ABSTRACT
ANALYSIS APPLICATION PSAP NO. 02 IN 2010 ABOUT BUDGET REALIZATION REPORT TO SUPPORT FINANCIAL STATEMENT QUALITY TASIKMALAYA CITY GOVERNMENT (Census on Agencies in Tasikmalaya City Government)
Compiled by : ASRY NURDIANI 103403052
Guided by : Dr. Jajang Badruzaman, SE., M.Si., Ak., CA Rita Tri Yusnita, SE., MM
The objectives of this study are to (1) Application of Budget Realization Report and (2) Quality of Financial Statements Tasikmalaya City Government. The research method used in this research is descriptive analytical census approach. The method of analysis used is the analysis of correlation coefficients and determination coefficients analysis with software spss 17,0 for windows to process questionnaire of the date. Results of the research shows that : (1) Application of PSAP No. 02 about Budget Realization Report is very good; (2) Quality of Financial Statement Tasikmalaya City Government is good; (3) Application PSAP No. 02 about Budget Realization Report influence significant between Quality of Financial Statement Tasikmalaya City Government Keyword : Budget Realization Report and Quality Financial Statement
ABSTRAK
ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 02 TAHUN 2010 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN DALAM MENUNJANG KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA (Sensus pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya)
Disusun Oleh ASRY NURDIANI 103403052
Dibawah Bimbingan Dr. Jajang Badruzaman, SE., M.Si., Ak., CA Rita Tri Yusnita, SE., MM
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerapan Laporan Realisasi Anggaran dan (2) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan sampling jenuh (sensus). Metode analisis yang digunakan yaitu analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi dengan bantuan software spss 17,0 for windows untuk mengolah data kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penerapan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan kategori klasifikasi sangat baik; (2) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan klasifikasi baik; (3) Penerapan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Kata Kunci : Laporan Realisasi Anggaran dan Kualitas Laporan Keuangan
I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Penelitian Pembentukan Pemerintahan Kota Tasikmalaya tidak lepas dari peran serta semua pihak maupun berbagai steakholder di daerah Kota Tasikmalaya yang mendukung pembentukan tersebut. Tentumya dengan pembentukan Kota Tasikmalaya harus ditindaklanjuti dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana guna menunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Berbagai langkah untuk mempersiapkan prasarana, sarana maupun personil serta
komponen-komponen
lainnya
guna
menunjang
penyelenggara
Pemerintahan Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan sebagai tuntutan dari pembentukan daerah otonom itu sendiri. Pada saat dimulainya otonomi daerah harapan yang muncul adalah pemerintah
daerah
semakin
mandiri
dalam
melaksanakan
kegiatan
pemerintahan maupun melakukan pembangunan di daerah masing-masing, karena setiap daerah diberi kebebasan untuk untuk mengelola daerah masingmasing. Laporan keuangan pada pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya, penilaian prestasi kerja pemerintah serta alat pemotivasi. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Seiring dengan reformasi di bidang keuangan Negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan Negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah
perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan adalah adanya Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan diberlakukan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengolahan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian maka good governance dapat tercapai. Maka daripada itu dibuat peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 dan pembaharuannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Sebagaimana
konsekuensinya
pemerintah
bertanggung jawab dalam melaporkan pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat dalam suatu laporan pertanggung jawaban pubik. Salah satu pertanggung jawaban ini adalah laporan realisasi anggaran yang dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Oleh karena itu dengan adanya PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran akan menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan dalam
lingkungan pemerintahan. Dengan andanya PSAP No. 02 ini maka diharapkan agar semua anggaran yang ada dilingkungan dinas kota Tasikmalaya dapat berjalan dengan terstruktur sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat dalam rangka membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (Good Governance). 1.2 Tujuan Penelitian 1. Bagaimana penerapan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya. 2. Bagaimana pengaruh penerapan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya. II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS 2.1.1 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.02 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran 2.1.1.1 Pengertian PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pengertian laporan realisasi anggaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah : “Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan” Unsur yang yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masingmasing unsur didefinisikan sebagai berikut : 1. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun
2. 3.
4. 5. 6.
7.
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyediaan modal oleh pemerintah.
2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya 2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah
menetapkan
peraturan
pemerintahan
tentang
Standar
Akuntansi Pemerintahan untuk mengatur penyusunan laporan keuangan. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan laporan keuangan, berikut ini penulis mengutip beberapa definisi mengenai laporan keuangan dari peraturan pemerintahan dan para ahli, diantaranya: Pengertian laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah : “Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan
terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan”. 2.1.3.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya. Informasi yang relevan : a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi
memungkinakan pengguna untuk
menegaskan atau
mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
c. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. d. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi
pengambilan
keputusan.
