A. KEBIASAAN (CUSTOM) Kebiasaan yang dipakai untuk sumber materi hukum Internasional adalah kebiasaan sebagaimana dimaksud oleh hukum pada umumnya, yaitu suatu adat–istiadat yang telah memperoleh kekuatan hukum. Ada tiga kelompok kebiasaan yaitu : a. Hubungan – hubungan diplomatic antara negara – Negara tindakan – tindakan dan pernyataan pernyataan negarawan, opini pers release dll merupka bahan kebiasaan yang bisa di jadikan sbagai sumber hukum internasional. b. Praktek – praktek organ – organ internasional. Semua ucapan dan tindakan organ organ nternasional bisa menjadika perkembangan kebiasaan hukum Internasiona. Misalnya ILO menyatakn mengeluarkan peraturan tentang syarat syarat kerja secara internsional di bidang perindustrian. c. perundang undangan Negara Negara, keputusan-keputusan pengadilan nasional dan praktek praktek militer serta administrasi suatu Negara.
B. TRAKTAT – TRAKTAT Traktat = Treaty = perjanjian internasional Dibagi 2 kelompok : 1. Traktat – traktat yang membuat hukum. a. Yang membuat kaidah – kaidah hukum internasional (misal : Piagam PBB) b. Yang menetapkan kaidah kaidah umum atau hampir umum (misal traktat multilateral Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik) 2. Traktat – Traktat kontrak. Traktat semacam ini tidak secara langsung menjadi sumber hukum Internasional, namu menjadi hukum yang khusus diantara para penandatangan.
C. KEPUTUSAN – KEPUTUSAN YUDISIAL NASIONAL/INTERNASIONAL DAN PENGADILAN ARBITRASI INTERNASIONAL Keputusan yudisial Nasional yang dapat menjadi hukum internasional adalah :
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Muchammad Bettle Son SH, MH SISTEM HUKUM INDONESIA
Keputusan yang dipandang berbobot dan sering diikuti oleh putusan pengadilan berikutnya (baik dalam negeri / luar negeri) dan dipandang mengikat. Contoh : Keputusan hakim Lord Stowell dari The British Prize Court (1745 – 1836) tentang masalah blockade, doktrin pelayaran dll
Pengadilan Internasional hanya ada satu yaitu International Court of Justice (didirikan 1946) Keputusan dari mahkamah intrnasional ini sering dipakai sebagai sumber hukum Internasional.
Badan Arbitrasi Internasional Badan Arbitrasi Internasional ini jumlahnya tidak hanya satu. Seperti : 1. Permanent Court of Arbitration. 2. British American Mixed Tribunal. Hasil putusan yang terkenal : Alabama Claim Arbitration (1872) Behring Sea Fisheries Arbitration (1893) North Atlantic Fisheries Case (1910)
D. Karya – karya Hukum Internasional Karya – karya hukum ini merupakan sumber hukum Internasional tetapi tidak berdiri sendiri. Melainkan sebagai sarana guna menjelaskan kaidah – kaidah hukum Internasional. Dan mempermudah pembentukan hukum Internasional. Contoh : Privy Council (Inggris) menyatakan bahwa di dalam masalah perompakan / bajak laut perampasan bukan masalah esensial, sehingga mencoba merompak (walaupun belum tejadi perampasan) merupakan tindakan perompakan.
Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Muchammad Bettle Son SH, MH SISTEM HUKUM INDONESIA
Dasar pertanyaan yang dapat diajukan adalah apakah hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional, apakah Hukum Internasional itu merupakan satu sistem dengan Hukum Nasional, manakah yang lebih diutamakan bila terjadi pertentangan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional dan apakah hukum internasional daya berlakunya secara otomatis dalam Hukum Nasional suatu negara (Istanto, ibid; Shaw, ibid).
Hubungan hukum antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional terdapat dua konsep dasar yaitu aplikasi konsep monoisme dan dualisme. Konsep monoisme menyatakan bahwa hukum Internasional adalah dua aspek dari satu sistem hukum yang keberadaannya adalah harus ada satu dengan yang lain berdasarkan siapa subyek studi Hukum Internasional yaitu Individu. Konsep dualisme menyatakan bahwa Hukum Internasional dan Hukum Nasional adalah dua sistem yang berbeda secara intrinsik tentang yurisdiksi berlakunya kedua hukum tersebut.
Jika terjadi pertentangan diantara keduanya, kedua konsep memberikan alternative solusi yang berbeda. Monoisme menyatakan bahwa urutan fundamental atau postulat dasarnya harus menjadi tolak ukur pengutamaan. Konsep dualisme menyatakan bahwa Hukum Internasional harus diutamakan.
Negara o
o
Konsep terbentuknya negara
Teori kekuasaan
Teori Hukum alam
Teori Kontrak sosial
Teori Kemakmuran
Cara terbentuknya negara Konsep dasar terbentuknya negara adalah adanya hak menentukan nasib sendiri (the right of self determination) dengan cara:
Proklamasi, contoh Indonesia.
Perjanjian Internasional, contoh Hongkong-China
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Muchammad Bettle Son SH, MH SISTEM HUKUM INDONESIA
o
Plebisit, contoh Timor Leste;
Integrasi, contoh Jerman Barat-Timur
Disintegrasi, contoh negara bekas Uni Soviyet.
Pengakuan (Recognition)
Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan subyek HI yang lain adalah ditunjukkan dengan pengakuan negara.
Pengakuan adalah perbuatan politik daripada perbuatan hukum: karena pengakuan merupakan perbuatan pilihan yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan negara yang mengakui dan bukan
didasarkan
pada
ketentuan
kaidah
hukum
yang
menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan hukum. o
Macam Pengakuan
Pengakuan de Facto:?adalah pengakuan yang diberikan dengan anggapan dan kepercayaan bahwa yang diakui untuk sementara dan dengan reservasi dikemudian hari telah memnuhi syarat dalam hubungan Internasional.
Pengakuan
De
Jure:?adalah
pengakuan
yang
didasarkan
pertimbangan bahwa yang diakui telah memenuhi syarat untuk ikut serta dalam Hubungan Internasional?
Perbedaan Hukum Internasional dan Moral Internasional Menurut John Austin Hukum Internasional secara sekilas seperti Moral Internasional karena tidak ada badan hukum (legislatif) yang membuat aturan Hukum Internasional dan pelaksana serta penegak Hukum Internasional (fungsi eksekutif dan legislatif). Saat ini gejolak dan jurisprudensi invasi AS dan sekutunya terhadap Irak merupakan bukti nyata pendapat tersebut karena masyarakat Internasional tidak bisa berbuat apa-apa terhadap negara adidaya sehingga pemberlakuan Hukum Internasional identik dengan Moral Internasional karena tidak bisa dipertahankan oleh masyarakat internasional.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Muchammad Bettle Son SH, MH SISTEM HUKUM INDONESIA
Namun demikian dalam studi Hukum Internasional pendapat bahwa Hukum Internasional itu hanyalah Moral Internasional memiliki 2 kelemahan mendasar. 1. Pertama, Hukum Internasional mengenal eksistensi hukum kebiasaan internasional (customary international law) yang timbul dalam tata pergaulan
internasional
yang
keberadaannya
dipertahankan
oleh
masyarakat internasional juga. 2. Kedua, jika Hukum Internasional adalah moral internasional saja, maka eksistensinya sama dengan teori bahwa hukum hanyalah kekuasaan belaka yaitu siapa yang kuat dialah yang menang, padahal dalam tertib hukum internasional hukum digunakan untuk sarana kontrol terhadap pencapaian bersama (common goals) masyarakat internasional.
Daftar Pustaka
1. Soemardi Dedi, SH. Pengantar Hukum Indonesia, IND-HILL-CO Jakarta. 2. Soekamto Soerjono, Prof, SH, MA, Purbocaroko Purnadi, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti PT, Bandung 1993 3. Djamali Abdoel R, SH, Pengantar hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada PT, Jakarta 1993. 4. Tim Dosen UI, Buku A Pengantar hukum Indonesia 5. Yudho Winarno, SH, Brotosusilo Agus, SH, Sistem Hukum Indonesia, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka April 2001. 6. Anthony D'amato, International Law Anthology, Cincinnati: Andersen Publishing, 1994 7. Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Era Dinamika Global, Bandung: Penerbit Alumni, 2003 8. Bryan Gardner, ed. Black's Law Dictionary. West Publishing 9. David Weissbrodt, International Human Rights Law, Law, Policy and Process, Cincinnati: Andersen Publishing 2001 10. Djenal Sidik Suraputra, Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya Suatu Kumpulan Karangan. Lembaga Pengajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI, Depok, 2004 11. http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
Muchammad Bettle Son SH, MH SISTEM HUKUM INDONESIA
