A. LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

A.

LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Pertemuan di Bali pada tahun 2003 yang dihadiri oleh negara-negara anggota ASEAN gagasan untuk mewujudkan cita-cita kawasan yang memiliki integritas ekonomi kuat mulai dirancang langkah awal dan diprediksikan akan dimulai pada tahun 2020. Namun

pada

pertemuan

di

Filipina

yang

diselenggarakan pada 13 Januari 2007, para negaranegara anggota ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pembentukan persiapan

menghadapi

ini

dilatarbelakangi

globalisasi

ekonomi

oleh dan

perdagangan melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA) serta menghadapi persaingan global terutama dari China dan India. Percepatan

keputusan

negara ASEAN untuk membentuk MEA yang pada

awalnya

akan

Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

1

dimulai

pada

menggambarkan

tahun

2020

menjadi

tekad

ASEAN

untuk

2015 segera

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing antar

sesama

negara

anggota

ASEAN

untuk

menghadapi persaingan global.

B.

PENGERTIAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan satu pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara, bertujuan untuk meningkatkan Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

Produk luar negeri terutama Cina mempunyai daya saing yang tinggi dan mengancam industri dalam negeri

2

investasi asing di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang juga akan membuka arus perdagangan barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara di Asia Tenggara. Dalam kesepakatan tersebut terdapat lima

hal

yang

tidak boleh dibatasi peredarannya seluruh

di

negara

ASEAN termasuk Indonesia, Arus Arus jasa,

Arus modal,

yaitu

barang,

Arus investasi dan Arus

tenaga kerja terlatih. Dalam situasi dimaksud yang menjadi taruhan adalah daya saing, baik dari sisi produk maupun SDM, karena apabila tidak disiapkan maka ada kemungkinan negeri ini akan menjadi pasar dari produk asing hanya

dan

masyarakat

sebagai

kita

penonton,

karena tidak mampu bersaing dengan

tenaga

asing

yang

lebih ahli. Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

3

C.

TUJUAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Setiap

negara

kepentingan dan

di

Asean

tujuan

yang

yang

sama,

memiliki perlu

menciptakan sebuah wadah atau badan dimana mereka saling berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dan hal ini lah yang menjadi sebab adanya tujuan dari sebuah organisasi. Tujuan dicerminkan oleh sasaran yang harus dilakukan baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Adapun tujuan dari MEA adalah: 1. Untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Bahwa

saat

Amerika masih krisis

dan

ini

di

Eropa

mengalami ekonomi.

Dan

dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN diharapkan akan bisa mengatasi masalah-masalah

dalam

bidang

perekonomian

antar negara ASEAN. Sehingga kasus krisis ekonomi seperti di Indonesia pada tahun 1997 dulu tidak terulang kembali. Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

4

2. Terciptanya kawasan pasar bebas ASEAN. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pelaku

usaha

di

negara

ASEAN.

Persaingan

produk dan jasa antar negara ASEAN akan diuji di sini. Bagi pelaku usaha dan jasa hendaknya mulai sekarang meningkatkan kualitas produk. Bagaimana produk itu agar dicintai konsumen. Dengan membuat produk yang berkualitas serta harga terjangkau pasti akan bisa bersaing dengan produk dari negara ASEAN lainnya. D.

ISI KESEPAKATAN BALI CONCORD II TAHUN 2003 MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Kesepakatan Bali Concord II ini

berisikan

tiga

poin

penting.

Poin

tersebut adalah rencana

pembentukan

ASEAN

Economy

Community (AEC) sebagai identitas ekonomi terpadu 0T

0T

Asia Tenggara, ASEAN Community Security (ASC) 0T


0T

5

sebagai forum keamanan bersama, dan ASEAN Sosio 0T

0T

Cultural Community (ASCC) yang erat dan saling 0T

menguatkan

0T

untuk

tujuan

menjamin

stabilitas

perdamaian dan kemakmuran bersama di kawasan. Dari

situlah

kesepakatan

bersama-sama integritas

membangun

internal

ekonomi

agar

negara

dan

ASEAN

memperluas

negaranya

masing-

masing dan hubungan dengan komunitas ekonomi dunia, juga berbagi tanggung jawab utama dalam memperkuat

stabilitas

ekonomi,

sosial,

dan

keamanan di wilayahnya. Dalam

Bali

Concord II ini pun ditegaskan bahwa terdapat

pola

kesinambungan antara 3 poin utama dalam kesepakatannya dalam

membangun

itu, integritas

ekonomi

juga

memerlukan peran lingkungan politik yang aman yang dapat memberikan fondasi yang kuat yang dihasilkan oleh kerja sama ekonomi, juga solidaritas Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

6

politik dan keamanan. Dalam Bali Concord inipun ditegaskan

bahwa

pentingnya

berpegang

pada

prinsip non-intervensi. Jadi, pada intinya kesepakatan Bali Concord II ini menyatakan bahwa ASEAN itu merupakan wadah yang akan membangun kesempatan untuk integrasi regional yang saling menguntungkan satu sama lain, dan juga bertekad untuk menjamin terciptanya stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dari segala macam pengaruh dan campur tangan asing.

Jadi

kepentingan ASEAN

tetap

mengacu

nasionalnya

dan

pula

mengkonsolidasikan

pada

masing-masing

kebutuhan dan

pertahanan

untuk

meningkatkan

negara lebih prestasi

ASEAN sebagai asosiasi regional yang dinamis, ulet, dan

kohesif

untuk

kesejahteraan

negara-negara

anggotanya dan masyarakat yang mengadopsi 3 poin utama Economy

yaitu ASEAN

Security

Community (AEC),

Community (ASC), ASEAN

dan ASEAN

Sosio

Cultural

Community (ASCC).


7

E.

INSTRUKSI

PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL DALAM RANGKA MENGHADAPI MEA Terkait dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014, dalam dalam upaya untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesiapan menghadapi

pelaksanaan

Masyarakat

Ekonomi

ASEAN (MEA) yang akan dimulai akhir 2015, maka presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Melalui

Inpres

tersebut,

Presiden

meminta

kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para Gubernur, dan para Bupati/Walikota di seluruh

Indonesia,

langkah

yang

fungsi,

dan

untuk

diperlukan kewenangan

mengambil sesuai

langkah-

dengan

tugas,

masing-masing

secara

terkoordinasi dan terintegrasi untuk melakukan peningkatan daya saing nasional dan melakukan persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dimulai pada Tahun 2015.


8

Pelaksanaan peningkatan daya saing nasional dan persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagaimana dimaksud berpedoman pada strategi di antaranya: NO 1.

STRATEGI Pengembangan Industri Nasional

a.

b.

c. d. 2.

Pengembangan Pertanian

3.

Pengembangan Kelautan dan Perikanan

4.

Pengembangan Energi

e.

FOKUS Pengembangan Industri Prioritas Dalam Rangka Memenuhi Pasar ASEAN; Pengembangan Industri Dalam Rangka Mengamankan Pasar Dalam Negeri; Pengembangan Industri Kecil Menengah; Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian; Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

a. Peningkatan Investasi Langsung di Sektor Pertanian; b. Peningkatan Akses Pasar.

a. Penguatan Kelembagaan dan Posisi Kelautan dan Perikanan; b. Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan; c. Penguatan Pasar Dalam Negeri; d. Penguatan dan Peningkatan Pasar Ekspor

a.

b. c.


Pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan penggunaan energi fosil (Bahan Bakar Minyak); Pengembangan sub sektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi; Peningkatan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik.

9

NO 5.

STRATEGI Pengembangan Infrastruktur

6.

Pengembangan Sistem Logistik Nasional Pengembangan Perbankan

7. 8.

9.

Pengembangan Investasi

a.

b. c.

FOKUS Pengembangan Infrastruktur Konektivitas; Peningkatan Daya Saing Infrastruktur; Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran. -

a.

b. c. d. e. f.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a.

10.

Pengembangan Tenaga Kerja

a. b.

11.

Pengembangan Kesehatan

a.

b. c.

b.


Peningkatan investasi melalui peningkatan kepastian hukum; Kemudahan Berusaha; Perluasan Investasi; Database Investasi; Peningkatan Daya Saing Investasi; Perluasan Investasi Perusahaan Nasional di Kawasan ASEAN.

Peningkatan Daya Saing UMKM dari Sisi Pembiayaan; Pengembangan Daya Saing UMKM dalam Rangka Peningkatan Eligibilitas dan Kapabilitas Daya Saing UMKM; Mendorong Pemberdayaan Sektor Riil dan Daya Saing UMKM. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja; Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan ketahanan pasar jamu dalam negeri; Peningkatan Akses Pasar.

10

NO 12.

STRATEGI Pengembangan Perdagangan

a.

b. c.

d.

e. 13. 14.

Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Kewirausahaan

a. b.

a. b. c.

FOKUS Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri; Peningkatan Ekspor dan Kerjasama Internasional; Pengkajian Kebijakan Perdagangan dalam Mendukung Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN; Pengembangan Fasilitas Pembiayaan Ekspor; Edukasi Publik mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Pengembangan Destinasi Wisata; Pengembangan Acara (event) Pariwisata.

Pengembangan wirausaha pemula; Perluasan peran wirausaha muda; Pengembangan usaha berbasis temuan baru (Invention/Resources and Development).

F. KESIAPAN KABUPATEN MALANG MENGHADAPI MEA Setiap negara dan setiap daerah termasuk

Kabupaten

Malang

dituntut harus siap menghadapi MEA yang akan diterapkan pada tahun

2015.

Kesiapan

tersebut

terutama pada upaya peningkatan Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

11

daya saing produk lokal Kabupaten Malang agar dapat bersaing dengan produk dari luar, contohnya seperti: peningkatan kualitas komoditas unggulan kita

di

sektor

pertanian

secara

luas

antara

lain

seperti kopi, apel, ayam,

tebu,

dan

sapi perah. Perlunya kesiapan sumber daya manusia terutama penciptaan tenaga kerja terampil (skilled labor), antara lain: Melalui peningkatan kualitas pendidikan dan

penguasaan

pengetahuan

dan

peningkatan

ilmu teknologi,

keterampilan,

penguasaan bahasa asing, serta

perlunya

sertifikasi

kompetensi profesi.


12

G. KEUNTUNGAN ADANYA MEA DI KABUPATEN MALANG Gerbang

ASEAN

Economic

Community

atau

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 tinggal beberapa lagi dibuka. Bagi Kabupaten Malang MEA merupakan tantangan sekaligus kesempatan emas. Tantangan karena akan banyak produk dan tenaga kerja asing yang masuk. Kesempatan emas, karena dengan adanya MEA 2015 perputaran investasi akan semakin deras. Menghadapi hal tersebut, Kabupaten Malang jauh hari harus mempersiapkan diri. Tujuan utama dari MEA sendiri yaitu membuka kran interaksi barang, jasa, produksi, investasi dan modal. Serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar sesama negara ASEAN. Arus transaksi nantinya akan difokuskan pada 12 sektor prioritas yang terbagi dalam 7 sektor barang dan 5 sektor jasa. Sektor barang meliputi produk pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, dan produk olahan kayu. Sedangkan sektor jasa terdiri atas jasa penerbangan, e-ASEAN, kesehatan, pariwisata, dan penyediaan logistik.


13

Keuntungan adalah:

bagi

Kabupaten

Malang

sendiri

a. Dari

sisi perdagangan, karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada, maka dapat berdampak bagi kemudahan produk lokal Kabupaten Malang untuk menembus ekspor ke negara negara ASEAN, sehingga dengan peningkatan ekspor pada akhirnya dapat meningkatkan PDRB; b. Dari sisi investasi, dengan adanya aliran bebas investasi (free flow of investment) dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI), yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

14

perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia; c. Dari sisi ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para pengusaha/wirausahawan untuk mencari pekerja

terbaik

sesuai

dengan

kriteria

yang

diinginkan.


15

H.

TANTANGAN ADANYA MEA BAGI KABUPATEN MALANG

Keberadaan MEA bukan hanya menimbulkan peluang tapi juga tantangan bagi Kabupaten Malang 1. Permasalahan

homogenitas

komoditas

yang

diperjualbelikan (kesamaan produk kita dengan produk

dari

negara

ASEAN

lainnya),

seperti

komoditas pertanian, produk kayu,

tekstil,

elektronik,

dan

barang lain-

lain. Dalam hal ini akan muncul resiko kompetisi (competition risk) yaitu dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir ke Indonesia termasuk ke Kabupaten Malang, yang tentunya akan dapat mengancam

Persamaan produk impor dengan produk dalam negeri akan mengganggu kestabilan produk dalam negeri

industri lokal, jika tidak dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri tersebut;


16

2. Dari aspek ketenagakerjaan dengan adanya aliran bebas tenaga kerja terampil (skilled labour), maka dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan, yaitu kekhawatiran tenaga kerja kita kalah bersaing terutama dari sisi pendidikan, keterampilan dan produktivitas dengan tenaga kerja terampil dari luar, terutama dari negara Malaysia, Singapura, dan Thailand; 3. Dari sisi investasi, MEA akan membuka peluang masuknya investasi asing ke Indonesia termasuk ke Kabupaten Malang, maka tantangan yang harus diantispasi adalah terjadinya resiko eksploitasi tidak terkendali terhadap sumber daya alam kita (exploitation risk). Sehingga dikhawatirkan eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, mengingat regulasi investasi yang ada di Indonesia saat belum cukup kuat untuk menjaga/melindungi kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

17

I.

LANGKAH ANTISIPASI KABUPATEN MALANG TERHADAP MEA Penting

bagi

Kabupaten

Malang

untuk

mempersiapkan diri dengan baik dalam memasuki persaingan global negara ASEAN. Maka untuk itu, diperlukan

persiapan

yang

matang

dengan

memperhatikan peluang yang dimiliki dan sekaligus tantangan. besarnya

MEA bagi

memberikan negara

peluang

anggota

ASEAN

sebesaruntuk

memperluas cakupan skala ekonomi, meningkatkan daya tarik bagi investor dan wisatawan, menperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis serta mengurangi biaya transaksi perdagangan. Selain

itu,

kemudahan

dan

peningkatan

akses pasar intraASEAN

serta

meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturanperaturan dan standarisasi domestik merupakan nilai tambah dari berlakunya MEA. Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

