Abstrak
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui adanya sistematika dan prosedur proses pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan dengan kepribadian yang diorientasikan pada pembangunan, karena pendidikan kewarganegaraan mengembangkan proses pembelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang harus mampu memahami dan melaksanakan hakhak dan kewajiban untuk menjadi warga Negara yang cerdas, terampil, dan memiliki karakter dengan demikian arah dan orientasi pembangunan akan terwujud sesui dengan apa yang diamanahkan oleh pancasila dan UUD 1945. Visi dan Misi dari materi pendidikan kewarganegaraan sebagai pembinaan watak bangsa Indonesia (national and character building) dan pemberdayaan warga negera yang ditujukan bagaimana peserta didik memiliki kemampuan hal hal berfikir kritis, rasional, kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab serta bertindak cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan demikian nantinya peserta didik dapat berkembang secara positif dan demokratis untuk membangun dan membentuk dirinya berdasarkan karakter mayarakat Indonesia.
Kata
kunci
:
Pendidikan
kewarganegaraan,
kepribadian
dan
pembangunan,
I. PENDAHULUAN Pendidikan di Indonesia ke depan makin mendapatkan sorotan dari masyarakat luas, terutama masyarakat yang dekat dengan dunia pendidikan. Tidak mengherankan karena pendidikan menyangkut bagaimana suatu bangsa mampu mengembangkan dan membentuk watak dan peradaban yang bermartabat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Sisdiknas ) pasal 1, ayat 2 disebutkan Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Awalnya sudah dipertegas pada ayat 1, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memeiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan bab III, pasal 4, ayat 4 disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.1 Dari pasal- pasal yang telah disebut di atas jelas, bahwa arah dan tujuan dari pendidkan nasional mempersiapkan manusia Indonesia dalam menghadapi tantangan jaman sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Hal ini
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ( Sistem Pendidikan Nasional ). Bandung: Fermana. h. 65.
berarti bahwa arah dan tujuan pendidikan nasional ekivalen dengan arah dan tujuan pembangunan nasional, yaitu upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan.2 Secara tegas pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas akan memiliki dampak terhadap perubahan-perubahan sosial dan budaya. Proses perubahan itu harus dimulai dari sekarang, dan perubahan itu memang sudah mulai terjadi. Tetapi kendala yang muncul harus dihadapi masih terlalu besar dan ini adalah tantangan. Kesadaran dan dukungan sumber daya manusia pembangunan masih belum mencapai titik kritis. Oleh karena itu harapan masa depan yang lebih cerah harus bertumpu pada jalur pendidikan, serta menyiapkan satu profesi baru. Pendidikan diharapkan
menyiapkan sumber daya manusia dengan kemampuan karakter
kepribadian yang kuat dan yang berwawasan global. Pendidikan yang dimaksud harus mampu diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan yang sudah berjalan ini. Strategi pendidikan yang harus dikembangkan dalam upaya mendukung pembangunan dapat ditempuh melalui beberapa kemungkinan yang sesuai dengan taraf pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Tulisan ini akan mencoba memberikan pemikiran spekulatif – teoritik hal yang berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan mampu memberikan kerangka pikir dalam pembangunan. Kenapa?, karena di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dala pasal 37, ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa kurikulum dasar, menengah dan pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan. 2.
Winarno, Jutmini, Sri. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Kelas XII SMA. Jakarta: Tiga Serangkai. h. 21.
II. HAKEKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan tidak lain adalah suatu kekuatan yang dinamis dalam kehidupan individu yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional dan etikanya. Dengan kata lain pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya. Pendidikan berarti juga lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita atau tujuan suatu organisasi yang terdiri dari keluarga, sekolah atau kampus dan masyarakat atau negara. Pendidikan merupakan pula prestasi atau hasil yang dicapai oleh perkembangan dan usaha manusia dalam mencapai tujuan. Keberhasilan pendidikan juga tidak terlepas dari proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat.1 Peserta belajar sebagai bagian dari suatu proses dalam belajar mengajar, masing-masing memiliki kepribadian yang berbeda-beda satu sama lainnya. Oleh karena itu kegagalan dalam bidang pendidikan harus dapat diatasi mulai dari hal-hal yang kecil, yaitu hal kepribadian. Kepribadian berarti pola tingkah laku seseorang yang unik, terintegrasi dan terorganisasikan.2 Pola tingkah laku itu meliputi pandangan seseorang terhadap dunia, cita-cita dan minatnya, apa yang disukainya dan apa yang tidak disukainya, kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan bagaimana memecahkan masalah yang dihadapinya.
