lltoR lliluR llElluRUI illlftutll IIIIEGRASI llut(ut lllTERllAslolltL
ABSTRAKSKRIPSI
Olch IWAlrl HIFAWAII SOEPRAPTO 2f[i'l79 ltlRP ItllRM t0.7.O4.120G1.'ll9l9
FAKULTAS
HUKUH UHIVERSITAS SURABAYA t9t9
gURABAYA
I]ITEGRASI TI]IIAUAII TI}IORTIIIURTEilUNUI HUKUiIIIITERlIASIOIIAL
ABSTRAKSKR,IPSI Diajukan untuk mal.ngkrpi tugas dan memcnuhi 3rl.h tatu .yar.t eunr tnancapaaGd.r Srrirnr Hukum
Oleh lwAltl HlRAWAttl SOEPnAPTO 2860179 NRP NIBM 86.7.004.12061.44919
FAKULTAS
HUKUM UNn/EREITAS !'URABAYA SURABAYA t99S
Surabaya, Septembcr 1993 yang bor.angkutan
-5 IWAN HIRAWAN SOEPRAPTO
Mengetahui
Pcmbimbing
Danicl Djoko Tarliman,S.H., M.S.
Latar
Belakanr Syarat
dapat menggunakan hak-haknya
negara sebagai
suatu
dak meopengaruhi
negara ti-
tregara lain'
tanPa pengakuan dari
berarti
Ini
lain.
lebih
secara
pengakuan dari
oeDperoleh
telah
seDpurna apabila
hu-
subyek hukun
Negara sebagai
lain.
wilayah
[elakukan
dan kemampuan untuk
bungan dengan negara internasional
llonte-
Konvensi
adanya penduduk yang pernanen'
penerintah
tertentu,
menurut
netara
berdirinya
1933 adalah
vedio
Judul
Peuilihan
subyek hukum in-
ternas ional . Suatu negara menurut
hukum internasional berbagai
nemperoleh negara baru melalui pasi
atau pendudukan' aneksasi,
olehan
kekerasan.
yang telah
baru melalui
dikuasai
Perolehan wilayah pentalihan
negara lain. yaitu
Aneksasi yaitu
oleh melalui
atau
yang dilakukan
secara akresi
dengan per-
yaitu
negara yang bersangkutan' cessi
yaitu
secara damai dari
wilayah
per-
proses alam atas wilayah
Perolehan wilayah
perolehan
pentuasaan
penaklukan
Perolehan wilayah
olehan wilayah
nelalui
dalam penguasaan
yang tidak
wilayah
secara
wilayah
Occu-
preskrepsi ' ces-
akresi
atau penduduk setempat.
negara lain
cara yaitu
Okupasi atau penduilukan adalah
sion uaupun plebisit. pendudukan atas
dapat
perolehan
wilayah
suatu negara ke
baru secara prescription
didasarkan
atas
jangka waktu
pendudukan yang laDa dan sepengetahuan
penduduk setempat. plebisit
yaitu
pengalihan
penduduk nelalui
wilayah
penentuan nasib wilayah
Perolehan
dalan
kenyataannya perolehan
wilayah
Tiour
oleh
tiga
masyarakat
Timor Timur
Timur nasih
disingkat
Berdasarkan
di
integrasi
diharapkan antar
latar
Tinor
lain
ini
belakang di
masalah Tinor
perolehan
pihak
adalah
sebagai
suatu
terjadi
baru
wilayah
Timur ke dalam wi layah
digunakan
negara belu[
Bangsa
Bangsa Bangsa
atas,
Indonesia namun
diperkenank'n'
yang
internasional
PBB sebagai organisasi
dapat
maupun
IJDT' Apodeti
PBB).
hukun internasional
pihak
yang dituangkan
dalam sidang Perserikatan
di uana disatu
kontradiksi,
Denurut
partai
yaitu
dibicarakan
(selanjutnya
Namun
atas Timor
baru Indonesia
menunjukkan bahwa Perserikatan
Ini
diakui
diperkenankan.
Kenyataannya hingga saat
Pretelin.
atas
yang menguasai mayoritas
partai
disuarakan
atau
arti
di
3O Nopenber 1975 yang
targgsl
Balibo
dalan Deklarasi
pilihan
sendiri.
penentuan trasib sendiri
melalui
Bangsa.
nelalui
sebagainana
baru
hukun internasional
oleh
baru atas dasar
Perolehan wilayah
jembatan
memberikan pengakuan.
hubungan
Ketentuan
di
skripsi
"Tin-
atas yang menjatli alasan dipilihnya
judul
jauan
Integrasi
HukuD Internasio-
nal",
sedangkan masalah yang disajikan
integrasi
Tioor
Tinur
fenurut
Timor Timur ke wilayah
secara de fakto,
ditiniau
dari
adalah:
Republik
Benarkah
Indonesia
hukun internasional
?
Tujuan
Petrel i t ian penelitian
Tujuan dilakukan skripsi
pengakuan atas
Indonesia,
penentuan nasib internasional
Jrdral
mengapa PBB hingga
kebenaran,
menberikan wi layah
jawaban yang benar atau
adalah untuk mencari
ini
mendekati
dalam penyusunan
saat
ini
Timor Timur
integrasi
.padahal peroleh
wilayah
belum ke dalam
baru melalui
m€nurut hukum
sendiri/plebisit
adalah dibenarkan.
Wektu P€tr61i t iatr
- Persiapan
- Pengumpulan data
4 ni nggu
waktu
diperlukan
- Pengolahan datr analisis
4 minggu
waktu
diperlukan
4 mi nggu
data
Ietodoloqi Pendekatan Easalah matif
metode yuridis
maksudnya peubahasannya didasarkan Resolusi
PBB, Konvensi llontevideo, Deklarasi
berupa data
terdiri
dari
bahan hukun yang bersifat
peraturan-peraturan
dari
Diterina-
bahan hukum primer
nengikat
sebagaimana di
sekunder yang diperoleh perkuliahan.
No. 25 Tahun 19?O'
yang ke 2?. Sumber data
sebagai propinsi
sekunder
nor-
pada Piagam
L J UN o . 7 T a h u n 1 9 ? 6 t e n t a n g
Balibo,
nya Timor TiDur
yakni
digunakan
atas
literatur'
terdiri
dari
dan bahan hukum naupun bahan
Prosedur pengunpulan data dilakukan membaca, menpelajari, sekunder,
kenudian
diperoleh
data
nengidentifikasi
dikelonpok-kelonpokkan,
yang ada kaitan
Bangsa Bangsa di
Perserikatan olah
nenggunakan prosedur
dari
hal
yang bersifat
dengan nasalah
data sekunder dalan hal llontevedio
PBB, Konvensi
dari
Kemualiandata di-
Jakarta.
naksudnya bertolak
unun kemudian disinpulkan
kenudian ititerapkan
data
s eh i ngga
langsung
deduktif
menjadi Timor
pada masalah integrasi
dengan menelaah konsistensi
Kemudian dianalisis
Timur,
keseluruhan
Sebagai penujang data diperoleh
yang dibahas.
khusus,
melalui
ini
Balibo'
Deklarasi
Piagam
maupun IJU No. 7 Tahun 19?5'
Pokok Hasi I Peaelltiaa Pengakuan bagi. suatu rat
utama bagi
hingga
lain'
tanpa adanya pengakuan negara
fungsi
dari
pengakuan adalah
menduduki tempat yang wajar litik luarga
merupakan sya-
hubungan atrtar
.gar
sebagai
yang merdeka dan berdaulat
di
se-
negara' netara
yang
Dentan demi-
memperoleh pengakuan akan terkucil.
tidak kian
terlaksananya
negara adalah
negara baru dapat
suatu
organisme
tengah-tengah
po-
ke-
banlsa-bangsa. Pengakuan dapat diberikan
konstitutip
maupun teori
secara konstitutip
ini
secara deklaratif'
gabungan. Teori diberikan
atas
pengakuan
dasar negara yang
pengakuan telah
diberikan
hukum internasional,
benar-benar
sebatai
benar-benar
kepada negara baru
ilapat mempertahankan posisinya sehingga
subyek hukum internasional, pelengkap
bersifat
dari
hanya
subyek hukum
negara sebagai
. Sedangkan pengakuan secara
internasional
gabungan penting
maksudnya pengakuan bagi suatu negara selain agar negara
subyek
Pengakuan secara deklaratif
maksudnya pengakuan yang diberikan yang telah
sebagai
sebagai
dan dapat
subyek hukum internasional
mengEunakan hak-haknya
subyek
sebagai
senpurna
secara
hukun i nternas i onal . Organisasi yang anggotanya
PBB merupakan organisasi terdiri
Daka antara
yang merdeka dan berdaulat' negara ngaruhi
tidak
lain
sana-sama sebagai
Oleh karena
ka dan berdaulat.
mencapuri
urusan
sebagaimana yang tercantuu
sendiri
yang satu
dengan
PBB juga tidak
dalam negeri
dalan
negara
pengaruh menpe-
saling
diperkenankan
atau mendekte. Denikian
diperkenankan
negara yang nerde-
beberapa
dari
internasional
pasal
suatu
2 ayat
negara
7 Piagam
PBB.
Kes iooulaa Organisasi pengakuan atas Indonesia
telah
PBB hingga
integrasi
saat
ini
Timor Timur
dibenarkan.
belum memberikan ke dalam wilayah
Walaupun perolehan
wilayah
baru atau nesia
integrasi
Tiuor
diperkenankan
Timur ke dalan wilayah
atau dibenarkan
Indo-
oleh hukuD interna-
sional.
Dasar PBB belum Demberikan pengakuan karena
sebagai
organisasi
terdiri
dari
sehingga berikan
internasional
pengakuan atas
secara
keseluruhannya
jukkan
bahwa satu
nemberikan pengakuan.
yang anggo ta-anggo tanya
b€b€rapa negara yang nerdeka
kedudukannya sederajat. integrasi
pengakuan,
PBB baru
dan berdaulat alapat mem-
Timor Tinur
memberikan pengakuan.
negaraPun dalan
PBB
anggota
uaka PBB pun tidak
apabila Ini
Benun-
PBB belun akan Denberikan
