Abstract. Keyword : Resiko, Manajemen, Bank Syariah

Rizki Ramadiyah : Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah

MODEL SISTEM MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN SYARIAH ATAS TRANSAKSI USAHA MASYARAKAT Oleh : Rizki Ramadiyah (HP.081261747750) Alumni UIN Suska Riau Fakultas Psikologi Mahasiswa Pascasarjana UIN Suska Riau

Abstract Risk management is a relatively new scientific discipline in the management of the company. Finance and banking industry began to pay great attention to risk management, especially after the events that led to the collapse of this industry since last few decades . Meanwhile, Islamic banking and finance industry requires the expertise along with the rapid development and the global environment continues to move . The risk of Islamic banks appears as in conventional banks minus interest . But unique is that the risks in Islamic banks related to the structure of assets and liabilities that exist in Islamic banks . In the asset side , Islamic banks filled by berbada financial instruments with conventional banks . He did not know the interest despite the instrument that gives a definite advantage . While the liabilitasya side , Islamic banks charged by financial instruments that require customers to share the results with customers considering only invest his wealth in the form of money . Contracts made in mobilizing both sides provide important implications for the risk profile faced by Islamic banks . Islamic Bank will face six types of risk ( IFSB - version of Islamic Financial Services Board - ) , namely : Credit Risk ( credit risk ) , Equity Investment Risk ( risk of equity investment ) , Market Risk ( market risk ) , Liquidity Risk ( liquidity risk ) , rate of Return risk ( risk rate of return ) , operational Risk ( operational risk ) . Meanwhile , according to Bank Indonesia Regulation No. 5/8 of 2003 on the Application of Risk Management for Banks , banks will face at least eight types of risk , namely : 1 ) Credit Risk ; 2 ) Market Risk; 3) Liquidity Risk ; 4 ) Operational Risk ; 5 ) Legal Risk ; 6 ) Reputation Risk ; 7 ) Strategic Risk ; and 8 ) Risk Compliance . Four first risk is the risk that a financial institution owned by each of the different levels of complexity of bank operations . Each bank shall manage those risks in accordance with the needs of the concerned bank . While the last four risks associated with the complexity of the bank in which the bank will face the risk of a more diverse and difficult. Keyword : Resiko, Manajemen, Bank Syariah. Pendahuluan Perkembangan industri perbankan syariah yang demikian masif di berbagai negara, telah mengantarkan industri ini pada kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya mengelola risiko yang muncul atau diantisipasi akan muncul. Kecenderungan pengembangan produkproduk keuangan syariah global yang mengambil produk-produk keuangan

220

konvensional sebagai basis, tentunya setelah dimodifikasi agar sesuai dengan syariah, menambah tinggi kesadaran itu. Para pegiat perbankan syariah tentu tidak ingin industri perbankan syariah mengalami krisis yang sama seperti yang telah terjadi di perbankan konvensional. Kesadaran ini sangat beralasan mengingat beberapa hal yang sangat fundamental sebagai fondasi struktur

Menara Riau : Jurnal Kewirausahaan , Vol 13, No.2, Juli - Desember 2014

perbankan syariah nasional masih berada pada level awal. Misalnya dalam hal manajemen dan sistem operasional, bank syariah masih mengadopsi model perbankan konvensional. Kemudian dari sisi landasan hukum dan peraturan perundang – undangan yang masih sangat baru (UU No.21/2008) dan masih ditopang dengan kehadiran regulasi lainnya yang berlaku umum (UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, dan Peraturan Bank Indonesia). Demikian juga halnya mengenai pola pengelolaan seperti hubungan antara manajemen dengan pemilik modal, manajemen dengan nasabah, kemudian penerapan paradgima dan prinsip – prinsip yang menjadi ciri utama bank syariah, eksistensi lembaga – lembaga pendukung seperti DSN, DPS, BAMUI, produk – produk yang dikembangkan bank syariah hingga bentuk dan model manajemen yang diterapkan semuanya masih menjadi pertanyaan besar bagi publik. Hal ini disebabkan oleh tahapan sosialisasi bank syariah yang masih sangat dangkal pada masyarakat umum yang pada dasarnya menjadi pasar potensial bagi perbankan syariah nasional. Dengan lemahnya sosialiasi ditambah dengan beragam anggapan miring yang berkembang cukup masif menjadikan keberadaan dan kesyariahan bank syariah masih diragukan oleh sebagian masyarakat. Bank syariah memiliki resiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di sektor lainnya. Kompleksitas persoalan perbankan tidak semata menyangkut organ – organ perusahaan tetapi juga melibatkan nasabah dan masyarakat luas serta kondisi stabilitas perekonomian dalam cakupan yang lebih luas. Resiko dan pelaksanaan manajemen resiko pada perbankan syariah lebih rumit. Dianggap lebih rumit setidaknya disebabkan dua hal, pertama bank syari’ah menghadapi resiko

sebagaimana risiko yang biasa dihadapi oleh bank konvensional seperti resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas dan risiko operasional. Kedua, resiko-resiko yang disebutkan diatas akan menghadapi kondisi yang berbeda ketika berhadapan dengan kewajiban mematuhi prinsipprinsip syari’ah. Faktor lain juga muncul dari keunikan sisi struktur asset dan liabilitas bank syari’ah. Konsekuensi dari semua itu adalah bank syari’ah, selain menerapkan manajemen resiko sebagaimana yang diterapkan oleh bank pada umumnya yang tidak bertentangan dengan syari’ah, juga harus mampu merancang sistem sendiri sesuai dengan karakter aktivitas yang dijalankannya.1 Kerumitan tersebut terlihat dari beberapa faktor seperti penerapan skema profit and loss sharing (PLS) dan produk-produk bank syari’ah, relasi kepentingan organ perusahaan dengan nasabah, faktor jaminan terhadap kredit, aturan-aturan yang membatasi dalam memperoleh dan menyalurkan dana serta dilarangnya penggunaan instrument bunga baik dalam tabungan maupun pinjaman dan kredit. Kemampuan dalam menerapkan manajemen risiko tentunya harus lebih baik agar bank syariah tidak mengalami gangguan-gangguan dalam aktivitas operasionalnya. Maka sudah selayaknya, dengan produk yang berbeda dari bank konvensional, mekanisme manajemen risiko yang diterapkan bank syari’ah juga harus disesuaikan dengan potensi dan tingkat risiko yang akan dihadapi. 1

Lihat Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, Risk Management; An Analysis of Issues In Islamic Financial Industry, Occasional paper, IDB and IRTI, Jeddah: 2001, hlm. 21. Lihat juga Hennie Van Greuning dan Zamir iqbal, Risk Analysis for Islamic Banks, Washington DC: World Bank, 2008).

221


Berdasarkan latar belakang diatas memunculkan keinginan penulis untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana sesungguhnya konsep manajemen resiko yang tepat untuk diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia. Manajemen risiko merupakan suatu disiplin keilmuan yang relatif baru dalam manajemen perusahaan. Industri keuangan dan perbankan mulai memberikan perhatian besar terhadap manajemen risiko terutama setelah berbagai kejadian yang menyebabkan ambruknya industri ini sejak beberapa dekade terakhir. Sementara itu, industri keuangan dan perbankan syariah memerlukan keahlian ini seiring dengan perkembangannya yang pesat dan dalam lingkungan global yang terus bergerak. Manajemen Resiko Pengertian Manajemen Risiko Setiap bidang hal dalam bisnis senantiasa berhadapan dengan risiko. Interaksi suatu lembaga dalam kegiatannya akan menimbulkan risiko dari faktor mikro dan makro ekonomi. Resesi ekonomi dan persaingan bisnis, keunggulan teknologi, kesalahan suplier, intervensi politik, atau bencana alam merupakan risiko potensial yang akan dihadapi oleh setiap lembaga bisnis. Namun demikian, peran lembaga keuangan yang spesifik dalam proses intermediasi dan sistem pembayaran akan menyebabkannya menghadapi berbagai risiko yang tidak dihadapi oleh jenis lembaga lainnya2. Untuk itu, setiap lembaga harus mampu mengelola setiap risiko yang dihadapinya. Kenyataan tersebut menuntut sebuah pelaksanaan manajemen risiko 2

Santoso, Wimboh dan Enrico Heriantoro, “Market Risk di Perbankan Indonesia”, Kajian Stabilitas Keuangan, No. 1 Juni, Jakarta: Bank Indonesia, 2003,hlm.76

222

yang sangat baik. Setiap lembaga bisnis bertujuan untuk memperoleh return tertentu dari aktifitas bisnisnya. Untuk itu, mereka akan menanggung suatu risiko tertentu sesuai dengan sasaran perolehan yang ingin dicapai. Pengertian risiko dalam kehidupan umum sehari-hari biasa dipahami secara intuitif. Akan tetapi, setiap disiplin ilmu memiliki terminologinya sendiri. Pengertian risiko, dengan demikian akan sesuai dengan konteks dimana istilah ini digunakan. Pengertian yang dikemukakan umumnya berkaitan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Kemungkinan ini menunjukkan ketidakpastian dan merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Djojosoedarsono mencatat beberapa pengertian risiko secara umum seperti disampaikan beberapa penulis, antara lain3: 1. Risiko adalah suatu variasi dari hasilhasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (Arthur Williams Dan Richard MH.). 2. Risiko adalah ketidaktentuan (uncertainty) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (loos) (A. Abas Salim). 3. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya peristiwa (Soekarto). 4. Risiko merupakan penyebaran/penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan (Herman Darmawi). 5. Risiko adalah probabilitas suatu hasil / outcome yang berbeda dengan yang diharapkan (Herman Darmawi). Dari definisi- definisi tersebut, risiko memiliki karakteristik sebagai berikut: 3

Djojosoedarsono, Soeisno,Prinsip - Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, Jakarta: Salemba Empat, 1999,hlm.1-2


1. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. 2. Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan meimbulkan kerugian. Dalam konteks ilmu keuangan (finance) dan ekonomi, seperti dikemukakan Heffernan (1995) dalam Wimboh Santoso dan Heriantoro4, risiko didefinisikan sebagai volatiltas atau deviasi standar dari net cash flow suatu perusahaan/unit usaha. Risiko ada ketika terdapat kemungkinan bahwa outcome dari suatu peristiwa tidak hanya satu dan hasil terbesarnya tidak diketahui. Risiko juga merupakan perubahan-perubahan atau pergerakan atas outcome yang tidak diperkirakan (Jorijon and khoury, 1996:2 dalam Khan & Ahmed, 2001)5. Kemungkinan bank megalami kerugian sebagai akibat perubahan kondisi yang mempengaruhi nilai dari posisi bank termasuk diantara definisi mengenai risiko 6 . Dokumen Sate Bank of Pakistan mendefinisikan risiko keuangan dalam organisasi perbankan dengan possibility (kemungkinan) bahwa outcome dari sebuah kegiatan “....could bring up adverse impact.” Hal ini akan menimbulkan kerugian langsung terhadap pendapatan atau permodalan bank atau terhadap posisi kemampuan bank untuk mencapai tujuan bisnisnya. Ini juga akan mempengaruhi kemampuan bank menyelenggarakan bisnisnya atau untuk memperoleh keuntungan dan kesempatan memperluas jangkauan bisnisnya.