1.
Tabrani, A dkk. 1989. Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Karya. h. 51. 2. Samoel, Soeito. 1982. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. h. 49.
Di Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan dalam penilaiannya dimasukkan ke dalam kelompok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepribadian yang mengacu pada kemampuan kognitif, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan proses berpikir atau bernalar dan kemampuan afektif, yaitu kemampuan yang
berkaitan
dengan perasaan, emosi, sikap, derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek. Kemampuan yang diampuh ini dijadikan sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa di Perguruan Tinggi untuk program diploma/politeknik dan program Sarjana (S-1), baik negeri maupun swasta, begitu pula untuk tingkat menengah dan dasar Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat dijadikan sumber pengetahuan dalam mengembangkan nilai, sikap, dan keterampilan peserta didiknya untuk dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya itu dilakukan tak lain akan meliputi tindakan-tindakan yang perlu dipikirkan untuk diambil dengan teknik atau metode yang dipilih untuk mengatur perilaku dan kepribadian manusia. Hal yang demikian pada gilirannya akan menghantarkan kita untuk mengamati dan mencermati bagaimana relevansi sosial yang dapat dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yang apabila kita telusuri terdiri dari beberapa konsentrasi pandang, antara lain : Pertama, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia, Kedua, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, Ketiga, bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, Keempat, bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara, Kelima, aktif memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara. Dari apa yang dipaparkan jelas bahwa Pendidikan Kewarganegraan terfokus pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa,usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sasaran akhir dari Pendidikan Kewarganegraan adalah menempatkan agar setiap warga negara berpartisipasi aktif untuk menjadi warga negara yang efektif dan bertanggung jawab, berpikir kritis serta terlibat kegiatan problem solving dan inquiri dalam pembangunan bangsa. III. KOMPETENSI MEMBANGUN Kompetensi disini diartikan sebagai perangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh warga negara agar ia mampu melaksanakan tugas–tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi pembangunan merupakan seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara, dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Menghadapi isu globalisasi dibutuhkan suatu keberanian dalam menghadapi konsekuensi yang dimunculkannya dan ini menjadi keharusan, karena keadaan memang sudah menuju kepada kepedulian global. Komitmen yang harus dimunculkan dan diingatkan dalam kompetensi membangun adalah bahwa kepentingan nasional masih diatas kepentingan global, dan kepentingan lokal harus diprioritaskan pula
sesuai dengan kepentingan nasional. Ketiganya merupakan kepentingan yang tidak terpisahkan dan harus berkembang secara harmonis dan terkoordinasi. Pembangunan yang menempati kedudukan sentral seperti yang sedang kita lakukan ini memerlukan pandangan jauh ke depan yang dirumuskan sebagai visi pembangunan, yaitu impian yang secara ideal ingin dicapai yang berorientasi kepada kepentingan seluruh rakyat. Tercapai atau tidaknya visi ini tergantung kepada berhasil tercapai atau tidaknya misi pembengunan itu melalui strategi pembangunan yang dijalankan. Pandangan jauh yang yang diharapkan dalam pembangunan adalah tercapainya peningkatan
kualitas
hidup
seluruh
masyarakat
melalui
pengembangan