Informasi
yang
melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan informasi yang andal memenuhi karakteristik: a. Penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b. Dapat Diverifikasi (verifiability)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. c. Netralitas Informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 3. Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijkan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
2.2
Kerangka Pemikiran Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan
Kota Tasikmalaya, maka Kota Tasikmalaya menjadi daerah otonomi yang mana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerahnya diatur oleh rumah tangga sendiri. Untuk mengatur dan mengelola keuangan pemerintah diterbitkan lah Standar Akuntansi Pemerintah untuk bisa memanajemen keuangan daerah. Dengan otonomi ini maka daerah diberikan kewenangan luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas umtuk menggunakan sumbersumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Otonomi daerah diikuti dengan adanya reformasi dibidang pelaporan keuangan pemerintah kemudian didukung dengan ditetapkannya undang-undang tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 untuk menyempurnakan peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Keluarnya peraturan pemerintah mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Selain itu, SAP juga dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut PSAP. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan disusun dan dikembangkan oleh KSAP dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Dalam PSAP dijelaskan beberapa macam, akan tetapi dijelaskan juga unsur yang ada dalam laporan keuangan disajikan di PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode (Bachtiar Arif, 2002:14). Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut dengan LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja. Maka, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandinan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Setiap komponen dalam Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun dari segi struktur, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini lebih diakibatkan karena adanya perubahan sumber pendapatan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Keuangan didasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi
belanja, akuntansi surplus/defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA), yang mana berdasar pada basis kas. Laporan keuangan disusun dan disajikan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam melaporkan dan menyajikan laporan keuangan, pemerintah harus memperhatikan ukuran-ukuran normatif untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Dalam memenuhi prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah memiliki kualitas yang dikehendaki, maka harus memenuhi empat karakteristik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan adanya penerapan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran ini diharapkan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang diterapkan. Penyajian laporan realisasi anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Dalam penyajian laporan keuangan pemerintah maka diperlukan karakteristik kualitatif yang akan diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Penerapan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran ini diyakini akan berdampak baik pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di
pemerintah pusat atau daerah. Dengan adanya hal ini maka akan menghasilkan informasi mengenai keuangan pemerintahan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. c) Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan
masalah
penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2012:93) Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut: Penerapan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran berpengaruh dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya. III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1
Objek Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang meliputi Dinas-dinas di wilyah Kota Tasikmalaya. Dan yang menjadi objek penelitian yaitu terdiri dari: 1) Penerapan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan 2) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya 3.2
Metode Penelitian Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian deskriptif dengan pendekatan sampling jenuh (sensus). Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung
pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlangsungnya proses penelitian. Metode penelitian ini dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain. 3.3
Operasionalisasi Variabel Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel yang terdiri dari
variabel independen dan variabel dependen. Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelititan Variabel PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (X)
Definisi Laporan Realisasi Anggaran adalah menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masingmasing diperbandingkan dengan anggarannya. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuranukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).
Indikator Anggaran belanja Pendapatan Belanja Surplus/defisit Pembiayaan Penerimaan pembiayaan 7. Pengeluaran pembiayaan 8. Pembiayaan neto 9. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Skala Ordinal
1. Laporan keuangan bersifat relevan 2. Laporan keuangan bersifat Andal 3. Laporan keuangan dapat dibandingkan 4. Laporan keuangan dapat dipahami
Ordinal
1. 2. 3. 4. 5. 6.