Bank Indonesia (PBI No. 5/8/PBI/2003) mendefinisikan risiko sebagai “potensi terjadinya peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian bank.” Sehingga, risiko bank dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa beserta konsekuensinya terhadap bank, di mana setiap kegiatan mengandung kemungkinan itu dan memiliki konsekuensi untuk mendatangkan keuntungan atau kerugian atau mengancam sebuah kesuksesan7. Khasanah Islam tentang risiko tertuang dalam terma-terma maysir dan gharar. Sebagaimana Islam melarang pemenuhan kebutuhan secara bathil; riba, maysir , dan gharar merupakan sumber terpenting dari kebatilan itu. Aspek keadilan yang sangat ditekankan dalam Islam tidak menghendaki kebatilan tersebut karena akan merusak pencapaian sasaran Islam yang menyeluruh (falah atau kesejahteraan). Larangan riba dan gharar (termasuk maysir) menjadi isu pokok dalam pembahasan keuangan syariah. Riba lebih banyak bersinggungan dengan bunga (interest), sementara gharar berkaitan dengan masalah risiko (risk). Laranganlarangan tersebut memiliki implikasi penting terhadap hakikat aset-aset keuangan, perdagangannya, risiko dan mitigasinya, serta terhadap manajemen aset-aset keuangan syariah secara umum 8. Pelarangan riba dan gharar dapat menimbulkan pandangan bahwa keuangan syariah tidak mengakui keuntungan tetap

4

Santoso dan Heriantoro, Market Risk di Perbankan Indonesia,hlm.76 5 Tariqullah Khan dan Habib

Ahmed, Risk Management; An Analysis of Issues In IslamicFinancial Industry, Occasional paper, IDB and IRTI, Jeddah: 2001, hlm. 21. 6 Santoso dan Heriantoro, Market Risk di Perbankan Indonesia,hlm.76

7

Tampubolon, Robert, Risk Management: Qualitative Approach Aplied to Commercial Bank, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2004,hlm 21. 8 Tariq, Ali Arsalan, 2004, Managing Financial Risk Of Sukuk Structures, www.islamicfinance.de/sukukrisks.pdf, diakses Oktober 2005,hlm 9.

223


yang ditetapkan di muka (fixed predetermined rate of return). Meskipun mode-mode bagi hasil (profit loss sharing) adalah karakteristik utama dalam keuangan syariah, akan tetapi transaksi berbasis pertukaran (exchange) dan cost-plus seperti berdasar jual beli dan sewa dapat digunakan dan memberikan tingkat return tetap. Mode-mode bagi hasil-pun sesungguhnya menampilkan suatu risiko tertentu yang akan ditanggung bersama oleh para pihak yang berserikat. Sementara pelarangan maysir dan gharar menimbulkan persepsi seolah-olah keuangan syariah menuntut return tanpa resiko, transaksi-transaksi yang menimbulkan bagi hasil seperti mudlarabah dan musyarakah pada dasarnya adalah berbagi keuntungan dan risiko. Bahkan transaksi berbasis pertukaran dan cost-plus juga tetap menghadapi risiko layaknya bisnis secara umum. Meskipun bunga dan risiko adalah dua isu berbeda, dilarangnya riba dalam keuangan dan perbankan berkaitan dengan pandangan bahwa sistem bunga yang berlaku dalam perekonomian konvensional telah membebankan keseluruhan risiko bisnis kepada para peminjam, sementara bank tidak bertanggung jawab atas risiko bisnis yang dijalankan nasabahnya. Disamping larangan riba, alQuran secara tegas juga melarang maysir. Perihal larangan gharar hanya ditemukan dalam sunnah, sementara al-Quran tidak menyampaikan kata-kata itu. Maysir dan gharar kemudian menjadi satu isu bersama terkait dengan aspek risiko dalam keuangan syariah. Perjudian (gambling) sebagai kata lain untuk maysir/qimar adalah tercela sebagai suatu kejahatan sosial9. Ayat mengenai perjudian dalam al-Baqarah: 219 9

Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam (Jilid 4), Jakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995,hlm. 140-141

224

menjelaskan bahwa dalam perjudian adalah dosa (mudharat)-nya lebih besar dari pada manfaatnya. Allah berfirman: Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayatayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”(QS. al- Baqarah: 219). Selanjutnya, al-Maidah : 3 dan 90 menegaskan bahwa perjudian adalah terlarang dan dibenci. Allah berfirman: Artinya :diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah10, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya11, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah12, (mengundi nasib 10

Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145. 11 Maksudnya Ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati. 12 Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-


dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini13orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa14 karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Maidah : 3). Selanjutnya, Allah berfirman: Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. al-Maidah : 90).

masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi. 13 Yang dimaksud dengan hari Ialah: masa, Yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. 14 Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa.

Pelarangan gharar dalam sunnah terutama berkaitan dengan transaksi pertukaran (jual-beli). Sementara gharar yang meliputi kegiatan mukhadarah (mudlarabah) tidak termasuk dalam yang dilarang. Secara harfiah, maysir berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau bahkan tanpa bekerja 15 ,Sedangkan gharar berarti resiko atau hazard. Istilah gharar dalam bahasa arab berarti risiko, ketidakpastian, atau hazard. Tidak seperti riba, gharar tidak secara terang terdefinisikan. Gharar juga dipertimbangkan lebih ringan dari pada riba. Ketika pengharaman riba adalah sesuatu yang absolut, beberapa bentuk atau kategori dalam gharar atau ketidakpastian dapat diterima dalam kerangka Islam. Hanya gharar dengan kondisi yang sangat eksesif yang tidak diperkenankan. Dalam terminologi fikih seperti dikemukakan al-Dhareer16, gharar mempunyai banyak definisi yang dapat diringkas menjadi tiga. Pertama, gharar berlaku eksklusif kepada kasus keraguraguan atau ketidakpastian, seperti dalam kasus tidak mengetahui apakah sesuatu yang akan berlangsung atau tidak. Ini mengabaikan sesuatu yang yang tidak diketahui. Definisi lbn Abidin bahwa gharar adalah ketidakpastian atas keberadaan pokok materi dalam hal penjualan. Kedua, gharar berlaku hanya untuk yang yang tak dikenal, yang hasil keluarannya diragukan sepenuhnya. Pandangan ini hanya diikuti oleh kalangan 15

Rahman, Afzalur,Doktrin Ekonomi Islam (Jilid 4), ,hlm.141 16 Al-Dhareer, Siddiq Mohammad Al-Ameen, Al-Gharar In Contracts And Its Effects on Contemporary Transactions, Eminent Scholars' Lecture Series No. 16, Jeddah : IRTI - Islamic Development Bank, 1997,hlm.10.

225


Dzahiri saja. Seperti menurut lbn Hazm, gharar dalam penjualan terjadi ketika pembeli tidak mengetahui apa yang telah ia beli dan penjual tidak mengetahui apa yang ia miliki dan dijualnya. Ketiga, suatu kombinasi dari dua kategori di atas; gharar di sini meliput kedua-duanya, yang tak diketahui dan yang diragukan, al-Sarakhsy mengusulkan bahwa gharar akan terjadi ketika konsekuensinya terahasiakan. Ini adalah pandangan yang didukung oleh kebanyakan ahli fikih. El-Gamal juga mengartikan gharar sebagai risiko17. Dalam hal ini, presensi risiko adalah acak, dan dengan begitu, kemungkinan kerugian berhubungan dengan beberapa bancmark yang digunakan. Menurutnya, penting untuk melarang suatu kontrak berdasarkan pada gharar. Gharar juga sebagai diterjemahkan sebagai “ketidakpastian” sebagaimana dikutip al-Suwailem dari Zaki Badawi (1998)18. Meskipun demikian, harus dibedakan antara risiko (gharar) yang diakibatkan oleh ketidakjelasan item-item dalam kontrak dengan ketidakpastian dalam kegiatan investasi. Islam hanya tidak memperkenankan pada yang disebut pertama 19. Ibnu Taymiah seperti dikutip al-Suwaiem menjelaskan bahwa tidak semua jenis risiko (gharar) adalah 17

El-Gamal, Mahmoud, “An Economics Explication of The Prohibition of Gharar In Clasical Islamic Jurisprudeence,” Islamics Economics Studies, vol. 8 (2) (April),2001,hlm 2. 18 Al-Suwailem,Sami,“Towards An Objective Measure of Gharar in Exchange,”Islamic Economic Studies, Vol. 7, Nos. 1 & 2, Oct. ’99, Apr., 2000,hlm.61. 19 El-Diwany,Tarek,The Problem With Interest: Sistem Bunga dan Permasalahannya, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana,2003, hlm.173.

226

dilarang20. Kegiatan Mukhadarah adalah kegiatan yang juga melibatkan unsur risiko di dalamnya. Menurut ini, yang dilarang adalah memakan (mengambil) harta pihak lain secara bathil. Literatur konvensional menurut el-Diwany menganggap risiko sebagai suatu yang dapat atau tidak dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu21. Suatu ketidakpastian ada apabila hasil yang mungkin dari suatu proses di masa yang akan datang tidak dapat ditentukan dari penilaian mengenai masa lalu. Ketidakpekaan dalam suatu kontrak, bisa jadi legalitas transaksi, dan hal ini jelas berbada dengan risiko. Konsep gharar didefinisikan secara bebas dalam dua cara. Pertama adalah gharar yang berimplikasi ketidakpastian dan kedua adalah gharar yang berimplikasi ketidakjelasan. AlQur’an telah secara jelas melarang semua bentuk transaksi bisnis yang menyebabkan ketidakadilan kepada pihak manapun. Pengertian sederhana tentang gharar umumnya berkaitan dengan konsep uncertainty (ketidakpastian) dalam keuangan konvensional. Al- Sarakhsi dari fikih Hanafi mendefinisikan gharar dengan semua bentuk transaksi di mana hasil keluarannya tidak diketahui (tersembunyi). Umumnya, gharar tidak memiliki satu bentuk definisi yang secara umum mencakup keseluruhan konsep tentang gharar yang sesungguhnya. Kebanyakan pemahaman tentang gharar terkait dengan trnsaksi jual beli atau pertukaran. Ibn Juzay dari kalangan fikih Maliki menyediakan sepuluh daftar yang digunakan sebagai 20

Al-Suwailem,Sami,“Towards An Objective Measure of Gharar in Exchange,”Islamic Economic Studies,hlm.65. 21 El-Diwany,Tarek, The Problem With Interest: Sistem Bunga dan Permasalahannya,hlm.173.


kasus khusus pelarangan gharar22. Kasus kasus ini adalah : 1. Kesulitan bagi pembeli untuk mendapatkan barang yang dimaksud dalam transaksi, seperti jual beli hewan yang kabur atau bayi binatang yang belum lahir sedangkan induknya bukan bagian dari transaksi jual beli dimaksud. 2. Ketiadaan pengetahuan (Jahl) terkait dengan harga atau subjek transaksi, seperti seorang vendor yang mengatakan kepada calon pembeli potensialnya “saya akan menjual kepadamu apa yang ada dalam kantong saya.” 3. Ketiadaan pengetahuan (Jahl) terkait dengan karakteristik harga atau subjek transaksi, seperti seorang vendor yang mengatakan kepada calon pembeli potensialnya “saya akan menjual kepadamu sepotong kain yang ada di rumah saya.” 4. Ketiadaan pengetahuan (Jahl) terkait dengan harga yang digunakan atau jumlah barang sebagai subjek transaksi, seperti seperti akan menjual barang “dengan harga hari ini” atau “dengan harga pasar.” 5. Ketiadaan pengetahuan (Jahl) terkait dengan waktu atau keadaan masa depan seperti jual beli dengan ketentuan ketika seseorang tertentu telah masuk rumah atau orang tertentu mati. 6. Dua jual beli dalam satu transaksi, seperti penjualan satu artikel dengan dua harga berbeda, satu untuk tunai dan satu untuk kredit, satu untuk pembayaran segera dan lainnya untuk pembayaran tunda.

7.

22

Obaidullah, Muhammed,“Are Islamic Banks Adquately Capitalised?” Majalah Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 4, Jakarta: FE-Trisakti,2005,hlm.29-30.

Penjualan sesuatu yang tidak diperkirakan kuat, seperti menjual binatang yang sakit. 8. Bay’ al-hasah, yaitu tipe jual beli di mana outcome-nya tertunda oleh penghalang yang sangat kuat. 9. Bay’ munabadhah di mana penjual menutup objek jual beli dengan kain dan menyelenggarakan transaksi tanpa memberi kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barang secara cukup. 10. Bay’ Mulamasah, yaitu transaksi yang diselenggarakan hanya dengan menyentuh objek transaksi tanpa memeriksanya lebih lanjut. Dari sini terlihat bahwa gharar timbul karena dua sebab penting. Pertama adalah kurangnya informasi atau pengetahuan (jahl/ignorance) pada pihak yang melakukan transaksi sehingga tidak dimilikinya kontrol atau kemampuan diperlukan. Kedua adalah karena tidak adanya (non-exist) objek yang ditransaksikan, kecuali para pihak yang bertransaksi memiliki kontrol untuk menjamin (hampir bisa) memastikannya di masa depan. Ibn Taymiyah sebagaimana dikutip al Suwailem menjelaskan bahwa Allah dan Rasulnya tidak melarang setiap bentuk risiko23. Tidak semua bentuk transaksi yang mengandung kemungkinan untung atau rugi adalah terlarang. Yang dilarang adalah kejadian yang jika terlaksana memiliki risiko besar, bukan risiko itu sendiri yang dilarang. Berdasarkan pengertian risiko di atas, maka manajemen risiko secara umum merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan

23

Al-Suwailem,Sami,“Towards An Objective Measure of Gharar in Exchange,”Islamic Economic Studies,hlm.65.

227


risiko24. Secara praktis, Tampubolon memberikan pengertian manajemen risiko, sebagai berikut25 : 1. Bank Indonesia mendefinisikan manajemen risiko sebagai “serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank” (PBI No. 5/8/PBI/2003). 2. Widigdo Sukarman mendefinisikan manajemen risiko sebagai : ”keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen (termasuk kewenangan dan sistem dan prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam corporate plan atau rencana strategis bank lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan bank yang berlaku.” 3. William T. Tornhill memberikan definisi manajemen risiko dengan : “sebagai sebuah disiplin pengelolaan yang tujuannya adalah untuk memproteksi aset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi potensi kerugian sebelum hal tersebut terjadi, dan pembiayaan melalui asuransi atau cara lain atas kemungkinan rugi besar karena bencana alam, keteledoran manusia, atau karena keputusan pengadilan. Dalam prakteknya, proses ini mencakup langkahlangkah logis seperti pengidentifikasian risiko, pengukuran dan penilaian atas ancaman 24

Djojosoedarsono,Soeisno,Prinsip -Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, 1999,hlm.4 25 Tampubolon, Robert, Risk Management: Qualitative Approach Aplied to Commercial Bank,hlm.33-34.

228

(exposures) yang telah diidentifikasi, pengendalian ancaman tersebut melalui eliminasi atau pengurangan; dan pembiayaan ancaman yang tersisa agar apabila kerugian tetap terjadi, organisasi dapat terus menjalankan usahanya tanpa terganggu stabilitas keuangannya.” Lebih sederhana, Cumming dan Hirtle mendefinisikan manajemen risiko sebagai keseluruhan proses yang disusun oleh lembaga keuangan untuk menggambarkan strategi bisnisnya, mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi, mengukur risiko-risiko tersebut, memahami dan mengendalikan sifat alami risiko yang dihadapinya 26. Dalam hal ini berbeda antara manajemen risiko dengan pengukuran risiko (risk measurement). Risk measurement merupakan salah satu bagian atau tahapan dalam manajemen risiko, yaitu kegiatan yang diarahkan untuk mengukur seberapa besar risiko yang akan dihadapi. Dalam konteks fikih, segala sesuatu dalam mu’amalah pada dasarnya adalah boleh (mubah/jaiz) kecuali yang dilarang atau diharamkan. Dengan dasar ini, lembaga keuangan sesungguhnya memiliki keleluasaan untuk penyediaan berbagai layanan keuangan dan perbankan yang variatif. Mereka juga dapat membangun sistem yang diperlukan sedemikian rupa untuk mendukung kegiatan bisnis mereka. Meskipun demikian, keleluasaan tersebut harus dipahami bahwa Islam memiliki sejumlah ketentuan penting terkait dengan aktivitas sosioekonomi. Ketentuan tersebut akan menjamin bahwa sasaran-sasaran sosioekonomi yang hendak dicapai oleh Islam, yaitu masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya dalam 26

Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, Risk Management; An Analysis of Issues In Islamic Financial Industry, hlm. 27.


suatu cara yang adil dan saling menguntungkan di antara anggota-anggota masyarakat itu dan masyarakat lainnya. Penekanan Islam terhadap aspek keadilan dan perolehan kekayaan secara halal dan bebas dari unsur kebatilan, harus menjadi perhatian utama beroperasinya lembaga-lembaga keuangan atas nama Islam. Dengan demikian, kegiatan operasional mereka harus senantiasa tunduk pada ketentuan dan prinsip Islam. Setiap upaya yang diakukan oleh lembaga-lembaga ini harus mampu memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran Islam secara menyeluruh, yaitu falah dan kesejahteraan bagi umat manusia 27 . Hal itu akan memperhatikan sejumlah larangan penting dalam Islam. Penyelenggaraan lembaga keuangan syariah sebagaimana disampaikan banyak ahli harus terbebas dari tiga unsur sekaligus, yaitu riba, maysir, dan gharar karena ketiha hal tersebut merupakan sumber terpenting dari kebatilan. Larangan-larangan tersebut memiliki implikasi penting terhadap hakikat aset-aset keuangan, perdagangannya, risiko dan mitigasinya, serta terhadap manajemen aset-aset keuangan syariah secara umum28. Mengingat bank-bank syariah juga akan mengelola risiko, maka manajemen risiko yang akan dijalankan harus selaras dengan ketentuan dan sasaran pencapaian sosioekonomi Islam. Disamping itu, dalam menghindari gharar yang disebabkan oleh ketidakjelasan dalam transaksi, Islam 27

Chapra, M. Umer, 2000, Sistem Moneter Islam, Jakarta: Gema Insani Press,2000,hlm.5,12. 28 Tariq, Ali Arsalan, 2004, Managing Financial Risk Of Sukuk Structures, www.islamicfinance.de/sukukrisks.pdf, Oktober 2005,hlm.9.

menekankan pentingnya akad/kontrak dan objek yang sangat jelas. Secara mikro, mereka juga akan tetap memperhatikan kepentingannya sendiri sebagaimana layaknya perusahaan bisnis. Sebuah ketentuan penting lainnya dalam syariah yang terkait dengan riskreturn adalah: al-kharaj bi al-dlaman di mana pendapatan harus disertai dengan kewajiban yang melekat padanya 29. Ini adalah ketentuan terpenting dalam transaksi keuangan Islam. Dalam pengertian konvensional, ini berimplikasi bahwa tidak ada keuntungan positif yang akan diperoleh dalam kondisi yang berisiko nol. Risiko Lembaga Keuangan Walaupun semua bisnis menghadapi ketidakpastian (risiko), lembaga keuangan akan menampilkan suatu ciri khusus atas risiko yang diakibatkan aktivitas mereka. Tujuan lembaga keuangan adalah untuk memperbesar keuntungan dan nilai tambah pemegang saham (shareholder) melalui penyediaan berbagai bentuk layanan keuangan dan perbankan dengan cara mengelola risiko. Risiko yang dihadapi lembaga keuangan dapat dibagi kepada risiko keuangan dan non keuangan. Risiko keuangan terdiri dari risiko pasar dan risiko kredit. Risiko non keuangan tidak terbatas hanya- mencakup risiko operasional, risiko regulasi, dan risiko legal30 29

Obaidullah, Muhammed, 2005, Islamic Financial Service, http://Islamiccenter.kau.edu.sa/english/pub lications/ifs/master. zip, Maret 2006,hlm.72 30 Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, Risk Management; An Analysis of Issues In IslamicFinancial Industry,hlm. 28

229


Bank Indonesia sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8 tahun 2003 mengidentifikasi ada 8 jenis risiko yang melekat pada industri perbankan, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum (legal), risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan (compliance). Berikut adalah penjelasan singkat mengenai definisi dari masingmasing risiko tersebut sebagaimana 31 diberikan oleh Ghozali dan 32 Tampubolon : 1. Risiko Kredit, adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterpart memenuhi kewajibannya. Risiko ini dapat berasal dari aktifitas fungsional bank (seperti penyaluran pinjaman, tresuri dan investasi, jasa pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam buku bank) maupun berasal dari kinerja debitur yang buruk sehingga gagal menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. 2. Risiko Pasar, adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Risiko ini sangat berkaitan dengan faktor sistemik di mana terdapat korelasi antara instrumen produk, mata uang, atau pasar (systemic risk atau correlations risk). 3. Risiko Likuiditas, adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo (funding liquidity risk)

4.

5.

6.

7.

8.

atau karena suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar yang terjadi (asset liquidity risk). Risiko Operasional, adalah risiko yang timbul akibat ketidakcakapan atau tidak berfungsinya proses internal. Risiko ini dapat bersumber dari kesalahan atau kekurangan manusia, kegagalan sistem pencatatan, pembukuan, dan pelaporan transaksi secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Ini juga karena ketidakpatuhan pada ketentuan internal atau regulasi yang berlaku atau perubahan perubahan regulasi yang mempengaruhi operasional bank. Risiko Hukum, adalah risiko yang timbul akibat kelemahan aspek yuridis atau kelemahan kontrak. Ini dapat berasal dari tuntutan hukum terhadap bank, ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung, putusan pengadilan, serta pelanggaran hukum dan perbuatan lainnya oleh karyawan yang dapat menimbulkan kerugian bank. Risiko Reputasi, adalah risiko yang disebabkan oleh publikasi negatif berkaitan dengan bank atau persepsi negatif terhadap bank. Risiko Strategik, adalah risiko yang timbul akibat adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan Keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya kepekaan bank terhadap perubahan kondisi lingkungan eksternal. Risiko Kepatuhan, adalah risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan bank terhadap ketentuan peraturan atau perundangan yang berlaku.

31

Ghozali, Imam,Manajemen Risiko Perbankan: Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR), Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007,hlm 12-19 32 Tampubolon, Robert, Risk Management: Qualitative Approach Aplied to Commercial Bank, hlm.24-29

230

Risiko Lembaga Keuangan Syariah Risiko bank syariah muncul sebagaimana yang terjadi di bank konvensional minus bunga. Namun yang unik adalah bahwa risiko di bank syariah terkait dengan struktur aset dan liabilitas yang ada di bank syariah. Dalam sisi aset,


bank syariah diisi oleh instrumen keuangan yang berbada dengan bank konvensional. Ia tidak mengenal bunga meskipun terdapat instrumen yang memberikan keuntungan pasti. Sementara pada sisi liabilitasya, bank syariah diisi oleh instrumen keuangan yang mengharuskannya berbagi hasil dengan nasabahnya mengingat nasabah hanya menginvestasikan kekayaannya dalam bentuk uang. Kontrak-kontrak yang dilakukan dalam memobilisasi kedua sisi tersebut memberikan implikasi penting terhadap profil risiko yang dihadapi bank syariah. Sesuai dengan standar manajemen risiko yang diterbitkan oleh IFSB –Islamic Financial Service Board, lembaga keuangan syariah (non asuransi) menghadapi –tidak terbatas hanya- enam risiko, sebagai berikut: 1. Credit Risk (risiko kredit), secara umum didefinisikan sebagai potensi kegagalan counterpart untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan persetujuan. Definisi ini dapat digunakan terhadap lembaga dalam mengelola eksposur pembiayaan berdasarkan piutang dan sewa-gunausaha (contoh: murabahah, diminishing musyarakah dan ijarah) dan transaksi/proyek pembiayaan modal kerja (contoh: salam, istisna` atau mudlarabah). Lembaga keuangan syariah perlu mengelola risiko kredit yang terdapat dalam pembiayaan dan portofolio investasi mereka berkenaan dengan default/cidera janji, downgrading/penurunan peringkat dan konsentrasi pembiayaan. Risiko kredit mencakup risiko-risiko yang timbul dalam transaksi-transaksi pembukaan dan penyelesaian. 2. Equity Investment Risk (risiko investasi ekuitas), yaitu risiko yang ditimbulkan oleh masuknya lembaga keuangan dalam sebuah kemitraan dengan tujuan untuk terlibat dalam penyertaan

3.

4.

5.

6.

pembiayaan secacar sebagian atau keseluruhan dalam aktivitas bisnis sebagaimana yang dideskripsikan dalam kontrak, dan penyedia dana akan berbagi atas risiko bisnisnya. Market Risk (risiko pasar), digambarkan sebagai resiko dari kerugian-kerugian atas posisi on dan off balance sheet yang timbul dari pergerakan harga pasar, diantaranya fluktuasi nilai aset yang dapat diperdagangkan, dijual atau disewakan (termasuk sukuk) dan dalam portofolio individual off balance sheet (contoh: akun investasi terbatas). Risiko ini berhubungan dengan volatilitas pasar sekarang dan akan datang atas nilai aset spesifik (contoh: harga komoditas aset Salam, nilai pasar atas sukuk, nilai pasar atas aktiva Murabahah yang dibeli untuk dikirimkan dalam suatu periode tertentu) dan nilai tukar valuta asing. Liquidity Risk (risiko likuiditas), adalah potensi rugi lembaga keuangan yang timbul dari ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajibannya atau untuk meningkatkan dana atas aset jatuh tempo tanpa mengakibatkan biaya atau kerugian yang tak dapat diterima. Rate of Return Risk (risiko tingkat return), yaitu risiko berhubungan dengan perubahan tingkat return banchmark dalam keseluruhan konteks neraca mereka, dan Operational Risk (risiko operasional) yaitu risiko yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank, termasuk yang timbul dari kesalahan atau ketidaklayakan proses internal, sumber daya manusia dan sistem serta kejadian eksternal. Risiko ini terkait juga dengan ketaatan dan kepatuhan bank terhadap ketentuan syariah.

Proses dan Sistem Manajemen Risiko Elemen utama dalam manajemen risiko mencakup kegiatan mengidentifikasi, mengukur, memonitor,

231


dan mengelola berbagai macam eksposur risiko. Hal ini harus dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan sistem yang tangguh di tempatnya. Keseluruhan proses dan sistem tersebut harus terinternalisasi dalam setiap seksi atau departemen yang ada dalam lembaga keuangan tersebut dan menjadi sebuah budaya manajemen risiko dalam institusi. Proses manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui tahapantahapan sebagai berikut33 : 1) Identifikasi risiko Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risikorisiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Teknik pengidentifikasian ini dapat dilakukan dengan melakukan penelusuran sumber risiko sampai terjadinya peristiwa tidak diinginkan. 2) Evaluasi dan pengukuran risiko Tahap ini dilakukan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik sehingga dapat lebih mudah dikendalikan. 3) Pengelolaan risiko Setiap bisnis akan menghadapi risikonya sendiri-sendiri dan karakteristik risikonya juga berbedabeda. Hal ini memerlukan pengelolaan yang berbeda pula sesuai dengan karakteristik risiko tersebut. Pada umumnya, pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penghindaran, ditahan (retention), diversifikasi, ataupun ditransfer kepada pihak lain. Cara termudah dan aman adalah dengan menghindari risiko. Dalam situasi tertentu, risiko dapat ditahan atau ditanggung sendiri. Teknik diversifikasi biasanya banyak

dilakukan untuk menyebarkan risiko kepada berbagai aset sehingga kemungkinan menghadapi kerugian dapat diminimumkan. Beberapa aset fisik lain –umumnya risikonya ditanggungkan kepada pihak lain( diasuransikan). Berikut ini adalah proses dan sistem manajemen risiko yang digunakan perbankan sebagaimana diadopsi oleh Khan dan Ahmed 34: 1) Pembentukan Lingkungan Manajemen Risiko dan Kebijakan dan Prosedur yang baik. Taraf ini berkaitan dengan keseluruhan tujuan dan strategi bank terhadap risiko dan kebijakan manajemennya. Dewan direktur bertanggung jawab menyusun seluruh tujuan, kebijakan, dan strategi manajemen risiko bagi lembaga keuangannya. Tujuan tersebut harus dikomunikasikan kepada seluruh lini dalam organisasi. Di samping menyetujui seluruh kebijakan bank terkait dengan risiko, dewan direktur harus menjamin bahwa manajemen mengambil tindakan yang cukup untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko tersebut. Dewan secara periodik juga harus memperoleh informasi dan review status berbagai risiko terkini yang dihadapi bank. Manajemen senior bertanggung jawab untuk mengimplementasikan semua persetujuan dewan direktur. Untuk menjalankannya, manajemen harus membuat kebijakan dan prosedur yang akan digunakan bank dalam mengelola risiko. Hal ini mencakup penyelenggaraan proses review manajemen risiko, batasan

33

Hanafi, Mamduh Manajemen Risiko, Yogyakarta: STIM YKPN, 2006,hlm.10-12.

232

M., UPP

34

Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, Risk Management; An Analysis of Issues In Islamic Financial Industry, hlm.32-33.


pengambilan risiko yang tepat, sistem pengukuran risiko yang memadai, sistem pelaporan yang komprehensif, dan kontrol internal yang efektif. Prosedur yang dibuat harus mencakup proses persetujuan (approval), batasan, dan mekanisme yang tepat, yang desain untuk menjamin pencapaian tujuan manajemen risiko bank. Bank harus secara jelas mengidentifikasi individu dan atau komite yang bertanggung jawab terhadap manajemen risiko dan mendefinisikan garis Kewenangan dan pertanggung jawabannya. Perhatian harus diambil bahwa pemisahan kewajiban yang cukup atas fungsi pengukuran, pemantauan, dan kontrol. Selanjutnya, aturan dan standar keikutsertaan yang jelas harus disertai batasan posisi, keterbukaan/jangkauannya terhadap counterpart, kredit, dan konsentrasi. Panduan dan strategi investasi harus disertakan untuk membatasi risiko dalam berbagai aktifitas. Panduan tersebut harus mencakup struktur asset dalam hal konsentrasi dan jatuh tempo, ketidak-sesuaian asset-liabilitas, hedging, sekuritisasi, dan sebagainya. 2) Proses Pengukuran, Mitigasi, dan Monitoring yang Terpelihara Bank harus memiliki sistem informasi manajemen reguler untuk mengukur, memonitor, mengontrol, dan melaporkan berbagai eksposur risiko. Tahapan yang diperlukan untuk tujuan pengukuran dan pemantauan risiko adalah pembuatan standar kategorisasi dan review risiko, serta evaluasi dan pemeringkatan eksposur yang konsisten. Frekuensi risiko dan laporan audit yang terstandarisasi dalam lembaga juga penting. Tindakan yang diperlukan dalam hal ini adalah menciptakan standar inventarisasi risiko berdasarkan aset, dan secara

reguler menghasilkan laporan manajemen risiko dan laporan audit. Bank juga dapat menggunakan sumber daya luar untuk menilai (asses) risiko, penggunaan pemeringkatan risiko apapun, ataupun kriteria penilaian pengawasam risiko seperti CAMEL (Capital Asset Management Equity Liability). Risiko yang diambil bank harus termonitor dan terkelola secara efisien. Bank juga harus menyelenggarakan pengujian stress untuk melihat portofolio yang dimiliki terhadap berbagai perubahan potensial di masa depan. Area-area yang harus diperiksa bank adalah efek penuntunan dalam industri atau perekonomian dan keadaan risiko pasar dalam hal tingkat default dan kondisi likuiditas bank. Uji tekanan harus dirancang untuk mengidentifikasi kondisi di mana posisi bank akan menjadi lemah dan tanggapan-tanggapan yang dapat dilakukan terhadap situasi tersebut. Bank juga harus memiliki rencana kontijensi/alternatif yang dapat digunakan dalam berbagai skenario. 3) Kontrol Internal yang Memadai Bank harus memiliki kontrol internal untuk menjamin bahwa semua kebijakan dapat dipertahankan. Sebuah sistem kontrol internal yang efektif mencakup proses yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai jenis risiko dan kepemilikan sistem informasi yang cakap (sufficient) untuk mendukung hal ini. Sistem itu juga harus menguatkan kebijakan dan prosedur dan keberlangsungannya yang secara terusmenerus dapat ditinjau. Hal ini akan mencakup pelaksanaan audit internal secara periodik atas berbagai proses dan menghasilkan laporan independen secara reguler dan evaluasi untuk mengidentifikasi bidang-bidang dari

233


kelemahan. Bagian penting dari kontrol internal adalah untuk menjamin bahwa kewajiban orangorang yang mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko adalah terpisah. Akhirnya, struktur insentif dan akuntabilitas yang terukur dengan pengurangan pengambilan risiko dari setiap karyawan juga merupakan suatu elemen penting untuk mengurangi keseluruhan risiko. Suatu prasyarat yang berbasis kontrak perangsangan ini adalah pelaporan akurat atas eksposur bank dan sistem kontrol internalnya. Sebuah struktur insentif yang terukur dan efisien akan membatasi individu untuk mencapai level dan mendorong pembuat kebijakan untuk mengelola risiko dalam suatu cara yang konsisten dengan goal dan tujuan bank. Resiko-Resiko Bank Syariah Instrumen-instrumen keuangan sebagaimana diformulasikan sebelumnya dapat dilihat sebagai sebuah model untuk beroperasinya suatu intermediasi finansial dalam sistem keuangan Islam. Lembaga keuangan syariah –bank syariah- akan menjalankan fungsi intermediasi tersebut dalam memperoleh keuntungan sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja proyek yang sedang dibiayai. Sebagai lembaga intermediasi, bank-bank syariah telah menjalankan fungsi sebagaimana bank komersial sekaligus bank investasi. Sisi liabilitas lembaga keuangan ini terdiri dari rekening giro, tabungan, investasi, dan investasi terbatas. Sementara sisi asetnya akan terdiri dari berbagai macam instrumen pembiayaan yang didasarkan pada pembiayaan atas nama penyertaan (mudlarabah-musyarakah) dan hutang (jual-beli dan sewa serta pinjaman/qard), serta fee based income untuk berbagai jenis layanan keuangan dan perbankan yang

234

disediakan. Dalam fungsi intermediasinya, bank syariah akan menghadapi risikorisiko yang berkaitan dengan kemampuannya berkompetisi dan memenuhi kepentingan stakeholder-nya, yaitu depositor, shareholder, dan regulator. Bank Syariah akan menghadapi 6 jenis risiko (versi IFSB –Islamic Financial Services Board-), yaitu: Credit Risk (risiko kredit), Equity Investment Risk (risiko investasi ekuitas), Market Risk (risiko pasar), Liquidity Risk (risiko likuiditas), Rate of Return Risk (risiko tingkat return), Operational Risk (risiko operasional). 1. Risiko Kredit Risiko Kredit didefinisikan sebagai potensi gagalnya counterparty untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan persetujuan. Definisi ini digunakan IFSB terhadap berbagai eksposur risiko atas aset-aset receivables dan sewa (seperti: murabahah, diminishing musyarakah, dan ijarah’) serta transaksi pembiayan proyek modal kerja (seperti: salam, istisna’, dan mudlarabah). Bank akan menghadapi risiko ini yang melekat dalam aktivitas pembiayaannya dan dalam portofolio investasinya sehubungan dengan default (gagal bayar), downgrading, dan konsentrasi. 2. Risiko Investasi Ekuitas Risiko investasi ekuitas didefinisikan sebagai risiko yang timbul dari memasuki suatu kemitraan untuk tujuan memiliki bisnis atau mengambil bagian dalam pembiayaan tertentu atau dalam aktivitas bisnis yang umum sebagaimana digambarkan dalam kontrak, dan, di mana penyedia dana turut serta dalam risiko bisnis (paragraf 49). Risiko ini berkaitan dengan kualitas para mitra, aktivitas bisnis dasar, dan hal-hal operasional yang berlangsung. Sehingga risiko ini sangat terkait dengan mitra (mudlarib/musyarakah), aktivitas


3.

4.

bisnis, serta operasional di lapangan. Risikonya akan mencakup gambaran rekaman terakhir kinerja tim manajemen dan kualitas rencana bisnisnya, sumber daya manusia yang terlibat, dan aktivitas mudharabah atau musyarakah yang diusulkan (paragraf 50). Risiko Pasar Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian-kerugian dalam posisi on-balance sheet dan off-balance sheet yang timbul dari pergerakan harga pasar, antara lain: fluktuasi nilai asetaset yang dapat diperdagangkan, diperjualbelikan, atau disewakan termasuk sukuk serta portofolio individual rekening investasi terbatas. Risiko ini berkaitan dengan pergerakan harga pasar saat ini maupun yang akan datang (paragraf 67). Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas adalah potensi kerugian yang dapat dialami bank yang ditimbul akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya atau untuk meningkatkan dananya dalam aset ketika diperlukan tanpa meningkatkan biaya atau kerugian yang tidak dapat diterima (paragraf 81). Bank akan memerlukan likuiditas yang terpelihara agar dapat menyediakan kepada pemilik dana (pemegang rekening koran dan rekening investasi) yang memerlukan kembali dananya. Bank harus menjamin bahwa dana dalam rekening koran dapat tersedia pada saat diminta kembali, kapanpun (paragraf 83). Sedang, atas dana-dana dalam rekening investasi di mana mereka berbagi dalam hal keuntungan dan kerugian atas bisnis bank, mereka dapat menerima kondisi bahawa: a) return yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, b) tergantung pada

kondisi keuangan bank, dan c) tidak patuh pada ketentuan dan prinsip syariah dalam berbagai macam kontrak dan aktivitas (paragraf 85). 5. Risiko Tingkat Return Risiko tingkat return merupakan dampak potensial dari faktor pasar yang mempengaruhi tingkat return aset dibandingkan dengan ekspektasi tingkat return pemegang rekening investasi. Suatu peningkatan dalam tingkat banchmark akan menyebabkan ekspektasi tingkat return yang lebih tinggi oleh pemegang rekening investasi. Akan tetapi, hal ini tidak dapat ditetapkan di muka karena tergantung dari aktivitas bisnis bank. Konsekuensi dari risiko tingkat return ini dapat menjadi displaced commercial risk. Bank mungkin terpaksa membayar tingkat return yang lebih tinggi dibandingkan yang dapat diberikan bank jika tingkat return aset lebih rendah dari tingkat return kompetitor. Displaced commercial risk berasal dari tekanan terhadap bank untuk dapat menjaring dan mempertahankan investor/penyedia dana. 6. Risiko Operasional Risiko operasional merupakan risiko yang muncul terhadap seluruh material yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional bank, di antaranya: risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau kesalahan proses, orang-orang, dan sistem, serta kejadian-kejadian eksternal. Bank juga akan menghadapi risiko dari ketidakpatuhan mereka terhadap syariah dan kesalahan lainnya dalam hal fidusia. Bank karena hal ini dapat mengalami penurunan reputasi dan keterbatasan dalam memperoleh kesempatan bisnis. Sementara itu, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8 Tahun 2003

