DESAIN INDUSTRI SEBAGAI BAGIAN PERLINDUNGAN HUKUM DI BIDANG HAKI Oleh: Widowati ABSTRAKSI
Tujuan perusahaan didirikan adalah untuk memperoleh profit. Agar profit dapat diraih biasanya perusahaan melakukan serangkaian kegiatan yaitu proses produksi untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Produk yang dihasilkan agar dapat diterima masyarakat senantiasa desain dan fiturnya terus dibuat dan dimodifikasi dan terkadang desain industrinya dilakukan dengan meniru produk yang telah dihasilkan oleh produsen lain. Aktivitas imitasi tersebut sudah barang tentu merugikan produsen lain dan tentu juga tidak dibenarkan secara legal. Dari segi etika bisnis tindakan-tindakan tersebut juga tidak elok bahkan melanggar prinsip-prinsip bisnis yang baik dan benar. Untuk menghindari praktik-praktik bisnis yang illegal utamanya dalam aspek desain industri mutlak perlu adanya perlindungan hukum dalam perspektif hak atas kekayaan intelektual.
A. Latar Belakang Masalah Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual. Bahwa hal tersebut di atas didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri. Di samping itu Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Industri. Dari uraian tersebut mengindikasikan bahwa kreasi dan inovasi di bidang desain industri mutlak perlu adanya perlindungan hukum. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa kelalaian tidak mendaftarkan desain industri yang dimiliki atas HaKI, maka: (a) pembajakan merajalela akibatnya kreativitas menurun; (b) lemah dalam kompetisi perdagangan baik di tingkat nasional maupun global;
(c) lemah dalam mempertahankan suatu keunggulan; (d) menghadapi masalah tuntutan hukum. a. Manfaat dan Tujuan HaKI Desain industri dalam perspektif Hak Atas Kekayaan Intelektual memberikan manfaat berupa insentif bagi industri untuk berkreasi dan berinovasi, sementara tujuan yang hendak dicapai adalah: (1) memberikan penghargaan atas suatu karya intelektual; (2) memberi kejelasan hukum; (3) mempromosikan invensi atau ciptaan; (4) merangsang terciptanya upaya alih informasi serta alih teknologi; (5) memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru Menurut Arif Syamsuddin: secara khusus dalam konteks manfaat HaKI bagi produsen kekayaan intelektual adalah: 1. Melindungi aset kekayaan intelektual dari pelanggaran pihak lain 2.Antisipasi/menghindari kemungkinan melanggar dan menyamai HKI milik pihak lain 3. Meningkatkan value dan daya kompetisi dalam bisnis 4. Loyalitas konsumen terbangun 5. Mudah dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis (Licensing-Franchising) Sedangkan manfaat HaKI bagi konsumen adalah: 1. Kepastian mendapatkan produk yang orisinal. 2. Kepastian kualitas produk dan mengetahui asal usul produk. 3. Dapat memiliki HaKI yang baru berbasis improvement dari HKI milik orang lain. 4. Dapat memanfaatkan HKI orang lain yang sudah kadaluarsa untuk membangun usaha dengan murah Sementara tujuan yang hendak dicapai adalah: 1. Memberikan penghargaan atas suatu karya intelektual; 2. Memberi kejelasan hukum; 3. Mempromosikan invensi atau ciptaan; 4. Merangsang terciptanya upaya alih informasi serta alih teknologi; 5. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru
b. Konsep dan Pengertian Desain Industri Sebagai Basis Perlindungan Hukum Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dalam bahasa sehari-hari umumnya orang mengacu pada bentuk keseluruhan dan fungsi suatu produk, misalnya suatu kursi memiliki desain yang bagus apabila enak diduduki dan tampilannya menarik. Dalam istilah bisnis mendesain suatu produk biasanya melaksanakan pengembangan nilai-nilai estetik dan fungsi suatu produk untuk mempertimbangkan beberapa aspek, misalnya kemampuan dapat dipasarkannya suatu produk, biaya pembuatan, kemudahan dalam transportasinya, kemudahan dalam penyimpanan, perbaikan dan pembuangannya. Dalam UU Desain Industri suatu desain industri mengacu pada aspek tampilan bentuk atau konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungannya yang memiliki kesan estetik (keindahan), sebagai contoh dalam kasus kursi tersebut di atas, desain industri suatu kursi hanya mengacu pada kenampakan dari kursi dan bukan fungsi produk kursi tersebut. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri. Kegiatan yang erat hubungannya dengan pendesain adalah permohonan, yang dimaksud dengan Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal. Pendesain mempunyai hak atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak desain industri yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain. Pendesain dalam kegiatannya dapat memberikan kuasa, yang dimaksud dengan kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Undangundang. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
Pemegang Hak Desain Industri dapat memberikan lisensi/ijin kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. Dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.
B. Desain Industri Yang Mendapat Perlindungan. Bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum: (1). Tanggal penerimaan; (2). Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas (3). Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut: (1).Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau (2).Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. a. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. b. Kriteria Desain Industri Kriteria desain industri adalah:
(1). Kebaruan (desain yang tidak indentik/tidak sama dengan yang sudah ada di masyarakat sebelum tanggal pendaftaran). Desain yang hanya menyerupai dengan yang ada di pasaran masih disebut baru; (2). Tidak melanggar agama, peraturan perundangan, kesusilaan dan ketertiban umum; (3). Tampilan produk/barang yang tampak oleh mata; (4). Mata normal tidak dengan perbesaran; (5). Mata konsumen daripada mata produsen; (6). Hanya berdasarkan tampilan (estetika) bukan dari aspek teknis/fungsi; (7).Memiliki ciri 3 dimensi, misalnya bentuk dan/atau konfigurasi bentuk produk; dan/atau; (8). Memiliki ciri 2 dimensi, misalnya: pola, ornamen, garis dan/atau warna dari produk; (9). Memiliki ciri kombinasi dua atau tiga dimensi; (10). Yang didaftarkan di Kantor HKI; (11). Bukan merupakan aspek fungsi/kegunaan semata-mata; (12). Tidak dalam keadaan ditarik kembali/atau dianggap ditarik kembali pendaftarannya. c. Subjek Desain Industri Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. d. Peran Hak dan Lingkup Hak Desain Industri Peran hak desain industri meliputi:
(1). Hak eksklusif dan insentif bagi kreator atau desainer; (2). Hak individu (personal rights); (3). Sarana bagi kreator, desainer dan pelaku bisnis untuk memacu kreativitas; dan (4). Alat untuk melindungi kreator atau desainer agar persaingan dilakukan secara jujur. Lingkup Hak Desain Industri Pemegang Hak Desain Industri dapat memberi ijin dan melarang orang lain untuk membuat, menjual, mengimpor, mengekspor dan mengedarkan barang yang telah diberikan Hak Desain Industri (Pasal 9 Ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 2000). Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Perlindungan Hak Desain Industri
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERLINDUNGAN HAK DESAIN INDUSTRI PELAKU •Pendesain •Pemohon DI •Pengrajin •Industriawan/UKM •Pelaksana DI
PELATIH •Kantor Dinas Pemda/Propinsi Terkait •Tenaga Ahli •Perguruan Tinggi/ Lembaga Peneliti •Konsultan HKI
PROMOTOR •Asosiasi (Kerajinan, Industri &Perdagangan) •KADIN •Pengusaha •NGO/LSM
WASIT •Kantor HKI •Pengadilan •MA •Polisi •Jaksa 76
C. Pendaftaran Desain Industri. Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan. Permohonan harus memuat: (1). Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan; (2). Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain; (3). Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon; (4). Nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan (5). Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Permohonan tersebut dilampiri dengan:
(1). Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya; (2). Surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; (3). Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain. Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain. Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan. Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk: (1). Satu Desain Industri, atau (2). Beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama. Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa. Pemohon dmaksud harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia. a. Permohonan dengan Hak Prioritas Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Permohonan dengan Hak Prioritas tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak Prioritas. Apabila syarat dimaksud tidak dipenuhi, maka Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas. Selain salinan surat Permohonan dimaksud, Direktorat Jenderal dapat meminta agar Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi pula dengan: (a) salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan (b) salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.
b. Pengalihan Hak dan Lisensi Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan: (1). Pewarisan; (2). Hibah; (3). Wasiat; (4). Perjanjian tertulis; atau (5). Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa Pengalihan Hak Desain Industri dimaksud disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya. Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan Hak Desain Industri diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri. Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan kecuali jika diperjanjikan lain. Dengan tidak mengurangi ketentuan, pemegang Hak desain Industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan, kecuali jika diperjanjikan lain. Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian Lisensi diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden. c. Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri. Pembatalan Hak Desain Industri tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut. Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis kepada:
(1). Pemegang Hak Desain Industri; (2). Penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri; (3). Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan. Keputusan pembatalan pendaftaran dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Salinan putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.
Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat dimohonkan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima. Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri. Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut. Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima
Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi. Penerima Lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya. D. Penutup Berdasarkan uraian tersebut di atas secara faktual desain industri dalam kaitannya dengan hak atas kekayaan intelektual memberikan dua aspek penting yaitu sisi bisnis dan perlindungan hukum. Dari Sisi Bisnis: 1. Menampilkan produk segmen pasar tertentu Misalnya: Meskipun jam tangan memiliki fungsi yang sama, namun untuk kalangan remaja berbeda tampilan desainnya bila dibandingkan untuk kalangan orang dewasa. Demikian pula sepatu, tas, dompet dan lain-lain. 2. Menciptakan pangsa pasar yang baru Misalnya: Untuk membuat segmen pasar yang kompetitif (persaingan sehat) dengan memasok desain barunya pada segmen pasar tersebut sehingga berbeda dari desain kompetitornya. Sebagai contoh: Sepeda motor atau mobil keluaran baru umumnya memiliki desain tampilan yang berbeda dari sebelumnya. Demikian juga sepatu, perhiasan, komputer dan lain-lain. 3. Memperkuat nama Perusahaan Kreasi desain biasanya dikombinasikan dengan merek dagang perusahaan untuk memperkuat daya perbedaan merek ternama perusahaan tersebut. Misalnya: Banyak perusahaan sukses mempertahankan image perusahaan menjadi lebih baik melalui strategi yang berfokus pada kreasi desain produknya. Dari Sisi Perlindungan Hukum: 1. Strategi bisnis bagi pendesain atau perusahaan dalam melindungi kreasi desainnya. Suatu desain industri memberi nilai tambah pada produk yang didisain Hal tersebut karena desain akan membuat suatu produk memiliki daya tarik pada konsumen yang dapat
merupakan membuat keunikan tersendiri dari sisi penjualan. Dengan demikian melindungi nilai desain dengan perlindungan hukum merupakan bagian penting dalam strategi bisnis yang dijalankan pendesain atau perusahaan. 2. Mencegah imitasi atau penjiplakan atau pemalsuan oleh pihak lain. Dengan
melindungi
kreasi
desain
melalui
pendaftaran
di
kantor
HKI
nasional/internasional, pemilik desain memiliki Hak Eksklusif untuk melarang orang yang tanpa ijin melaksanakan hak pemilik desain. Hal ini membuat bisnis lebih meningkat usahanya dalam persaingan sehat usahanya dan memperkuat posisi kompetisinya. 3. Meningkatkan profit usaha yang sehat. Dengan memperoleh perlindungan hukum, pemilik desain memiliki monopoli terbatas dalam kurun waktu perlindungan sehingga dapat menikmati pengembalian investasi yang sehat untuk membuat kreasi desain berikutnya secara bergairah. 4. Merupakan aset bisnis Dengan diberikan perlindungan hukum, suatu desain menjadi aset bisnis yang dapat meningkatkan nilai komersial usahanya. Suatu desain yang sukses dilaksanakan akan menambah aset bisnis yang bernilai. 5. Mampu menembus pasar yang tidak terjangkau Perlindungan terhadap suatu desain juga dapat dilisensikan pada pihak lain dengan imbalan (fee). Dengan melinsensikan suatu desain, maka pemilik desain dapat menembus pasar yang apabila dilakukan sendiri sulit memasukinya.
DAFTAR PUSTAKA
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 1945. _______________, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Jakarta, 1984. _______________, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, Jakarta, 1994. _______________, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Jakarta, 2000.
