b. SektorUnggulan
1) Pertanian Sektor pertanian dalam arti luas meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan merupakan sektor yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Kabupaten Banyumas khususnya masyarakat perdesaan. perekonomian Kabupaten Banyumas juga masih didukung oleh sektor pertanian yang rata-rata menyumbangkan 21,67,.,0/o dari PDRB Kabupaten Banyumas. Sebagai sektor yang mendukung ketahanan pangan perkembangan sektor pertanian selama S tahun mengalami perkembangan yang relatif kecil, bahkan terjad i kecenderu ngan men urun seh ing ga berakibat menurunnya pendapatan petani, hal ini dapat dilihat
dari nilai NTP Kabupaten Banyumas pada Tahun
2O0S
sebesar 1 01 ,1 3.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam sektor pertanian adalah:
a) Semakin
luasnya alih fungsi sawah subur dengan
irigasi teknis menjadi area terbangun;
b)
semakin sedikitnya sumber daya manusia khususnya kelompok usia muda yang berminat di sektor pertanian;
c)
Teknologi yang diterapkan
di sektor
pertanian pada
umumnya teknologi tradisional;
d)
Terlaku kecilnya kebijakan pemerintah yang berorientasi pada sektorpertanian;
e)
Terbatasnya kemampuan penanganan paska panen.
61
2l
Industri Yang dimaksud dengan sektor industridi sini adalah industri dalam arti sempit, yakni usaha manufaktur atau pabrik. Di
Kabupaten Banyumas sektor industri pada umumnya merupakan industri sedang dan industri kecil atau industri rumah tangga. walau demikian sektor industri memberikan kontribusi terhadap PDRB sekitar
17 o/o.
Beberapa permasalahan yang dihadapi
dalam
pengembang-an sektor industri antara lain:
a'l
Bagi industri besardan industri sedang: Terbatasnya bahan baku (tambang dan galian maupun
.
agrikultur) yang tersedia
di
wilayah Kabupaten
Banyumas;
o
Tidak tersedianya pelabuhan ekspor di Kabupaten Banyumas;
olnsta|asipengo|ahanairlimbah(|PAL)yangbiasanya kurang diPerhatikan.
b)
Bagiindustrikecil: Teknologi produksi merupakan teknologi sederhana /tradisional; Kecilnya kesadaran untuk berkoperasiantar produsen, sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat;
o
o
o o o
MinimnyainformasiPasar; Minimnya Penguasaan manajerial; Penanganan limbah secara kolektif'
62
c)
Bagikerajinan rumah tangga:
o e o o o 3)
Penyediaan bahan baku yang sangatterbatas;
Teknologiyangtradisional; Tenaga kerja yang tidak profesional; Lokasi usaha yang menyatu dengan rumah tinggal;
Waktuoperasionalyangtidaktetap. rit::i
Perdagangan
..'r
Sektor perdagangan sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Banyumas cenderung naik. Tahun 2006 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Banyumas sebesar 14,91 o/o. Hal ini didukung dengan adanya sarana perdagangan pasartradisional2l unit, pasarlokal 122 unit, pasar swalayan 21 unit, Mal Plasa 1 unit. Jumlah perusahaan Perdagangan di Kabupaten Banyumas tahun 2006 terdiri dari perdagangan keci I 12.gBT perusahaan, perdagangan menen gah 936 perusahaan dan perdagangan besargg perusahaan.
I
Dari informasi yang
iperoleh dari lapangan, diketah ui bahwa kegiatan perdagangan di purwokerto mempunyai lingkup pelayanan tidak hanya dalam lingkup kabupaten, tetapi sampai d
kabupaten-kabupaten tetangga yakni: purbalingga, Banjarnegara, cilacap, Brebes (Bumiayu), bahkan ada ti*Jberapa produkyang lingkup pemasarannya dalam tingkat nasional, atau
bahkan ekspor secara tidak rangsung melalui pasar wisata di Bali.
63
Dari hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka dapat dikatakan bahwa kota Purwokerto sebagai pusat . perdagangan, baik sebagai distributor maupun sebagai retail untuk wilayah di Jawa Tengah bagian barat daya, juga merupakan kota tujuan wisata belanja yang potensial.
suatu permasalahan dalam mewujudkan kota Punruokerto sebagai kota tujuan wisata belanja, adalah perlu adanya penataan kawasan pusat perbelanjaan yang menunjang terjadinya simbiosa mutualistis antara perdagangan formal dan informal.
Adapun komoditi ekspor Kabupaten Banyumas pada tahun 2006 yaitu minyak atsiri dengan negara tujuanAmerika Serikat, Jepang, Perancis dan Singapura dengan nilai US$ 3.766.503 untuk kayu olahan dengan negara tujuan Taiwan, Malaysia, Jepang, Hongkong dan Korea dengan nilai US$ 345.635,72 sedangkan untuk komoditi gula kelapa cetak dengan negara tujuan singapura, Arab saudi dan Belanda dengan nilai Rp.
742juta.
4l
Koperasi dan UKM Jumlah Koperasi di Kabupaten Banyurnas sampai dengan o/o tahun 2oo7 sebanyak456 unit koperasiatau meningkat 3,17 dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2006 berjumlah 442 unit dengan jumlah anggota koperasi pada tahun 2007 sebanyak 106.306. Sedangkan tenaga kerja yang mampu diserap koperasi sebanyak 1.587 orang yang merupakan karyawan yang bekerja di unit usaha koperasi.
64
Jumlah UMKM Kabupaten Banyumas tahun 2007 sebanyak 37.320 unit usaha. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Kabupaten Banyumas, UMKM mempunyai perkembangan yang paling pesat baik dari sisi jumlah unit usahanya, penyerapan tenaga kerja maupun nilai produknya. Adapun permasalahan mendasar yang terjadi adalah masih
lemahnya akses UMKM terhadap pembiayaan untuk peningkatan modal usaha, khususnya akses pada perbankan/lembaga keuangan, selain itu masih terkeadala di bidang pemasaran dan kualitas sumberdaya pengelola koperasi, dimana mayoritas SDM Karyawan dan pengurus koperasi di Jawa Tengah berpendidikan SMA dan hanya sebagian kecil berpendidikan Sarjana (S 1 ).
5) Pertambangan dan Energi Kabupaten Banyumas dilihat dari segi geologi merupakan daerah yang mempunyai berbagai macam bahan galian, terutama bahan galian golongan C. Batuan beku dan batuan sediment tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas, sehingga sangat potensial untuk pengembangan jenis usaha penambangan bahan galian golongan C. Adapun potensi tersebut antara lain :
o
Phospat dengan cadangan 236.059 ton
rii
Desa
Darmakradenan Kecamatan Lumbir d an 520.970 ton di Desa Sawangan Kecamatan Kebasen
o
Batu gamping cadangan 442.161.173 ton Darmakradenan Kecamatan Ajibarang.
65
di Desa
. o
Granodioritdengan cadangan keseluruhan 36.849 .249 ton.
Batu tempel (Andesit) dengan cadangan 310.000 ton di Kecamatan Kedungbanteng dan Peku ncen.
o
Andesit Homblende dengan cadangan 201.388,14 ton di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng.
o
Serta beberapa wilayah memiliki potensi batuan Basalt, Kaolin, Tanah liat, Oker, Trass, Pasir, Batu pasir, Sirtu dan Tanah urug.
di
Sampai dengan tahun 2007 jumlah desa/kelurahan berlistrik Kabupaten Banyumas telah mencapai 100 o/o (332
Desa/Kelurahan), namun Rasio Elektrifikasi (RE) atau penduduk yang berlistrik baru mencapai 65,182 o/o artinya sekitar 252310 Kl(Rumah tangga yang baru menikmati listrik dari jumlah
penduduk Kabupaten Banyumas sekitar 388.004 rumah tangga atau sekitar 135.093 rumah tangga (34,818 o/o) yang belum menikmati listrik, jumlah grumbul yang belum menikmati listrik sekitar 515 grumbul. Untuk pengembangan energi alternatif seperti Biogas sudah dilakukan rintisan pengembangannya di Kecamatan Kedungbanteng dan untuk Bioetanol, Biodiesel dan Panas bumi sedang dirintis pengembangannya.
6) Transportasi dan Telekomunikasi
Kegiatan transportasi dan telekomunikasi merupakan kebutuhan setiap orang di segala lapisan masyarakat. Semakin tinggi tingkat budaya masyarakat semakin meningkat intensitas, kuantitas dan kualitas akan transportasi dan telekomunikasi.
66
Sektor transportasi dan telekomunikasi di Kabupaten Banyumas dalam tahun 2006 memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 10,52 o/o, dan akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan budaya atau tingkat kehidupan masyarakat.
Permasalahan umum yang sering terjadi dalam sektor transportasi antara lain kurang diperhatikannya aspek kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa transportasi, baik karena kondisi alam, kondisi jalan, kondisi kendaraan--rnaupun kondisi manusia pengguna jalan.
7) Jasa Sektor jasa di Kabupaten Banyumas memberikan kontribusi terhadap PDRB yang terus meningkat. Tahun 2006 kontribusinya sebesar 15,91 o/0, dan diyakini akan terus berkembang di masamasa mendatang, karena kebutuhan akan jasa, baik jasa formal maupun jasa informal, di masyarakat baik secara perorangan melalui suatu kelembagaan akan terus berkembang baik secara kuantitas maupun kualitasnya sejalan dengan perkembangan kuantitas dan kualitas pend
ud uk.
Permasalahan dalam pengembangan sektor jasa adalah selain kejujuran dalam pemberian pelayanan, juga ketrampilan dan keahlian ke arah spesialisasi atau dengan kata lain adalah penguasaan perkembangan ilmr.l dan teknologi yang terus berkembang.
67
8)
Pariwisata
Disadari bahwa pengembangan/pembangunan sektor pariwisata mempunyai nilai strategis. sektor pariwisata merupakan sektor kegiatan yang didukung oleh berbagaisektor andalan, dan pengembangan sektor pariwisata akan dapat menambah/meningkatkan berbagai kegiatan secara terpadu baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik.
Pariwisata sebagai industri jasa dalam pengembangannya sangat dipengaruhi oleh berbagai aktivitas ekonomi produktif baik sebagai kegiatan pendahulu, maupun sebagai
kegiatan ikutan. Karenanya pengembangan sektor
'
kepariwisataan merupakan salah satu alternatif yang sangat memungkinkan untuk membuka lapangan kerja (bagi swasta) atau menambbh kesempatan kerja (bagimasyarakat).
Dari aspek pendapatan daerah, kiranya perlu disadari bahwa industri pariwisata bukan merupakan sumber pendapatan yang langsung diterima oleh pemerintah daerah.Namun secara tidak langsung dengan pengembangan sektor pariwisata akan dapat meningkatkan PDRB maupun PAD, yang antara lain bersumberdari:
(1)
Pajak pertambahan nilai atas pembangunan bangunanbangunan;
(21
Pajakbumidan bangunan (PBB); Pajak atas penggunaan hotel dan restoran; Pajaktontonan;
(3) (4) (5) Pajak atas reklame, yang semuanya dilaksanakan diarea kunjungan wisata dan kawasan wisata.
68
Kabupaten Banyumas potensial dengan kekhasan lokal yang potensial dijadikan obyek kunjungan wisata, baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan. Dalam halperkembangan jumlah dan distribusikunjungan wisata di Kabupaten Banyumas selama 7 tahun dari tahun 1998 secara rinci dapat dilihat daram
tabel2.16. Tabel 2.16.
Jumlah Kunjungan Wisata di
tcatupaten
Banyumas Tahun 1 998 - 2004(orang) Tahun
Luar Baturaden
Baturaden
Kabupaten Banyumas
1998
33.776
486.854
s20.630
1999
32.987
682.492
716.1V9
2000
36.348
867.268
903.616
2001
44.827
761.487
806.314
2002
37.028
653.067
690.@5
2003
51.167
572.905
624.072
2004
56.877
614.403
671.280
Sumber. Kabupaten Banyumas Dalam Angka Tahun
2005
,r:,{r:.51
69
Adapun komposisi jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Banyumas selama 10 tahun sejak tahun 1995 adalah sebagai terf ihat dalam tabel 2.17
Tabel
.berikut.
2.17. Komposisi Jumtah Kunjungan Wisata di Kabupaten Banyumas Tahun 1995 '2004 (Orang)
Tahun
Nusantara
Jumlah
Mancanegara
1995
550.137
16.771
566.908
1996
582.254
13.320
595.574
1997
663.410
9.146
672.556
1998
517.827
5.157
522.984
1999
717.454
3.959
721.413
2000
912.233
3.922
916.155
2001
852.371
4.480
856.851
2002
686.555
6.587
693.142
2003
622.519
4.729
627.248
2004
667.350
5.470
672.820
Sumber: RIPPDA KabuPaten BanYumas
Dari hal-hal sebagaimana terurai
di
atas maka dapat
rekomendasikan bahwa:
a)' Untuk obyek wisata Baturraden perlu adanyaperbaikan manajerial;
b)
untuk obyek-obyek di luar Baturraden perlu adanya konsep pengembangan Yang matang.
70
3. SARANADANPRASARANA
a.
Perumahan dan Permukiman
1) Perumahan sebagai unsur papan merupakan kebutuhan primer manusia, sehingga harus terpenuhi adanya. Pentingnya unsur perumahan secara teknis: perumahan sebagai tempat berlindung dari gangguan alam. Sedangkan secara non teknis perumahan berfungsi: (a) sebagai sarana refressing penghuni; (b) sebagaiwadah hubungan inter dan antar keluarga; (c) sebagai sarana meningkatkan harga diri penghuni; (d) sebagai indikator kesejahteraan penghuni; (e) sebagai harta kekayaan, dan (f) sebagai investasi masa depan. Dari Provinsi J awa Tengah Dalam Angka Tahun 2006 diperoleh data bahwa jumlah bangunan rumah tinggal di Kabupaten Banyumas tercatat sebanyak 333.027 unit.
Bila jumlah unit bangunan rumah tinggal tersebut dibandingkan dengan jumah Kepala Keluarga (KK) yang pada tahun 2005 tercatat sebanyak 418.229 KK, (Banyumas Dalam Angka Tahun 2005) maka diketahui bahwa belum setiap KK memiliki/menempati 1 unit rumah tinggal. Dengan demikian di Kabupaten Banyumasterjadi kekurangan bangunan rumah tinggal sebanyals 85.202 unit. Hal ini belum termasuk bangunan ruma$,tinggal yang tidak layak huni karena kondisi konstruksinya sebesar 14,4 o/o (47.956 unit) adalah bangunan rumah daribambu.
71
2)
Permukiman dalam artinya adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat fungsi hunian (perumahan) yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pelayanan (sosial, ekonom i, budaya) dan jari ngan tra nsportasi serta fasilitas utilitas lainnya (listrik,telekomunikasi, air bersih, air kotor, drainase dan pengelolaan sampah), sesuai dengan lingkup pelayanan.
Permasalahan lingkungan permukiman sering teriadi pada daerah perkotaan, seperti: banjir lokal, kuantitas, kualitas dan rutinitas air bersih, sampah serta tidak tersedianya ruang terbuka hijau yang minimalnya 3O o/o dari luas lingkungan permukiman.
Transportasi Data tahun 2006 menunjukan bahwa berdasarkan status jalan, total panjang jalan di'Kabupaten Banyumas mencapai 4.459,47 Km, yang terdiri atas jalan nasional 198,84 Km, jalan propinsi 18,26 Km, jalan kabupaten 804,78 Km dan jalan desa/kelurahan 3.437,59 Km. Kondisiruas jalan kabupaten di Kabupaten Banyumas dengan kondisi baik sebesar 68,44 7o, sedangkan kondisi rusak dan rusak berat 31,56 o/0. Jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Banyumas pada tahun 2006 adalah 178.107 unit, baik kendaraan roda dua, rodaempatatau lebih.
72
Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas diperoleh informasi bahwa diwilayah Kabupaten Banyumas terdapat tiga macam daerah rawan lalu-lintas yang masing-masing adalah: 1) Daerah Rawan Kecelakaanterdapat l4titikyakni: Pekuncen, Lumbir, Wangon, Ajibarang, Cilongok' Kemranjen, Tambak, Buntu, KrumpuU Banyumas, Jl. Suparjo Rustam, Jl. Gerilya,
Sokaraja/Sangkalputung, Baturaden/Rempoah dan Sidaboa.
2l
Daerah Rawan Kemacetan terdapat 7 titik yakni: Pasar Sumpiuh dan Desa Wijahan, Buntu/Kemranjen, Pasar Sokaraja, Ajibarang, Cilongok, Karanglewas dan Pasar Banyumas.
3)
Daerah Rawan Bencana terdapat 6 titik yakni: Lumbir (tanah longsor), Wangon/Cikakak (tanah longsor), Pekuncen (tanah longsor), Rawalo (tanah longsor), Tambak - Sumpiuh (banji| dan Selatan Buntu (banjir).
Sebagaimana diketahui bahwa kota Purwokerto sebagai ibukota Kabupaten Banyumas terletak pada jalur kereta api regional: Jakarta - Cirebon - Purwokerto - Yogyakarta - Surabaya atau sebaliknya. Kereta api eksekutif, bisnis maupun kelas ekonomi melewati dan berhenti di stasiun Purwokerto. Namun selain sebagai suatu potensi, perlintasan sebidang jalur kereta api dengan jalan raya merupakan titik rawan kecelakaan. Di wilayah Kabupaten Banyumas juga terdapat 25 titik lokasi pertintasan sebidang rel kereta apijalan raya yang tersebar di 8 wilayah kecamatan.
73
Pengairanllrigasi Prasarana pengairan atau irigasi merupakan prasarana yang penting mengingat sektor pertanian merupakan salah satu sektorandalan diwilayah Kabupaten Banyumas. Daerah aliran irigasidi Kabupaten Banyumas dalam kewenangannya dibedakan dalam: kewenangan pusat, kewenangan provinsi, dan kewenangan kabupaten.
Untuk daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten (dengan luas areal dibawah 1.000 Ha) dibedakan dalam 2 yaitu:
.
Dl pemerintah meliputi9l Dldengan luas areal potensial
seluas 8.519,09 dan luas areal fungsional seluas 8.353,57 Ha.
.
Dl
Perdesaan meliputi 370
Dl dengan luas
areal
potensial seluas 9.837,66 Ha dan luas arealfungsional seluas8.814,67 Ha.
Atas dasar haltersebut di atas, jumlah Dl di Kabupaten Banyumas sebanyak 466 Dl dengan luas areal potensial seluas 28.320,47 dan luas areal fungsionalnya mencapai 26.334,98 Ha. Dari Dinas Sumber DayaAirdan Bina Marga Kabupaten Banyumas diperoleh informasi bahwa lebih dari 5O o/o dari
seluruh jaringan irigasi
di Kabupaten
Banyumas dalam kondisi rusak, termasuk hilangnya pintu pembagiair, dan jalan inspeksi yang tidak berfungsi di samping menurunnya debit air sungai, sebagai akibat menurunnya debit mata air.
71
Kondisi embung
ying
add',
'saat ini sedang diadakan
rehabilitasi di Desa Pernasidi Kec. Cilongok dengan tujuan untuk menampung air dari mata air yang selama musim kemarau digunakan untuk pertanian seluas 5 ha dan digunakan oleh masyarakat untuk rumah tangga, perikanan dan lain-lain. Kondisi embung yang ada sebagian besar terjadi endapan lumpur sehingga mengakibatkan debit air yang ditampung kurang maksimal.
Untuk yang akan datang diharapkan setiap kecamatan mempunyai minimal 1 embung, adapun tahap awal akan dibangun embung di Kec. Gumelar dan rekonstruksi embung di Kec. Sumpiuh.
Jumlah pemanfaat air tercatat 156 pemanfaaUperusahaan yang terdiri atas investasi bidang sosial, niaga kecil hingga industri besar dengan jumlah volume 100-4.300 m3 per bulan (data BPPE \A/ilayah Serayu Dinpertambangan dan Energi Prov. J
awa Ten gah Tah u n 2007).
Sedangkan potensi air tanah berdasarkan kriteria cekungan airtanah (CAT) termasuk dalam 3 CAT lintas kabupaten yaitu :
-
CAT Purwokerto-Purbalingga dengan jumlah aliran air tanah (akuifer) bebas 503 juta m3 pertahun dan akuifertertekan 10 juta m3 per tahun (wilayah Kabupaten Banyumas bagian
utaradantengah).
-
CAT Kroya dengan akuifer bebas 65 juta m3 per tahun (wilayah Kec. Wangon dan Jatilawang).
-
CAT Cilacap dengan akuifer bebas 43 juta m3 per tahun (wilayah Kec. Kemranjen, Sumpiuh dan Tambak).
75
sedangkan adanya investasi energi panas bumi pada tahun 2008 melalui survey pendahuluan panas bumi baturraden perlu segera ditindaklaniuti melalui upaya perlindungan hukum serta pembuatan peraturan daerah yang merujuk pada perundangundangan yang bertaku guna jaminan kepastian usaha investasi panasbumi.
Sistem informasi dan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya panas bumi dengan potensi mencapai 185 Mwe, sangat layak dikembangkan guna optimalisasi sumber daya alam yang ramah lingkungan serta mengatasi krisis energi nasional, pengembangan sumber daya
panas bumi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.
d. Telekomunikasi
Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas saat ini berkembang secara signifikan hampir ke seluruh pelosok wilayah. Kecenderungan tersebut akan lebih menggairahkan bagi para penyelenggara (operator) telekomunikasi untuk mengembangkan bisnisnya sehingga dapat memicu pertumb u han ekonomi tu rutan/pend uku n g (co m p I e m e nta ry) dan sektor-sektor lainnya.
Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah selain pembangunan tower BTS yang kurang memperhatikan aspek lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, serta pemakaian sarana telekomunikasi yang masih bersifat konsumtif.
76
4. TATA PEMERINTAHAN, POLITIK DAN HUKUM
a.
Tata Pemerintahan
Dalam bidang tata pemerintahan, wilayah Kabupaten Banyumas di bagi dalam 27 kecamatan, 301 desa dan t0 kelurahan. Dalam tahun 2005 jumlah pegawai dan calon pegawai negeri sipildaerah sebanyak 14.881 orang dengan kornposisi golongan pangkat (1) golongat l:211orang, (2) 8.7%orar.g,dan (4) golongan lV: 3.286 orang (Kabupaten Banyurnm Dalam Angkatahun 2005). Sejak diundangkannya Undang{Jnda,r'rg. No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dlganti dengan Undang-Undang No. 32 tahun 200l. tentang Pemerintahan Daerah yang telah bebergpa kali diprbaiki, pada prinsipnya secira nasionat terdapat perubahan paradigma dalam pemerintahan di da€rah, yang didukung dengan 10 Prinsip Good Governance. golongan ll:2.640 orang, (3) golongan
[H:
Parad ig ma baru dalam pemeri ntahan drerah adaldt'bahwa:
' .
Bukan membangun masyarakat, tetapi masyaralet membangun;
Bukan membangun daerah, tetapi daerah membarqur; dan Pemerintah adalah bukan untuk dilayani, tetapi rebagrai pelayan masyarakat dafam peningil
.
Efisiensi dan Efektivitas, dan Profesionalisme (www.depdag
ri. go.
id).
Walau upaya ke arah perbaikan pemerintahan di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan, namun informasi dari media masa maupun keluhan/ pengaduan masyarakat melalui berbagai kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat diketahui bahwa Paradigma baru dalam pemerintahan maupun 10 Prinsip Good G ove m ance bel um sepen u h nya dapat d laksanakan. i
b. Politik Tujuan pembangunan bidang politik Kabupaten Banyumas adalah terciptanya stabilitas politik yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan di segala bidang, dengan menciptakan kehidupan politik yang dinamis serta mampu mengakomodasikan secara maksimal setiap kepentingan dan kebutuhan rakyat di daerah. Stabilitas politik di Kabupaten Banyumas secara umum relatif kondusif namun dengan dinamika politik yang fluktuatif, hal ini disebabkan banyaknya partai politik peserta Pemilu 2004 (23 buah), Parpolbaru (8 buah), Ormas (173 buah), LSM (137 buah), belum dapat mengakomodasi aspirasi rakyat secara optimal, sehingga diwilayah sering ditemuiadanya konflik antarelit partai, belum berjalannya etika politik, rendahnya kesadaran dan partisipasi politik dan menurunnya rasa nasionalisme /kebangsaan masyarakat yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan didaerah, serta kuota 30 % anggota legislatif terdiri dari kaum perempuan belum terpenuhi.
78
C. Hukum Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas yang ditetapkan dari tahun 2003 - tahun 2006 sebanyak 88 Perda dengan rincian: tahun 2OOg: 18 Perda, tahun 2A04:31 Perda, tahun 2005 : 18 Perda dan tahun 2006 '.21 Perda. Jumlah Peraturan Bupati yang ditetapkan dalam tahun 2006 sebanyak 51 Peraturan (Sumber:www. banyumas kab.go.id). Dengan mengingat bahwa selama initelah beberapa kali terjadi perubahan politik Pemerintah yang menyebabkan
terjadinya perubahan (pembentukan, amandemen /perubahan dan pencabutan) beberapa peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat dimungkinkan sekali bahwa Perda'perda di ada yang sudah tidak Kabupaten Banyumas selama sesuai (baik karena pengaruh eksternal maupun pengaruh internal), selain kemungkinan adanya Perda yang tidak/kurang efektif. Untuk itu maka diperlukan adanya program legislasi, yang di dalamnya termasuk: evaluasi, revisi, pencabutan maupun pembentukan Perda baru,
ini
5. KETERTIBAN DAN KEAMANAN Di era reformasi dan globalisasi dewasa ini, kehidupan masyarakat berubah dengan sangat cepat merambat masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang didukung oleh pesatnya sarana prasarana informasi dan transportasi. Kesemuanya ini perlu diantisipasi karena akan dapat berpengaruh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.
79
Dalam era otonomidaerah, Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah, melalui pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Kiranya perlu disyukuri bahwa kesadaran masyarakat akan artipentingnya ketertiban dan keamanan masyarakat di Kabupaten Banyumas relatif baik. Hal ini terbukti dari beberapa kali melaksanakan Pemilu baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah ternyata dapat terselenggara dengan tertib aman tidak terjadi masalah yang cukup berarti, dalam arti dapat memecah persatuan dan kesatuan masyarakat. Kiranya hal yang demikian ini perlu
dipertahankan dan dikembangkan
di
masa-masa
mendatang.
6. PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
'
a.
Pertanahan Penggunaan lahan
di wilayah Kabupaten
Banyumas
secara garis besar dibedakan dalam 2 (dua) jenis penggunaan, yaitu tanah sawah dan tanah kering. Penggunaan lahan untuk kegiatan tanah kering mempunyai porsiyang cukup besar, yaitu 99.737,56 Ha atau 75,13o/odari total wilayah Kabupaten Banyumas sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan sawah mempunyai porsi sebesar 33.022 Ha atau 24,87 o/o dari totalwilayah Kabupaten Banyumas.
di
80
Dari lahan sawah seluas 31.958,226 Ha dalam tahun 2005, di Kabupaten Banyumas, berdasarkan potensinya terbagiatas porsi lahan sawah, yakni: (1) irigasiteknis seluas 10.037,023 Ha (31,40 o/o\, (2) irigasi setengah teknis seluas 6.385,388 Ha (19,98%), (3) irigasi sederhana seluas 4.287 ,628 Ha (13,41 o/o), (4) irigasidesa seluas 4.179,853 Ha (13,08 %) dan (5) tadah hujan 7.068,336 Ha(22,12%l' Penggunaan lahan untuk pekarangan juga menunjukkan kondisi yang cukup dominan, yaitu sebesar 19.866 Ha atau 14,96 o/o dari total wilayah Kabupaten Banyumas. Dalam hal perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian menjadi non pertanian, di Kabupaten Banyumas tercatat bahwa tiap tahun daritahun 2OO2 sampaidengan tahun 2006, luas tanah non pertanian terus bertambah.
Hal ini dapat dilihat dari penggunaan tanah
untuk bangunan: tahun 2002 seluas 50.719 Ha; tahun 2003 seluas 63.710 Ha; tahun 2OO4 seluas 89.431 Ha; tahun 2A05 seluas 72.893 Ha; dan tahun 2006 seluas 93.590 Ha (Badan Pertanahan Nasional /BPN Purwokerto). Dengan pesatnya pembangunan perumahan-permukiman di kota Purwokerto diperkirakan dalam jangka lima tahun ke depan lahan terbuka di kota Purwokerto akan habis. Setiap tahun 10'20 hektar sawah pertanian di kota Punruokerto beralih fungsi menjadi lokasi perumahan atau perdagangan Hal ini tidak dapat dihindari mengingat laju pertumbuhan penduduk (lskandar' Kompas, 22Maret2003).
81
b. PenataanRuang Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, maka pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1g rahun 2o0s tentang Rencana Tata Ruang wlayah Kabupaten Banyumas menetapkan bahwa yang dimaksud dengan:
1)
Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan.
2) Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan;
3) Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengolahan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat , permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan ekonomi;
4l Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemasaran dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatanekonomi.
82
selanjutnya Pasal
29 Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 menetapkan bahwa Kawasan Permukiman terdiri atas : lbukota Kawasan permukiman perkotaan terletak Kabupaten dan kota-kota ibukota kecamatan serta wilayah yang mempunyai karakteristik perkotaan dalam wilayah
di
a)
Kabupaten BanYumas.
b) c)
Kawasan permukiman perdesaan terletak di luar kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Rencana Tata Ruang Kawasan Permukiman Perkotaan diatur melalui sebagaimana tersebut dalam huruf
a
Peraturan Daerah.
Di dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang wlayah Kabupaten antara lain disebutkan bahwa kawasan perkotaan disusun Rencana DetailTata Ruang. Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan adalah kota-kota lbukota Kabupaten dan lbukota Kecamatan atau daerah kawasan lain yang mernenuhi persYaratan. Adapun Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 18 Tahun 2005 adalah Perda Kabupaten Banyumas sebagai berikut:
1)
Perda No. 3 Tahun 1992 tentang Rencana umum Tata Ruang Kota (RUTRK) - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) lbukota Kecamatan (lKK) Sumpiuh;
83
2)
Perda No. 4 Tahun 1992tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) - Rencana DetaitTata Ruang Kota (RDTRK) lbukota Kecamatan (lKK) Sokaraja;
3)
Perda No. 5 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) - Rencana DetailTata Ruang Kota (RDTRK)
lbukota Kecamatan 4)
5)
6)
7'
8)
e)
10)
(l
KK) Baturaden;
Nomor 42Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) - Rencana DetailTata Ruang Kota (RDTRK) lbukota Kecamatan (lKK) Banyumas; Perda No. 43 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) lbukota Kecamatan (tKK) Citongok; Perda No. 15 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) lbukota Kecamatan (tKK) Katibagor; Perda No. 16 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) lbukota Kecamatan (lKK) Jatilawang; Perda No. 17 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) lbukota Kecamatan (lKK) Tambak; Perda No. 07 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) lbukota Kecamatan (lKK) Patikraja; Perda No. 08 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) lbukota Kecamatan Kedungbanteng ;
84
11) Perda No. 14 Tahun 2001 tentang Rencana umum Tata Ruang Kota (RUTRK) - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) lbukota Kecamatan (lKK) Wangon; 12) Perda No. 15 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) lbukota Kecamatan (l KK) Ajibarang ; 13) Perda No. 06 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Purwokerto.
Selain ke 13 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) tersebut, juga ada 1 (satu) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang menetapkan tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 09 Tahun 1989 tentang Rencana U mum Tata Ruang Kawasan \Msata Batu raden.
Disadari bahwa dalam pelaksanaannya ke 15 Perda Rencana Tata Ruang tersebut terjadi penyimpanganpenyimpangan. Namun berdasar penelitian, penyimpangan terhadap rencana tata ruang tersebut pada umumnya dilakukan atas dasar kebiiaksanaan Pemerintah Daerah setempat (Sumber: www.penataanruang.pu.go. id). Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang yang mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang maka ke 15 Perda Kabupaten Banyumas tentang Rencana Tata Ruang tersebut di atas perlu dievaluasi dan kemungkinan diadakan revisi seperlunYa.
85
7. SUMBER DAYAAIR DAN LINGKUNGAN HIDUP a. SumberDayaAir
,
'
Kabupaten Banyumas memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Tingginya curah hujan ini disebabkan oleh kondisi geografis wilayah Kabupaten Banyumas yaitu terletak di lereng Gunung Slamet. Pada tahun 2006 tercatat sebesar 2.579 mm. Beberapa daerah yang mempunyai cur:ah hujan tinggi adalah Kecamatan Baturaden dan hasil catatan stasiun penakar hujan Baturaden yattu 4.292 mm/tahun, Kecamatan Sumpiuh dengan stasiun penakar hujan di Desa Kebokura 5.683 mm/ tahun, stasiun panakar hujan di Desa Bongangin 3.633 mm/tahun, dan stasiun otomatis diDesa Sumpiuh 9.071 mm/ tahun, Kecamatan Cilongok dengan stasiun penakar hujan di Desa Cikidang 4.323 mm/tahun.
Dengan curah hujan yang tinggi menjadikan kandungan permukaan air mempunyai debit sekitar 974.462liter per detik per tahun. Sungai-sungai di wilayah Kabupaten Banyumas bersumber dari mata air mempunyaidebit sekitar 45.456.342 . m'per hari atau 16.591.564.830 m'pertahun.
Sungai Serayu merupakan sungai terbesar di wilayah Kabupaten Banyumas. Dari Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Lingkungan Hidup SWS Serayu Provinsi Jawa Tengah (2004) disebutkan bahwa sungai Serayu bermata air (Bimo Lukar) di pegunungan Dieng (Kabupaten Wonosobo), mengalir melalui 5 (lima) wilayah kabupaten (Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas dan Cilacap) bermuara di Samudera Indonesia di Kabupaten Cilacap. Beberapa sungaidi kabupaten banyumas
86
yang secara langsung bermuara sisungaiSerayu adalah: sungai Sapi, sungai Klawing, sungai Logawa dan sungaiTajum.
Aliran sungai Serayu bagi Kabupaten Banyumas selain berfungsi untuk irigasi, juga untuk perikanan, penambangan pasir, mandi-cuci-kakus (MCK) dan wisata. Namun pemanfaatan sumberdaya lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan
dan tataruang wilayah, menimbulkan bahaya erosi dan longsor lahan, simpanan air berkurang, dan meningkatkan limpasan permukaan, serta menimbulkan masalah yang lebih lanjut berupa sedimentasi, banjir dan kekeringan. Daerah rawan banjir di Kabupaten Banyumas terdapat selain di sepanjang aliran Serayu (Kecamatan: Somagede, Banyumas,
Kebasen dan Rawalo) juga Kecamatan-Kecamatan Tambak, Kecamatan Wangon.
di Su
bagian selatan wilayah
mpi uh dan Kemranjen, serta
b. Lingkungan Hidup Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Kabupaten Banyumas termasuk daerah tropis maka kondisiflora dan fauna di wilayah Kabupaten Banyumas tidak jauh berbeda dengan
daerahdaerah lain di pulau Jawa pada umumnya. Berbagai macam jenis flora dan fauna alam tropis dapat hidup dan berkembang baik se@ra alami maupun melalui budidaya. Penggunaan lahan sebagai area terbangun yang retatif kecil sekitar 18.73'l Ha atau 14,11 o/o dari luas wilayah (132759 Ha.) menjadikan secara umum kondisi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Banyumas masih relatif terpelihara dengan baik, khususnya daerah di luar kawasan perkotaan.
87
Di kawasan perkotaan ataupun pusat-pusat kegiatan usaha yang pada umumnya dengan jumlah penduduk dan kepadatan yang tinggi dan penggunaan mesin-mesin alat berat termasuk pabrik merupakan sumber kerusakan dan pencemaran lingkungan. sehubungan dengan hal tersebut rhaka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas mewajibkan untuk adanya penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan usaha tersebut sebagai antisipasi terjad nya pencema ran n g ku n ga n. i
Ii
Beberapa pusat kegiatan yang telah tersusun AMDAL-nya antara lain: sMA lslam Terpadu di Desa Kebumen Kecamatan Baturaden, Terminal Bus Tipe A Purwokerto, Kebun Raya Baturaden, Purwokerto City Walk (PCW, RSUD Banyumas, TpA GunungTugel.
Sebagaimana diketahui bahwa melalui Surat Keputusan Menteri Nomor KEP-11/MENLH 1311994 Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia telah menetapkan jenisjenis usah a atau kegiatan yang wajib dilengkapi denganAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan.
Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka di masa mendatang Kabupaten Banyumas perlu adanya Peraturan Daerah tentang Wajib AMDAL sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri tersebut, serta wajib Evaluasi AMDAL bagi kegiatan usaha wajib AMDAL yang belum menyusun AMDAL-nya.
88
8. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam era globalisasi merupakan suatu keharusan dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk. Untuk itu IPTEK yang sesuai dengan budaya dan kondisi alam sekitar sangatlah dibutuhkan. Perguruan Tinggi dengan Tri Dharmanya, sebagai sumber dan pengembangan IPTEK harus mampu menyerap permasalahan dan kebutuhan IPTEK masyarakat sekitar tempat Perguruan Tinggiitu berada. Masyarakat Kabupaten Banyumas yang mayoritas merupakan masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan formal yang relatif rendah dengan teknologi yang dikuasai teknologi tradisional dirasakan sulit untuk dapat menerima dan menerapkan teknologi modern yang canggih. Kebutuhan teknologi tepat guna dalam proses produksi dan penanganan paska panen merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendesak. Melalui proses pemberdayaan masyarakat yang sesuai kondisi dan sifat pola pikir (budaya) masyarakat yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan LSM diharapkan pengembangan dan penerapan IPTEK dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. B. TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
1.
SOSIALBUDAYADAN KEHIDUPAN BERAGAMA
a.
Kependudukan
Meningkatkan pelayanan kependudukan untuk mencapai Kabupaten Banyumas yang berjumlah penduduk relatif kecil namun berkualitas baik secara fisik, psikis maupun lingkungannya agarsecara mandiri dapat meningkatkan kesejahteraan setara dengan negara berkembang lainnYa. 89
b. Ketenagakerjaan
Tersedia tenaga kerja profesional dan terpercaya dari Kabupaten Banyumas, yang dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mampu bersaing pada tingkatannya dengan tenaga kerja dari negara berkembang lain nya.
Pendidikan Tercipta sistem pelayanan bidang pendidikan masyarakat Banyumas yang terjangkau, dengan kualitas baik secara fisik maupun psikis, yang mampu bersaing dalam skala regional (ASEAN) sebagai modal secara profesional dalam upaya men ingkatkan kesejahteraan
h id
up.
d. Kesehatan Tercipta sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk membentuk masyarakat Banyumas yang berkualitas (fisik, psikis dan lingkungan) sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan hidup untuk menaikan usia rata-rata hidup.
Kemiskinan Tertanggulangi kemiskinan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan melalui pemenuhan kebutuhan hidup (fisik dan psikis) dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di dalam lingkungan (fisik dan sosial) dengan penuh rasa kegotong-royongan.
90
Kebudayaan Tercipta kebanggaan masyarakat akan budaya Banyumasan sebagai kearifan lokal, di dalam era globalisasi dan pengembangannya dalam konsep pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
g. Kehidupan Beragama Tercipta kondisi saling menghormat antar umat beragama dalam menjalankan ibadah masing-masing sebagai dasar terciptanya kehidupan antar umat beragama yang kondusif konstruktif sebagai upaya untu k men masyarakat.
i
ng
katkan kesejahteraan
2. EKONOMI a. PerkembanganEkonomi Peningkatan income per kapita Kabupaten Banyumas yang seimbang dengan kondisi nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b. SektorUnggulan Berkernbangnya' kuantitas'
dan kualitas produk seldor
unggulan sehingga mampu bersaing di pasar nasional/global dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9t
3. SARANADANPRASARANA
a.
PerumahandanPermukiman
Terciptanya lingkungan perumahan-permukiman yang secara ekonomiterjangkau masyarakat dan secara fisik dan
sosial dapat dipergunakan sebagai sarana untuk pen
b.
i
ng
katan kesejahteraan masyarakat.
Transportasi Tercipta sistem transportasi baik lokal maupun regional yang: terjangkau, aman, nyaman, lancar sebagai upaya untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas melalui pemberdayaan masyarakat.
c.
Pengairan / lrigasi
Terealisasi peningkatan kuantitas dan kualitas sistem jaringan irigasi yang dapat berfungsi sebagai sarana peningkatan produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kh ususnya masya rakat petan i.
d. ,'
Telekomunikasi Tercipta sistem telekomunikasi baik lokal, nasional maupun
global yang terjangkau, lancar sebagai sarana men ing katkan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Banyumas.
92
di
sel u ru h wi layah
4. TATA PEMERINTAHAN, POLITIK DAN HUKUM
a. Tata Pemerintahan Terfaksana 10 Prinsip Good Govemance (Partisipasi' Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya tanggap, Wawasan ke depan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi dan Efektivitas, dan Profesionalisme) bagi seluruh jenjang birokrasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b.
Politik Tercipta stabilitas politik yang kondusif dengan kehidupan politik yang dinamis serta terakomodasi secara maksimal setiap kepentingan dan kebutuhan rakyat di daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
c.
Hukum Tercipta sistem hukum yang obyektif, efektif sesuai aspirasi masyarakat, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.
KETERTIBAN DAN KEATANAN Tercipta ketertiban dan keamanan yang kondusif sebagaibagian
dari peningkatan keseiahteraan masyarakat pemberdayaan masyarakat.
melalui
6.
PERTANAHAN DAN PENATAAN
a.
RUANG
'
Pertanahan katan efektivitas a lat kendal i (peratura n peru ndangundangan) pemanfaatan tanah secara proporsional sesuai antara kebutuhan dan aspirasimasyarakat dengan kondisi potensiyang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penin
b.
g
PenataanRuang
Tercipta kesadaran segala unsur masyarakat untuk menaati Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang di\Mlayah Kabupaten Banyumas sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 7.
SUMBER DAYA AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP
a.
SumberDayaAir Terpenuhi secara berkelanjutan kuantitas, kualitas dan rutin itas kebutuhan su mber daya air yang terjang kau dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan masyarakat.
b. '
Lingkungan Hidup Terjaga secara berkelanjutan kuantitas dan kualitas unsurunsur dalam sistem lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas sebagai bag ian dari pening katan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
94
8.
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Tersed ianya ilmu pengetah uan dan teknolog i tepat
g
una yang
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta kondisi lingkungan alam dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat Kabupaten Banyumas.
C. MODALDASAR Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan masyarakat Kabupaten Banyumas dalam pembangunan, yakni:
1.
\Mlayah Kabupaten Banyumas yang sangat luas dengan karakteristik lahan berupa dataran tinggi di kaki gunung Slamet dan dataran rendah diantara pegunungan Serayu dengan Gunung Slamet merupakan daerah yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi, pemandangan indah, kesejukan udara dan beberapa keunikan lokalyang potensial di dalam pengembangan sektor pertanian dan sektor pariwisata, sehingga mampu memberikan kesejahteraan bag i masyarakat Kabupaten Banyumas.
2.
Letak strategis wilayah dalam posisi geografis regional di Provinsi Jawa Tengah maupun Pulau Jawa merupakan daerah yang memiliki potensi strategis berkembangnya Kabupaten Banyumas menjadi pusat-pusat pelayanan bagi wilayah di sekitarnya. Kondisi strategis tersebut merupakan keunggulan wilayah Kabupaten Banyumas dalam pembangunan di berbagai bidang, baik di bidang sosial dan budaya, ekonomi, industri, wilayah, lingkungan hidup, pertahanan keamanan, maupun hukum dan aparaturnegara.
3.
Penduduk dalam jumlah besar dengan budaya Banyumasan yang khas dan berkembang merupakan sumber daya yang potensial dan produktif bagi pembangunan, khususnya di sektor jasa dan sektor pariwisata.
4.
Lebih dari 20 perguruan tinggi negeri maupun swasta berlokasi di Purwokerto dan sekitarnya merupakan potensi unggulan bagi Kabupaten Banyumas sebagai kota wisata pendidikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
5.
Kehidupan dan perkembangan politik
di Kabupaten
Banyumas yang kondusif serta kerukunan umat beragama yang aktif konstruktif merupakan modal dan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Tersedianya fasilitas jaringan transportasi dan telekomuni'
kasiyang menjangkau hampir ke seluruh wilayah Kabupaten Banyumas yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.
BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANYUN,IAS 2OA5-2A25
A.
VtSt Visi adalah kondisi yang dicita-citakan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja.
96
Berdasarkan kondisi dan analisis potensi daerah sebagaimana terurai di depan maka Visi Pembangunan J,angka Panjang Kabupaten Banyum as 2025 adalah : BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI
1. Banyumas Banyumas adalah salah satu wilayah kabupaten diantara 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor l3Tahun 1950Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah.
di
2. 202s 2025 adalah angka tahun terakhir dari masa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Sejahtera Secara harafiah, sejahtera (kesejahteraan) adalah suatu kondisi dengan semua kebutuhan hidup minimal secara wajar dapat terpenuhi. Menurut teori Maslow, kebutuhan hidup manusia terdiri atas selain kebutuhan fisik yang berupa: sandang, pangan, papan dan kesehatan, juga kebutuhan psikis/ emosional, seperti: rasa aman, hubungan sosial, penghargaan diri, aktualitas diri, yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat.
Menurut para ahli Hukum Adat Indonesia bahwa kebutuhan hidup masyarakat adat (lndonesia) adalah terjadinya harmonisasi
(selaras, serasi dan seimbang) hubungan antara manusia (individu) dengan: (a) Tuhan-nya, (b) lingkungan alam, (c) sesama manusia di lingkungannya. Banyumas yang sejahtera mempunyaiarti bahwa di\Mlayah
Kabupaten Banyumas di tahun 2O2S akan terealisasi harmonisasi hubungan antara manusia-lingkungan alammasyarakat (lingkungan sosial)-Tuhan (sesuai ajaran agama masing-masing) untuk terpenuhinya segala kebutuhan hidup (fisik dan psikhis) masyarakat secara wajar.
4. Itlandiri Secara harafiah, kata mandiri berarti bahwa semua urusan ditangani sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. yang bersangkutan mempunyai hak dan kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri atau rumah tangganya sendiri, atau mempunyai otonomi. Namun disadari bahwa tidak ada orang yang sempurna. Melalui daya analisisnya masing-masing mengetahui kelebihan dan kekurangan. Karenanya dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial secara naluriah akan berhubungan dengan orang lain untuk saling memberi dan menerima guna menutup kekurangan dalam mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya.
Sebagaimana disebutkan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,pemerintah daerah berwenang
98
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa,dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada pen ing katan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Dalam huruf b Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa: Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman
daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik I ndonesia.
99
Dari hal-hal sebagaimana terurai di atas jelas bahwa kemandirian selain bukan berartimenutup diridari pihak luar, juga kemandirian itu tidak hanya dimiliki oleh warga masyarakat Kabupaten Banyumas, tetapi juga oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.
5. Maju dan Berdaya saing Maju dan berdaya saing merupakan satu ungkapan yang tidak terpisahkan. Secara harafiah maju berarti berwawasan ke depan, sedangkan berdaya saing berarti mempunyai kualitas yang kompetitif. Dengan demikian maju dan berdaya saing adalah suatu kondisi sifat pola pikir yang inovatil prediktif, kompetitif.
.
Sifat pola pikir yang inovatif adalah sifat pola pikir yang dinamis, senantiasa berusaha untuk berkembang baik
se€ra kuantitas maupun kualitasnya. Hari ini lebih baik dari kemarin, hariesok lebih baikdarihari ini;
.
.
Sifat pola pikir yang prediktif adalah sifat pola pikir yang dapat memperkirakan kondisi (kuantitas dan kualitas) masa depan sebagai arahan atas daya inovasi yang ada/dimitiki. Pengalaman dan informasi kondisi luar merupakan suatu hal yang sangat menunjang dalam memprediksi sesuatu;
Sifat pola pikir yang kompetitif adalah sifat pola pikir yang senantiasa berusaha menciptakan kekhasan (spesifikasi dan spesialisasi), keunikan dan keunggulan produk untuk menutup kekurangan/kelemahan produk pihak luar. Untuk ini diperlukan keahlian dalam analisis SWOT.
Sifat pola pikir yang inovatif, prediktif, kompetitif diejawantahkan dalam perilaku sehari-hari dalam bentuk kegiatan-keg iatan memenuhi kebutuhan hid up. 100
Penjelasan Umum Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menyebutkan bahwa: Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya Iainnya dilaksanakan secara adildan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Dari hal-hal sebagaimana terurai di atas maka kondisi maju dan berdaya saing bagi Kabupaten Banyumas tidak hanya berlaku bagi warga masyarakat, tetapi juga bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas beserta seluruh unsur yang terkait di dalamnya.
101
6. Lestari Secara harafiah lestari adalah suatu kondisi yang tidak berubah, bertahan, kekal, seperti keadaan semula. Namun disisi lain lestari juga mengandung arti suatu dinamika yang tidak pernah berhenti atau dihentikan kecuali Tuhan yang menghendakinya.
Dalam hukum alam ciptaan Tuhan
YME perputaran bumi
dan matahari dalam fungsinya sebagai sumber
kehidupan makhluk hidup, aliran air dari atas/tinggi ke bawah/rendah, aliran udara dari daerah dingin ke daerah panas dan lain sebagainya akan terus berjalan sampai akhir jaman. Hukum atam yang demikian ini didasarkan pada adanya harmonisasi (selaras, serasi, seimbang), antar unsur yang ada di dalamnya sebagai suatu hubungan sistemik. Harmonisasi hubungan antarunsur yang terkaitantarunsur itulah yang diupayakan untuk lestari.
Pada hakekatnya, kegiatan membangun merupakan suatu proses yang berusaha merubah suatu kondisi (sebagai kondisi awal) dengan segala hambatan dan tantangan, sedemikian rupa sehingga akan diperoleh sesuatu kondisi, yang mempunyai nilai guna atau suatu kondisi yang lebih dalam memenuhi kebutuhan mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan manusia sebagai tujuan atau produknya. Di sisi lain hidup dan 'kehidupan''adalah suatu dinamika yang terus berkembang sejalan perkembangan hidup itu sendiri.
Bagi suatu lembaga, Negara yang salah satu unsurnya adalah kumpulan orang-orang yang bersatu sebagai suatu bangsa senantiasa akan terus hidup dan berkembang sesuai
102
dengan tuntutan perkembangan kuantitas dan kualitas penduduk. Karenanya pembangunan sebagai suatu proses dilaksanakan terus berkelanjutan dan berkesinambungan tanpa
henti sepanjang jaman atau dapat dikatakan bahwa pembang unan yang lestari.
Dari hal-hal sebagaimana terurai di atas maka, pelestarian pembangunan mengandung arti bahwa:
. .
Nilai-nilai harmonisasi hubungan antara
nn.sttusia masyarakat - alam sekitar -Tuhan YME tetap dipedahankan untuk menjaga keseimbangan alami;
Pembangunan dilaksanakan terus menerus tanpa henti secara berkelanj utan dan berkesinambungan;
o
Hasil pembangunan yang mempunyai nilai-nilai tinggi dalam kehidupan masyarakat dipertahankan keberadaannya.
B. MtSl
Untuk merealisasi Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) Misi dengan penjelasan sebagai berikut 'ir:l
1.
:(i:
Membangun Masyarakat Kabupaten Bany umas yang Sejahtera Membangun masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera mengandung maksud bahwa di Kabupaten Banyumas terbangun suatu sistem pembangunan sedemikian rupa sehingga secara bertahap masyarakat
103
Kabupaten Banyumas dapat memenuhi secara wajar segala kebutuhan hidup (fisik dan psikis), yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan kualitasnya, melalui terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia (individu) - lingkungan alam - masyarakat (lingkungan sosial) - Tuhan (sesuai ajaran agama masing - masing).
2. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas
yan g Mandiri
Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri mengandung pengertian bahwa semua unsur pemangku kepentingan pembangunan: masyarakat, swasta dan pemerintah,
dengan potensi Kabupaten Banyumas secara bertahap, profesional dapat memenuhi kebutuhan pengembangan kehidupan tanpa tergantung pihak lain, sebagai sarana untuk membangun kepercayaan sehingga dapat bekerja sama saling menguntungkan dengan pihak lain.
3. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan BerdayaSaing Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing adalah membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang secara bertahap dapat merubah sifat pola pikir yang tradisional pragmatis menjadi sifat pola pikir yang inovatif, prediktif, kompetitif sedemikian rupa sehingga dengan pengembangan kearifan lokal agar dapat berperanserta secara aktif di dunia internasional.
104
4. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari Membangun daerah Kabupaten Banyumas yang lestari dengan mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan menciptakan kondisi yang menjamin kontinuitas pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam.
BAB IV SASARAN, ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2OO5 - 2025
A. SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005 -2025 Sesuai dengan visinya, maka tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Banyumas tahun 2005 2025 adalah mewujudkan masyarakat Banyumas yang Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, serta Lestari.
-
Sebagai ukuran tercapainya tujuan pembangunan tersebut dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaransasaran pokok sebagai berikut :
1. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Seiahtera
a.
Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang rendah dan memiliki angka harapan hidup yang lebih baik, serta kualitas pelayanan sosial yang semakin baik yang tercermin pada peningkatan produktivitas penduduk.
{05
b.
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banyumas yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan, Manusia (lPM) dan meningkatnya perananan perempuan dalam pembangunan ditandai dengan Indeks Pembangunan Gender (l PG).
Terbentuknya karakter masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
target penanganan kemiskinan yang sejalan dengan kebijakan PBB yang telah mencanangkan target pengurangan kemiskinan setengah angka kemiskinan pada
d. Terwujudnya
tahun 2015. e.
'f.
Mengecilnya kesenjangan kondisi masyarakat antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Terlayaninya kebutuhan dasar dan rasa aman sec€lra adil dalam bidang ekonomi, sosialdan budaya. . Kabupaten Banyumas mampu membangun sarana prasarana dan mampu menyediakan pelayanan
. o
kesehatan, pendidikan yang terjangkau dan berkualitas;
Kabupaten Banyumas mampu meningkatkan pelayanan dasar dalam bidang kesejahteraan sosial yang adil, terjangkau seluruh masyarakat; Kabupaten Banyumas mampu terjaga ketenteraman dan ketertiban seluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan.
106