235


tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, bank akan menghadapi sekurangnya 8 jenis risiko, yaitu: 1) Risiko Kredit; 2) Risiko Pasar; 3) Risiko Likuiditas; 4) Risiko Operasional; 5) Risiko Hukum; 6) Risiko Reputasi; 7) Risiko Strategik; dan 8) Risiko Kepatuhan. Empat risiko pertama merupakan risiko yang dimiliki oleh setiap lembaga keuangan dalam berbagai tingkat kompleksitas operasional bank. Setiap bank wajib mengelola risiko tersebut sesuai dengan kebutuhan bank bersangkutan. Sedangkan empat risiko terakhir berkaitan dengan kompleksitas usaha bank di mana bank akan menghadapi risiko yang lebih beragam dan sulit. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang - undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Sedang, risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten. Sebagai bank komersial, bank syariah akan menghadapi semua jenis risiko perbankan secara keseluruhan. Berdasarkan terminologinya sendiri, risikorisiko dalam bank syariah akan memiliki

236

karakteristik yang berbeda dengan konvensional. Meskipun penamaan jenis risikonya sama, akan tetapi perlakukan risiko tersebut berbeda kepada bank syariah. Jika dalam perbankan konvensional risikonya tidak ditransfer kepada para nasabah bank, risiko bank syariah sesungguhnya merupakan transfer risiko dari para mitra bisnisnya di samping risiko tersebut juga akan ditransfer kepada para pemegang rekening investasi di bank. Manajemen Resiko Bank Syariah Sistem keuangan dan perbankan sebagaimana diusulkan dalam ekonomi Islam adalah suatu sistem yang secara khusus didesain berdasarkan pada ketentuan dan prinsip Islam. Untuk itu, sistem ini secara fundamental akan berbeda dengan sistem konvensional yang sedang berlangsung hingga hari ini. Singkatnya, sistem keuangan dan perbankan syariah dirancang sedemikian rupa dan menjadi sistem bagi hasil Islam untuk menyediakan sarana investasi dan pembiayaan yang diperlukan masyarakat. Sistem keuangan dan perbankan dengan model sistem bagi hasil ini didasarkan dikembangkan mengikuti kontrak-kontrak pembiayaan yang secara legal disahkan dalam hukum Islam. Kontrak-kontrak tersebut adalah kontrak kemitraan bisnis yang pernah dijalankan generasi muslim awal berdasarkan mudharabah dan musyarakah. Dalam sistem keuangan dan perbankan modern hari ini, mudharabah dan musyarakah dikembangkan menjadi instrumen-instrumen keuangan yang dapat digunakan secara luas. Umumnya, instrumeninstrumen tersebut dikembangkan dengan memenuhi tuntutan untuk menghindari praktek riba yang secara tegas dilarang Islam. Di perbankan, instrumeninstrumen tersebut digunakan sebagai sarana investasi dan pembiayaan oleh


bank. Mengingat berbagai kesulitan dan kendala yang dihadapi bank hari ini, instrumen-instrumen tersebut cenderung terbatas digunakan sebagai instrumen pembiayaan. Di antara yang paling krusial dalam penggunaan instrumen-instrumen ini adalah terkait dengan risiko yang harus dihadapi bank. Mudharabah dan musyarakah masih merupakan instrumen-instrumen pembiayaan yang berisiko tinggi. Manajemen risiko yang diperlukan untuk mendukung pembiayaan berdasarkan instrumen-instrumen ini juga merupakan hal baru dan langka. Panduan standar tentang manajemen risiko diterbitkan IFSB – Islamic Financial Services Board merupakan standar manajemen risiko pertama yang dimiliki perbankan syariah. Pelaksanaan dari standar ini bagi bank-bank syariah akan mengikuti ketentuan yang diberlakukan terhadap perbankan di mana berada. Disamping itu, pelaksanaan manajemen risiko bagi bank-bank syariah akan disesuaikan dengan karakteristik dan profil risiko yang dihadapi setiap bank. Sehingga, seperti dipahami umum, manajemen risiko yang akan terdapat dalam perbankan akan berbeda bagi setiap bank atau lembaga keuangan syariah. Bank-bank syariah hanya memiliki standar umum yang akan digunakan dalam mengelola risikonya, sedangkan pelaksanaannya yang terinci akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Proses dan Sistem Manajemen Risiko Bank Syariah Unsur-unsur utama dalam manajemen risiko mencakup kegiatan mengidentifikasi, mengukur, monitoring, dan mengelola berbagai eksposur risiko. Hal ini dapat secara efektif diterapkan jika ada suatu proses dan sistem yang diberlakukan untuk hal itu. Keseluruhan proses pengelolaan risiko harus merupakan

perwujudan menyeluruh oleh semua satuan kerja dalam institusi bersangkutan untuk menciptakan suatu budaya pengelolaan risiko. Proses manajemen risiko secara spesifik dari lembaga keuangan individual bergantung pada sifat alamiah dari aktivitas bisnis dan ukuran serta kompleksitas lembaga tersebut. Sistim pengelolaan risiko yang ditetapkan merupakan suatu patokan bagi bank yang harus diikuti35. Proses dan sistem pengelolaan risiko yang secara umum dilakukan dalam lembaga keuangan mencakup suatu penciptaan lingkungan manajemen risiko dan kebijakan dan prosedur yang tepat; proses pengukuran, mitigasi, dan pengawasan yang terpelihara; serta kontrol internal yang memadai. Ketiga hal ini harus dikerjakan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga bank dapat memastikan bahwa aktivitas bisnisnya telah dijalankan dalam batasan yang dapat diterima dan menguntungkan. Untuk menerapkan ketiga prinsip tersebut, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana pula yang dimuat dalam standar manajemen risiko untuk lembaga keuangan syariah oleh IFSB pada Desember 2005, Penerapan manajemen risiko di perbankan setidaknya harus mencakup: 1) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, 2) pembentukan organisasi dan fungsi manajemen risiko, 3) penetapan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, dan 4) proses penerapan manajemen risiko yang baik. Berikut adalah pedoman penerapan manajemen risiko sebagai mana dimuat dalam lampiran Surat Edaran No. 5/21/DPNI tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Penerapan 35

Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, Risk Management; An Analysis of Issues In IslamicFinancial Industry, hlm. 31.

237


manajemen Risiko bagi Bank Umum, yaitu: 1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bagian ini harus mencakup kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, dan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan terkait dengan penerapan manajemen risiko. Wewenang dan tanggung jawab Komisaris, sekurang - kurangnya meliputi: a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko tersebut di atas, yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulanan; c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan sehingga memerlukan persetujuan dewan Komisaris. Sedangkan wewenang dan tanggung jawab Direksi, sekurang-kurangnya meliputi: a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank. Penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang

238

b.

c.

d.

e.

f.

g.

mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada dewan Komisaris secara triwulanan; Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat Bank satu tingkat di bawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku; Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif; Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, antara lain dengan cara program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko; Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi; Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan: (1) keakuratan metodologi penilaian risiko; (2) kecukupan implementasi sistem


informasi manajemen risiko; dan (3) ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Sementara terkait dengan sumber daya manusia (SDM), bank harus menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk menjamin pelaksanaan proses manajemen risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian. Bank harus meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas pejabat terutama pimpinan satuan kerja operasional dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti pengetahuan, pengalaman (track record), kemampuan, serta pendidikan yang memadai di bidang manajemen risiko. Bank juga harus mengembangkan sistem penerimaan pegawai, pengembangan dan pelatihan pegawai, serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang manajemen risiko. Bank harus menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada Satuan Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Unit) sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas usaha Bank. Pejabat dan staf yang ditempatkan di Satuan Kerja Manajemen Risiko tersebut harus memiliki: a. Pemahaman mengenai risiko yang melekat pada setiap produk/aktivitas fungsional Bank; b. Pemahaman mengenai faktor-faktor risiko yang relevan dan kondisi pasar yang mempengaruhi produk/aktivitas fungsional Bank, serta mampu mengestimasi dampak dari perubahan faktor-faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Bank; c. Pengalaman dan kemampuan untuk memahami dan mengkomunikasikan implikasi eksposur risiko Bank kepada Direksi dan komite manajemen risiko secara tepat waktu.

2.

Pembentukan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, secara umum bank harus menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Struktur organisasi suatu Bank harus dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang berfungsi melakukan suatu transaksi (risk taking unit) adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern (satuan kerja audit intern), serta independen pula terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko. Dalam kaitan dengan pengembangan struktur organisasi yang ada, bank wajib membentuk Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (Risk ManagementUnit). Komite Manajemen Risiko akan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang sekurangkurangnya meliputi: a. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan contingency plan apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan pimpinan satuan kerja operasional dan pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko; b. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank

239


dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut; c. Penetapan (justification) atas halhal yang terkait dengan keputusankeputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan. Justifikasi ini disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan us aha Bank tertentu sehingga memerlukan adanya penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank. Sementara Satuan Kerja Manajemen Risiko akan memiliki wewenang dan tanggung jawab uang meliputi: a. Pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi; b. Pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko maupun per aktvitas fungsional; c. Penerapan stress testing guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap kinerja masing-masing satuan kerja operasional; d. Pengkajian terhadap usulan aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit tertentu yang ada pada bank. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan bank untuk

240

melakukan aktivitas dan atau produk baru termasuk sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan; e. Rekomendasi mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank kepada satuan kerja operasional dan kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko; f. Evaluasi terhadap akurasi dan validitas data yang digunakan oleh bank untuk mengukur risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern; g. Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko kepada Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau sekurang-kurangnya secara triwulanan. Apabila kondisi pasar berubah dengan cepat maka frekuensi laporan harus ditingkatkan. Sedangkan untuk eksposur risiko yang relatif lambat seperti risiko kredit, frekuensi laporan disampaikan sekurang-kurangnya secara triwulanan. 3.