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 3.2.2.1 Jenis Data 1. Data Primer Data Primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer berupa kuesioner yang disebarkan ke Dinas yang berada di Pemerintah Kota Tasikmalaya. 2. Data Sekunder Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari objek penelitian (selain Dinas di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya). Data Sekunder ini sendiri berupa buku teks atau sumber litelatur yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian yang sebelumnya serta sumbersumber lain yang relevan dengan penelitian 3.3
Populasi Sasaran Dalam Penelitian ini, yang akan menjadi populasi sasaran yang penulis teliti
adalah subjek yang berhubungan dengan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintah kota tasikmalaya yaitu terdapat 11 (sebelas) Dinas Pemerintahan yang berada di Kota Tasikmalaya, 3.4
Uji Kualitas Data
3.4.1
Pengujian Validitas Alat Ukur (Test Of Validity) Pengujian validitas menunjukan sejauh mana alat pengukur itu mengukur
apa yang seharusnya diukur. Instrumen penelitian (kuesioner) yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut fapat digunakan untuk mengukur apa uang seharusnya
diukur. Dengan demikian, hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono. 2012:172). 3.4.2
Pengujian Reliabilitas Alat Ukur (Test Of Reliability) Pengujian realibitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh
mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurann yang diperolehnya relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable (Djamaludin Ancok, 1989 :143). Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan teknik Alpha cronbach. Pengujian reliabitas dengan teknik alpha cronbach ini dilakukan untuk jenis data interval (Sugiyono, 2012:365), Alpha cronbach dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Keterangan : = Koefisien reliabilitas alpha k
= Banyak butir pertanyaan dan butir soal = Jumlah variasi butir = Variasi total Koefisien reliabilitas skala haruslah diusahakan setinggi mungkin, yang
besarnya mendekati satu. Adapun kaidah keputusan menggunakan nilai kritis
alpha cronbach yaitu jika nilai koefisien > 0.70 maka instrument tersebut dinyatakan reliable dan dapat digunakan untuk penelitian (Hair et.al : 1998).
3.4.3
Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
1) Pengujian hipotesis Hipotesis Ho merupakan hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh antara kedua variabel yang diuji yang umumnya diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan hipotesis Ha merupakan hipotesis penelitian yang berupa prediksi yang diturunkan dari teori yang sedang diuji. Dengan demikian, jika kita menolak hipotesis Ho, pasti hipotesis Ha diterima. Adapun prosedur pengujian hipotesis adalah sebagai berikut : a. Penetapan hipotesis operasional Ho = 0
Penerapan PSAP No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran tidak berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuanga Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Ha
0
Penerapan PSAP No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
b. Uji Statistik Mencari nilai hitung dengan rumus sebagai berikut : Thitung = sedangkan ttabel diperoleh dari daftar distribusi t dengan dk=n-2 dan taraf signifikan yang dikehendaki ( ) 5%.
c. Kaidah pengujian Terima Ha, jika thitung > ttabel atau th < -ttabel Tolak Ha, jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel IV.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1
Hasil Penelitian Adapun paparan hasil penelitian ini akan menunjukkan keberadaan Dinas
Pemerintah Kota Tasikmalaya mengenai: penerapan (PSAP) nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya. 4.2
Pembahasan
4.2.1 Pengaruh Penerapan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dalam Menunjang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Adapun untuk mengetahui Pengaruh Penerapan PSAP No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dalam Menunjang Kualitas Laporan Keuangan, dapat dilihat dari hasil tanggapan responden yang didapatkan dari penyebaran kuisioner terdapat 40 pertanyaan yang terdiri dari 27 pertanyaan untuk variabel x (Penerapan PSAP No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran) dan 13 pertanyaan variabel y (Kualitas Laporan Keuangan). Setelah memperoleh datadata yang diperlukan maka dilakukan pengolahan data (tabulasi data) yang disajikan pada lampiran. Sebelumnya data yang diperoleh dalam skala ordinal yang telah diuji validitas dan reabilitasnya kemudian diubah dengan menjadi data berskala interval. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data-data yang diperlukan maka dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan. Hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran yaitu output program SPSS tersebut. Hasil output SPSS tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:
1. Analisis Koefisien korelasi Dari Hasil perhitungan yang didapatkan dengan bantuan program SPSS versi 17.0 diperoleh hasil korelasi antara Penerapan Laporan Realisasi Anggaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota memperoleh nilai 0,713 dengan arti antara kedua variabel tersebut memiliki korelasi yang kuat. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan laporan realisasi anggaran terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah mempunyai hubungan yang kuat . Dengan adanya penerapan yang baik pada laporan realisasi anggaran maka kualitas laporan keuangan pun akan cenderung baik. 2. Analisis koefisien determinasi Perhitungan koefisien determinasi dan non determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya penerapan PSAP No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dalam menunjang kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya, dapat dikemukakan sebagai berikut : Koefisien determinasi : Kd = r2 x 100 Kd = (0,713)2 x 100 Kd = 0,508 50,8 % Koefisien non determinasi Knd= (1- r 2) x 100% Knd= (1- 0,508) x 100% Knd= 0,492 49,2%
Dari hasil perhitungan diatas diperoleh nilai Kd sebesar 50,8 % dan Knd sebesar
49,2
% menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah
dipengaruhi oleh penerapan PSAP No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Arif Ardi Kusumah (2012) yang menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu pula yang dijelaskan oleh Riani Nurhayati (2013) yang menjelaskan bahwa penerapan stándar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adanya peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan yang disebabkan oleh Penerapan PSAP No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran yang sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Dengan nilai sebesar 50,8% berarti nilai residu 49,2% menunjukkan adanya faktor lain diluar yang tidak diteliti penulis. Faktor-faktor yang tidak diteliti seperti tang dikemukakan oleh Deddi (2009: 124) antara lain mengenai cirri lingkungan pemerintahan yang meliputi struktur pemerintahan dan pelayanan yan diberikan dan keuangan pemerntahan yang penting bagi pengendalian. PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran memiliki hubungan dengan laporan keuangan dikarenakan Laporan Realisasi Anggaran disusun dalam laporan keuangan yang dijelaskan secara rinci dalam suatu catatan atas laporan keuangan. Menurut Abdul Halim (2002:159), laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi.
Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya penerapan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran ini diharapkan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang diterapkan. Penyajian laporan realisasi anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Dalam penyajian laporan keuangan pemerintah maka diperlukan karakteristik kualitatif yang akan diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah`. 3. Pengujian hipotesis Untuk mengetahui tingkat signifikansi dari besar pengaruh tersebut dilakukan Uji t dengan membandingkan antara t
hitung
dengan t
tabel.
Dari tabel distribusi t
didapatkan t tabel sebesar 3,047. dan Berdasarkan tabel coefficient yang diperoleh dengan bantuan program SPSS t hitung memiliki nilai sebesar 3,047. Dengan demikian dapat disimpulakan bahwa t
hitung
(3,047.) > t
tabel
(2,145),
maka Ho ditolak. Dengan demikian hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Diterimanya hipotesis alternatif menunjukkan bahwa Penerapan PSAP No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran berpengaruh signifikan dalam menunjang kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hal ini sejalan dengan pnelitian yang dilakukan oleh Asri Rahmawati (2010), Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi dengan judul Pengaruh
Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah, sensus pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitiannya adalah bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah. Secara lengkap pengaruh antara Penerapan PSAP No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dalam menunjang kualitas laporan keuanga Pemerintah Kota Tasikmalaya, dapat dlihat pada gambar sebagai berikut:
X
rYX= 0,508
Y
rY = 0,492
Gambar 4.1 Nilai koefisien jalur antara Penerapan PSAP No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dalam menunjang kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Penerapan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran ini diyakini akan berdampak baik dalam menunjang pelaporan keuangan di pemerintah pusat atau daerah. Dengan adanya hal ini maka akan menghasilkan informasi mengenai keuangan pemerintahan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. V. SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Penerapan PSAP No. 02 Tahun 2010 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dalam menunjang
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 1. Penerapan PSAP No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan kategori klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan PSAP No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pemerintahan Kota Tasikmalaya sudah sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan kategori klasifikasi baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah sesuai dengan Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang menjadi ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 3. Penerapan PSAP No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya 5.2. Saran Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintah Adapun saran tersebut sebagai berikut: 1. Bagi dinas pemerintahan diharapkan Penerapan PSAP No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dapat mempertahankan penyajian laporan standar akuntansi
pemerintahan
yang
disesuaikan
dengan
anggarannya
(APBN/APBD), dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam pembuatan kuisioner, pertanyaan lebih kompleks dan lengkap agar dapat menghasilkan informasi yang benarbenar relevan.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN. Andichairilfurqan.wordpress.com diakses pada tanggal 24 april 2014 Arif Ardi Kusumah. 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Tidak Dipublikasikan. Asri Rahmawati. 2010. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Tidak Dipublikasikan. Bahtiar Arif, Muchlis dkk. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat. Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2009. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintah yang Baik. Bandung: CV Gaza Publishing. Danang Sunyoto, 2013. Metode dan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: CAPS. Indra Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Riani Nurhayati. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.Tidak Dipublikasikan. Ridwan, dan Engkos Achmad Kuncoro. 2011. Cara Mudah Menggunkan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur) Lengkap dengan Contoh Tesis dan Perhitungan SPSS 17. Bandung: Alfabeta. Silka Hartina. 2009. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat. Skripsi Fakultas Ekonomi Sumatera Utara. Diakses pada tanggal 27 maret 2014.
Smartstat.wordpress.com/2010/02 diakses pada tanggal 27 april 2014 Sofyan Syafri Harahab. 2007. Teori Akuntansi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2012. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Tantriani Sukmaningrum. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Diakses pada tanggal 21 maret 2014. www.tasikmalayakota.go.id (situs resmi Kota Tasikmalaya) Peraturan dan Undang-Undang Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2017 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2003 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya
