANAUSIS LAPORAN M I L PENGAWASAN Ir Havb Husaili, MM.
SUBBAG DATA DAN PEWORAN Ir k d y Wahyu Kslyanbo, MM.
W L A N UMUM
sit SUBBAGMISIS WOWNM I L PEWWASAN I Maya Ambimn, SP..M.Si
Ir. M u d i o . MM.
-
RAGLAN PEMANTAUAN TlNDAK W U T lr. Nuniahiadi, M.SI
-
SUsBI\GMISIS LI\PM(I\N M I L PENGAWASAN I1 lr AbubakarAssagaf
--
SUBWLAN EMANTAUAN TINDAK LANJUT I Ir Sarjuningtyas
-
SUBBAGLAN PEMANTAUAN TINDAK W U T I1 t Hemita Wahyuni
-
FUNGSlONAl LAINNYA
SuBeAGW TATA PERSURATAN DAN KEWOMI ha.TeUy Ru-ty SUBBAGW T(uMAH
TANGGADAN KEPEWAIAN Dm. HBrms" J w hm i
"
1. Peraturan lnspektur Jenderal Nomor
3. Peraturan lnspektur
P.241111-Sek.212005 tentang Pedoman
P.261111-Sek-112006 tanggal 21 Maret 2006
Pengenaan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri
tentang K r i t e r i a dan Standar
Sipil Lingkup Departemen Kehutanan.
Pengawasan. Standarisasi hari pengawasan
Peraturan yang diterbitkan pada 28 Juli
dirnaksudkan agar pelaksanaan pengawasan
2005 ini menjadi pedoman bagi para Auditor
menjadi efisien dan efektif. Selain itu standar
lnspektorat Jenderal Departemen
tersebut juga dipakai sebagai acuan dalam
Kehutanan dalam pengenaan hukuman
penyusunan pembiayaan dan pelaksanaan
disiplin PNS lingkup Departemen Kehutanan
kegiatan.
Hari
atas pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30Tahun 1980.
4. Peraturan lnspektur Jenderal Nomor 1927.1 1111-Sekl2006 tanggal 31 Maret 2006
2. Keputusan lnspektur Jenderal Departemen WwBanan Momor SK.
tentang *Pedoman -~e[aksana& Satuan
34111~~5ek-212005 h n g a w a s Intern lingkup l n s p e k t o r a t .
& :
tanggal 31 Oktober 2005 tentang Pedoman
, an penerbitan peraturan @i -.-
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Audit&"
an pengawasan intern lingkup
Inspektorat Jenderal Departernen Kehutanan.
lnspektorat Jenderal Departemen iwutanan
Keputusan i n i merupakarprevisi afas
terlaksana secara obyektif dan berdampak
pl
"
~'
Keputusan lnspektur Jeiykral Departewn
pwitif guna tercapainya efektifitas d ~ n
IcehutananNomor KER09/111-Sekl2004tanggal
efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tuia~
25 Mei 2004.
pemerintahand i bidang pengawasan.
BANYAK DIANGAN-ANGAN
tentang hal-ha1 atau suatu tindakan yang harus dilakukan oleh auditan (objek yang d i a u d i t ) t e r u t a m a dalam rangka menghilangkan sebab (penyebab) terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, bagaimana mencari dan menetapkan sebab (penyebab) penyimpangan dalam audit menjadi sangat penting. Untuk maksud itulah tulisan ini penulis sajikan.
ketiaklancaran pelayanan kepada masyarakat atauPun kegagalandari suatu kegiatan. Keluarandarisuatuauditberupalaporanhasil audit (LHA). Secara normatif, LHA harus mengungkapkan enam unsurlelemen temuan, yaitu : (1) knteria yang harus dipenuhil dicapai, (2) kondisi atau kenyataan yang terjadi, (3) penyimpangan antara kondisi dibandingkan dengan kreteria, (4) sebab (penyebab) terjadinya penyimpangan, (5)
Beberapa Pengertian dalarnAudit Audit adalah kegiatan untuk menilai dengan cara membandingkan antara keadaan sebenarnya, baik di bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional dalam suatu auditan. Temuan audit berpangkal dari perbandingan kondisi (apa yang yang sebenarnya ada) dengan kriteria (apa yang seharusnya ada), mengungkap akibat yang ditimbulkan dari perbedaan kondisi dan kriteria tersebut serta mencari sebab (penyebabnya). Kondisi adalah gambaran tentang situasi yang ads, yakni realita yang ads da" suatu pelaksanaan kegiatan atau hasil kegiatan yang mencakup apa, siapa, kapan, di mana dan bagaimana.Sedangkankriteriaadabeberapa pengertian yang dapat dijadikan rujukan dalam audit, yaitu berupa ukuran atau patokan yang menjadi dasar penilaian atau pencapaian sesuatu. Kriteria dapat pula berupa standar atau ketentuan yang seharusnya ditaati di dalam mengggunakan sumberdaya secara ekonomis dan
akibat penyimpangan tersebut, dan (6) rekomendasi lsaran tindakperbaikan. Penentuan Sebab (Penyebab) Materi penyebab merupakah ha1 penting ditinjau dari tujuan audit, yaitu untuk menghasilkan rekomendasilsaran tindak ke arah perbaikan di masa mendatang. Dalam Modul Audit Operasional disebutkan, bahwa pada dasarnya m a t e r i penyebab mengungkapkan tentang mengapa terjadi ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria, Yaitu mengungkapkan mengaPa : terjadi kondisi yang tidak memuaskan; ha1 Yang seharusnya dilaksanakan tidak d i l a k s a n a k a n a t a u mengaPa Yang dilaksanakan k e l i r u l m e n ~ i m ~ a n g ; ~engendalian manalemen Yang dici~takan tidak tePat7 tidak lengka~, terlambat pelaksanaannya atau tidak diikuti. Kunci Penting untuk menentukan penyebab yaitu A menelusuri berbagai rangkaian kejadian YanS saling berhubungan atau A t e r k a i t SamPai k i t ;
suatu tingkat bahwa kita dapat memberikan rekomendasi yang akan memperbaiki masalahlpenyimpanganyang ditemukan. Cara Mencari Akar Sebab (Penvebab) Dari pengalaman prakGk, menentukan penyebab ini sering kali mengalami kesulitan sehinsga W a d i kelemahan-kelemahan.
PohonMasalah k n ~ e b a bmasalah rendahn~a Pefientase hidup TUL tersebut dapat ditelusuri dengan menggunakan pohon masalah seperti disajikan dalam bagan kiri bawah. pets sebab (,-ausa,Map,
knyebab rendahnva Dersentase (%, hidu tanaman &pat dipetakan =perti gambar 1
habitat dan musim tertentu. .,
;-
..**. *. ,.
0 m b . r I . Pd. Srbsb
DiagramTulang lkan (~ishbone) Uqtuk penelusuri sebab (penyeba dapat dialakuka dari suatu m a ~ l a h
4.
5.
1 Mengapa terjadi
1 Mengapa terjadi
gangguan temak penggembalaan
I Karena terjadi penggembalaan
I Karena rnanajemen pengarnanan
Peliharalah enam hal, nlscaya akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati : 1. Berbicara yang benar 2. Tidak mengingkari janji 3. Tidak mengkhianati janji 4. Senantiasa memalingkan pandangan dari sesuatu yang dilaran 5. Menjaga kesucian/kemaluan 6.Menahan tangan dari mengganggu orang lain.
PERAN AUDITOR Oleh : Agus Mulyono*
&
eberdayaan internal auditor (pengawas internal) pada tatanan manajemen organisasi epartemen sangat diperlukan, karena ketidakberdayaan pengawas internal akan sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Untuk i t u pengawas internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian agar dapat memainkan perannya mendukung upaya-upaya manajemen, terutama dalam ha1 peningkatan : (1) ketepatan waktu dan kualitas keandalan pertanggungjawahn pengelolaan organisasi, (2) pernenuhan terwujudnya kehematan, efisiensi dan efektifitas ,1 pengelolaan organisasi. k '*P z Pengawasan internal merupakan suatu penilaian yans sistematis dan obyektif oleh .pensawas . internal guna menentukan, antara Lain apakah : (1) basil pelaksanaansesuai dengan rencana dan dapat dipercaya, (2) sumber days digunakan secara efektif dan efisien, (3) ketaatan terhadap prosedurlkebijakan internal dan eksternal dapat dipenuhi, (4) resiko organisasi diidentifikasidan diminimalkan.
1. Watchdog, fungsi lnspekto
pengecekan dan pengujian atas petaksanaan kinerja; dan 2. Agent of change, fungsi I n s s a t dapat bertindak sebagai k
dan sekaligus dapat mempertanggungjawabkannya . (accountability) . ..
i . i
2. Kompeten Seorangauditor harus kompetensi :., keahlian di bidangnya. O,eh kuat, karenanya peningkatan kualitas Auditor , terus dikembangkan melalui pemahaman tugas dan profesionalisme, diklat (pengawasan, dan pendukung), serta fowm g, isku?idan seminar.
yang
a,-
ETIKA PENGAWASAN AUDE!@ORINSPEKTORAT JENDERAl DEPAR'EEMEN KEHUTANAN Oleh : Ir. Haviz Husaini, MM*), Maya Ambinari, SP.,MSi.**)
uditor sebagai Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah dalam menjalankan tugasnya wajib mentaati aturan yang berkaitan dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil serta harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Untuk itu diperlukan adanya Etika Pengawasan yang menjadi pedoman Auditor dalam berperilaku agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib dun lancar.
ETIKA PENGAWASAN
semua pengguna jasa audit memahami rial-na~ yang berkaitan dengan auditing. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai kinerja Auditor termasuk yang berkaitan perilaku Auditor dalam melaksanakan tugasnya. Nilai moral minimal yang harus dipenuhi oleh Auditor pada dasarnya adalah Akhlak, Amal, Ahli, Akur, Aman, Sopan, berpengalaman, berinisiatif, teliti, sederhana, jujur, loyal, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nilai-nilai moral tersebut kemudiandijabarkan dalam Etika Pengawasan yang menjadi acuan bagi Auditor dalam berinteraksi dengan organisasi tempat kerjanya, baik dengan sesama Auditor, dengan pihak yang diaudit maupun dengan pihakpihak terkait lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), etika adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku yang membedakan antara salah atau benar, buruk atau baik. Etika pengawasan bagi Auditor lnspektorat Jenderal Departemen Kehutanan terdiri atas :
Auditor sebagai suatu profesi harus menjaga mutu hasil auditnya agar dapat dipercayai masyarakat. Pada umumnya tidak
1. Etika berkaitan dengan organisasi 2. Etika dalam berinteraksi dengan Auditor.
PENDAHULUAN
Pengawasan sebagai salah satu fungsi managemen harus mampu memberikan kontribusi dalam mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan nasional. Pengawasan harus mampu mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas organisasi. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, fungsi, dan program pembangunan kehutanan semakin hari semakin kompleks baik dari segi pengelolaan keuangan, administrasi, maupun manajemen pelaksanaannya. Untuk itu, diperlukan aparat pengawasan, yaitu Auditor, yang semakin professional dan bertanggung jawabdalam menjalankan tugasnya. lnspektorat Jenderal Departemen Kehutanan melalui Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.221111-Sekl2004 tanggal 25 Oktober 2004 telah menerbitkan Pedoman Etika Auditor guna menjadi acuan bagiAuditordalam berperilaku.
3. Etikadalam berinteraksi dengan pihak yang Diaudit 4. Etika dalam berinteraksi dengan pihakPihak lain yang terkaitlmasyarakat Luas.
Etika Berkaitan Dengan Organisasi 1. Wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan Penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung
Wajib menjelaskan kepada pihak lain yang terlibat dalam pemeriksaan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh. 3. Apabila ada pihak lain yang meminta pendapat mengenai suatu masalah yang sedang diperiksa oleh Auditor lain, Auditor tidak boleh memberikan pandanganlsaran tanpa berkonsultasi
2.
4.
dengan Auditor yang menangani masalah tersebut. Dalam pergaulan perlu dipegA;n;i.
1. Pemantauan
Pemantauan pelaksanaan E t i k a Pengawasan dilakukan oleh atasan dari
: *,
Pengawasan oleh masyarakat dapat Dilakukan melalui pengaduan secara lisan maupun tertulis kepada lnspektur Jenderal. Fmgaduan hendaknya disertai identitas Audrtor pelaku pelanggaran, &enis pelanggaran, tempat, dan waktu kejadian. Pengaduan melalui surat dapat dikirim melalui PO BOX 1001Jakarta.
*)
*')
Kepala Bagian Analisis iaporan Hasil Pengawasan, ~ekretariat lnspektorat Jenderal Departemen Kehutanan Kepala Sub Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan I, Sekretariat lnspektorat Jenderal DepartemenKehutanan. -
.,.~.. . !
v .;,.y4. . . . .' * ' s... .,; '; " ': , ;$:$
. .:.*.r:y-..
,CI'.,' , .* " ... ... v:.
&#
,..3
WASKAT SEJATI Oleh : Ir. Rosihan Indrawanto, MM* Yulia NP, S. Hut**
E?
ngawasan melekat atau disingkat menjadi waskat, adalah akronim yang sudah tidak asing lagi di telinga auditor. Dalam setiap tugas pemeriksaan, rangkaian dua kata sakti ini selalu dikaitkan dengan delapan sendi system pengendalian manajemen. Sebagai contoh, bagaimana waskat terhadap pencatatan dokumen yang dilakukan seorang staf. Di internal lnspektorat Jenderal Departemen Kehutanan pun, waskat diterapkan dengan cara seksama. Contohnya mulai dari review penyusunan Laporan HasilAudit secara berjenjang, sampai kepada terbentuknya Sistem Pengendalian Internal dan Dewan PertimbanganAudit
tt* / Diakui,b- &am
-famerapan sehari-hari, banyak terjadi kelemahan dalam pelaksanaan waskat berupa penyimpangan, baik karena ketidak sengajaan atau disengaja. Di mata pimpinan, kedua sebab terjadinya kelemahan
cgr&brjh,
Y-
.* * &bahwa Wi di setiaplpun& ,
"
eh si ~etaku ~ m p apads i
lan-amalan baikammqrc)usi& Buku but /(it& jli&n. sedangkan .&. ., di pundak kiri manusia ada maliikit"Af%'~a'ng
melekat dj"@sarkan . ..
dalam mencatat amalan amalan baik' dan buruk manusia, qdak perlu diragukan lagi. Mobilitas kedua malaikat ini sangat tinggi.
ada malaikat 1a.b yanq mencatat rapi an yang mencatat
manusia, mulai da4 Nabi Adam AS sampai
C"* -4
i,.
'. .
j sijfllin diserahkan, kembali ke pemiliknya mazing-masing melilui tangan kiri. Di riwayat hadits yang lain, diuraikan bahwa untuk rnengantar kedua malaikat naik turun ke pintu . . la&t ke tujuh, setiap insan muslim puasa Senin Kamis. *<,; '<
.
.
yang sedang digembalakan kepdanya. Kata anak itu, " Domba-domba ini bbkon milikku, oku hanya seorang budak".. Umar terus membujuknya agar si anak mau menjual ieekqr saja. Kata Urnar, "Katakan kepada Fuanmu, todi seekor dom
tipa$e-;P":pg
tebih dad Allah SW. mlam setiap gera nu&, dirasakan olehnya Allah SWT hadir dalam
sarnb Sponten mendengar jawaba
menjumpai tuan si. amak gembala untuk ., , . , memerdekakannya. . ,
(Al Hadiid, QS 57 ;4).
.
,
.
,
. .
Apa hikmah . dillalik dua tjwayat tentqng . waskat sejati ini? Bahwa ,yt~ap~*m.anu#a :'.
"
i
Dalam sebuah hadits Yang diriwayatkan oleh Muslim, diceritakan bahwa suatu ketika Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah
apapun profesinyadalam melaksanakan karya . ,' , dan karsanya disepanjang waktu, diawasi Allah secara langsung maupun melalui makhluknya yang paling setia, suci dan bersih, yaitu Sebuah aktivitas dapat bernilai ibadah atau bukan tergantung dari niat orang yang melakukannya. ~ iakti,,jtas l ~ itu, apapun geraknya, s e m a t a h a a d it u j k a ke ada
SAW yaw menyamar sebasai =orang lelaki ber~akaian berambut kelam, Yang
Allah SWT dan mengharap keridhoan-~ya, maka aktivitas tenebut akan bernilai ibadah.
sama sekali tidak banyak bekasnya bahwa dia baru saja melakukan perjalanan jauh. Beliau
~ ~=baliknya, t ~aktivitas ~ tenebut i akan biasa.biasa sajabila ditujukan bukan kepada
bertanya kepada Rasul, "Beri t ~ h usku tentang ihsan" Jawab Rasulullah, "Engkau
Allah SWT. Seperti ingin dilihat, dipuji, dan sebagainya. semacam inidalam
menyemboh Allah sedan-akan engkau melihot-Nya ;jika engkau tidak melihotnya, maka sesungguhnya Allah selalu melihatmu". Menarik bila kisah inspiratif tentang kisah anak gembala yang sedang menggembalakan domba milik tuannya sebanyak 700 ekor, sebagaimana diriwayatkan dalam
batas-batas tertentu justru akan men-
.~ ,
Iesungguhnya inilah esensi dari ihsan, manusia yang sadar akan kehadiran Allah SWT yang selalu menatap dan mengawasi manusia dimanapun berada dan pads kesempatan spa saja.
h
datangkan kemurkaan~llahSWT. ') AuditorAhli
Madyapadalnspektorat IV
*') CalonAuditor pada lnspektorat IV
i
.
SEBAGAI PIR_A]M"L"I PERIMUSAN PENGAWASAN YANG rn
Oleh : Dody Wahyu*
Mungkin masih ada yang belum tahu bahwa
secara konkrit dijabarkan menjadi "sasaran
cakupan pengawasan dilingkup kehutanan
pengawasan yang jitu".
sebenarnya sangat luas, ada 5 kebijakan
Perumusan sasaran Pengawasan yang jitu
prioritas, 10 program, 22 kegiatan pokok dan
"Management by Objectives" dapat dijadikan
36 kegiatan serta ratusan sub kegiatan yang
salah satu pirantinya, manajemen berdasar-
diselenggarakan oleh 651 satuan kerja.
Dari
kan sasaran didefinisikan oleh W.J. Reddin
hasil koordinasi pengawasan dalam rangka
adalah pembentukan wilayah efektive dan
penetapan PKPT, lnspektorat Jenderal hanya rnampu rnelakukan pemeriksaan d i 187 satuan kerja (28,7%) seperti tabel berikut:
rencana tindakan, rnelakukan .ee$nnJauan
..
4 .
. e x .
periodik dan menilai pelaks?"ian tahunan.
.' [
;:
Selanjutnya bagaimana merumuskan sasaran pengawasan yang jitu?
terdapat
yang-paling nyata untuk merurnuskan sasaran
indahkan asasmanfaat.
.>. A
rategi tersebut harus
'
WASIMAS ?? SIAPA TAKUT
awasan
kegiatan pengawasan penyelenggaraan pernerintahan. Opinh yang berkembang diantaranya adalah merepotkan dan mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan, ditungganggi pihak tertentu, memanfaatkan informasi untuk melakukan pemerasan dan masih banyak persepsi miring lainnya Wasrnas rnerepotkan ? Hasil dari ketiga sistem pengawasan secara umum masih jauh dari memuaskan, salah satunya adalah masih belum adanya jalinan yang signifikan anatara waskat, wasnal dan wasmas. Wasmas sangat diperlukan sebagai alat "deteksi dini", agar apabila terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu tidak "fair" apabila opini dan persepsi miring tentang wasmas tenebut dingebyah uyah" untuk menolak atau setidaknya membatasi eksistensi pelaksanaan pengawasan masyarakat. Deteksi dini hanya mungkin diwujudkan apabila "mata telinga pengawasan" ada di mana mana dan tentunya itu adalah "mata telinqa masyarakat", karena mata telinga aparat pen&was fungsional sangat terbatas jumlahnya. Oleh karena itu konsep yang harus dikembangkan adalah bagaimana agar jalinan antara pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat lebih padu dan berdaya guna. Peraturan perundangan sudah rnengatur Coba kita cermati bersama apa yang diamanatkan UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenqqaraan Neqara yanq
dari KKN pada Bab VII pasal 8 ayat (1) menerangkan bahwa: peran serta masyarakat dalam penyelengggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, selanjutnya pada pasal 9 dijelaskan hak tersebut adalah mencari, memperoleh dan m e m b e r i i n f o r m a s i t e n t a n g penyelenggaraan negara. Sedangkan secara spesifik pada sektor kehutanan, U U No 41 tahun 1999 pada Bab VII pasal 60 ayat (2) menerangkan bahwa masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan, selanjutnya pasal64: Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang berdampak nasionaldan internasional. Dari amanat kedua undang-undang tersebut, jelas bahwa wasmas memang diperlukan, karena masyarakat yang secara langsung bersinggungan dan merasakan dampaknya apabila terjadi penyimpangan dan p e l a n g g a r a n yang d i l a k u k a n o l e h penyelenggara pemerintahan. Permasalahannya bagahana mengatur dan membuat sistemnya agar kegiatan pengawasan masyarakat dapat difasilitasi dengan baik, tertib, patl-berbudava. A-
<,
............
Apabila terjadi
Penyebab penyimpangan dan pelanggaran dapat dicegah
sedini mungkin
dan pelanggaran , segera diambil
n Waskat, Wasnal dun k dipergunakan untuk t u n g ngangi demi kepentingan se angan maupun kelompok. a t gunakan untukajang peras memeras. berikan untuk kegiatan wasmas tidak enghambat penyelenggaraan negara. dan pemerint$an. '
.
, . ..,
'; - ? -
konkrit rnenjadi penyebabnya
.+k.6i"
Waskat, wasnal maupun wasmas tidak a k a n m e m b u a t was was a p a b i l a penyelenggara pemerintahap-,,'dijalur yang benar' serta tidak mungkid dapat diperasperas apabila penyeleirggara pemerintah b&rsih.dari praktek<&~. Oleh karena itu penyelenggara pherintahan yang sudah berada pada .jdkur yang benar dan tidak berulah dengan praktek praktek KKN perlu mendapqt~'"perlindumgan"dan kenyamanannya ddiam melaksanakan tugas pokoknya un&& berbakti pada nusa bangsanya. Apabila ki@a berkunjung ke daerah ditingkat operasional betapa repoCnya pejabat di daerah meiayani serbuan pertanyaan dan. gugatan dari unsur-unyr masyal-akat yang berputar-putar tak kunjung selesai. Keluhan dan opini miring dari pejabat ditingkat
Sampai saat ini pasa165 UU No 41 tahun 1999 yang mengamanatkan agar ketentuan lebih lanjut pengawasan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah belum dapat diwujudkan, ha( i n i tentunya menjadi tantangan kita bersama untuk .segera merealisasikannya. Khusus t e n t a n g pengaturan pengawasan masyarakat perlu dipikirkan dengan hati-hati dan seksama agar tidak terjadi kerancuan ditingkat pelaksanaannya, tidak berbenturan kewenangannya, serta tata caranya elegan sehingga tidak mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian sistem pengawasan masyarakat dapat diformulasikan seperti konsep yang dikehendaki dan dapat memberikan manfaat secara maksimal dan dampak negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.
~.
,,
" KaSub Bagian Data dan Pelaporan
MATA P E N U H ClNTA M E N U T U P I SEMUA KEKURANGAN,
.I
4
NAMUNMATA PENUH BENCI EMUNCULKAN SEMUA KEKURANGA (OURINDAM)
i
Para peserta Pendidikan dan Pelatihan Satuan Pengawasan lnternllnternal Review bagi pegawai di lingkungan Departemen Kehutanan tengah mengikuti materi pelatihan.
lnspektur Jenderal Departemen Kehutanan didampingi ~LehSekretaris lnspektorat Jenderal iedang memberikan pengarahan dalam acara Pendidikan dan Pelatihan Satuan Pengawasan lnternllnternal Review bagi pegawai di lingkungan Departemen Kehutanan di Ciawi, tanggal 5 s.d. 9 Juni
:* ,
lnspektur Jenderal Departemen Kehutanan menyerahkan kenangkenangan kepada Ir. Suwignyo Mangun Edris, mantan lnspektur IV, yang memasuki masa purna tugas dalam acara Pelepasan Para Purna Karya Wanabakti lnspektorat Jenderal Departemen Kehutanan, tanggal 1 Juni 2006.
Tim pemeriksa dari lnspektorat Jenderal Departemen Kehutanan sedang melakukan pemeriksaan terhadap salah satu repeater SKRT di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Mei 2006.
0 lnspektur Jenderal Departemen Kehutanan dldempingi oleh Sekretaris lnswktorat Jenderal sedans memberikan wnearahan dalam acara wmbinaan llngkup lnspektorat~enderaikpartemen~ i h u h n a di n Villa Ratu ~ a i n g i n Bogor. tanggal 9-10 Desember 2005.
Inspektorat Jenderal Dalam Berita 1.
., . 2.
Menteri PendayagunaanAparatur Negara melalui keputusan Nomor KEP146/M.PANI412004 tanggal 26 April 2004 menyatakan bahwa pengawasan melekat tidak semata-mata berupa pengawasan yang dilakukan oleh pimpinanlatasan terhadap bawahannya, tetapi lebih menekankan pada sistem pengendalian intern. Untuk itu, lnspektur Jenderal Departemen Kehutanan melalui surat Nomor S.1142111I-Sek-312005 tanggal 5 Desember 2005 telah meminta seluruh Satuan Kerja Departemen Kehutanan baik di Pusat maupun di daerah untuk membentuk Satuan Pengawas Intern (SPI). Diklat SPI, yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada anggota SPI dalam melaksanakan tugas, telah dilaksanakan pada 27 Febwari 2 Maret 2006 di Pusdiklat Pengawasan BPK Bogor. Diklat tersebut diikuti oleh peserta dari Pusat dan daerah. ,Dik selanjutnya akaq.dilaksanak&.pada~ii ,2006.
c.
3.
Kegiatan PKS (Pelatihan Kantor Sendi merupakan kegiatan yang r u t i dilaksanakan oleh lnspektorat Jenderal
mengundang narasumber dari luar. Pada tahun 2006 telah.., dilaksanakan PKS s e b w k 3 kali,dengan topik bahasan :
i
a.
Hasil Diklatpim~ingkdtIlnspektur II (19 Januari 2006) , $,.
# .
.d.ee
Rasa kekeluargaan di antara pegawai perlu untuk dipupuk secara terus menerus karena dapat menciptakan suasana kerja yang baik. Untuk itu, lnspektorat Jenderal Departemen Kehutanan telah menjadikan acara pembinaan pegawai sebagai acara yang rutin diadakan setiap tahunnya. Pembinaan pegawai sebagai acara yang rutin diadakan setiap tahunnya. Untuk . .
un yang dimeriahkan dengan ainan organ tunggal. Sambil nyanyi, bisa joged barengjuga lo.. 4.
!
Pengawasan Kinerja Organisasi Departemen K e h u t a n a n o l e h lnspektur 11 (13April2006).
Guna mendukung kegiatan pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh auditor, lnspektorat Jend$rkl Departemen Kehutanan t e l a h melaksanakan kegiatan pencermatan terhadap berbagai ha1 terkait dengan tupoksi Departemen Kehutanan. Kegiatan i n i b e r t u j u a n u n t u k mengidentifikasi permasalahan atau kemungkinan terjadinya suatu hal yang t i d a k sesuai - dengan peraturan
idang PHKA, c) Bantuan Luar Negeri.
,
,
,
LINGKUN Oleh : Ir. Rosihan Indrawanto, MM*)
p
embangunan kehutanan erat kaitannya dengan lingkungan hidup. Beberapa contoh kedekatan itu antara lain bencana banjir dan longsor sebagai dampak negatif kegiatan konsewasi hutan dan lahan, kebakaran hutan sebagai dampak negatif pembukaan dan alih fungsi kawasan, pencemaran sungai dan limbah B-3 sebagai dampak negatif dari industri hulu kehutanan, dan ledakan hama penyakit t aman pangan sebagai dampak negatif dari perburuan predatoralaminya. *' ,:, . ' ys '
#,.
+
,&
Sejauh it$ tupoksi pengawasan di ~ e i ~ r t e m e n Kehutanan ada pada lnspektorat Jenderal. Dalam operasionalnya audit lingkungan belum pernah dilaksanakan. Padahal degradasi hutan seririg menjadi sasaran pahit terjadinya bencana yang silih berganti datang setiap tahun. Terdengar sayup tanpa ingin mengalihkan kambing hitam, bencana itu terjadi di luar kawasan. lronis memang, pembenaran ini justru menafikan arti sebuah daerah aliran sungai yang merupakan satu kesatuan pengelolaanlingkungan hidup. Kenyataan ini mengharuskan auditor pada . lnspektorat Jenderal memahami lebih lanjut tentang perlunya audit Lingkungan. Sayangnya pembekalan tentang ha1 ini baru sekali dilaksana'kan oleh Pusat Standarisasi Lingkumgan Kehutanan d i Tahun 2005. Pesertanya adalah perwakilan dari Unit PelaksanaTeknisDepartemen Kehutanan yang terkait langsung dengan penanganan konse~asi,dan belum mengikutkan auditor. ~
~ ~ d
i
i ~ seiarah~ dan D~~~~ ~
Kebiiakannva Audit lingkungan dikenal secara formal di Indonesia melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 1994.
,, -?1
F
'
Dplam kop$usan ini te,nci d@inisi tentang audit lingkunganyaitu : P " Suatu olat manajemen yang meliputi evaluasi secora sistematik, terdokumentosi, periodik don obyektif tentang bagoimono suatu kinerja organisasi ,sistem monajemen , W " don perolotan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan don pengkajian pentaatan kebijakon usaha atou kegioton terhadap peraturon perundangundongan tentang pengeloloan lingkungon hidup". Definisi lain tentangaudit lingkungan, yaitu : "Suatu proses verifikasi secara sistemotis don terdokumentosi untuk memperoleh data don mengevaluosi bukti secoro obyektif guna menentukan apokoh sistem manajemen lingkungan yang dibuat oleh organisosi sesuai dengon kriterionyo untuk selanjutnya dikomunikosikan hasilnya kepoda monojemen". Dari dua definisi itu pada dasarnya audit lingkungan k mencakup ~ proses ~ evaluasi ~ dan reviu atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan dari sebuah kegiatan oleh suatu unit usaha.
.
~
-
Sejarah tentang audit lingkungan dimulai ketika BS-7750 diberlakukan di lnggris pada tahun 1992. Kemudian secara lebih luas dikenal di Jerman dan daratan Eropa Lainnya dengan istilah okoaudit. EMA-Audit (IS0 1900 EMAS, IS0 14000 dan I S 0 14001) dan ElAAudit (150-9000) adalah pengembangan dari BS7750 dan oko audit. Audit ini awalnya diturunkan dari financial audit, namun saat ini semakin berkembang dan telah memiliki spesi'ft@si teknis operasional tersendiri. Audit lingkungan bukan merupakan alat perencanaan, tetapi berfungsi sebagai perangkat evaluasi. Pelaksanaannya harus dapat mengevaluasi suatu kondisi yang tidak normal. kdapun latar belakang tentang perlunya kebijakan audit lingkungan diberlakukan di Indonesia, adalah :
2.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42/MENLH/11194 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Lingkungan.
3.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan, pasal 1 ayat (I), yaitu :
%enteri atas ketidakpatuhan penanggung jawab usaha don atau kegiatan terhdap pelaksanaan UU di ,bidang pengelolaan lingkungan hidup y& terkait dengan keyiatan tepbut". ' ; .,, . :
:
Di bidang: kehutanan, W u h ini tidak atiu. belum ada, .@er?tu&n .. 'i:.. qwndang-qdangan yang khusus me6gatur pelaksanaarv audit lingkungan .kehutanan. Namun demikian . lalam peraturan, telah tersebut, antaralgttp- :1 , .; <-. ' . , -. I r . l h i I. 4 Menhut-Il/ZOdg. tentan$ Pedoman'. Pinjam ~ i k a Kawafin i ~ u &t a m ? & Maret 2906, d i dalamilyd, meniat'ur '
1. Pemerintah lebih banyak bersifat regulator, oleh karena itu perlu diimbangi dengan kebijakan yang b e r s i f a t operasional untuk merangsang peran serta dunia usaha.
beberapa
.
,,pedpman
..
pinjam. pakai kawasan hutan u n h k keg' tan pertambanganyang hanya b o l e h d ~ h e r ~ k a dquk n .keg'iHtan pertambang& t e r t u t u p ~ d i a r nkawasan hutan lindung (paselllayat(2) huruf e).
5 .
.
,i
,
~ ' ~ e n t e~ehutandhwntuk ri penerapan tem Pengelolaan Hutan ~ e i t a r w i a6 jf~ndatory) + .,-a. Pada hutah.alam (SK Menhut No. : 4795/~~ts-l$2002' b. Pada hutan Gnamall '(SK Menhut No. 177l~pts-1112&3)! '. Pada IPHHk(SK ... .Menh~itNo.3031 Kpts-ll/2004)s.z.:;';* I
-.
.
-
-
,
*
M a l a h lingkung kanan yang terkai
lp'.~$? g it e 1a h ' rnengxtur hal-ha1
g.JK Menhut Yo. &L*pts-Ill2 tentang Tata ' c a r a ~ n i l a i a nKinerjq <: Pengelolaan Hutan Alam poduksi Letsrai pada Unit ~a~aje@en,& kemudian disempurnak~m06luiSK Menhut No. 208/kkts-1112003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan .Hasil Hutan Kayu pada Hutan 'Alam di Unit Manajemen dalam rangka Peneglolaan Hutan secara Lestari. Di dalamnya ada 4 kriteria antar Lain kriteria ekologi yag m :6;-)
a
unsurnya, saling terkait dan saling tergantung dalam keteraturan yang PHKA, PP No. 68 bersifat spesifik atau antar tipe Tahun 1998 tentang Kawsan Suaka~lamdan ekosistem berbeda, terpadu, holistik Kawasan Pelestarian Alam, didalamnya dan berdimensi ruang. mengatur tentang pelarangan terjadinya 4. Pelaksanaan Amdal kehutanan yang perubahan bentang alam pada kawasan tertuang antara lain dalam : a. SK Menhut NO. 3 2 / ~ ~ t ~ - 1 1 / 2 0 0 3tenebut d i atas yang disebabkan oleh karena ada aktifitas di dalamnya. tentang Pemberian lzin pada IUPHHK pada Hutan Alam atau Hutan Keterkaitan Hutan dan Linekunean Tanaman melalui Penawaran dan Hutan Indonesia ada seluas 120,35 juta Ha. Pelelangan. Hutan ini termasuk kelompok hutan tropis b. SK Menhut No. 331Kpts-1112003 terluas nomor tiga sedunia setelah Brazil dan tentang Tata Cara Pengelolaan HPH Zaire. Hutan tropis berfungsi sebagai paruAlam dan HPH Tanaman yang telah paru dunia yang dpat menyeimbangkan iklim Mendapatkan Persetujuan Prinsip dunia. Dalam tataran global, keanekaBerdasarkan Permohonan. ragaman hayati hutan Indonesia terkaya c. SK Menhut No. 688lKpts-11/90 nomor dua sedunia setelah Columbia. Oleh tentang Peraturan Pembuatan dan karena itu hasihya baik yang ternilai maupun PembuatanJalan yang maupun yang tidak ternilai, menjadi d. SK Menhut No. 16IKpts-1112003 modal utama pembangunan ekonomi yang tentang RKT, RKL, RKD, dan BK berdampak pada peningkatan devisa, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada penyerapan tenaga kerja, mendorong HutanAlam. e. SK Menhut No. 151tKpts-Ill2003 pengembangan wilayah dan pertumbuhan tentang RKT, RKL, RKD, dan BK ekonomi. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Harus diakui hutan rasional mengalami HutanTanaman. degradasi karena kelemahan dalam f. SK Menhut No. 4795tKpts-11/2002 manajemen pengelolaan, baik di pusat, tentang Kriteria dan lndikator daerah, maupun pada tingkat u n u Penqelolaan Hutan Alam Produksi pengelolaan usaha. Kemudia disebabkan juga oleh
.#.
.# ;:
A
'
!
k
perubahan, alih fungsi kawasan, dan kebakaran serta bencana alam lainnya. Degradasi ini ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam bentuk rehabilitasi hutan dan lahan. Selain itu diantisipasi oleh masyarakat dalam bentuk tuntutan oleh LSM dan pasar prosuksi hasil hutan dunia.
b. Apakah sudah terbangun persepsi yang sama oleh semua stakeholder kehutanan bahwa hutan adalah suatu aset tidak ternilai, dalam hal pembangunan berwawasan lingkungan, yang untuk hat itu pemanfaatannya perlu didasarkan atas
Dengan adanya dua variable yaitu berupa peran kayu yang belum dapat digantikan oleh barang substitusi dan posisinya yang masih :&jharapkan m e n j a d i sumber dana ,&,bangunani maka masalah
~
,::f
dan d e g r a d a s i lahan, kehilangan keanekaragaman hayati, deforestasi, dan 9 meningkatny' efek rumah kac9karena s$u bumi yang semakin tinggi. '
kelestarianyang berkesinambungan. ~~
d
i i ~~h~~~~~~ ~ ~
~
Penerapan audit lingkungan kehutanan secara eksplisit belum terekomendasi dalam pera'tuian *: .perundang-undangan bidang
diperbaiki segera sebelum diaufiit- ~ l e h AssesorlLembagaPenilai Independent.
/a
Dari' kondisi yang t@i ini, maka semakin jdas keterkaita9r;"iingkungan dan .hutan,
I
kait den$n kepentingan Iekonomi dan ek&&.i men&di dasar kon&'. ".,.-&?hawasan ~in~@&$n~-a~au' :&; ;". 5angunan berkela,n$tan.
Jika Allah menghendaki keburukan bagi seseorang hamba, maka :
1. Dijadikannya orang itu sangat mencintai harta 2. Dibentangkan dihadapan orang itu cita-cita dan angan-angan 3. Disibukkan orang itu dengan urusan keduniaan 4. Diserahkan orang itu kepada kekuasaan hawa nafsunya
I
lagi yang kompeten iep&i
ketrampilan baik khusus maupun umum di bidang lingkungan kehutanan, basic pendidikan, pengalaman kerja, dan sembilan atribut seperti etis, luwes, tegas, obyektif, profesional, independen, dan selalu bekerja atas dasar evidence basedapproach. Sesungguhnya fungsi lembaga assesor dapat disubstitusi oleh auditor lingkup lnspektorat Jenderal. Mereka tinggal dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan tentang sistem manajemen lingkungan (IS0 14015 dan I S 0 19011) dengan design of environment (IS0 14062), kajian daur hidup produksi (IS0 14040 s.d. 14043), climate change (IS0 14064), dan evaluasi kinerja lingkungan (IS0 14031). Otoritas pemberi pembekalannya ada pada Pusat Standarisasi Lingkungan Kehutanan dengan lnstruktur dari Kementrian Nesara
11t2004 seperti tersebut d i
.
.S
pertimbangannya hanya seb,Sp# pada .,. keindependensiannya.' ~eg&ka@~)m ':&4ak1p::,f;ys bila sewaktu-waktu hastt:p&d&dhslyaaa~yPI.: . . - .~ s:, ,, . .. dipermasalahkan, statusnya teisek4 daflat;. 'W,i . "*;& menjadi bumper. Kalau H a peRiybangpi r .k independen ini saja, sesungguhnya davar$,lr.:r ', .q; kode etik dan standar audit Aparat Pekeri&^;',$: Fungsional Pemerintah (APFP) pun, tblah:$3; -) mengaturnya. Kalau demikian "pada ,, hakikatnya fungsi tenebut bisa disubstitusi ' ' kepada auditor lnspektorat ~enderal.'~ i n g g a l lagi membandingkan berapa besar dana yang dikeluarkan Departemen untuk membayar jasa assesor dibandingkan dengan mengadakan pembekalan kepada auditor?
.
"6
ci a&'S
:'
*)AuditorAhli Madya pada lnspektorat IV.
PEMANFAATAN GPS UNTUK MEMPEROLEH BUKTI HUKUM PELANGGARAN BIDANG KEHUTANAN MAKALAH PKS INSPEKTUR IV L
;
&:
j 1
f i barat rumah yang berhalaman luas, pemiliknya harus tahu persis J b a t a s - b a t a s halaman rumah yang- ditempatinya itu. Bila tidak maka akan mengundang konflik dengan tetangganya. Demikian halnya dengan hutan, Menteri Kehutanan sebagai pemimpin Departemen Kehutanan beserta
iannya yaitu : 19.806.374,57
KSA dan KPA darat ha),
h u t a n lindung
penetapan batas kawasan hutan temu gelang selama lima tahun terakhir (tahun 2000-2004)
(31.685.472,QZ ha), hutan produksi terbatas
ada sebanyak 96 lokasi seluas 2.278.890,76
(22.923.901,26
ha.
(35.958.779,43
ha),
hutan produksi
ha) dan hutan produksi
konverii (22.996.48gha).
Untuk menjadi
Menurut Kepala Badan Planologi yang dimuat Tabloid Agro Indonesia Volume II Edisi
hutan tetapseb&htmana diamanatkan uu NO.
69 tanggal 04 Oktober 2005, sampai Juli 2005
41 TaQun l$j@&)asal15, proses pehgukuhan
kegiatan tata batas hutan sudah mencapai
e @wasan
hutan harus melalui tahapan :
80%, namun yang baru disepakati oleh semua
kawasan hutan, penataan batas
stakeholders baru 15%, atau seluruhnya 120
$Wasanhutan, pemetaan @wasan hutan dan
dokumen berita acara. Selain itu masih ada
p e n e w kawasan hutan.
Selama lima
47 dokumen berita acara yang sedang diproses
i, hhun terakhir (tahun 2BOO - 2004), dari luas
di daerah dan 33 dokumen berita acara yang
/-@'@Gkan
tan nasional tersebut diatas telah
sedang diproses di pusat.
ditata batas luar sepanjang *.I
*
aradi& '
ant&fa hutan
milik. :Konfiik t6Gadi
- '",* . isumbfrdaya alam yang ada d i e a m n y a bebqs. 3 ,F "?
hj
&&d.k9ki.mp:if%ntuk
'1.
diekploitasi. . Hal. ini,dimungkinkan ".
.,,
,
'
kprena dalam UU No. 41 Tah'u8 1999 pasal 5 dah -+.dyat (2) keberada~h
setelah ada padu serasi antara TGHK dengan
Hingga kini Luas yang pasti tentang hutan primer, hutan sekunder, hutan rawa dan padang ilalang terus berubah-ubah.
Yang
m v ,=
R
HPH dengan batas fungsi, batas persek~
menukar kawasan hutan de hutan. Contoh-contoh konfl
hampir pasti adalah data dari Pusat
terjadi, walaupun tidak semua
lnventarisasi dan Perpetaan Kehutanan
meja pengadilan, yaitu:
berupa laju deforestosi hutan per tahun, yaitu seluas 2,8 juta haltahun.
Di tengah areal
1. Masyarakat adat Meratus yang berad
hutan dengan potensi yang beragam tersebut,
dalam hutan lindung G. Meratus
realitasnya ada yang berupa areal pertanian,
Kalimantan Selatan yang terusik dengan
baik semusim maupun tahunan. Sudah barang
keberadaan HPH Kodeco Group d i
tentu di sekitar areal pertanian itu terdapat
sekitarnya.
pemukiman, termasuk berupa desa yang sudah definitif. Lokasi-lokasi seperti ini ada
2. HPH PT. Duta Makmur Timber densan
yang sudah terbebani dengan hak masyarakat
batas fungsi TN.
adat atau lokal,
Kabupaten Pesisir Sumatera E3ara-
sehingga potensial
Kerinci Seblat d i
a
3. Batas persekutuan HPH PT.
Bumi
menjadi Taman Wisata Batu Putih di
Raya Utama dengan HPH PT. Erna
Pengadilan Negeri Bitung Sulawesi Utara.
Juliawati d i Kabupaten Sanggau
Dan yang paling hangat peristiwanya adalah kasus Register 40 yang diserobot
Kalimantan Barat.
perkebunan kelapa sawit milik D.L. Sitorus di 4.
Sumur gas Darajat dengan CA. G.
Kabupa
Papandayan Kabupaten Garut Jawa Barat.
5. Kawasan industri Dawuan (ujung Tol Cikampek) yang lokasi tukar gulingnya di
Provinsi lronis memang, keti
Kabupaten Pandeglang tidak clear dan
kehutanan sudah semakin tipis isinya,
clean.
pemiliknya baru sadar bahwa halaman rumahnya belum dipagari semua. Dilema pun TNGL oleh sawit PT.
muncur, mana yang harus didahulukan antara percepatan peri&t#a'd guna p , ,, ,i .* p e ~ e s t a ~ ~ ~ abeserta san!
.
'
eminimalkan k h k . k k h kare obosanb w u M u p a p q u n a a i
rcepatan pi"$elesaiannya,
t
as kawasan yang rawan konflik dan pada *. ,. ,
I,
pembukaan jalur dari Dusun Batu Katak
kawasan hutan yang belum tuntas
menuju Dusun Raja Bulan di TNGL
dikukuhkan.
berdasarkan ijin pinjam pakai yang
mengambil pelajaran dari kegiatan illegal
dikeluarkan Ka Kanwil Dephutbun Sumut
fishing oleh kapal-kapal ikan milik negara
di Pengadilan Negen'Medan
lain.
S~matera
Utara. 8. Gugatah S. b j u dkk atas Kampung Karuru yang merubkan tanah persekutuan adat
Ide ini muncul setelah
Ketika kapal asing tersebut masuk ke
perairan nasional seperti terjadi di perairan Arafuru,
dengan sigap kapal patroli
menggiringnya hingga ke luar batas. Padahal
Pung Tua Pamona Tawi Yang diklaim
di perairan tersebut tidak tampak batas
Qai hutan [indung di Pengadilan
fisiknya. Hal yang persis sama adalah ketika
Negeri Palopo Sulawesi Selatan.
9. Gugatan Ny. Sartie Ma5bman atas tanah elms 1.776 ha Yang dialih fungsikan
pesawat tempur asing terbang diatas angkasa Indonesiaseperti yang pernah terjadi diatas P. Bawean. Armada tempur dari Lanud lswahyudi dengan cepat menyergapnya.
t
F
pel
npad elu!qas
6u!j!pa
uep juaurjsnfpo
sel!leny
luaas!s uauodwo)l
uelueSe~aqay
ueSuap lueae~aq SueA elep Jaqluns
.s!)e~Soa$ asoqojop
aenqlualu ynlun eaep ueylndwnSualu .J
qe~nye yepn SueA ley01 l o ~ ~ u oy y~ ! luenauauad .q -eAu~qaAo~d luals!s ueeunSSuad ,
dnyez~ualu e A u u e e a a w a T
'JJA!JJJJ
leJnye uep l e d a ~ueSuap ledep !u! ae)v
3 3 s!ua[ Su!sew Su!sew y n ~ u n!$el l!lales p-Enilad eyew 'y!aeluolo eJezIas uey!se~ado!p
u!Su! el!qedv
.a!laaes p ueynl~ad!py~apoaS
.
. : . ;yelueS.e~aqay .
eped leq!yeJaq
SueA
ueA Jesep eaad uelueSeJaqq .e :na!eA '!depeq!p
sd3 ynaun uep wales E lelu!u!w ueyqnanqip ! p aedep~aa -+!q~o d e ~ a seped ue!y!luap
ue8uaa
q q ~ o9 luelep ay !Seq~h uep
ueqeleselu~adede~aqaqaedep~aa
luy OOZ'OZ ue!SSu!lay !p we[ 2 1 d e ~ a s!wnq
:ueie"sa~uad npad d e a l unlueu
!Su!l!laSuaw
)!aye q!selu SueA JeameN a!laaes
ehq ueqnynsuad i!seq ueaedazI~ad
pz epe !u! lees .eAu]!q~o eped JepaJaq )!aye
jesues Cub ,o>!~!p ! ~ o ~ o u y a l
q~seluSueA ~ ! l a ~ eeped s SunaueS~aa!u! sd3
d. Kekurangkonsistenan hasil penafsiran yang dilakukan oleh pihak
pihak yang
yang kompeten,
cukup dan relevan.
Seluruhnya ada tujuh jenis bukti yaitu
tidak kompeten.
pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi,
Dalam ha1 terjadi konflik, GPS dapat
pengamatan, pertanyaan atau wawancara,
membantu penyelesaian kepemilikan /
pelaksanaan ulang dan pengujian analitis.
penguasaan oleh pihak lain karena
GPS sebagai alat, terkait dengan jenis bukti
memiliki tiga fungsi tenebut (untuk
pelaksanaan fisik, pelaksanaan ulang dan
,identifikasi, reposisi dan pengecekan).
pengujian analitis.
ljwtuk diketahui, peta-peta , ,das , d i g u w .adql$h RBI ~pi'ffiriii-indbhe$ia,
.;'
;
prod
W.-(Topografii produksi J
Bentuk fisiknya adalah
sil editirpgdari software ygng . dig&
..
~
kurh&n"ii~'dipat.disltarakdh ataqsyrat setelakdilengkapi a'
Topografi 'TNI Kelerengan,
AD), JOG ( Kontur produksi Joint Op
Graphic-US Army) atau RepPProt (Peruntukan
n *:il;.:4eng$:&%arJ;
,
. .
t bukti hukum sebagaimana
natkan dalam ayat (I) pasall84 KUHAP
dan Penutupan L&an, produksi Departemen Transmigrasi).
'BAKORSURTANAL sebagai
Berdasarkan klasjfikasi, GPS bisa sebagai
ukung. dengan petad&i$ang
baru yaitu RBI.
Semuanya tergantung
,,
1.
I
"
"""
: Y:"..* & . ,
3: Sebagai bukti pendukung, bila bukti .!
;,langsu&)&ng
,
_1
digunaKan dalam proses
~ a lha1 - sebagai berikut :
': pembuktia>betium cukup untuk suatu
a. Perlu data dasar yang sama sehingga
fakta yang sama, walaupun karakter
komunikasi dan pengelolaan antar dan
bukti yang satu dengan yang lainnya
pada unit yang berbeda dapat dilakukan
berbeda.
dengan cepat, akurat dan konsisten.
"
bila proses
b. Perlu standar penafsiran yang disesuaikan
pembuktian mendatangkan kepastian
dengan kondisi, antara lain kalibrasi GPS
yang paling kuat atas suatu fakta karena
yang rutin oleh institusi yang berwenang.
4. Sebagai bukti utama,
keasliannya dan langsung mengarah pada suatu kejadian.
c.
Perlu konsistensi dan struktur yang terintegrasi di setiap level penafsiran
5. Sebagai bukti tambahan, bila tingkat
peta dasar yang masih beragam tingkat
jkeandalan untuk mendatangkan suatu
kompetensinya, antara lain operator
ang pasti belum meyakinkan. Bukti ini
yang telah memiliki sertifikat yang
apat digunakan bila ada kesepakatan
diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
an bukti utama rusakatau hilang.
d. Perlu penyamaan persepsi mengenai
Yang penting disini untuk mengurai
konsep pengelolaan peta dengan
benang merah keterkaitan antara aplikasi
pengendalian terpusat. Selain itu perlu
penggunaan GPS dengan kegiatan pengukuhan
sosialisasi yang ditujukan kepada aparat
dan penatagunaan kawasan hutan adalah
penegak hukum bahwa GPS sebagai hasil
dengan cara meminimalkan permasalahan
teknologi digital,
dan mensepakati penyesuaian ketika GPS
sebagai a l a t
diputuskan untuk digunakan sebagai alat ukur
penyelesaian tata batas kawasan.
dapat digunakan
guna
percepatan
MENGAJUKAN RALAT ATAS TEMUAN / SARAN. KENAPA TIDAK ? Oleh : Hemita* Simpulan hasil Pemeriksaan ltjen yang ,.
dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA)
&:?~erdiri atas temuan dan saran. Temuan
".m,.J:.?
iri atau dari sudut
sasaran; 3) Kriteria dengan kondisi tidak matching,
sehingga temuan berkesan
mencari-carikesalahan.
dilakukan auditan ?
ter$ebut sudah disetujui oleh Bupati X melalui surdt no. 0001xyr. 'kmbelian dilakukan di
tuhkan) dan harga>bibitmengacu pada SK
butuhan Pemerintah KabupatenY.
kredibilitas.
.'
.
Orang yang berani mengak
kekelir~annyaadalah . oragg;. . .ya& .berjiwa, .,
Memperhatikan hal-ha1
? , . .
besar dan.jusUunjempunyai "i!at~a$.&@'ig *$&$ , . >.:.: ..,, L . ** L * , , " .d " * Ka Sub Bagian ~emantauan~indakLanj'ut,ll :, : '
#
~
ng sudah ada ? Apakah auditan dapat memperoleh klanfikasi dari hasiltinjauan tenebut?
I
1
Seringkali orang tidak menyukai nasehat karena cara penyampaiannya yang kurang tepat dan kurang berkenan di hati penerimanya. Nasihat di hadapan orang lain sama saja Dengan membongkar aib orang yang dinasihati (Ulama)
%,*>*>
'+. .
~
,$%ran h a w mngandung kemungkinan l~ntukdam$ diwpa5, hfndarf sswan y a w
Meskipun maran ftu Irwm =&UP k w h ,
kmh$ang p l u dipertimhngkan rneliputi
rubahan-perubdhasi. k m h a t unttftm
per u~
hamun s a s a m y m g ~k hams dkup tuwes,
b w n - ~ ~ ~d.aLam ~ g ~pr~~ yh e~b fn Wd~i, ~ p u ~ ~ . sas dame te):~ ~ s
ekonaml, reial, pdT& dash teltrib
sumherdaya manusfa, sumber dana y a w tersedfa dan kemampuan Cnovatif teknis.
a
yng
atau oportunistir.
"Membedkanmotivdsi".
SaaM yang tepat rnamptr mengidentifikasi >&metyang masu k akat, rnemperhitungkan p~vgalarnan praktis dan pelbagai ;%"tiUal@stian dan mernberllcan peluang bagi
I. , I
'M@gqke[itqn y n g log&, bjrmndar pads
,
. Iml
-I
lmengenai s u m b e r m mmusia yang
'Papat diterimaolehsemuo anggota '"
Sasaraf~Yang diterima
yang teiibat merupakan sasa arrqgota seringkali bewitah
semua %!Pta\
I'I
Riasanya sasaran Hng terlalu berat dan
krada di luar jangkuan kemampuananggota Mdak rhemberikarr m o t i v a s i untiuk pe"pin~q~ s e d a n ~ h YaW terkpu:
1,
budahpun mhjadi tidak'menantang. ~ n t u k agresif, setingkat lebih tinggi dad raw-rats
yang dapat dicapai dan rnenyangkut kepentfngan sernua anggota, memitiki daya
.eAunaye~uep qelunj y!eq )!aeI!auny
ueSueqwaSuad ynaun 3ee)ueuJaq e S o u a ~
.,,UDJDSDS JDJUD UDJ,)!D~JJ)JN,
.!ede~!pynaun !e)!uJaq aeSues uep e S ~ e q ~ a q Suer( Wensas UesnunJ ueyednJau UeJeseS ,,
,
~
I..
eAuunun Sulsew-Su!seu eyamu ueeuesyelad
. , , l ! S ~ $ ~ p ~ ~ 3 ~ l q ! Y ~ a!euaSua~ g~ er(ue~0SSuee~g'@!l!lu!~
#l ~
welepuau uep yeAueq q!qal
.!el!u!p-uep
,
dn!p '!~@%~lb "^
SueA y!uaJ uep )!au!&sqns u e n q ~ a W e 4'!ses!leJauasapJaa ,
.
*e
.)
aeSues-SgeA !ses!ueho uelep In$! Su!dwes!a
e w a u ynpn .
!
>
i
a. SLP sederajat b. SLA sederajat c. Akaderni ID3 d.S1 e. 52 f.53 g. lainnya, sebutkan...... 3. Usia pernbaca adalah c. 31 -40 tahun a. 20 tahun ke bawah b. 21-30 tahun e. 51 tahun ke atas d. 41 -50 tahun 4. Profesi pembaca adalah a. PNS Departemen Kehutanan b. PNS Non Departernen Kehutanan
I
I
I
I
1
i
adalah a. Cukup rnemadai i b. Belurn rnernadai, untuk (-) Untuk kualitas kertas (-) Untuk separasai garnbar 8. Menurut pernbaca segala jenis artikel dan rn&l tulisan lainnya adalah a. Sesuai narna bulletin maka artikel dan jenis tulisan yang dirnuat harap yang terkait dengan rnasalahasalah pengawasan. b. Bisa diperkaya dengan artikel dan jenis tulisan yang lain sepanjang terkait pada bidang kehutanan
1
_-L%
i.Artikel Rohaniah j. Lainnya, sebutkan
......
........... ,
.Terkait dengan kualitas Inform Buletin pengawasan ini, perasaan membac ~dalah a. Tidak Puas b. Kurang Pws c. Cukup Puas d. Pws 11.Dapatkah pembaca menjelaskan hat-hat apa saja yang dapat rnenjadikan pembaca pwslsangat pws sesaat setelah membaca buletin pengawasan ini
1Z.Mchurut p m m ,sebaiknya buletin pengawasan ini terbit berkah a. Bulman b. Tiga W n a n c. E m f h n a n 13.Terkait' tlengan Icepuasanlketidakpuasan m c a d a m membaca bulletin p e w ini, aspirasi pembaca ke redakturlstaf redaksi akan disampaikan melalui a. Telepon b. Fax c. Surat d. Lainnya, sebutkan 14.lnginkah pembaca membaca buletin pengawasan edisi berikutnya a. TMak lngin b. lngin ' c. Sangat ingin d. Lainnya, sebutkan
.,....... .,.,..
. 4.
Kuesioner yang sudah diisi dapat dikembalikan ke Redaktur Buletin Fmgawasan lnspektur Jenderal Departemen Kehutanan ke alarnat yang tertulis dalam *box buletin".