Penetapan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategik Bank serta lebih terfokus pada risiko yang relevan pada aktivitas fungsional Bank. Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko antara lain dengan cara menyusun Strategi Manajemen Risiko, yang memastikan bahwa: 1) Bank tetap mempertahankan eksposur risiko yang sesuai dengan kebijakan, prosedur intern Bank, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku; dan 2) Bank dikelola oleh sumber daya


manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang manajemen risiko, sesuai dengan kompleksitas dan kemampuan usaha Bank. Kebijakan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya memuat: a. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan yang didasarkan atas hasil analisis Bank terhadap risiko yang melekat pada setiap produk dan transaksi perbankan yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan nature dan kompleksitas usaha Bank; b. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko dalam rangka mengkalkulasi secara tepat eksposur risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional Bank, dan penetapan pelaporan data dan informasi yang terkait dengan eksposur risiko sebagai input untuk pengambilan keputusan bisnis yang menguntungkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehatihatian Bank; c. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan bank dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko bank; d. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku (compliance risks), tersedianya informasi manajemen dan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional bank, serta efektivitas

budaya risiko pada setiap jenjang organisasi bank; e. Penetapan penilaian peringkat risiko sebagai dasar bagi Bank untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas fungsional tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; f. Penyusunan rencana darurat atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha bank dapat dipertahankan. Penetapan strategi manajemen risiko juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, organisasi bank, dan risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal. Dalam menyusun prosedur dan penetapan limit risiko, bank wajib memperhatikan risk appetite berdasarkan pengalaman yang dimiliki Bank dalam mengelola Risiko. Penetapan limit didasarkan atas limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko. Prosedur dan penetapan limit risiko sekurangkurangnya mencakup: a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas; b. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit; dan c. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan bank. 4. Proses Penerapan Manajemen Risiko yang Baik. 5.

241


Penerapan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif pengurus Bank, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian intern. Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali (manageable) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank. Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar dan struktur, ukuran serta kompleksitas usaha Bank, maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank sehingga setiap Bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (inherent risks) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya. Setelah dilakukan identifikasi risiko secara akurat, selanjutnya secara berturutturut Bank perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. a. Identifikasi Risiko Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal-hal

242

yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain: 1) Bersifat proaktif (anticipative) dan bukan reaktif; 2) Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional); 3) Menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia; 4) Menganalisa probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya. b. Pengukuran Risiko Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko. Pendekatan tersebut harus dapat mengukur: 1) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor – faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal; 2) Kecenderungan perubahan faktorfaktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya; 3) Faktor risiko (risk factors) secara individual; 4) Eksposur risiko secara keseluruhan (aggregate), dengan mempertimbangkan risk correlation; 5) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen bank. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara umum pendekatan yang paling sederhana dalam pengukuran risiko adalah yang direkomendasikan oleh Bank for International Settlements atau pendekatan metode standard, sedangkan


pendekatan oleh para praktisi disebut metode alternatif (alternative model). Penerapan metode alternatif memerlukan berbagai persyaratan kuantitatif maupun kualitatif untuk menjamin keakuratan model yang dipergunakan; Bagi bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi dapat mengembangkan dan menggunakan metode internal (internal model). Namun penggunaan internal model tersebut hanya ditujukan untuk keperluan intern yang disesuaikan dengan kebutuhan bank serta untuk mengantisipasi kebijakan perbankan di masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam pengukuran risiko harus dikaitkan dengan jenis, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan sistem pengumpulan data, serta kemampuan Direksi dan pejabat eksekutif terkait memahami keterbatasan dari hasil akhir sistem pengukuran risiko yang digunakan. Metode pengukuran risiko harus dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait dalam pengendalian risiko, antara lain treasury manager, chief dealer, Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Direktur bidang terkait. c. Pemantauan dan Limit Risiko Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko maka limit risiko sekurangkurangnya: 1) Tersedianya limit secara individual dan keseluruhan/konsolidasi; 2) Memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur bank; 3) Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumberdaya manusia; 4) Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian Satuan Kerja Manajemen Risiko, komite manajemen risiko dan Direksi.

Sedangkan penetapan jenis limit meliputi: 1) Transaksi (transaction/product limit); 2) Mata uang (currency limit); 3) Volume transaksi (turnover limit); 4) Posisi terbuka (open position limit); 5) Kerugian (cut loss limit); 6) Intra hari (intraday limit); 7) Nasabah dan counterparty (individual borrower and counterparty limit); 8) Pihak terkait (connected parties limit); 9) Industri/sektor ekonomi dan wilayah (industry/economic sector and geographic limit). Penetapan limit dilakukan oleh satuan kerja operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko atau Direksi sesuai dengan kewenangannya masingmasing. Penetapan limit dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, antara lain ketentuan tentang Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Neto (PDN). Dalam hal terjadi pelampauan limit, maka Bank harus segera melakukan penyesuaian dan mengantisipasi pelampauan tersebut sehingga tidak mempengaruhi jumlah alokasi modal atas risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap pelampauan limit harus dapat diidentifikasi dengan segera dan ditindaklanjuti oleh Direksi dan pelampauan limit hanya dapat dilakukan apabila mendapat otorisasi dari Direksi atau pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan dan prosedur intern Bank. Bank harus menyiapkan suatu sistem back-up dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan (disruptions) dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem back-up tersebut.

243


d.

Sistem Informasi Manajemen Risiko Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank, dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Bank harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan: 1) Terukurnya eksposur risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan/komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional bank; 2) Dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko; 3) Tersedianya hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko. Sebagai salah satu output sistem informasi manajemen risiko, laporan eksposur risiko disusun secara berkala oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko atau sekelompok petugas yang diberikan wewenang dan bersifat independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan operasional. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat. Laporan ke tingkat manajemen di luar Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko dapat disampaikan dengan frekuensi yang lebih lama, namun tetap harus mampu memberikan informasi yang memadai bagi pihak-pihak tersebut untuk dapat

244

melakukan penilaian terhadap perubahan profil risiko bank. Sistem informasi manajemen risiko harus dapat menerjemahkan risiko yang diukur dengan format teknis kuantitatif sehingga menjadi format kualitatif yang mudah dipahami oleh Direksi dan pejabat Bank. e. Pengendalian Risiko Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan cara hedging, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset dan credit derivatives, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

Manajemen Risiko Sistem Bagi Hasil Bank Syariah Karakteristik bank syariah yang khas melalui sistem bagi hasil yang menjadi dasar operasionalnya memerlukan manajemen tersendiri sesuai dengan karakteristik tersebut. Proses manajemen bagi bank syariah harus senantiasa tunduk pada ketentuan dan prinsip syariah di samping tunduk pada ketentuan dan prosedur yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku kepadanya. Berikut adalah prinsip-prinsip manajemen risiko sebagaimana dituangkan dalam standar manajemen risiko lembaga keuangan yang diterbitkan IFSB Desember 2005. 1. Ketentuan Umum Prinsip 1.0: Lembaga keuangan syariah harus memiliki proses manajemen risiko dan pelaporan yang komprehensif, mencakup langkahlangkah yang sesuai untuk mematuhi ketentuan dann prinsip syariah dan memastikan ketercukupan pelaporan risiko yang relevan kepada otoritas pengawasan.


2.

3.

Risiko Kredit Prinsip 2.1: Lembaga keuangan syariah harus memiliki suatu strategi pembiayaan, menggunakan berbagai instrumen yang sesuai dan memenuhi dengan syariah, dimana hal itu mengenali eksposur kredit yang potensial yang dapat muncul pada berbagai kesempatan berbeda dari berbagai persetujuan pembiayaan. Prinsip 2.2: Lembaga keuangan syariah akan menyelesaikan suatu tinjauan ulang penggalian informasi menyangkut counterparties sebelum memutuskan pilihan instrumen pembiayaan syariah. Prinsip 2.3: Lembaga keuangan syariah harus memiliki metodologi yang tepat untuk mengukur dan melaporkan berbagai eksposur risiko kredit yang ditimbulkan berbagai instrumen pembiayaan syariah. Prinsip 2.3: Lembaga keuangan syariah harus memiliki teknik mitigasi risiko kredit yang tepat tunduk terhadap syariah untuk berbagai instrumen pembiayaan syariah. Risiko Investasi Ekuitas Prinsip 3.1 Lembaga keuangan syariah harus memiliki strategi yang tepat, manajemen risiko, dan proses pelaporan terkait dengan karakteristik risiko investasi ekuitas, mencakup investasi mudharabah dan musyarakah. Prinsip 3.2 Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa metodologi penilaian mereka adalah tepat dan konsisten, dan akan menilai dampak-dampak potensial dari metodologi mereka atas kalkulasi keuntungan dan alokasinya. Metodologi tersebut disetujui secara bersama-sama antara lembaga dengan mudlarib dan atau mitra musyarakahnya. Prinsip 3.3 Lembaga keuangan syariah harus mendefiniftkan dan menetapkan strategi keluar dari

4.

5.

6.

aktivitas investasi ekuitas mereka, menyangkut syarat-syarat perluasan dan penebusan untuk investasi mudlarabah dan musyarakah, tunduk pada persetujuan dewan pengawas syariah. Risiko Pasar Prinsip 4.1 Lembaga keuangan syariah harus memiliki kerangka kerja yang tepat untuk manajemen risiko pasar (mencakup pelaporan) menyangkut semua aktiva dipegang, termasuk yang tidak mempunyai suatu pasar yang siap dan/atau rawan terhadap volatilitas harga yang tinggi. Risiko Likuiditas Prinsip 5.1: Lembaga keuangan syariah harus memiliki suatu kerangka manajemen likuiditas (termasuk melaporkan) terhadap berbagai rekening secara terpisah dan terhadap seluruh basis eksposur likuiditas menyangkut masing-masing kategori dari rekening koran, rekening investasi terbatas dan rekening investasi tak terbatas. Prinsip 5.2: Lembaga keuangan syariah akan mengasumsikan resiko likuiditas setaraf dengan kecukupan jaminan perlindungan kemampuannya terhadap peroleh sumber dana yang diperkenankan syariah untuk memitigasi risiko tersebut. Risiko Tingkat Return Prinsip 6.1: Lembaga keuangan syariah akan menetapkan suatu pengelolaan risiko dan proses pelaporan yang menyeluruh untuk menilai dampak-dampak potensial dari faktor pasar yang mempengaruhi tingkat imbal hasil atas aset jika dibandingkan dengan ekspektasi tingkat imbal hasil oleh pemegang rekening investasi. Prinsip 6.2: Lembaga keuangan syariah harus memiliki suatu kerangka kerja yang sesuai untuk mengelola resiko

245


perpindahan dana komersial (displace commercial risk), dimana hal itu dapat diaplikasikan. 7. Risiko Operasional Prinsip 7.1: Lembaga keuangan syariah harus memiliki sistem dan kendali yang cukup, mencakup dewan pengawas syariah, untuk menjamin kepatuhan pada ketentuan da prinsip syariah. Prinsip 7.2: Lembaga keuangan syariah harus memiliki mekanismemekanisme yang tepat untuk melindungi semua penyedia dana. Dana pemegang rekening investasi adalah menjadi satu dengan dana lembaga, maka lembaga harus menjamin nilai aset yang diinvestasikan, pendapatan, alokasi pembebanan biaua dan keuntungan adalah tetap, diterapkan dan dilaporkan dalam suatu cara yang konsisten dengan tanggung jawab fidusia lembaga keuangan syariah tersebut. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, risiko yang dihadapi oleh bank syariah terdiri dari risiko-risiko sebagaimana yang terdapat dalam kegiatan intermediasi keuangan serta risiko yang berkaitan dengan kegiatan operasional mereka yang bersifat khusus dan unik. Sehingga perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil memerlukan manajemen risiko yang sesuai dengan risiko yang mereka hadapi. Manajemen risiko tersebut harus senantiasa tunduk pada ketentuan dan prinsip syariah Islam sebagaimana pula instrumeninstrumen yang digunakan dalam perbankan syariah. Risiko merupakan bagian penting dan mendasar dana keuangan syariah. terdapat dua aksioma penting dalam keuangan syariah, yaitu alkharaj bi al-dlaman dan alghunmu bi al-gurm36. Kedua aksioma ini 36

Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, Risk Management; An Analysis of

246

secara bersama dapat didefinisikan bahwa return yang diterima dari suatu aset harus disertai dengan tanggung jawab terhadap kerugian terhadap aset tersebut. Kontrak keuangan berbasis bunga secara tegas memisahkan antara keuntungan dengan risiko dengan jalan melindungi nilai pokok dari aset yang diserahkan sebagai hutang. Syariah Islam secara tegas melarang transfer risiko semacam ini dan menggalakkan masyarakat muslim agar bersedia menanggung keuntungan dan kerugian secara bersama-sama di antara pemilik dana dengan penggunanya. Pemilik dana harus bertanggung jawab atas jumlah dananya sendiri jika menghendaki keuntungan darinya. Aktivitas dalam sistem bagi hasil sesungguhnya juga merupakan aktivitas yang juga melibatkan risiko di dalamnya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pemilik modal akan berbagi kemungkinan untuk memperoleh keuntungan maupun kerugian. Meskipun demikian, Islam tidak melarang risiko semacam ini karena tidak terdapat unsur kebatilan di dalamnya. Yang dilarang oleh Islam adalah memakan harta sesama secara batil37. Kesediaan untuk menggunakan mode pembiayaan berbasis bagi hasil akan melibatkan suatu pola pengambilan keputusan berdasarkan risiko. Hal ini akan memerlukan penerapan suatu usaha yang tepat untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Upaya yang telah dilakukan merupakan nilai dari usaha yang dilakukan. Jadi, jika hasil yang diinginkan tidak tercapai, nilai tersebut merupakan kerugian atas apa yang telah dilakukan. Keyakinan terhadap kesempatan (chance) untuk memperoleh hasil yang diinginkan

Issues In IslamicFinancial Industry, hlm. 120. 37 Al-Suwailem, Sami, “Towards AN Objective Measure of Gharar in Exchange, hlm.65.


merupakan hakikat dari perjudian, dan mengarahkan manusia pada penyesalan dan frustrasi 38. Yang diperlukan dalam sistem bagi hasil adalah membedakan antara investasi dengan perjudian. Investasi adalah suatu pengambilan keputusan untuk, dan disertai dengan, melakukan suatu upaya yang tepat. Sementara perjudian hanya mengandalkan kesempatan yang mungkin terjadi untuk memperoleh suatu hasil. Terdapat saling keterkaitan antara pendekatan kausalitas dalam pengambilan keputusan berdasar risiko dengan larangan gharar dalam pertukaran. Hal ini menunjukkan bahwa gharar merupakan tindakan individual secara pasif untuk memperoleh hasil yang diinginkan dengan jalan hanya mengandalkan pada kesempatan yang mungkin terjadi. Dengan menetapkan prinsipprinsip kausalitas, ajaran Islam memerangi gharar penyakit-penyakit sosial serupa sampai pada akarnya. Perlakuan aktif tidak hanya meningkatkan keyakinan dalam pengambilan keputusan individual, tapi hal ini juga menegaskan larangan kontrak yang mengandung unsur gharar dan riba. Ekonomi Islam bagaimanapun juga merupakan suatu sistem yang integral dan menyeluruh yang menyediakan panduan untuk perilaku yang optimal dalam setiap aspek kehidupan 39. Dalam pandangan ini, risiko yang terdapat dalam bank syariah harus dikelola sedemikian rupa tanpa bertentangan dengan ketentuan dan prinsip syariah. Perbankan akan memerlukan seperangkat keterampilan baru untuk mengelola proyek-proyek bagi hasil sehingga risikonya dapat diminimalisisr sedemikian rupa (Chapra, 2000). Para bankir akan dituntut untuk memiliki wawasan yang lebih luas tentang bisnis dan 38 39

Ibid., hlm. 10 Ibid,hlm.11

penyelenggaraannya. Di samping mereka dituntut untuk memahami esensi bank syariah sesungguhnya, pada saat yang sama mereka juga memerlukan pengetahuan yang cukup untuk mengendalikan berbagai proyek pembiayaan. Hal ini penting dalam rangka mengelola risiko investasi-ekuitas yang dihadapi bank, sehingga bank tidak hanya akan terbatas sebagai “pemberi pinjaman atas nama penyedia dana” sebagaimana hal ini lazim dilakukan oleh perbankan konvensional. Di samping itu, dalam rangka tetap mempertahankan tingkat return yang harus diberikan kepada para investor, bank dapat menyediakan dana cadangan untuk penyetaraan tingkat return sebagaimana disarankan IFSB. Meskipun demikian, tindakan ini bukan merupakan tindakan yang cukup tepat mengingat karakter utama bagi hasil yang tingkat returnnya adalah fluktuatif. Tindakan ini hanya dapat disepakati untuk dilakukan sampai perbankan dan masyarakat pengguna bank syariah cukup memahami ketentuan syariah tentang perbankan. Bagaimanapun, return merupakan konsekuensi atas pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan risiko, yaitu risiko yang diperbolehkan dalam syariah Islam dan bukanlah risiko sebagaimana yang melekat dalam aktivitas perjuadian/gambling. Kesimpulan Manajemen risiko merupakan bagian yang sangat penting dalam transaksi usaha masyarakat pada Bank Syariah. Sesuai dengan analisis di atas, bank syariah akan menghadapi: (1) risiko sebagaimana yang dihadapi bank komersial, kecuali bunga, serta (2) risiko-risiko yang unik dan khusus menurut karakter sistem bagi hasil:mudharabah dan musyarakah. Risiko pertama (–tidak terbatas hanya-) akan

247


terdiri dari risiko risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, stratejik, dan kepatuhan. Sementara risiko kedua terdiri dari (–di samping risikorisiko sebelumnya-) investasi ekuitas dan risiko tingkat return. Risiko-risiko tersebut akan dikelola oleh bank dengan memperhatikan tiap ketentuan dan prinsip syariah Islam serta memenuhi ketentuan berlaku tentang penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi bank. Bank juga akan memerlukan keahlian khusus untuk mengelola sistem bagi hasil dan risikonya berupa pengetahuan yang cukup tentang esensi bank syariah dan kegiatan bisnis/enterpreneurship. Karena risiko yang dihadapi tiap-tiap bank syariah memiliki fitur berbeda, bank harus menetapkan sistem manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhannya dan sistem tersebut merupakan satu kesatuan dengan sistem kerja Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA Al-Dhareer, Siddiq Mohammad Al-Ameen, Al-Gharar In Contracts And Its Effects on Contemporary Transactions, Eminent Scholars' Lecture Series No. 16, Jeddah : IRTI - Islamic Development Bank, 1997. Al-Suwailem,Sami,“Towards An Objective Measure of Gharar in Exchange,”Islamic Economic Studies, Vol. 7, Nos. 1 & 2, Oct. ’99, Apr., 2000. Chapra, M. Umer, 2000, Sistem Moneter Islam, Jakarta: Gema Insani Press,2000. Djojosoedarsono, Soeisno,Prinsip - Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, Jakarta: Salemba Empat, 1999. El-Diwany,Tarek,The Problem With Interest: Sistem Bunga dan Permasalahannya, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana,2003.

248

El-Gamal, Mahmoud, “An Economics Explication of The Prohibition of Gharar In Clasical Islamic Jurisprudeence,” Islamics Economics Studies, vol. 8 (2) (April),2001. Ghozali, Imam,Manajemen Risiko Perbankan: Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR), Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007. Hanafi, Mamduh M., Manajemen Risiko, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006. Hennie Van Greuning dan Zamir iqbal, Risk Analysis for Islamic Banks, Washington DC: World Bank, 2008. Obaidullah, Muhammed,“Are Islamic Banks Adquately Capitalised?” Majalah Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 4, Jakarta: FE-Trisakti,2005. __________,2005,Islamic Financial Service, http://Islamiccenter.kau.edu.sa/englis h/publications/ifs/master. zip, Maret 2006. Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam (Jilid 4), Jakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995 Santoso, Wimboh dan Enrico Heriantoro, “Market Risk di Perbankan Indonesia”, Kajian Stabilitas Keuangan, No. 1 Juni, Jakarta: Bank Indonesia, 2003. Tampubolon, Robert, Risk Management: Qualitative Approach Aplied to Commercial Bank, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2004. Tariq, Ali Arsalan, 2004, Managing Financial Risk Of Sukuk Structures, www.islamicfinance.de/sukukrisks.p df, diakses Oktober 2005. Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, Risk Management; An Analysis of Issues In Islamic Financial Industry, Occasional paper, IDB and IRTI, Jeddah: 2001.

Abstract. Keyword : Resiko, Manajemen, Bank Syariah

Recommend Documents