kecerdasan,keterampilan dan moral pembangunan sumber daya manusia yang tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk megelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkesinambungan. Sedang target yang ingin diimplementasikan adalah pencukupan kebutuhan dasar, keselamatan dan hak asasi manusia secara adil dan merata guna meningkatkan harkat kemanusiaan dengan menegakkan nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai luhur bangsa yang beraneka ragam etnik dan kebudayaan. Kendala yang ada saat ini dan menjadi kesan umum bahwa yang melaksanakan pembangunan adalah pemerintah, sedangkan masyarakat hanya sebagai pendukung. Sedangkan para teoritisi yang melakukan aktivitasnya di bidang Pendidikan Kewarganegaraan, tampaknya hingga saat ini juga masih belum membakukan pemikiran dalam upayanya untuk mencoba merumuskan dan mengkriteriakan teoriteori secara cermat dan kritis yang sekiranya dapat mendalilkan yang nantinya dapat
dijadikan strategi atau metode sampai seberapa jauh dan seberapa besar kapasitas dan keterbatasan sistem kontrol lainnya yang ada dan tersedia dalam masyarakat, mana yang lebih efektif, atau dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan dapat juga dipertanyakan, misalnya sejauh mana kemampuan Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan sosial ( pembangunan ) yang terjadi begitu pesat, cepat, dan kompleks. Penting untuk disampaikan permasalahan di atas tersebut, guna untuk dapat menjejak dan memahami lebih lanjut tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan salah satu kerangka pembingkai kehidupan sosial. Karena pada saat ini terasa sekali bahwa ada semacam kesenjangan yang mendasar antara pendidikan dalam hal ini Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan pada aspek kepribadian untuk menopang pelaksanaan pembangunan. Keserasian Pendidikan Kewarganegaraan dan pelaksanaan pembangunan harus di jadikan landasan yang kuat sebagai wujud etika kita dalam upaya meningkatkan kompetensi pembangunan. Bagan ini menunjukan bagaimana keserasian antara Pendidikan Kewarganegaraan dan pembangunan yang perlu dibina.
Beriman dan Bertaqwa Memanfaatkan Iptek Rasional dan Dinamis
Pembangunan
Berwawasan Nasional Profesional
Keserasian antara Pendidikan Kewarganegaraan dan pelaksanaan pembangunan.
Jadi jelas kiranya bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus menghasilkan sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih dengan dibekali prinsip, konsep dan etika yang pada saatnya dan pada tahap pasca pendidikannya akan merupakan pelaksana
pembangunan
yang
berketerampilan,
beretika
dan
tegar
dalam
pengabdiannya kepada nusa dan bangsa. IV. KEPRIBADIAN MEMBANGUN Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku pembangunan bukan sekedar objek pembangunan. Bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan harus diupayakan dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kodrat manusia yang bersifat monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri, antara lain :1 a. susunan kodrat manusia terdiri dari jiwa dan raga; b. sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial; c. kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Dari ciri-ciri monopluralis, manusia sebagai pelaku pembangunan harus memiliki kearifan yang harus diwujudkan dalam bentuk etika pembangunan yang merupakan indikator bagaimana manusia harus menempuh kehidupan, berperilaku dan bertanggung jawab dengan mengimplentasikan: Pertama, sikap dan perilaku pembangunan harus bersumber pada pengabdian diri kepada Allah SWT yang dinyakini ke-EsaanNya; Kedua, keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan material dan kemajuan spritual; Ketiga, keselarasan hubungan antar
1.
Winarno, Jutmini, Sri. 2007. op. Cit., h. 21.
masyarakat melalui peningkatan kepedulian sosial di antara sesama manusia, dan kepedulian terhadap lingkungan hidupnya. Berkaitan dengan pengembangan nilai, sikap, perilaku dan kepribadian diperlukan pembekalan kepada warga Negara Republik Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah peserta belajar (siswa dan mahasiswa) yang dilakukan melalui salah satunya adalah Pendidikan Kewarganegaraan ( sebagai bentuk aplikasi nilai dalam kehidupan ). Setiap warga negara Republik Indonesia harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang merupakan misi atau tanggung jawab Pendidikan Kewarganegaraan untuk menumbuhkan wawasan warga negara dalam hal persahabatan, pengertian antar bangsa, perdamaian dunia, kesadaran bela negara, dan sikap serta perilaku yang bersendikan nilai–nilai budaya bangsa . Hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran dalam membangun akan terwujud dalam sikap dan perilakunya bila kita dapat merasakan bahwa konsepsi, prinsip, fakta dan prosedur dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sungguh–sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupannya sehari–hari, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa Peran warga negara yang harus dimunculkan sebagai kepribadian membangun antara lain: Pertama, ikut berpartisipasi untuk mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan publik oleh para pejabat atau lembaga– lembaga Negara; Kedua, berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional; Ketiga, aktif menjaga dan memelihara serta mengamankan hasil-hasil pembangunan;
Keempat, ikut aktif mendukung dan menyukseskan program-program pemerintah atau Negara
dalam
usaha
meningkatkan
kesejakteraan
seluruh
rakyat;
Kelima,
mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa; Keenam, mengabdi kepada kepentingan Negara, masyarakat, bersikap jujur, dan berwibawa serta hidup sederhana; Ketujuh, menyadari kedudukannya sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab karena setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum; Kedelapan, menyadari kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat yang mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi; Kesembilan, merubah budaya negatif yang dapat menghambat kemajuan bangsa; Kesepuluh, memelihara nilai–nilai positif (hidup rukun, gotong royong, dll).Kesebelas, mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara.
V. PKn DALAM MENGEMBANGKAN KEPRIBADIAN MEMBANGUN Pada dasarnya setiap warga negara memiliki harkat, derajat, dan martabat yang sama, yaitu sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki unsur jasmani dan rohani yang dikarunia potensi pikir, rasa, dan cipta. Manusia memiliki kodrat yang sama sebagai manusia pribadi (individu) dan sebagai makhluk sosial (pembangun). Setiap manusia mempunyai keinginan untuk mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik. Pemerintah
dan
masyarakat
suatu
negara berupaya
untuk
menjamin
kelangsungan hidup serta kehidupan yang lebih baik bagi warga negaranya khususnya kehidupan bagi generasi penerusnya secara berguna ( berkaitan dengan kemampuan afektif ) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif), maka dengan melalui
jalur Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta terhadap tanah air berdasarkan Pancasila. Misi utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah menumbuh kembangkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara serta ketahanan nasional dalam diri warga negara yang sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, berkepribadian, berbudi luhur, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, produktif, profesional, bertanggung jawab, sehat jasmani rohani, dan mewujudkan manusia serta masyarakat yang beriman dan bertaqwa, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Berpijak pada kerangka misi tersebut, hal yang perlu dikembangkan adalah bagaimana perencanaan dan program Pendidikan Kewarganegaran tersebut di-disain sebagai salah satu sarana untuk menerjemahkan tujuan-tujuan pembangunan itu sendiri dalam nilai-nilai yang terekam pada misi utama Pendidikan Kewarganegaraan yang untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Konsekuensi yang muncul, apabila ini mampu diimplementasikan secara efektif untuk mengarahkan dan membentuk kepribadian membangun, maka semakin berhasil pencapaiannya tujuantujuan pembangunan itu dilaksanakan. Dan ini berarti, akan semakin jelas pula bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu muatan pembelajaran (model)
dalam upaya proses untuk merekayasa perkembangan kepribadian membangun dan untuk mengontrol perilaku-perilaku warga negara agar sejalan dengan policy tertentu. EVALUASI Kemampaun menilai berdasarkan norma/kriteria
SINTESIS Kemampuan menyusun/membentuk suatu pola baru, seperti karangan, rencana dll
PEMBENTUKAN POLA HIDUP
Kemampuan menghayati nilai sehingga menjadi pegangan hidup.
ANALISIS Kemampuan memisahkan dan membedakan, seperti merinci bagian-bagian, hubungan antara dan sebagainya
PENERAPAN Kemampuan memecahkan masalah, membuat bagan, menggunakan konsep, kaidah, prinsip dan metode dsb PEMAHAMAN Kemampuan menterjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, memahami isi pokok, mengartikan tabel dsb. PENGETAHUAN Kemampuan mengetahui/ mengingat istilah fakta, aturan, urutan, metode dsb HIRARKI KOGNITIF
ORGANISASI Kemampuan membentuk sistem nilai sebagai pedoman hidup
PENILAIAN DAN PENENTUAN SIKAP Kemampuan memberi nilai dan menentukan sikap
PARTISIPASI Kerelaan memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan
PENERIMAAN Kemampauan menjadi peka tentang sesuatu hal dan mau menerima apa adanya HIRARKI AFEKTIF
DINAMIKA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Strategi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian membangun harus mampu melinierkan sekaligus mendayagunakan kemampuan-kemampuan dan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh peserta belajar dalam upaya mewujudkan kemampuan kognitif dan afektif yang diharapkan. Dalam konteks tulisan ini, strategi yang perlu dioperasikan dalam peserta belajar dapat dianggap sebagai sesuatu hal yang bermuatan lima bentuk potensi kepribadian yaitu:1 1. Potensi fisik ( Psychomotoric ), yaitu organ fisik peserta belajar yang dapat dan diberdayakan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk berbagai kepentingan dalam upaya meningkatkan kompetensi kepribadian guna memenuhi kebutuhan hidupnya.Potensi fisik difungsikan sesuai dengan jenisnya. Contoh: mata untuk meningkatkan kualitas membaca, tangan dan kaki untuk meningkatkan kepedulian sosial, telinga untuk meningkatkan kepekaan dalam mendapatkan informasi bermakna, dan sebagainya. 2. Potensi Mental Intelektual ( Intelektual Quotient ), yaitu kecerdasan yang ada pada otak peserta belajar ( terutama otak belahan kiri ). Potensi ini mampu mereduksi kemampuan kognitif peserta didik seperti antara lain: kemampuan mengingat istilah fakta, aturan, urutan, menterjemahkan, menafsirkan,
memperkirakan,
memahami
isi
pokok,
mengartikan
tabel,
memecahkan masalah, membuat bagan, menggunakan konsep, kaidah, prinsip dan metode, memisahkan dan membedakan, serta menyusun/membentuk suatu pola baru. 3. Potensi Sosial Emosional ( Emotional Quotient ), yaitu kecerdasan yang ada pada otak peserta belajar (terutama otak belahan kanan). Potensi ini mampu mereduksi kemampuan afektif peserta belajar seperti antara lain: kemampuan mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, kesadaran diri dan sebagainya.
1.
Budiyanto. 2005. Kewarganegaraan SMA Untuk Kelas XI. Jakarta: Erlangga. h. 3
1. Potensi Mental Spritual ( Spritual Quotient ), yaitu kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri peserta belajar yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar ( bukan hanya mengetahui nilai, tetapi menemukan nilai ), artinya potensi ini juga mampu mereduksi kemampuan afektif peserta belajar. Dengan Spritual Quotient peserta belajar muncul sebagai manusia yang utuh secara intelektual, emosional dan spiritual. 5. Potensi Ketahanmalangan ( Adversity Quotient ), yaitu kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri peserta belajar yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan dan daya juang yang tinggi, dan artinya potensi ini juga mampu mereduksi kemampuan kognitif dan afektif peserta belajar. Adversity Quotient merupakan salah satu faktor spesifik sukses atau prestasi peserta belajar karena mampu merespons berbagai kesulitan dengan baik. Dengan Adversity Quotient, berarti peserta belajar telah mampu mengevaluasi dengan mengubah rintangan menjadi peluang. Selain strategi yang digali dari potensi kepribadian, strategi pendidikan yang perlu diimplentasikan dalam upaya mendukung pembangunan, dapat ditempuh pula dari beberapa kemungkinan yang sesuai untuk taraf pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi melalui strategi:2 1. Infusi, yaitu dengan memberikan berbagai contoh kasus pembangunan yang terkaitan dengan materi mata pelajaran; misalnya dalam materi Sistem Pemerintahan dimasukkan bagaimana analisis
dan sikap kritis terhadap
pelaksanaan pembangunan. 2. Integrasi, yaitu mengintegrasikan prinsip, konsep, fakta, nilai dan dasar-dasar pembangunan yang terdukung; misalnya dalam materi Globalisasi dimasukkan sikap terhadap pengaruh globalisasi dan dampaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2.
Soerjani, Mohamad. 1997. Pembangunan dan Lingkungan, Meniti Gagasan dan Pelaksanaan Sustainable Development. Jakarta: Masyarakat Perhutanan Indonesia. h. 101.
VI. SIMPULAN Pembangunan menunjukkan adanya perubahan, perluasan ekspansi yang bertalian dengan keadaan yang harus digali dan yang harus dibangun agar dicapai kemajuan dimasa yang akan datang. Di dalamnya terdapat proses perubahan yang terus menerus menuju kemajuan dan perbaikan ke arah tujuan yang dicita-citakan. Dengan demikian, kata pembangunan mengandung pemahaman akan adanya penalaran dan pandangan yang logis, dinamis dan optimistis. Pembangunan tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif ( membentuk manusia seutuhnya ). Ini artinya pembangunan tidak hanya diarahkan untuk mencapai kemajuan yang bersifat fisik, melainkan pula menyangkut peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas secara jasmani dan rohani. Dengan konsepsi pembangunan seperti ini, maka unsur manusia dalam pembangunan sangat penting dan sentral, karena manusia adalah pelaku dan sekaligus tujuan dari pembangunan itu sendiri. Dan untuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas secara jasmani dan rohani kata kunci yang tepat adalah melalui pendidikan, khusunya adalah General Education/Humanities, karena didalamnya selalu ada materi sebagai pembekuan dasar sikap perilaku bangsanya, seperti di Indonesia dengan Pendidikan
Kewarganegraan
di mana didalamnya
mengandung
kompetensi-
kompetensi yang berkaitan dengan pemupukan nilai, sikap, dan kepribadian. Pendidikan Kewarganegaraan disini dimaksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlukan agar arah pembangunan dan pelaksanaannya tidak menyimpang dari dasar
negara, karena pembanguan diarahkan untuk mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadialan sosial. VII. PENUTUP Strategi dan proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk selalu diperhatikan dan ditingkatkan, yaitu di-disain dengan mengikuti prinsip-prinsip khas yang edukatif dimana pengembangan berfokus pada kegiatan aktif yang sesuai karakteristik peserta belajar dalam membangun makna atau pemahaman yang bersifat kontekstual. Karena peserta belajar terlahir dengan memiliki potensi rasa ingin tahu, imajinasi, dan fitrah ber-Tuhan. Rasa ingin tahu dan imajinasi merupakan modal dasar untuk bersikap peka, kritis, mandiri dan kreatif. Fitrah ber-Tuhan merupakan cikal bakal untuk bertakwa kepada Allah SWT. Dengan demikian dalam proses pembelajaran Pendidkan Kewarganegaraan nanti akan mampu mendorong peserta belajar untuk mengungkapkan pengalaman, pikiran, perasaan, bereksplorasi, dan berekspresi yang merupakan wujud pengembangan potensi dirinya itu dalam mengimplementasikan kepribadiannya untuk pembangunan.
VIII. DAFTAR PUSTAKA Al-Musawi, Khalil. 2002. Bagaimana Membangun Kepribadian Anda. Jakarta: Lentera Budiyanto. 2005. Kewarganegaraan SMA Untuk Kelas XI. Jakarta: Erlangga Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Pedoman Penilaian dengan Portofolio. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Muslich, Masnur. 2007. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Dasar Pemahaman dan Pengembangan. Jakarta: Bumi Aksara Muslich, Masnur. 2007. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual. Jakarta: Bumi Aksara Samoel, Soeito. 1982. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Soerjani, Mohamad. 1997. Pembangunan dan Lingkungan, Meniti Gagasan dan Pelaksanaan
Sustainable Development.
Jakarta:
Masyarakat
Perhutanan
Indonesia. Tabrani, A dkk. 1989. Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Karya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ( Sistem Pendidikan Nasional ). Bandung: Fermana Uno, Mien R. 1997. Cermin Diri II. Jakarta: Pustaka Kartini Wnarno, Jutmini, Sri. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Kelas XII SMA. Jakarta: Tiga Serangkai.