18

Potensi-potensi yang ada di Kabupaten Malang cukup beragam diantaranya, sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk berdasarkan Dinas Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

hasil

penghitungan akhir tahun 2014 adalah sebesar 3.092.714 jiwa terdiri dari laki-laki 1.549.678 jiwa (50,10%) dan perempuan 1.543.036 jiwa (49.90%), kondisi ini menjadikan Kabupaten Malang sebagai consumer base yang dapat menimbulkan efek positif dan negatif. Sehingga

langkah

antisipasi

Kabupaten

Malang

terhadap MEA: 1. Pemerintah Kabupaten Malang melalui SKPD/Unit Kerja terkait mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan

terintegrasi

terutama

untuk

melakukan

peningkatan daya saing daerah serta melakukan persiapan pelaksanaan MEA, dengan berpedoman pada strategi yang telah digariskan Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN; Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

19

2. Menindaklanjuti

hal

tersebut,

maka

telah

di

buatblue print rencana aksi Pemerintah Kabupaten Malang menghadapi MEA secara lebih terperinci sebagai penjabaran atas strategi sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tersebut; 3. Sebagai

contoh

dari

salah

satu

strategi

menghadapi MEA tersebut adalah, terkait produk lokal Kabupaten Malang, maka dilakukan melalui pengembangan

daya

saing

dalam

rangka

peningkatan eligibilitas (pemenuhan persyaratan tertentu)

dan

kapabilitas saing Seperti

daya UMKM.

dari

sisi

pembiayaan antara melalui

lain Dana

Bergulir UMKM yang memberikan fasilitas modal kerja

dengan

tingkat

bunga

cukup

murah,

pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait produksi, kemasan dan kewirausahaan, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), serta bimbingan teknis Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

20

dan fasilitasi kepada UMKM di wilayah Kabupaten Malang untuk memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti Merk dan lain-lain. J.

HAL-HAL YANG MENJADI KEKUATAN BAGI PEREKONOMIAN KABUPATEN MALANG

Perekonomian Kabupaten Malang secara makro yang ditunjukkan dari perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun 2013 sebesar Rp.46.830.737.760.000,- dan tahun 2014 menjadi

sebesar

Rp.53.794.468.470.000,-

atau

terjadi kenaikan 14,87%. Untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) tahun 2013 sebesar Rp.17.901.923.010.000,- dan tahun 2014 menjadi Rp.18.992.150.120.000,- atau naik sebesar 6,09%.


21

Pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi nilai tambah perekonomian dari 9 sektor yang secara umum terjadi kenaikan, meskipun masih sedikit mengalami perlambatan. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi, berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik, sebesar 6,09% pada tahun 2014,

dibanding

Sedangkan

tahun

pertumbuhan

2013

sebesar

ekonomi

Jawa

6,65%. Timur

tahun 2014 sebesar 5,94% sementara perekonomian Indonesia tumbuh 5,01%.

Berdasarkan Statistik

yang

data

sementara

dipublikasi

akhir

Badan

Pusat

Pebruari

2015

Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,09% merupakan Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

22

pertumbuhan dengan

yang

cukup

pertumbuhan

tinggi

ekonomi

dibandingkan di

pemerintah

kabupaten/kota di Jawa Timur maupun Nasional. Bagi Kabupaten Malang yang merupakan daerah pertanian

selama

ini

masih

bertumpu

pada

komoditas primer, secara gradual telah bergeser kepada komoditas sekunder dan tersier. Peran sektor industri dan perdagangan melaju lebih cepat dibanding peran sektor pertanian primer. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai tambah produk pertanian olahan sudah semakin dinikmati oleh masyarakat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan capaian

ini

perkapita. dapat

Kondisi

dijadikan

landasan dan arah pengembangan perekonomian daerah menuju era industrialisasi yaitu

kedepan

industri

yang

berbasis pertanian.


23

Kekuatan atau potensi perekonomian Kabupaten Malang tersebut terutama ditopang oleh potensi sektor Pertanian secara luas, dengan produksi yang cukup besar, yaitu terdiri dari: Tanaman Pangan (antara lain padi, jagung, singkong dan sayuran), Perkebunan (antara lain tebu, kopi, kelapa dan tembakau), Perikanan, dan peternakan (sapi, ayam dan kambing). Kekuatan atau potensi perekonomian Kabupaten Malang ditopang dengan jumlah UMKM yang sangat besar, sebagaimana hasil BPS

survey

Jawa

Provinsi

bekerja dengan

BPS

Kabupaten

Malang,

Timur sama

menunjukkan

bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Malang tahun 2013 sebanyak 406.180 unit, menjadi 414.516 unit pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 2,05% dengan

omset

pada


tahun

2013

sebesar

24

Rp.29.068.087.000.000,-

dan

pada

tahun

2014

sebesar Rp.41.848.153.300.000 atau naik 43,97%.

Pada

tahun

2013,

UMKM

menyerap tenaga

kerja

sebanyak 1.102.539 orang dan tahun 2014 sebanyak 1.225.043 orang atau naik 11,11%.


25

K.

KESIMPULAN Masyarakat

Kabupaten

Malang

sebaiknya

menggunakan cara pandang bahwa penerapan MEA pada tahun 2015 bukanlah sebuah ancaman, tapi merupakan

tantangan

dipersiapkan

dengan

dan baik

peluang secara

yang

perlu

bersama-sama

antara masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah, sehingga kita semua akan memperoleh keuntungan dan

manfaat

penerapan

MEA

yang

sebesar-besarnya

tersebut.

Kesiapan

dengan

masyarakat

tersebut terutama pada peningkatan kualitas dari produk-produk

yang

dihasilkan

masyarakat

Kabupaten Malang, sehingga memiliki daya saing dan dapat bersaing dengan produk dari luar.

L.

LAMPIRAN

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN MEA PADA MASING-MASING SKPD DI KABUPATEN MALANG


26

1. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Strategi yang dilakukan melalui

Pengembangan

Investasi dengan fokus ada berupa kemudahan berusaha. Adapun Implementasi yang dilakukan berupa Kemudahan pelayanan dengan: a. Melaksanakan

pelayanan

keliling

perizinan

yang berlokasi di Kecamatan dengan jenis layanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk luasan

maksimum

dikarenakan

dua

100 izin

m².

Hal

tersebut

itu yang

persyaratannya paling mudah dan banyak dibutuhkan masyarakat. b. Penerapan izin paralel yaitu pengurusan izin yang berkelanjutan dalam satu kurun waktu dan persyaratan. Hal tersebut bisa mengurangi durasi waktu penyelesaian izin. Contohnya, pemohon akan mendirikan pabrik maka harus mengurus IPPT, IMB, HO, Izin Usaha Industri memerlukan waktu 14 hari kerja dikali 4 jenis izin = 56 hari kerja, maka apabila dilakukan melalui izin paralel maka sesuai SOP adalah 25 hari kerja. Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

27

2. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Strategi dilakukan melalui: a. Pengembangan

Industri

Nasional

dengan

fokus: 1) Pengembangan

Industri

Prioritas

Dalam

Rangka Memenuhi Pasar ASEAN; Implementasi yang ada berupa: a) Langkah

pembinaan

yang

telah

dilakukan pada industri prioritas:  Industri olahan kopi dan kakao;  Industri audio TV cabinet;  Industri tekstil;  Industri olahan kayu (mebel,moulding dan kerajinan kayu);  Industri kerajinan rotan;  Industri rumput laut dan jelly alga;  Industri kulit. b) Langkah

pembaharuan

yang

telah

dilakukan antara lain:  Melakukan

pembinaan

berupa

pelatihan ekspor bekerjasama dengan Dinas

Perindustrian

Perdagangan

Provinsi Jawa Timur (tahun 2014: Pelaksanaan

2

kali,

pengiriman

peserta 8 orang); Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

28

 Memfasilitasi untuk pengurus SKA (Surat

Keterangan

Asal

Barang)

sebagai persyaratan untuk Eskpor;  Pemberian

Rekomendasi

penerbitan

angka

untuk

pengenal

impor

(tahun 2014, 5 kali rekomendasi). 2) Pengembangan

Industri

Dalam

Rangka

Mengamankan Pasar Dalam Negeri; Implementasi

yang

ada

berupa

langkah

pembinaan yang dilakukan melalui: a) Pengembangan Lingkungan Bisnis yang Kondusif dengan:  Mengembangkan yang

lingkungan

mampu

keuntungan,

usaha

menciptakan

tersedianya

lapangan

kerja dan terpeliharanya lingkungan hidup  Mengembangkan

sarana

dan

prasarana fisik. Hal ini berupa: -

Pembangunan

jalan,

jembatan,

pelabuhan, jaringan tenaga listrik, jasa

angkutan,

pergudangan,

telekomunikasi, telematika dan air bersih; Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

29

Mendorong ketersediaan sarana pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan SDM industri, khususnya bidang teknik produksi dan manajemen serta bisnis; - Mendorong pengembangan usaha jasa sarana dan prasarana bisnis penunjang industri, antara lain kawasan industri, jasa pengerajin mutu dan jasa pengolahan/pembuangan limbah serta jasa kalibrasi .  Mendorong pengembangan usaha jasa sarana dan prasarana bisnis penunjang industri b) Mendorong Pertumbuhan Klaster Industri Prioritas Untuk Meningkatkan Daya Saing 3) Pengembangan Industri Kecil Menengah; Implementasi yang ada berupa: a) Pemberian pelayanan perizinan “ONE STOP SERVICE”; b) Memperkuat struktur industri dengan memberikan berbagai jenis pelatihan (peningkatan ketrampilan, desain industri, diverifikasi produk, kemasan produk, cara produksi yang baik dan standarisasi produk); -


30

c) Restrukturisasi mesin peralatan industri kecil dan menengah dengan memberikan bantuan mesin peralatan; d) Pengembangan One Village One Product (OVOP) di sentra-sentra produk IKM; e) Fasilitasi pengurusan Hak Atas Kelayakan Intelektual). 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian. Implementasi yang ada antara lain: a) Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha industri di bidang teknis, bisnis, kewirausahaan dan manajemen baik

yang

dilaksanakan

Perindustrian Kabupaten

Perdagangan

Malang

dan

oleh

Dinas

dan

Pasar

bekerjasama

dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Provinsi Jawa Timur; b) Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi para aparat pembina industri baik yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di Kabupaten Malang dan mengirim aparat pembina untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di Provinsi Jawa Timur; c) Melakukan magang kerja. Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

31

5) Penerapan Standar Nasional Indonesia Langkah-langkah/implemetasi yang dilakukan: a) Melakukan

sosialisasi

terhadap

perusahaan industri yang komoditinya wajib SNI; b) Memfasilitasi pengurusan SNI; c) Memberikan Pembelajaran bagi pelaku usaha industri akan kepentingan SNI. b. Pengembangan Perdagangan Dengan fokus pada: 1) Stabilisasi

dan

Penguatan

Pasar

Dalam

Negeri; Langkah-langkah yang dilakukan: a) Pasar lelang agro Jatim; b) Kantor perwakilan dagang Jatim yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia; c) Misi dagang; d) Sistem Resi Gudang. 2) Peningkatan

Ekspor

dan

Kerja

Sama

Internasional; Langkah-langkah yang dilakukan : Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

32

a) Peningkatan dilihat

ekspor

melalui

ekspor-impor

dan

impor

neraca

Kabupaten

dapat

perdagangan Malang

pada

tahun 2013 mengalami surplus sebesar US$ 266.601.460,95, jika dibandingkan neraca perdagangan pada tahun 2012 sebesar US$264.511.055,69 mengalami kenaikan

sebesar

US$

2.090.405,26

(0,79%); b) Realisasi nilai ekspor Kabupaten Malang tahun 2013 sebesar US$ 338.273.135,89, jika dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2012 sebesar US$ 329.315.314,80 mengalami

kenaikan

US$

sebesar

8.957.821,09 (2,72%); c) Sedangkan Malang

volume tahun

201.720.017,00

Kg,

ekspor 2013 jika

Kabupaten sebesar

dibandingkan

dengan volume ekspor pada tahun 2012 sebesar 196.717.985,46 Kg mengalami kenaikan

sebesar 5.002.031,54

Kg

(2,54%). Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

33

3) Pengkajian Kebijakan Perdagangan Dalam Mendukung

Implementasi

Masyarakat

Ekonomi ASEAN; Langkah-langkah yang dilakukan: a) Melindungi

kepentingan

industri

Kabupaten Malang; b) Melindungi lapangan kerja; c) Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang; d) Meningkatkan konsumsi dalam negeri, akan adalah

tetapi

yang

produk

harus

dalam

dikonsumsi negeri

pada

umumnya dan produk dari Kabupaten Malang pada khususnya. 4) Pengembangan Fasilitas Pembiayaan Ekspor; Langkah-langkah yang dilakukan: khusus untuk calon eksportir, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang memfasilitasi pembiayaan melalui

bank-bank

Devisa

untuk

mendapatkan kredit usaha. 5) Edukasi

Publik

Mengenai

Masyarakat

Ekonomi ASEAN 2015. Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

34

Langkah-langkah yang dilakukan: a) Pemerintah Daerah Kabupaten Malang telah

bekerjasama

Provinsi

Jawa

dengan

Timur

Pemerintah

dalam

hal

ini

Disperindag Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti pelatihan Diklat Pengembangan Produk dan Kemasan untuk pasar ekspor dan diklat prosedur ekspor; b) Telah dilakukan sosialisasi kebijakan di bidang

ekspor

dan

impor

agar

para

eksportir dan importer lebih memahami mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015


35

3. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN Strategi yang ada pada Dinas Pertanian dan Perkebunan

berupa

Pengembangan

Pertanian

dengan fokus: a. Peningkatan

Investasi Langsung di Sektor

Pertanian, dengan implementasi: 1) Pengembangan Kawasan Komoditi Strategis Tahun 2012 s/d 2014 : -

Kopi arabika: 1000 Ha;

-

Tebu: 300 Ha;

-

Tembakau: 300 Ha;

-

Kakao: 300 Ha;

-

Cengkeh: 200 Ha;

-

Jeruk Keprok 55 : 100 Ha;

-

Pisang Mas Kirana : 60 Ha

2) Peningkatan Mutu Hasil Pertanian -

Bongkar ratoon (tebu)

: 2431 Ha;

-

Rawat ratoon (tebu)

: 2715 Ha;

-

Kebun Bibit Datar (tebu) : 49 Ha;

-

Melindungi kawasan kopi dengan indikasi geografis;


36

-

Sekolah

Lapang

Pengendalian

hama

terpadu untuk kopi , kakao, tebu, kopi; -

Sekolah Lapang Good Agriculture Practice (Sekolah Lapang Budidaya Yang Benar);

-

Sekolah

Lapang

GHP

(Good

Handling

Practice ). b. Peningkatan Akses Pasar Implementasi yang ada yaitu: 1) Festival Citarasa kopi; 2) MoU petani dengan eksportir kopi (Asal Jaya Dampit); 3) MoU petani dengan eksportir kakao (Guyub Santoso Blitar); 4) Wisata Petik Jeruk.


37

4. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Strategi yang dilakukan berupa Pengembangan Pertanian (Subsektor Peternakan), dengan fokus berupa: a. Peningkatan Investasi Langsung. Implementasi berupa: 1) Kemudahan

Akses

modal

bagi

peternak

untuk meningkatkan usaha melalui : KKPE, KUR, KUPS , CSR; 2) Menarik

Investor

dengan

Promosi

dan

ekspose potensi terhadap peluang usaha dibidang peternakan melalui media cetak dan elektronik; 3) Melaksanakan dukungan penuh terhadap Surat Gubernur No: 524/8838/023/2010 tanggal 30 Juni 2010, tentang larangan Import

Sapi

Potong

sejak

tanggal

ditetapkannya sampai sekarang, sehingga gairah berinvestasi pada usaha budidaya sapi potong meningkat;


38

4) Kemudahan

Akses

modal

bagi

peternak

untuk meningkatkan usaha melalui: KKPE, KUR, KUPS, CSR. b. Pengamanan dan Peningkatan Kualitas Produk. Implementasi berupa: 1) Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) untuk menghasilkan produk daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) di Kepanjen, Lawang dan Bululawang. Dan akan dilanjutkan tahun 2015 untuk RPH. Singosari, Tumpang dan Pujon; 2) Pembangunan Tempat Penampungan Susu (TPS) lengkap dengan alat pendingin (Cooling Unit) pada central produksi susu yang baru berkembang antara lain: Lawang, Tumpang, Poncokusumo, Kalipare dan Wajak senilai ± Rp. 2,8 Milyar. c. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Implementasi berupa: 1) Memberlakukan penggunaan pakan ternak yang tepat kualitas dan kuantitas bagi semua komoditi ternak; Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

39

2) Pencegahan dan penanggulangan penyakit melalui vaksinasi Brucella pada sapi perah dan

AI

pada

unggas

serta

pengobatan

massal pada ternak besar. d. Peningkatan

Genetis

Ternak

sebagai

Bibit

Unggul Implementasi berupa: 1) Optimalisasi

pelaksanaan

Program

Teknologi/Inseminasi Buatan (IB); 2) Pendirian unit Pelaksana Teknis Dinas Sapi Perah

dan

Pengolahan

Hasil

di

Wajak

dengan biaya ± Rp. 5 Milyar.


40

5. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Strategi

dilakukan

Pengembangan

melalui

Kelautan dan Perikanan dengan fokus: a. Penguatan Kelembagaan dan Posisi Kelautan dan Perikanan. Implementasi yang ada berupa: 1. Memperkuat

kelembagaan

pelaku

usaha

agribisnis perikanan untuk mempercepat penyerapan dan penyebarluasan teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan melalui pembinaan/pendampingan secara intensif; 2. Mendorong/memotivasi

peningkatan

kelompok

dalam

mengakses

informasi

terbaru

sesuai

dinamika informasi-

perkembangan

kebutuhan pasar yang berhubungan dengan usaha yang tengah dijalankan kelompok; 3. Meningkatkan ketrampilan kelompok dalam mengelola

usahanya

melalui

pelatihan-

pelatihan teknis terstandard yang mampu menunjang hasil produksi kelompok dengan kualitas yang kompetitif

pada level pasar

MEA; Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

41

4. Memberikan

peran

kepada

KUD

Mina

Lembaga Masyarakat Pesisir sebagai Mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelelangan Ikan. b. Peningkatan

Daya

Saing

Kelautan

dan

Perikanan Implementasi yang ada berupa: 1) Pemberian bantuan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan di laut; 2) Pembangunan

prasarana

kegiatan

penangkapan ikan di Pelabuhan seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sendangbiru; 3) Pemberian

alat

navigasi

GPS

untuk

mendukung operasional penangkapan ikan; 4) Pembinaan Teknis Penangkapan Ikan; 5) Penyediaan tenaga Pengawas Perikanan di Pelabuhan untuk membantu mempercepat proses

pengurusan

ijin

operasional

penangkapan ikan; 6) Pemberian Ijin Usaha Penangkapan ikan untuk menurunkan Illegal Fishing.


42

c. Penguatan dan Peningkatan Pasar Ekspor. Implementasi yang ada berupa: 1) Sertifikasi pengawakan kapal Ahli Nautika Kapal

Perikanan

(ANKAPIN)

dan

Ahli

Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN) yang merupakan syarat ekspor ikan tangkapan laut; 2) Sertifikasi CBIB sebagai jaminan syarat ekspor ikan hasil budidaya; 3) Ikut serta dalam pameran-pameran dan forum bisnis kelautan dan perikanan pada tingkat daerah, regional dan nasional.


43

6. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Strategi yang dilakukan berupa Pengembangan Energi, dengan fokus: a. Pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan energi fosil (Bahan Bakar Minyak). Implementasi yang ada berupa: 1) Perluasan

jaringan

distribusi

listrik

di

dusun-dusun belum berlistrik yang memiliki potensi UMKM

pengembangan dan

kegiatan

produk-produk produktif

yang

memerlukan energi listrik (masih terdapat 109 Lokasi yang belum teraliri listrik); 2) Penerapan

kewajiban

manejemen

energi

pada pemanfaatan energi oleh perseorangan atau badan usaha untuk meningkatkan efisiensi penggunaannya (seluruh pengguna energi); 3) Monitoring

pemanfaatan

energi

oleh

perseorangan atau badan usaha (badan usaha pengguna energi primer selain listrik).


44

b. Pengembangan

sub

sektor

energi

baru,

terbarukan dan konservasi energi. Implementasi yang ada berupa: 1) Pembangunan

digester

biogas

untuk

penyediaan pemerataan energi di perdesaan (yang sudah terbangun saat ini sebanyak 5.418 unit); 2) Pengembangan pemanfaatan biogas menjadi energi

listrik

produktif/Kampung

untuk

usaha

Mandiri

Energi

(1 Lokasi). c. Peningkatan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik. Implementasi

yang

ada

berupa

Penerbitan

persetujuan prinsip untuk : -

Rencana pembangunan PLTA Karangkates IV dan V dan Kesamben (Kapasitas 32 MW);

-

Rencana pembangunanan PLTM Kali Konto (Kapasitas 20 MW).


45

7. Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika Strategi yang dilakukan berupa Pengembangan Infrastruktur, dengan fokus Peningkatan Daya Saing Infrastruktur. Implementasi yang ada yaitu: a. Status Pengelolaan Bandara:Sejak dibukanya kembali bandara Abdulrachman Saleh melayani penerbangan sipil tahun 2005, pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah propinsi, dan mulai tahun

2012

pelayanan

penerbangan

sipil

Abdulrachman Saleh Malang dikelola UPTD Bandara pembinaan

Abdulrachman Dinas

Saleh

Perhubungan

dibawah dan

LLAJ

Provinsi Jawa Timur; b. Peningkatan Fasilitas Transportasi Udara dan Fasilitas Transportasi Darat; c. Peningkatan maskapai dan jenis pesawat serta frekuensi pelayanan yang ada.


46

8. DINAS BINA MARGA Strategi yang dilakukan berupa Pengembangan Infrastruktur, dengan fokus: a. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas. Implementasi

berupa

Peningkatan

kapasitas

jalan dan jembatan dengan memprioritaskan aksessibilitas antar wilayah terutama daerah produksi dan pusat ekonomi; b. Peningkatan Daya Saing Infrastruktur Implementasi

berupa

Peningkatan

kapasitas

jalan dan jembatan dengan umur konstruksi yang panjang; c. Pengembangan

Infrastruktur

Sistem

Pembayaran.


47

9. DINAS KOPERASI DAN UMKM Strategi yang dilakukan berupa Pengembangan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah, dengan

fokus: a. Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Sisi Pembiayaan Adapun

implementasi

yang

ada

berupa

PKK – BLUD Dana Bergulir: 1) Dana dari Pemerintah Kabupaten Malang Rp. 4.480.340.000,Pengguliran sampai dengan 30 Oktober 2014 sebesar

Rp.

14.319.500.000,-

dengan

rincian sebagai berikut : -

Rp. 11.069.500.000,- kepada 477 UKM

-

Rp. 3.250.000.000,- kepada 32 Koperasi

Termasuk

khusus

tahun

2014

Rp. 2.367.500.000,-

Rp. 2.237.500.000,- kepada 96 UKM

-

Rp. 130.000.000,- kepada


2 Koperasi

48

2)

Dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Malang Rp. 610.000.000,- diperuntukan bagi

para

karyawan/keluarga

dan

masyarakat dilingkungan industri rokok atau daerah penghasil tanaman tembakau yang telah mendapat pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi 40 kelompok 20 desa 11

kecamatan

per

kelompok

sebesar

Rp. 15.250.000,-; 3)

Dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp. 4.100.000.000,- Tahun 2014 diperuntukan bagi 164 koperasi wanita @ Rp. 25.000.000,- sebagai reward ke dua setelah

mendapatkan

evaluasi

dari

perguruan tinggi; 4) Dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Rp.

25.000.000,-

tahun

2014

diperuntukan sebagai perkuatan permodalan ritel sebesar Rp. 25.000.000,-; 5) Dana

Bantuan

Sosial

th.

2014

dari

Kementerian Koperasi dan UKM RI masing– masing kepada: Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

49

a) KUD Dampit sebesar Rp. 100.000.000,untuk program sarana produksi pertanian; b) KAN Jabung sebesar Rp. 50.000.000,untuk stimulan pembangunan reaktor biogas; c) Koperasi Margo Mulyo sebesar Rp. 325.000.000,- untuk pengembangan sapi perah; d) Koperasi Pasar Prajurit Sitiarjo untuk revitalisasi pasar tradisional sebesar Rp. 900.000.000,- masih dalam proses. b. Pengembangan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka peningkatan eligibilitas dan kapabilitas daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan implementasi: 1) DPA – Dinas Koperasi dan UMKM a) Sosialisasi prinsip-prinsip Perkoperasian baik UU, PP, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati kepada 105 Koperasi; b) Pelatihan bagi pengawas 175 koperasi dalam rangka meningkatkan kemampuan pemeriksaan dan pengawasan koperasi;


50

c) Bimbingan teknis kepada pengurus/karyawan/anggota koperasi peternakan dan pertanian sejumlah 50 koperasi/KUD; d) Pelatihan ketrampilan kewirausahaan utamanya kepada 300 UMKM; e) Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi karyawan/keluarga dan masyarakat dilingkungan industri rokok atau daerah penghasil tanaman tembakau kepada 1.500 orang bergabung pada 60 kelompok . 2) Fasilitasi Pembinaan dari Provinsi Jawa Timur. Berupa Bimbingan teknis bagi pengurus/pengawas/anggota koperasi tebu rakyat, peternakan, masyarakat desa hutan sebanyak 150 koperasi. 3) Fasilitasi Pembinaan dari Kementerian Koperasi Berupa Sosialisasi HAKI kepada 50 Koperasi dan UMKM. c. Mendorong Pemberdayaan Sektor Riil dan Daya Saing UMKM.


51

10. DINAS PENDIDIKAN Strategi yang ada

dilakukan

melalui

Pengembangan Tenaga Kerja dengan fokus pada: a.

Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

b.

Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Adapun implementasi yang dilakukan berupa: a) Mengoptimalkan sekolah vokasi yang telah ada sebanyak 214 SMK, meliputi SMK Negeri sebanyak 8 dan SMK Swasta sebanyak 106; b) Merencanakan pembangunan SMKN baru sesuai kompetensi dan relevansi sebanyak 4 Unit Sekolah Baru (USB) di Kecamatan Wonosari

dengan

Kecamatan

kompetensi

Wajak

dengan

Perhotelan, kompetensi

Perikanan dan Kecamatan Pagak dengan kompetensi

Industri

serta

merencanakan

pembangunan SMKN Seni di Kecamatan Singosari; c) Membangun SMPN di Kecamatan Dau dan Kecamatan Karangploso; Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

52

d) Mengimplementasikan

SMK

Mini

dan

Akademi Komunitas di SMK dan Pesantren; e) Meningkatkan

jalinan

kerjasama

antara

sekolah vokasi dengan industri seperti Astra, Honda, Traktor Nusantara dan lainnya; f) Meningkatkan (diklat)

pendidikan

bagi

dan

Tenaga

pelatihan

Pendidik

dan

Kependidikan (TPK) antara lain pelatihan IT, Kurikulum

2013,

calon

Kepala

Sekolah,

kedinasan dan lain–lain guna meningkatkan kualitas diri; g) Optimalisasi

sekolah

model

dan

sekolah

kerjasama

dengan

rujukan nasional; h) Meningkatkan

jalinan

sekolah di Cina, Thailand dan lainnya; i) Mengoptimalkan seperti

PKBM

Masyarakat)

pendidikan (Pusat

sebanyak

non

Kegiatan 64

formal Belajar

lembaga

dan

Keaksaraan Fungsional; j) Mengikuti lomba–lomba sain dan teknologi; k) Menerbitkan jurnal pendidikan; l) Implementasi Kurikulum 2013. Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

53

11. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Strategi

yang

ada

dilakukan

melalui

Pengembangan Tenaga Kerja dengan fokus pada: a. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Implementasinya berupa: 1) Memberikan bagi

Pelatihan

persiapan

kerja

angkatan kerja muda/siswa yang

baru lulus sebanyak 250 orang

untuk

memberikan bekal bagi mereka sebelum memasuki dunia kerja yang diharapkan bisa

memiliki

dengan

jiwa

semangat

ketenagakerjaan

kerja

yang

tinggi

loyalitas, etos kerja dan etika kerja yang diharapakan bisa menjadi daya saing di dunia kerja ; 2) Melaksanakan berbasis kejuruan

pelatihan

masyarakat dan

ketrampilan

dengan

materi

bidang pelatihan

didasarkan pada kebutuhan pasar, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dengan

produk berkualitas

dan mampu bersaing didunia kerja dan pangsa pasar jumlah peserta 360 orang. Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

54

b. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja. Implementasinya berupa: 1) Pelatihan Bengkel Sepeda motor berbasis kompetensi

bagi

masyarakat

untuk

menambah pengetahuan dan wawasan serta meningkatkan ketrampilan di dunia otomotif sehingga bisa

bekerja ditempat

kerja atau membuka usaha baru 40 orang; 2) Memberikan

Pelatihan

Bimbingan

Kompetensi bagi Lembaga Pelatihan Kerja sebagai mitra kerja Pemerintah dalam meningkatkan sumber Daya Masyarakat 40 orang; 3) Melaksanakan Pelatihan Kewirausahaan bagi

usaha-usaha

kecil

dalam

meningkatkan management usaha

dan

produktivitas tenaga kerja 60 UMKM; 4) Memberikan sertifikasi dan akreditasi bagi LPKS sebanyak 20 LPK kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;


55

5) Melaksanakan

uji

kompetensi

untuk

mendapatkan sertifikasi dari LSP bagi UMKM binaan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang.


56

12.

DINAS KESEHATAN Strategi yang ada

dilakukan

melalui

Pengembangan Kesehatan dengan fokus pada: a. Peningkatan Ketahanan Pasar Jamu Implementasinya berupa: 1) Peningkatan Kapasitas Jamu Gendong di Wilayah Kabupaten Malang; 2) Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisonal (UKOT) di Wilayah Kabupaten Malang; 3) Peningkatan dengan

Kuantitas Pelayanan

Puskesmas Kefarmasian

Komplementer antara Obat Medis dengan Obat Tradisional; 4) Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Sarana

produksi

dan

Sarana Distribusi Obat Tradisional. b. Peningkatan Akses Pasar Implementasinya berupa:


57

1) Pembinaan industri rumah tangga terkait dengan

sertifikasi

produksi

pangan

industri rumah tangga (SPP-IRT); 2) Menfasilitasi pangan

industri

rumah

tangga

tidak

mampu

untuk

yang

mendapatkan sertifikat (ijin edar) PIRT setiap tahun sebanyak 200 sarana; 3) Melakukan pengawasan dan pengendalian untuk sarana, toko, pasar secara berkala dan insidensil menjelang lebaran untuk obat, makanan minuman dan kosmetika; 4) Melakukan pemeriksaan sampel makanan minuman

yang

dicurigai

mengandung

bahan tambahan pangan yang dilarang termasuk jajanan pangan anak sekolah; 5) Membagikan

brosur

pada

event-event

tertentu tentang keamanan pangan.


58

13. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Strategi yang ada dilakukan melalui Pengembangan Kepariwisataan dengan fokus pada: a. Pengembangan Destinasi Wisata Implementasinya berupa: 1) Daya Tarik Wisata Alam a) Snorkling, Pantai

Diving

dan

Lenggoksono

Surving

di

Kecamatan

Tirtoyudo; b) Wisata Pantai

Mangrove, Sendangbiru

snorkling

di

Kecamatan

Sumbermanjing Wetan; c) Kafe di Pantai Balekambang. 2) Daya Tarik Wisata Buatan a) Food Center di Taman Rekreasi Sengkaling; b) Kolam renang baru di Dampit, Turen dan Pakisaji. 3) Daya Tarik Wisata Budaya a) Pembangunan Museum Singhasari Malang; Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

59

b) Wisata

kuliner

dan

tempat

ritual

sangkala dalam rangka Gebyar Ritual 1 Suro di Gunung Kawi Kecamatan Wonosari; c) Paralayang di Desa Wisata Pujon Kidul Kecamatan Pujon; d) Penataan dan Pengembangan di Desa Wisata Sanankerto Kecamatan Turen (Wisata Bambu); e) Penataan dan Pengembangan di Desa Wisata Selorejo Kecamatan Dau (Agro Jeruk); f) Pembukaan Goa Raksasa di Desa Wisata

Ngadas

Kecamatan

Poncokusumo. b. Pengembangan Acara (Event) Pariwisata Implementasi yang ada di Event Natal dan Tahun Baru di Taman Wisata Air Wendit (Januari) 1)

Upacara Mauludan di Pantai Ngliyep Kecamatan Donomulyo (Januari);

2)

Upacara

Jalanidipudja

di

Pantai

Balekambang (Maret); Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

60

3)

Festival Kopi di Wonosari (Maret);

4)

Syukuran Nelayan di Pantai Tamban Sumbermanjing Wetan (April);

5)

Malang Marathon Ten Beach (April);

6)

Grebeg Tengger Tirto Aji di Taman Wisata Air Wendit (Mei);

7)

Jaz Kawi (Mei);

8)

Event Idul Fitri dan Liburan di Taman Wisata Air Wendit (Juli);

9)

Upacara

Petik

Laut

di

Pantai

Sendangbiru (September); 10) Upacara Karo di Ngadas Poncokusumo (Oktober); 11) Festival Pelangi Budaya Suku Tengger di Ngadas (Oktober); 12) Suroan di Gunung Kawi Kecamatan Wonosari (Oktober); 13) Suroan

di

Pantai

Balekambang

(Oktober); 14) Kirab

Budaya

di

Kecamatan

Gondanglegi (November);


61

15) Gumebyar

Bhumi

Kanjuruhan

( November – Desember ); 16) Event Natal dan Tahun Baru di Sitiarjo Sumbermanjing Wetan (Desember); 17) Bersih desa yang diselenggarakan oleh desa–desa

yang

ada

di

Kabupaten

Malang.


62

14. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Dengan fokus pada: a. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas, adapun implementasinya adalah: 1) Seluruh kegiatan prioritas konektivitas dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dilaksanakan melalui pengembangan sinergitas pembangunan antara Pemerintah pusat dan daerah serta antar wilayah. Sinergitas pembangunan antar wilayah melalui penguatan konektivitas nasional yang memanfaatkan posisi geo-strategis regional dan global akan menjadi tulangpunggung yang membentuk postur konektivitas nasional dan sekaligus diharapkan berfungsi menjadi instrumen pendorong dan penarik keseimbangan ekonomi wilayah. Hal ini tidak hanya dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, tetapi dapat juga menciptakan kemandirian dan daya saing ekonomi nasional yang terintegrasi satu sama lain. Termasuk dalam infrastruktur konektivitas ini adalah pembangunan Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

63

jalur transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta seluruh regulasi dan aturan yang terkait dengannya; 2) Konektivitas tersebut harus didukung oleh sistem transportasi nasional dengan pola keterpaduan antar dan intramoda dengan mempertimbangkan karakteristik tiap

moda

transportasi,

pola

pengembangan wilayah, aspek geografis, faktor spesifik wilayah, dan pemilihan teknologi

yang

rencana

aksi

Nasional

dalam

tepat.

Penguatan MP3EI

Penyusunan Konektivitas dimaksudkan

untuk beberapa hal sebagai berikut: a) Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

utama

untuk

memaksimalkan

pertumbuhan; b) Memperluas

pertumbuhan

ekonomi

melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan


64

c) Menyebarkan manfaat pembangunan secara

luas

inklusif

dan

(pertumbuhan berkeadilan)

peningkatan

yang melalui

konektivitas

dan

pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil

dan

perbatasan

dalam

rangka pemerataan pembangunan. 3) Bercermin dari permasalahan tersebut, UU 32/2004 mencoba membagi setiap urusan

pemerintahan

menggunakan

tiga

dengan

kriteria

yaitu

externalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Dengan cara tersebut maka dalam setiap urusan akan jelas apa-apa saja yang menjadi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, tersebut

Pembagian

dituangkan

urusan dalam

PP 38/2007. Untuk mencegah terjadinya multi

interpretasi,

urusan

yang

diikuti

dengan

maka

diserahkan aturan

dari

setiap

ke

daerah

yang

jelas

bagaimana untuk melaksanakan urusan Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

65

tersebut.

Pengaturan

tersebut

yang

sekarang ini dikenal dengan istilah NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan kriteria) yang

dahulu

istilah

sangat

populer

dengan

dan

juknis

untuk

tersebut.

NSPK

juklak

mengerjakan

urusan

tersebut diharapkan dapat menciptakan kejelasan

bagi

melaksanakan memudahkan

daerah

urusan

untuk

tersebut

pengawasan

dan dan

pembinaan dari Pusat. b. Implementasi Peningkatan Daya Saing Infratruktur 1) Aspek lain yang belum diperhitungkan dalam MP3EI adalah dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur. Hingga saat ini, belum ada suatu kajian yang komprehensif kerusakan

mengenai

tingkat

lingkungan

akibat

pembangunan infrastruktur transportasi dan energi. “Bila infrastruktur hanya menjadi tujuan, yang dikerjakan hanya Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

66

proyek mahal, sulit, dan tidak efisien. Setiap kali kita membangun infrastruktur harus melihat tujuan,” Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur di Tiongkok dilakukan

dengan

bernegara.

Apa

melihat

pun

yang

tujuan dibangun

mempunyai nilai tambah, serta membuat produk dari negara itu berdaya saing. “Jika kita mempunyai daya saing, kita akan menang. Investasi akan masuk, perdagangan

unggul,

dan

neraca

perdagangan juga akan lebih baik,” ; 2) Dengan

adanya

semua

keunggulan

tersebut, pertumbuhan ekonomi negara semakin tinggi, lapangan kerja semakin terbuka

lebar,

masyarakat

serta

juga

kesejahteraan

semakin

luas

dan

merata. Apalagi, salah satu fungsi dari infrastruktur

adalah

konektivitas.

Namun, konektivitas di sini bukan hanya konektivitas manusia, yang lebih utama adalah konektivitas barang. Harus ada Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

67

infrastruktur

yang

membuat

aliran

barang berjalan lancar kemana pun. “Hal yang perlu diingat, anggaran pengadaan infrastruktur itu tidak harus dari APBN. Swasta

dan

masyarakat

juga

bisa

melakukan pembangunan infrastruktur. Dana APBN hanya untuk membangun infrastruktur

dasar

yang

dibutuhkan

rakyat miskin,” 3) Pembangunan

infrastruktur

memiliki

empat pilar, yakni pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan akademikus. Selama ini, ada tiga hal yang menjadi kelemahan infrastruktur,

dalam yakni

pembangunan implementasi,

koordinasi, dan sumber daya manusia. “CSID didirikan untuk mengisi pilar ke empat yakni akademikus, dan menutup kelemahan sumber daya manusia,” c. Pengembangan

infrastruktur

sistem

pembayaran


68

1) Penguatan dari sisi infrastruktur menjadi fokus

utama

sistem

dalam

pengembangan

pembayaran.

Persiapan

mengahadapi era integrasi ekonomi di kawasan

ASEAN

melalui

MEA

terus

dilakukan dan menjadi faktor utama dalam penguatan infrastruktur sistem pembayaran, baik sistem pembayaran yang

diselenggarakan

oleh

Bank

Indonesia maupun oleh pihak di luar Bank Indonesia; 2) Selanjutnya dalam rangka memperkuat kelembagaan industri sistem pembayaran di

Indonesia,

memfasilitasi

Bank pelaku

Indonesia industri

telah sistem

pembayaran dalam pendirian Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia diharapkan strategis

(APPUI).

ASPI

mampu Bank

dan

APPUI

menjadi

mitra

Indonesia

dalam

menciptakan industri sistem pembayaran yang semakin handal; Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

69

3) Untuk satu tahun ke depan, kebijakan dan

arah

pengembangan

sistem

pembayaran akan tetap difokuskan pada upaya

penataan

infrastruktur

sistem

pembayaran dalam rangka meningkatkan keamanan sistem

dan

efisiensi

pembayaran,

melalui sistem

dalam

antara

lain

penataan

infrastruktur

pembayaran,

pengembangan

infrastruktur baru; 4) Penguatan

infrastruktur

tercermin

dimana

sebagai pembayaran layanan Payment

tersebut

Bank

Indonesia

penyelenggara

sistem

mulai

mengoperasikan

setelmen

Payment-versus-

(PvP)

pada

Sistem

Bank

Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS); 5) Layanan

penyelesaian

transaksi

jual

beli

setelmen valuta

dari asing

khususnya United States Dollar (USD) terhadap

Indonesian

Rupiah

(IDR)

dilakukan secara bersamaan. Hal ini untuk

menghindari

terjadinya

risiko

kegagalan setelmen pada saat pertukaran Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

70

nilai

uang

munculnya

dilakukan. ragam

antara

derivasi

lain

produk

keuangan global dan hilangnya batasan wilayah ekonomi regional yang digagas melalui MEA maupun kerjasama regional lainnya.


71

15. KANTOR PENANAMAN MODAL Strategi

yang

ada

dilakukan

melalui

Pengembangan Investasi dengan fokus pada: a. Peningkatan investasi melalui peningkatan kepastian hukum Penetapan

kawasan

peruntukkan

industri

meliputi 1) Kawasan industri; 2) Lokasi industri yang telah berkembang; 3) Home Industri (Perda No 3 Tahun 2010). b. Kemudahan Berusaha 1) Fasilitasi kepada calon investor ; 2) Kemudahan untuk memperoleh lahan c. Perluasan Investasi Keamanan

dan

kenyamanan

berusaha

adanya jaminan dari Kepolisian setempat (Perluasan

PT.

Otsuka

Indonesia,

PT.

Beiersdorf Indonesia dan PT. Agro Mitra Alimentare) d. Database Investasi 1) Adanya Website Penanaman Modal; 2) Buku Profil Perusahaan. Kabupaten Malang Menuju MEA 2015

72

e.Peningkatan Daya Saing Investasi 1) Adanya promosi investasi; 2) Pembuatan Buku Profil Investasi; 3) Pembuatan Brosur, Leaflet dan lain-lain. f. Perluasan investasi Perusahaan Nasional di Kawasan ASEAN. Implementasinya kegiatan

dengan

Peningkatan

Kerjasama

di

Bidang

mengadakan

Koordinasi Penanaman

dan Modal

antara Instansi Pemerintah dengan Dunia usaha melalui Forum Investasi dan Temu Usaha, tentang

dengan

tujuan:

pengembangan

berbagi

wawasan

dan

perluasan

investasi; meningkatkan komunikasi, kerja sama dan kemitraan antar Pelaku Usaha.


73

16. BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK Strategi yang ada dilakukan melalui: a. Pengembangan

Infrastruktur,

dengan

implementasi: 1) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas; 2) Peningkatan Daya Saing Infrastruktur; 3) Pengembangan

Infrastruktur

Sistem

Pembayaran; 4) Jaringan

internet

di

seluruh

kantor

kecamatan dan beberapa desa; 5) Bekerja sama dengan PT. Telkom dalam program

Kabupaten

Malang

Digital

Society. b. Pengembangan

Kepariwisataan,

dengan

implementasi: 1) Pengembangan Destinasi Wisata; 2) Pengembangan Acara (event) Pariwisata; 3) Publikasi melalui website http://www.malangkab.go.id; 4) Telecenter DWG Sakti Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo.


74


75


76


77

A. LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Recommend Documents